Modul Dasar Manajemen Bencana

MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

2. Politik
Tidak jarang kontrol terhadap logistik yang diberikan dipengaruhi
oleh suasana politik. Misalnya menentukan bantuan dari
kelompok mana yang boleh masuk atau mendapatkan prioritas
terlebih dahulu. Termasuk dalam kategori ini adalah hambatan
yang ditimbulkan oleh ramainya kunjungan para pejabat yang
silih berganti atau petinggi partai politik.

3. Kondisi Bencana
Kondisi bencana menjadi faktor penghambat utama dalam
distribusi logistik. Didalamnya termasuk kerusakan infrastruktur,
rute yang terblokir, jalan terputus, banjir atau tanah longsor,
rusaknya sistem komunikasi dan terganggunya suplai barang-
barang yang penting seperti suku cadang dan bahan bakar.

4. Konflik
Konflik sosial kerapkali juga menjadi penghambat bagi distribusi
bantuan. Misalnya penyerangan terhadap pekerja kemanusiaan
yang membawa bantuan, perusakan-perusakan sistem
pelayanan umum seperti jembatan, pom bensin dan sebagainya
yang bisa menyebabkan tertundanya bantuan.

J. Manajemen Peralatan
Manajemen Peralatan adalah proses pengelolaan peralatan
penanggulangan bencana (PB) yang meliputi perencanaan/
investrisasi kebutuhan, pengadaan dan/atau penerimaan,
pergudangan dan/atau penyimpanan, pendistribusian,
pengangkutan, penerimaan di tujuan, penghapusan dan
pemeliharaan.
Peralatan dalam PB adalah segela bentuk alat dan peralatan
yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan
evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan
dasar, dan pemulihan segera prasarana dan sarana vital, misalnya:
Mobil Resque, Motor Rescque, Tenda, perahu karet, Mobil dapur
lapangan, Mobil penjernih air, dan sebagainya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 141

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

142 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

BAB III
MANAJEMEN PERGUDANGAN

Pelaksanaan manajemen warehouse ini sering disebut dengan
manajemen gudang yang dijalankan oleh beberapa perusahaan
produksi. Tempat kerja manajemen warehouse ini berada
di gudang. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang
sementara yang digunakan selama proses produksi. Secara rinci
sistem manajemen gudang atau manajemen warehouse ini diartikan
sebagai pengelolaan dari aktifitas yang saling berhubungan untuk
melakukan penyimpanan barang sementara. Beberapa kegiatan
penyimpanan barang sementara ini terbagi atas penerimaan bahan
baku / barang dari pemasok, handling barang dan pengeluaran
barang ke tujuan lokasi produksi.

Dengan hal ini maka dapat diberikan pengertian bahwa kegiatan
manajemen warehouse ini terdiri atas beberapa aktivitas sederhana
dalam gudang yang terbagi atas kegiatan antara lain yaitu :

1. Kegiatan administrasi. Kegiatan pengeluaran dan pemasukkan
dana yang ada dalam perusahaan ini diatur seluruhnya dalam
aktivitas administrasi. Semua kegiatan pendanaan yang dilakukan
dalam administrasi ini diupayakan tercatat seluruhnya untuk
memudahkan pelaksanaan pengembangan produksi perusahaan
kaitannya dengan manajemen warehouse.

2. Penerimaan barang. Aktivitas penerimaan barang diatur
sepenuhnya untuk bisa memetakan besaran dana dan produk
yang didapatkan oleh perusahaan.

3. Penyimpanan barang. Barang yang masuk dalam gudang
perusahaan ini diupayakan tersimpan dengan aman dari bahaya
apapun di dalam lingkungan gedung.

4. Pengepakkan barang ke tempat yang dituju. Pengepakkan barang
ini dilakukan untuk memastikan kondisi barang yang dikirimkan
ke konsumen dalam kondisi yang baik. Pengepakkan barang ini
juga diatur dalam manajemen warehouse.

5. Pengeluaran barang. Beberapa barang yang keluar dari perusahaan
ini semua tercatat dengan rapi pada perusahaan. Pengeluaran
barang produksi ini dilakukan untuk menciptakan suasana produksi
yang tertib dan efisien.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 143

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses belajar yang efektif adalah proses pembelajaran yang
dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam
pembelajaran. Proses tersebut adalah menjalankan serangkaian
komponen–komponen pembelajaran dari mulai tujuan, materi,
dan evaluasi.

2. Proses pembelajaran mata Diklat Dasar Manajemen Bencana
adalah proses mengkondisikan dimana peserta Diklat Dasar
Manajemen Bencana dapat memperoleh sejumlah pengalaman
dalam proses pembelajaran sebuah mata diklat. Pengalaman
belajar berhubungan dengan materi yang akan disampaikan.

3. Bahan Ajar Diklat Dasar Manajemen Logistik dan Peralatan
memiliki materi : 1) Pengertian Manajemen 2) Manajemen
Logistik PB, 3) Logistik Kemanusiaan, 4) Manajemen Peralatan
PB 5) Peralatan PB 6) Pergudangan 7) Sistem Manajemen
Gudang Masing – masing telah diuraikan dalam setiap BAB
–nya. Keberadaan Bahan Ajar ini diharapkan dapat dijadikan
acuan pengajaran bagi fasilitator dan praktisi penanggulangan
bencana dan agar setiap peserta diklat mampu mendefinisikan
tujuan pembelajaran dan memenuhi indikator keberhasilan
yang semestinya dicapai. Seyogyanya, interaksi dalam kegiatan
belajar mengajar dapat menghasilkan masukan – masukan untuk
kesempurnaan bahan ajar kemudian hari sehingga kompetensi
yang dihasilkan dalam mata diklat ini peserta diharapkan
kompeten dalam memahami meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan peserta Diklat Dasar Manajemen Bencana.

B. Implikasi

Untuk mencapai kompetensi yang belum dimiliki oleh peserta diklat
dan menjadi persyaratan utama adalah mendefinisikan Dasar
Manajemen Bencana dapat diatasi oleh pengajar diklat melalui
tiga pendekatan, yaitu : a) matrikulasi sebelum pembelajaran,
b) pendekatan concurrent, dan c) gabungan antara pendekatan
matrikulasi dan concurrent. Pemilihan salah pendekatan
hendaknya disesuaikan dengan karakteristik peserta diklat, seperti
kemampuan awal dan perkembangan intelektual.

144 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN

Adapun implikasi setelah membaca dan mempelajari Bahan Ajar ini
peserta diklat mampu mendefinsikan sasaran subtansi dan Dasar
Manajemen Bencana. Ini merupakan pedoman bagi widyaiswara/
fasiliator sebelum melakukan Diklat Dasar Manajemen Bencana
C. Tindak lanjut
Setelah mempelajari Bahan Ajar ini adalah evaluasi dan asessement
pengkajian bahan ajar dan untuk mengetahui kemajuan tingkat
pengetahuan dan keterampilan yang dicapai peserta pelatihan,
penilaian proses pembelajaran dan penyelenggaraan. Hasil ini dapat
digunakan untuk menilai efektifitas pelatihan dan memperbaiki
pelaksanaan berikutnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 145

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Catatan:...................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

146 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

MODUL MANAJEMEN DATA DAN
INFORMASI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 147

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

148 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan cepat, tepat, dan terkoordinir dengan baik menjadi
bagian penting pada saat darurat bencana. Latar belakang ini
mendorong upaya manajemen bencana sehingga masyarakat yang
terdampak bencana dapat segera mungkin terpenuhi kebutuhan
dasar, seperti pangan, sandang, hunian sementara, kesehatan
dan air bersih. Jika kebutuhan dasar terpenuhi dencan cepat,
masyarakat dapat cepat pulih dan melenting kembali. Sehubungan
dalam konteks tersebut, manajemen informasi dan komunikasi
merupakan bagian yang tidak terlepaskan dalam manajemen
bencana. Sesi ini bertujuan agar peserta lebih memahami upaya
apa saja yang ada dalam manajemen informasi dan komunikasi
dalam konteks manajemen bencana.

Modul Manajemen Data dan Informasi juga merupakan bagian dari
pelatihan Dasar Manajemen Bencana, diberikan kepada peserta
pelatihan dasar manajemen bencana sebagai referensi untuk
mempelajari bagaimana mengelola informasi dan komunikasi
bencana sehingga data yang diberikan untuk penanggulangan
bencana lebih tepat. Manajemen informasi dan komunikasi bencana
tidak hanya mempelajari pada saat darurat bencana tetapi juga
pada tiga fase bencana yaitu saat pra, saat dan pasca bencana.

B. Deskripsi Singkat

Modul Manajemen Data dan Informasi dapat dipergunakan untuk
menjadi bahan pelatihan pada pelatihan dasar manajemen
bencana dalam modul ini peserta diharapkan dapat menjelaskan
manajemen informasi dan komunikasi bencana, menguraikan
kegiatan yang ada pada manajemen informasi dan komunikasi
bencana dan menganalisis dan dapat membuat pesan kunci dalam
komunikasi bencana.

C. Manfaat Bahan Ajar bagi Peserta

Bahan Ajar ini sangat penting untuk peserta Diklat Dasar Manajemen
Bencana, sebab secara umum setelah mempelajari materi dari
bahan ajar ini, peserta diharapkan mempunyai kompetensi
dasar mampu memahami Manajemen Data dan Informasi dalam

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 149

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Penanggulangan Bencana.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar :
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami
manajemen data dan informasi bencana yang benar.

2. Indikator Hasil Belajar
Diklat ini bertujuan bahwa peserta memiliki ketrampilan:
a) Menjelaskan konsep manajemen informasi dan komunikasi
b) Menguraikan kegiatan manajemen informasi dan komunikasi

E. Materi Pokok
1. Konsep manajemen informasi dan komunikasi
2. Kegiatan manajemen informasi dan komunikasi

F. Sub Materi Pokok :

1. Konsep manajemen informasi dan komunikasi
• Informasi dan Komunikasi Bencana
• Peran Informasi dan Komunikasi Dalam Bencana

2. Menguraikan kegiatan manajemen informasi dan
komunikasi
• Kegiatan Manajemen Informasi dan Komunikasi
• Definisi dan jenis data
• Tentang DIBI (Data & Informasi Bencana Indonesia)
• Tentang InAWARE ( Indonesia All-hazards Warrning and Risk
Evaluation (InAWARE)

G. Petunjuk Belajar
Bagi Peserta Diklat
Agar peserta Diklat berhasil menguasai Bahan Ajar ini dengan
baik, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut :

150 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan Bahan Ajar ini, sampai
peserta Diklat memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana
mempelajari Bahan Ajar ini dan mengimplementasikannya.

2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata kata kunci
dan kata – kata yang peserta diklat anggap baru. Kemudian cari
dan baca pengertian kata – kata kunci dalam daftar Singkatan
Modul ini atau dalam kamus Bahasa Indonesia.

3. Bila ada kesulitan, diskusikan dengan teman peserta Diklat dan
tanyakan kepada Widyaiswara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 151

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

152 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

BAB II
KONSEP MANAJEMEN DATA DAN

INFORMASI BENCANA

A. Informasi dan Komunikasi Bencana

Sistem informasi merupakan kumpulan modul atau komponen
yang dapat mengumpulkan, mengelola, memproses, menyimpan,
menganalisa dan mendistribusikan informasi untuk tujuan tertentu
(Turban et al, 1997).

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi
(pesan, ide,gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada
umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang
dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. apabila tidak ada
bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi
masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan,
menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan
kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi
nonverbal (Wikipedia, 2015).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bencana adalah
suatu kumpulan modul atau komponen mengenai kejadian-
kejadian bencana mulai dari pengumpulan, pengelolaan, proses,
penyimpanan, analisa, dan pendistribusian informasi mengenai
bencana. Sedangkan komunikasi bencana merupakan suatu proses
penyampaian pesan mengenai bencana dari satu pihak kepada
pihak lain baik dilakukan secara verbal maupun non verbal.

B. Peran Informasi dan Komunikasi Dalam Bencana

Dalam situasi darurat setelah terjadinya bencana, informasi
dan komunikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting selain
logistik. Gangguan terhadap fungsi infrastruktur informasi dan
komunikasi, ketidakjelasan mekanisme hingga informasi yang
simpang siur menyulitkan upaya penanganan tanggap darurat
yang dilakukan oleh banyak pihak, terutama bagi para penyintas.
Untuk memperbaiki infrastruktur informasi-komunikasi di lokasi
bencana tentu membutuhkan waktu yang relatif lama jika
menggunakan cara biasa. Beragam peralatan teknologi informasi
itu merupakan bagian dari dukungan sistem jaringan informasi dan
komunikasi. Sistem ini digunakan di masa prabencana, tanggap

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 153

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

darurat maupun rehabilitasi. Keberadaannya diharapkan dapat
menjembatani koordinasi alur informasi dan komunikasi antara
pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten dengan
komunitas.

Berikut peran informasi dan komunikasi dalam bencana :

a) Tersedianya informasi penanganan darurat dampak bencana
yang cepat, tepat, akurat dan sesuai kebutuhan untuk
optimalisasi upaya penanganan.

b) Tersedianya informasi pada tahap pra, saat dan pasca bencana,
serta tersedianya mekanisme pengumpulan, pengelolaan,
pelaporan informasi dampak bencana, upaya yang telah
dilakukan.

Efektifitas pengelolaan komunikasi dalam penanganan darurat
bencana didukung 2 (dua) aspek. Pertama, alat komunikasi
untuk penyaluran informasi seperti radio, telepon, dan sistem
pendukung seperti satelit, listrik, charger dan jalur transmisi.
Kedua, manajemen informasi yaitu protokol untuk mengetahui
siapa memberikan informasi apa kepada siapa, prioritas apa yang
diberikan dalam komunikasi, bagaimana informasi disebarkan dan
ditafsirkan.

154 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

BAB III
KEGIATAN MANAJEMEN DATA DAN

INFORMASI

A. Kegiatan Manajemen Data dan Informasi meliputi:

1. Mengumpulkan data kejadian bencana,

Data kejadian bencana yang dilaporkan oleh masyarakat, atau
instansi / lembaga dilaporkan melalui Pusat Data dan Informasi
yang ada di BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi. Selanjutnya BPBD
melakukan verifikasi data sementara dengan menugaskan Tim
Reaksi Cepat. BNPB bekerjasama dengan BPBD dan K/L dalam
mengumpulkan data bencana, Kementrian dan Lembaga wajib
memberikan informasi kejadian bencana harus satu pintu melalui
Pusat data, informasi dan humas BNPB karena tugas dan fungsi
BNPB sebagai koordinator bencana. Semua informasi yang
disampaikan tidak terlepas dari data, karena data yang salah dapat
menyebabkan simpang siur, contohnya data bencana di Aceh yang
di paparkan oleh media. Ketika terjadi bencana wartawan sudah
menunggu informasi. Pimpinan atau pengambil keputusan di
Bidang penanggulangan bencana harus satu suara.

2. Menyajikan Data Menjadi Informasi

Data menjadi informasi yang sangat penting, karena informasi
kejadian bencana yang benar dan tepat mampu mempengaruhi
keputusan politik, mengubah perilaku dan menyelamatkan
nyawa manusia. Kecenderungan media dengan “bad news is
good news”, “Good news is no news”. Karena itu kita harus
merangkul media untuk menyajikan data dan informasi bencana
dengan baik dan menerapkan etika Jurnalistik.

3. Definisi dan Jenis Data

Peserta dapat mengenal konsep data yang ada di dalam
Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB. Selain itu ada sumber-seumber
lain yang dapat dimanfaatkan sebagai data, misalnya data
kependudukan, Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI),
InAWARE.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 155

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Sumber: bnpb.go.id

4. Tentang DIBI (Data & Informasi Bencana Indonesia)

Aplikasi ini dibangun atas kerjasama antara: BAPPENAS,
BNPB, DEPDAGRI, UNDP dan DFID. Aplikasi ini dikembangkan
berbasis Desinventar, sebuah proyek yang dikembangkan
oleh LA RED, organisasi nirlaba sebagai jaringan kajian social
dalam pencegahan terjadinya bencana yang selama 12 tahun
berkegiatan di Amerika Latin yang sebagian besar kegiatan
operasinya di Amerika Latin, Karibia dan sekarang di Asia dan
Afrika. Kontribusi yang diberikan oleh United Nation Development
Program (UNDP) adalah dengan membiayai sebagian dari
pendanaan untuk dukungan web Desinventar yang dijadikan
sebagai basis pengembangan Data dan Informasi Bencana
Indonesia (DIBI).

UNDP juga telah memberikan dukungan yang berkelanjutan
untuk penyebaran ide-ide metodologi dan peralatan yang
dibutuhkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. DIBI
sendiri telah secara resmi diluncurkan penggunaannya oleh
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada
tanggal 29 Juli 2008 yang mana peluncurannya juga dihadiri
perwakilan dari UNDP Indonesia, perwakilan organisasi dari

156 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

negara-negara donor lain (NGO) dan institusi pemerintah terkait
lainnya. Diharapkan DIBI dapat mendukung BNPB dalam hal
meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana baik di
tingkat pusat maupun daerah, mendukung dalam pelaksanaan
kegiatan pembuatan laporan kejadian bencana secara tepat
dan cepat, serta memberikan informasi yang lengap dan aktual
pada semua pihak yang terkait dengan unsur penanggulangan
bencana baik di Indonesia maupun negara asing melalui fasilitas
global.
B. Tentang InAWARE ( Indonesia All-hazards Warrning and
Risk Evaluation)
InAWARE merupakan modifikasi dari Disaster AWARE PDC yaitu
aplikasi pemantauan bencana yang mengintegrasikan dari berbagai
data pantauan bencana seluruh dunia. Aplikasi ini dikembangkan
untuk meningkatkan sistem peringatan dini, baik di tingkat pusat
dan daerah.
Aplikasi InAWARE akan memudahkan dalam mencari informasi
bencana dan memperoleh data bencana di daerah yang merupakan
rawan bencana. Aplikasi ini terus mengalami perbaikan sehingga
penggunaannya lebih mudah dan datanya lebih lengkap. Di
samping itu, aplikasi ini membantu untuk mengakses kejadian
bencana yang terjadi dalam skala internasional, regional, dan
nasional secara otomatis serta berbagi informasi antara semua
pelaku penanggulangan bencana dan menyebarluaskan peringatan
kepada masyarakat yang berisiko.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 157

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

158 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
a) Manajemen data dan informasi bencana dengan mengolah data
dan menyajikannya untuk kepentingan publlik yang bertujuan
mengelola risiko bencana.
b) Menyajikan Data Menjadi Informasi yang sangat penting,
karena informasi kejadian bencana yang benar dan tepat
mampu mempengaruhi keputusan politik, mengubah perilaku
dan menyelamatkan nyawa manusia.
c) Paltform pengolahan dan penyajian data yang dikembangkan
oleh BNPB yang bekerjasama dengan lembaga Internasional
ialah pengembangan Data dan Informasi Bencana Indonesia
(DIBI), serta aplikasi InAWARE akan memudahkan dalam
mencari informasi bencana dan memperoleh data bencana di
daerah yang merupakan rawan bencana. Aplikasi ini membantu
untuk mengakses kejadian bencana yang terjadi dalam skala
internasional, regional, dan nasional secara otomatis serta
berbagi informasi antara semua pelaku penanggulangan
bencana dan menyebarluaskan peringatan kepada masyarakat
yang berisiko.

B. SARAN
Pengelolaan data dan informais bencana terintegrasi dapat
dikembangkan secara berkelanjutan di pusat dan daerah untuk
kepentingan pengelolaan risiko bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 159

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Catatan:...................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

160 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

MODUL KERJA SAMA MULTI
PIHAK DALAM PENANGGULANGAN

BENCANA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 161

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

162 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan bencana merupayakan sebuah upaya yang tidak
akan pernah lepas dari partisipasi manusia sebagai anggota
masyarakat, upaya yang juga lintasdisiplin, serta melibatkan
banyak pemangku kepentingan di dalamnya. Bencana dapat
menjadi permasalahan bersama dan misi kemanusiaannya bisa
melintasi batas-batas kedaulatan negara bila dampak bencana
meluas hingga melintasi batas dan wilayah negara. Salah satu
sisi positif dari kejadian ini adalah menumbuhkan komitmen dan
kerjasama yang erat di tingkat regional maupun internasional
dalam upaya penanggulangan bencana. Di tingkat lokal dan
nasional pun, diskursus penanggulangan bencana selalu terkait
dengan konteks wilayah terjadinya bencana dan dampak dari
bencana tersebut.

Jika bencana terjadi di suatu wilayah, namun dampaknya
dirasakan oleh banyak orang di luar wilayah tersebut, maka
akan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat yang
lebih luas. Upaya penanggulangan bencana saat ini difokuskan
kepada pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam
pembangunan, usaha ini tentunya melibatkan komitmen banyak
pihak di multisektor untuk bekerjasama meminimalisir risiko
bencana dalam setiap aspek pembangunan. Hingga saat ini,
BNPB khususnya membangun kemitraan dengan para pemangku
kepentingan baik di tingkat lokal, nasional bahkan internasional.

B. Deskripsi Singkat

Modul Manajemen Data dan Informasi dapat dipergunakan untuk
menjadi bahan pelatihan pada pelatihan dasar manajemen
bencana dalam modul ini peserta diharapkan dapat menjelaskan
manajemen informasi dan komunikasi bencana, menguraikan
kegiatan yang ada pada manajemen informasi dan komunikasi
bencana dan menganalisis dan dapat membuat pesan kunci dalam
komunikasi bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 163

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

C. Manfaat Bahan Ajar bagi Peserta
Bahan Ajar ini sangat penting untuk peserta Diklat Dasar
Manajemen Bencana, sebab secara umum setelah mempelajari
materi dari bahan ajar ini, peserta diharapkan mempunyai
kompetensi dasar mampu memahami memahami tata cara kerja
sama multi pihak dalam penanggulangan bencana sesuai aturan
yang berlaku. Selanjutnya dapat diterapkan dalam program dan
aktivitas institusi peserta.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar
Setelah mengikuti sesi modul ini, peserta pelatihan diharapkan
dapat memahami tata cara kerja sama multi pihak dalam
penanggulangan bencana sesuai aturan yang berlaku.

2. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti sesi modul ini, peserta pelatihan diharapkan
dapat:
• Menjelaskan koordinasi pusat dan daerah serta antar
lembaga dalam PB.
• Menjelaskan jenis-jenis klaster PB di Indonesia.

E. Materi Pokok

1. Kerjasama Multipihak dalam Penanggulangan Bencana

a) Pengertian Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana

b) Bentuk-bentuk Koordinasi antara Pusat dan Daerah

c) Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana

2. Kluster Nasional Penanggulangan Bencana

a) Klaster Penanggulangan Bencana di Indonesia

b) Jenis Klaster Penanggulangan Bencana di Indonesia

F. Petunjuk Belajar
Bagi Peserta Diklat
Agar peserta Diklat berhasil menguasai Bahan Ajar ini dengan

164 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

baik, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut :
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan Bahan Ajar ini, sampai

peserta Diklat memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana
mempelajari Bahan Ajar ini dan mengimplementasikannya.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata kata kunci
dan kata – kata yang peserta diklat anggap baru. Kemudian cari
dan baca pengertian kata – kata kunci dalam daftar Singkatan
Modul ini atau dalam kamus Bahasa Indonesia.
3. Bila ada kesulitan, diskusikan dengan teman peserta Diklat dan
tanyakan kepada Widyaiswara.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 165

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

166 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BAB II
KERJASAMA MULTI PIHAK DALAM

PENANGGULANGAN BENCANA

A. Pengertian Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana

Koordinasi terjadi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana,
dari saat tidak ada bencana, darurat hingga pasca bencana.
Pada saat pra bencana, koordinasi memiliki peran penting
untuk memastikan bahwa kapasitas stakeholder atau aktor
penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat
apabila bencana terjadi.

Pada fase darurat koordinasi pada dasarnya adalah suatu proses
yang melibatkan orang-orang atau lembaga dari berbagai
aspek kedaruratan, yang berbagi informasi, mengidentifikasi
dan menjawab kebutuhan bersama. Koordinasi berupaya untuk
memaksimalkan respons terhadap masyarakat yang terimbas.
Ketika bencana terjadi berbagai kalangan yang terdiri dari individu,
organisasi dan badan pemerintah terlibat dalam pemberian bantuan
kemanusiaan dan layanan publik. Tanpa adanya koordinasi, sudah
dipastikan akan ada kekacauan dalam situasi seperti ini. Sedangkan
pada saat pasca bencana, koordinasi memiliki peran yang penting
dalam hal menghindarkan para pemangku kepentingan dari
duplikasi program dan penyelesaian bantuan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa koordinasi memiliki peran penting karena:

a. Memahami kontribusi terhadap pemahaman kebutuhan bersama

Dengan mendiskusikan berbagai isu dan kebutuhan bersama
dengan aktor lain yang relevan, pemahaman situasi yang lebih
baik dan bagaimana kebutuhan dapat ditangani dapat dicapai.
Masalah prioritas dan kebutuhan dapat diidentifikasi berdasarkan
pada informasi bersama dan keahlian yang dihimpun dan
disatukan.

b. Menghindarkan duplikasi upaya yang dilakukan

Biasanya akan ada lebih dari satu organisasi yang menyediakan
jenis pelayanan dan respons tertentu. Berbagi tentang apa yang
tengah dilakukan, di mana, dan oleh siapa, artinya adalah bahwa
usaha yang dilakukan didistribusikan berdasarkan cakupan
geografis dan saling melengkapi antara satu organisasi dengan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 167

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

yang lain sehingga dapat menjangkau penduduk dalam jumlah
yang sebanyak banyaknya. Ini menghindari terjadinya keadaan
di mana sejumlah organisasi memberikan pelayanan yang sama
beberapa kali kepada sekelompok penerima bantuan tertentu,
sementara di daerah lainnya hanya menerima sedikit pelayanan
atau tidak menerima sama sekali.

c. Mempertahankan prinsip dan standar minimum

Tanpa standar minimum, ada risiko bahwa pekerjaan akan
berkualitas buruk, seringkali mengakibatkan pengaruh yang
tidak baik pada mereka yang dimaksudkan untuk menerima
manfaat dari usaha itu. Sulit untuk dapat memastikan bahwa
pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan
bencana menerapkan standar minimum dalam program mereka
secara konsisten. Melalui koordinasi, mereka yang terlibat dalam
penanggulangan bencana dapat bersama-sama menyepakati
seperangkat standar minimum dalam melakukan pekerjaan
mereka bagi penduduk yang terkena imbas. Penggunaan
standar minimum yang disepakati dapat disebarluaskan agar
diterapkan secara lebih luas kepada individu atau organisasi
lainnya yang ditemui di lapangan.

d. Menjamin bahwa kesenjangan geografis dan program
dijembatani

Secara umum, seiring dengan berjalannya keadaan darurat,
kebutuhan penerima bantuan berubah juga. Koordinasi
memberikan satu peluang untuk merubah arah dan strategi
program dan untuk memastikan bahwa program bermanfaat bagi
penduduk atau masyarakat yang terkena bencana. Sementara
suatu organisasi terkadang menentukan perubahan program
terpisah dari program lainnya dalam suatu sektor, dengan
berbagi strategi antar stakeholder dapat memaksimalkan
layanan penanggulangan bencana secara keseluruhan. Hal ini
dapat memaksimalkan dampak yang dicapai.

e. Meningkatkan upaya advokasi

Koordinasi menjadi alat bagi stakeholders untuk dapat
mengadvokasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
dalam perencanaan pembangunan.

B. Bentuk-bentuk Koordinasi antara Pusat dan Daerah

Koordinasi merupakan tindakan untuk mengintegrasikan unit
–unit pelaksana kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

168 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam hal ini penanggulangan bencana terdapat beberapa unit
– unit atau organisasi atau stakeholder yang saling berintegrasi/
berkoordinasi saling terkait satu dengan yang lainnya dalam
melakukan unsur – unsur manajemen bencana guna mencapai
efektifitas penanggulangan bencana.

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 pasal 18 menyebutkan setiap
pemerintah daerah harus membentuk BPBD karena peningkatan
bencana setiap tahunnya maka harus meningkatkan kapasitas
dan kualitas dalam pencegahan karena itu BNPB selalu melakukan
rapat koordinasi setiap tahunnya dengan BPBD Provinsi, maupun
Kabupaten / Kota. Rapat Koordinasi dilakukan bertujuan untuk :

a) Sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana.

b) Menyamakan persepsi pemahaman dalam PB.

c) Persiapan penyusunan perencanaan kebijakan.

d) Meningkatkan kapasitas kemampuan manajerial penanggulangan
bencana

Koordinasi dalam penanggulangan bencana juga diwujudkan
dalam bentuk forum – forum kebencanaan baik di tingkat nasional
maupun di tingkat propinsi, kabupaten/kota. Koordinasi awal
membentuk kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan
merencanakan kerjasama pada setiap tahapan penanggulangan
bencana pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

C. Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan
Bencana

Pentingnya kerjasama multipihak telah ditegaskan dalam UU
No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sangat
menekankan pentingnya kerjasama multipihak sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa pemerintah merupakan
penanggung jawab utama, tetapi setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan
bencana dalam segala aspeknya. UU PB juga menekankan
pentingnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan
bencana, misalnya melibatkan BUMN dalam memasok energi dan
telekomunikasi, seperti Pos Indonesia dengan jaringan kator pos
dapat menjadi hub dan memanfaatkan gudang logistik . Ketiga
pihak ini dilambangkan dalam segitiga pada logo BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 169

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

PELAKU PB

Tiga pilar pelaku PB menurut UU 24/2007

Pasal 5 : Pemerintah/PEMDA menjadi penanggungjawab PB

Pasal 26 & 27 : Hak & Kewjiban Masyarakat dalam PB

Pasal 28 & 29 : Peran dunia Usaha dalam PB

Lembaga Pemerintah Lembaga/Organisasi Dunia Usaha
Kemasyarakatan
• PEMERINTAH • BUMN
-- Kementerian • Organisasi Profesi • BUMD
-- BNPB • Organisasi Sosial • Swasta
-- TNI • Lembaga Adat • Koperasi
-- POLRI • Organisasi Politik • dll
• Perguruan Tinggi
• PEMDA • Yayasan
-- SKPD/OPD • Media Massa
-- BPBD • dll
-- dll

Contoh para pihak dalam forum/wadah kerjasama di tingkat pusat
dan daerah sebagai berikut:

NASIONAL PROPINSI KAB/KOTA

• Klaster Nasional • SKPD • SKPD
• Kementerian/Lembaga • LSM/NGO • LSM/NGO
• NGO/INGOs • Forum PRB provinsi • Forum PRB Kabupaten
• Platform Nasional PRB • Organisasi masyarakat • Forum Relawan
• Organisasi masyarakat • PMI tingkat propinsi • Pemerintah desa
• [LPBI NU, MDMC dll] • Institusi pendidikan
• PMI • Dunia Usaha
• Dunia Usaha • Media
• Platform Tematik

Dalam praktiknya, mengupayakan kerja sama di antara berbagai
pihak dapat menemui sejumlah hambatan. Setiap pihak yang
dilibatkan memiliki persepsi sendiri-sendiri, yang mempengaruhi
cara pendekatan dan metode yang digunakan dalam isu
penanggulangan bencana. Selain itu, setiap pihak dapat saja
mengejar kepentingan yang berbeda-beda. Semua ini adalah
kenyataan yang tidak terhindarkan. Konflik adalah keniscayaan

170 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

dan karena itu, harus diterima dan dikelola agar menguatkan,
bukan sebaliknya melemahkan, kerjasama di antara para pihak.
Agar berhasil dalam penggalangan dan pengelolan kerjasama multi
pihak, terdapat tiga nilai utama, yaitu penanggulangan bencana
harus menjadi satu-satunya visi dan kepentingan yang melandasi
kerjasama; diperlukan sikap inklusif yang kuat agar tetap menjaga
posisi netral di antara semua pemangku kepentingan; dan tidak
kalah penting adalah kepedulian pada seluruh jaringan dan semua
potensi yang dimilikinya. Ketiga nilai ini memberi panduan dalam
pelibatan para pihak, sekaligus pengelolaan konflik.
Sejalan dengan itu, penggalangan kerjasama multipihak dalam
bidang penanggulangan bencana di Di Indonesia dimulai dengan
membangun kontak dan melakukan kunjungan ke pemangku
kepentingan dari berbagai spektrum, seperti instansi pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi
serta lembaga usaha. Kunjungan ini diisi dengan diskusi informal
untuk mengetahui sekaligus menyamakan persepsi di antara
pemangku kepentingan. Dari diskusi informal, akhirnya disepakati
untuk dilakukan diskusi berkala (seri diskusi) yang melibatkan
semua pemangku kepentingan, yang semakin memperkuat
penyamaan persepsi bahwa penanggulangan bencana tidak hanya
terbatas pada tanggap darurat, tetapi meliputi pra-bencana dan
pasca-bencana, serta pentingnya upaya pengurangan risiko. Upaya
penyamaan persepsi ini juga dilaksanakan dengan pendekatan
kepada Bappeda dan SKPD provinsi Di Indonesia, yang kemudian
memungkinkan urusan PB masuk dalam RPJMD.

Persepsi yang sama tentang isu penanggulangan bencana dengan
sendirinya menghasilkan kesamaan dalam tindakan, sebagaimana
tampak dalam pembentukan Tim Sembilan yang diberi mandat
untuk membidani lahirnya Forum PRB, termasuk  mengawal
rangkaian diskusi PRB selanjutnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 171

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Seri diskusi yang dilaksanakan secara berkala akhirnya
memutuskan untuk melembagakan kelompok diskusi para pihak
tersebut menjadi Forum PRB dalam pertemuan tudang sepulung
(musyawarah bersama) parapihak. Forum PRB melihat sisi
kebijakan sebagai salah satu faktor kunci dalam pengembangan
system PB yang kuat di Di Indonesia sehingga secara aktif
mendukung BPBD untuk mengupayakan isu PB dimasukkan
sebagai program prioritas dalam RPJMD 2013-2018.

Keseluruhan upaya pelembagaan isu PB dalam kebijakan daerah
provinsi Di Indonesia menuntut seorang pendamping/fasilitator
instansi pemerintah, dalam hal ini BNPB terhadap BPBD, untuk
menguasai setidaknya tiga kemampuan, yaitu, kemampuan untuk
telaah dan analisis semua dokumen perencanaan terkait PB serta
politik yang menyertainya; kemampuan melakukan advokasi
secara internal di lembaga dampingan dan secara eksternal
kepada instansi dan lembaga yang berwenang agar kepentingan
PB diakomodasi dalam perencanaan kebijakan; dan kemampuan
untuk fasilitasi pengembangan kapasitas internal untuk melakukan/
mengikuti proses perencanaan secara internal maupun eksternal.

Dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama multipihak,
terdapat dinamika relasi antar individu dan antar lembaga yang
terlibat. Menghadapi dinamika tersebut, sangat diperlukan
kemampuan untuk tetap menjaga netralitas, yang didasarkan
pada sikap mengutamakan visi dan kepentingan penanggulangan
bencana (sebagaimana telah disebutkan di atas) sambil
menempatkan dan/atau memperlakukan pihak-pihak yang
berkonflik (saling berinteraksi secara dinamis) dengan tepat.
Untuk itu perlu diperhatikan:

a) kompetensi masing-masing pihak untuk tetap menyumbang pada
isu penanggulangan bencana;

b) orientasi masing-masing pihak terdefinisikan dengan benar dalam
hal PB;

c) motivasi masing-masing pihak dalam upaya PB;

d) potensi yang dimiliki masing-masing pihak untuk menyumbang
pada upaya PB;

e) akses yang dimiliki oleh setiap pihak untuk membantu dalam
upaya PB; dan

f) sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak yang dapat
dikontribusikan dalam upaya PB.

172 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pengalaman dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama
multipihak di Indonesia merupakan pendekatan yang berbasis
pada penguatan kelembagaan, baik lembaga-lembaga pemerintah
maupun lembaga non pemerintah. Implikasi dari pendekatan
ini adalah meningkatnya responsivitas  lembaga terkait isu PB.
Sehingga, kinerja layanan publik dalam PB  semakin efektif,
akuntabel dan melibatkan multipihak di berbagai level.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 173

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

174 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BAB III
Klaster Nasional Penanggulangan

Bencana

A. Klaster Penanggulangan Bencana di Indonesia

Klaster dalam penanggulangan bencana dibentuk untuk
memudahkan dalam koordinasi dalam penanggulangan bencana.
Koordinasi tidak hanya dilakukan pada saat tanggap darurat, tetapi
juga dalam mempersiapkan sebelum terjadinya bencana dan setelah
pasca bencana. Klaster penanggulangan bencana di Indonesia ini
nantinya memudahkan Badan Nasional Penanggulangan bencana
dalam bekerjasama dengan antar lembaga yang terlibat pada
penanggulangan bencana.

Klaster Penanggulangan bencana di Indonesia dibentuk melalu
SK Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2014, tentang klaster
penanggulangan bencana yang bertujuan dapat memperlancar
kegiatan penanggulangan bencana, Kepala Badan Nasional
Penanggulangan bencana juga menetapkan koordinator dan wakil
koordinator klaster penanggulangan bencana. Jenis–jenis klaster
penanggulangan bencana ditetapkan menjadi 8 klaster PB, Klaster
Nasional PB bertanggung jawab kepada kepala BNPB melalui
sekretaris utama BNPB.

B. Jenis Klaster Penanggulangan Bencana di Indonesia

Jenis – jenis Klaster Penanggulangan Bencana yang ada di
Indonesia sebagai berikut:

1. Klaster Kesehatan: bertugas dalam pelayanan kesehatan dan
pengelolaan informasi di bidang kesehatan.

2. Klaster Pencarian dan Penyelamatan: bertugas dalam
mengerahkan dan mengkoordinir serta pencarian dan
penyelamatan terhadap korban bencana.

3. Klaster Logistik: bertugas dalam pengadaan barang, bea cukai,
penyimpanan, distribusi logistik dan pengelolaan informasi
logistik.

4. Klaster Pengungsian dan Perlindungan: bertugas dalam
penyiapan dapur umum, pencegahan kekerasan Gender,

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 175

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

manajemen pengungsian, perlindungan kelompok rentan, serta
pengelolaan informasi bidang pengungsian dan perlindungan.

5. Klaster Pendidikan: bertugas dalam pelayanan belajar

mengajar baik formal maupun informal, penyiapan sekolah

darurat, bimbingan untuk pengungsi, kerohanian dan

pengelolaan informasi di bidang pendidikan.

6. Klaster Sarana dan Prasarana: bertugas dalam pembersihan
pasca bencana, penyediaan alat transportasi, komunikasi dan
energi, penyediaan huntap, air dan seanitasi serta pengelolaam
informasi sarana dan prasarana.

7. Klaster Ekonomi: bertugas dalam pengelolaan sektordi bidang
ekonomi dan pengelolan informasi.

8. Klaster Pemulihan Dini: bertugas dalam penguatan kapasitas
pemerintah pusat/ daerah untuk koordinasi, revitalisasi fungsi
pemerintah daerah, pemulihan layanan publik dan serana
pendukung pemerintahan, penguatan kapasitas perencanaan
dan pendanaan serta pengelolaan informasi di bidang pendanaan.

176 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

MODUL MODUL KERJA SAMA MULTI PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
a) Pemerintah merupakan penanggung jawab utama, tetapi setiap
warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta
dalam upaya penanggulangan bencana dalam segala aspeknya.
b) penggalangan dan pengelolan kerjasama multi pihak, terdapat
tiga nilai utama, yaitu penanggulangan bencana harus menjadi
satu-satunya visi dan kepentingan yang melandasi kerjasama;
diperlukan sikap inklusif yang kuat agar tetap menjaga posisi
netral di antara semua pemangku kepentingan; dan tidak kalah
penting adalah kepedulian pada seluruh jaringan dan semua
potensi yang dimilikinya. Ketiga nilai ini memberi panduan
dalam pelibatan para pihak, sekaligus pengelolaan konflik

B. Saran
Pengalaman dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama
multipihak di Indonesia merupakan pendekatan yang berbasis
pada penguatan kelembagaan, baik lembaga-lembaga pemerintah
maupun lembaga non pemerintah. Implikasi dari pendekatan
ini adalah meningkatnya responsivitas lembaga terkait isu PB.
Sehingga, kinerja layanan publik dalam PB semakin efektif,
akuntabel dan melibatkan multipihak di berbagai level

Badan Nasional Penanggulangan Bencana 177

DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA

Catatan:...................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

178 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Lampiran:

Pengarusutamaan Inklusi Disabilitas
pada Penanggulangan Bencana

Pada penangangan darurat bencana, hak-hak penyandang disabilitas
seringkali terabaikan pada penyusunan rencana kontinjensi,
pendataan, dan bahkan pada aksi kemanusiaan. Akses pada
kebutuhan dasar penyandang disabilitas tidak terpenuhi dengan
cukup baik, termasuk akses pada layanan kesehatan dan rehabilitasi.
Misi penanganan darurat bencana dan aksi kemanusiaan harus
sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Penting
dilakukan konsultasi pada saat perencanaan penanganan darurat
untuk memastikan kebutuhan layanan, perlindungan, dan pemulihan
penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.

Penyandang disabilitas dalam keadaan darurat dan krisis memiliki
kebutuhan yang berbeda sesuai hambatan fungsi. Hambatan yang ada
untuk mengakses bantuan dan perlindungan dapat lebih besar pada
saat bencana karena lingkungan yang tidak mendukung dan tidak
adanya akses layanan, baik hambatan kelainan fisik (Impairment),
hambatan aktivitas (activity limitation), atau hambatan partisipasi
(participation restriction) sehingga semakin rentan terpapar bencana.
Faktanya 15-20% penduduk dunia adalah penyandang disabilitas
(WHO, 2011), Angka kematian penyandang disabilitas 2-4 kali lebih
tinggi dibanding masyarakat non-disabilitas dalam peristiwa gempa
besar di Jepang pada 2011 (Japan Disability Forum, 2011).

Tindakan kemanusiaan yang berprinsip dan efektif hanya akan
terwujud jika kesiapsiagaan dan respons kemanusiaan menjadi
inklusif terhadap penyandang Disabilitas, sesuai dengan prinsip
kemanusiaan, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melekat
pada martabat, kesetaraan dan non-diskriminasi. Kewajiban Negara-
negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional,
khususnya Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, undang-
undang pengungsi internasional, Konvensi Jenewa tahun 1949
dan Protokol Tambahan pada tahun 1977, untuk menghormati dan
melindungi penyandang disabilitas dan memperhatikan kebutuhan
spesifik mereka selama konflik bersenjata dan krisis darurat akibat
bencana.

Pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam
penanggulangan bencana diatur Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun
2014 Tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang

179

Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Ditegaskan dengan
Undang-undang dengan mandat pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas, termuat dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016
Tentang Disabilitas, pada Pasal 20 dijelaskan Hak Pelindungan dari
Bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
• mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
• mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
• mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi

dalam keadaan bencana;
• mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi

yang mudah diakses; dan
• mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses

di lokasi pengungsian

I. Terminologi Disabilitas

Disabilitas diakibatkan oleh interaksi antara orang-orang dengan
hambatan fisik, mental, intelektual atau sensorik dan hambatan
sikap dan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan
efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan
orang lain.
Menurut konsep International Classification of Functioning (ICF)
atau Klasifikasi International tentang Kefungsian, disabilitas
seseorang itu merupakan interaksi yang dinamis antara ketunaan
dan factor lingkungan. Interaksi tersebut dapat memfasilitasi
ataupun menghambat keberfungsiannya di masyarakat. 
Dimensi gangguan fungsi kerja ada tiga yaitu:

1. Kelainan Fisik (Impairment)

Kelainan atau impairment mengacu pada kondisi permasalahan
pada struktur anatomi tubuh yang berpengaruh pada hilangnya
struktur atau fungsi psikologis atau anatomis, misalnya
seseorang yang kehilangan fungsi penglihatan (tunanetra),
seseorang yang kehilangan fungsi pendengaran (tunarungu),
dan lain-lain.

2. Keterbatasan Aktivitas (activity limitation)

Keterbatasan aktivitas atau activity limitation mengacu pada
kesulitan-kesulitan dalam menjalankan suatu aktivitas,
misalnya berjalan atau makan, dan lain-lain.

180

3. Hambatan Partisipasi (participation restriction)

Hambatan partisipasi atau participation restriction mengacu
pada permasalahan dengan keterlibatan dalam bidang-bidang
kehidupan, misalnya diskriminasi dalam bidang pekerjaan,
pendidikan, dan lain-lain.

ICF menggabungkan model sosial dan medis, mengukur
keberfungsian individu ke dalam enam wilayah:

1. kognisi (memahami dan komunikasi

2. gerak (kemampuan untuk bergerak dan bepergian) Misalnya
berjalan atau naik turun tangga.

3. pemeliharaan diri (kemampuan untuk menjaga kebersihan
diri, berpakaian, makan, dan hidup mandiri).

4. bergaul (kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain)

5. kegiatan sehari-hari (kemampuan untuk memikul tanggung
jawab di rumah, sekolah, dan pekerjaan)

6. partisipasi di dalam masyarakat (kemampuan untuk terlibat
di dalam kegiatan di masyarakat, umum, dan rekreasi)

Berdasarkan konsep di atas, Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (CRPD, Resolusi PBB nomor 61/106 tahun
2006), menegaskan bahwa “disability is an evolving concept
and that disability results from the interaction between persons
with impairments and attitudinal and environmental barriers
that hinders their full and effective participation in society on an
equal basis with others”. 

Washington Group menggunakan pendekatan disabilitas
menurut ICF diatas. Kelompok ini merumuskan 6 pertanyaan
yang berhubungan dengan kefungsian antara lain, melihat,
mendengar, bergerak, memahami, merawat diri, dan komunikasi

1. memiliki kesulitan melihat,

2. memiliki kesulitan mendengar,

3. memiliki kesulitan bergerak, berjalan atau naik turun tangga.

4. memiliki kesulitan dalam mengingat atau berkonsentrasi

5. memiliki kesulitan dalam melakukan kegiatan rawat diri,
seperti mandi atau berpakaian secara mandiri

6. memiliki kesulitan berkomunikasi, misalnya dalam memahami
atau dipahami lawan bicara, meskipun ketika sedang
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa sehari-hari

181

II. Inklusi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan
Bencana

Inklusi penyandang disabilitas pada penanganan darurat bencana
harus dipertimbangkan sebagai elemen utama prinsip-prinsip
aksi kemanusiaan. Para pelaku penanggulangan bencana perlu
memastikan hak-hak penyandang disabilitas, terutama pada
penanganan darurat bencana dengan menerapkan 5 (lima)
mandat inklusif inklusi,1 yaitu:

1. Partisipasi, melibatkan penyadang disabilitas dalam semua
fase aksi kemanusiaan: dari kajian awal hingga perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi

2. Data Pilah, memilah data berdasarkan gender, usia, dan
disabilitas

3. Aksesibilitas, memastikan penyandang disabilitas memiliki
akses kepada aksi kemanusiaan dan informasi terkait

4. Prioritas perlindungan, memastikan perlindungan
penyandang disabilitas dari kekerasan fisik, stigma, dan
diskriminasi

5. Peningkatan kapasitas, mendukung partisipasi aktif dan
peran kepemimpinan penyandang disabilitas.

Integrasi 5 (lima) Mandat Inklusi Penyandang disabilitas dalam
Penanggulangan Bencana dapat dipastikan dalam tindakan-
tindakan pada semua ranah manajemen bencana. Pendekatan
titik masuk (entry point) merupakan tema yang menjadi
perhatian tema inklusi penyandang disabilitas.

Manajemen Titik Masuk Tindakan
Bencana

Mitigasi Mitigasi Non- a. Melibatkan penyandang
Struktural disabilitas dalam penyusunan
Rencana Penanggulangan
Bencana

b. Memastikan keterlibatan aktif
penyandang disabilitas dalam
forum koordinasi multipihak

c. Menigkatkan kapasitas
penyandang disabilitas dalam
pelatihan

1 Rumusan 5 mandat inklusi dirumuskan oleh ASB dalam skema program
TATTs, berdasarkan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, UU RI No. 8
Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

182

Kesiapsiagaan Sistem • Pesan peringatan bahaya
Peringatan Dini dan alat peringatan
dirancang aksesibel terhadap
Rencana penyandang disabilitas
Evakuasi
• Apakah pesan peringatan
dan alat peringatan dengan
suara dan/atau kode
dapat dipahami oleh untuk
penyandang disabilitas fungsi
melihat.

• Apakah peringatan bahaya
telah dirancang secara visual
bagi penyandang disabilitas
fungsi mendengar (misal
dengan warna lampu sirine
merah = awas, kuning =
waspada) dan dengan Bahasa
Isyarat Indonesia.

• Pastikan telah tersedia
pendamping bagi
penyandang disabilitas fungsi
berkomunikasi, gerak, dan
mengingat

a. Jalur-jalur evakuasi
direncanakan lebih mudah
dengan meminimalkan
hambatan akses terhadap
penyandang disabilitas
• Pastikan jalur evakuasi
dilengkapi dengan guide
block, rambu dan peta
jalur evakuasi dirancang
dengan tulisan braile,
serta melakukan orientasi
mobilitas jalur evakuasi
bagi penyandang disabilitas
fungsi melihat.
• Apakah Jalur dan rambu
evakuasi dirancang secara
visual dengan warna
mencolok Bagi peyandang
disabilitas fungsi
mendengar.

183

Penyusunan • Apakah rencana jalur
Rencana evakuasi dirancang
Kontinjensi dengan landai dan tidak
licin serta memastikan
jalur cukup lebar untuk
dilalui alat bantu mobilitas
(kursi roda maupun kruk,
disertai pegangan tangan)
penyandang disabilitas
fungsi gerak,

• Pastikan penyandang
disabilitas yang mengalami
keterbatasan fungsi
mengingat, berkonsentrasi,
berkomunikasi harus
didampingi oleh
pendamping baik keluarga
maupun relawan dan
pembiasaan.

b. Memprioritaskan penyandang
disabilitas dan kelompok
rentan lain

c. Pastikan warga yang
memerlukan bantuan
evakuasi tidak ada yang
tertinggal.

1. Partisipasi
Penyandang disabilitas terlibat

dalam penyusunan rencana
kontinjensi,
• Pastikan penyandang
disabilitas terlibat dalam
keseluruhan proses
penyusunan rencana
kontinjensi.
• Terlibat aktif dalam
memberikan masukan pada
identifikasi dan prioritas
ancaman, penyusunan sistem
peringatan dini, dan rencana
evakuasi.

184

2. Prioritas ancaman
Identifikasi probailitas dan

dampak ancaman prioritas
• Pastikan data dampak

bencana penyandang
disabilitas telah
dipertimbangkan dalam
memprioritaskan ancaman
yang akan disusun rencana
kontinjensi

3. Skenario Kejadian dan
Skenario Dampak

Pemilahan data berdasarkan
gender, usia, disabilitas,
wilayah.

• Pastikan penyusunan
skenario dampak bencana
telah tersedia data terpilah
penyandang disabilitas
yang spesifik menurut
keterbatasan fungsi
(melihat, mendengar, gerak,
komunikasi), khususnya pada
dampak aspek kependudukan
dengan mengasumsikan
terdapat 5% penyandang
disabilitas

4. Tujuan, kebijakan, dan
strategi

Merumuskan perlindungan
pada hak dan pemenuhan
kebutuhan penyandang
disabilitas.

• Apakah tujuan penanganan
darurat telah dirumuskan
untuk melindungi dan
memenuhi hak penyandang
Disabilitas

185

• Pastikan kebijakan
penanganan darurat telah
memprioritaskan proses
penyelamatan dan evakuasi
dalam keadaan bencana

• Pastikan kebijakan telah
memprioritaskan fasilitas,
dan sarana yang mudah
diakses di lokasi pengungsian

• Pastikan strategi penanganan
darurat dengan menyediakan
sarana penyelamatan dan
jalur evakuasi yang mudah
diakses

• Pastikan strategi penanganan
darurat dengan menyediakan
fasilitas, dan sarana yang
mudah diakses di lokasi
pengungsian

5. Rencana Bidang
• Apakah sasaran dan

kegiatan dalam setiap bidang
penanganan darurat telah
memprioritaskan penyandang
disabilitas dan kelompok
rentan lain mendapatkan
akses dan layanan yang baik
• Pastikan kesediaan akses
dan kebutuhan dasar bagi
penyandang disabilitas
(termasuk infrastruktur,
peralatan, dan pelayanan) di
setiap bidang darurat sesuai
dengan 6 (enam) kategori
keterbatasan fungsi.
• Apakah penyandang
disabilitas telah terlibat dalam
pengambilan keputusan
dalam manajemen komando
penanganan darurat bencana,
melibatkan perwakilan OPD
pada Struktur Perwakilan
Lembaga/Organisasi.

186

Penanganan Struktur • Pastikan keterlibatan
Darurat komando penyandang disabilitas dalam
penanganan bidang-bidang penanganan
darurat darurat bencana

Pencarian, • Pastikan ketersediaan
penyelamatan, pendamping, pekerja sosial
evakuasi dalam penanganan darurat
bencana.

6. Formalisasi
• Pastikan penyandang

disabilitas terlibat aktif
dalam uji draft dan simulasi,
konsultasi, dan formalisasi
dokumen rencana kontinjensi.
• Apakah penyandang
disabilitas telah terlibat dalam
pengambilan keputusan
dalam manajemen komando
penanganan darurat bencana,
melibatkan perwakilan OPD
pada Struktur Perwakilan
Lembaga/Organisasi.
• Penyandang disabilitas
berkesempatan sebagai
fasilitator.

Pastikan penyandang disabilitas
telah terlibat dalam
pengambilan keputusan
dalam manajemen komando
penanganan darurat bencana,
melibatkan perwakilan OPD
pada Struktur Perwakilan
Lembaga/Organisasi.

Pastikan prioritas penanganan
pada korban luka parah dan
kelompok rentan

187

Rehabilitasi Pemenuhan • Pastikan ketersediaan akses
dan kebutuhan dasar dan layanan berupa desain
dan lokasi pengungsian
renkonstruksi Perlindungan yang ramah, fasilitas
terhadap penampungan yang dapat
kelompok rentan diakses, penyediaan air
bersih dan sanitasi, layanan
• Pengkajian kesehatan dan pendidikan
kebutuhan darurat yang memenuhi
paska bencana standar dan dapat diakses.
(Lihat Lampiran)
• Menghidupkan
kembali • Penjangkauan bagi warga
pelayanan- yang tidak dapat mengungsi
pelayanan diperlukan untuk memberikan
dasar. layanan kesehatan dan
makanan.
• Membantu
perbaikan • Pastikan penyandang
tempat tinggal disabilitas aman dari
dan fasilitas kekerasan fisik, stigma,
publik. diskriminasi, pelecehan
seksual.
• Pemulihan
aktivitas • Apakah kebutuhan
ekonomi penyandang disabilitas telah
masyarakat diakomodir?

• Apakah penyandang
disabilitas terlibat dalam kaji
kebutuhan dan penyusunan
rencana aksi?

• Pastikan penyandang
disabilitas telah terdata
dengan pemilahan.

• Pastikan penyandang
disabilitas mendapatkan
pendampingan pemulihan
kesehatan, pendidikan,
ekonomi.

188

III. Akses pada Sistem Peringatan Dini dan Rencana Evakuasi

Model sistem peringatan dini (EWS) seringkali dengan
menggunakan pesan peringatan dengan suara dan tulisan sepeti
pada peringatan tsunami, kebakaran, tanah longsor, yang belum
tentu dapat diakses dengan baik oleh penyandang disabilitas.
Media dan alat peringatan belum banyak yang aksesibel bagi
penyandang disabilitas dengan keterbatasan fungsi melihat,
mendengar, dan mengingat.

Pengembangan media dan alat dengan suara dan kode (misal
dengan tepuk tangan) untuk penyandang disabilitas fungsi
meligat. Bagi penyandang disabilitas fungsi mendengar dengan
media visual (misal dengan warna lampu sirine merah = awas,
kuning = waspada) dan Bahasa Isyarat Indonesia. Peran
pendamping dari keluarga dan tetangga penting untuk beberapa
penyandang disabilitas lain yang terbatas fungsi berkomunikasi,
gerak, dan mengingat.

Rencana evakuasi disusun sebaik mungkin untuk memastikan
semua warga terdampak dapat menyelamatkan diri dan harta
benda. Jalur-jalur evakuasi direncanakan lebih mudah dengan
meminimalkan hambatan akses terhadap penyandang disabilitas,
memprioritaskan penyandang disabilitas dan kelompok rentan
lain, serta memastikan warga yang memerlukan bantuan
evakuasi tidak ada yang tertinggal.

Rekomendasi jalur-jalur dan rambu didesain sesuai hambatan
fungsi fisik. Bagi penyandang disabilitas fungsi melihat jalur
evakuasi dilengkapi dengan guide block, rambu dan peta jalur
evakuasi dirancang dengan tulisan braile, serta melakukan
orientasi mobilitas jalur evakuasi.

Bagi peyandang disabilitas fungsi mendengar, jalur dan rambu
evakuasi dirancang secara visual dengan warna mencolok.
Sementara penyandang disabilitas fungsi gerak, rencana
jalur evakuasi dirancang dengan landai dan tidak licin serta
memastikan jalur cukup lebar untuk dilalui alat bantu mobilitas
(kursi roda maupun kruk, disertai pegangan tangan). Untuk
penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fungsi
mengingat, berkonsentrasi, berkomunikasi harus didampingi oleh
pendamping baik keluarga maupun relawan dan pembiasaan.

IV. Pemenuhan Kebutuhan

Pada saat penanganan darurat, pemenuhan hak-hak dan
kebutuhan dasar disabilitas dan kelompok rentan diutamakan

189

dengan menyediakan akses dan layanan berupa desain dan
lokasi pengungsian yang ramah, fasilitas penampungan yang
dapat diakses, penyediaan air bersih dan sanitasi, layanan
kesehatan dan pendidikan darurat yang memenuhi standar
dan dapat diakses. Penjangkauan bagi warga yang tidak dapat
mengungsi diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan
dan makanan.

Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan bagi penyusun
rencana kontinjensi pada semua bidang dan sub bidang yaitu:

DFID2 dan ADCAP3 merekomendasikan pemenuhan kebutuhan
para penyandang disabilitas pada situasi darurat hingga
pemulihan, dengan memperhatikan aspek-aspek penting pada
setiap bidang penanganan, yaitu:

Pemenuhan Aspek Penting
kebutuhan
• Fasilitas, terutama pusat kesehatan dan jamban, harus
A. air, dan aman (misalnya pencahayaan cukup dan terkunci) dan
sanitasi dapat diakses sepenuhnya untuk orang-orang dengan
kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Fasilitas /
tempat pengungsian yang landai dan rata, pengangan
tangan dan pintu yang lebih lebar dipasang untuk peng-
guna kursi roda

• Minimal 15 % air tersedia bagi kebutuhan penyandang
disabilitas dan orang tua

• Penyediaan sistem antrian untuk mengakses air minum
dan air bersih untuk mengurangi waktu tunggu

• Menyediakan lantai yang landai, pegangan tangan dan
akses terpandu (misalnya string yang menandai jalan
bagi orang dengan gangguan visual).

2 DFID. Humanitarian Guidance Note: Ageing And Disability In Humanitarian Response.

3 Age and Disability Consortium as part of the ADCAP programme (2015), Minimum Standards
For Age And Disability Inclusion In Humanitarian Action; Pilot Version.

190