Modul Dasar Manajemen Bencana

B. Kesehatan • Adaptasi jamban yang ada untuk digunakan oleh orang-
orang dengan keterbatasan mobilitas fisik atau visual
dengan prinsip akomodasi / penyesuaian yang wajar.
Menyediakan toilet khusus atau fasilitas sanitasi / barang
yang dibutuhkan, misal toilet dengan kursi permanen
atau kursi yang dapat dilepas, bed pans, potties / com-
modes

• Menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses
(misalnya fasilitas yang rendah dan keran yang mudah
digunakan), yang dekat dengan kakus yang mudah di-
jangkau.

• Pastikan wanita dan anak perempuan dari segala umur,
termasuk wanita yang lebih tua dan penyandang disabil-
itas dapat mengakses ruang pribadi untuk mandi, untuk
mencuci dan mengeringkan pakaian dan kain bernoda
yang digunakan untuk perawatan menstruasi, dan untuk
membuang bahan sanitasi.

• Menilai kebutuhan kesehatan untuk menentukan inter-
vensi yang tepat dan memastikan penyandang disabili-
tas dalam respon kesehatan terpadu, termasuk layanan
rehabilitasi, kesehatan mental, dan pengobatan penyakit
kronis.

• Memastikan akses fasilitas kesehatan (misalnya mem-
fasilitasi transportasi, memasang lantai landai, dll) dan
layanan penting pada fasilitas kesehatan (misalnya
jamban dan area menyusui), termasuk layanan penjang-
kauan kesehatan.

• Menyusun jadwal khusus untuk penyandang disabilitas
dan orang tua untuk mengakses layanan medis atau
konsultasi keperawatan.

• Menyediakan alat bantu mobilitas yang sesuai (kursi
roda, kruk, dll) dan alat bantu lainnya (alat bantu pen-
dengaran, kacamata, dll).

191

• Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan sosial yang
signifikan mempengaruhi akses untuk kelompok ini, ter-
masuk diskriminasi dan stigma

• Memastikan bahwa transportasi ke fasilitas perawatan
tersedia untuk orang yang terluka dan penyandang dis-
abilitas.

• Pastikan anak-anak penyandang disabilitas telah
mendapatkan akses penuh terhadap perawatan medis
yang diperlukan, termasuk obat-obatan untuk mengobati
epilepsi dan diabetes anak; program pencegahan dan
pengobatan; dan pelayanan nutrisi, imunisasi,

• Penyandang disabilitas dan orang tua memiliki akses
penuh pada kesehatan seksual dan layanan kesehatan
reproduksi.

C. Hunian • Rujuk orang-orang dengan luka serius ke fasilitas medis
Pengungsian bedah dan medis khusus, termasuk operasi darurat /
korektif jika perlu, apapun usia atau keterbatasan fungsi
mereka.

• Minimal 15 persen tempat penampungan dapat diakses
oleh semua.

• Menentukan tempat pengungsian bagi mereka yang
memiliki keterbatasan fungsi visual atau mobilitas ter-
batas, dekat dengan fasilitas dan layanan penting, rute
yang aman dan yang terang.

• Mengadaptasi atau membangun tempat pengungsian
yang dapat digunakan oleh orang dengan keterbatasan
mobilitas (misalnya akses mudah, lantai dengan warna
gelap dengan kombinasi warna terang, lebar pintu cukup
untuk kursi roda, pegangan tangan, grab bar, tali pe-
mandu, lantai non-slip)

• Meminimalkan resiko eksploitasi seksual melalui konsul-
tasi, monitoring dan pengorganisasian bantuan pemban-
gunan tempat tinggal jika diperlukan.

192

D. Sandang / • Menyediakan perlengkapan yang sesuai (misalnya alat
Non-Food bantu mobilitas atau popok orang dewasa) dan dise-
Item diakan dalam paket yang lebih kecil untuk memudahkan
transportasi bagi orang-orang dengan tantangan mobili-
E. Nutrisi dan tas.
Makanan
• Distribusi harus dapat diakses: antrian terpisah untuk
F. Pemulihan mengurangi waktu tunggu, bantuan tersedia untuk
awal pengumpulan / transportasi, menyediakan layanan pen-
jangkauan sehingga orang-orang yang tinggal di rumah
atau orang-orang yang tidak dapat mengakses distribusi
tidak dikecualikan.

• Memastikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan
lain dapat dengan mudah mengakses sumber makanan,
baik langsung atau melalui transfer tunai dan voucher.
Makanan harus mudah dikonsumsi dan memenuhi pro-
tein tambahan dan persyaratan mikronutrien terutama
bagi yang mengalami gangguan atau kerentanan ter-
tentu, dan mereka yang terkena penyakit tidak menular
dengan manajemen diet spesifik.

• Adanya distribusi makanan dan nutrisi bagi penyandang
disabilitas yang berada di hunian yang mengalami ke-
terbatasan mobilitas ke pengungsian dengan layanan
adanya outreach/penjangkauan.

• Menyediakan nutrisi yang cukup dan sesuai dan akses
terhadap makanan yang sesuai, seperti makanan rendah
sodium untuk penderita diabetes, suplemen untuk nutrisi
mikro dan makanan yang mudah dikunyah untuk anak-
anak dengan cerebral palsy atau untuk orang tua.

• Mitra harus merancang kegiatan pemulihan awal yang
sesuai dan tidak diskriminatif, termasuk pelatihan ket-
erampilan, intervensi mata pencaharian, dan pemro-
graman keuangan mikro untuk mendukung kemandirian.

193

G. Pendidikan • Penyediaan dukungan bagi anak-anak dan remaja pen-
Darurat yandang disabilitas (misalnya meja dan kursi yang dise-
suaikan di sekolah, transportasi ke dan dari sekolah, alat
bantu belajar atau alat bantu pendengaran).

• Pastikan aksesibilitas gedung sekolah dan fasilitas untuk
anak-anak dan remaja penyandang disabilitas. Menye-
diakan alat bantu mobilitas (misalnya kursi roda) dan
alat bantu (misalnya alat bantu dengar dan baterai)
sesuai kebutuhan. Pastikan aksesibilitas jamban (yang
terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan).

• Pastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat diakses
oleh anak-anak dan remaja penyandang disabilitas, den-
gan pelatihan staf, metode pengajaran, kurikulum dan
dukungan tambahan, dan penyesuaian tempat termasuk
ruang ramah anak untuk memaksimalkan pendidikan
anak pada kondisi darurat, termasuk anak-anak dengan
gangguan sensorik, intelektual, mental atau fisik.

194

Lampiran

Piagam Inklusi Penyandang
Disabilitas dalam Tindakan

Kemanusiaan

Versi final

1.1. Kami, penandatangan Piagam ini, menegaskan kembali tekad kami untuk
menjamin pelaksanaan tindakan kemanusiaan yang inklusif terhadap
penyandang disabilitas dan mengambil semua langkah untuk memenuhi
kebutuhan pokok mereka, serta mempromosikan perlindungan,
keselamatan dan rasa hormat terhadap martabat penyandang disabilitas
dalam situasi-situasi yang berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata,
keadaan darurat kemanusiaan dan terjadinya bencana alam.

1.2 Kami akan berusaha memastikan penyandang disabilitas memiliki akses
terhadap respon kemanusiaan, baik dari segi perlindungan dan bantuan,
tanpa diskriminasi, dan membiarkan mereka menikmati hak mereka
sepenuhnya. Dengan Piagam ini, kami menegaskan kembali kehendak
kolektif kami untuk menempatkan penyandang disabilitas di pusat
respons kemanusiaan.

1.3. Untuk tujuan Piagam ini, penyandang disabilitas termasuk mereka
yang memiliki gangguan fisik, psikososial, intelektual, atau sensorik
jangka panjang, yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat
menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam, dan akses
terhadap, program kemanusiaan.

1.4. Piagam ini mengacu pada semua penyandang disabilitas, berlaku untuk
semua situasi risiko dan keadaan darurat kemanusiaan dan pada semua
tahap respons kemanusiaan, dari kesiap-siagaan dan terjadinya krisis
sampai transisi menuju pemulihan.

1.5. Kamimengakuibahwakemajuanlebihlanjutmenujutindakankemanusiaan
yang berprinsip dan efektif hanya akan terwujud jika kesiapsiagaan dan
respons kemanusiaan menjadi inklusif terhadap penyandang disabilitas,
sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan ketidakberpihakan, dan prinsip-
prinsip hak asasi manusia yang melekat tentang martabat, kesetaraan
dan non-diskriminasi. Kami mengingat kembali kewajiban Negara-negara

195

berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, khususnya Konvensi
tentang Hak Penyandang Disabilitas, piagam pengungsi internasional
dan selanjutnya menekankan kewajiban Negara-negara dan semua pihak
dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter internasional,
termasuk kewajiban mereka di bawah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan
kewajiban yang berlaku untuk mereka di bawah Protokol Tambahan di
tahun 1977, untuk menghormati dan melindungi penyandang disabilitas
dan memperhatikan kebutuhan spesifik mereka selama konflik bersenjata.

1.6. Dengan niat tidak meninggalkan siapa pun, kami mengulangi komitmen
kami untuk sepenuhnya mendukung pelaksanaan Agenda 2030 untuk
Pembangunan Berkelanjutan sebagai elemen inti dalam memastikan
pengikut-sertaan penyandang disabilitas. Kami menyoroti keinginan kami
untuk menerjemahkan Kerangka Sendai tentang Pengurangan Resiko
Bencana dan menekankan perlunya mendukung penerapannya sebagai
instrumen penting untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan
mendorong adanya upaya respon, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi
yang dapat diakses secara universal.

1.7. Kami ingat bahwa penyandang disabilitas tidak terpengaruh secara
proporsional dalam situasi berisiko dan keadaan darurat kemanusiaan,
dan menghadapi banyak hambatan dalam mengakses perlindungan dan
bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan dan dukungan pemulihan.
Mereka juga secara khusus terpapar kekerasan, eksploitasi dan pelecehan
yang ditargetkan, termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender.

1.8. Kami mengenali berbagai bentuk diskriminasi berganda dan berpotongan
yang semakin memperburuk pengucilan semua penyandang disabilitas
dalam situasi darurat dan keadaan darurat kemanusiaan dan apakah
mereka tinggal di daerah perkotaan, pedesaan atau terpencil, dalam
kemiskinan, terpisah atau dalam institusi, dan terlepas dari status
mereka, termasuk migran, pengungsi atau orang-orang terlantar lainnya,
dan krisis itu sering menyebabkan kerusakan lebih lanjut.

1.9. Kami menekankan pentingnya meningkatkan pengembangan kapasitas
otoritas nasional dan lokal dan komunitas kemanusiaan yang lebih luas
mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, termasuk
melalui peningkatan penyadartahuan dan penyediaan sumber daya yang
memadai. Kami menyadari bahwa kebijakan, prosedur dan praktik yang
ada mengenai penyandang disabilitas dalam program kemanusiaan perlu

196

diperkuat dan disistematisasi. Kami selanjutnya menekankan pentingnya
pengumpulan dan analisis data disabilitas yang dipilah berdasarkan usia
dan jenis kelamin, sebagai elemen penting dalam perancangan dan
pemantauan kewajiban Negara, program dan kebijakan kemanusiaan
secara keseluruhan.

1.10. Kita ingat bahwa penyandang disabilitas dan organisasi perwakilan
penyandang disabilitas memiliki kapasitas yang belum dimanfaatkan
dan tidak cukup berkonsultasi atau terlibat secara aktif dalam proses
pengambilan keputusan mengenai kehidupan mereka, termasuk
mekanisme koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan krisis.

Kami berkomitmen untuk:

2.1. Tanpa Diskriminasi

a. Mengutuk dan menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas dalam program dan kebijakan kemanusiaan,
termasuk dengan menjamin perlindungan dan akses yang setara
terhadap bantuan bagi semua penyandang disabilitas.

b. Memfasilitasi perlindungan dan keamanan semua anak-anak dan orang
dewasa penyandang disabilitas, menyadari bahwa faktor multipel
dan interseksi seperti gender, usia, etnisitas, status minoritas, serta
keragaman lainnya dan faktor spesifik konteks memerlukan tanggapan
dan tindakan yang berbeda.

c. Memberi perhatian khusus terhadap situasi perempuan dan anak
perempuan penyandang disabilitas dari segala usia, dalam konteks
situasi berisiko dan keadaan darurat kemanusiaan dan selanjutnya
mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberdayakan
dan melindungi mereka dari masalah fisik, seksual dan berbagai
bentuk kekerasan, perlakuan kejam, eksploitasi dan pelecehan.

2.2. Partisipasi

a. Mempromosikan keterlibatan penyandang disabilitas dan organisasi
perwakilan penyandang disabilitas secara bermakna dalam penilaian
kebutuhan, perancangan, implementasi, koordinasi, pemantauan
dan evaluasi program kesiap-siagaan dan respons kemanusiaan,
serta memanfaatkan keterampilan, pengalaman, pengalaman, dan
kemampuan kepemimpinan mereka untuk memastikan partisipasi aktif
mereka dalam pengambilan keputusan, membuat dan merencanakan

197

proses termasuk mekanisme koordinasi yang tepat.

b. Bekerja untuk menumbuhkan mekanisme perlindungan berbasis
masyarakat yang inklusif agar lebih memberikan respon spesifik yang
disesuaikan dan konteks dan memperkuat ketahanan penyandang
disabilitas, komunitas mereka, keluarga dan perawat mereka.

2.3. Kebijakan Inklusif

a. Terlibat dengan semua Negara yang relevan, dan pemangku
kepentingan dan mitra lainnya untuk memastikan perlindungan bagi
penyandang disabilitas sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum
internasional.

b. Mengembangkan, mendukung dan menerapkan kebijakan dan
pedoman berdasarkan kerangka kerja dan standar yang ada,
mendukung aktor kemanusiaan untuk memperbaiki penyertaan
penyandang disabilitas dalam kesiapan dan tanggapan darurat.

c. Mengadopsi kebijakan dan proses untuk memperbaiki pengumpulan
data kuantitatif dan kualitatif tentang penyandang disabilitas yang
menghasilkan bukti-bukti yang handal dan dapat diperbandingkan,
serta didapatkan secara etis dan menghargai kerahasiaan dan privasi.
Memastikan bahwa data penyandang disabilitas dipilah berdasarkan
usia dan jenis kelamin, dan dianalisis dan digunakan secara
berkelanjutan untuk menilai dan memajukan aksesibilitas layanan
dan bantuan kemanusiaan, serta partisipasi dalam perancangan,
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program.

2.4. Tanggapan dan Layanan Inklusif

a. Memastikan perencanaan darurat dan kesiapsiagaan dirancang untuk
mempertimbangkan beragam kebutuhan .

b. Berusaha untuk memastikan bahwa layanan dan bantuan kemanusiaan
tersedia untuk dan dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas,
dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan akses terhadap
layanan khusus, termasuk teknologi bantu dalam jangka pendek,
menengah dan panjang.

c. Bekerja untuk mengatasi hambatan fisik, komunikasi, dan sikap
termasuk melalui penyediaan informasi yang sistematis untuk semua
orang dalam perencanaan, kesiapsiagaan dan tanggapan, dan

198

berusaha untuk menjamin aksesibilitas layanan termasuk melalui
perancangan universal dalam pemrograman, kebijakan dan dalam
semua rekonstruksi pasca-darurat.
2.5. Kerjasama dan Koordinasi
a. Membina kerjasama teknis dan koordinasi antara otoritas nasional
dan lokal dan semua aktor kemanusiaan, termasuk masyarakat
sipil internasional dan nasional, badan-badan PBB, Gerakan Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah, dan organisasi perwakilan penyandang
disabilitas, untuk memfasilitasi pembelajaran silang, dan berbagi
informasi, praktik, alat dan sumber daya termasuk para penyandang
disabilitas.
b. Meningkatkan koordinasi antara pelaku pembangunan dan aktor
kemanusiaan dengan maksud untuk memperkuat sistem layanan lokal
dan nasional termasuk penyandang disabilitas dan memanfaatkan
kesempatan untuk membangun kembali masyarakat dan masyarakat
yang lebih inklusif.
c. Meningkatkan sensitivitas semua staf kemanusiaan internasional dan
nasional, otoritas lokal dan nasional mengenai hak, perlindungan
dan keamanan penyandang disabilitas dan memperkuat kapasitas
dan keterampilan mereka untuk mengidentifikasi dan memasukkan
penyandang disabilitas dalam mekanisme kesiapsiagaan dan
penanganan kemanusiaan.

199

200

Bahan Rujukan

Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen
Logistik dan Peralatan PB

Perka BNPB Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat
Bencana

Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Bantuan
Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana

Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara
Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

A.W. Coburn, R.J.S. Spence, & A. Pomonis, Disaster Mitigation (United
Nations Disaster Management Training Programme [UNDMTP],
1994, 2nd Edition

Bahan Bacaan Peserta, Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana,
BNPB, 2012

CHS Alliance, 2015. Core Humanitarian Standard; Standar
Kemanusiaan Inti dalam Hal Kualitas dan Akuntabilitas,
Penerjemah H. Iskandar Leman, MPBI.

Modul pelatihan Rehabilitasi dan Renkonstruksi Pasca Bencana,
BNPB, 2013.

OCHA. Prinsip – Prinsip Panduan bagi Perlindungan Pengungsi
Internal.

Sriutomo, S., 2007, Sistem Nasional Penanggulangan Bencana,
Menuju Upaya Penanggulangan Bencana yang Tepat Di lndonesia
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007.

201

Sphere Project. Humanitarian Charter and Minimum Standars in
Disaster Response.

SK Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor
173 Tahun 2014, tentang klaster penanggulangan bencana

Setiawan, B., 2007, Pelajaran dari Yogya dan Aceh, Kapasitas Tata
Kelola Resiko Bencana, Partnership for Government Reform -
Yogyakarta

SCDRR, Bappenas, UNDP, 2008, Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB)
Tahun 2007-2008.

Zaroni, 2017, Logistics & Supply Chain; Konsep Dasar-Logistik
Kontemporer-Praktik Terbaik, Prasetiya Mulya Publishing.

202

203

204