MODUL MANAJEMEN BENCANA
1. Pengkajian Cepat.
Tujuan utama pengkajian adalah menyediakan gambaran situasi
paska bencana yang jelas dan akurat. Dengan pengkajian
itu dapat diidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan seketika
serta dapat mengembangkan strategi penyelamatan jiwa dan
pemulihan dini. Oleh karena itu tools pengkajian cepat ini harus
responsif pada kebutuhan korban yang beragam dari sisi umur,
gender dan keadaan fisik dan kebutuhan khususnya. Sebab
pengkajian menentukan pilihan-pilihan bantuan kemanusiaan,
bagaimana menggunakan sumber daya sebaik-baiknya, atau
mengembangkan permintaan/proposal bantuan berikutnya.
Kaji cepat dialkukan pada umumnya dengan menggunakan
beberapa indikator diantaranya adalah :
• Jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka
• Tingkat kerusakan infrastruktur
• Tingkat ketidakberfungsian pelayanan-pelayanan dasar
• Cakupan wilayah bencana
• Kapasitas pemerintah setempat dalam merespon bencana
tersebut
2. Penentuan Status Kedaruratan.
Penentuan status kedaruratan dilakukan setelah pengkajian
cepat dilakukan. Penentuan status dilakukan oleh pemerintah
(kepala daerah) setelah berkoordinasi dengan tim pengkaji.
Penentuan status dilakukan sesuai dengan skala bencana, dan
status kedaruratan dibagi menjadi tiga:
1. Darurat nasional
2. Darurat propinsi
3. Darurat kabupaten/kota
Penetapan status dan tingkatan bencana memuat indikator:
1. Jumlah korban
2. Kerugian harta benda
3. Kerusakan prasarana dan sarana
4. Cakupan luas wilayah yang terkena dan dampak sosek yang
ditimbulkan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 91
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
Saat status kedaruratan ditetapkan, tindakan yang dilakukan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah membentuk
Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana yang dipimpin
kepala BNPB atau BPBD, atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Penetapan status darurat sebagai kondisi yang memberikan
kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya manusia,
pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi-cukai-
karantina, izin operasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
bantuan pengelolaan informasi, pengelolaan keuangan,
penyelamatan, komando terhadap sektor-sektor terkait.
3. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE).
Evakuasi melibatkan pemindahan warga/masyarakat dari zona
berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman. Perhatian utama
adalah perlindungan kehidupan masyarakat dan perawatan
segera bagi mereka yang cedera. Evakuasi sering berlangsung
dalam kejadian seperti banjir, tsunami, konflik kekerasan, atau
longsor (yang bisa juga diawali oleh gempa bumi). Evakuasi
yang efektif dapat dilakukan jika ada:
• Sistem peringatan yang tepat waktu dan akurat
• Identifikasi jalur evakuasi yang jelas dan aman
• Identifikasi data dasar tentang penduduk
• Kebijakan/peraturan yang memerintahkan semua orang
melakukan evakuasi ketika perintah diberikan.
• Program pendidikan publik yang membuat masyarakat sadar
tentang rencana evakuasi.
Search and rescue (SAR) adalah proses mengidentifikasikan
lokasi korban bencana yang terjebak atau terisolasi dan membawa
mereka kembali pada kondisi aman serta pemberian perawatan
medis. Dalam situasi banjir, SAR biasanya mencari korban yang
terkepung oleh banjir dan terancam oleh naiknya debit air. SAR
dilakukan baik dengan membawa mereka ke tempat aman atau
memberikan makanan dan pertolongan pertama lebih dahulu
hingga mereka dapat dievakuasi. Dalam kasus setelah gempa
bumi, SAR biasanya terfokus pada orang-orang yang terjebak
atau terluka di dalam bangunan yang roboh.
Aktivitas penyelamatan dan evakuasi dapat dikelompokkan
menjadi:
1. Pencarian dan penyelamatan korban
92 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
2. Pertolongan darurat
3. Evakuasi korban
4. Prioritas pada korban luka parah dan kelompok rentan
Dalam kasus bencana yang terjadi perlahan-lahan seperti
kekeringan parah, perpindahan orang dari wilayah berisiko ke
tempat yang lebih aman, proses evakuasi ini disebut sebagai
migrasi akibat krisis. Perpindahan ini biasanya tidak terorganisasi
dan dikoordinasi oleh otoritas tetapi respon spontan dari para
migran untuk mencari jalan keluar di tempat lain.
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Response and Relief)
Rujukan standar pemenuhan kebutuhan dasar diatur dengan
Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tentang Pedoman Tata Cara
Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Standar-
standar pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan sesuai
dengan standar International SPHERE Project (Humanitarian
Charter and Minimum Standards in Disaster Response).
Response and relief harus berlangsung sesegera mungkin;
penundaan tidak bisa dilakukan dalam situasi ini. Oleh karena itu,
sangat penting untuk memiliki rencana kontinjensi sebelumnya.
Relief adalah pengadaan bantuan kemanusiaan berupa material
dan perawatan medis yang dibutuhkan untuk menyelamatkan
dan menjaga keberlangsungan hidup. Relief juga memampukan
keluarga-keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
dasar seperti tempat tinggal, pakaian, air, makanan, dan medis.
Perhatikan kebutuhan khusus bagi bayi, perempuan yang
baru melahirkan/sedang mentsruasi atau perempuan manula.
Kebutuhan dasar juga harus mempertimbangkan hal-hal
yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Penyediaan
bantuan atau layanan biasanya bersifat gratis pada hari-hari
atau minggu-minggu sesudah terjadinya bencana. Dalam
situasi darurat yang perlahan-lahan namun sangat merusak dan
meningkatkan pengungsian populasi, masa pemberian bantuan
darurat dapat diperpanjang.
5. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan
Prinsip ini mengendepankan prinsip-prinsip keadilan
dan kesetaraan dalam setiap komponen penyelengaraan
penanggulangan bencana. Tujuannya adalah demi terwujudnya
perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, lansia,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 93
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
dan anak-anak, termasuk kaum dengan disabilitas/
difabilitas
Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan
memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami
luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi,
pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Terdapat
kelompok yang dianggap lebih rentan dibandingkan kelompok
lainnya karena kekurangmampuan untuk menghindari ancaman,
lebih mudah terkena ancaman, dan kekurangmampuan untuk
beradaptasi dengan dampak, yaitu :
a. Anak-anak
Konvensi PBB tentang hak anak (United Nation Convention
on the Right of the Children/UNCRC) memberikan batasan;
Anak adalah setiap orang yang dibawah usia 18 tahun,
kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak
ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sementara
itu menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (UUPA) menyebutkan anak sebagai “Seseorang yang
belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam
kandungan”.
Anak-anak menjadi kelompok rentan karena beberapa hal
yaitu kondisi fisik (tenaga, daya tahan terhadap perubahan
secara tiba-tiba), kondisi mental (ketidaksiapan mental dengan
perubahan drastis/traumatis) dan kurang pengalaman mudah
diperdaya, pengalaman berhadapan dengan situasi krisis
yang rendah dan coping skill, serta kemampuan bertahan
hidup rendah).
Beberapa contoh kerentanan anak dalam siklus bencana.
Ketika pra bencana anak-anak adalah kelompok yang kerapkali
terabaikan untuk mendapatkan pendidikan pengurangan resiko
bencana. Ketika bencana tiba, anak-anak seringkali secara
fisik lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Sementara di
saat pemulihan anak-anak kerapkali tidak bisa mengakses
bantuan, karena kemasan bantuan seringkali menggunakan
standar ukuran orang dewasa. Misalnya pembuatan jamban
yang tidak ramah ukuran anak-anak, jarak ke fasilitas MCK
yang terlalu jauh, ukuran baju yang didistribusi kebanyakan
untuk dewasa dan pegemasan serta jenis makanan.
Secara psikologis, anak-anak mengalami dampak lebih
berat dari orang dewasa. Mereka sangat terpengaruh oleh
peristiwa traumatis yang dialami (menyaksikan kematian,
94 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
terpisah dari orang tua, sebatang kara), juga merasakan
dampak peristiwa yang dialami orang tuanya. Anak-anak juga
tidak mendapatkan penanganan pemulihan psikososial yang
memadai, karena tidak semua lingkungan memiliki kepedulian
terhadap perlindungan anak. Selain itu mereka juga kurang
bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, kebanyakan
keputusan anak-anak diputuskan oleh orang dewasa.
b. Perempuan
Perempuan menjadi lebih rentan karena adanya ketidakadilan
jender. Ketidakadilan jender bisa muncul dalam bentuk
kekerasan, peminggiran, beban ganda dan sebagainya.
Ketidakadilan jender memunculkan hambatan dalam akses
dan kontrol sumber daya, misalnya kesempatan mendapatkan
pelatihan kebencanaan (karena bencana identik dengan
kerusakan infrastruktur dan dengan demikian dianggap
identik dengan wilayah laki-laki), proporsi ketersediaan
fasilitas sanitasi (jamban, MCK) yang tidak memadai di masa
tanggap darurat hingga tidak terdaftar sebagai penerima
bantuan sosial pada fase pemulihan.
Perempuan juga sangat rentan mengalami kekerasan.
Misdalnya perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, trauma
yang berulang karena terdampak penyakit menular seksual,
hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Pada umumnya
perempuan juga tidak berani melapor jika mengalami kasus-
kasus terutama yang terkait dengan pelecehan seksual
karena malu. Khusus untuk anak perempuan, dalam situasi
darurat mereka cenderung berada di bawah rsiko kekerasan
seksual karena minimnya kemampuan melindungi diri serta
ketidakmampuan untuk mengambil keputusan bagi dirinya
sendiri.
c. Penyandang Disabilitas
Kelompok difabel baik fisik maupun mental jelas memiliki
kebutuhan berbeda dari orang normal. Dalam situasi
normal, kelompok ini telah banyak mendapatkan beragam
bentuk diskriminasi. Misalnya kesulitan untuk mengakses
layanan-layanan publik. Ketika bencana terjadi mereka
kehilangan perawatan dan pelayanan yang biasa diperoleh
dan kurang dipedulikan oleh orang lain. Dengan demikian
mereka mengalami peminggiran sebanyak dua kali, dan
menjadi korban untuk kedua kalinya. Kelompok ini beresiko
besar mengalami kekurangan nutrisi, tertular penyakit, dan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 95
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
kekurangan perawatan kesehatan.
Penyandang disabilitas dalam keadaan darurat dan krisis
memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai hambatan fungsi.
Hambatan yang ada untuk mengakses bantuan dan
perlindungan dapat lebih besar pada saat bencana karena
lingkungan yang tidak mendukung dan tidak adanya akses
layanan, baik hambatan kelainan fisik (Impairment),
hambatan aktivitas (activity limitation), atau hambatan
partisipasi (participation restriction) sehingga semakin
rentan terpapar bencana. Faktanya 15-20% penduduk dunia
adalah penyandang disabilitas (WHO, 2011), Angka kematian
penyandang disabilitas 2-4 kali lebih tinggi dibanding
masyarakat non-disabilitas dalam peristiwa gempa besar
di Jepang pada 2011 (Japan Disability Forum, 2011). Misi
penanganan darurat bencana dan aksi kemanusiaan harus
sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Penting dilakukan konsultasi pada saat perencanaan
penanganan darurat untuk memastikan kebutuhan layanan
penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.
Pengertian Disabilitas dari Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (CRPD, Resolusi PBB nomor 61/106 tahun
2006), menegaskan bahwa:
Disabilitas adalah konsep yang berkembang dan bahwa
disabilitas diakibatkan oleh interaksi antara orang-orang
dengan hambatan fisik dan hambatan mental dan lingkungan
yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam
masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain”.
Washington Group menggunakan pendekatan disabilitas
menurut ICF diatas. Kelompok ini merumuskan 6 pertanyaan
yang berhubungan dengan kefungsian antara lain, melihat,
mendengar, bergerak, memahami, merawat diri, dan
komunikasi
1. memiliki kesulitan melihat,
2. memiliki kesulitan mendengar,
3. memiliki kesulitan bergerak, berjalan atau naik turun
tangga.
4. memiliki kesulitan dalam mengingat atau berkonsentrasi
5. memiliki kesulitan dalam melakukan kegiatan rawat diri,
seperti mandi atau berpakaian secara mandiri
96 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
6. memiliki kesulitan berkomunikasi, misalnya dalam
memahami atau dipahami lawan bicara, meskipun ketika
sedang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa
sehari-hari
Mandat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termuat
dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang
Disabilitas, pada Pasal 20 dijelaskan Hak Pelindungan dari
Bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
• mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya
bencana;
• mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko
bencana;
• mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan
evakuasi dalam keadaan bencana;
• mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan
evakuasi yang mudah diakses; dan
• mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah
diakses di lokasi pengungsian.
Pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam
penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Kepala
BNPB No. 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan, Perlindungan
dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan
Bencana. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan
peringatan dini dan layanan evakuasi yang dapat diakses
oleh penyandang disabilitas hambatan mendengar, melihat,
bergerak, dan berkomunukasi. Memastikan jalur evakuasi
aman dan dapat dilalui kursi roda dan kruk misalnya. Akses
terhadap air bersih dan sanitasi juga dipastikan dapat
dipergunakan oleh penyandang disabilitas, seperti pintu
jamban yang cukup untuk kursi roda, lantai yang tidak licin
dan datar.
d. Manusia Lanjut Usia
Sama seperti anak-anak, kelompok ini kerapkali tidak
diperhatikan. Orang tua memiliki pola dan ritme kehidupan
yang berbeda dengan orang muda/dewasa. Kelemahan fisik
berdampak pada kemampuan untuk mengakses informasi
atau bantuan mengenai kebencanaan. Sumber tekanan pada
orang tua ketika bencana terjadi adalah rasa kehilangan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 97
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
6. Pemulihan segera Sarana dan Prasarana Vital
Pemulihan sarana dan prasarana vital bertujuan agar
berfungsinya sarana dan prasaran vital dengan segera, agar
kehidupan masyarakat dapat berlangsung. Sarana tersebut
diantaranya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi,
energi, air, kesehatan, pendidikan, pemerintahan.
Beberapa minggu sesudah berlangsungnya tanggap darurat,
pengkajian yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat
korban bencana harus dilakukan. Langkah ini berkaitan dengan
identifikasi kebutuhan pemulihan masyarakat. Fokus pengkajian
bergeser ke hal-hal vital yang dibutuhkan masyarakat supaya
mereka mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara
normal. Instrumen pengkajian itu harus cukup lengkap dalam
mengidentifikasi kebutuhan yang sangat beragam.
E. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Selama Tanggap Darurat
1. Logistik dan suplai.
Pemberian bantuan darurat membutuhkan fasilitas dan
kapasitas logistik. Pelayanan suplai yang terorganisasi dengan
baik sangat penting dalam menangani pengadaan barang atau
tanda terima, penyimpanan/gudang, pengaturan. Layanan
pasokan yang terorganisasi dengan baik sangat penting
untuk menangani pengadaan, penerimaan dan penyimpanan.
Demikian halnya komunikasi untuk pengaturan suplai bantuan
yang didistribusikan kepada korban.
2. Manajemen informasi dan komunikasi.
Semua aktivitas di atas tergantung pada komunikasi. Ada
dua aspek komunikasi dalam bencana. Pertama adalah alat
komunikasi untuk penyaluran informasi seperti radio, telepon,
dan sistem pendukung seperti satelit, listrik, charger dan jalur
transmisi. Kedua adalah manajemen informasi yaitu protokol
untuk mengetahui siapa memberikan informasi apa kepada
siapa, prioritas apa yang diberikan dalam komunikasi, bagaimana
informasi disebarkan dan ditafsirkan.
3. Respon dan Kemampuan korban.
Dalam situasi tergesa-gesa untuk merencanakan dan melakukan
operasi bantuan, sangat mungkin terjadi kurangnya perhatian
pada kebutuhan dan sumber daya riil para korban. Untuk itulah
pengkajian harus mempertimbangkan mekanisme kearifan
98 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
lokal yang sudah ada yang mungkin dapat memberdayakan
masyarakat dan tak terlalu bergantung kepada bantuan luar. Di
sisi lain, para korban mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan
khusus dan baru dalam pelayanan sosial untuk menyesuaikan
diri dengan trauma dan gangguan akibat bencana. Partisipasi
anggota dan organisasi masyarakat dalam tanggap darurat
penting bagi proses pemulihan dini.
4. Keamanan.
Keamanan seringkali tidak menjadi isu utama sesudah
bencana. Namun, potensi bahaya setelah bencana bisa muncul
kapan saja. Keamanan dapat ditinjau dari dua hal. Pertama,
keamanan yang berkaitan dengan kejadian bencana lanjutan
seperti gempa susulan atau robohnya bangunan yang rapuh.
Kedua, keamanan yang berkaitan dengan kejahatan yang
dilakukan semasa tanggap darurat misalnya pencurian,
penjarahan, pencegatan bantuan secara liar, dll. Khusus dalam
isu kekerasan etnis atau konflik SARA, bentuk keamanan yang
harus diwaspadai adalah penyerangan kepada kelompok lawan
dengan memanfaatkan kerentanan kaum perempuan hingga
terjadi perkosaan oleh kelompok yang lebih kuat. Kegiatan
keamanan dapat menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi
proses tanggap darurat. Beberapa kegiatan keamanan antara
lain:
• Perintah larangan kembali ke daerah asal atau masuk
bangunan yang belum aman dari bencana.
• Patroli atau penjagaan pencegahan menuju daerah yang
belum aman.
• Patroli keamanan oleh polisi dan petugas keamanan desa
yang terorganisir.
• Hindari penggunaan organisasi para-militer yang tidak netral
atau memihak ke salah satu kelompok yang bertikai (dalam
kasus konflik SARA). Jika mereka mendesak, berilah tugas-
tugas yang tidak terkait langsung dengan masyarakat korban
tetapi dengan infrastruktur seperti membersihkan puing atau
membangun tenda dll.
F. Hambatan-hambatan dalam Tanggap Darurat
Pelaksanaan operasi tanggap darurat seringkali mengalami
hambatan. Akibatnya, tanggap darurat tidak dapat berjalan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 99
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
dengan cepat dan lancar. Ini menyebabkan bantuan kemanusiaan
mengalami penundaan atau keterlambatan, pemberian bantuan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan pemberian
bantuan yang tidak tepat sasaran/bukan kepada yang berhak.
Lebih jauh, para korban akan mengalami peningkatan kerentanan.
Hambatan-hambatan yang mungkin muncul antara lain:
• Kekurangsiapan atau kegagapan dalam memberikan bantuan.
• Informasi tidak akurat atau tidak lengkap dan cenderung
membingungkan.
• Terputusnya komunikasi dan transportasi sedangkan pemulihan/
fasilitasi komunikasi dan transportasi darurat tidak bisa segera
dilakukan.
• Sasaran/target pemberian bantuan yang tidak jelas.
• Ketidakamanan dan tidak adanya jaminan perlindungan
sedangkan fasilitasi keamanan belum bisa diciptakan secara
cepat.
• Hambatan politis dan administratif/birokrasi yang lambat.
• Tidak seimbangnya kebutuhan/permintaan dari lapangan dan
persediaan bantuan.
• Cakupan wilayah terlalu luas dan sulit terjangkau sehingga
bantuan tidak memadai.
• Petugas lapangan, relawan, mengalami kelelahan akibat tugas/
hal yang harus dikerjakan terlalu banyak dan terus menerus
sedangkan waktu sangat terbatas.
• Ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan
terlambat datang.
Pemenuhan kebutuhan darurat perlu memperhatikan kebutuhan
kelompok rentan. Hal ini penting supaya mengurangi dampak yang
lebih besar terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, pemerintah
dan masyarakat paling sering merespon kebutuhan perempuan dan
anak-anak. Ini sesuatu yang baik, namun kurangnya pemahaman
dan perhatian terhadap kelompok-kelompok lain yang rentan di
masyarakat membuat pemenuhan kebutuhan kelompok-kelompok
tersebut terabaikan. Misalnya, bagaimana kebutuhan sanitasi
orang-orang yang mengalami keterbatasan fungsi melihat,
mendengar, bergerak, dan berkomunikasi.
100 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
Pada saat penanganan darurat, pemenuhan hak-hak dan
kebutuhan dasar disabilitas dan kelompok rentan diutamakan
dengan menyediakan akses dan layanan berupa desain dan lokasi
pengungsian yang ramah, fasilitas penampungan yang dapat
diakses, penyediaan air bersih dan sanitasi, layanan kesehatan dan
pendidikan darurat yang memenuhi standar dan dapat diakses.
Penjangkauan bagi warga yang tidak dapat mengungsi diperlukan
untuk memberikan layanan kesehatan dan makanan.
DFID1 dan ADCAP2 merekomendasikan pemenuhan kebutuhan para
penyandang disabilitas pada situasi darurat hingga pemulihan,
dengan memperhatikan aspek-aspek penting pada setiap bidang
penanganan, yaitu:
Pemenuhan Aspek Penting
kebutuhan
air, dan • Fasilitas, terutama pusat kesehatan dan jamban,
sanitasi harus aman (misalnya pencahayaan cukup dan
terkunci) dan dapat diakses sepenuhnya untuk
orang-orang dengan kemampuan dan kebutuhan
yang berbeda. Fasilitas / tempat pengungsian yang
landai dan rata, pengangan tangan dan pintu yang
lebih lebar dipasang untuk pengguna kursi roda
• Minimal 15 % air tersedia bagi kebutuhan
penyandang disabilitas dan orang tua
• Penyediaan sistem antrian untuk mengakses air
minum dan air bersih untuk mengurangi waktu
tunggu
• Menyediakan lantai yang landai, pegangan tangan
dan akses terpandu (misalnya string yang menandai
jalan bagi orang dengan gangguan visual).
1DFID. Humanitarian Guidance Note: Ageing And Disability In Humanitarian
Response.
2Age and Disability Consortium as part of the ADCAP programme (2015), Minimum
Standards For Age And Disability Inclusion In Humanitarian Action; Pilot Version.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 101
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
Kesehatan • Adaptasi jamban yang ada untuk digunakan oleh
orang-orang dengan keterbatasan mobilitas fisik
atau visual dengan prinsip akomodasi / penyesuaian
yang wajar. Menyediakan toilet khusus atau fasilitas
sanitasi / barang yang dibutuhkan, misal toilet
dengan kursi permanen atau kursi yang dapat
dilepas, bed pans, potties / commodes
• Menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah
diakses (misalnya fasilitas yang rendah dan keran
yang mudah digunakan), yang dekat dengan kakus
yang mudah dijangkau.
• Pastikan wanita dan anak perempuan dari
segala umur, termasuk wanita yang lebih tua
dan penyandang disabilitas dapat mengakses
ruang pribadi untuk mandi, untuk mencuci dan
mengeringkan pakaian dan kain bernoda yang
digunakan untuk perawatan menstruasi, dan untuk
membuang bahan sanitasi.
• Menilai kebutuhan kesehatan untuk menentukan
intervensi yang tepat dan memastikan penyandang
disabilitas dalam respon kesehatan terpadu,
termasuk layanan rehabilitasi, kesehatan mental,
dan pengobatan penyakit kronis.
• Memastikan akses fasilitas kesehatan (misalnya
memfasilitasi transportasi, memasang lantai landai,
dll) dan layanan penting pada fasilitas kesehatan
(misalnya jamban dan area menyusui), termasuk
layanan penjangkauan kesehatan.
• Menyusun jadwal khusus untuk penyandang
disabilitas dan orang tua untuk mengakses layanan
medis atau konsultasi keperawatan.
• Menyediakan alat bantu mobilitas yang sesuai
(kursi roda, kruk, dll) dan alat bantu lainnya (alat
bantu pendengaran, kacamata, dll).
• Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan sosial
yang signifikan mempengaruhi akses untuk
kelompok ini, termasuk diskriminasi dan stigma
102 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
Hunian • Rujuk orang-orang dengan luka serius ke fasilitas
Pengungsian medis bedah dan medis khusus, termasuk operasi
darurat / korektif jika perlu, apapun usia atau
keterbatasan fungsi mereka.
• Memastikan bahwa transportasi ke fasilitas
perawatan tersedia untuk orang yang terluka dan
penyandang disabilitas.
• Pastikan anak-anak penyandang disabilitas telah
mendapatkan akses penuh terhadap perawatan
medis yang diperlukan, termasuk obat-obatan
untuk mengobati epilepsi dan diabetes anak;
program pencegahan dan pengobatan; dan
pelayanan nutrisi, imunisasi,
• Penyandang disabilitas dan orang tua memiliki
akses penuh pada kesehatan seksual dan layanan
kesehatan reproduksi.
• Minimal 15 persen tempat penampungan dapat
diakses oleh semua.
• Menentukan tempat pengungsian bagi mereka
yang memiliki keterbatasan fungsi visual atau
mobilitas terbatas, dekat dengan fasilitas dan
layanan penting, rute yang aman dan yang terang.
• Mengadaptasi atau membangun tempat
pengungsian yang dapat digunakan oleh orang
dengan keterbatasan mobilitas (misalnya akses
mudah, lantai dengan warna gelap dengan
kombinasi warna terang, lebar pintu cukup untuk
kursi roda, pegangan tangan, grab bar, tali
pemandu, lantai non-slip)
• Meminimalkan resiko eksploitasi seksual melalui
konsultasi, monitoring dan pengorganisasian
bantuan pembangunan tempat tinggal jika
diperlukan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 103
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
Sandang / • Menyediakan perlengkapan yang sesuai (misalnya
Non-Food alat bantu mobilitas atau popok orang dewasa)
dan disediakan dalam paket yang lebih kecil
Item untuk memudahkan transportasi bagi orang-orang
dengan tantangan mobilitas.
Nutrisi dan
Makanan • Distribusi harus dapat diakses: antrian terpisah
untuk mengurangi waktu tunggu, bantuan tersedia
Pemulihan untuk pengumpulan / transportasi, menyediakan
awal layanan penjangkauan sehingga orang-orang yang
tinggal di rumah atau orang-orang yang tidak dapat
mengakses distribusi tidak dikecualikan.
• Memastikan penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lain dapat dengan mudah mengakses
sumber makanan, baik langsung atau melalui
transfer tunai dan voucher. Makanan harus mudah
dikonsumsi dan memenuhi protein tambahan dan
persyaratan mikronutrien terutama bagi yang
mengalami gangguan atau kerentanan tertentu,
dan mereka yang terkena penyakit tidak menular
dengan manajemen diet spesifik.
• Adanya distribusi makanan dan nutrisi bagi
penyandang disabilitas yang berada di hunian yang
mengalami keterbatasan mobilitas ke pengungsian
dengan layanan adanya outreach/penjangkauan.
• Menyediakan nutrisi yang cukup dan sesuai dan
akses terhadap makanan yang sesuai, seperti
makanan rendah sodium untuk penderita diabetes,
suplemen untuk nutrisi mikro dan makanan yang
mudah dikunyah untuk anak-anak dengan cerebral
palsy atau untuk orang tua.
• Merancang kegiatan pemulihan awal yang sesuai
dan tidak diskriminatif, termasuk pelatihan
keterampilan, intervensi mata pencaharian, dan
pemrograman keuangan mikro untuk mendukung
kemandirian.
104 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
Pendidikan • Penyediaan dukungan bagi anak-anak dan remaja
Darurat penyandang disabilitas (misalnya meja dan kursi
yang disesuaikan di sekolah, transportasi ke dan
dari sekolah, alat bantu belajar atau alat bantu
pendengaran).
• Pastikan aksesibilitas gedung sekolah dan
fasilitas untuk anak-anak dan remaja penyandang
disabilitas. Menyediakan alat bantu mobilitas
(misalnya kursi roda) dan alat bantu (misalnya
alat bantu dengar dan baterai) sesuai kebutuhan.
Pastikan aksesibilitas jamban (yang terpisah untuk
anak laki-laki dan perempuan).
• Pastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat
diakses oleh anak-anak dan remaja penyandang
disabilitas, dengan pelatihan staf, metode
pengajaran, kurikulum dan dukungan tambahan,
dan penyesuaian tempat termasuk ruang ramah
anak untuk memaksimalkan pendidikan anak
pada kondisi darurat, termasuk anak-anak dengan
gangguan sensorik, intelektual, mental atau fisik.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 105
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
106 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
BAB V
MANAJEMEN PEMULIHAN
A. Pengertian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berlanjut hingga semua
sistem di wilayah bencana kembali normal atau lebih baik.
Langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi baik jangka
pendek maupun jangka panjang termasuk mengembalikan sistem
pendukung kehidupan yang vital, standar operasi minimum,
penyediaan hunian sementara, informasi publik, kesehatan dan
pendidikan keamanan, rekonstruksi, program konseling, dan studi
dampak ekonomi. Sumber daya dan pelayanan informasi meliputi
pengumpulan data berkaitan dengan pembangunan kembali
dan dokumentasi pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Sebagai
tambahan, ada kebutuhan menyediakan makanan dan tempat
tinggal bagi mereka yang diungsikan. Kegiatan pemulihan dapat
digolongkan menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 107
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
UU No. 24 / 2007 mendefinisikan rehabilitasi:
“Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana”.
Sedangkan rekonstruksi didefinisikan sebagai berikut:
“Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana
dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik
pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran
utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian,
sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana”.
Rekonstruksi dapat dipahami pemulihan jangka panjang lebih
berfokus pada pembangunan kembali bangunan-bangunan fisik
secara permanen dan peningkatan sosial ekonomi. Kadang-
kadang pembangunan kembali dilakukan secara menyeluruh jika
kerusakan sangat parah. Tujuan pemulihan jangka panjang adalah
mengembalikan keadaan sebelum bencana atau bahkan menjadi
lebih baik. Pemulihan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk
mengambil langkah-langkah mitigatif sehingga masyarakat lebih
siap dan bencana yang serupa tidak terulang.
Sedangkan fokus dari pemulihan dini adalah mengembalikan
kapasitas masyarakat untuk pulih dari sebuah bencana,
memasuki transisi atau membangun kembali denganlebih baik
dan menghindari terulangnya bencana. Pemulihan dini merupakan
proses yang dipandu oleh prinsip-prinsip pembangunan namun
dimulai dalam lingkup program kemanusiaan. Pemulihan dini
meletakkan fondasi bagi masyarakat untuk melakukan pemulihan.
108 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
Perbedaan ruang lingkup pemulihan dini, rehabilitasi dan
rekonstruksi
Pemulihan Dini Rehabilitasi Rekonstruksi
• Melengkapi atau • Menghidupkan kembali • Pembangunan atau
memperkuat tanggap
darurat. pelayanan-pelayanan penggantian bangunan
dasar. fisik secara permanen.
• Mempromosikan • Membantu masyarakat • Restorasi penuh
pemulihan spontan kembali menjalani terhadap infrastruktur.
oleh masyarakat. kehidupan normal.
• Revitalisasi aktivitas
• Memberikan fondasi • Membantu perbaikan ekonomi.
bagi pemulihan jangka tempat tinggal dan
panjang fasilitas publik. • Integrasi upaya-
upaya mitigasi dalam
• Shelter sebagai sektor • Pemulihan aktivitas proses pembangunan
ekonomi masyarakat kembali. Pembangunan
• utama bersifat shelter bersifat rumah
transitional shelter. permanen.
B. Rehabilitasi Pasca Bencana
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada
wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi
atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan
daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum,
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan
sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi
konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan
dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan
fungsi pelayanan publik.
Dalam penentuan kebijakan rehabilitasi prinsip dasar yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana,
namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi.
2. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait
dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat
dan pemulihan dini serta kegiatan rekonstruksi.
3. “Early recovery” dilakukan oleh “Rapid Assessment Team”
segera setelah terjadi bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 109
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
4. Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap
darurat (sesuai dengan Perpres tentang Penetapan Status
dan Tingkatan Bencana) dan diakhiri setelah tujuan utama
rehabilitasi tercapai.
E. Ruang Lingkup Pelaksanaan Rehabilitasi:
1. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana
Perbaikan lingkungan fisik meliputi kegiatan perbaikan
lingkungan fisik untuk kawasan pemukiman, kawasan industri,
kawasan usaha dan kawasan gedung.Indikator yang harus
dicapai pada perbaikan lingkungan adalah kondisi lingkungan
yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan
budaya serta ekosistem.
2. Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum
Prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan
fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan
perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan
infrastruktur fisik disini mencakup jaringan jalan/ perhubungan,
jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi,
jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/ pertanian.
Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup fasilitas
kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas
perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.
3. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat
Yang menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat
korban bencana yang rumah/ lingkungannya mengalami
kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan
masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat
semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik
bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (DepPU, 2006) dan/
atau kerusakan pada halaman dan/ atau kerusakan pada utilitas,
sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya.
Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk
rekonstruksi. Tidak termasuk sasaran pemberian bantuan
rehabilitasi adalah rumah/ lingkungan dalam kategori:
• Pembangunan kembali (masuk dalam rekonstruksi)
• Pemukiman kembali (resettlement dan relokasi)
• Transmigrasi ke luar daerah bencana
110 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
4. Pemulihan Sosial Psikologis
Pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada
masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi
kembali secara normal. Sedangkan kegiatan psikososial adalah
kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat
kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini
dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah terlatih.Pemulihan
sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan
tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana, serta tercegah
dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah
pada gangguan kesehatan mental.
5. Pelayanan Kesehatan
Pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan
kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal
tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.Pemulihan
sistem pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan
untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan
yang meliputi SDM Kesehatan, sarana/prasarana kesehatan,
kepercayaan masyarakat.
6. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik
Kegiatan rekonsiliasi adalah merukunkan atau mendamaikan
kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan,
pertengkaran dan konflik. Sedangkan kegiatan resolusi adalah
memposisikan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran
atau konflik dan menyelesaikan masalah atas perselisihan,
pertengkaran atau konflik tersebut. Rekonsiliasi dan resolusi
ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana
untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta
memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
7. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya
Pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk
memfungsikan kembali kegiatan dan/ atau lembaga sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana. Kegiatan
pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk
menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi
dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum
terjadi bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 111
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
8. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Pemulihan keamanan adalah kegiatan mengembalikan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum
terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan
dan ketertiban di daerah bencana. Pemulihan keamanan dan
ketertiban ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana agar
kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana dan terbebas
dari rasa tidak aman dan tidak tertib.
9. Pemulihan Fungsi Pemerintahan
Indikator yang harus dicapai pada pemulihan fungsi pemerintahan
adalah:
• Keaktifan kembali petugas pemerintahan.
• Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen negara
dan pemerintahan.
• Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas
pemerintahan.
• Berfungsinya kembali peralatan pendukung tugas-tugas
pemerintahan.
• Pengaturan kembali tugas-tugas instansi/lembaga yang
saling terkait.
10. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik
Pemulihan fungsi pelayanan publik adalah berlangsungnya
kembali berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/
kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena
bencana.Pemulihan fungsi pelayanan publik ini meliputi:
pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan
perekonomian, pelayanan perkantoran umum/pemerintah, dan
pelayanan peribadatan.
F. Rekonstruksi Pasca Bencana
Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta
langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan
berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen
semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat
pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama
tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
112 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
Rencana Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan
sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pasca-
bencana, yang memuat informasi gambaran umum daerah pasca
bencana meliputi antara lain informasi kependudukan, sosial,
budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana,
gambaran kejadian dan dampak bencana beserta semua informasi
tentang kerusakan yang diakibatkannya, informasi mengenai
sumber daya, kebijakan dan strategi rekonstruksi, program dan
kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/
prosedur kelembagaan pelaksanaan.
Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat
dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan
penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan
penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah.
1. Lingkup Pelaksanaan Rekonstruksi
Program Rekonstruksi adalah tindakan untuk memulihkan
kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen
prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan
masyarakat (kesehatan, pendidikan dan lain-lain), prasarana
dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi
dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dan lain-lain),
prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dan lain-lain)
yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula
atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Cakupan
kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada,
kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik
dengan lebih baik dari hal-hal berikut:
• Prasarana dan sarana
• Sarana sosial masyarakat;
• Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang
lebih baik dan tahan bencana.
2. Program Rekonstruksi Non Fisik
Rekonstruksi non fisik adalah tindakan untuk memperbaiki
atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 113
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain
sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan
kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial
masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi
pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari
kondisi sebelumnya. Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di
antaranya adalah:
a) Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan
kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
b) Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.
c) Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat.
d) Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam
masyarakat.
e) Kesehatan mental masyarakat.
G. Prinsip-Prinsip Pemulihan
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana,
maka prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana adalah:
a) Merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah
b) Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu
dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk
pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan
rekonstruksi
c) Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia,
perempuan, anak dan penyandang cacat
d) Mengoptimalkan sumberdaya daerah
e) Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat,
keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola
pemerintahan yang baik
f) Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.
114 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
Mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang
Kabinet Paripurna 25 November 2010, pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi agar dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut:
1. Dilaksanakan dengan memperhatikan UU nomor 24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;
2. Dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah
nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Dilaksanakan dengan memperhatikan Undang Undang nomor 26
tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam proses perencanaan
tata ruang, proses pemanfaatan ruang dan proses pengendalian
pemanfaatan ruang;
4. Dilaksanakan dengan memperhatikan UU 27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil;
5. Dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
H. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
Pengkajian kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) adalah suatu
rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis
dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi
penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian
dan penilaian melip uti identifikasi dan penghitungan kerusakan
dan kerugian fisik yang menyangkut aspek pembangunan
manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi,
sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan
keterkaitan dan nilai agregat (total) dari akibat bencana dan
implikasi umumnya terhadap aspek aspek fisik dan lingkungan,
perekonomian, psikolosial, budaya, politik dan tata pemerintahan.
Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan
untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pengkajian kebutuhan pasca bencana penting dilakukan karena:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 115
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
a) Berfungsi sebagai catatan mengenai kerusakan yang disebabkan
oleh bencana yang sudah terjadi
b) Memberikan perkiraan kerugian untuk digunakan pada proses
penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
c) Memberikan gambaran atau bukti, manfaat yang akan didapat
dari kegiatan mitigasi
d) Memberikan informasi bagi (stakeholder) masyarakat yang
rentan atau berpotensi menjadi korban
JITUPASNA bertujuan agar pemulihan pascabencana berorientasi
pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh.
Komponen-komponen dalam JITUPASNA diatas memiliki
hubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rancana
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya
pemulihan pascabencana.
Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam JITUPASNA berorientasi
pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal pada rehabilitasi
dan rekonstruksi yang mengacu pada kebutuhan pemulihan
awal, yaitu rangkaian kegiatan mendesak yang harus dilakukan
saat berakhirnya masa tanggap darurat dalam bentuk pemulihan
fungsi-fungsi dasar kehidupan bermasyarakat menuju tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebutuhan pemulihan awal ini dapat
berupa kebutuhan fisik dan non fisik. Pemenuhan kebutuhan
pemulihan awal harus berorientasi pada pembangunan yang
berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan ini misalnya penyediaan
kebutuhan pangan, penyediaan sekolah sementara, pemulihan
pelayanan pengobatan di Puskesmas dengan melibatkan dokter
dan Paramedik di Puskesmas tersebut sehingga pemulihannya
bisa lebih cepat termasuk penyediaan layanan psikososial.
Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penilaian Kebutuhan
Pasca Bencana
Prinsip dasar dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana adalah
sebagai berikut:
a) Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak
berkepentingan dalam prosesnya
b) Pendekatan berbasis bukti, mengutamakan pengamatan
terhadap akibat dan dampak bencana serta kebutuhan pemulihan
yang berbasis bukti
116 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
c) Pendekatan pengurangan resiko bencana, menggunakan
cara pandang pengurangan resiko bencana dalam analisisnya
sehingga JITUPASNA dapat mendukung rehabilitasi dan
konstruksi yang dapat membangun yang lebih baik
d) Pendekatan hak-hak dasar, menggunakan cara pandang berbasis
hak hak dasar sehingga pengkajian terhadap akibat dan dampak
bencana berorientasi pada Pemulihan hak-hak dasar tersebut
e) Menjunjung tinggi akuntabilitas dalam proses maupun pelaporan
hasil kajian sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat
berdampak bencana.
Secara umum penilaian dalam pengkajian akibat dan dampak
bencana dikelompokkan terhadap lima sektor, yaitu:
1) Sektor Pemukiman
2) Sektor Infrastruktur
3) Sektor Ekonomi Produktif
4) Sektor Sosial
5) Sektor lainnya (Pemerintahan, lingkungan. Ketertiban dan
keamanan, perbangkan, PRB).
1. Penilaian Akibat dan Kerugian
Penilaian akibat pasca bencana pada lima sektor diatas, memuat
komponen-komponen akibat, kerugian, gangguan akses,
gangguan fungsi, dan meingkatnya risiko. Pengkajian akibat
merupakan pengkajian atas akibat langsung dan tidak langsung
kejadian bencana terhadap seluruh aspek penghidupan manusia.
Sedangkan untuk penilaian kerugian, maka seluruh perkiraan
biaya yang ditimbulkan sebagai akibat tidak langsung dari
terjadinya bencana dimasukkan dalam kelompok ini. Khusus
asumsi perhitungan sebaiknya dilakukan oleh tenaga teknis
yang sesuai dengan bidang ilmu/keahliannya.
Penilaian kerugian meliputi hal-hal sebagai berikut:
a) Biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk transport
akibat jalan/jembatan terputus
b) Biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk sewa
rumah akibat rumahnya rusak/hancur.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 117
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
Ketentuan mengenai unsur-unsur yang membangun komponen
akibat bencana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Komponen Uraian
Kerusakan
Perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur
Kerugian milik pemerintah,masyarakat, keluarga dan badan
usaha sehingga terganggu fungsinyasecara parsial
Gangguan atau total sebagai akibat langsung dari suatu bencana.
Akses
Misalnya, kerusakan rumah, sekolah, pusat
Gangguan kesehatan, pabrik, tempat usaha, tempat ibadah dan
Fungsi lain-lain dalam kategori tingkat kerusakanringan,
sedang dan berat.
Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya
kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi
karena kerusakan aset milik pemerintah, masyarakat,
keluarga dan badan usaha sebagai akibat tidak
langsung dari suatu bencana.
Misalnya, potensi pendapatan yang berkurang,
pengeluaran yang bertambah selama periode waktu
hingga aset dipulihkan.
Hilang atau terganggunya akses individu, keluarga
dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan
dasarnya akibat suatu bencana. Misalnya, rumah yang
rusak atau hancur karena bencana mengakibatkan
orang kehilangan akses terhadap naungan sebagai
kebutuhan dasar.
Rusaknya rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan
mengakibatkan orang kehilangan akses terhadap
pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar.
Kerusakan sarana produksi pertanian membuat
hilangnya akses keluarga petani terhadap hak atas
pekerjaan.
Hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan
dan pemerintahan akibat suatu bencana. Misalnya,
rusaknya suatu gedung pemerintahan mengakibatkan
terhentinya fungsi-fungsi administrasi umum,
penyediaan keamanan, ketertiban hukum dan
pelayanan-pelayanan dasar.
118 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
Demikian juga bila proses-proses kemasyarakatan
dasar terganggu, seperti proses musyawarah,
pengambilan keputusan masyarakat, proses
perlindungan masyarakat, proses-proses sosial dan
budaya.
Meningkatnya kerentanan dan atau menurunnya
kapasitas individu, keluarga dan masyarakat sebagai
akibat dari suatu bencana.
Meningkatnya Misalnya, bencana mengakibatkan perburukan
Risiko terhadap kondisi aset, kondisi kesehatan, kondisi
pendidikan dan kondisi kejiwaan sebuah keluarga,
dengan demikian kapasitas keluarga semakin
menurun atau kerentanannya semakin meningkat
bila terjadi bencana berikutnya.
2. Penilaian Dampak
Komponen pengkajian dampak meliputi pengkajian dampak
bencana terhadap aspek- aspek ekonomi-fiskal, sosial-budaya-
politik, pembangunan manusia dan infrastruktur lingkungan
secara agregat (total). Pengkajian dampak bencana merupakan
pengkajian yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.
Pengkajian dampak bencana berguna untuk memandu agar
pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana memiliki
orientasi strategis dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Penjelasan mengenai dampak pasca bencana dijelaskan pada
tabel berikut:
Komponen Uraian
Ekonomi dan Dampak ekonomi adalah penurunan kapasitas
Fiskal ekonomi masyarakat di tingkat kabupaten/kota
setelah terjadi bencana yang berimplikasi terhadap
produksi domestik regional bruto.
Kapasitas ekonomi masyarakat tersebut meliputi
tingkat inflasi, tingkat konsumsi masyarakat, tingkat
kesenjangan pen dapatan, tingkat pengangguran,
angka kemiskinan dan lain-lain. Penurunan terhadap
investasi, impor serta ekspor juga dapat diidentifikasi
sebagai dampak bencana terhadap perekonomian.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 119
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
Dampak fiskal adalah penurunan terhadap kapasitas
keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sebagai dampak bencana dalam jangka pendek hingga
menengah. Kapasitas keuangan pemerintah meliputi
kapasitas pendapatan yang bersumber dari pajak,
retribusi dan pendapatan bagi hasil atas kekayaan
negara yang dipisahkan. Penurunan kapasitas
ini berimplikasi pada menurunnya kemampuan
anggaran pemerintah untuk menjalankan fungsi
alokasi, distribusi dan stabilisasinya.
Sosial, Dampak budaya adalah perubahan sistem nilai, etika
Budaya dan dan norma dalam masyarakat setelah bencana.
Contoh dampak terhadap budaya adalah menurunnya
Politik kegiatan-kegiatan kebudayaan, berubahnya standar
nilai dalam masyarakat dan lain-lain.
Dampak budaya berimplikasi pada perubahan
struktur sosial dalam jangka menengah dan panjang.
Perubahan ini mencakup perubahan cara dan perilaku
kehidupan sosial di masyarakat setelah bencana.
Meningkatnya masalah-masalah sosial setelah
bencana dapat menjadi tolok ukur adanya dampak
sosial akibat bencana. Misalnya meningkatnya
konflik sosial, meningkatnya kekerasan berbasis
gender, meningkatnya jumlah pekerja anak dan
meningkatnya perceraian.
Dampak politik adalah perubahan struktur kuasa
dan perilaku politik dalam jangka menengah dan
panjang setelah terjadi bencana. Contoh dampak
politik adalah bencana berimplikasi pada peningkatan
konflik berbasis politik karena perebutan sumber daya
setelah bencana. Atau menurunnya kepercayaan
publik terhadap pemimpin yang dipilih secara
demokratis karena salah kelola dalam penanganan
bencana.
Pembangunan Dampak pembangunan manusia adalah dampak
bencana terhadap kualitas kehidupan manusia
dalam jangka menengah dan jangka panjang yang
diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia,
Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kemiskinan
Multidimensional.
120 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
Lingkungan Kualitas pembangunan manusia diatas dapat
diprediksi dari indikator-indikator jumlah anak yang
bisa bersekolah, jumlah perempuan dan laki-laki yang
bisa bekerja, jumlah keluarga yang memiliki akses
terhadap air bersih serta tingkat akses terhadap
pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan,
kependudukan dan lain-lain.
Dampak terhadap lingkungan adalah penurunan
kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap
kehidupan manusia dan membutuhkan pemulihan
dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Penurunan ini misalnya penurunan ketersediaan
sumber air bersih, kerusakan hutan dan kerusakan
daerah aliran sungai serta kepunahan spesies spesies
langka setelah bencana.
Perkiraan kebutuhan pemulihan berorientasi pada pemetaan
kebutuhan untuk pemulihan awal dan rehabilitasi dan
rekonstruksi.
a) Kebutuhanpemulihanawaladalahrangkaiankegiatanmendesak
yang harus dilakukan saat berakhirnya masa tanggap darurat
dalam bentuk pemulihkan fungsi-fungsi dasar kehidupan
bermasyarakat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kebutuhan pemulihan awal ini dapat berupa kebutuhan fisik
maupun non fisik. Pemenuhan kebutuhan pemulihan awal
harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
Pemenuhan kebutuhan ini misalnya penyediaan kebutuhan
pangan, penyediaan sekolah sementara, pemulihan layanan
pengobatan di PUSKESMAS dengan melibatkan dokter dan
paramedik di PUSKESMAS tersebut sehingga pemulihannya
bisa lebih cepat termasuk penyediaan layanan psiko-sosial.
b) Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan
pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat
sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana.
c) Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan
pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 121
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial
dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat.
I. Langkah –Langkah Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
(JITUPASNA):
1. Tahap Pengaktifan
Tahap ini memiliki tujuan untuk memandu pihak yang berwenang
untuk mengambil langkah pengaktifan JITU PASNA dan juga
memandu pihak yang berwenang untuk menyusun kerangka
acuan pengaktifan JITU PASNA. Tahap ini memiliki keluaran
(OUTPUT) keputusan aktivasi JITUPASNA dan kerangka acuan
JITUPASNA.
2. Tahap Persiapan
Tujuannya adalah memandu pihak yang berwenang untuk
mempersiapkan tim kerja JITU PASNA dan memandu pihak
tim kerja JITUPASNA untuk mempersiapkan metode dan alat
JITU PASNA. Tahap ini mempunyai keluaran (OUTPUT) Tim
kerja JITUPASNA serta metode dan alat JITUPASNA yang sesuai
dengan kondisi lapangan.
3. Tahap Pengumpulan Data
Tujuannya adalah Memandu tim kerja JITUPASNA untuk
melaksanakan pengumpulan data akibat dan dampak pada
kebutuhan pasca bencana. Keluaran dari tahap ini adalah
tersedianya data lapangan.
4. Tahap Analisis Data
Tujuannya yaitu memandu tim kerja JITUPASNA untuk
melakukan pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak
bencana dan pengkajian kebutuhan pemulihan pasca bencana.
Keluaran pada tahap ini adalah hasil pengkajian akibat, dampak
dan kebutuhan pasca bencana.
5. Tahap Pelaporan
Tujuannya adalah untuk memandu tim kerja JITUPASNA agar
menyusun laporan JITUPASNA. Keluarannya adalah laporan
JITUPASNA secara periodik dan berkala.
122 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
Komponen-komponen dalam JITUPASNA diatas memiliki kesaling-
terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya
pemulihan pascabencana.
Diagram Alur Proses JITUPASNA
J. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dari setiap kejadian
bencana diwujudkan dalam bentuk rencana aksi sebagai instrumen
perencanaan dan pelaksanaan pemulihan, dimana upaya
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tidak terpisahkan
selain rencana pembangunan nasional dan daerah.
Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan
sebuah dokumen yang berisi data sosial, budaya, ekonomi, sarana
dan prasarana pada wilayah sebelum terjadi bencana, informasi
kerusakan, strategi dan kebijakan pemulihan, indikasi program
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 123
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
dan kegiatan, jadwal kegiatan, indikasi kebutuhan anggaran, serta
prosedur pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dari aspek program dan kegiatan, rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi merupakan komplemen dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Pusat/Daerah untuk diselaraskan menjadi
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan DIPA/DPA sesuai
kebutuhan pemulihan pasca bencana.
Proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana sangat terkait erat dengan laporan penilaian
kerusakan dan kerugian, penilaian dampak terhadap kemanusian,
perkiraan kebutuhan pemulihan pascabencana, kebijakan dalam
RPJM Nasional/Daerah, RKP Pusat/Daerah dan strategi serta
prioritas pemulihan yang disepakati bersama oleh pemangku
kepentingan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Kaitan
dokumen-dokumen tersebut diatas dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana
merupakan sebuah dokumen perencanaan yang berisi data sosial,
ekonomi, sarana dan prasarana pada wilayah sebelum terjadi
bencana, serta informasi tentang kerusakan, kerugian, strategi
pemulihan, indikasi program dan kegiatan, jadwal kegiatan,
indikasi kebutuhan anggaran, prosedur pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi.
Prinsip dasar penyusunan Rencana Aksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif
mencakup semua sektor dan memerlukan koordinasi yang intensif
dengan sektor maupun Kementerian/Lembaga terkait. Berikut
ini disampaikan prinsip dasar dalam penyusunan rencana aksi
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana :
a) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana;
b) BNPB dan/atau BPBD bertanggungjawab dalam penyusunan
rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan
pelibatan secara aktif Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di daerah sesuai uraian tanggung jawab dan
tugas pokok fungsi;
124 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
c) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana mengacu kepada dokumen laporan penilaian
kerusakan dan kerugian, pengkajian kebutuhan pemulihan
pascabencana;
d) Kebijakan, strategi dan prioritas pemulihan yang disepakati
bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat
dan daerah;
e) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstuksi
pascabencana mencakup semua sektor terkena dampak, maka
dalam penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi dilakukan melalui koordinasi yang efektif antar
semua pelaku untuk menghindari terjadinya tumpang tindih
kegiatan dan anggaran;
f) Penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana mempertimbangkan pengurangan
risiko bencana guna meminimalisir korban jiwa dan hilangnya
harta benda bila terjadi bencana dimasa mendatang;
g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca sebagai upaya
bagi pemerintah dan masyarakat dalam menata kembali
wilayah dan lingkungannya serta meningkatkan kesiapsiagaan
masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
h) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya setempat dan
mendorong rasa “kepemilikan” lokal terutama para korban
bencana dalam proses pemulihan, yang akan meningkatkan
kesadaran terhadap risiko bencana, sehingga dapat
menyumbangkan ketahanan dan mengurangi kerentanan
terhadap potensi bencana di wilayah bencana pada jangka
menengah dan panjang;
i) Pelaksanaan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana berdasarkan pada prinsip tata
pemerintahan yang baik, antara lain: transparan, responsif,
keadilan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 125
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Manajemen risiko bencana bertujuan untuk mengelola/
manejemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang
bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana,
dengan melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
2. Tanggap Darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
segera sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah atau
non pemerintah. Proses manajemen darurat dimulai dengan
siaga darurat, pengkajian cepat, menentukan status darurat,
pencarian dan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi,
response and relief.
3. Pengkajian kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) adalah suatu
rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis
dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi
penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama
untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana.
5. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan
daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum,
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan
sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi
konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan
dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan
fungsi pelayanan publik.
6. Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan
dengan prinsip membangun lebih baik (build back better),
membangun lebih aman (build back safer) dan pengurangan
risiko bencana. Membangun menjadi lebih baik (build back better)
adalah sebuah prinsip dalam upaya rehabilitasi danrekonstruksi
dimana pada saat pembangunan kembali baik aspek kerusakan
dan kerugianakibat bencana, wajib dilakukan agar menjadi lebih
126 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN BENCANA
baik serta berpedoman pada usaha/upaya mengurangi risiko
atau dampak bencana dimasa yang akan datang.
B. SARAN
Penyelenggaraan manajemen bencana dibutuhkan upaya yang
terpadu dan holistik dengan keterlibatan multipihak, dibutuhkan
koordinasi lintas sektor. Menggunakan pendekatan kemandirian,
saling melengkapi, dan kepemimpinan pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi dengan lembaga internasional, lembaga
asing non-pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 127
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
Catatan:...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
128 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN
PERALATAN
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 129
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
130 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahan Ajar ini merupakan bahan program Diklat Dasar Manajemen
Bencana yang dapat dipelajari dan diajarakan kepada Aparatur/
Peserta Diklat. Bahan Ajar ini merupakan pembelajaran yang
dapat dikembangkan. Bahan Ajar ini mengikuti kaidah – kaidah
penulisan Bahan Ajar yang berlaku seperti uraian, latihan, dan
contoh – contoh. Materi pembelajaran ini menjelaskan analisis
kebutuhan, memahami mekanisme pengelolaan dan memahami
pengelolaan peralatan serta dapat disajikan sumber bahan belajar
bagi peserta maupun peserta Diklat.
Mata Diklat Manajemen Logistik dan Peralatan ini memberikan
pedoman dan wawasan bagi Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia
Usaha. Bahan Ajar ini selain akan memberikan pembelajaran
secara teoritis juga dapat digunakan secara praktis.
B. Deskripsi Singkat
Bahan Ajar ini berjudul Manajemen Logistik dan Peralatan, Bahan
Ajar ini menjadi pedoman yang memandu pelaksanaan dalam
persiapan Diklat Dasar Manajemen Bencana
C. Manfaat Bahan Ajar bagi Peserta
Bahan Ajar ini sangat penting untuk peserta Diklat Dasar
Manajemen Bencana, sebab secara umum setelah mempelajari
materi dari bahan ajar ini, peserta diharapkan mempunyai
kompetensi dasar mampu memahami Manajemen Logistik dan
Peralatan Penanggulangan Bencana.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Hasil Belajar
Setelah selesai proses pembelajaran peserta diharapkan
mempunyai hasil belajar mampu memahami Manajemen
Logistik dan Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana
2. Indikator Hasil Belajar
Setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan mempunyai
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 131
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
kompetensi mampu untuk :
• Mampu menjelaskan Manajemen Logistik;
• Mampu menjelaskan Manajemen Peralatan
• Mampu menjelaskan Pergudangan
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
1. Materi Pokok
a) Manajemen Logistik;
b) Manajemen Peralatan;
2. Manajemen Pergudangan.
a) Sub Materi Pokok
b) Pengertian Manajemen;
c) Manajemen Logistik PB
d) Logistik Kemanusiaan;
e) Manajemen Peralatan;
f) Peralatan PB;
g) Pergudangan;
h) Sistem Manajemen Gudang,
F. Petunjuk Belajar
Bagi Peserta Diklat
Agar peserta Diklat berhasil menguasai Bahan Ajar ini dengan
baik, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut :
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan Bahan Ajar ini, sampai
peserta Diklat memahami betul apa, untuk apa, dan bagaimana
mempelajari Bahan Ajar ini dan mengimplementasikannya.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata kata kunci
dan kata – kata yang peserta diklat anggap baru. Kemudian cari
dan baca pengertian kata – kata kunci dalam daftar Singkatan
Modul ini atau dalam kamus Bahasa Indonesia.
3. Bila ada kesulitan, diskusikan dengan teman peserta Diklat dan
tanyakan kepada Widyaiswara.
132 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
BAB II
MANAJEMEN LOGISTIK
A. Pengertian Manajemen
Pengertian Manajemen atau definisinya secara umum memang
memiliki banyak sudut pandang dan persepsi. Namum dalam
hal visi dan tujuannya, kesemuan pengertian tersebut akan
mengerucut kepada satu hal, yaitu pengambilan keputusan.
Pengertian Manajemen seringkali kita dengar dalam keadaan
keseharian kita, sejatinya bermakna seni dalam mengelola dan
mengatur. Seni tersebut menjadi krusial dalam rangka menjaga
kestabilan sebuah entitas bisnis atau perusahaan dan organisasi.
Manajemen adalah skill atau kemampuan dalam mempengaruhi
orang lain agar mau melakukan sesuatu untuk kit. Manajemen
memiliki kaitan yang sangat erat dengan leader atau pemimpin.
Sebab pemimpin yang sebenarnya adalah seseorang yang
mempunyai kemampuan untuk menjadikan orang lain lebih
dihargai, sehingga orang lain akan melakukan segala keinginan
sang leader.
Namun apakah ruang lingkup manajemen terbatas pada
kepemimpinan semata? Tentu saja tidak. Karena kepemimpinan
hanyalah bagian dari manajemen. Sebagaimana yang disebutkan di
atas bahwa manajemen adalah seni dalam mengelola. Sebuah seni
tentunya tidak hanya menggunakan satu metode semata. Metode
yang digunakan haruslah banyak untuk kemudian menjadikannya
sebagai seni yang bernilai tinggi. Begitu pula dengan manajemen.
Untuk semata sebuah sistem diperlukan manajemen yang handal
agar sistem tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli
Pengertian manajemen menurut para ahli adalah definisi yang
dikemukakan oleh orang – orang ahli dalam ilmu manajemen
sebagai landasan bagi kita untuk memahami seperti apa kandungan
dari ilmu tersebut.
Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti
bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan
orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 133
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah
proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara
efektif dan efesian.
Efektif berarti bahwa tujuan dapat diselesaikan sesuai dengan
perencanaan, sementera efisien berarti bahwa tugas yang ada
dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
Lawrence A. Appley berpendapat bahwa pegertian manajemen
merupakan keahlian untuk menggerakan orang agar melakukan
sesuatu.
George R. Terry, mengatakan bahwa manajemen merupakan
proses yang khas yang terdiri dari tindakan – tindakan :
perencanaan, pengorganisasian, menggerkan dan pengawasan
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran – saran
yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia
serta sumber – sumber lain.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
manajemen adalah seni dalam mengatur sistem baik orang dan
perangkat lain agar dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan
ketentuan dan tujuan entitas yang terdiri dari berbagai aktivitas
sebagaimana disebutkan oleh George Terry.
Selain itu, pemaparan di atas menunjukkan bahwa manajemen
dalam ekonomi adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang
ditunjukkan oleh garis (line) mengarah kepada proses perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana
ke empat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing –
masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi, yaitu pengambilan
keputusan.
B. Manajemen Logistik PB
Secara geografis dan stuktur geologi, Indonesia terletak pada
kawasan rawan bencana, baik bencana alam seperti gempa bumi,
banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, badai, tsunami,
kebakaran hutan dan lahan, maupun bencana non alam seperti
kegagalan teknologi, gagal modernisasi , epidemik, dan wabah
penyakit. Untuk menanggulangi bencana, Pemerintah telah
membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) di tingkat daerah.
Logsitik mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan
134 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
bencana, pada seluruh fase baik saat prabencana, kesiapsiagaan,
dan respon penanganan bencana, untuk dapat memastikan tujuh
tepat, yaitu : (1) tepat jenis bantuan barang; (2) tepat kuantitas;
(3) tepat kualitas; (4) tepat sasaran; (5) tepat waktu; (6) tepat
pelaporan; dan (7) tepat biaya. Pengelolaan logistik yang efektif,
efisien, dan andal menjadi faktor penting dalam penanggulangan
bencana.
Bencana dan tindakan destruktif menuntut upaya logistik yang
lebih tinggi dalam pengetahuan dan biaya karena kejadian
bencana mendadak memerlukan respon yang sangat cepat
di daerah – daerah yang hancur, berbagai jenis bencana perlu
dikelola dengan cara pendekatan solusi yang berbeda. Logistik
adalah unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan
kemanusiaan atau bantuan bencana dan bagaimana cara kita
mengelola logistik bantuan kemanusiaan akan menentukan
apakah operasi penanggulangan bencana tersebut sukses atau
gagal (van wassenhove, 2006). Namun demikian, logistik juga
menjadi aktivitas yang paling mahal dari setiap bantuan becana.
Berdasarkan studi, diperkirakan bahwa biaya logistik untuk
penanggulangan bencana sekitar 80% dari total biaya dalam
bantuan bencana (van wassenhove, 2006).
Manajemen logistik untuk penanggulangan bencana dikenal
dengan logistik kemanusian (humanitarian logistic) atau sering
disebut juga dengan logistik bantuan kemanusiaan. Logistik
kemanusiaan merupakan kegiatan perencanaan, pelaksnaan, dan
pengendalian aliran bantuan kemanusian secara efisien, hemat
biaya dan penyimpanan bantuan kemanusiaan serta informasi
terkait, dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan mengurangi
penderitaan korban bencana (Thomas dan Kopczak,2005).
Dalam kontek bencana, tentu penting untuk memastikan pengiriman
bantuan kemanusiaan yang efektif da efisien, sehingga kebutuhan
jenis bantuan kemanusiaan yang sesuai dan relawan dapat
mencapai ke lokasi korban dengan cepat dan tepat. Optimalisasi
kinerja logistik bantuan kemanusiaan mensyaratkan bahwa
semua hubungan antara pihak atau pelaku yang terlibat dalam
penanggulangan bencana dikelola melalui pendekatan terpadu
secara efisien dan efektif dalam mengkoordinasikan kinerja antar
– organisasi, menghilangkan redundansi, dan memaksimalkan
efisiensi seluruh rantai pasok darurat.
C. Lingkup Logistik Bantuan Kemanusiaan
Manajemen bencana sering digambarkan sebagai proses yang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 135
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
terdiri dari beberapa tahap, yaitu: (1) mitigasi; (2) kesiapsiagaan;
(3) respon; dan (4) rekonstruksi.
Keempat tahapan itu merupakan siklus manajemen bencana.
Fokus pada logistik dan manajemen rantai pasokan, proses yang
melibatkan logistik terutama menyangkut persiapan, respon, dan
rekonstruksi secara bersama-sama merupakan aliran logistik
kemanusiaan.
Tahapan mitigasi mengacu pada identifikasi dan sistem hukum,
sosial, dan infrastruktur untuk mengurangi dampak risiko
bencana. Mitigasi bencana berhubungan dengan tanggung jawab
pemerintah dan tidak melibatkan partisipasi langsung logistik.
Tahapan persiapan mengacu pada berbagai operasi yang terjadi
selama periode sebelum bencana terjadi. Tahap ini menggabungkan
berbagai strategi yang memungkinkan pelaksanaan respon
operasional penanggulangan bencana yang sukses. Tahapan
ini sangat penting karena untuk menghindari konsekuensi
kemungkinan bencana. Tahapan ini juga mencakup upaya yang
dibuat dan pengalaman dalam beradaptasi dari kejadian bencana
di masa lalu sehingga dapat memenuhi tantangan baru.
Tahapan respon mengacu pada berbagai operasi yang langsung
diimplementasikan setelah bencana terjadi. Pada tahap respon,
koordinasi dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat
dalam darurat bantuan kemanusiaan perlu dilakukan. Tahapan ini
memiliki dua tujuan utama (Cozzolino et al, 2012), yaitu:
a) Tujuan pertama adalah untuk segera merespon dengan
mengaktifkan jaringan sementara atau jaringan darurat;
b) Tujuan kedua adalah untuk mengembalikan dalam waktu
sesingkat mungkin layanan dasar dan pengiriman barang ke
penerima bantuan bencana.
Tahap rekonstruksi mengacu pada operasi yang berbeda setelah
terjadinya bencana. Tahapan ini melibatkan rehabilitasi dan
bertujuan untuk mengatasi masalah dampak bencana dari perspektif
jangka panjang. Efek dari bencana dapat terus berdampak untuk
jangka waktu yang panjang dan memiliki konsekuensi parah pada
penduduk yang terkena bencana.
Dalam penanggulangan bencana, logistik memainkan peran
penting. Logistik memberikan layanan antara kesiapsiagaan
dengan penanggulangan bencana, antara pengadaan dan
distribusi bantuan kemanusiaan dengan peralatan, antara BNPB
136 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
dengan BPBD, dan logistik juga memainkan peran penting dalam
efektivitas dan tanggap dalam hampir semua program bantuan
kemanusiaan, seperti: kesehatan, makanan, shelter, air, dan
sanitasi.
D. Logistik Penanggulangan Bencana
Logistik bantuan kemanusiaan mencakup beberapa aktivitas
dan melibatkan banyak pihak, mulai dari aktivitas persiapan,
perencanaan, pengadaan, transportasi & distribusi, penyimpanan,
tracking, dan pelalubeaan (customs clearance). Umumnya para
pihak yang terlibat dalam serangkaian aktivitas rantai pasok
bantuan kemanusian, antara lain:
a) Donor dari dalam negeri maupun luar negeri, donor dari
pemerintah, perusahaan, warga, maupun NGO.
b) NGO nasional, PMI, dan BNPB/BPBD.
c) Penyedia jasa transportasi: darat, udara, laut, sungai, dan
kereta api.
d) Penyedia jasa pergudangan.
e) Perusahaan pengurusan jasa transportasi (freight forwarding).
f) Bea cukai.
g) Penerima bantuan.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13
Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan
Penanggulangan Bencana telah menetapkan bahwa proses
manajemen logistik dalam penanggulangan bencana ini meliputi
delapan tahapan sebagai berikut:
1. Perencanaan kebutuhan bantuan kemanusiaan.
Proses Inventarisasi Kebutuhan adalah langkah-langkah
awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, siapa yang
membutuhkan, di mana, kapan dan bagaimana cara
menyampaikan kebutuhannya. Inventarisasi ini membutuhkan
ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui
secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi.
2. Pengadaan dan penerimaan bantuan kemanusiaan.
Proses penerimaan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan
penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 137
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari
mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya,
seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan
atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan,
apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan.
Proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk
penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara
penanggulangan bencana dan harus diinventarisasi atau dicatat.
3. Pergudangan dan/atau penyimpanan bantuan
kemanusiaan.
Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data
penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit
pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara
penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada
waktu itu.
4. Perencanaan pendistribusian bantuan kemanusiaan.
Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah
perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan
disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada
permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat
berwenang dalam penanggulangan bencana.
5. Pengangkutan bantuan kemanusiaan.
Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka
dilaksanakan pengangkutan. Data yang dibutuhkan untuk
pengangkutan adalah: jenis logistik dan peralatan yang
diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam
perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang
bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima
6. Penerimaan bantuan kemanusiaan di tujuan.
Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan
di tempat tujuan adalah:
a) Mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan
jenis bantuan yang diterima.
b) Memeriksa kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang.
c) Mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan,
sarana transportasi, pengirim dan penerima barang.
138 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
MODUL MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN
d) Membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan.
7. Penghapusan bantuan kemanusiaan.
Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau
tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang
atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan harus
dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang
berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan
berita acara penghapusan.
8. Pertanggungjawaban.
Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang
telah dilaksanakan harus dibuat pertanggung jawabannya.
Pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan
maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan
secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan
oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala
sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Bagan Alur Manajemen Logistik
INVENTARISASI PENGADAAN PERGUDANGAN PENDISTRIBUSIAN
KEBUTUHAN
PERTANGGUNG PENGHAPUSAN PENERIMAAN PENGANGKUTAN
JAWABAN
Pemahaman terhadap manajemen rantai pasok merupakan
hal penting dalam mengelola logistik bantuan kemanusiaan.
Delapan tahapan manajemen logistik bantuan kemanusiaan
tersebut dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem
terpadu. Sistem tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
1. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus
tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat
kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 139
DIKLAT DASAR MANAJEMEN BENCANA
dan standar pelayanan.
2. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas
di lapangan, baik darat, udara laut atau sungai.
3. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara
penyampaian khusus, (misalnya karena keterbatasan
transportasi, penyebaran kejadian dan keterisolasian lokasi
bencana).
4. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan
penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik
dan peralatan yang terkena bencana memerlukan sistem
manajemen khusus.
5. Memperhatikan pergerakan masyarakat penyintas bencana.
6. Koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi yang
terbatas.
7. Kemungkinan bantuan pihak militer, kepolisian, badan usaha,
lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait
lainnya baik dalam maupun luar negeri atas komando yang
berwenang.
8. Memperhatikan rantai pasokan yang efektif.
Bantuan logistik dan peralatan idealnya harus dilakukan secara
cepat dalam kondisi apapun. Namun demikian, terdapat
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan
distribusi logistik diantaranya adalah ketersediaaan
infrastruktur sebelumnya pada wilayah yang terdampak
(kapasitas), faktor politik, besarnya kerusakan yang
diakibatkan oleh bencana dan situasi keamanan di wilayah
tersebut.
I. Hambatan Distribusi Logistik
Berikut penjelasan dari beberapa hal yang diidentifikasi sebagai
penghambat dalam distribusi bantuan logistik ketika masa tanggap
darurat dan pemulihan:
1. Kapasitas.
Infrastruktur ekonomi dan fisik kerapkali menjadi penghambat
yang serius. Diantaranya adalah keterbatasan bandar udara atau
pelabuhan laut, minimnya ketersediaan gudang yang aman dan
memadai dan minimnya ketrampilan melakukan pengemasan
dan penanganan komoditas.
140 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search