Modul Kaji Cepat Bencana

2019

MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOORDINASI DAN KAJI CEPAT BENCANA

( K2B )

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2020

Modul Pendidikan dan Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat
Manajemen Informasi (K2B)

Disusun oleh:
Alam Maulana, S.Pd., M.M
Apriyuanda G.
Giyant Bayu Pradana, M.Sc
Ario Akbar Lomban, S.E., M.Si
Danung Arifin, S.S
Firza Gozalba, S.T,. M.Eng
Iwan Hasanudin
Kiki Yuniarti, SKM.
Kristian Gottam Mandit Sihombing S.STP, M.Si,.
Luqmanul Hakim, M.T
Dr. Marlina Adisty, S.Sos, M.Si
Mindaraga Rahardja, SE, MBA .
Neri Egi Rusmana
Nurhasanah
Oktavi Andaresta S.I.P
Prasetio Wijaksono
Rizki Dameria Amelinda, S.K.M
Roswanto, SE, MM
Sri Hastuti S.Sos,. M.Si (Han)
Suprapto, S.Si, M. Si (Han)
Surya Fajar Darmawan, ST, MM
Theophilus Yanuarto, S.S., M.Si.
Titi Moektijasih

Edisi Februari 2020
Modul Pendidikan dan Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat dengan sub
tema ‘Manajemen Informasi’ ini terbuka untuk direvisi di bawah
pengawasn Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
BNPB sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dalam
melakukan transfer pengetahuan kepada peserta didik. Keterangan
bulan dan tahun revisi modul harus disertakan pada lembar awal modul
tersebut.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Gedung Ina – DRTG, Komplek IPSC Jl. Anyar, Desa Tangkil Sentul,
Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810.

KATA PENGANTAR

Mendasarkan respon kita pada kebutuhan nyata dan
prioritas dari kelompok yang terkena dampak serta membangun
kapasitas dan ketangguhan tanpa meningkatkan kerentanan,
bencana dan bahaya tertanam dengan mendalam dalam prinsip
– prinsip kemanusiaan. Mandat kita sebagai institusi
kemanusiaan adalah untuk memberikan respon darurat yang
berkualitas tinggi.

Sangat penting untuk memahami situasi kedaruratan
termasuk kebutuhan prioritas, risiko dan kapasitas masyarakat
terdampak. Berbagai institusi kemanusiaan akan menggunakan
“Pemprofilan Bencana” untuk mendapatkan scenario realitis dan
membuat keputusan respon awal.

Pengkajian dilakukan untuk menghasilkan pemahaman
yang nyata dan dapat dibuktikan terkait dengan kebutuhan
prioritas, kapasitas masyarakat terdampak dan risiko bencana.
Pengkajian dilakukan dalam berbagai tahap di dalam kedaruratan
dan bertambah tingkat kerumitannya serta tingkat partisipasi
masyarakat bersamaan dengan meningkatnya respon terhadap
dampak bencana.

Pengkajian mungkin dilakukan oleh sebuah badan, atau
bekerjasama dengan badan yang lain, baik lembaga pemerintah
maupun non pemerintah. Koordinasi dalam pengkajian bencana
dan berbagi informasi dalam sebuah situasi darurat adalah hal
yang sangat penting untuk memastikan respon yang efektif dan
sesuai.

Untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Teknis
Penanggulangan Bencana, diperlukan adanya modul yang
menjadi standar materi dalam Diklat dan mempermudah peserta
dalam memahami maksud pembelajaran materi. Dengan

Pusdiklat BNPB Page 1

demikian modul ini lebih merupakan pedoman bagi pengajar
yang diharapkan selalu disempurnakan materinya untuk
menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Teknis
Penanggulangan Bencana.

Dengan diterbitkannya modul ini, meskipun isinya telah
dikembangkan dengan seoptimal mungkin, namun tak dapat
dipungkiri masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan.
Karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari para
stakeholder demi peningkatan materi modul dan kualitas Diklat
Teknis Penanggulangan Bencana. Selajutnya, kepada para
penulis, kami sampaikan banyak terima kasih dan penghargaan
atas kontribusi dan kerjasamanya.

Akhirnya, semoga Tuhan selalu meridoi usaha kita semua.
Aamiin

Bogor, Februari 2020

Penulis

Pusdiklat BNPB Page 2

DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR .....................................................
1

Modul 1 SISTEM KOMANDO PENANGANAN 5
DARURAT BENCANA ................................
Pendahuluan ................................................ 5
Aktivasi SKPDB ........................................... 12
Perangkat SKPDB ...................................... 22
Bagan Organisasi ........................................ 24
Tugas Pokok dan Fungsi ............................. 25
Penutup ........................................................ 27

Modul 2 KOORDINASI MULTIPIHAK DAN 28
PENANGANAN DARURAT BENCANA .....
PPePnEdNaAhNulGuaAnN.A...N...D...A...R..U...R..A...T...B...E..N...C...A..N...A...... 28
Konsep Koordinasi ....................................... 34
Koordinasi Multi Pihak ................................. 45
Pendampingan Terhadap Pihak Daerah ...... 55
Penutup ........................................................ 57

Modul 3 PENGKAJIAN CEPAT ................................ 58
Pendahuluan ................................................ 58
Konsep Kaji Cepat ....................................... 61
Pengumpulan Data ...................................... 67
Pengolahan dan Analisis Data ..................... 83
Pengkajian Bersama dengan K/L Lain dan 87
Lembaga Non-Pemerintahan .......................
92
Penutup ........................................................
93
Modul 4 PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KAJI CEPAT .............................

Pusdiklat BNPB Page 3

Pendahuluan ................................................ 93
Penyusunan Laporan Kaji Cepat ................. 95
Penyajian Data dan Informasi Hasil Kaji 104
cepat ............................................................
132
Penutup .......................................................
135
Modul 5 MANAJEMEN INFORMASI ......................... 135
5 Pendahuluan ................................................
Teknologi Komunikasi/Informasi Pendukung . 138
Konsep Manajemen Informasi ..................... 146
Produk Manajemen Informasi ...................... 156
Pemanfaatan Platform Komunikasi Bersama 166
Penutup ..........................................................
170
Modul 6 PETA TEMATIK DAN DATABASE ............... 170
Pendahuluan .................................................. 174
Materi Pembelajaran ...................................... 189
Rangkuman ....................................................
190
DAFTAR PUSTAKA

Pusdiklat BNPB Page 4

MODUL 1
SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki
kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang
memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan
oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang
menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang
dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan
nasional. Potensi penyebab bencananya dapat dikelompokan
dalam 3 (tiga) jenis bencanayaitu bencana alam, bencana non
alam dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana
yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa
yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara
lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi,
epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial merupakan
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan
teror.

Dalam penanggulangan bencana perlu adanya
koordinasi dan penanganan yang cepat, tepat, efektif, efisien,
terpadu dan akuntabel, agar korban jiwa dan kerugian harta
benda dapat diminimalisir. Penanggulangan bencana,

Pusdiklat BNPB Page 5

khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus
dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu
komando. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam
Pasal 24 huruf i menjelaskan bahwa dalam status keadaan
darurat Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai
kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa
komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu
komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik, dan penyelamatan. Pasal 47 ayat (4) dan (5)
menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pengendalian
dalam satu komando didasarkan pada satu sistem komando
untuk penanganan darurat bencana yang ketentuannya diatur
melalui Peraturan Kepala BNPB yaitu Nomor 03 Tahun 2016
tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Mekanisme penanganan darurat bencana berbeda-beda
menurut jenis dan lokasi bencananya. Mekanisme
penanganan darurat pada kejadian bencana alam akan
berbeda dengan bencana nonalam ataupun bencana sosial.
Mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan
darurat bencana yang diterapkan akan berbeda pula. Sistem
komando penanganan darurat bencana idealnya juga harus
dapat mengakomodasi peran sektor lembaga nonpemerintah,
lembaga usaha, dan masyarakat dalam upaya-upaya
penanganan darurat bencana.

Sejak tahun 2008, suatu pelatihan yang dinamakan
Koordinasi dan Kaji Cepat bencana telah didukung oleh UN
OCHA dengan bekerjasama dengan Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan
kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB).Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan
mengadaptasi metodologi dan konsep UNDAC (The United

Pusdiklat BNPB Page 6

Nations Disaster Assessment and Coordination).Tim UNDAC
merupakan tim yang stand-by dan terdiri dari para professional
di bidang kedaruratan bencana yang dipilih dan didanai oleh
negara anggota, badan PBB dan IFRC. Ketika ada
permintaan dari negara yang terkena bencana, tim UNDAC
dimobilisasi dalam hitungan jam untuk membantu negara yang
terkena bencana di bidang koordinasi di wilayah bencana dan
termasuk melakukan kajian cepat untuk menentukan prioritas-
prioritas kebutuhan. Tim UNDAC bertanggungjawab untuk
menyampaikan informasi situasi bencana dan kebutuhan-
kebutuhan prioritas kepada komunitas internasional.

Pelatihan K2B telah menjadi salah satu kegiatan rutin
Pusat Pendidikan dan Latihan BNPB sebagai sarana untuk
pengembangan diri bagi personil penanggulangan bencana,
yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan,
keterampilan, penambahan wawasan, serta mempertajam
respon untuk menanggulangi bencana bila terjadi sewaktu-
waktu.

Pelatihan tersebut adalah sebagai upaya nyata
pemerintah di dalam meningkatkan kemampuan secara
nasional di bidang penanggulangan bencana, khususnya
terhadap pengembangan sumber daya manusia. Sebagai
sarana pendukung pelatihan, diperlukan modul pelatihan
sebagai acuan pelatih/fasilitator agar pelatihan berlangsung
secara efektif dan efisien. Melalui modul ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta,
karena modul dikembangkan dengan menekankan pada
pembelajaran orang dewasa dan keterlibatan peserta secara
aktif.

Modul ini merupakan bahan program Pelatihan Teknis
Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana yang dapat dipelajari dan
diajarkan kepada Aparatur/Peserta Pelatihan, selain itu modul

Pusdiklat BNPB Page 7

ini dapat dikembangkan serta mengikuti kaidah-kaidah
penulisan modul yang berlaku seperti uraian, latihan dan
penugasan. Mata Pelatihan Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana ini akan memberikan pedoman dan
wawasan bagi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
Modul ini diharapkan dapat memberikan masukan baik secara
teoritis maupun praktis.

B. Deskripsi Singkat
Modul ini berjudul Sistem Komando Penanganan

Darurat Bencana yang isinya membahas Aktivasi SKPDB,
Perangkat SKPDB, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsinya serta Manajemen Posko.

C. Manfaat Modul Bagi Peserta
Modul ini sangat penting untuk peserta Pelatihan

Teknis Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana, sebab secara
umum setelah mempelajari materi dari modul ini, peserta
pelatihan akan dapat memahami mengenai Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana dengan benar.

Secara lebih detil peserta pelatihan akan dapat
menjelaskan Prinsip-Prinsip SKPDB, Proses Aktivasinya,
Perangkat, Struktur dan Bagan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi dari Pos Komando, Pos Lapangan, Pos
Pendukung dan Pos Pendamping, serta Pembentukan
Posko, Prasarana, Sarana, Pembiayaan dan Operasi
Harian.

D. Tujuan Pembelajaran
1) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu
memahami Sistem Komando Penanganan Darurat

Pusdiklat BNPB Page 8

Bencanadengan Indikator Hasil BelajarPeserta diharapkan
mampu menjelaskan:
a. Aktivasi SKPDB
b. Perangkat SKPDB
c. Struktur Organisasi
d. Bagan Organisasi
e. Tugas Pokok dan Fungsinya
f. Manajemen Posko

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1) Materi Pokok
a. Aktivasi SKPDB
b. Perangkat SKPDB
c. Struktur Organisasi
d. Bagan Organisasi
e. Tugas Pokok dan Fungsinya
f. Manajemen Posko

2) Sub Materi Pokok
a. Prinsip-Prinsip SKPDB
b. Proses Aktivasi
c. Pos Komando sebagai perangkat SKPDB
d. Pos Lapangan sebagai perangkat SKPDB
e. Pos Pendukung sebagai perangkat SKPDB
f. Pos Pendamping sebagai perangkat SKPDB
g. Pos Komando sebagai Struktur Organisasi SKPDB
h. Pos Lapangan sebagai Struktur Organisasi SKPDB
i. Pos Pendukung sebagai Struktur Organisasi SKPDB
j. Pos Pendamping sebagai Struktur Organisasi SKPDB
k. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Komando
l. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Lapangan

Pusdiklat BNPB Page 9

m. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Pendukung
n. Tugas Pokok dan Fungsi Pos Pendamping
o. Pembentukan Posko
p. Prasarana, Sarana, dan Pembiayaan
q. Operasi Harian

F. Petunjuk Belajar

1) Bagi Peserta Pelatihan
Agar peserta Pelatihan berhasil menguasai Modul ini

dengan baik, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:
a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan Modul ini,
sampai peserta Pelatihan memahami betul apa, untuk
apa, dan bagaimana mempelajari Modul ini dan
mengimplementasikannya.
b. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata –
kata kunci dan kata – kata yang peserta Pelatihan
anggap baru. Kemudian cari dan baca pengertian kata –
kata kunci dalam daftar kata – kata sulit Modul ini atau
dalam Kamus Bahasa Indonesia dan Manajemen.
c. Bila ada kesulitan, diskusikan dengan teman peserta
Pelatihan dan tanyakan kepada
Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator.

2) Bagi Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator
Modul ini dirancang untuk membantu peserta pelatihan

dalam proses belajar dari mulai merancang, menjelaskan,
mengorganisir, membimbing, mengerahkan, membantu,
sampai dengan mengevaluasi hasil belajar peserta Pelatihan.
Oleh sebab itu, peran sebagai Widyaiswara adalah:

Pusdiklat BNPB Page 10

a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan Modul ini,

sampai Widyaiswara memahami betul apa, untuk apa,

dan bagaimana mempelajari Modul ini.

b. Membantu peserta Pelatihan dalam proses belajar
c. Membimbing peserta Pelatihan melalui tugas – tugas

pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar

d. Membantu peserta pelatihan dalam menentukan dan

mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk

belajar

e. Mengorganisasikan kegiatan kelompok

f. Merancang pendampingan

Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator atau Praktisi lain jika

diperlukan

g. Mencatat kemajuan belajar peserta Pelatihan

h. Melaksanakan penilaian kepada peserta Pelatihan

Pusdiklat BNPB Page 11

AKTIVASI SKPDB

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Prinsip-Prinsip SKPDB
dan Proses Aktivasinya

A. Prinsip-Prinsip SKPDB
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah

satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang
digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat
secara efektif dan efisien dalam mengendalikan
ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada
saat keadaan darurat bencana.

Penyelenggaraan penanganan darurat bencana
dilaksanakan berdasarkan prinsip:
“pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota;
dan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung
jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah
kabupaten/kota.”

B. Proses Aktivasi
Sistem komando penanganan darurat untuk bencana alam

diaktivasi sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang
ditetapkan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat,
dan status transisi darurat ke pemulihan. Dalam setiap
kejadian/peristiwa yang ditetapkan status keadaan darurat
bencananya maka hanya ada satu sistem komando penanganan
darurat bencana yang diaktivasi

a) Kondisi Dan Tantangan Saat Siaga Darurat Bencana

Pusdiklat BNPB Page 12

b) Kondisi, Tantangan dan peluang Saat Tanggap Darurat
Bencana.
Pada saat tanggap darurat banyak korban berjatuhan
yang membutuhkan bantuan segera, antara lain
evakuasi dan transportasi para pengungsi, hunian
darurat, makanan, dan perbaikan awal terhadap
infrastruktur yang rusak. Fokus tanggap darurat adalah
menangani dampak negatif dari kejadian bencana
khususnya memenuhi kebutuhan dasar orang-orang
yang menjadi korban.
Keragaman koban dalam tanggap darurat biasanya
belum terlalu diperhatikan dan asumsi kebutuhannya
dianggap seragam, seperti kebutuhan makanan, obat,
air dan pengungsian). Namun dengan menggunakan
perspektif gender sejak awal, kebutuhan anak dan
kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus dapat lebih
diperhatikan dalam tanggap darurat bencana.

c) Kondisi Dan Tantangan Saat Transisi Darurat Bencana
d) Prinsip koordinasi, potensi hambatan dalam koordinasi

bencana
Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana
merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai
dan garis komando serta tanggung jawab yang
jelas.Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu
organisasi berdasarkan satu kesatuan komando.Organisasi
ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik
di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.
Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas
Komandan yang dibantu oleh wakil komandan, staf komando
dan staf umum.Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan
kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam

Pusdiklat BNPB Page 13

bentuk seksi-seksi yang berada di bawah bidang dan

dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang.

Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah

mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan

mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi

komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta

pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat

kejadian bencana.

Pelaksanaan operasi tanggap darurat seringkali

mengalami hambatan, sehingga tanggap darurat tidak

berjalan lancar. Akibatnya bantuan mengalami penundaan

dan keterlambatan, pemberian bantuan tidak sesuai dengan

kebutuhan, atau pemberian bantuan tidak tepat sasaran,

yang mengakibatkan para korban mengalami peningkatan

kerentanan.

Hambatan yang mungkin muncul, antara lain:
1. Kekurangsiapan atau kegagapan dalam memberikan
bantuan.
2. Informasi tidak akurat atau tidak lengkap dan
cenderung membingungkan.
3. Terputusnya komunikasi dan transportasi sedangkan
pemulihan/fasilitasi komunikasi dan transportasi
darurat tidak bisa segera dilakukan.
4. Sasaran/target pemberian bantuan yang tidak jelas.
5. Ketidakamanan dan tidak adanya jaminan
perlindungan sedangkan fasilitas keamanan belum
bisa diciptakan secara cepat.

Pusdiklat BNPB Page 14

6. Hambatan politis dan administratif/birokrasi yang
lambat.

7. Tidak seimbangnya kebutuhan/permintaan dari
lapangan dan persediaan bantuan.

8. Cakupan wilayah terlalu luas dan sulit terjangkau
sehingga bantuan tidak memadai.

9. Petugas lapangan, relawan, mengalami kelelahan
akibat tugas/hal yang harus dikerjakan terlalu banyak
dan terus menerus sedangkan waktu sangat terbatas.

10. Ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena
bantuan terlambat datang.
Untuk mencapai koordinasi terbaik perlu

memperhatikan beberapa prinsip, antara lain:
1. Partispasif

Koordinasi terjadi melalui legitimasi yang didapatkan
dari keterlibatan. Tugas koordinasi muncul dalam
sebuah struktur dan proses yang disepakati dan
didukung oleh semua aktor yang terlibat dalam situasi
darurat.

2. Tidak memihak
Proses koordinasi tidak dapat dibuat untuk
menguntungkan satu organisasi di atas organisasi lain
melainkan mengidentifikasikan kompetensi yang
berbeda dari berbagai faktor. Pemberian bantuan
hanya berdasarkan kebutuhan tanpa memandang ras,
agama, afiliasi politik, gender atau usia.

3. Transparan
Koordinasi membutuhkan kepercayaan dan
kepercayaan membutuhkan transparansi, aliran
informasi yang lancar, pengambilan keputusan yang
terbuka dan dinyatakan secara publik, alasan atau

Pusdiklat BNPB Page 15

argumen yang jujur terhadap keputusan yang diambil
serta tanggung jawab atas setiap keputusan yang
telah diambil dan disepakati.

4. Berguna

Proses koordinasi harus menghasilkan produk,

proses, dan hasil yang berguna, meliputi sebuah

landasan bersama bagi pengambilan keputusan,

kesmpatan menggunakan sumber daya bersama,

sebuah tempat untuk pengakuan dan dukungan

pemberi dana, atau sebuah tempat yang nyaman

untuk berbagi rasa frustasi dan mencoba ide baru.

e) Pemetaan para pelaku/organisasi penanggulangan

bencana kedaruratan bencana dan peran tiap pelaku

1. Komandan Siaga Darurat Bencana

2. Komandan Tanggap Darurat Bencana

Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil

dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama

dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai

tingkat dan kewenangannya.Komandan Tanggap

Darurat Bencana bertanggung jawab langsung

kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota

sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

Tugasnya sebagai berikut:

a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat

Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos

Komando Tanggap Darurat BPBD

Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB, sesuai

dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.

Pusdiklat BNPB Page 16

b. Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap)
di lokasi bencana di bawah komando Pos
Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD
Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB.

c. Membuat rencana strategis dan taktis,

mengorganisasikan, melaksanakan dan

mengendalikan operasi tanggap darurat bencana

d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk
pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dan penyelamatan serta berwenang
memerintahkan para pejabat yang mewakili
instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam
memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap
darurat bencana.

3. Komandan Transisi Darurat Bencana
4. Wakil Komandan Siaga/Tanggap/Transisi Darurat

Bencana
Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah
personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat
kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana
sesuai tingkat dan kewenangannya.Wakil Komandan
Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab
terhadap Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Tugasnya sebagai berikut:
a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana

dalam merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan dan mengendalikan komando
tanggap darurat bencana.

Pusdiklat BNPB Page 17

b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat,

humas,keselamatan dan keamanan serta

perwakilan instansi/lembaga.

c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana,

apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana

berhalangan.

5. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan

bertanggung jawab terhadap Komandan Tanggap

Darurat Bencana.

Tugasnya:
a. Menyelenggarakan administrasi umum dan

pelaporan
b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil

Komando Tanggap Darurat Bencana.
6. Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Humas
dan bertanggung jawab terhadap Komandan Tanggap
Darurat Bencana.
Tugasnya adalah:
a. Menghimpun data dan informasi penanganan

bencana yang terjadi.
b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi

serta menyebarkan informasi tentang bencana
tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
7. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh Kepala
Keselamatan dan Keamanan dan bertanggung jawab
terhadap Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Tugasnya adalah:

Pusdiklat BNPB Page 18

a. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh
personil Komando Tanggap Darurat Bencana
dalam menjalankan tugasnya

b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat
bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar
dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

8. Perwakilan Instansi/Lembaga

Perwakilan Instansi/Lembaga bertugas untuk
membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana
berkaitan dengan permintaan dan pengerahan
sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.

Perwakilan instansi/lembaga secara operasional
bertanggung jawab langsung kepada Komandan
Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan
tugasnya dansecara administratif bertanggung jawab
kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
9. Bidang Operasi
Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi
dan bertanggung jawabterhadap Komandan Tanggap
Darurat Bencana.
Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas
semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan
satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap
darurat bencana.
10. Bidang Perencanaan

Pusdiklat BNPB Page 19

Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang
Perencanaan dan bertanggung jawabterhadap
Komandan Tanggap Darurat Bencana.

Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung
jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan
informasi yang berhubungan dengan penanganan
tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen
rencana tindakan operasi tanggap darurat.
11. Bidang Logistik dan Peralatan

Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh
KepalaBidang Logistik dan bertanggung
jawabterhadap Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Tugasnya adalah:
a. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta

perlengkapan tanggap darurat
b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan,

pendistribusian dan transportasi bantuan logistik
dan peralatan
c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur
umum, air bersih dan sanitasi umum.
d. Mengkoordinasikan semua bantuan sumber daya
logistik dari instansi/lembaga/organisasi yang
terkait.
12. Bidang Administrasi Keuangan
Bidang Administrasi Keuangan dipimpin oleh
KepalaAdministrasi Keuangan dan bertanggung
jawabterhadap Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Tugasnya adalah:
a. Melaksanakan semua administrasi keuangan.

Pusdiklat BNPB Page 20

b. Menganilisa kebutuhan dana dalam rangka
penanganan tanggap darurat bencana yang
terjadi.

c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam
rangka komando tanggap darurat bencana yang
terjadi.

Pusdiklat BNPB Page 21

PERANGKAT SKPDB

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Perangkat
SKPDB yang terdiri dari Pos Komando, Pos Lapangan, Pos
Pendukung dan Pos Pendamping

A. Pos Komando
Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang
selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang
berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan
darurat bencana yang merupakan posko utama di
dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana,
untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat
bencana.

B. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang
selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi
yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana
operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi
bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi
pengungsian.

C. Pos Pendukung
Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang
selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah
institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses
masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan
penanganan darurat bencana dari luar wilayah
terdampak.

Pusdiklat BNPB Page 22

D. Pos Pendamping
Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah
institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi
bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos
pendamping nasional penanganan darurat bencana,
pos pendamping penanganan darurat bencana
provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat
bencana wilayah.

Pusdiklat BNPB Page 23

BAGAN ORGANISASI

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Struktur
Organisasi SKPDB yang terdiri dari Pos Komando, Pos
Lapangan, Pos Pendukung dan Pos Pendamping.

A. Pos Komando

KOMANDAN

WAKIL KOMANDAN

SEKRETARIAT BAGIAN BAGIAN PERWAKILAN
PERENCANAAN DATA, INFORMASI & INSTANSI/LEMBAGA
BIDANG
OPERASI HUMAS

BIDANG BIDANG OPERASI BIDANG
OPERASI OPERASI

Pusdiklat BNPB Page 24

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Tugas
Pokok dan Fungsi Pos Komando, Pos Lapangan, Pos Pendukung
dan Pos Pendamping.

A. Pos Komando

Pos komando mempunyai tugas:

 melakukan kajian pemenuhan kebutuhan

penanganan darurat bencana berdasarkan

hasil kaji cepat dan rencanakontinjensi;

 melakukan kajian awal upaya/rencana

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

 menyusun rencana kegiatan operasi

penanganan darurat bencana;

 mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;

 mengendalikan pelaksanaan penanganan

darurat bencana;

 memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

penanganan darurat bencana;

 melaksanakan manajemen informasi

pelaksanaan penanganan darurat bencana;

Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi

melaporkan pelaksanaan operasi penanganan

darurat bencana kepada kepala BPBD

kabupaten/kota atau provinsi tembusan

instansi/lembaga terkait;dan

Posko Nasional PDB melaporkan pelaksanaan

operasi penanganan darurat bencana kepada

Kepala BNPB tembusan kementerian/lembaga

terkait.

Pusdiklat BNPB Page 25

Pos komando mempunyai fungsi:

a. pengkajian pemenuhan kebutuhan

penanganan darurat bencana dan

perencanaan kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi;

b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian

kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan penanganan darurat bencana; dan

c. pengelolaan data dan informasi penanganan

darurat bencana.

Pusdiklat BNPB Page 26

PENUTUP

Proses belajar yang efektif adalah proses
pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang
telah direncanakan dalam pembelajaran. Proses tersebut
adalah menjalankan serangkaian komponen–komponen
pembelajaran dari mulai tujuan, materi, dan evaluasi. Proses
pembelajaran Mata Pelatihan Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana adalah pengantar materi sebagai
pengetahuan dasar sebelum peserta Pelatihan Koordinasi
dan Kaji Cepat Bencana memperoleh sejumlah pengalaman
lebih jauh tentang koordinasi dan kaji cepat dan menjadi
bagian dari proses pembelajaran sebuah mata Pelatihan.

Modul Mata Pelatihan Sistem Komando Penanganan
Darurat Bencana berisi materi: 1) Aktivasi SKPDB 2)
Perangkat SKPDB 3) Struktur Organisasi 4) Tugas Pokok dan
Fungsi dan 5) Manajemen Posko. Masing – masing telah
diuraikan dalam setiap BAB – nya. Kehadiran Modul ini
diharapkan dapat dijadikan acuan pengajaran bagi fasilitator
dan praktisi penanggulangan bencana dan agar setiap
peserta Pelatihan mampu memahami tujuan pembelajaran
dan memenuhi indikator keberhasilan yang semestinya
dicapai. Sudah seharusnya interaksi dalam kegiatan belajar
mengajar dapat menghasilkan masukan – masukan untuk
kesempurnaan Modul kemudian hari sehingga kompetensi
yang dihasilkan dalam mata Pelatihan ini peserta diharapkan
kompeten dalam memahami meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan peserta.

Pusdiklat BNPB Page 27

MODUL 2
KOORDINASI MULTIPIHAK DAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di

dunia yang berada tepat pada pertemuan tiga lempeng utama
dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik,
sehingga merupakan wilayah rawan bencana dan sewaktu-
waktu berpotensi terjadi bencana alam seperti gempa bumi,
tsunami dan letusan gunung berapi. Indonesia adalah juga
negara dengan karakteristik bencana yang unik, dengan
memperhatikan lokasi geografis, kondisi geologis, perbedaan
kepadatan penduduk yang besar diantara bagian-bagian
daerahnya dan perbedaan kapasitas diantara kelompok-
kelompok masyarakatnya dalam menanggapi ancaman-
ancaman bencana.

Segera setelah bencana terjadi, perespon bencana
termasuk dari pemerintahan, Palang Merah, organisasi non-
pemerintah lokal, nasional dan internasional, universitas,
kelompok-kelompok keagamaan, partai-partai politik, badan
PBB, organisasi swasta dan organisasi sukarela lainnya akan
merespon dan memberikan bantuan. Situasi chaos seringkali
terlihat seolah-olah tidak ada organisasi yang bertanggung
jawab dan mengatur keseluruhan respon yang ada. Situasi
seperti ini telah lama disadari oleh Pemerintah Indonesia, dan
telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi
situasi ketidakteraturan yang kerap terjadi terutama disaat
awal kejadian bencana.

Pusdiklat BNPB Page 28

Sejak tahun 2008, pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat
Bencana diadakan oleh Badan Koordinasi Nasional
Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan kemudian
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan
dukungan dari UN OCHA. Pelatihan tersebut dilaksanakan
dengan mengadaptasi metodologi dan konsep UNDAC (The
United Nations Disaster Assessment and Coordination). Tim
UNDAC merupakan tim yang stand-by dan terdiri dari para
profesional di bidang kedaruratan bencana yang dipilih dan
didanai oleh negara anggota, badan PBB dan IFRC. Ketika
ada permintaan dari negara yang terkena bencana, tim
UNDAC dimobilisasi dalam hitungan jam untuk membantu
negara yang terkena bencana di bidang koordinasi di wilayah
bencana dan termasuk melakukan kajian cepat untuk
menentukan prioritas-prioritas kebutuhan. Tim UNDAC
bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi situasi
bencana dan kebutuhan-kebutuhan prioritas kepada
komunitas internasional.

Pelatihan K2B telah menjadi salah satu kegiatan rutin
Pusat Pendidikan dan Latihan BNPB sebagai sarana untuk
pengembangan diri bagi personil penanggulangan bencana,
yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan,
keterampilan, penambahan wawasan, serta mempertajam
kesiapsiagaan untuk menanggulangi bencana bila terjadi
sewaktu-waktu.

Pelatihan tersebut adalah sebagai upaya nyata
pemerintah di dalam meningkatkan kemampuan secara
nasional di bidang penanggulangan bencana, khususnya
terhadap pengembangan sumber daya manusia. Sebagai
sarana pendukung pelatihan, diperlukan modul pelatihan
sebagai acuan pelatih/fasilitator agar pelatihan berlangsung
secara efektif. Melalui modul diharapkan dapat memberikan

Pusdiklat BNPB Page 29

pemahaman yang lebih baik kepada peserta, karena modul
dikembangkan dengan menekankan pada pembelajaran orang
dewasa dan keterlibatan peserta secara aktif.

Modul ini merupakan bahan program Pelatihan Teknis
Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana yang dapat dipelajari dan
diajarkan kepada Aparatur/Peserta Pelatihan, selain itu modul
ini dapat dikembangkan serta mengikuti kaidah-kaidah
penulisan modul yang berlaku seperti uraian, latihan dan
penugasan. Mata Pelatihan Koordinasi Multi Pihak pada
Penanganan Darurat Bencana ini akan memberikan pedoman
dan wawasan bagi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
Modul ini diharapkan dapat memberikan masukan baik secara
teoritis maupun praktis.

B. Deskripsi Singkat
Modul ini berjudul Koordinasi Multi Pihak pada

Penanganan Darurat Bencana yang isinya membahas
Konsep Koordinasi, Koordinasi Multi Pihak serta
Pendampingan terhadap Pihak Daerah.

C. Manfaat Modul Bagi Peserta
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2007, salah satu tugas utama BNPB dan BPBD adalah
melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan
terkait. Dengan kondisi geografis Indonesia dan jumlah
organisasi yang memberikan bantuan saat terjadi bencana,
maka modul ini sangat penting untuk peserta Pelatihan
Teknis Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana, untuk
memahami Koordinasi Multi Pihak pada Penanganan
Darurat Bencana dengan benar.

Secara lebih rinci peserta pelatihan akan dapat
menjelaskan Prinsip Koordinasi dan Kompetensi

Pusdiklat BNPB Page 30

Koordinator, Tantangan Koordinasi, Koordinasi Nasional
(Pusat dan Daerah) dan Internasional, Koordinasi Antar
Lembaga, Inventarisasi Sumber Daya dan Pengerahan,
Pendampingan terhadap Pihak Daerah, serta Kemudahan
Akses.

D. Tujuan Pembelajaran
1. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu
memahami Koordinasi Multi Pihak pada Penanganan Darurat
Bencana
2. Indikator Hasil Belajar
Peserta diharapkan mampu menjelaskan:
a. Konsep Koordinasi
b. Koordinasi Multi Pihak
c. Pendampingan terhadap pihak daearah

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
1. Materi Pokok
a) Konsep Koordinasi
b) Koordinasi Multi Pihak
c) Pendampingan Terhadap Pihak Daerah
2. Sub Materi Pokok
a) Prinsip Koordinasi dan Kompetensi Koordinator
b) Tantangan Koordinasi
c) Koordinasi Nasional (pusat dan daerah)
d) Koordinasi antar lembaga
e) Inventarisasi sumber daya dan pengerahan
f) Pengertian pendampingan
g) Kemudahan akses

Pusdiklat BNPB Page 31

F. Petunjuk Belajar
1. Bagi Peserta Pelatihan
Agar peserta Pelatihan berhasil menguasai Modul ini dengan
baik, ikutilah petunjuk belajar sebagai berikut:
a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan Modul ini,
sampai peserta Pelatihan memahami betul apa, untuk
apa, dan bagaimana mempelajari Modul ini dan
mengimplementasikannya.
b. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata –
kata kunci dan kata – kata yang peserta Pelatihan
anggap baru. Kemudian cari dan baca pengertian kata
– kata kunci dalam daftar kata – kata sulit Modul ini
atau dalam Kamus Bahasa Indonesia dan Manajemen.
c. Bila ada kesulitan, diskusikan dengan teman peserta
Pelatihan dan tanyakan kepada
Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator.

2. Bagi Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator
Modul ini dirancang untuk membantu peserta pelatihan

dalam proses belajar dari mulai merancang, menjelaskan,
mengorganisir, membimbing, mengerahkan, membantu,
sampai dengan mengevaluasi hasil belajar peserta
Pelatihan. Oleh sebab itu, peran sebagai Widyaiswara
adalah:

a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan Modul ini,
sampai Widyaiswara memahami betul apa, untuk apa,
dan bagaimana mempelajari Modul ini.

b. Membantu peserta Pelatihan dalam proses belajar.
c. Membimbing peserta Pelatihan melalui tugas – tugas

pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.

Pusdiklat BNPB Page 32

d. Membantu peserta pelatihan dalam menentukan dan
mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan
untuk belajar.

e. Mengorganisasikan kegiatan kelompok
f. Merancang pendampingan Widyaiswara/Pengajar/

Fasilitator atau Praktisi lain jika diperlukan.
g. Mencatat kemajuan belajar peserta Pelatihan.
h. Melaksanakan penilaian kepada peserta Pelatihan.

Pusdiklat BNPB Page 33

KONSEP KOORDINASI

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan Prinsip dan Tantangan
Koordinasi

A. Konsep Koordinasi
Secara umum koordinasi diartikan sebagai sinkronisasi dan

integrasi kegiatan, tanggung jawab, dan struktur komando dan
kontrol untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi
digunakan secara efisien dalam mengejar tujuan yang
ditentukan. Seiring dengan pengorganisasian, pemantauan, dan
pengendalian, koordinasi adalah salah satu fungsi utama
manajemen (1).

Dalam penanganan darurat bencana, maka koordinasi
akan berkaitan dengan kenyataan adanya berbagai organisasi
dan lembaga yang terlibat yang mendorong diperlukannya
pengaturan kerja bersama. Pengaturan kerja bersama melalui
koordinasi dilakukan agar tercipta efisiensi ekonomi, kualitas
layanan, pembelajaran organisasi, akses ke keterampilan baru,
difusi risiko, meningkatkan akuntabilitas publik, mengurangi
ketidakpastian dan menghindari konflik (2) dalam pemberian
bantuan penanganan bencana.

Dengan adanya berbagai lembaga dan organisasi yang
bekerja dalam penanganan darurat bencana, maka koordinasi
dapat dilihat pada tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat strategis: Membahas prioritas penanganan
dengan sumber daya yang ada / tambahan, menetapkan
prinsip-prinsip penanganan, dll

Pusdiklat BNPB Page 34

- Tingkat taktis: untuk memaksimalkan penggunaan
sumber daya yang ada, untuk menyepakati standar
teknis yang ada, dll

- Tingkat operasional: berbagi sumber-daya,
kesepakatan jam mulai/akhir penanganan darurat di hari
tersebut, bagaimana informasi dibagikan, dll.

Koordinasi juga dapat dipahami sebagai dalam kontek:
- Pengambilan keputusan (komando dan kendali atau

konsensus)
- Proses pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan sampai

dengan evaluasi dan pembelajaran penanganan darurat).
- Struktur organisasi : sebagai pihak di luar struktur

(bagaimana berinteraksi dengan struktur tersebut) dan
sebagai orang yang terlibat dalam struktur (bagaimana
hubungan di antara pejabat dalam struktur tersebut).

B. Prinsip Koordinasi dan Kompetensi Koordinator
Untuk mencapai koordinasi terbaik perlu memperhatikan

prinsip utama (3), antara lain:
1. Koordinasi harus mulai dari tahap yang permulaan
sekali. Jika dua unit atau lebih mulai sendiri-sendiri
dengan pengaturan-pengaturan beberapa kegiatan, atau
dengan perencanaan pekerjaan baru, pandangan-
pandangan mereka akan mengkristal dan kemudian
mereka akan tidak bersedia mengubah rencana rencana
mereka, disebabkan karena jumlah pekerjaan yang akan
tersangkut atau karena alasan prestise. Koordinasi di
antara dua unit atau lebih menjadi lebih sukar dicapai
daripada jika mereka telah mengkoordinir rencana
rencana mereka sejak permulaan.
2. Koordinasi adalah proses yang kontinyu. Kebutuhan
akan koordinasi biasanya nampak jelas selama tahap-

Pusdiklat BNPB Page 35

tahap perencanaan tetapi dapat diabaikan kemudian.
Sarana untuk menjamin koordinasi yang kontinyu harus
diputuskan atas dasar hal-hal khusus, dan kemudian
keefektifan sarana-sarana tersebut harus terus menerus
dibahas.
3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan
pertemuan-pertemuan bersama-sama. Selama diskusi
bersama-sama mereka yang hadir menjadi sadar akan
kebutuhan-kebutuhan semuanya, perbedaan-perbedaan
sudut pandang dan berbagai macam prioritas. Terdapat
lebih banyak kesempatan untuk mencegah salah
pengertian dan menemukan tindakan logis didalam
diskusi itu daripada jika transaksi-transaksi dilaksanakan
secara tertulis sama sekali.
4. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus
dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam
hubungan dengan situasi seluruhnya. kemudian suatu
pengaturan tetap agaknya dapat diketemukan jika orang-
orang yang bersangkutan mengadakan suatu analisa
yang mendalam mengenai sifat masalah, memperjelas
fakta-fakta dan menyelidiki lagi persyaratan-persyaratan
dasar guna menemukan pemecahan yang tersimpul
dalam situasi itu sendiri.
Sedangkan Etika dalam berkoordinasi harus
memperhatikan beberapa hal seperti:
1. Partisipasif

Koordinasi terjadi melalui legitimasi yang didapatkan
dari keterlibatan. Tugas koordinasi muncul dalam
sebuah struktur dan proses yang disepakati dan
didukung oleh semua aktor yang terlibat dalam situasi
darurat.

Pusdiklat BNPB Page 36

2. Tidak memihak
Proses koordinasi tidak dapat dibuat untuk
menguntungkan satu organisasi di atas organisasi lain
melainkan mengidentifikasikan kompetensi yang
berbeda dari berbagai faktor. Pemberian bantuan
hanya berdasarkan kebutuhan tanpa memandang ras,
agama, afiliasi politik, gender atau usia.

3. Transparan
Koordinasi membutuhkan kepercayaan dan
kepercayaan membutuhkan transparansi, aliran
informasi yang lancar, pengambilan keputusan yang
terbuka dan dinyatakan secara publik, alasan atau
argumen yang jujur terhadap keputusan yang diambil
serta tanggung jawab atas setiap keputusan yang
telah diambil dan disepakati.

4. Berguna
Proses koordinasi harus menghasilkan produk,
proses, dan hasil yang berguna, meliputi sebuah
landasan bersama bagi pengambilan keputusan,
kesempatan menggunakan sumber daya bersama,
sebuah tempat untuk pengakuan dan dukungan
pemberi dana, atau sebuah tempat yang nyaman
untuk berbagi rasa frustasi dan mencoba ide baru.

5. Resiprokal (timbal balik).
6. Saling menghormati.

Koordinasi dapat dijalankan dengan baik dengan
adanya:
- Tujuan: Dibutuhkan pemahaman bersama tentang tujuan

berkoordinasi, termasuk tentang apa yang dapat
dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Didalam suatu
organisasi, biasanya dilakukan secara top-down. Namun
akan membutuhkan lebih banyak proses partisipatif dalam

Pusdiklat BNPB Page 37

lingkungan respons multi-organisasi untuk menentukan
tujuan bersama.
- Struktur: Sedapat mungkin menggunakan mekanisme
atau struktur yang ada, namun dalam penanganan darurat
bencana berskala besar dengan partisipasi multi-
organisasi, mungkin diperlukan struktur tambahan yang
tidak menggantikan struktur yang ada.
- Kegesitan: Mekanisme koordinasi yang disiapkan harus
mampu mengantisipasi situasi darurat yang berubah
dengan cepat, di mana struktur yang ada mungkin terlalu
kaku untuk mengatasinya.
- Jejaring: Hubungan-hubungan yang muncul berdasarkan
pengalaman sebelumnya, mis., disaat pelatihan dan
kegiatan pra-bencana, yang menciptakan hubungan
„senyawa‟ dalam keadaan darurat
- Rasa percaya: Sulit untuk menumbuhkan rasa saling
percaya diantara pribadi dan organisasi yang mempunyai
prioritas yang berbeda ketika situasi darurat. Akan sangat
membantu jika para pihak sudah saling mengerti dan
memiliki kepentingan bersama, misalnya kepentingan
operasional sectoral.
- Lingkungan yang mendukung: Ciptakan lingkungan di
mana para peserta koordinasi mengambil inisiatif sendiri
untuk terlibat, mengambil tanggung jawab, dan beralih
dari reaktif ke proaktif.
- Fasilitasi: Koordinasi bukanlah tujuan, namun merupakan
fasilitas, dengan proses yang dikelola dengan baik.
Jadilah seperti mercusuar yang memfasilitasi arah.
- Inklusivitas: Berusaha untuk melibatkan dan
mengintegrasikan mitra dan pemangku kepentingan lain
ke dalam mekanisme koordinasi, untuk mendapatkan

Pusdiklat BNPB Page 38

hasil yang lebih besar dari upaya bersama, dibanding

penjumlahan hasil dari upaya masing-masing.
- Penyediaan layanan: Identifikasi dan coba penuhi

kebutuhan peserta koordinasi. Dalam hal ini, produk

manajemen informasi dapat sangat membantu.
- Menuliskan: Kesimpulan dan kesepakatan secara tertulis

memudahkan tindak lanjut dan meningkatkan

akuntabilitas

Ketrampilan yang diperlukan seorang koordinator adalah:

- Ketrampilan untuk membangun hubungan:
Aktif mendukung lingkungan yang kondusif untuk

kerja coordinator:
 Mengatur scene dan mengatur nada

● Menyalurkan energi, antusiasme, dan

kehangatan pribadi
● Tampak santai, waspada, dan pasti
● Memanfaatkan lingkungan fisik dan sumber

daya dengan baik
● Memotivasi anggota kelompok
 Membangun kepercayaan:
● Menunjukkan integritasnya
● Berkomunikasi secara meyakinkan, terbuka,

secara verbal dan non-verbal
● Menggunakan bahasa yang tidak

menghakimi
● Mengakui isu-isu diskriminasi, kesetaraan

dan keragaman dan ketidakseimbangan

masalah yang dirasakan
● Meredakan ketegangan yang tidak

membantu dan memanfaatkan ketegangan

konstruktif

Pusdiklat BNPB Page 39

● Peka terhadap dinamika tim dan mengelola
hubungan intra-tim

● Beradaptasi dengan budaya individu yang
berbeda

Mengembangkan komunikasi dan interaksi dalam

anggota
 Membangun hubungan dengan cepat
dengan anggota
 Mendorong anggota untuk berbicara dan

mengungkapkan apa yang penting bagi
mereka dengan menggunakan pertanyaan
terbuka dan keterampilan komunikasi
lainnya
 Memungkinkan perwakilan dari organisasi

yang berbeda untuk mengekspresikan
emosi untuk memungkinkan kemajuan
 Mengenali, menghormati, dan merespons
ekspresi emosi
 Berkomunikasi secara efektif untuk
memahami motivasi, kompetensi, dan
agenda anggota
 Menciptakan ruang untuk anggota yang
tenang
 Menggunakan sentuhan humor secara
efektif
- Ketrampilan dalam proses koordinasi
Membangun dan menjaga struktur kerja yang
aman dan efektif:
 Membangun rasa arah/visi dengan tim
 Menunjukkan pemahaman akan prosedur,
struktur, aturan dasar dan tanggung jawab

yang terkait dengan proses kerja

Pusdiklat BNPB Page 40

 Menghormati dan menjaga kerahasiaan
Mengelola proses kerja dengan percaya
diri

 Menangani tantangan untuk proses kerja
Waspada terhadap dilema etika dan

menanganinya dengan aman
 Mengembangkan dan menyesuaikan

struktur koordinasi untuk memastikan
kesesuaian dengan realitas operasional.

Mengelola proses kerja
 Mengadopsi langkah yang responsif
terhadap kebutuhan anggota
 Mencari umpan balik tentang proses
 Memfasilitasi proses pengambilan

keputusan tentang urutan kejadian yang

konsisten dengan kemajuan
 Mendorong percakapan produktif dalam

rapat Terus memberi tahu para pemangku

kepentingan tentang kemajuan pekerjaan,
dan mengantisipasi serta menandai
kemungkinan perubahan proses
 Membantu anggota menggunakan waktu
secara produktif
 Mengelola waktu dengan baik
 Mengelola kecepatan, tingkat energi, dan
emosi sendiri; luangkan waktu untuk
refleksi.

- Ketrampilan dalam menjalankan tugas
Bekerja secara berkualitas:
 Berpartisipasi aktif untuk menentukan hasil
 Memberikan opsi terbuka untuk

menemukan solusi yang lebih baik

Pusdiklat BNPB Page 41

 Menemukan cara praktis untuk saling

terkait tujuan anggota
 Tetap waspada dan mengambil area untuk

perhatian lebih lanjut - termasuk data,

aspek organisasi dan pribadi
 Menunjukkan memiliki perhatian pada

detail dan kesadaran atas gambatan yang

lebih besar
 Mematuhi standar, dan waspada terhadap

praktik yang baik
 Menggunakan strategi untuk mengatasi

kebuntuan dalam kemajuan pekerjaan

Memungkinkan momentum dan kemajuan melalui

keterlibatan aktif dengan anggota dalam tugas
 Identifikasi dan selidiki isu-isu problematic
 Menciptakan peluang untuk dialog dan

aliran informasi antara anggota tim
 Membantu anggota tim untuk menilai

kembali Risiko

C. Tantangan Koordinasi
Dalam penanganan darurat bencana Organisasi Komando

Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab untuk memastikan
koordinasi berjalan. Organisasi Komando Tanggap Darurat
merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan
garis komando serta tanggung jawab yang jelas.
Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi
berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat
dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik di tingkat
kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.

Struktur organisasi komando tanggap darurat terdiri atas
Komandan yang dibantu oleh wakil komandan, staf komando dan

Pusdiklat BNPB Page 42

staf umum. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas
bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi
yang berada di bawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah
mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan
seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi,
penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan
segera pada saat kejadian bencana.

Pelaksanaan operasi tanggap darurat seringkali mengalami
hambatan, sehingga tanggap darurat tidak berjalan lancar.
Akibatnya bantuan mengalami penundaan dan keterlambatan,
pemberian bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan, atau
pemberian bantuan tidak tepat sasaran, yang mengakibatkan
para korban mengalami peningkatan kerentanan.

Hambatan yang mungkin muncul, antara lain:
1. Kondisi sosial: ada sekat-sekat sosial dalam

berkoordinasi, yang menghambat partisipasi yang
inklusif dari semua pihak.
2. Penganggaran: Setidaknya ada dua tantangan terkait
penganggaran. Yang pertama adalah koordinasi yang
tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak adanya
anggaran (misalnya untuk ruang pertemuan, biaya
transportasi, dan biaya camilan/makan). Yang kedua
adalah pengertian koordinasi itu sendiri yang direduksi
sehingga tujuan koordinasi adalah untuk mendapatkan
anggaran atau sumber daya. Hal ini sedikit melenceng
dari tujuan utama koordinasi yaitu untuk
mengharmoniskan sumber-daya yang dimiliki masing-

Pusdiklat BNPB Page 43

masing organisasi/orang dalam menangani darurat
bencana.
3. Teknologi: Koordinasi efektif sulit dilakukan tanpa
dukungan teknologi informasi (misalnya jaringan
internet, atau fasilitas untuk paparan (proyektor), atau
bahkan tanpa fasilitas listrik.
4. Hambatan politik di daerah dan administratif/birokrasi
yang lambat.
5. Kekurangsiapan atau kegagapan dalam memberikan
bantuan.
6. Informasi tidak akurat atau tidak lengkap dan
cenderung membingungkan.
7. Terputusnya komunikasi dan transportasi sedangkan
pemulihan/fasilitasi komunikasi dan transportasi
darurat tidak bisa segera dilakukan.
8. Sasaran/target pemberian bantuan yang tidak jelas.
9. Ketidakamanan dan tidak adanya jaminan
perlindungan sedangkan fasilitas keamanan belum
bisa diciptakan secara cepat.
10. Tidak seimbangnya kebutuhan/permintaan dari
lapangan dan persediaan bantuan.
11. Cakupan wilayah terlalu luas dan sulit terjangkau
sehingga bantuan tidak memadai.
12. Petugas lapangan, relawan, mengalami kelelahan
akibat tugas/hal yang harus dikerjakan terlalu banyak
dan terus menerus sedangkan waktu sangat terbatas.
13. Ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena
bantuan terlambat datang.

Pusdiklat BNPB Page 44

KOORDINASI MULTI PIHAK

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikan
koordinasi pusat dan daerah, koordinasi antar lembaga serta
inventarisasi sumber daya dan pendampingan.

A. Koordinasi Pusat Dan Daerah

Indonesia menerapkan sistem penanganan darurat

bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun

2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Memahami bahwa koordinasi tidak hanya dilakukan pada saat

terjadi bencana untuk penanganan darurat bencana, BNPB

bersama dengan

Kementerian/lembaga membentuk klaster nasional pada

tahun 2014 yang terdiri dari:

No Klaster Koordinator Wakil Koordinator

1 Kesehatan Pusat Penanggulangan Krisis Pusdokkes POLRI

Kesehatan (PPKK), Kementerian

Kesehatan

2 Pencarian dan BASARNAS TNI
Penyelamatan Kementerian Sosial
POLRI
3 Logistik Deputi Bidang Logistik dan
Peralatan, BNPB Kementerian
Agama
4 Pengungsian Kementerian Sosial
dan
Perlindungan

5 Pendidikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Pusdiklat BNPB Page 45

6 Sarana dan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Prasarana Perumahan Rakyat

7 Ekonomi Kementerian Pertanian Kementerian
Koperasi dan UKM

8 Pemulihan Kementerian Dalam Negeri
Dini

Sistem manajemen kedaruratan yang dibangun di
Indonesia yang menunjukkan koordinasi antara pusat dan daerah
dapat dilihat pada skema sebagai berikut:

Di tingkat pusat terdapat Pusat Koordinasi Nasional
(Puskoornas) Penanganan Darurat Bencana yang berkoordinasi
dengan Pusat Koordinasi Multi Pihak di tingkat provinsi. Pusat
Koordinasi Multi Pihak berkoordinasi dengan Komando
Penanganan Darurat di provinsi yang mengkoordinasi Komando
Penanganan Darurat di tingkat kabupaten/kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, (1)
Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan Kepala

Pusdiklat BNPB Page 46

BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia,

peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat

untuk melakukan tanggap darurat.

Personel dalam Komando Penanganan Darurat Bencana

serta perannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana

Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil

dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam

Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan

kewenangannya. Komandan Tanggap Darurat Bencana

bertanggung jawab langsung kepada Kepala

BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan

tingkat dan kewenangannya.

Tugasnya sebagai berikut:

a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat

Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos

Komando Tanggap Darurat BPBD

Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB, sesuai

dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.

b. Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap)

di lokasi bencana di bawah komando Pos

Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD

Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB.

c. Membuat rencana strategis dan taktis,

mengorganisasikan, melaksanakan dan

mengendalikan operasi tanggap darurat bencana

d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk

pengerahan sumber daya manusia, peralatan,

logistik dan penyelamatan serta berwenang

memerintahkan para pejabat yang mewakili

instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam

Pusdiklat BNPB Page 47