Modul Kaji Cepat Bencana

memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap

darurat bencana.

2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana

Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah

personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat

kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana

sesuai tingkat dan kewenangannya.Wakil Komandan

Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab

terhadap Komandan Tanggap Darurat Bencana.

Tugasnya sebagai berikut:

a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana

dalam merencanakan, mengorganisasikan,

melaksanakan dan mengendalikan komando

tanggap darurat bencana.

b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat,

humas,keselamatan dan keamanan serta

perwakilan instansi/lembaga.

c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana,

apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana

berhalangan.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan

bertanggung jawab terhadap Komandan Tanggap

Darurat Bencana.

Tugasnya:

a. Menyelenggarakan administrasi umum dan

pelaporan

b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil

Komando Tanggap Darurat Bencana.

Pusdiklat BNPB Page 48

4. Hubungan Masyarakat
Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Humas
dan bertanggung jawabterhadap Komandan Tanggap
Darurat Bencana.
Tugasnya adalah:
a. Menghimpun data dan informasi penanganan
bencana yang terjadi.
b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi
serta menyebarkan informasi tentang bencana
tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

5. Keselamatan dan Keamanan
Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh Kepala
Keselamatan dan Keamanan dan bertanggung
jawabterhadap Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Tugasnya adalah:
a. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh
personil Komando Tanggap Darurat Bencana
dalam menjalankan tugasnya
b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat
bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar
dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.

6. Perwakilan Instansi/Lembaga
Perwakilan Instansi/Lembagabertugas untuk
membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana
berkaitan dengan permintaan dan pengerahan
sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
Perwakilan instansi/lembaga secara operasional
bertanggung jawab langsung kepada Komandan
Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan
tugasnya dansecara administratif bertanggung jawab
kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Pusdiklat BNPB Page 49

7. Bidang Operasi
Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi
dan bertanggung jawabterhadap Komandan Tanggap
Darurat Bencana.
Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas
semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan
satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap
darurat bencana.

8. Bidang Perencanaan
Bidang Perencanaan dipimpin oleh Kepala Bidang
Perencanaan dan bertanggung jawabterhadap
Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Bidang Perencanaan bertugas dan bertanggung
jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan
informasi yang berhubungan dengan penanganan
tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen
rencana tindakan operasi tanggap darurat.

9. Bidang Logistik dan Peralatan
Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh
KepalaBidang Logistik dan bertanggung
jawabterhadap Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Tugasnya adalah:
a. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta
perlengkapan tanggap darurat
b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan,
pendistribusian dan transportasi bantuan logistik
dan peralatan

Pusdiklat BNPB Page 50

c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur
umum, air bersih dan sanitasi umum.

d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan
peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang
terkait.

10. Bidang Administrasi Keuangan
Bidang Administrasi Keuangandipimpin oleh Kepala
Administrasi Keuangan dan bertanggung
jawabterhadap Komandan Tanggap Darurat Bencana.
Tugasnya adalah:
a. Melaksanakan semua administrasi keuangan.
b. Menganilisa kebutuhan dana dalam rangka
penanganan tanggap darurat bencana yang
terjadi.
c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam
rangka komando tanggap darurat bencana yang
terjadi.

B. Koordinasi antar Lembaga
Dalam penanganan darurat bencana, sekumpulan besar

pelaku baik pemerintah maupun non-pemerintah bekerja
bersama, termasuk dengan pihak militer. Untuk memastikan
koordinasi berjalan dengan baik, hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam koordinasi antar pelaku sipil (sipil-sipil) dan koordinasi sipil
dan militer adalah sebagai berikut:
 Koordinasi Sipil-Sipil

- Mengetahui sumber daya yg dikerahkan dan cadangan
- Mengetahui mitra dan jejaring
- Mengetahui detail operasional (durasi penugasan,

lokasi, dll)
- Protokol berbagi informasi

Pusdiklat BNPB Page 51

- Memecahkan isu sektoral dan/atau lintas sektor (berbagi
tugas)

- Melakukan perencanaan bersama
 Koordinasi Sipil-Militer

- Mengetahui sumber daya yg dikerahkan dan cadangan
- Mengetahui mitra dan jejaring
- Mengetahui detail operasional (durasi penugasan,

lokasi, dll.)
- Protokol berbagi informasi
- Memecahkan isu sektoral dan/atau lintas sektor (berbagi

tugas)
- Melakukan perencanaan bersama
- Mengerti cakupan kerja dalam penanganan darurat

bencana
- Mengerti cara pengambilan keputusan di lapangan

C. Inventarisasi Sumber Daya dan Pengerahan
Tujuan inventarisasi sumber daya yang dimiliki multi-pihak,

serta alokasi respons kebutuhan akibat dampak bencana adalah
untuk memastikan:

1. Terinventarisasinya sarana dan prasarana, jumlah
personel, peralatan dan logistik lainnya yang
digunakan untuk penanganan darurat bencana;

2. Terkoordinirnya kegiatan yang dilakukan oleh masing-
masing sektor.

3. Terkendalinya upaya-upaya penanggulangan bencana
yang dilakukan oleh pelaku penanganan darurat
bencana;
a. Teknik
Beberapa Teknik dan tips dalam koordinasi

- Pertahankan momentum: Momentum sangat penting
untuk mempertahankan minat dan komitmen peserta

Pusdiklat BNPB Page 52

koordinasi. Salah satu cara untuk melakukannya
adalah memastikan pelaporan cepat dari informasi
dan keputusan baru yang diambil, dan tindak
lanjutnya. Saluran informasi harus dibuka kepada
peserta koordinasi dan bahkan kepada publik.
- Manajemen waktu: Hormati waktu dan kesibukan
para peserta koordinasi. Pastikan bahwa pertemuan
perlu terjadi dan ada pekerjaan penting yang harus
dilakukan. Publikasikan agenda rapat dan patuhi
jadwal, serta praktikkan keterampilan fasilitasi rapat
koordinasi yang baik.
- Manfaatkan waktu informal: Berinteraksi dengan
peserta koordinasi dimasa senggang atau informal.
Jangan lewatkan kesempatan untuk membangun
hubungan yang efektif pada saat-saat ini.
- Kedekatan: Organisasi penyedia koordinasi
menyediakan layanannya dengan jaraknya yang
cukup dekat dengan peserta koordinasi.
- Selesaikan masalah sebelum membesar: Masalah
kecil dapat tumbuh dan menjadi penghalang
komunikasi/koordinasi yang jauh lebih besar.
Mengelola konflik dan masalah secara aktif serta
menjaga hubungan. Hal ini umumnya melalui proses
koordinasi informal.
- Jangan mengagetkan: Temui dan beri pengarahan
singkat kepada orang-orang di luar proses pertemuan
formal agar mereka selalu mendapat informasi terbaru
tentang peristiwa, keputusan penting, atau hal penting
lainnya.
- Berterimakasih: Membangun komitmen untuk
berkoordinasi dengan memberikan penghargaan atas
partisipasi peserta koordinasi. Ketika organisasi/orang

Pusdiklat BNPB Page 53

telah melakukan pekerjaan dengan baik, mereka perlu
diakui di depan umum.
- Berfokus pada kekuatan: minta orang/organisasi
untuk melakukan hal-hal yang dapat mereka capai
dengan mudah, terutama pada awalnya. Setelah
hubungan kuat, dimungkinkan untuk meminta mereka
terlibat dalam tugas yang lebih sulit.
- Serah terima: Cobalah cari cara untuk menarik diri
(sehingga mekanisme koordinasi dapat tetap berjalan
tanpa anda). Jika suatu pusat koordinasi perlu
berfungsi untuk jangka waktu yang lama, mungkin
perlu melibatkan lebih banyak Lembaga/staf lokal.
Jika orang lain bisa dan mau melakukan pekerjaan
koordinasi, beri mereka kesempatan.

Pusdiklat BNPB Page 54

PENDAMPINGAN TERHADAP PIHAK DAERAH

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta
Pelatihan diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikan
pengertian advokasi dan pendampingan, teknik advokasi serta
kemudahan akses.

A. Pendampingan terhadap Pihak Daerah
1. Pengertian Pendampingan

Pemimpin daerah dan/atau para kepala organisasi
perangkat daerah tentunya memiliki kapasitas kepemimpinan
yang berbeda-beda. Dalam keadaan darurat bencana seringkali
aparat pemerintah daerah menjadi bagian dari korban atau
mereka yang terdampak bencana. Keberadaan TRC untuk
menjadi pendamping sebagai unsur penggerak terbangunnya
koordinasi di tingkat daerah mempunyai posisi strategis dalam
upaya membangun kemampuan koordinasi di tingkat daerah.

Pendampingan yang dilakukan oleh TRC dapat dilakukan
dengan beberapa cara yaitu:

- Bekerja bersama pendamping setempat yaitu tokoh-tokoh
masyarakat(Muspida);

- Bekerja bersama dengan pendamping teknis untuk hal-hal
yang bersifat teknis, seperti misalnya bersama petugas
dari Kementerian Kesehatan untuk permasalahan
kesehatan.

- Bekerja bersama pendamping khusus yang disediakan,
sepertinya misalnya untuk penganggaran.

2. Fasilitasi kemudahan akses
Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan,

BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
a. pengerahan sumber daya manusia;

Pusdiklat BNPB Page 55

b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau

barang;
h. penyelamatan; dan
i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
Koordinasi dilakukan agar kemudahan akses mendukung
dan memastikan penanganan darurat bencana berjalan
secara efektif dan efisien.

Pusdiklat BNPB Page 56

PENUTUP

Proses belajar yang efektif adalah proses pembelajaran
yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan
dalam pembelajaran. Proses tersebut adalah menjalankan
serangkaian komponen – komponen pembelajaran dari mulai
tujuan, materi, dan evaluasi. Proses pembelajaran Mata
Pelatihan Koordinasi Multi Pihak Pada Penanganan Darurat
Bencana adalah proses mengkondisikan dimana peserta
Pelatihan Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana dapat memperoleh
sejumlah pengalaman dalam proses pembelajaran sebuah mata
Pelatihan. Pengalaman belajar berhubungan dengan materi yang
akan disampaikan.

Modul Mata Pelatihan Koordinasi Multi Pihak Pada
Penanganan Darurat Bencana berisi materi: 1) Konsep
Koordinasi 2) Koordinasi Multi Pihak 3) Advoasi dan
Pendampingan Terhadap Pihak Daerah. Masing – masing telah
diuraikan dalam setiap BAB – nya. Kehadiran Modul ini
diharapkan dapat dijadikan acuan pengajaran bagi fasilitator dan
praktisi penanggulangan bencana dan agar setiap peserta
Pelatihan mampu memahami tujuan pembelajaran dan
memenuhi indikator keberhasilan yang semestinya dicapai.
Sudah seharusnya interaksi dalam kegiatan belajar mengajar
dapat menghasilkan masukan – masukan untuk kesempurnaan
Modul kemudian hari sehingga kompetensi yang dihasilkan
dalam mata Pelatihan ini peserta diharapkan kompeten dalam
memahami meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
peserta.

Pusdiklat BNPB Page 57

MODUL 3
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOORDINASI DAN KAJI CEPAT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kinerja organisasi salah satunya sangat ditentukan oleh

manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tersebut.
Manajemen sumber daya manusia yang terintegritas dan handal
dalam suatu organisasi diiharapkan mampu menghadapi
tantangan dan persaingan baik dari dalam lingkungan internal
maupun eksternal organisasi. Dalam menghadapi persaingan
tersebut, sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi
Akan mampu menerangkan persaingan tersebut. Guna
memperoleh sumber daya manusia yang handal dan kompeten
Pemerintah telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan mengamanatkan
kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun rencana
pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam
rencana anggaran tahunan instansi masing – masing. Dalam
melakukan pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan
melalui beberapa cara yaitu Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
maupun non Diklat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Penanggulangan Bencana memandang perlu
menyelenggarakan Diklat Koordinasi dan Kaji Cepat Bencana
(K2B). Salah satunya materinya adalah membuat laporan kaji
cepat bencana dengan baik dan benar. Agar materi laporan kaji
cepat bencana dengan baik dan benar dapat lebih terinternalisasi
maka diperlukan modul Penyusunan Laporan Kaji Cepat,
Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisa Data dan

Pusdiklat BNPB Page 58

Pengkajian Bersama Kementerian/Lembaga dan Lembaga Non
Pemerintah.

B. Deskripsi Singkat
Mata Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan

pemahaman dan kompetensi Peserta dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya secara professional. Hal – hal yang dibahas
meliputi: Konsep Kaji Cepat, Pengumpulan Data, Pengolahan
dan Analisa Data serta dan Pengkajian Bersama
Kementerian/Lembaga dan Lembaga Non Pemerintah.

C. Tujuan Pembelajaran
1) Indikator hasil belajar
Setelah selesai membaca modul ini peserta diharapkan
mampu:
Memahami Pengkaji Cepat Bencana dengan baik,
termasuk dampak yang diakibatkan dari bencana dan
kebutuhan kemanusiaan yang ditimbulkannya.
2) Indikator Keberhasilan
Setelah membaca modul ini, peserta diharapkan dapat:
a. Menjelaskan konsep kaji cepat
b. Menjelaskan pengumpulan data
c. Menjelaskan pengolahan dan analisa data
d. Menjelaskan pengkajian bersama dengan K/L dan
Lembaga non-pemerintah.

D. Materi Pokok
Konsep Kaji Cepat Bencana
Pengumpulan Data
Pengolahan dan Analisa Data

Pusdiklat BNPB Page 59

Pengkajian Bersama dengan K/L dan Lembaga Non-
Pemerintah

F. Petunjuk Belajar
Mata Diklat Teknis Penanggulangan Bencana penting

diberikan kepada peserta Diklat K2B untuk memberikan
pemahaman dan penjelasan terkait Laporan Kaji Cepat Bencana.
Sebelum materi ini diberikan, diharapkan peserta terlebih dahulu
membaca Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Prosedur Tetap TRC, Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun
2011 tentang Standarisasi Data dan Informasi, Pedoman
Pengkajian Cepat Awal, serta Pedoman Pengkajian Cepat
Situasi dan Kebutuhan.

Pusdiklat BNPB Page 60

KONSEP KAJI CEPAT

Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran
ini peserta diklat diharapkan dapat memahami Konsep
Kaji Cepat
A. Prinsip dan Tujuan

Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan suatu
institusi yang dilakukan segera sesudah kejadian bencana.
Tanggap darurat umumnya berkisar dari menyediakan bantuan
spesifik, antara lain membantu evakuasi dan transportasi para
pengungsi, hunian darurat, makanan, dan perbaikan awal
terhadap infrastruktur yang rusak. Fokus tanggap darurat adalah
menangani dampak negatif dari kejadian bencana khususnya
memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang terdampak secara
fisik maupun psikologi. Solusi yang lebih permanen dan
menyeluruh dapat diberikan pada tahap bantuan selanjutnya.

Keragaman kebutuhan penyintas dalam tanggap darurat
awal biasanya belum terlalu diperhatikan dan asumsi
kebutuhannya dianggap seragam, seperti kebutuhan makanan,
obat, air dan pengungsian). Namun dengan menggunakan
perspektif gender, kebutuhan anak dan kebutuhan orang dengan
kebutuhan khusus dapat lebih diperhatikan dalam tanggap
darurat bencana. Idealnya, terdapat transisi mulus dari
rehabilitasi dan rekonstruksi menuju pembangunan.

Secara umum kaji cepat merupakan pengkajian situasi dan
kebutuhan dalam tahap kritis segera sesudah bencana.Kaji cepat
diperlukan untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan
melalui suatu respon tertentu.

Tujuan Kaji cepat sebagai berikut:

Pusdiklat BNPB Page 61

1. Mengidentifikasi dampak bencana terhadap
masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas masyarakat
untuk pulih.

2. Mengidentifikasi kelompok-kelompok paling rentan
dalam masyarakat.

3. Mengidentifikasi kemampuan respon pemerintah
daerah setempat dan kapasitas internalnya dalam
memimpin tanggap darurat dan pemulihan.

4. Mengidentifikasi tingkat respon yang dibutuhkan
secara lokal, nasional, dan internasional (jika
dibutuhkan)

5. Mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak dalam
bantuan dan cara memenuhinya secara efektif.

6. Membuat rekomendasi yang akan menentukan
prioritas tindakan dan sumber daya yang dibutuhkan
untuk respon segera.

7. Memberikan gambaran tentang masalah khusus
tentang perkembangan situasi.

8. Meminta perhatian terhadap wilayah geografis atau
sektor yang membutuhkan pengkajian mendalam.

Melalui pengkajian dapat teridentifikasi kebutuhan yang
diperlukan segera dengan cepat, sehingga dapat
mengembangkan strategi penyelamatan jiwa dan pemulihan dini.
Oleh karena itu diperlukan peralatan kaji cepat yang dapat
merespon kebutuhan korban bencana yang beragam, baik dari
segi usia, gender, keadaan fisik maupun kebutuhan khusus.

Pengkajian yang tepat dan cepat adalah kunci bagi
keberhasilan tanggap darurat. Pengkajian harus memampukan
hal-hal berikut:

a. Keputusan tentang kebutuhan bantuan
b. Keputusan tentang kapasitas lokal tersedia cukup atau

bantuan luar dibutuhkan.

Pusdiklat BNPB Page 62

c. Prioritas intervensi dan strategi
d. Sumberdaya yang dibutuhkan.
e. Koleksi data dasar (baseline)
f. Penganggaran
g. Tanggap bencana yang tepat

Tahapan kegiatan
1. Pra Pengkajian

Pra pengkajian merupakan tahap mengidentifikasi
komponen-komponen penting yang perlu disiapkan
sebelum melakukan pengkajian. Persiapan sebelum
melakukan kajian, terbagi atas 2 tahap yaitu:
a. Sebelum bencana terjadi
b. Sebelum keberangkatan.
Sebelum bencana terjadi, menyiapkan:
1) Pengaturan Tim Kaji Cepat;
2) Data Sekunder;
3) Sumberdaya Pelaksanaan Kaji Cepat (Peralatan,

Alat Kaji, dan Metode)
4) Daftar Periksa Kebutuhan Kerja dan Kebutuhan

Pribadi anggota tim;
5) Prosedur Periksa kesehatan, keamanan, dan

keselamatan;
6) Prosedur Komunikasi dan Koordinasi
Sebelum keberangkatan, menyiapkan:
1) Mengumpulkan informasi tentang kejadian

bencana;
2) Membuat laporan singkat tentang kejadian

bencana tersebut;
3) Memeriksa kembali perlengkapan kerja tim (dan

perlengkapan pribadi anggota tim);
4) Membuat rencana aksi kaji cepat;
5) Briefing tim;

Pusdiklat BNPB Page 63

6) Melakukan koordinasi dengan parapihak
sehubungan dengan keberangkatan, saat
bertugas di lapangan, dan exit (keluar dari lokasi)

2. Pengumpulan data dan informasi
Tahap pengumpulan data dan informasi meliputi:
a. Informasi apa yang dikumpulkan;
b. Bagaimana mengumpulkan infomasi tersebut;
c. Sumber informasi

Aspek yang harus dipertimbangkan dalam
pengumpulan data:
a. Akurasi;
b. Mengurangi bias;
c. Membedakan antara kebutuhan darurat dan

kebutuhan kronis;
d. Pertimbangan sensitif pada kondisi setempat,

misal: budaya, dll
e. Terbatasnya waktu;
f. Pertanyaan yang tersedia untuk mendapatkan

informasi.
3. Analisa

Analisa adalah proses sintesa dari semuainformasi
yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Analisa
dilakukan agar infromasi tersebut dapat digunakan
dalam kaji kerusakan dan kaji kebutuhan.
Tahap analisa meliputi:
a. Pengolahan Data
b. Evaluasi Data
c. Interpretasi Data
4. Pelaporan

Pusdiklat BNPB Page 64

Laporan Kaji Cepat bencana merupakan komponen
yang esensial. Diharapkan laporan memberikan data
dan informasi yang akurat dan terkini.
Pelaporan terdiri dari 3 jenis, yaitu:
a. Laporan Awal
b. Laporan Lanjutan
c. Laporan Akhir

B. Regulasi
Pengkajian Cepat di Indonesia telah mempunyai aturan

yang cukup mendetail, yang dapat dilihat dalaml Peraturan
Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap
TRC, dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Standarisasi Data dan Informasi. Selain itu, BNPB juga telah
menerbitkan Pedoman Pengkajian Cepat Awal, serta Pedoman
Pengkajian Cepat Situasi dan Kebutuhan yang didasari
pengalaman darurat bencana di berbagai daerah di Indonesia.

C. Pelaksana
Pengkajian Cepat dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD, K/L

dan OPD terkait serta Lembaga non-pemerintah yang
mempunyai mandat, tugas, fungsi ataupun panggilan untuk
menangani situasi darurat. BNPB dan BPBD telah menyiapkan
Tim Reaksi Cepat yang salah satu tugasnya adalah untuk
melakukan kaji cepat di wilayah yang terkena dampak bencana.

Ada faktor-faktor yang mendukung pelaksana pengkajian,
yaitu:

 Kepemimpinan yang kuat.
 Struktur koordinasi yang jelas.
 Kesiapsiagaan

Pusdiklat BNPB Page 65

 Keterlibatan yang seimbang dan berarti antara
pemangku kepentingan.

 Pengalaman
 Teknologi
Sebaliknya, ada juga tantangan atau hambatan bagi
pelaksana pengkajian, yaitu:
 Waktu yang sangat terbatas
 Analisa yang kurang
 Bias
 Dukungan logistik dan administrasi
 Rasa percaya akan data yang dikumpulkan dan diolah
 Kerjasama yang tidak seimbang diantara pelaksana
 Kaitan pengkajian yang kurang jelas dengan

pengambilan keputusan
 Kelengkapan dan keseimbangan data sektoral/antar-

sektor
 Kesinambungan antar pengkajian (kaji cepat dengan

pengkajian berikutnya termasuk Post Disaster Needs
Assessment).

D. Tempat Pelaksanaan
Pengumpulan data kaji cepat dilakukan di wilayah yang

terkena dampak bencana, sedangkan tahapan berikutnya
(pengolahan, Analisa sampai dengan pelaporan) dapat dilakukan
di wilayah terdampak, ataupun diluar wilayah terdampak demi
alasan keselamatan atau kenyamanan. Data kaji cepat perlu
dipadukan dengan data sekunder dan alat Analisa berbasis
teknologi, yang dapat dilaksanakan di luar wilayah terdampak
bencana.

Pusdiklat BNPB Page 66

PENGUMPULAN DATA

Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta diklat diharapkan dapat memahami Pengumpulan
Data Kaji Cepat

A. Pengenalan INDRA dan Ina-Risk
Indonesia Disaster Rapid Assessment (INDRA) merupakan

aplikasi yang dimiliki BNPB dan dapat digunakan melalui
computer maupun handphone untuk mengirimkan informasi awal
tentang kejadian dan dampak bencana. Aplikasi ini dapat
digunakan oleh staf, relawan ataupun masyarakat yang telah
memiliki akses ke aplikasi tersebut.

Hasil dari INDRA dapat diintegrasikan dengan InaRISK,
yang merupakan portal kajian risiko. InaRISK menggambarkan
cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi
kerugian fisik, potensi kerugian ekonomi dan potensi kerusakan
lingkungan.

InaRISK dapat digunakan oleh semua pihak, termasuk
masyarakat dalam menyusun rencana-rencana penanggulangan
bencana dan selain sebagai portal untuk sharing data spasial
dalam bentuk service gis adalah sebagai:

 Alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada
Pemerintah, Pemda, dan stakeholder lainnya sebagai
dasar perencanaan program pengurangan risiko
bencana.

 Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para
pihak dalam menyusun strategi pelaksanaan program,
kebijakan, dan kegiatan untuk mengurangi risiko
bencana di tingkat nasional hingga daerah.

Pusdiklat BNPB Page 67

 Membantu Pemerintah dalam melakukan pemantauan
terhadap capaian penurunan indeks risiko bencana di
Indonesia.

 Menyediakan data spasial untuk kepentingan analisa
lainnya, seperti GCDS (Global Center Disaster
Statistics), Multi Hazard Early Wwarning System, dan
revisi tata ruang.

B. Kronologis Ancaman/Kejadian Bencana
Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai

sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga
terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat
dipercaya. BNPB dan/atau BPBD melakukan klarifikasi kepada
instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana.Dari informasi
kejadian awal yang diperoleh, BNPB dan/atau BPBD
menugaskanTim Reaksi Cepat BNPB/BPBD untuk melakukan
kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta
memberikan dukungan pendampingan dalam rangka
penanganan darurat bencana.

Tujuan utama pengkajian cepat adalah menyediakan
gambaran situasi pasca bencana, sehingga dapat diidentifikasi
kebutuhan-kebutuhan penting dan mendesak serta dapat
mengembangkan strategi penyelamatan jiwa dan pemulihan dini.
Pada hari-hari awal setelah kejadian bencana, kemungkinan
masih sulit untuk mendapatkan data yang terperinci secara
wilayah administrasi terkecil dan terpilah secara jenis kelamin,
kelompok umur maupun kelompok rentan dalam suatu wilayah
terdampak. Namun data tersebut perlu diupayakan sesegera
mungkin, mengingat kebutuhan anggota masyarakat yang
berbeda-beda, meskipun terdampak suatu bencana yang sama.

Kunci Keberhasilan Kaji Cepat:
a. Kerjasama dengan pemerintah lokal

Pusdiklat BNPB Page 68

b. Keterlibatan instansi-instansi lain, termasuk organisasi
non-pemerintah

c. Identifikasi informasi yang penting bagi para pengguna

d. Gunakan istilah, standard dan prosedur yang diakui
e. Terapkan standard/indikator
f. Waktu pengkajian
g. Tentukan tempat/sumber informasi yang paling bagus
h. Hati-hati dengangeneralisasi
i. Hampir semua informasi mengandung bias
j. Bedakan antara kebutuhan darurat dan kebutuhan

kronis
k. Penerimaan budaya dan partisipasi masyarakat

l. Sadar akantekanan karena kepentingan pihak-pihak lain.

m.Triangulasi untuk konfirmasi

n. Kejenuhan terhadap pengkajian yang dialami oleh warga
dan tokoh masyarakat terdampak.

Sebelum melakukan kaji cepat, Tim Reaksi Cepat
melakukan proses persiapan (Pra Pengkajian) terlebih dahulu.
Proses persiapan atau pra pengkajian merupakan proses
mengidentifikasi komponen-komponen penting yang perlu
disiapkan sebelum melakukan pengkajian, yaitu persiapan
sebelum bencana terjadi dan persiapan sebelum keberangkatan.

1. Persiapan Sebelum Bencana Terjadi
Tahapannya sebagai berikut:
a. Pengaturan tim
Tim kaji cepat adalah orang yang berpengalaman
dan memiliki kualifikasi untuk keahlian aerial
survey, analisa risiko (ancaman, kerentanan,
kapasitas), dan analisa dampak.
Komposisi Tim Kaji-Cepat:

Pusdiklat BNPB Page 69

 menggabungkan personil yang ‘generalis’
dan dengan keahlian khusus (misalnya
ahli kesehatan lingkungan, hunian darurat,
air bersih dan sanitasi, dll)

 menggabungkan personil laki-laki dan
perempuan, sehingga melengkapi hasil
kajian.Mempertimbangkan bias-bias yang
ada dalam personil, meskipun tidak dapat
dihilangkan sepenuhnya.

b. Pentingnya data sekunder
Tim Kaji Cepat sudah terlebih dahulu menyiapkan
data-dasar yang dapat dengan mudah digunakan
saat dibutuhkan.
Data sekunder antara lain:
 Peta dasar (provinsi, kabupaten);
 Peta Ancaman (provinsi, kabupaten);
 Data demografi dan struktur masyarakat
(provinsi, kabupaten);
 Lokasi “sistem pendukung kehidupan”
(misalnya air bersih, listrik, telekomunikasi,
transportasi, gudang bahan makanan, dan
gudang cadangan bahan makanan dan
peralatan lainnya;)
 Lokasi, kepemilikan, dan jumlah bahan
cadangan yang tersedia dan bisa digunakan
untuk bantuan darurat;
 Struktur administrasi dan pemerintahan
(negara, provinsi, kabupaten);
 Daftar kontak organisasi dan orang-orang
yang relevan

c. Daftar periksa kebutuhan kerja dan kebutuhan
pribadi anggota tim

Pusdiklat BNPB Page 70

Daftar periksa tersebut disiapkan sebelum terjadi
bencana, yang meliputi:
 Daftar periksa kebutuhan pribadi anggota tim;
 Daftar periksa kebutuhan kesehatan dan

medik;
 Daftar periksa sumberdaya pelaksanaan kaji

Cepat (perlengkapan, alat kaji, dan
metodologi);
 Daftar periksa informasi sebelum
meninggalkan rumah dan kantor.
d. Prosedur kesehatan, keamanan, dan
keselamatan
 Harus dipastikan bahwa prosedur kesehatan,
keselamatan, dan keamanan tersedia,
dilaksanakan, dimonitor, dan diketahui oleh
semua anggota tim.
 Prosedur kesehatan, keamanan dan
keselamatan sebagai tim perlu diatur dan
dipersiapkan
 Kesehatan, keamanan dan keselamatan
adalah isu yang sangat penting dan kadang
sensitif.
 Setiap anggota wajib mematuhi, memonitor
dan melaporkan insiden-insiden yang terjadi.
e. Prosedur komunikasi dan koordinasi
1) Prosedur Komunikasi
Proses kaji cepat akan dilakukan oleh banyak
orang dari berbagai latar belakang dan
keahlian yang akan bekerja sama dalam satu
tim. Untuk kelancaran komunikasidan
kerjasama tersebut, penting untuk

Pusdiklat BNPB Page 71

memastikan bahwa tim memperhatikan hal

berikut:

 menggunakanalat kaji standar yang telah

disepakati beserta dengan deskripsi dan

tata cara melakukannya .

 menggunakanterminologi dan prosedur

yang sudah di stardarisasi secara

konsisten.

 menggunakanprosedur dan format

klasifikasi data, evaluasi informasi, dan

analisa yang sudah di standarisasi dan

disepakati dalam tim.

2) Prosedur Koordinasi

Koordinasi dalam kondisi darurat

dimaksudkan untuk mengatur dan

menyesuaikan tindakan-tindakan semua

pihak yang terkait dalam tindakan respon

darurat tersebut, dalam konteks Tim Kaji

Cepat adalah:

 Bagaimana menyesuaikan dan

harmonisasi semua keahlian dan fungsi-

fungsi anggota tim (internal tim kaji cepat)

agar dapat memberikan hasil maksimal

dalam Kaji Kerusakan dan Kaji

Kebutuhan;

 Bagaimana agar hasil analisa Kaji

Kerusakan dan Kaji Kebutuhan dapat

didistribusikan dan digunakan para

penanggap bencana;

 Bagaimana agar hasil analisa Kaji

Kerusakan dan Kaji Kebutuhan dapat

didistribusikan dan digunakan oleh

Pusdiklat BNPB Page 72

organisasi lain (misalnya: UN, organisasi

internasional dan organisasi lainnya).

2. Persiapan Sebelum Keberangkatan

Setelah tim menerima tugas (sesaat setelah terjadi

bencana), hal-hal berikut dilakukan oleh tim sebelum

keberangkatan.

a. Mengumpulkan informasi tentang bencana yang

terjadi, termasuk infomasi tentang kondisi

kesehatan, keamanan, dan keselamatan

setempat, antara lain:

 Informasi detail tentang ancaman yang terjadi,

misalnya: waktu kejadian, skala ancaman,

dan informasi lainnya.

 Ancaman dan risiko di lokasi terkena dampak.

 Perkiraan jumlah populasi yang menjadi

korban, yang selamat, dan yang hilang

(dalam jumlah jiwa).

 Peringatan Dini dan Evakuasi.

 Ancaman yang kemungkinan dihadapi oleh

tim respon dan masyarakat umum.

 Bantuan dan sumberdaya yang dibutuhkan

dengan segera.

 Kondisi kesehatan, keamanan, dan

keselamatan setempat.

Selain itu, infomasi awal tentang bencana yang

terjadi dapat dikumpulkan dari berbagai sumber,

antara lain berasal dari PUSDALOP BNPB,

Statistic Agency, surveillance system, dan

dpecific expert institution.

Memeriksa kesiapan perlengkapan personal dan
tim.

Pusdiklat BNPB Page 73

Segera setelah tugas diterima oleh Tim Kaji
Cepat, anggota tim melakukan pemeriksaaan
kembali (secara cepat) pada kesiapan anggota
tim dan tim Kaji Cepat berdasarkan Daftar
Periksa diatas.
b. Membuat rencana aksi kaji cepat, distribusi tugas
dan tanggungjawab.
Secara umum kegiatan ini memuat siapa
bertugas di lokasi mana dan mengumpulkan
informasi apa saja.
c. Melakukan Briefing Tim
Briefing Tim dilakukan untuk memberikan
informasi penting kepada anggota tim, antara
lain:
 Information dasar: situation map, kejadian-

kejadian yang signifikan;
 Tugas : tujuan, apa yang akan dilakukan;
 Tujuan Misi: Rangkuman dari seluruh rencana

aksi, mengapa aksi tersebut dilakukan;
 Status/kondisi terkini: status dari sumberdaya

yang tesedia untuk digunakan;
 Masalah Keselamatan dan Prosedur Darurat
 Fasilitas dan daerah/lokasi kerja;
 Protokol Komunikasi;
 Supervisi/Hasil kerja yang diharapkan;
 Proces untuk mengerahkan sumberdaya,

supply, dan peralatan;
 Jadwal kerja;
 Pertanyaan dan/atau kepedulian;
 End state: Bagaimana hasil terakhir yang

diharapkan.

Pusdiklat BNPB Page 74

d. Melakukan koordinasi dengan parapihak terkait
dengan keberangkatan, saat bertugas, dan
keluar dari lokasi (exit).
Tim melakukan koodinasi dengan para pihak
terkait dengan proses keberangkatan, saat
bertugas dilapangan, dan keluar dari lokasi (exit),
baik koordinasi internal maupun eksternal.
Koordinasi internal antara lain meliputi koordinasi
dengan Divisi Operasi Division, Divisi
Sumberdaya, dan administrasi. Sedangkan
koordinasi external adalah koordinasi dengan
pemerintah lokal dan institusi atau lembaga
lainnya.

C. Situasi, Kebutuhan dan Kerusakan
Setiap bencana menimbulkan dampak yang beragam,

sehingga kemungkinan menimbulkan kerusakan dan kebutuhan
yang berbeda-beda. Perbedaan situasi kemanusiaan disebabkan
oleh banyak factor, antara lain lokasi (rural atau urban; daerah
padat penduduk atau tempat terpencil dengan akses yang sulit;
di pulau besar dengan infrastruktur memadai atau di pulau kecil
dengan infrastruktur dan sarana terbatas), dan kapasitas
Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terdampak. Untuk
mendapatkan gambaran kebutuhan dan kerusakan, maka
diperlukan metode pengumpulan data yang baik.

D. Metode pengumpulan data
Data ada yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data dan informasi yang berifat kuantitatif, antara
lain:

1. Aerial survey

Pusdiklat BNPB Page 75

2. Remote Sensing
3. Remote Sending and GIS Tutorial
4. Visual inspection
5. Survey rumah tangga
6. Survey nutrisi

Sedangkan cara atau metode yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data dan informasi yang berifat kualitatif, antara
lain:

1. Wawancara informan kunci
2. Wawancara komunitas
3. Focus group discussion (FGD)
4. Pengamatan perilaku, persepsi dan perhatian

Data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai
carametode, kemungkinan dapat terjadi bias. Bias adalah akibat
dari mis-interpretasi data, atau kesalahan analisa, atau menarik
kesimpulan yang kurang tepat dari infomasi yang didapatkan di
lapangan. Bias dapat terjadi pada semua metodologi
pengumpulan data, misalnya dapat berasal dari pertanyaan,
teknis sampling yang kurang cocok dengan kebutuhan, maupun
karena latar belakang yang dimiliki oleh pengumpul dan
penganalisa data.

Di dalam mengumpulkan data dan informasi, beberapa hal
yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Akurasi;
2. Mengurangi bias;
3. Membedakan antara kebutuhan darurat dan kebutuhan

kronis;
4. Pertimbangan sensitif pada kondisi setempat, misal:

budaya, dll
5. Terbatasnya waktu;
6. Pertanyaan yang tersedia untuk mendapatkan informasi.

Pusdiklat BNPB Page 76

Beberapa aturan yang perlu diperhatikan di dalam
mengumpulkan data dan informasi, yaitu:

 Sangat penting untuk mendapatkan informasi sesegera
mungkin agar dapat bertindak cepat. Jangan ambisius
untuk mendapatkan infomasi yang sempurna, sebab
waktu sangat singkat;

 Informasi yang benar-benar akurat mungkin sulit didapat
sesaat setelah kejadian bencana, namun kita berusaha
mendekati keakuratan.

 ‘Kerentanan hari adalah kondisi darurat untuk esok’.
Berupaya memberikan infomasi mengenai kerentanan
yang ada pada pembuat kebijakan, dengan tujuan
mengurangi penyebaran ancaman;

 Dahulukan kelompok rentan!
 Gunakan kapasitas lokal untuk optimalisasi proses

pemulihan

E. Data Primer dan Sekunder
Secara umum terdapat dua jenis data, yaitu data sekunder

dan data primer. Data sekunder adalah data yang sudah
tersedia, yang sebelumnya tidak dikumpulkan secara khusus
untuk kajian tersebut, dan data tersebut dikumpulkan oleh orang
lain selain pelaku kajian. Sedangkan data primer adalah data
yang dikumpulkan secara khusus untuk keperluan kajian, dan
data tersebut dikumpulkan sendiri oleh pelaku kajian.

Data Sekunder meliputi:
 Peta dasar (provinsi, kebupaten): Peta Tata Ruang, Peta

kontur, dll
 Peta ancaman (provinsi, kabupaten), contoh : kawasan

rawan gempabumi
 Data demografi (provinsi, kabupaten)

Pusdiklat BNPB Page 77

 Lokasi dan karekateristik sistem pendukung, misalnya
air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi

 Lokasi, kepemilikan, dan jumlah ketersediaan
sumberdaya material yang dapat digunakan untuk
bantuan darurat;

 Struktur administrasi (provinsi, kabupaten)

F. Informasi kebutuhan dasar
Data dikumpulkan untuk mendapatkan informasi kebutuhan

dasar secara umum antara lain adalah:

1. Search and Rescue
Data dan informasi yang dikumpulkan tergantung
pada jenis ancaman. Sebagai contoh terjadinya
gempabumi, maka data dan informasi yang
dikumpulkan adalah dimana lokasi gedung-gedung
yang runtuh, dan dimana lokasi fasilitas umum
terdapat, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas
umum lainnya.

2. Lokasi komunitas terkena dampak
Informasi yang dikumpulkan antara lain:
 dimana lokasi tersebut,
 berapa banyak,
 apakah mereka mengungsi?
apabila ya, bagaimana kondisi shelternya?
apabila tidak, dimana mereka tinggal untuk
sementara? Bagaimana kondisinya?

3. Akses menuju lokasi bencana
Informasi yang dikumpulkan antara lain:
 Kondisi dan keamanan akses darat, laut dan
udara;
 Pilihan akses yang paling memungkinkan

Pusdiklat BNPB Page 78

4. Perbaikan infrastruktur penting dan fasilitas umum
agar dapat kembali berfungsi
Informasi yang dikumpulkan antara lain:
 Fasiltas apa saja yang masih dapat berfungsi;
 Dimana lokasinya?
 Apa yang dibutuhkan agar dapat membuat fasilitas
tersebut kembali berfungsi?

5. Kebutuhan dasar
Informasi yang dikumpulkan antara lain:
 Pangan: tipe pangan, tersediaan, pasar,
kemampuan beli warga setempat, pasar;
 Air bersih dan sanitasi: tingkat kerusakan fasilitas
penyedia air bersih, kuantitas dan kualitas air
bersih, penyimpanan dan transportasi untuk air
bersih, fasilitas MCK.

6. Kondisi kesehatan, keamanan, dan keselamatan;
Informasi yang dikumpulkan antara lain:
 Tingkat kerusakan fasilitas kesehatan;
 Akses masyarakat setempat pada fasilitas
kesehatan;
 Kemungkinan penyebaran HIV;
 Kondisi kesehatan reproduksi;
 Kondisi kesehatan setempat (apakah ada penyakit
endemik atau penyakit lainnya);
 Kajian kondisi kesehatan mental masyarakat
setempat, apakah mengalami shock akibat
bencana tersebut?
 Kondisi keamanan dan keselamatan wilayah
setempat.

7. Hunian
Informasi yang dikumpulkan antara lain:
 Kebutuhan hunian

Pusdiklat BNPB Page 79

 Kondisi hunian yang sudah tersedia
 Kebutuhan perlengkapan rumahtangga yang

mendesak , misal: perlengkapan masak dan
kebutuhan perlengkapan rumah tangga lainnya.
8. Perlindungan kelompok rentan
Dampak bencana umumnya dirasakan lebih parah
oleh kelompok penduduk rentan. Sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok
rentan meliputi: 1). Bayi, balita, dan anak-anak; 2). Ibu
yang sedang mengandung atau menyusui; 3).
Penyandang cacat; dan 4) Orang lanjut usia. Selain
keempat kelompok penduduk tersebut, dalam
Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar
ditambahkan „orang sakit‟ sebagai bagian dari
kelompok rentan dalam kondisi bencana. Anak- anak
dan perempuan adalah kelompok paling rentan
mengalami trauma pascabencana. Selain kejadian
bencana itu sendiri, kondisi posko pengungsian yang
minim fasilitas dan tidak ada hiburan cenderung
membuat anak berada dalam keadaan depresi dan
stres. Anak-anak membutuhkan kekuatan mental yang
lebih ketimbang orang dewasa dalam menghadapi
bencana.
Upaya perlindungan sudah seyogyanya diprioritaskan
pada kelompok rentan tersebut, mulai dari
penyelamatan, evakuasi, pengamanan sampai
dengan pelayanan kesehatan dan psikososial.
Namun, meskipun sebagai kelompok rentan, anak-
anak biasanya paling terabaikan dalam penanganan
bencana di Indonesia. Hal ini terjadi karena seringnya,

Pusdiklat BNPB Page 80

penanganan bencana lebih banyak untuk
menyelamatkan harta benda, tetapi kurang
mempedulikan kejiwaan anak-anak dan kelompok
rentan lainnya.

G. Verifikasi Pengumpulan Data
Salah satu metode utama untuk mendapatkan

akurasi dan menghindari/mengurangi bias adalah
melakukan korelasi data, yaitu dengan membandingkan
jawaban dari berbagai sumber dan organisasi yang
berbeda, dan menganalisanya dengan menggunakan
berbagai indikator. Korelasi data dapat dilakukan melalui
uji-silang data secara mandiri. Hal tersebut merupakan
elemen dasar untuk sebuah proses kajian yang baik.
Dalam contoh kasus untuk ke Tim Kaji Cepat, kajian
yang dilakukan melalui udara, kajian melalui darat, dan
kajian sektoral dapat digunakan sebagai verifikasi
pengumpulan data.
Proses verifikasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
(1) berdasarkan alat kaji yang digunakan (earial , visual

inspection);
(2) membandingkan data-informasi yang didapat oleh tim

kaji cepat tersebut dengan tim kaji cepat lainnya.
Contoh: data-information dari Aerial Assessment di
cek kembali (melalui ground cek) dengan visual
inspection –melalui darat: apa yang terlihat hijau
seperti kebun dari udara, mungkin saja hanya
merupakan semak belukar bila dilihat dari darat.

H. Sumber Informasi
Sumber informasi untuk pengumpulan data dan informasi

antara lain berasal dari :

Pusdiklat BNPB Page 81

• Literatur yang tersedia, catatan sejarah kejadian, data
sebelum bencana, sistem pengamatan;

• Hasil dari pengumpulan data - informasi;
• Pejabat setempat, ahli-ahli setempat, masyarakat

setempat;
• Rumah Sakit, Puskesmas, dan pos-pos kesehatan;
• Organisasi yang menangani kedaruratan bencana.
Berikut adalah salah satu cara mudah untuk mengecek
data yang dikumpulkan. Kita perlu memastikan bahwa data yang

kita kumpulkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang
cukup tinggi. Jika tingkat kredibilitas dan keandalan rendah,
sebaiknya data tersebut dibuang saja dan tidak diolah untuk
menjadi informasi / laporan.

Kredibilitas (Credibility) Keandalan (Reliablity)

1. Terkonfirmasi oleh sumber a. Sepenuhnya andal
lain
b. Kebanyakan andal
2. Kemungkinan besar benar c. Cukup andal

3. Kemungkinan benar

4. Meragukan d. Kebanyakan tidak andal

5. Mustahil e. Tidak andal

6 Kebenarannya tidak dapat f. Keandalannya tidak dapat
dipastikan dipastikan

Pusdiklat BNPB Page 82

PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Indikator keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta diklat diharapkan dapat memahami Pengolahan dan
Analisa Data Kaji Cepat

A. Pengertian Analisa

Analisa adalah proses sintesa dari semua informasi yang
dikumpulkan dari berbagai sumber. Analisa dilakukan agar
informasi tersebut dapat digunakan dalam kaji kerusakan dan kaji
kebutuhan, sehingga pemberian bantuan sesuai dengan
kebutuhan dan standar minimal pemenuhan hak korban
bencana.

B. Tahapan Analisa
Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan

dengan menggunakan format-format sesuai Perka BNPB Nomor
9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat, maka
data tersebut diolah, dievaluasi, kemudian diinterpretasikan
melalui proses analisa agar data dan informasi tersebut akurat
sehingga pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan dan
standar minimal pemenuhan hak korban bencana.

Analisa Kaji Cepat sesuai dengan kebutuhan dilakukan
melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengolahan Data
2. Evaluasi Data
3. Interpretasi Data

Pusdiklat BNPB Page 83

C. Pengolahan Data
Secara umum, data dan informasi yang dikumpulkan diatur

berdasarkan:
1. Pengelompokkan data;
2. Terlebih dulu memahami situasi yang membutuhkan
keputusan yang diambil berdasarkan sajian analisis dari
data tersebut;
3. Memformulasikan pengambilan keputusan, dalam
konteks kebutuhan, tujuan, dan identifikasi alternatif
yang dapat diambil berdasarkan analisa data tersebut;
4. Membuat analisa alternatif atas dampak yang terjadi;
5. Membuat pemilihan dan evaluasi model response yang
akan dilakukan, membandingkan alternatif yang mungkin
dan prediksi hasilnya.

D. Evaluasi Data
Di dalam melakukan evaluasi data, langkah-langkah yang

harus dilakukan sebagai berikut:
1. Cross-check dan membandingkan data tersebut dengan
berbagai sumber. Sebagai contoh secara internal
dilakukan dengan membandingkan antara ke 3 cara
pengkajian cepat. Sedangkan contoh secara eksternal
adalah dengan membandingkan data antara Tim Kaji
Cepat dengan organisasi terkait lainnya, termasuk
media.
2. Hindari melakukan “generalisasi” data yang
berhubungan dengan hanya satu lokasi, satu sektor,
ataupun satu bagian dari populasi.
3. Lakukan evaluasi data hasil pengumpulan tersebut
dengan baseline (data dasar). Kemungkinan ada kondisi
yang ditemui di saat situasi normal yang berlanjut di
kondisi darurat.

Pusdiklat BNPB Page 84

4. Selalu ingatkan kepada orang yang melakukan analisa
dan pengambil keputusan bahwa hasil kaji cepat
mungkin saja mengikutsertakan persoalan atau kondisi
yang memang sudah ada di lokasi tersebut sebelum
bencana terjadi, dan semakin diperparah oleh bencana
tersebut;

5. Cek kembali data-informasi yang kurang masuk akal;
6. Lakukan pengumpulan data-informasi dengan aktif,

dengan selalu mempertanyakan apabila tidak ada
informasi yang diterima, serta jangan berasumsi apabila
tidak ada laporan bukan berarti tidak ada persoalan;
7. Lakukan pembaruan informasi terus menerus sesuai
kebutuhan dan perubahan prioritas.

E. Interpretasi Data
Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam

menginterpretasikan data adalah:
1. Data di-interpretasi kan dengan membandingkan
dengan indikator yang digunakan oleh pemerintah,
misalnya PERKA Nomor 7 tahun 2008 yang mengatur
tentang tatacara pemberian bantuan pemenuhan
Kebutuhan Dasar.
2. Lakukan cross check data dari sumber yang berbeda.
Informasi yang diterima mungkin saja memiliki
kesenjangan ataupun bias.
3. Hindari melakukan generalisasi data-informasi yang
hanya terkait pada satu lokasi, satu sektor, maupun satu
bagian dari populasi masyarakat.
4. Selalu lakukan triangulasi.
Setelah proses analisa, informasi tersebut harus disajikan

dalam sebuah laporan. Laporan tersebut harus berguna dan
dapat digunakan oleh management senior atau komandan untuk

Pusdiklat BNPB Page 85

mengambil keputusan terkait prioritas, tugas-tugas, rencana aksi,
koordinasi, dan pengaturan aksi di lapangan. Pembahasan
mengenai laporan lebih detail akan dibahas pada sesi
selanjutnya.

Pusdiklat BNPB Page 86

PENGKAJIAN BERSAMA DENGAN K/L LAIN
DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH

A. Pengertian Pengkajian Bersama (Joint Assessment)
Seperti dapat dilihat dalam gambar dibawah ini, pengkajian

dapat dilakukan secara individu atau mandiri oleh masing-masing
organisasi (Individual assessment), ataupun lebih dari satu
organisasi (Harmonized assessment dan Joint assessment).

Kelebihan Kajian yang harmonis atau terkoordinasi:

Pusdiklat BNPB Page 87

 Mendapat pandangan yang sama tentang kebutuhan
dan prioritas di antara organisasi yang berpartisipasi

 Membangun pemahaman tentang kebutuhan prioritas
dari perspektif yang menyeluruh

 Meningkatkan cakupan wilayah yang terkena
bencana dan populasi yang dikaji melalui
pengumpulan data primer, yang mengarah pada
informasi yang lebih baik tentang situasi kemanusiaan
dan gambaran komprehensif tentang kebutuhan

 Meminimalkan duplikasi upaya response
 Berikan landasan untuk perencanaan respons
 Minimalkan 'kelelahan pengkajian‟ dari masyarakat

terdampak
 Mendukung pemantauan bersama dan mendukung

pembelajaran antar-Lembaga
Kekurangan Kajian yang harmonis atau terkoordinasi:

 Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan
dan mencapai kesepakatan dengan banyaknya aktor
yang terlibat.

 Proses yang panjang dapat menyebabkan hasil yang
tidak begitu relevan, terutama jika situasi bencana
berubah secara cepat setelah pengumpulan data
primer.

 Membutuhkan komitmen dari organisasi yang
berpartisipasi.

Kelebihan kajian individu atau mandiri:
 Relatif cepat, terutama jika wilayah / sektor yang
dikaji tidak luas.
 Sangat berguna untuk mengkonfirmasi situasi di area
yang relatif kecil terhadap situasi umum
 Cocok untuk pengkajian di sektor tertentu

Pusdiklat BNPB Page 88

Kekurangan kajian individu atau mandiri:
 Ketika dilakukan oleh berbagai organisasi di dareah
yang sama, dapat menyebabkan kelelahan
pengkajian.
 Hasil yang mungkin tidak kompatibel (dan terkadang
tidak dapat dibandingkan) karena pengkajian
individual dapat memiliki kumpulan data yang
berbeda dan berbagai cara untuk mengumpulkan dan
menganalisis data.
 Pemerintah dan donor dapat kehilangan minat jika
ada hasil-hasil yang bertentangan. Pada akhirnya,
orang yang membutuhkan mungkin tidak menerima
bantuan yang tepat.

Pengkajian terkoordinasi direncanakan dan dilaksanakan
dalam kemitraan oleh para pelaku kemanusiaan, dan hasil-
hasilnya dibagi dengan komunitas kemanusiaan yang lebih luas
untuk mengidentifikasi kebutuhan populasi yang terkena dampak.

Tanpa adanya perencanaan Bersama, pengkajian
individual mungkin akan memiliki set data yang berbeda
sehingga tidak dapat dibandingkan, dan pengumpulan datanya
tidak dapat digunakan untuk Analisa bersama. Misalnya: Dalam
suatu kejadian bencana, kebutuhan air bersih di desa A dikaji
oleh organisasi ABC dengan mengobservasi keadaan dan jumlah
sumur yang berfungsi di desa tersebut; sedangkan di desa X,
pengkajian oleh organisasi XYZ mencari tahu perubahan pola
konsumsi air bersih masyarakat. Dalam kasus ini, sulit bagi
kedua organisasi untuk menganalisa prioritas kebutuhan air
bersih untuk kedua desa tersebut.

Pusdiklat BNPB Page 89

B. Berbagi informasi hasil kaji cepat yang dilakukan oleh
K/L lain atau organisasi non-pemerintah
Ketika terdapat banyak organisasi yang melakukan

penanganan darurat bencana (umumnya ketika ada bencana
besar dan terjadi secara cepat seperti gempabumi, tsunami,
banjir atau longsor yang besar), pengkajiian harmonis atau
bersama harus diutamakan agar tercipta suatu pemahaman
situasi kedaruratan yang mirip atau sesuai.

Dalam skenario ideal, Pos Komando Penanganan Darurat
Bencana mampu mengkoordinir semua organisasi yang
melakukan pengkajian cepat dan terlibat dalam analisanya,
sehingga tujuan prioritas penanganan dimengerti bersama.
Dalam banyak kasus, Posko PDB tersebut disibukkan dengan
berbagai kegiatan mendesak lainnya, sehingga perlu mendapat
dukungan, misalnya dari Pusat Pengendalian Operasi
BNPB/BPBD, ataupun Pusat Pendamping Nasional (Pospenas).

Inisiatif perlu dimulai untuk mengumpulkan informasi
tentang institusi mana saja yang melakukan kajian, dan
mengajak mereka untuk berbagi informasi tentang hasil-hasil
kajian mereka. Pertemuan rutin perlu diadakan terutama
mengingat situasi kedaruaratn yang dinamis, sehingga
kebutuhan kemanusiaan berubah secara cepat pula.

Suatu organisasi dapat diminta oleh Posko PDB, Pusdalops
PB ataupun Pospenas untuk memfasilitasi koordinasi kajian
cepat yang dilakukan oleh berbagai organisasi pemerintah dan
non-pemerintah; dan tetap dalam kepemimpinan Posko PDB
yang mengarahkan operasi penanganan kedaruratan termasuk
berdasarkan hasil-hasil dari Analisa/laporan kajian cepat.

Dalam bencana yang masif dan organisasi internasional
terlibat, ada beberapa piranti yang dapat digunakan terkait kaji
cepat, termasuk:

Pusdiklat BNPB Page 90

• Humanitarian Data Exchange (HDX), yaitu suatu
platform terbuka untuk berbagi data lintas krisis dan
organisasi, dengan tujuan membuat data kemanusiaan
mudah diakses dan digunakan untuk analisis. Kumpulan
datanya terus bertambah dan telah diakses oleh
pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah.

• Virtual OSOCC, yaitu portal untuk berbagi informasi
diantara para perespon bencana, termasuk tentang
kajian cepat.

• Displacement Tracking Matrix, yang mengumpulkan dan
menganalisis data untuk menyebarluaskan informasi
multi-lapisan kritis tentang mobilitas, kerentanan, dan
kebutuhan populasi yang terusir dan berpindah yang
memungkinkan pembuat keputusan dan responden
untuk memberikan populasi ini dengan bantuan spesifik
konteks yang lebih baik.

Pusdiklat BNPB Page 91

PENUTUP

Tanggap darurat umumnya berkisar dari menyediakan
bantuan spesifik, antara lain membantu evakuasi dan
transportasi para pengungsi, hunian darurat, makanan, dan
perbaikan awal terhadap infrastruktur yang rusak. tanggap
darurat lebih berfokus pada menangani dampak negatif dari
kejadian bencana khususnya memenuhi kebutuhan dasar orang-
orang yang terdampak secara fisik maupun psikologi. Melalui
pengkajian dapat teridentifikasi kebutuhan yang diperlukan
segera dengan cepat, sehingga dapat mengembangkan strategi
penyelamatan jiwa dan pemulihan dini. Oleh karena itu
diperlukan peralatan kaji cepat yang dapat merespon kebutuhan
korban bencana yang beragam, baik dari segi usia, gender,
keadaan fisik maupun kebutuhan khusus.

Pusdiklat BNPB Page 92

MODUL IV
PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KAJI CEPAT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan suatu

lembaga yang dilakukan oleh tim Kaji Cepat atau Pemerintah
segera sesudah kejadian bencana. Tanggap daru- rat umumnya
berkisar dari menyediakan bantuan spesifik namun terbatas
seperti membantu evakuasi dan transportasi para pengungsi,
hunian darurat, makanan, dan perbaikan awal terhadap
infrastruktur yang rusak. Fokus tanggap darurat ada- lah
menangani dampak negatif dari kejadian bencana khususnya
memenuhi kebu- tuhan dasar orang-orang yang menjadi korban
hingga solusi yang lebih permanen dan menyeluruh dapat
diberikan pada tahap bantuan berikutnya.

Menangani dampak pada tanggap darurat salah satu yang
harus dilakukan tim kaji cepat adalah mengumpulkan data dan
informasi pada awal kejadian bencana kemudaian tim kaji cepat
menyusun laporan kaji cepat agar dapat digunakan oleh
komandan untuk mengambil keputusan terkait prioritas, tugas –
tugas dan pengaturan aksi di lapangan dan laporan kaji cepat
dapat memberikan data dan informasi yang akurat dan terkini.

B. Manfaat Modul
Diharapkan setelah pelatihan ini tim kaji cepat dapat

menjadi acuan dalam menyusun laporan dan menampilkan data
dan informasi hasil kaji cepat yang akurat dan terkini.

Pusdiklat BNPB Page 93

C. Tujuan Pembelajaran
1. Hasil Belajar
Diharapkan setelah pelatihan ini tim kaji cepat dapat
membuat laporan kaji cepat bencana dengan baik dan
benar
2. Indikator Hasil Belajar
a. Menyusun laporan kaji cepat dengan singkat, padat
dan jelas
b. Menampilkan data dan informasi hasil kaji cepat

D. Petunjuk Belajar
1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan bahan
ajar ini, hingga memahami tujuan pembelajaran.
2. Membaca dengan cermat bagian demi bagian dan
temukan kata kata kunci dan kata – kata yang peserta
diklat anggap baru. Kemudian cari dan baca
pengertian kata – kata kunci dalam daftar Singkatan
Modul ini atau dalam kamus Bahasa Indonesia.
3. Mengerjakan tugas-tugas dalam modul baik individu
maupun kelompok dengan baik.
4. Bila ada kesulitan, diskusikan dengan teman peserta
diklat dan tidak segan bertanya kepada
widyaiswara/pelatih.

Pusdiklat BNPB Page 94

PENYUSUNAN LAPORAN KAJI CEPAT

A. Laporan Awal
Laporan Kaji Cepat Awal, adalah laporan yang diharapkan

diterima dalam waktu secepat-cepatnyasetelah tiba di lokasi
bencana, kalau bisa dalam hitungan

Tujuan laporan awal:

1. Memberikan gambaran kasar tentang dampak dari
bencana (kerusakan dan kebutuhan).

2. Menjelaskan bagaimana masyarakat lokal berusaha
mengatasinya. (local coping mechanism)

3. Gambaran kasar tersebut sangat berguna dalam
mengidentifikasi rekomendasi terhadap Rencana Aksi
serta untuk pengerahan sumberdaya dan bantuan.

Laporan awal berisi data dan informasi mengenai
gambaran secara umum tentang bencana yang terjadi setelah
tiba di lokasi dan bertemu dengan pejabat daerah, kemudian
dilanjutkan dengan laporan tertulis secara formal.

Berikut format laporan dalam bentuk sms dan laporan awal
TRC BNBP yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNBP Nomor
9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB.

Pusdiklat BNPB Page 95

Format – 9

LAPORAN
TIM REAKSI CEPAT BNBP

(DALAM BENTUK SMS)

1. Laporan Awal Tim (dilakukan setelah bertemu dengan pejabat daerah)

Yth. Kepala BNPB. Laporan awal TRC BNPB tgl …....…… jam ......…. tugas ke
Prov./Kab./Kota …….. : Tim jml …org (…BNPB, …Depsos, ….Depkes, Dep PU, dst) tiba di
Kab/Kota ……. tgl ……jam …… selanjutnya menghadap Gub./Bupati/Walikota atau pejabat
yg berwenang, bencana …............… (jenis bencana) pd tgl …...... jam ...., lokasi …….,
penyebab bencana ………, korban (meninggal, Luka berat, luka ringan, hilang, pengungsi),
kerusakan (rmh, ktr, faskes/dik/ibadah/umum, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan
pertanian, dll), upaya yg telah dilakukan : Tim membantu mengaktivasi Posko Satkorlak
PB/Satlak PB/ BPBD, Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD melaks penyelamatan/evakuasi,
melaks yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanan, pengerahan tenaga
Aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana
susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/hambatan, kebutuhan
mendesak, saran bantuan dari BNPB. (Ketua Tim, nama …................). CC. De-2 BNPB,
Atasan masing-masing anggota Tim, Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD dan Posko BNPB.

2. Laporan hari berikutnya

Yth. Kepala BNPB. Laporan TRC BNPB tgl …....…… jam ......….tugas ke Prov/Kab/Kota
…….. : Tim jml …org, laporan perkembangan Bencana …… (jenis bencana), korban
(meninggal,luka berat, luka ringan, hilang, pengungsi), kerusakan (rmh, ktr,
faskes/dik/ibadah/umum, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll), upaya yg
telah dilakukan : SatkorlakPB/Satlak PB/BPBD Melaks penyelamatan/evakuasi, melaks
yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanan, pengerahan tenaga Aparat
Pemda,TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana susulan,
kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/hambatan, kebutuhan mendesak,
saran bantuan dari BNPB. (Ketua Tim, nama ................….). CC. De-2 BNPB, Atasan
masing- masing anggota Tim, Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD dan Posko BNPB

Pusdiklat BNPB Page 96

Format – 10

LAPORAN AWAL TRC BNBP
HARI …………… TANGGAL …………. JAM ………..

1. Tim Reaksi Cepat BNPB

a. Tim Reaksi Cepat BNPB dengan jumlah …. orang terdiri dari .... orang dari BNPB,
…orang dari Depsos, …orang dari Depkes, …orang dari Dep PU, dan seterusnya telah
tiba di Kota ……. dengan keadaan selamat dan sehat.

b. Tim Reaksi Cepat BNPB telah menghadap pejabat SatkorlakPB/Satlak PB/ BPBD atau
pejabat yang ditunjuk.

2. Bencana

a. Kejadian : .................................................................
: (hari……. tanggal …….. jam ……..)
1) Jenis kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
2) Waktu kejadian : .................................................................
3) Lokasi kejadian
4) Penyebab bencana

b. Kondisi Mutakhir

1) Korban : ...... orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan,
2) Mengungsi hilang/hanyut dengan rinciannya)
3) Kerusakan (jumlah)
: ....... jiwa/ ........ kk (dengan rincian di Desa/
4) Dampak bencana Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)

: (rumah, kantor, fasilitas
kesehatan/pendidikan /umum, sarana
ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah,
lahan pertanian, dll)
: (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi
Kamtibmas, dll)

c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh Satkorlak PB/BPBD Provinsi/Satlak
PB/BPBD Kabupaten/Kota.

1) Gubernur/Bupati/Walikota pada tanggal ..................... jam .......... telah meninjau lokasi
bencana;

2) Telah mendirikan Posko Satkorlak PB/Satlak PB/BPBD;
3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait;
4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;

Pusdiklat BNPB Page 97