Recana Induk Penanggulangan Bencana 2015 - 2045

Kementerian PPN/
Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, DESEMBER 2018

Kementerian PPN/
Bappenas

RENCANA INDUK
PENANGGULANGAN BENCANA

2015-2045

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, DESEMBER 2018

RENCANA INDUK PENANGGULANGAN
BENCANA 2015 - 2045

PENGARAH
Ketua : Willem Rampangilei, Kepala BNPB
Sekretaris : Dodi Ruswandi, Sekretaris Utama BNPB
Anggota : Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Deputi Pengembangan Regional,
Bappenas
PENYUSUN
Ketua : Suprayoga Hadi, Perencana Ahli Utama, Bappenas
Sekretaris : Sri Widayani, Kepala Biro Keuangan, BNPB
Anggota : Sumedi Andono Mulyo, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi
dan Perdesaan, Bappenas
EDITOR
Raditya Jati, Direktur Pengurangan Risiko Bencana, BNPB
Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Graha BNPB Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta 13120

RENCANA INDUK

ii PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2045 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan berusia seratus tahun. Untuk menyongsong
satu abad NKRI ini dicanangkan Visi Indonesia Emas 2015-2045, yang merupakan fase pertama dari “Impian
Indonesia 2015-2085”. Visi Indonesia Emas 2015-2045 adalah “berdaulat, maju, adil dan makmur”. Untuk
mencapai Visi ini Indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satunya terkait dengan posisi geografis
Indonesia sebagai kawasan rawan bencana. Banyak kejadian bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim
dan degradasi lingkungan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung terjadi
di berbagai daerah di Indonesia, ditambah kejadian bencana geologis seperti letusan gunung api, gempabumi,
serta tsunami yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kehancuran harta benda, serta
kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Untuk dapat menghadapi peningkatan risiko dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik,
dan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta mengamankan hasil-hasil pembangunan,
Indonesia menyusun rencana penanggulangan bencana jangka panjang yang terpadu dan menyeluruh.
Rencana yang dinamakan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045 ini memuat visi dan
misi penanggulangan bencana Indonesia dalam jangka panjang yang selaras dengan visi dan misi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan akan menjadi masukan kebijakan bagi
penyusunan RPJPN 2025-2045. Dokumen ini juga berisi arah kebijakan dan strategi investasi pengelolaan risiko
bencana, sebagai bagian dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana. RIPB ditetapkan untuk periode 2015-2045, dengan mengacu pada periode RPJPN pertama yang
berakhir pada tahun 2025, periode RPJPN kedua pada tahun 2025-2045, dan seiring dengan periode Sustainable
Development Goals (SDGs) 2015-2030, serta komitmen Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)
2015-2030.

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan
pembangunan jangka panjang nasional, visi Penanggulangan Bencana Tahun 2015- 2045 adalah: “Mewujudkan
Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Visi ini merupakan penjabaran dari amanat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk memberikan perlindungan
kepada masyarakat dari ancaman bencana dan mengurangi dampak negatif bencana pada pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Visi ini tercapai bila Indonesia
memiliki kurang dari 40% kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi, berkurangnya
jumlah warga yang menjadi korban bencana, berkurangnya kerusakan dan kerugian akibat bencana, serta
berkurangnya dampak bencana pada tingkat pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah. Kondisi ini
diharapkan dapat mendukung dan menjaga peningkatan kinerja pembangunan secara berkesinambungan,
terutama dalam pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2045 akan diwujudkan melalui lima misi berikut:
1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan zaman;
2. Menyediakan anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
3. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal;
4. Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan
yang lebih baik; dan
5. Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
profesional, transparan, dan akuntabel.

Sebagai dokumen perencanaan penanggulangan bencana jangka panjang yang berisi visi, misi, arah kebijakan
dan strategi. RIPB 2015-2045 disusun berdasarkan proyeksi potensi kejadian bencana menurut jenis ancaman
bencana yang diukur dan dianalisis dalam tingkat kerentanan terhadap bencana, potensi dampak yang dikaitkan
dengan aspek sosial, demografi, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Proyeksi dan analisis tersebut disusun

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 iii

berbasis kewilayahan yang meliputi tujuh wilayah pulau, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua, sehingga arah kebijakan dan strategi yang disusun akan erat berkaitan
dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh tiap-tiap wilayah pulau.
RIPB 2015-2045 ditetapkan melalui Peraturan Presiden agar menjadi acuan dan diintegrasikan dalam penyusunan
RPJPN 2025-2045, RPJMN 2020-2024, RPJMN dalam periode waktu RPJPN 2025-2045, kemudian dijabarkan
ke dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah
dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. RIPB 2015-2045 juga menjadi acuan utama bagi penyusunan
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 dan 2025-2029. Melalui arah kebijakan dan strategis
penanggulangan bencana kewilayahan, RIPB 2015-2045 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan RIPB di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, sebagai pedoman bagi kepala daerah dalam menyusun visi, misi, serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdimensi penanggulangan bencana. RIPB 2015-2045
juga menjadi pedoman bagi kalangan dunia usaha, lembaga sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam
mengambil posisi strategis dan berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

RENCANA INDUK

iv PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

KATA PENGANTAR

Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945
adalah untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut dibentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setelah memproklamirkan kemerdekaan dan menetapkan visi- misinya,
negara Indonesia mengambil berbagai langkah penting untuk melaksanakan pembangunan dan menciptakan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Untuk mempercepat perwujudan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo menggagas “Impian Indonesia 2015-2085” yakni gambaran Indonesia dalam 70 tahun kedua
Indonesia setelah merdeka selama 70 tahun, yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan
yang mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme,
berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan
peradaban dunia, (4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, (5) Terbangunnya
infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling
berpengaruh di Asia Pasifik, dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.

Demi mewujudkan impian tersebut disusun Visi Indonesia Tahun 2045 yaitu “Indonesia yang “berdaulat, maju,
adil dan makmur”. Pencapaian visi ini akan didukung dengan empat pilar, yakni: (a) Pembangunan Sumber
Daya Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (b) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,
(c) Pemerataan Pembangunan, serta (c) Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Terkait
dengan letak geografis Indonesia sebagai kawasan rawan bencana, setiap pilar yang dibangun sebagai upaya
untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Tahun 2045 perlu dilengkapi dengan pengenalan terhadap
faktor risiko dan bagaimana membangun sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang
mengandung pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan budaya yang mendukung pengurangan risiko bencana.

Pertimbangan faktor risiko bencana dalam pembangunan juga dibutuhkan untuk melindungi pertumbuhan
ekonomi dan menciptakan pembangunan yang tangguh terhadap bencana dan berkelanjutan. Pembangunan
perlumempertimbangkanaspek-aspekrisikobencanaberbasis wilayahuntukmenjamin terciptanyapemerataan,
meningkatkan ketahanan nasional termasuk ketahanan dalam menghadapi bencana, mendukung pemenuhan
kebutuhan layanan dasar masyarakat dalam memperoleh perlindungan dari bencana, serta membantu
penatakelolaan sumber daya guna mencapai bangsa yang tangguh, berdaulat, maju, adil dan makmur.

Oleh karena itu, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045 disusun bersama antara Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana melalui proses kajian atas capaian kinerja dalam penanggulangan bencana, diskusi
kelompok terfokus dengan K/L terkait, studi dokumen, diskusi kelompok terfokus dengan pakar kebencanaan,
lembaga-lembaga penanggulangan bencana di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional, konsultasi
mendalam dengan pakar kebencanaan dan K/L, serta konsultasi publik dengan perwakilan masyarakat. Proses
ini diharapkan juga sekaligus membangun komitmen para pihak untuk terus bekerjasama dan berkoordinasi
dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

RIPB 2015-2045 disusun guna mendorong penyelenggaraan pembangunan nasional yang mempertimbangkan
faktor-faktor risiko bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, serta dapat beradaptasi terhadap
perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan multidimensi. Dokumen ini disusun sebagai rencana
umum penanggulangan bencana jangka panjang yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi penanggulangan bencana demi
menjamin tercapainya sasaran strategis dari kebijakan penanggulangan bencana jangka panjang melalui
pendekatan yang holistik, terpadu, tematik dan spasial.

RENCANA INDUK v
PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan RIPB
2015-2045. Tanpa keterlibatan dan konstribusi dari Kementerian/Lembaga terkait, serta masukan dari berbagai
pihak, baik kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat pemerhati kebencanaan, lembaga usaha serta
dukungan dari mitra pembangunan, dokumen RIPB 2015-2045 ini akan sulit diwujudkan. Semoga dokumen
perencanaan jangka panjang penanggulangan bencana ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan
pembangunan demi mencapai Indonesia yang tangguh bencana dalam mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2018

Bambang P.S. Brodjonegoro Willem Rampangilei
Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Badan Nasional
Nasional / Kepala Badan Perencanaan Penanggulangan Bencana

Pembangunan Nasional

RENCANA INDUK

vi PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR SINGKATAN ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Landasan Hukum, Struktur dan Kedudukan Dokumen 5
1.3. Kerangka Penanggulangan Bencana Jangka Panjang Nasional 8
1.4. Kesepakatan Internasional terkait Penanggulangan Bencana 10
1.4.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 10
1.4.2. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 11
1.4.3. Kesepakatan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim 12

BAB II. GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA 13
2.1. Gambaran Umum Penanggulangan Bencana Saat ini 15
2.2. Ancaman Bencana dan Program Pengurangan Risiko Bencana Per Wilayah 17
2.2.1. Wilayah Pulau Sumatera 17
2.2.2. Wilayah Pulau Jawa dan Bali 18
2.2.3. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara 19
2.2.4. Wilayah Pulau Kalimantan 19
2.2.5. Wilayah Pulau Sulawesi 20
2.2.6. Wilayah Kepulauan Maluku 21
2.2.7. Wilayah Pulau Papua 21
2.3. Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan 22
2.3.1. Kerangka Regulasi 22
2.3.2. Kerangka Kelembagaan 24

BAB III. PROYEKSI DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 29
3.1. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana pada Skala Nasional 31
3.1.1. Proyeksi Jiwa Terpapar Multibahaya Bencana 2015-2030-2045 31
3.1.2. Proyeksi Kerugian Ekonomi Dampak Multibahaya Bencana 2015-2030-2045 36
3.1.3. Proyeksi Kerugian Fisik Dampak Multibahaya Bencana 2015-2030-2045 38
3.1.4. Proyeksi Kerusakan Lingkungan Dampak Multibahaya Bencana 2015-2030-2045 40
3.2. Proyeksi Ancaman dan Dampak menurut Jenis Bahaya Bencana 41
3.2.1. Proyeksi Bahaya Bencana Gempabumi 41
3.2.2. Proyeksi Bahaya Bencana Tsunami 49
3.2.3. Proyeksi Bahaya Bencana Erupsi Gunungapi 55
3.2.4. Proyeksi Bahaya Bencana Banjir 57
3.2.5. Proyeksi Bahaya Bencana Tanah Longsor 57
3.2.6. Proyeksi Bahaya Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi 58
3.2.7. Proyeksi Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim 58
3.2.8. Proyeksi Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 60
3.2.9. Proyeksi Bahaya Bencana Banjir Bandang 64
3.2.10. Proyeksi Bahaya Bencana Kekeringan 65
3.3. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana menurut Wilayah dan Daerah 66
3.3.1. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana Pulau Sumatera 66
3.3.2. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana Pulau Jawa-Bali 78
3.3.3. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana Pulau Nusa Tenggara 88

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 vii

3.3.4. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana Pulau Kalimantan 96
3.3.5. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana Pulau Sulawesi 104
3.3.6. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana Kepulauan Maluku 112
3.3.7. Proyeksi Ancaman dan Dampak Bencana Pulau Papua 119
3.4. Tantangan Umum Penanggulangan Bencana 126
3.5. Tantangan Penanggulangan Bencana Wilayah Pulau 128
3.5.1. Tantangan Wialayah Pulau Sumatera 128
3.5.2. Tantangan Wialayah Pulau Jawa 129
3.5.3. Tantangan Wialayah Pulau Kalimantan 129
3.5.4. Tantangan Wialayah Pulau Sulawesi 130
3.5.5. Tantangan Wialayah Kepulauan Maluku 130
3.5.6. Tantangan Wialayah Kepulauan Bali Nusa Tenggara 131
3.5.7. Tantangan Wialayah Pulau Papua 131

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 133
PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 135
135
4.1. Visi dan Misi Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2045 137
4.2. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2045 140
4.3. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2045
4.4. Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2045 145
147
BAB V. KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENANGGULANGAN 148
BENCANA 2015-2045 159
160
5.1. Kerangka Pelaksanaan 161
5.2. Pentahapan Implementasi Program 162
5.3. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi 163
165
5.3.1. Pemantauan 165
5.3.2. Evaluasi 166
5.3.3. Pelaporan

BAB VI. PENUTUP
6.1. Kaidah Pelaksanaan RIPB 2015-2045
6.2. Kaidah dan Prinsip-Prinsip Penjabaran RIPB 2015-2045
6.3. Tindak Lanjut Penjabaran RIPB di tingkat Wilayah dan Daerah

RENCANA INDUK

viii PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

DAFTAR SINGKATAN

APBD Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

APBN Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

ASEAN Association of South East Asian Nations / Perhimpunan Bangsa-

Bangsa Asia Tenggara

BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana

DSP Dana Siap Pakai

IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

K/L Kementerian/Lembaga

KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KPPN/Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional

NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia

OPD Organisasi Perangkat Daerah (lihat SKPD)

PB Penanggulangan Bencana

PDB Produk Domestik Bruto

POLRI Kepolisian Republik Indonesia

PRB Pengurangan Risiko Bencana

Renas PB Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Renja Rencana Kerja

Renstra Rencana Strategis

RIPB Rencana Induk Penanggulangan Bencana

RPBD Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SDGs Sustainable Development Goals

SDM Sumber Daya Manusia

SFDRR Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (disebut juga dengan nama OPD)

SKPDB Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

SPM Standar Pelayanan Minimal

TNI Tentara Nasional Indonesia

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 ix

DAFTAR TABEL 9
16
Tabel 1. Topik Penanggulangan Bencana dalam RPJPN 2005-2025 34
Tabel 2. Garis Dasar Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 38
Tabel 3. Potensi Jiwa Terpapar Akibat Multibahaya Bencana 2015 -2045 40
Tabel 4. Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Multihazard di Masing-Masing Wilayah 41
Tabel 5. Potensi Kerugian Fisik Akibat Multibencana Secara Nasional 2015, 2030 dan 2045 48
Tabel 6. Potensi Keruskan Lingkungan Akibat Multibencana 2015, 2030, dan 2045
Tabel 7. Indikasi Program Penanggulangan Bencana Bahaya Gempabumi 49
Tabel 8. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi Dampak Gempabumi
51
Tahun 2015, 2030, dan 2045 52
Tabel 9. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 55

Dampak Tsunami Tahun 2015, 2030, 2045 56
Tabel 10. Aset-Aset Pertamina yang Memiliki Potensi Gempa dan Tsunami
Tabel 11. Gunungapi Aktif di Indonesia 57
Tabel 12. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
58
Dampak Erupsi Gunungapi 2015-2045
Tabel 13. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 58

Dampak Banjir Tahun 2015, 2030, 2045 60
Tabel 14. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
62
Dampak Tanah Longsor 2015-2030-2045
Tabel 15. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 63

Dampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tahun 2015, 2030, dan 2045 65
Tabel 16. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi Dampak Cuaca Ekstrim
66
Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 17. Luas Areal Terbakar dan Rerata Titik Panas di Dalam dan Luar Konsesi Pulau Sumatera 67

dan Kalimantan 70
Tabel 18. Potensi Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan Dampak Kebakaran Hutan
71
dan Lahan Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 19. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 72

Dampak Banjir Bandang Tahun 2015, 2030, dan 2045 73
Tabel 20. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
74
Dampak Kekeringan Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 21. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 75

Dampak Gempabumi di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045 75
Tabel 22. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
76
Dampak Tsunami di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 23. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Erupsi Gunungapi di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 24. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Banjir di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 25. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Tanah Longsor di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 26. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 27. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Cuaca Ekstrim di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 28. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045
Tabel 29. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Banjir Bandang di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045

RENCANA INDUK

x PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Tabel 30. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Kekeringan di Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045 77

Tabel 31. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Gempabumi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 79

Tabel 32. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Tsunami di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 82

Tabel 33. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Erupsi Gunungapi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 82

Tabel 34. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Banjir di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 83

Tabel 35. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Tanah Longsor di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 84

Tabel 36. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 84

Tabel 37. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Cuaca Ekstrim di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 85

Tabel 38. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 85

Tabel 39. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Banjir Bandang di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 86

Tabel 40. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Kekeringan di Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 87

Tabel 41. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Gempabumi di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 89

Tabel 42. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Tsunami di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 90

Tabel 43. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Erupsi Gunungapi di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 91

Tabel 44. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Banjir di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 92

Tabel 45. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Tanah Longsor di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 93

Tabel 46. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 93

Tabel 47. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Cuaca Ekstrim di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 94

Tabel 48. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 94

Tabel 49. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Banjir Bandang di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 95

Tabel 50. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Kekeringan di Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045 96

Tabel 51. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi Dampak Gempabumi

di Pulau Kalimantan Tahun 2015, 2030, dan 2045 97

Tabel 52. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik dan Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Banjir di Pulau Kalimantan Tahun 2015, 2030, dan 2045 100

Tabel 53. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Tanah Longsor di Pulau Kalimantan Tahun 2015, 2030, dan 2045 100

Tabel 54. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Pulau Kalimantan Tahun 2015, 2030, dan 2045 101

Tabel 55. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan

Dampak Cuaca Ekstrim di Pulau Kalimantan Tahun 2015, 2030, dan 2045 101

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 xi

Tabel 56. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 102
Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Kalimantan Tahun 2015, 2030, dan 2045 103
103
Tabel 57. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 104
Dampak Banjir Bandang di Pulau Kalimantan Tahun 2015, 2030, dan 2045 106
107
Tabel 58. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 108
Dampak Kekeringan di Pulau Kalimantan Tahun 2015, 2030, dan 2045 108
109
Tabel 59. Potensi Jiwa Terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 109
Dampak Gempabumi di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045 110
111
Tabel 60. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 111
Dampak Tsunami di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045 112
113
Tabel 61. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 113
Dampak Erupsi Gunungapi di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045 114
116
Tabel 62. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 116
Dampak Banjir di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045 117
117
Tabel 63. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 118
Dampak Tanah Longsor di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045 119
120
Tabel 64. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 121
Dampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045 122

Tabel 65. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Cuaca Ekstrim di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 66. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 67. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Banjir Bandang di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 68. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Kekeringan di Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 69. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Gempabumi di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 70. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Tsunami di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 71. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Erupsi Gunungapi di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 72. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Banjir di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 73. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Tanah Longsor di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 74. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 75. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Cuaca Ekstrim di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 76. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 77. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Banjir Bandang di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 78. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Kekeringan di Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 79. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Gempabumi di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 80. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Tsunami di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 81. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Banjir di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045

RENCANA INDUK

xii PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Tabel 82. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 123
Dampak Longsor di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, 2045 123
124
Tabel 83. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 124
Dampak Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045 125
125
Tabel 84. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan 148
Dampak Cuaca Ekstrim di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 85. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 86. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Banjir Bandang di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 87. Potensi Jiwa terpapar, Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan
Dampak Kekeringan di Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045

Tabel 88. Pentahapan Indikasi Program Penanggulangan Bencana 2015-2045

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bencana Menghambat Pembangunan 4

Gambar 2. Kedudukan RIPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 7

Gambar 3. Tonggak-Tonggak Penting Perencanaan Jangka Panjang PB 2015-2045 7

Gambar 4. Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 15

Gambar 5. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Sumatera 18

Gambar 6. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Jawa-Bali 18

Gambar 7. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Nusa Tenggara 19

Gambar 8. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Kalimantan 20

Gambar 9. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Sulawesi 20

Gambar 10. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Kepulauan Maluku 21

Gambar 11. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Papua 22

Gambar 12. Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana 23

Gambar 13. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 25

Gambar 14. Perbandingan Persebaran Penduduk di Indonesia pada 2010 dan 2045 31

Gambar 15. Perbandingan Peta Proyeksi Jiwa Terpapar Multibahaya Bencana 2015-2030-2045 33

Gambar 16. Hubungan Jumlah Penduduk dan Ketersediaan EBP di Pulau Jawa 34

Gambar 17. Peta Populasi Penduduk Pulau Jawa Tahun 2016, Proyeksi 2030 dan 2045 35

Gambar 18. Perbandingan Peta Proyeksi Kerugian Ekonomi Dampak Multibahaya Bencana

Tahun 2015-2030-2045 37

Gambar 19. Perbandingan Peta Proyeksi Kerugian Fisik Dampak Multibahaya Bencana

Tahun 2015 dan 2045 39

Gambar 20. Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 Peta Percepatan Puncak

di Batuan Dasar untuk Probabilitas Terlampau 2% dalam 50 Tahun. 42

Gambar 21. Jiwa Terpapar Bahaya Gempabumi 2015 45

Gambar 22. Peta Distribusi Populasi Terpapar pada Zona Buffer 1 Km dari Sesar Aktif 45

Gambar 23. Peta Distribusi Fasilitas Pendidikan Terhadap Percepatan Puncak Batuan Dasar 46

Gambar 24. Peta Distribusi Fasilitas Pendidikan Terpapar Bahaya 1 Km dari Sesar 47

Gambar 25. Lokasi Kejadian Gempabumi dan Tsunami di Indonesia 50

Gambar 26. Peta Risiko Tsunami Indonesia 50

Gambar 27. Kabupaten/Kota yang Berhadapan Langsung dengan Bahaya Tsunami di Indonesia 52

Gambar 28. Lokasi Fasilitas Pengolahan dan Pelabuhan Pertamina Terhadap Tingkat

Bahaya Tsunami Indonesia 53

Gambar 29. Sebaran Gunungapi Aktif di Indonesia 56

Gambar 30. Titik Panas di Kalimantan dan Sumatera (2001 - Agustus 2016) 61

Gambar 31. Penggunaan Lahan dan Jumlah Titik Panas di Kalimantan dan Sumatera

Setiap Tahun (2000-2015) 61

Gambar 32. Peta Risiko Multi Bahaya Pulau Sumatera Tahun 2015, 2030, dan 2045 66

Gambar 33. Peta Pola Ruang dan Struktur Ruang dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera 67

Gambar 34. Peta Sumber Gempa, Subduksi, Tektonik, Katalog Gempa Wilayah Sumatera 68

Gambar 35. Peta Distribusi Penduduk terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar (SB)

untuk Probabilitas Terlampaui 10% dalam 50 Tahun Pulau Sumatera 69

Gambar 36. Peta Risiko Multi Bahaya Wilayah Pulau Jawa-Bali Tahun 2015, 2030, dan 2045 78

Gambar 37. Peta Pola Ruang dan Struktur Ruang dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali 79

Gambar 38. Peta Sumber Gempa Darat, Sumber Gempa Subduksi, Tektonik, Katalog Gempa

Wilayah Jawa Bali 80

Gambar 39. Peta Risiko Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar

di Pulau Jawa dan Peta Risiko Penduduk Terpapar Bahaya 1 Km dari Sesar Permukaan

di Wilayah Jawa Bali 80

RENCANA INDUK

xiv PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Gambar 40. Peta Risiko Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar 81
di Pulau Jawa dan Peta Risiko Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak 88
di Batuan Dasar untuk Determinastik Sesar Pulau Jawa
89
Gambar 41. Peta Risiko Multi Bahaya Wilayah Pulau Nusa Tenggara Tahun 2015, 2030, dan 2045
Gambar 42. Peta Sumber Gempa Darat, Sumber Gempa Subduksi, Tektonik, Katalog Gempa 90
96
Wilayah Nusa Tenggara 97
Gambar 43. Peta Distribusi Penduduk terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar untuk 98

Probabilitas Terlampau 10% dalam 50 Tahun Wilayah Nusa Tenggara 98
Gambar 44. Gambar Proyeksi Risiko Multi Bahaya Pulau Kalimantan 104
Gambar 45. Peta Pola Ruang dan Struktur Ruang dalam Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Gambar 46. Peta Sumber Gempa Darat, Sumber Gempa Subduksi, Tektonik dan Wilayah Kalimantan 105
Gambar 47. Peta Distribusi Penduduk terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar untuk
106
Probabilitas Terlampau 10% dalam 50 Tahun Wilayah Kalimantan 112
Gambar 48. Peta Risiko Multi Bahaya Pulau Sulawesi Tahun 2015, 2030, dan 2045 115
Gambar 49. Peta Sumber Gempa Darat, Sumber Gempa Subduksi, Tektonik, Katalog Gempa
Wilayah Sulawesi 115
Gambar 50. Peta Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar untuk 119
Probabilitas Terlampau 10% dalam 50 Tahun Wilayah Sulawesi
Gambar 51. Peta Risiko Multi Bahaya Pulau Maluku Tahun 2015, 2030, dan 2045 121
Gambar 52. Peta Sumber Gempa Darat dan Sumber Gempa Subduksi Gempa Wilayah Maluku 147
Gambar 53. Peta Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar untuk 166

Probabilitas Terlampau 10% dalam 50 Tahun Wilayah Maluku
Gambar 54. Peta Risiko Multi Bahaya Pulau Papua Tahun 2015, 2030, dan 2045
Gambar 55. Peta Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar untuk

Probabilitas Terlampau 10% dalam 50 Tahun Wilayah Papua
Gambar 56. Kerangka Implementasi RIPB 2015-2045
Gambar 57. Mekanisme Koordinasi dan Penjabaran RIPB

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 xv



Bab 1

Pendahuluan

RENCANA INDUK 1
PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2045 Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berusia seratus tahun. Untuk menyongsong
usia satu abad ini, pemerintah mencanangkan Visi Indonesia Emas 2015-2045, yang menjadi fase pertama
dari “Impian Indonesia 2015-2085”. Visi Indonesia Emas 2015-2045 adalah Indonesia yang berdaulat,
maju, serta adil dan makmur. Visi ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan
kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan memasuki era keemasan1 Pendapatan per
kapita penduduk diperkirakan akan mencapai USD 29.000 dan Indonesia akan menjadi bagian dari empat
besar ekonomi terkuat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Untuk mencapai posisi tersebut
Indonesia membutuhkan empat modal utama, yakni: (1) jumlah penduduk pada tahun 2045 mencapai
sekitar 309 juta jiwa, (2) pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5-6%, (3) Produk Domestik
Bruto mencapai USD 9,1 triliun, dan (4) Pendapatan per kapita mencapai sekitar USD 29.000. Kondisi
ini tentu tidak mudah dicapai, karena pada saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan
terkait ketertinggalan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai, tingkat
kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih cukup tinggi, dan stabilitas politik serta keamanan yang
masih perlu ditingkatkan.

Selain tantangan-tantangan tersebut di atas, upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dapat terhambat oleh kejadian bencana. Posisi
geografis Indonesia yang berada pada zona pertemuan Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik dan
Filipina membuat negara ini rawan terhadap ancaman gempabumi, tsunami, letusan gunung api, dan
longsor. Selain ancaman bencana geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman-ancaman akibat
perubahan iklim seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dengan intensitas dan
frekuensi yang cenderung meningkat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang
serta lahan telah mendorong peningkatan kerusakan lingkungan akibat perubahan tata guna lahan yang
tidak terkendali dengan baik, pembalakan liar, dan urbanisasi yang tidak terencana. Semua hal ini pada
akhirnya menimbulkan tekanan berlebih pada lingkungan yang selanjutnya akan semakin mendorong
kerusakan lingkungan.

Kejadian bencana dapat merusak hasil-hasil pembangunan yang dicapai puluhan tahun dalam waktu
singkat. Dalam kurun waktu antara 2004-2015 saja, berbagai bencana besar telah menimbulkan
kerugian total sekitar Rp 417,7 triliun.2 Dalam satu tahun rata-rata kerugian akibat bencana mencapai
sekitar Rp. 30 triliun. Selain kejadian bencana berskala besar (intensive disaster), Indonesia juga
tidak lepas dari kejadian bencana kecil yang terjadi secara rutin dan menimpa masyarakat di banyak
daerah (extensive disaster), seperti banjir, longsor, badai atau kekeringan. Kejadian bencana seperti

1Membedah prediksi Presiden Jokowi, 2045 ekonomi Indonesia terbesar ke-4 dunia.
https://www.merdeka.com/uang/membedah-prediksi-presiden-jokowi-2045-ekonomi-indonesia-terbesar-ke- 4-dunia.
html. Diakses pada 12 Oktober 2017.
2Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, hal. 3-4.

RENCANA INDUK 3
PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

ini terjadi hampir setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, seperti misalnya banjir
yang menimpa kota-kota dan kawasan di sepanjang daerah aliran sungai yang rutin mengalami banjir.
Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir tahunan sangatlah besar, tetapi seringkali tidak tampak
dan sulit diukur karena kerugian ditanggung secara merata oleh masyarakat yang terdampak, misalkan
anggota masyarakat yang mengalami gagal panen, tidak dapat berdagang atau tidak bisa menjalankan
kegiatan profesinya karena banjir.

Selain kerusakan dan kerugian ekonomi, bencana juga menimbulkan biaya besar untuk pemulihan.
Singkatnya, bencana dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan dan menghambat Pemerintah,
pemerintah daerah serta masyarakat dalam membangun, karena alokasi anggaran untuk pembangunan
seringkali harus dialokasikan ulang untuk rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana. Gambar 1 di
bawah ini mengilustrasikan bagaimana kejadian bencana dapat menghambat pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi, tetapi kesenjangan pembangunan yang terhambat ini dapat dikurangi melalui
pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko bencana (PRB).

Gambar 1. Bencana Menghambat Pembangunan.

Pembangunan

Pembangunan Normal Gap
pembangunan
yang terhambat

Disaster Pembangunan dengan
menerapkan PRB

Pemulihan Gap pembangunan
Pascabencana yang terhambat,
jika tanpa PRB

Waktu

Sumber: Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas

Sejak Tsunami Aceh tahun 2004 yang menjadi pemicu peningkatan kesadaran akan risiko bencana,
upaya penanggulangan bencana telah mengalami banyak perkembangan. Landasan hukum
penanggulangan bencana telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24
tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan berbagai peraturan perundang- undangan
lainnya. Kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana juga semakin
berkembang dengan pembentukan BNPB dan BPBD di seluruh provinsi dan 472 Kabupaten/
Kota (dari total 514 Kabupaten/Kota). Perencanaan penanggulangan bencana semakin membaik
dengan disusunnya rencana-rencana penanggulangan bencana, rencana PRB dan berbagai rencana
kontinjensi di banyak daerah. Pendanaan pengelolaan risiko bencana dari tahun ke tahun kian

RENCANA INDUK

4 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

meningkat baik di tingkat pusat maupun daerah. Kapasitas penanganan darurat bencana dan
pemulihan pascabencana Indonesia juga telah diakui oleh berbagai negara di dunia.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Kerangka Hyogo
(Hyogo Framework for Action) 2005-2015, dan telah menyusun berbagai kebijakan serta dokumen
perencanaan penanggulangan bencana yang mengacu pada Kerangka Pengurangan Risiko Bencana
Sendai (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction). Namun demikian, lepas dari apa yang telah
disusun maupun dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, kejadian bencana
terus meningkat dan kerusakan serta kerugian yang diakibatkan oleh bencana juga terus bertambah.
Untuk itu, dipandang perlu untuk menyusun rencana jangka panjang penanggulangan bencana
yang menyeluruh dan terpadu dan perumusannya melibatkan seluruh kementerian/lembaga serta
pemangku kepentingan terkait. Rencana ini perlu berkekuatan hukum, agar dapat diselaraskan
dengan dan menjadi pedoman bagi dokumen-dokumen rencana pembangunan nasional dan
daerah, demi terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan yang berdimensi pengurangan risiko
bencana.

Tanpa investasi yang signifikan dalam memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam
pembangunan, Indonesia akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuan negara yang berdaulat,
maju, serta adil dan makmur pada tahun 2045, atau menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat
di dunia. Untuk mendukung pembangunan yang tangguh dan pencapaian visi-misi jangka jauh
Indonesia tersebut, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-
2045. RIPB mencakup jangka waktu 2015-2045 mengikuti pola dan periode Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, kemudian RPJPN kedua
2025-2045, dan sejalan dengan periode Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030, serta
diselaraskan dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030. RIPB 2015-
2045 memuat visi, misi, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dalam jangka panjang
2015-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN 2005-2025 serta RPJPN 2025-2045 untuk mendukung
pencapaian Visi Indonesia 2045.

1.2. LANDASAN HUKUM, STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DOKUMEN

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045 disusun sebagai bagian dari pemenuhan
mandat Pasal 4 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, yakni “Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh”. Mengingat risiko bencana yang semakin meningkat dan berbagai
tantangan besar yang dihadapi dalam beberapa dasawarsa ke depan, Indonesia membutuhkan
perencanaan penanggulangan bencana yang menyeluruh dan terpadu, yang dapat dilaksanakan oleh
seluruh unsur pemerintah dan masyarakat secara terkoordinasi. Rencana ini akan memberikan acuan
dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah, yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2 Ayat 2 UU No. 25/2004 mengamanatkan bahwa “Perencanaan pembangunan nasional
disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan”.
Sedangkan Ayat 4 menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan
untuk: Pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; kedua, menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara pusat, dan daerah; ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

RENCANA INDUK 5
PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; keempat, mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.

RIPB 2015-2045 disusun antara lain untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 25/2004,
yakni untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan nasional yang lebih tanggap terhadap
perubahan, dalam hal ini untuk menangani perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh bencana.
Selain itu, RIPB 2015-2045 juga dimaksudkan untuk mendukung koordinasi, menjamin integrasi dan
sinergi, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya pemanfaatan sumber
daya secara efektif dan efisien, sesuai amanat Pasal 2 ayat 4 UU No. 25/2004 di atas. Penyelenggaraan
penanggulangan bencana merupakan urusan bersama yang tidak hanya menjadi tanggung jawab
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja, tetapi
juga urusan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan Dinas serta Instansi terkait di tingkat daerah.

RIPB 2015-2045 disusun berdasarkan Pasal 4 huruf c UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan
Bencana yang menyatakan “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”. Sementara Pasal 6 UU No. 24/2007 mengamanatkan
agar Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melaksanakan (angka 1)
“Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program
pembangunan” dan (angka 5) “Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara yang memadai.”

Dokumen RIPB 2015-2045 terdiri dari enam bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar
belakang penyusunan rencana, landasan hukum, struktur dan kedudukan dokumen serta landasan
kerangka penanggulangan jangka panjang nasional dan internasional. Bab II berisi uraian umum
tentang risiko bencana dan tantangan jangka panjang di tingkat nasional. Bab III menguraikan
visi-misi, arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana 2015-2045. Bab IV berisi kerangka
pelaksanaan dalam jangka menengah yang akan menjadi acuan bagi daerah dalam implementasi
RIPB. Bab V memuat proyeksi ancaman, kerentanan dan risiko bencana, serta potensi dampak per
wilayah. Bab VI merupakan penutup yang akan membahas juga tentang tindak lanjut pelaksanaan
RIPB 2015-2045 di tingkat pusat dan daerah.

RIPB 2015-2045 akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sehingga dapat menjadi acuan dan
pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan menjadi acuan
utama dalam penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020- 2024 dan 2025-2029.
RIPB 2015-2045 dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan RIPB Provinsi dan RIPB Kabupaten/Kota,
sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. RIPB 2015-2045
juga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha,
lembaga sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam berperan serta aktif mengelola risiko
bencana.

RIPB 2015-2045 dibagi dalam tiga periode pencapaian sasaran, yaitu:
1. Periode 2015-2019: Rencana Ketangguhan Dasar (Baseline Resilient Plan).
2. Periode 2015-2030: Rencana Ketangguhan Global (Global Resilient Plan).
3. Periode 2015-2045: Rencana Ketangguhan Seabad (Centennial Resilient Plan).

RENCANA INDUK

6 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Gambar 2. Kedudukan RIPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

SDG’s SFDRR dan Rencana Jangka Rencana Jangka Rencana Strategis Rencana Aksi PRB Rencana Tahunan
DeklarasiParis 2030 Panjang (20 Tahun) Menengah (5 Tahun) Sektoral (5 Tahun) SFDRR (3 Tahun)

(RPJP-RTRW) (RPJM-RPB)

Agenda RPJP Nasional RPJM Nasional RKP Nasional
Nasional SDG’s Renja K/L
Renstra K/L
2030
RTRW Nasional Rencana RAN PRB
RIPB 2015 - Nasional PB SFDRR
2045

RIPB 2015 - RPJP Provinsi RPJM Provinsi RKPD Provinsi
2045

Renstra OPD
Provinsi

RTRW Provinsi Rencana PB RAD PRB Renja OPD
Provinsi SFDRR Provinsi Provinsi

RIPB Kabupaten/ RPJP Kab/ Kota RPJM Kab/ Kota Renja Kab/
Kota 2015 - 2045 Kota

Renstra OPD Renja OPD
Kab/ Kota Kab/ Kota

RTRW Kab/ Kota Rencana PB RAD PRB
Kab/ Kota SFDRR Kab/ Kota

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Gambar 3. Tonggak-Tonggak Penting Perencanaan Jangka Panjang PB 2015-2045.

2045
Centennial Resilient Plan

2030
Global Resilient Plan

2015
Baseline Resilient Plan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada periode 2015-2019 adalah untuk menjalankan
perencanaan yang sedang berjalan seperti tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan
nasional bidang penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk mengurangi
risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
(termasuk lembaga usaha) dalam menghadapi bencana. Perspektif pengurangan risiko bencana
dan pengembangan ketangguhan juga dimasukkan dalam sasaran pembangunan desa dan kawasan

RENCANA INDUK 7
PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

perdesaan, pembangunan perkotaan, dan pembangunan daerah pascabencana. Secara khusus,
sasaran pembangunan bidang penanggulangan bencana ialah “Menurunnya indeks risiko bencana
pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”. Secara terinci perencanaan penanggulangan
bencana dalam periode 2015-2019 ini terdapat dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
(Renas PB) 2015-2019, yang merupakan garis dasar (baseline) bagi perencanaan penanggulangan
bencana periode selanjutnya.

Perencanaan penanggulangan bencana dalam periode 2015-2030 menjalankan perencanaan
penanggulangan bencana seperti dimandatkan dalam RPJPN 2005-2025 dan akan memberikan
masukan bagi penyusunan RPJPN 2025-2045 serta RPJMN dalam periode 2025-2045. Dalam
periode ini Pemerintah juga melaksanakan amanat perjanjian-perjanjian di tingkat global yang telah
diratifikasi atau telah menjadi komitmen, seperti SDGs, SFDRR, Persetujuan Paris atas Konvensi
Kerangka PBB Mengenai Perubahan Iklim, Agenda Kemanusiaan (the Agenda for Humanity), Agenda
Baru Perkotaan (New Urban Agenda), dan Agenda Aksi Addis Ababa untuk Pendanaan Pembangunan
(Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development). Karena periode ini sangat terkait
dengan upaya di tingkat global maka periode ini disebut sebagai “Periode 2015-2030: Perencanaan
Ketangguhan Global (Global Resilient Plan)”.

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada periode 2015-2045 adalah untuk
menyongsong seabad kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam periode ini tetap
mengacu kepada RPJPN 2005-2025 dan RPJPN 2025-2045, serta RPJMN dalam periode tersebut,
serta perjanjian-perjanjian internasional yang diratifikasi atau telah menjadi komitmen Pemerintah.
Ini semua menjadi faktor pendukung penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2015-2045.

Hal penting yang melatarbelakangi penyusunan RIPB 2015-2045 adalah digunakannya pendekatan
kewilayahan dalam menjabarkan kerangka rencana penanggulangan bencana dalam lingkup wilayah,
mengingat karakteristik ancaman dan risiko bencana yang bersifat lokal. Dengan mempertimbangkan
karakter kebencanaan pada lingkup wilayah, proyeksi ancaman yang berbasis kerentanan, serta
proyeksi potensi risiko dan dampak kebencanaan tidak hanya disusun dalam lingkup dan skala
nasional, namun lebih difokuskan pada proyeksi potensi ancaman, kerentanan, dan risiko serta
dampak yang terjadi pada tingkat wilayah, yang sesuai dengan kerangka rencana pembangunan
jangka panjang dan jangka menengah di tingkat nasional yang telah dijabarkan dalam tujuh wilayah
pulau, yaitu wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku,
dan Papua.

1.3. KERANGKA PENANGGULANGAN BENCANA JANGKA PANJANG NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberikan perhatian besar
dalam upaya penanggulangan bencana. Sebagai penjabaran dari UUD 1945, RPJPN disusun dengan
pertimbangan dasar bahwa kondisi umum negara Indonesia berada pada wilayah yang sangat rawan
bencana. Dari delapan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025, topik
penanggulangan bencana masuk ke dalam Misi 2, 5, 6 dan 7. Rincian penjelasan Misi RPJPN terkait
dengan penanggulangan bencana dapat dilihat dalam Tabel 1.

Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan lima-
tahunan, yang dituangkan dalam RPJMN I (2005–2009), RPJMN II (2010–2014), RPJMN III (2015–
2019), dan RPJMN IV (2020–2024). RPJM III (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan
pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing

RENCANA INDUK

8 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan yang terus meningkat.

Pada RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana ialah “Menurunnya
indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”. Sasaran ini merupakan
bagian dari pencapaian agenda prioritas “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Artinya, penurunan risiko bencana diharapkan bisa
mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak
terganggu oleh kejadian bencana.
Untuk mencapai target penurunan indeks risiko bencana tersebut, RPJMN 2015-2019 menetapkan
tiga strategi utama, yaitu:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat
dan daerah.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan

bencana.

Tabel 1. Topik Penanggulangan Bencana dalam RPJPN 2005-2025.

Misi dalam RPJPN 2005-2025 Arah Pembangunan Jangka Panjang

No. Misi Uraian Misi Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju:
Misi Ke-2 Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku
Mewujudkan Bangsa kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga
yang berdaya saing pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana.

Misi Ke-5 Mewujudkan Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan
Misi Ke-6 pemerataan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada
pembangunan dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat
berkeadilan. miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan
wilayah bencana.
Mewujudkan
Indonesia asri dan Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia.
lestari. Secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng
tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan
Misi Ke-7 Mewujudkan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi
Indonesia menjadi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap
negara kepulauan ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu
yang mandiri, maju, ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana
kuat, dan berbasiskan agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat
kepentingan nasional. besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia
dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka
terhadap bencana alam.

Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan
melalui (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan
early warning system; (c) pengembangan perencanaan nasional tanggap
darurat tumpahan minyak di laut

Sumber: RPJPN 2005-2025.

RENCANA INDUK 9
PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

1.4. KESEPAKATAN INTERNASIONAL TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA

1.4.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

MelaluiPeraturanPresidenNomor59Tahun2017tentangPelaksanaanPencapaianTujuanPembangunan
Berkelanjutan, Pemerintah telah mengadopsi Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals atau SDGs) sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran
pembangunan nasional sampai tahun 2030. Berdasarkan tujuh belas tujuan yang disepakati secara
global, ada sepuluh tujuan yang terkait secara langsung dengan penanggulangan bencana, yaitu:

1. Tujuan 1, Sasaran 1.5.: Pada 2030, Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang
berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim
terkait perubahan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

2. Tujuan 2, Sasaran 2.4.: Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan
dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas,
membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim,
cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki
kualitas tanah dan lahan.

3. Tujuan 3, Sasaran 3.d.: Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang
tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan
global.

4. Tujuan 4, Sasaran 4.a.: Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak,
ramah penyandang disabilitas dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman,
anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

5. Tujuan 6, Sasaran 6.4.: Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan
air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk
mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat
kelangkaan air.

6. Tujuan 9, Sasaran 9.1.: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan
dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi
semua.

7. Tujuan 11, Sasaran 11.1.: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan
yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh;

Target 11.5.: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang
terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global
yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus
melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan;

Target 11.b.: Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman
yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan terpadu yang mendukung
inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan
terhadap bencana, serta mengembangkan dan menerapkan penanganan risiko bencana holistik,
sesuai dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

8. Tujuan 13, Sasaran 13.1.: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya
terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

9. Tujuan 14, Sasaran 14.2.: Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir
secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan
memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan
produktif.

RENCANA INDUK

10 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

10. Tujuan 15, Sasaran 15.3.: Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan
tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha
mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

1.4.2. Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030

Pemerintah Republik Indonesia juga menjadi salah satu negara yang berkomitmen untuk melaksanakan
Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Pada tahun 2030, seluruh negara yang berkomitmen terhadap SFDRR, termasuk Indonesia, diharapkan
dapat memberikan kontribusi atas pencapaian 7 (tujuh) target SFDRR, yaitu:

1. Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
2. Pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.
4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting/kritis dan gangguan

pelayanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
5. Penambahan jumlah Negara yang memiliki strategi PRB di tingkat nasional dan tingkat daerah

pada tahun 2020.
6. Peningkatan kerjasama Internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam

melaksanakan SFDRR.
7. Bertambahnya akses pada sistem peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana

dan pengkajian untuk masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan komitmen tersebut, pada tahun 2016, BNPB membuat dan mengirimkan
laporan kondisi awal (baseline report) SFDRR.3 Laporan ini menjelaskan kondisi dan kemajuan
pelaksanaan 4 (empat) prioritas SFDRR, yaitu:

1. Pemahaman risiko bencana.
2. Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana.
3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk tanggap bencana yang efektif dan untuk

“membangun kembali lebih baik” dalam masa pemulihan pascabencana.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2005-2015, Indonesia telah menunjukkan
kemajuan berarti dalam mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan
nasional dan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Penanggulangan Bencana
Daerah sudah dibentuk dan disusun di seluruh provinsi di Indonesia. Lebih dari 80% Kabupaten/Kota
juga sudah memiliki BPBD.

PRB tidak hanya dilaksanakan pada fase prabencana, tetapi juga diintegrasikan dalam kesiapsiagaan,
saat darurat, dan pada pemulihan pascabencana. Banyak rencana kontinjensi yang disusun untuk
kesiapsiagaan darurat bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya-upaya pemulihan
pascabencana juga sudah menggunakan pendekatan “membangun kembali dengan lebih baik dan
lebih aman”. Pengarusutamaan PRB ini dilakukan di seluruh tingkatan, dari tingkat nasional sampai
tingkat desa/kelurahan, melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Pengarusutamaan
PRB juga melibatkan banyak pelaku, tidak saja lintas kementerian/lembaga di tingkat nasional, tetapi

3Indonesia’s Disaster Risk Management Baseline Status Report 2015: Towards identifying national and local priorities for
the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), BNPB (2016):

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 11

juga pemerintah daerah, LSM, organisasi relawan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan
lembaga usaha.
1.4.3. Kesepakatan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim
Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka PBB untuk
Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Melalui pengesahan ini, Pemerintah
berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius.
Dalam hal ini, Indonesia mentargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Secara
lebih terinci, komitmen ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011
tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Perpres No. 61/2011).
Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi,
memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim serta meminimalkan
dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Pada aspek ini,
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya-upaya
pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan mitigasi. Untuk itu, sebagai upaya pemenuhan
agenda 2030 di atas, pemerintah mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan
pengurangan risiko bencana. Selain itu, dengan mempertimbangkan bahwa ancaman bencana
hidrometeorologis merupakan ancaman bencana yang paling sering terjadi dan paling dinamis
di Indonesia, upaya untuk memberikan perhatian khusus kepada ancaman dan potensi dampak
perubahan iklim global menjadi sangat relevan.

RENCANA INDUK

12 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Bab 2

Gambaran Umum
Penanggulangan Bencana

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 13



BAB 2
GAMBARAN UMUM
PENANGGULANGAN BENCANA

2.1. GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN BENCANA SAAT INI

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 arah kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana ditujukan
untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat, termasuk lembaga usaha, dalam menghadapi bencana. Perspektif pengurangan
risiko bencana dan membangun ketangguhan juga dimasukan dalam sasaran pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, dan pembangunan daerah pascabencana.
Sasaran pembangunan bidang penanggulangan bencana ialah “Menurunnya indeks risiko bencana
pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”, yang akan dicapai melalui tiga strategi utama
berikut:

1. Integrasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan
daerah.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan

bencana.

Gambar 4. Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013.

Sumber: BNPB (2014), IRBI 2013.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 15

Garis dasar indeks risiko bencana secara nasional adalah rata-rata indeks risiko bencana dari 497
kabupaten/kota berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 yaitu 156,3. Garis dasar
indeks risiko bencana pusat-pusat wilayah pertumbuhan yang dimaksud dalam RPJMN 2015-2019
adalah rata-rata indeks risiko bencana dari 136 kabupaten/kota, yaitu 169,5, yang dirangkum dalam
Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Garis Dasar Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013.

No. Tingkat Jml Kab/ Indeks Target Tahun Target
Kota Rata-Rata Penurunan Indeks
1 Nasional (Baseline Indeks (15%) 2015 2016 2017 2018 2019 (Tahun
2 Kab/Kota Prioritas 497 2019)
136 2013) 23.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Nasional 25.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 132.9
Sumber: IRBI 2013. 156.3
144.0
169.4

Ketiga strategi untuk mencapai sasaran penurunan indeks risiko bencana seperti disebutkan dalam
RPJMN dijabarkan ke dalam indikator-indikator untuk mengukur ketangguhan daerah. Strategi 1,
yaitu Integrasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan
daerah, dirinci dalam 23 indikator. Strategi 2, Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dirinci
menjadi 17 indikator. Kemudian Strategi 3, Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana dijabarkan dalam 31 indikator. Secara keseluruhan ada
71 indikator yang perlu dipenuhi untuk menurunkan indeks risiko bencana.
Strategi tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan operasional berikut:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat
dan daerah, melalui:
a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan nasional dan
daerah.
b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta
risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada
kabupaten/kota berisiko tinggi terhadap bencana.
c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bencana bagi penyusunan rencana penanggulangan
bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang
menjadi referensi untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
d. Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan peninjauan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K).
e. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah.
f. Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan
kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
a. Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik
melalui media cetak, radio, dan televisi.
c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.
d. Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil
(OMS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

RENCANA INDUK

16 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan
penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam.

f. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam.
g. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana, melalui:
a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di Pusat dan daerah.
b. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
c. Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan
berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.
d. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi (iptek) dan pendidikan untuk pencegahan
dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
e. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan
berkesinambungan di kawasan rawan bencana.
f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu
evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi
bencana.
g. Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk
memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan
dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana.
h. Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana untuk mendukung gerakan
desa hebat.
i. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui
pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat
menjangakau wilayah pascabencana yang terpencil.

2.2. ANCAMAN BENCANA DAN PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
PER WILAYAH

Pelaksanaan program penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui pendekatan
per wilayah pulau/kepulauan, yaitu wilayah Pulau Sumatera, wilayah Pulau Jawa- Bali, wilayah Kepulauan
Nusa Tenggara, wilayah Pulau Kalimantan, wilayah Pulau Sulawesi, wilayah Kepulauan Maluku, dan
wilayah Pulau Papua. Rincian karakteristik kebencanaan dan program prioritas masing-masing wilayah
dijabarkan sebagai berikut.

2.2.1. Wilayah Pulau Sumatera

Ancaman bencana di wilayah Pulau Sumatera terutama terdiri dari banjir, gempa bumi, tsunami, tanah
longsor, letusan gunung api dan kebakaran hutan dan lahan. Untuk menurunkan tingkat kerentanan
terhadap bencana pemerintah memprioritaskan sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat dan
pengembangan Desa Tangguh Bencana di 21 kabupaten/kota berisiko tinggi; peningkatan kapasitas
manajemen dan distribusi logistik kebencanaan melalui dua unit pusat logistik di Sumatera Bagian
Utara dan Sumatera Bagian Selatan; peningkatan pemantauan hotspot kebakaran hutan dan lahan di
Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung; pengembangan sistem
peringatan dini bencana tsunami pada kabupaten/kota di pesisir pantai barat Pulau Sumatera dan sistem
peringatan dini erupsi gunung api di Pulau Sumatera; serta program-program lain untuk mengurangi
risiko bencana dan meningkatkan kapasitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 17

Gambar 5. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Sumatera.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

2.2.2. Wilayah Pulau Jawa dan Bali
Ancaman bencana di wilayah Pulau Jawa dan Bali terutama terdiri dari banjir, tanah longsor, gempa
bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana
pemerintah memprioritaskan penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami di kabupaten/
kota di pesisir selatan Pulau Jawa-Bali yang rawan tsunami; pemeliharaan dan penataan lingkungan
di sekitar DAS Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, Cisadane dan daerah rawan lainnya; penyediaan
sistem pemantauan gunung api di Cilegon, Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang, Kediri, Blitar, Klaten,
Sleman, Bangli, dan Karangasem; penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (tempat
evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi ancaman gempa bumi,
tsunami, letusan gunung api dan banjir; dan program-program pengurangan risiko lainnya.

Gambar 6. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Jawa-Bali.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
RENCANA INDUK

18 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

2.2.3. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
Ancaman bencana di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara terutama terdiri dari gempa bumi, tsunami,
letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor. Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap
bencana pemerintah memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam
gempa bumi di Lombok Utara, Lombok Timur, letusan gunung api Rokatenda di Kabupaten Sikka dan
daerah pasca bencana alam lainnya; pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan di sekitar
DAS Dodokan dan Moyosari di NTB dan DAS Benain Aisessa di NTT; penyediaan sistem peringatan
dini bencana tsunami, banjir dan letusan gunung serta pengembangan Desa Tangguh Bencana di 15
kabupaten/kota; peningkatan kapasitas logistik melalui pembangunan satu unit pusat logistik yang
dapat menjangkau wilayah terpencil; dan program-program lain untuk mengurangi risiko bencana dan
meningkatkan kapasitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Gambar 7. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Nusa Tenggara.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

2.2.4. Wilayah Pulau Kalimantan
Ancaman bencana di wilayah Pulau Kalimantan terutama terdiri dari kebakaran hutan dan lahan,
banjir, dan kekeringan. Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana pemerintah
memprioritaskan pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar DAS Kapuas, Mahakam dan Barito
serta daerah rawan lainnya; peningkatan pemantauan hotspot di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara; pengembangan Desa Tangguh
Bencana di 18 Kabupaten/Kota; pembangunan satu unit pusat logistik yang dapat menjangkau wilayah
terpencil; dan program-program pengurangan risiko serta peningkatan ketangguhan lainnya.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 19

Gambar 8. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Kalimantan.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

2.2.5. Wilayah Pulau Sulawesi
Ancaman bencana di wilayah Pulau Sulawesi terutama terdiri dari banjir, longsor, gempa bumi, letusan
gunung api dan kekeringan. Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana pemerintah
memprioritaskan sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio
dan televisi serta pengembangan Desa Tangguh Bencana di 24 kabupaten/kota berisiko tinggi bencana;
pemeliharaan dan penataan lingkungan di DAS Mamasa, Tondano, Limboto, Tempe maupun daerah
rawan bencana lainnya; pembangunan dua unit depo logistik agar dapat menjangkau wilayah bencana
secara cepat; dan program- program lain untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Gambar 9. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Sulawesi.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
RENCANA INDUK

20 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

2.2.6. Wilayah Kepulauan Maluku
Ancaman bencana di wilayah Kepulauan Maluku terutama terdiri dari banjir, longsor, gempa bumi,
tsunami, cuaca ekstrim dan abrasi. Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana
pemerintah memprioritaskan sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat serta pengembangan
Desa Tangguh Bencana di 12 kabupaten/kota sasaran; rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca
bencana alam banjir bandang di Way Ela Kabupaten Maluku Tengah dan daerah pasca bencana lainnya;
pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan di sekitar DAS Wae Hatu Merah Apur Efir maupun
daerah rawan bencana alam lainnya; pembangunan satu unit pusat logistik; dan program-program
pengurangan risiko serta peningkatan ketangguhan lainnya.

Gambar 10. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Kepulauan Maluku.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

2.2.7. Wilayah Pulau Papua
Ancaman bencana di wilayah Pulau Papua terutama terdiri dari banjir, longsor, gempa bumi, dan
tsunami. Untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana pemerintah memprioritaskan
penguatan sosialisasi PRB dan pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sorong, Jayapura,
Manokwari, Kabupaten Nabire, Merauke, Sarmi, Teluk Bituni dan Raja Ampat; penyelesaian rehabilitasi
dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Yapen dan
Waropen dan daerah pasca bencana alam lainnya; penyediaan sistem peringatan dini bencana
tsunami, longsor, banjir di Sorong, Manokwari, Nabire dan Sarmi; pembangunan satu unit pusat
logistik kebencanaan di Wilayah Papua yang dapat menjangkau wilayah terpencil; simulasi tanggap
darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana di Sorong, Manokwari,
Nabire, Teluk Bituni, Teluk Wondama dan Sarmi; dan program-program lain untuk mengurangi risiko
bencana dan meningkatkan kapasitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 21

Gambar 11. Peta Indeks Risiko Bencana Wilayah Pulau Papua.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

2.3. KERANGKA REGULASI, KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN

2.3.1. Kerangka Regulasi
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(UU No. 24/2007) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU
No. 23/2014). UU No. 24/2007 ini telah membuat perubahan penting dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana di Indonesia, seperti:

1. Perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana, dari yang semula bersifat responsif
menjadi penguranan risiko bencana.

2. Pembentukan lembaga penanggulangan bencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/
kota.

3. Perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota.
4. Pendanaan: APBN, APBD, lembaga pembiayaan, badan usaha, lembaga non-pemerintah,

masyarakat.
5. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Sementara itu UU No. 23/2014 memperkuat implementasi UU No. 24/2007 di tingkat daerah.
Turunan UU No. 23/2014 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (PP No. 18/2016), dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (PP No. 2/2018). UU No. 23/2014 mengamanatkan untuk:
1. Penanggulangan bencana menjadi urusan pemerintahan berkaitan pelayanan dasar.

RENCANA INDUK

22 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

2. Penanggulangan bencana masuk dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat.
3. Alokasi dana darurat bencana dari APBN ke daerah yang tidak mampu mengatasi dampak

bencana untuk kegiatan pemulihan pascabencana.
4. Sebagai konsekuensi dari urusan pemerintahan berkaitan pelayanan dasar adalah

diterapkannya standar pelayanan minimal (SPM) penanggulangan bencana.

Peraturan turunan langsung dari UU No. 24/2007 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No. 21/2008), Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22/2008),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP No.
23/2008), dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Perpres No. 8/2008).

Pada tataran operasional telah diterbitkan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (Permendagri No. 46/2008) dan sejumlah Peraturan Kepala Badan Nasional
Penangulangan Bencana (Perka BNPB) sebagai landasan pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana baik yang terkait dengan tahap prabencana, tanggap darurat maupun
pascabencana.

Gambar 12. Peraturan Perundang-undangan Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Perubahan Paradigma dalam Manajemen
Penanggulangan Bencana Bencana:

UU No. 24 Tahun 2007 Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah
untuk Manajemen Bencana.
Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah
untuk Pengurangan Risiko Bencana
Pendanaan untuk Manajemen Bencana:
APBN
APBD
Sektor Swasta dan atau Komunitas
International Donors dan Lembaga Swadaya
Masyarakat.

PP21 Tahun 2008 PP22 Tahun 2008 PP23 Tahun 2008
Penyelenggaraan Tentang Pendanaan dan Tentang Peran Serta Lembaga
Penanggulangan
Pengelolaan Bantuan Internasional dan Lembaga
Bencana Bencana Asing Non Pemerintahan dalam

Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden No. 8 Peraturan Menteri Dalam
Tahun 2008 tentang Negeri No. 46 Tahun 2008
Badan Nasional tentang Pedoman Organisasi
Penanggulangan dan Tata Kerja Pembentukan
Bencana (BNPB) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Sumber: BNPB, 2015.

UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018 menegaskan bahwa Urusan kebencanaan
merupakan urusan bersama antara pusat dan daerah. Penanggulangan bencana termasuk dalam

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 23

pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat yang diatur dalam UU No. 23/2014 tersebut. Selanjutnya PP No. 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal mengatur mengenai Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana.

Kerangka regulasi sektoral yang terkait dengan upaya penyelenggaran Penanggulangan Bencana
juga telah diterbitan antara lain melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (UU No. 26/2007), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 27/2007), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 29/2009), Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (UU No. 31/2009), Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat (UU No. 1/2011), Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Informasi Geospasial (UU No. 4/2011) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (UU No. 6/2014), dan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan
Pertolongan (UU No. 29/2014). Selain itu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 101/2014) yang
mengatur tentang penyelenggaraan penanganan darurat bencana akibat pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun Komitmen nasional dalam upaya penanggulangan bencana diwujudkan pula
dalam bentuk pengintegrasian penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan. RPJMN
2015- 2019 telah menjadikan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan
nasional. Di samping itu, di tingkat nasional telah disusun dan ditetapkan Renas PB 2010-2014 dan
RAN-PRB 2010-2012.

Pada tingkat daerah, melalui fasilitasi BNPB, telah disusun Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana
di 34 Provinsi, yang diikuti dengan pengkajian risiko bencana dan penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana sebagai kerangka kebijakan penanggulangan bencana daerah yang menjadi masukan bagi
perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi pengurangan risiko bencana.

2.3.2. Kerangka Kelembagaan

2.3.2.1. Kelembagaan di Tingkat Nasional

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah membentuk BNPB (Pasal 10,
ayat 1 UU No. 24/2007) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri
(Pasal 10, ayat 2 UU No. 24/2007). BNPB merupakan lembaga pemerintah non-kementrian yang
dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Tugas dan fungsi BNPB adalah melakukan perumusan dan
penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BNPB juga melakukan pengkordinasian pelaksanaan
kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Adapun tugas BNPB sesuai Pasal 12 UU No. 24/2007 adalah sebagai berikut (1) memberikan pedoman
dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara, (2) menetapkan standarisasi
dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangan,
(3) menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, (4) melaporkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kepada Presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap
saat dalam kondisi darurat bencana, (5) menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/

RENCANA INDUK

24 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

bantuan nasional dan internasional, (6) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari APBN.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB melaksanakan fungsi
koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Dalam
melaksanakan fungsinya, BNPB didukung oleh unsur pengarah yang beranggotan 19 (sembilan belas
orang) yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pejabat pemerintah dan sembilan orang unsur profesional.
Anggota unsur pengarah dari pejabat pemerintah terdiri dari perwakilan dari: (1) Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, (2) Kementerian Dalam Negeri, (3) Kementerian Sosial,
(4) Kementerian Pekerjaan Umum, (5) Kementerian Kesehatan, (6) Kementerian Keuangan, (7)
Kementerian Perhubungan, (8) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (9) Kepolisian Republik
Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal
ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1)
memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2)
memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana,
dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap
pengumpulan dana penangulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang
berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannnya disampaikan
kepada BNPB atau BPBD.

2.3.2.2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah (BNPB dan K/L terkait),
pemerintah daerah (BPBD, OPD dan Lembaga terkait), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Penangulangan
Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana.

Gambar 13. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

TERJADINYA
BENCANA

TANGGAP

RISIKO ADA PEMULIHAN
BENCANA RISIKO

KESIAPAN PENGAWASAN REHABILITASI REKONSTRUKSI
STABIL

PEMELIHARAAN

PERENCANAAN MEMBANGUN KEMBALI
DENGAN LEBIH BAIK

PERBAIKAN

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 25

2.3.2.2.1. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana untuk prabencana bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk
kegiatan dalam situasi:

1. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana
penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan
bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana
tataruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7)
penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

2. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan danannya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan
yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan,pengorganisasian,pemasangan dan
pengujian sistem peringatan dini,penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian
penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan
lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala
bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang
berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan
oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan
ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta
penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun
modern.

2.3.2.2.2. Penggunaan Dana Saat Keadaan Darurat Bencana

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat keadaan darurat bencana meliputi: (1)
dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing
instansi/lembaga terkait, (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB, dan (3) Belanja
Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan pemerintah daerah. BNPB atau BPBD sesuai dengan
kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam
APBN dan APBD.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat bencana, meliputi: (1)
pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, (2)
kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, (3) pemberian bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana, (4) pelaksanaan perlindungan dengan prioritas terhadap kelompok
rentan, dan, (5) kegiatan pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital, dan (6) kegiatan
pengendalian faktor ancaman.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana. Penggunaan dana
siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan
korban bencana, (2) pertolongan darurat, (3) evakuasi korban bencana, (4) kebutuhan air bersih dan
sanitasi, (5) pangan, (6) sandang, (7) pelayanan kesehatan, dan (8) penampungan serta tempat hunian
sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam bentuk Perka
2 - DSP Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2018 tentang Dana Siap Pakai (DSP). Terkait dengan

RENCANA INDUK

26 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

penggunaan dana APBD untuk penanggulangan bencana khususnya pada saat keadaan darurat
bencana, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan regulasi yang diatur melalui Permendagri
No. 21/2011 yaitu pada pasal 162 ayat 3 yang menyatakan bahwa pendanaan keadaan darurat yang
belum tersedia anggarannya dapat menggunakan pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

2.3.2.2.3. Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana
penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana, (2) perbaikan prasarana
dan sarana umum, (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (4) pemulihan sosial
psikologis, (5) pelayanan kesehatan, (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik, (7) pemulihan sosial
ekonomi budaya, (8) pemulihan keamanan dan ketertiban, (9) pemulihan fungsi pemerintahan,
atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

2. Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana, (2) pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat, (3) membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,
(4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan
bencana, (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha
dan masyarakat, (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, (6) peningkatan fungsi
pelayanan publik, atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

3. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah
daerah yang terkena bencana berupa “bantuan hibah dana rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana” yang diatur melalui Permenkeu No. 162/2015.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 162/2015 pemberian hibah bantuan pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana diatur, sebagai berikut:

1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran kepada
Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. BNPB melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat
pertimbangan penyaluran.

3. Dalam rangka penyaluran hibah, Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa
menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Keuangan dengan melampirkan surat pertimbangan penyaluran yang
dikeluarkan oleh BNPB.

4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat
Penetapan Pemberian Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 27

RENCANA INDUK

28 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Bab 3

PROYEKSI DAN TANTANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA

2015 – 2045

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 29

RENCANA INDUK

30 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

BAB 3
PROYEKSI DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN BENCANA

2015-2045

3.1. PROYEKSI ANCAMAN DAN DAMPAK BENCANA PADA SKALA NASIONAL

3.1.1. Proyeksi Jiwa Terpapar Multibahaya Bencana 2015-2030-2045
BPS menerbitkan buku “Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035” pada 2013. Hasil proyeksi
menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus
meningkat, yaitu dari 238,5 juta pada 2010 menjadi 305,6 juta pada 2035. Salah satu ciri penduduk
Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian
besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari 7% dari luas total
wilayah daratan Indonesia. Namun, secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di
Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 57,4% pada tahun 2010 menjadi 54,7% pada 2035. Sebaliknya
persentase penduduk yang tinggal di pulau-pulau lain meningkat, seperti, Pulau Sumatera naik dari
21,3% menjadi 22,4%, Kalimantan naik dari 5,8% menjadi 6,6% pada periode yang sama4.

Gambar 14. Perbandingan Persebaran Penduduk di Indonesia pada 2010 dan 2045.

Sumber: KPPN/Bappenas, Januari 2018.

Menurut Bappenas, penduduk Indonesia pada 2045 mencapai 318,7 juta yang tinggal di wilayah
perkotaan sebesar 69,1%. Persebaran penduduk tidak banyak berubah dan sebagian besar masih
tinggal di Pulau Jawa. Di daerah lain seperti NTT, Sulawesi Barat dan Maluku lebih dari separuh
penduduk masih tinggal di wilayah pedesaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi itu menumbuhkan
kota-kota kecil dan sedang di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu terjadi di kota-kota besar dan di
daerah peri-urban akan membentuk megapolitan (mega- urban). Pada 2035 hampir 90% penduduk
di Jawa tinggal di perkotaan, dengan konsentrasi kepadatan penduduk perkotaan yang sangat besar
berada di wilayah Jakarta-Bandung5.

4MBPS (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, hal. 23.
5Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur di Jakarta
pada Januari 2018

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 31

Proyeksi penduduk terpapar bahaya multibencana secara total pada 2015 mencapai 246,2 juta jiwa,
tahun 2030 ada 286,0 juta jiwa, dan tahun 2045 ada 313,6 juta jiwa. Ada kenaikan jumlah jiwa
terpapar sebesar dari 2015-2030 sebesar 39,7 juta dan 2030-2045 sebesar 27,7 juta jiwa terpapar.
Proyeksi jiwa terpapar tersebut semakin meningkat dalam kurun waktu 15 tahun dengan proyeksi
peningkatan jumlah penduduk dan konsentrasi penduduk yang berada di wilayah perkotaan dengan
tingkat pembangunan infrastruktur meningkat dan asumsi bahwa daya dukung lingkungan sebagai
sumber kehidupan juga melemah.

Proyeksi peningkatan jiwa terpapar dari tahun 2030 hingga 2045 memang masih di bawah peningkatan
dari periode 2015 ke 2030, proyeksi ini terjadi karena proyeksi tersebut mengikuti dinamika kepadatan
penduduk, luas lahan pertanian yang bisa jadi berkurang akibat bencana sebelumnya sekaligus
persebaran penduduk yang semakin tersebar dibanding periode sebelumnya, jika merunut dari
data BPS maka disebutkan bahwa secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di
Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 57,4% pada tahun 2010 menjadi 54,7% pada 2035. Sebaliknya
persentase penduduk yang tinggal di pulau-pulau lain meningkat, seperti, Pulau Sumatera naik dari
21,3% menjadi 22,4%, Kalimantan naik dari 5,8% menjadi 6,6% pada periode yang sama.

Secara menyuluruh dapat diperhatikan pada proyeksi penduduk terpapar di Indonesia terbanyak
berada di Pulau Jawa-Bali pada 2015 ada 142,5 juta, tahun 2030 ada 161,1 juta, dan tahun 2045
ada 175,2 juta. Hal ini terkait dengan jumlah kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di Pulau
Jawa-Bali. Sekaligus dapat diperhatikan di dalam Gambar 15: Perbandingan Peta Proyeksi Jiwa
Terpapar Multibahaya Bencana 2015-2030-2045, bahwa dengan penghitungan bahaya bencana yang
konstan sementara kepadatan penduduk terkonsentrasi pada wilayah-wilayah pembangunan, maka
kecenderungan jiwa terpapar yang tinggi ada di wilayah wilayah, Jawa-Bali, diikuti Sumatera Utara,
Banten Jakarta, Sulawesi Selatan dan Lampung.

Sementara untuk wilayah dengan kepadatan penduduk rendah seperti Kepulauan Bangka Belitung
yang sama-sama mendekati wilayah selatan Sumatera cenderung sedikit, juga karena jumlah
jiwa yang tinggal jauh lebih sedikit. (posisi kerentanan multibahaya bencana yang paling rendah
terdapat di Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Barat dan Kalimantan
Utara. Selanjutnya jiwa terpapar dengan jumlah menengah dapat diperhatikan baik di Gambar 15:
Perbandingan Peta Proyeksi Jiwa Terpapar Multibahaya Bencana 2015-2030-2045 maupun dalam
Tabel 3: Potensi Jiwa terpapar Akibat Multibahaya Bencana 2015 -2045.

Dengan demikian, proyeksi jiwa terpapar di seluruh Indonesia terjadi akibat kepadatan penduduk hanya
terkonsentrasi di wilayah tertentu (umumnya perkotaan), kesadaran atas kebencanaan di masyarakat
lemah, kualitas pembangunan fisik tidak sesuai dengan alam di sekitarnya dan kerusakan lingkungan
yang terus menerus rusak akibat tangan manusia (kerusakan hutan, pencemaran lingkungan dll).

Khusus untuk Bencana Gempabumi, dilakukan model proyeksi oleh tim PuSGeN (2018). Model proyeksi
penduduk Pulau Jawa tahun 2030 dan 2045 dilakukan dengan melakukan perhitungan proyeksi
jumlah penduduk Pulau Jawa tahun 2030 dan 2045 menggunakan pemodelan sistem dinamik. Jumlah
penduduk di Pulau Jawa tahun 2030 dan 2045 hasil perhitungan proyeksi kemudian didistribusikan ke
dalam sistem grid resolusi 30”x30” menggunakan model distribusi penduduk yang dikembangkan oleh
Nengsih (2015), yaitu menggunakan jenis penutup lahan dan kelas jalan sebagai bobot pendistribusian.
Jenis penutup lahan pada tahun 2030 dan 2045 tentu telah mengalami perubahan dari penutup lahan
tahun 2016, sehingga jenis penutup lahan di tahun 2030 dan 2045 harus diprediksi terlebih dahulu.
Prediksi jenis penutup lahan di tahun 2030 dan 2045 dilakukan dengan pendekatan hubungan jumlah

RENCANA INDUK

32 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Gambar 15. Perbandingan Peta Proyeksi Jiwa Terpapar Multibahaya Bencana 2015-2030-2045.

Sumber: InaRISK (http://inarisk.bnpb.go.id) (2018).

penduduk dengan ketersediaan energi bahan pangan (EBP) yang dapat dilihat pada Gambar 16. Plot
pada Gambar 16 merupakan data jumlah penduduk dan data ketersediaan EBP setiap grid di tahun
inisial (tahun-n). Ketersediaan EBP didistribusikan dari data produksi pangan yang diperoleh dari

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 33