Recana Induk Penanggulangan Bencana 2015 - 2045

RENCANA INDUK

134 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

BAB 4
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

4.1. VISI DAN MISI PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2015-2045

Visi
“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”

Misi
Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2015–2045 akan diwujudkan melalui lima misi penanggulangan
bencana sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan
zaman

2. Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
3. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal
4. Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun

kehidupan yang lebih baik
5. Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana

yang profesional, transparan, dan akuntabel

4.2. TUJUAN DAN SASARAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2015-2045

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2045 adalah “meningkatkan ketangguhan pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko
bencana dalam jangka panjang”.

Tujuan tersebut akan dicapai pada akhir tahun 2045 melalui pencapaian sasaran-sasaran berikut:
1. Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan
zaman, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tertata danterlaksana
dengan baik, yang diarahkan untuk memantapkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan
bencana, melalui regulasi/deregulasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan
sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
b. Mantapnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa dan aset,
serta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman di daerah terdampak bencana, dengan
berpedoman pada kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis
terhadap perubahan lingkungan strategis dan multidimensi.
c. Mantapnya keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui
pemenuhan standar pelayanan minimal dan kerjasama antar daerah, yang menurunkan
jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko bencana tinggi menjadi 40% dari total
jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
2. Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 135

bencana, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
a. Terlembagakannya isu penanggulangan bencana dalam sektor-sektor pembangunan.
b. Teralokasikannya anggaran publik untuk penanggulangan bencana yang memadai.
c. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana.
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berinvestasi dalam kerangka transfer

risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman
serta potensi dampak bencana.

3. Terwujudnya penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal, yang ditandai
dengan hal-hal berikut:
a. Mantapnya tingkat kecepatan respons penanganan darurat bencana yang kurang dari enam
jam, dan ketepatan pemberian dan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan awal
masyarakat terdampak bencana dalam bentuk air bersih dan sanitasi, pangan, sandang,
pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, hunian sementara, serta pemberian dan
pemenuhan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
b. Tercapainya keandalan penanganan darurat bencana dengan adanya tim reaksi cepat terpadu,
profesional dan tersertifikasi dalam jumlah yang memadai, ketersediaan logistik kebencanaan
dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat, serta
didukung dengan sistem logistik yang baik dan distribusi yang cepat dan tepat ke lokasi
bencana.
c. Penyelamatan dan evakuasi korban yang optimal untuk mendukung penurunan angka
kematian rata-rata per 100.000 penduduk akibat bencana.
d. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama penanganan darurat bencana yang berdaya guna dan
berhasil guna dalam sistem penanganan darurat bencana yang semakin sempurna.

4. Terselenggarakannya pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun
kehidupan yang lebih baik dan lebih aman, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
a. Tercapainya pembangunan kembali infrastruktur, akses dan layanan dasar sebagai sistem
pendukung kehidupan dan penopang kehidupan daerah dan masyarakat di daerah terdampak
bencana.
b. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebelum bencana,
peningkatan pendapatan masyarakat terdampak yang dibangun dengan berlandaskan pada
azas ekonomi gotong-royong yang mengedepankan peran kolektif yang berdaya saing.
c. Terbangunnya struktur perekonomian daerah dan masyarakat yang berdaya lenting, disertai
dengan kualitas hidup masyarakat yang memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai
ancaman bencana, yang berdasarkan keunggulan kompetitif dan daya saing.

5. Terwujudnya dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang profesional, transparan, dan akuntabel, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional, memiliki ilmu
pengetahuan, bermoralitas tinggi, memiliki kreativitas dan inovasi, mandiri serta tersertifikasi
mulai dari aparatur sipil negara sampai individu-individu masyarakat yang berpartisipasi aktif
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
b. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pelaporan,
dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
c. Makin mantapnya kualitas data dan informasi kebencanaan, yang terdiseminasi secara aktual

RENCANA INDUK

136 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

sampai ke masyarakat, dikelola sebagai pusat pengetahuan rujukan bidang penanggulangan
bencana, sekaligus digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tata kelola
penanggulangan bencana yang berkualitas.
d. Keterpaduan sistem logistik kebencanaan untuk membangun kesiapsiagaan, kecepatan dan
ketepatan penanganan darurat dan pemulihan, yang diletakkan sebagai standar pelayanan
minimal penanggulangan bencana.

4.3. ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2015-2045

1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam
kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap
perkembangan zaman. Arah kebijakan untuk menjalankan misi ini adalah:
a. Menata dan menyelaraskan kerangka peraturan perundang-undangan dan kebijakan
secara berkesinambungan, dan melaksanakan pengembangan kebijakan penanggulangan
bencana, agar terbangun kerangka regulasi dan kebijakan yang terpadu dan terarah, yang
mengakomodasi pembagian kewenangan yang jelas dan mendorong partisipasi aktif seluruh
pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana.
b. Membangun sinergi kebijakan penataan ruang dengan kebijakan pembangunan infrastruktur,
pembangunan kawasan, pemerintahan daerah, dan berbagai kebijakan pembangunan
sektoral agar terbangun kerangka kebijakan yang harmonis yang berdimensi pengurangan
risiko bencana.
c. Membangun kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektoral yang
dipedomani bersama dan diimplementasikan, yang berbasis pada pemenuhan standar
pelayanan minimal bagi masyarakat dan yang mampu beradaptasi dengan perubahan
lingkungan strategis yang dinamis dan multidimensi secara cepat dan tepat.
d. Melakukan penyusunan dan pemutakhiran kajian risiko bencana secara rutin sebagai salah
satu upaya merespons perubahan, dimulai dari unit administrasi desa, kabupaten/kota,
provinsi termasuk antar wilayah sampai dengan tingkat nasional, sebagai dasar dan masukan
bagi penyusunan dan peninjauan rencana penataan ruang dan pemanfaatan lahan, guna
mewujudkan pembangunan yang berdimensi pengurangan risiko bencana dan berkelanjutan.
e. Menyelenggarakan pembangunan nasional dan daerah yang berketahanan iklim dan bencana,
berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat guna terbentuknya wilayah dan daerah
tangguh bencana, yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan sinergis antar pemangku
kepentingan, dalam rangka mencapai sasaran penurunan jumlah kabupaten/kota berindeks
risiko bencana tinggi menjadi kurang dari 40% dari total jumlah kabupaten/kota di seluruh
Indonesia.
f. Meletakkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek penyelenggaraan penanggulangan
bencana, termasuk di dalamnya kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta kelompok
masyarakat lainnya secara inklusif, dan mendorong keterlibatan dunia usaha dan kerjasama
antar daerah sebagai perwujudan kemitraan dalam pembangunan nasional dan daerah yang
terpadu.
g. Memutakhirkan sistem peringatan dini bencana yang adaptif terhadap perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, ditunjang dengan keandalan sistem data dan informasi
kebencanaan yang mampu memberikan informasi aktual dan akurat bagi setiap warga
masyarakat sebagai perwujudan dari standar pelayanan minimal, dan sebagai salah satu
upaya membangun budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
h. Pemanfaatan teknologi dan instrumen kebencanaan untuk mendukung peningkatan kualitas
kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi bencana, yang dibarengi dengan mendorong

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 137

pengembangan industri kebencanaan, termasuk penciptaan teknologi dan instrumentasi
kebencanaan sederhana dalam negeri untuk kemandirian dan ketangguhan bangsa.
i. Pembangunan budaya kesadaran terhadap bencana yang dimulai dengan pengetahuan,
pemahaman, kesiapan yang dilatihkan secara terus-menerus sampai terbangunnya kesadaran
dan budaya, yang didukung dengan sistem pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran
(center of excellence), pelembagaan pengetahuan kebencanaan dalam pendidikan, serta
penegakkan hukum yang konsisten.

2. Meningkatkan alokasi anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan
risiko bencana. Arah kebijakan untuk menjalankan misi ini adalah:
a. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai
bentuk implementasi komitmen global untuk kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana,
dengan memperhatikan pembagian wewenang, tanggung jawab dan pemenuhan standar
pelayanan minimal.
b. Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, dan koordinasi perencanaan
penganggaran, sinergi pelaksanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran,
sampai pengukuran kinerja anggaran dalam kerangka pencapaian sasaran perencanaan
penanggulangan bencana.
c. Pengalokasian anggaran secara berimbang dan memadai untuk dana kontinjensi, dana siap
pakai dan alokasi dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dalam APBN dan APBD untuk
antisipasi kejadian bencana.
d. Implementasi skema transfer risiko bencana diantaranya melalui asuransi kebencanaan, dana
perwalian, pembentukan BLU dan atau pooling fund sebagai upaya antisipasi risiko fiskal
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
e. Peningkatan partisipasi pendanaan non-pemerintah dan mitra pembangunan untuk
mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
f. f. Peningkatan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam investasi
penanggulangan bencana melalui transfer risiko.

3. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal. Arah kebijakan
untuk menjalankan misi ini adalah:
a. Peningkatan kecepatan dan ketepatan respon penanganan bencana kurang dari 6 jam
sampai di lokasi bencana, dengan keterpaduan sumber daya tingkat nasional dan daerah,
mengedepankan peran pemerintah daerah sebagai first responder penanganan darurat,
termasuk menanamkan budaya kemandirian dalam penyelamatan diri sebagai budaya yang
ditanamkan pada setiap individu masyarakat sejak usia dini.
b. Penetapan status keadaan darurat dengan tetap mengedepankan peran dan tanggung jawab
pemerintah daerah, berbasis standar pelayanan minimal, yang mendapatkan dukungan
Pemerintah, sebagai dasar bagi pengerahan sumber daya yang berdaya dan berhasil guna.
c. Penyiapan sumber daya penanganan darurat sejak sebelum bencana sebagai bentuk
kesiapsiagaan yang meliputi sistem dan kesiapan pengerahan tim reaksi cepat penanggulangan
bencana yang berkualitas dalam jumlah yang memadai, pemantapan sistem dan kesiapan
logistik kebencanaan berbasis kewilayahan, sinergi antar lembaga Pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat dalam kerangka pemantapan kesiapsiagaan penanganan darurat yang
terpadu.
d. Pemantapan profesionalitas dan kualifikasi sumber daya manusia yang tersertifikasi, yang
mampu menjalankan dan melaksanakan respons penyelamatan dan evakuasi untuk mencapai
penurunan angka kematian rata-rata per 100.000 penduduk akibat bencana.

RENCANA INDUK

138 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

e. Pelembagaan sistem penanganan darurat bencana sebagai sistem penanganan darurat
bencana utama yang terstruktur, dengan melibatkan seluruh sumber daya dan terus
memperkuat dan memantapkan peran komando penanggulangan bencana BNPB dan BPBD,
dengan SKPDB diaktivasi dan dikerahkan secara konsisten sesuai dengan jenis dan skala
kejadian bencana.

4. Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun
kehidupan yang lebih baik dan lebih aman. Arah kebijakan untuk menjalankan misi ini adalah:
a. Pengalokasiananggaranyangterkoordinasidanterpadu,denganmengedepankankemandirian
pemerintah daerah dan masyarakat, serta daya dukung Pemerintah berbasis pada perencanaan
aksi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dan sasaran rencana pemulihan.
b. Membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman yang berorientasi pada pelayanan
dan kemudahan akses publik, serta sebagai sistem pendukung kehidupan dan penopang
kehidupan daerah dan masyarakat di daerah terdampak bencana. Pengurangan risiko bencana
menjadi dimensi utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk
ketahanan daerah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
c. Pemulihan pascabencana yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah dan
masyarakat berbasis pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari sebelum bencana, meningkatkan pendapatan
masyarakat dengan menumbuhkan daya saing melalui pembangunan dan pengembangan
ekonomi kreatif berbasis pada kearifan lokal untuk peningkatan kualitas daya saing.
d. Pembangunan kembali struktur perekonomian daerah dan masyarakat diperkuat dengan
mendudukkan sektor unggulan daerah, sebagai sektor penggerak yang berorientasi pada
peningkatan kualitas hidup, peningkatan nilai pendapatan dan kualitas hidup masyarakat,
yang memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana berbasis keunggulan
kompetitif dan daya saing.

5. Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang profesional, transparan, dan akuntabel. Arah kebijakan untuk menjalankan misi ini adalah:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penanggulangan bencana yang
profesional, yang dibentuk melalui sinergi penyelenggaraan pendidikan tinggi, pendidikan
dan pelatihan teknis penanggulangan bencana yang berkesinambungan, sertifikasi profesi,
dan dengan dibekali pengetahuan moral dan kemanusiaan, serta didukung dengan penerapan
praktik-praktik baik yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
untuk mewujudkan kemandirian.
b. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana
berbasis pada pengkajian risiko, analisis dan proyeksi perubahan lingkungan strategis yang
dinamis dan multidimensi, sampai dengan pelaksanaan rencana, pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi termutakhir, meningkatkan kecepatan
penghimpunan, pengolahan, dan analisis data, untuk disebarluaskan secara aktual dan akurat
kepada masyarakat sebagai informasi, sebagai alat pengambilan keputusan.
d. Mengembangkan sistem logistik kebencanaan secara sinergi dengan sistem ketahanan dan
kemandirian bangsa, berbasis wilayah pulau, yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan
kuantitas pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan sebagai sistem
pendukung pemulihan pascabencana. Membangun dan memperkuat sistem koordinasi
sumber daya logistik kebencanaan berbasis pada standar pelayanan minimal yang berlaku.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 139

e. Pengembangan kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong partisipasi para pemangku
kepentingan dalam berkontribusi aktif untuk terwujudnya kemandirian penyelenggaraan
penanggulangan bencana yang diarahkan sebagai pelayanan publik yang berkualitas.

4.4. STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

1. Strategi pemantapan kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan sesuai
prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana yang adaptif dan responsif terhadap
perubahan lingkungan strategis nasional dan global, yang multidimensional, melalui:
a. Pemantapan koordinasi antar kementerian/lembaga sektor pembangunan dalam kerangka
pembentukan dan harmonisasi regulasi berkesinambungan dibidang tata ruang, perencanaan
pembangunan, pemerintahan daerah, pembangunan desa, lingkungan hidup dan kehutanan,
infrastruktur, kelautan, informasi publik, pengelolaan energi sumberdaya alam dan mineral,
penelitian dan pengembangan, kesehatan, pendidikan, serta bidang pelayanan dasar lainnya
yang diarahkan pada peningkatan sinergi regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana,
yang terintegrasi didalam pembangunan nasional.
b. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dijabarkan
kedalam perencanaan strategis dan perencanaan kerja kementerian/lembaga, yang
dikendalikan pelaksanaannya, dipantau capaian kinerjanya, dan evaluasi tingkat
keberhasilannya sebagai koreksi kebijakan pada periode perencanaan berikutnya;
c. Pemantapan kerangka kebijakan dan kerangka implementasi kebijakan yang adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis nasional dan global, yang multidimensional yang dibarengi
dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mampu mengikuti ritme perubahan
secara cepat.
d. Memastikan seluruh produk regulasi dan kebijakan terdiseminasi, tersosialisasi, dan teredukasi
bagi seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana nasional secara masif dan
berkesinambungan.
e. Pemantapan peran kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat nasional dan daerah
secara berkesinambungan, dalam mengkoordinasikan seluruh potensi, pengerahan dan
penatakelolaan sumberdaya penanggulangan bencana nasional yang diarahkan pada
peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan publik dalam penanggulangan bencana.

2. Strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diarahkan pada investasi pengurangan
risiko bencana dan kesiapsiagaan, dibarengi dengan kemampuan dan kecepatan respon
penanganan darurat yang andal, serta pemulihan pascabencana untuk kehidupan yang lebih baik
dan lebih aman mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, melalui:
a. Melaksanakan penyusunan dan reviu kajian risiko bencana secara berkesinambungan sebagai
langkah awal perumusan kebijakan penanggulangan bencana untuk masukan perencanaan
tata ruang dan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan,
yang dijabarkan dalam perencanaan kerja pemerintah, dan menjadi pedoman bagi multi
pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam membangun
ketahanan ekonomi.
b. Membangun, mengembangkan, dan mendampingi pemerintah daerah sebagai first
responder penanggulangan bencana secara terus menerus dalam membangun kapasitas
pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka desa/
kelurahan sampai dengan kabupaten/kota tangguh dan berketahanan terhadap bencana dan
perubahan iklim.

RENCANA INDUK

140 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

c. Pembangunan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan daerah dan masyarakat, termasuk
melalui pendidikan di sekolah/madrasah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan bencana secara berkesinambungan.

d. Optimalisasi peran swasta melalui kerjasama antar pemerintah, lembaga usaha, dan
masyarakat untuk pelaksanaan program/kegiatan kesiapsiagaan dan PRB. Peran swasta juga
ditujukan untuk membangun kesiapsiagaan kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi untuk
mengantisipasi potensi dampak bencana, antara lain melalui pengembangan pengelolaan
bisnis keberlanjutan di kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi.

e. Pengembangan dan pemutakhiran sistem peringatan dini, data dan layanan informasi
kebencanaan secara berkesinambungan, yang dibarengi dengan pengelolaan data terintegrasi
dan terpadu lintas sektoral berdasarkan kebijakan one map and one data policy, serta
pengembangan dan pemeliharaan akses dan pemanfaatan data yang terdiseminasi secara
luas sampai ke masyarakat sebagai bentuk layanan publik yang berkualitas.

f. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan instrumen kebencanaan untuk peningkatan
kualitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana, serta untuk
kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya di kawasan strategis, kawasan ekonomi,
kawasan industri dan kawasan daya saing nasional.

g. Membangun kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi dan pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan secara konsisten dan berkesinambungan.

h. Meningkatkan pelibatan dan partisipasi aktif secara berkesinambungan seluruh komponen
masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
secara inklusif di semua tingkatan.

i. Membangun sistem pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana sebagai pusat
pembelajaran dari penyelenggaraan penanggulangan bencana Nasional, untuk pengembangan
pengetahuan, kebijakan, strategi, dan implementasi pengelolaan risiko bencana, termasuk
membangun kerjasama regional dan internasional sebagai bagian tidak terpisahkan dari
sistem pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana.

j. Pelaksanaan dan penegakan standar-standar pembangunan dan mitigasi dalam pelaksanaan
pembangunan nasional dan daerah, untuk membangun budaya kepatuhan dan kemandirian
dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

k. Pengembangan dan operasionalisasi seluruh kebijakan penanganan darurat bencana secara
konsisten, dilatihkan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan kualitas, kecepatan
dan keandalan penanganan darurat bencana dalam kerangka prinsip penyelamatan banyak
nyawa.

l. Penyelenggaraan pemulihan daerah dan masyarakat di wilayah pascabencana melalui
rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara terkoordinasi dan terpadu,
terintegrasi ke dalam sistem pembangunan nasional dengan mengedepankan partisipasi aktif
masyarakat melalui pola pemberdayaan, yang diarahkan untuk pembangunan dan kehidupan
yang lebih baik dan lebih aman, serta berdaya lenting dan berketahanan.

m. Peningkatan dan pengembangan sistem logistik kebencanaan nasional yang terpadu di setiap
wilayah untuk kesiapsiagaan dan respon yang cepat. Sistem logistik kebencanaan dibangun
dan diintegrasikan dalam kerangka konektivitas antar wilayah dalam kebijakan pembangunan
nasional.

n. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan merujuk kepada
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB).

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 141

3. Strategi pendanaan penanggulangan bencana yang memadai, melalui:
a. Penyediaan alokasi anggaran penanggulangan bencana yang memadai yang bersumber
dari APBN dan APBD untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan
bencana yang terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan
tahunan yang diarahkan sebagai investasi dalam memperkuat pengurangan risiko bencana
dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
b. Penyediaan alokasi anggaran cadangan penanggulangan bencana yang memadai yang
bersumber dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan penanganan darurat dan penanganan
keadaan tertentu yang cepat dan andal.
c. Mendorong optimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa untuk pembangunan desa yang
berdimensi pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan berketahanan.
d. Pelaksanaan dan pengalokasian anggaran skema transfer risiko melalui asuransi kebencanaan
untuk barang milik negara, barang milik daerah, dan aset lainnya yang menjadi kewenangan
Pemerintah dan pemerintah daerah.
e. Pemanfataan secara optimal dan akuntabel anggaran yang bersumber dari bantuan dan hibah
luar negeri, lembaga-lembaga non pemerintah, mitra pembangunan, dan sumber lainnya
yang sah melalui pengelolaan dana perwalian penanggulangan bencana.
f. Pembentukan dan pengembangan skema pengelolaan anggaran untuk penanggulangan
bencana melalui Badan Layanan Umum, Pooling Fund, atau skema pengelolaan anggaran
lainnya yang sah yang diarahkan untuk optimalisasi dan pemenuhan kebutuhan pendanaan
penanggulangan bencana.
g. Mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan
skema transfer risiko melalui asuransi kebencanaan yang terjangkau, sebagai investasi
pengurangan risiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana dan potensi
dampak bencana, sekaligus daya lenting dan kemandirian dalam pemulihan pascabencana.

4. Strategi pengaturan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana,
melalui:
a. Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana
di luar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan
akuntabel sesuai dengan prinsip–prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari
kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
b. Pengaturan diselenggarakan melalui penyusunan pedoman dan norma sebagai standar bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai
dengan kebutuhan, serta terhamonisasi dan tersinkronisasi dengan berbagai peraturan
terkait lainnya.
c. Pembinaan diselenggarakan dalam kerangka pembagian peran Pusat daerah dengan
semangat otonomi daerah guna meningkatkan kapasitas dan peran serta pemerintah daerah
dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana
daerah yang bertanggung jawab.
d. Pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan
bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk
mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan
pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pengawasan dan pengendalian
dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus berkualitas.

RENCANA INDUK

142 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

5. Strategi dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
profesional, transparan, dan akuntabel, melalui:
a. Pemantapan sistem pengkajian dan perumusan kebijakan yang terintegrasi, adaptif terhadap
perubahan, serta perkembangan teknologi sebagai upaya membangun sistem koordinasi
penanggulangan bencana sejak proses perencanaan, sampai dengan pemantauan dan
evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.
b. Pemantapan sistem teknologi data dan informasi, serta penguasaan teknologi untuk
mendukung penyebarluasan informasi kebencanaan sampai ke masyarakat secara tepat
waktu, sebagai masukan dalam pengambilan tindakan.
c. Pemantapan sistem pembangunan sumberdaya manusia yang profesional dan terlatih, untuk
penanggulangan bencana yang berkualitas.
d. Pemberian penghargaan, publikasi, dan keberpihakan kepada para pemangku kepentingan
penyelenggaraan penanggulangan bencana berprestasi untuk mendorong kreativitas dan
inovasi dalam kerangka meningkatkan partisipasi dalam penanggulangan bencana.
e. Memantapkan sistem dukungan manajemen dan operasionalisasi penyelenggaraan
penanggulangan bencana berbasis koordinasi dan keterpaduan dalam perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 143

RENCANA INDUK

144 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Bab 5

KERANGKA PELAKSANAAN
RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA
2015-2045

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 145

RENCANA INDUK

146 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

BAB 5
KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

5.1. KERANGKA PELAKSANAAN

Dalam menjabarkan RIPB ke dalam kerangka pelaksanaannya, setelah dijabarkan visi dan misi ke
dalam arah kebijakan dan strategi, selanjutnya dirumuskan program indikatif jangka menengah
(5 tahunan) dalam kerangka jangka panjang pelaksanaan RIPB, yang terbagi ke dalam 6 (enam)
tahapan periode 5 (lima) tahunan sesuai dengan periode tahapan rencana pembangunan jangka
menengah nasional (RPJMN).

Dengan memperhatikan scenario pentahapan dalam periode RPJMN, mulai dari tahap awal RPJMN
2015-2019 yang dijadikan periode ketangguhan dasar (baseline resilience), berlanjut pada periode
ketangguhan global (global resilience) pada RPJMN 2025-2030 yang memperhatikan tahap awal
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, sekaligus sejalan dengan pencapaian
sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko
bencana, serta sasaran kesepakatan perubahan iklim pada tahun 2030, hingga sasaran pencapaian
ketangguhan seabad NKRI pada tahun 2045 (centennial resilience) yang menjadi acuan pada
pengakhiran RPJPN 2025-2045.

Gambar 56. Kerangka Implementasi RIPB 2015-2045.

Sumber: Audiensi Tim Rumus RIPB, 2017.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 147

Melalui diagram pada Gambar 56 di atas, dapat dicermati bahwa indikasi program prioritas yang
dijabarkan ke dalam 6 (enam) periode tahapan RPJMN mulai 2015-2019 hingga 2040- 2045, akan
dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, yang terdiri dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, serta Lembaga Non-Pemerintah yang berkontribusi dalam penanggulangan
bencana, utamanya dunia usaha, dan memperhatikan peran serta dari masyarakat sebagai aktor
utama penanggulangan bencana dalam jangka panjang.

Guna menjamin kerangka pelaksanaan RIPB dapat diimplementasikan secara optimal, maka diperlukan
lingkungan kebijakan yang kondusif, yang memerlukan kepastian dalam kerangka kebijakan dan
regulasi yang mendukung implementasi RIPB dalam jangka menengah dan panjang, dengan kerangka
kelembagaan yang kuat kapasitasnya dalam penanggulangan kebencanaan secara koordinatif,
integratif, dan kolaboratif, serta didukung dengan kerangka pembiayaan dan investasi yang afirmatif
terhadap peningkatan kinerja penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat
wilayah dan daerah, sesuai dengan karakteristik kebencanaan di masing-masing wilayah dan daerah.

Berdasarkan kerangka pelaksanaan pada Gambar 56, melalui matriks program prioritas pada bagian
selanjutnya, dijabarkan pentahapan pelaksanaan dari RIPB di dalam kerangka RPJMN selama periode
2015 hingga 2045, dengan memperhatikan pembagian peran dari pelaku kepentingan terkait baik
pada tingkat pusat melalui kementerian/lembaga terkait, maupun peran dari pemerintah daerah dan
pelaku kepentingan lainnya di tingkat Pusat dan daerah.

5.2. PENTAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Tabel 88. Pentahapan Indikasi Program Penanggulangan Bencana 2015-2045.

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Utama Pendamping

Misi 1: Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap
perkembangan zaman

Penyusunan tata Membangun sinergi 1. Melakukan harmonisasi Kemenhum- BNPB, KLHK, Bapeten, 30% 60% 100%

ruang dan fungsi lahan lintas K/L dalam kebijakan dan regulasi HAM dan Kemen BATAN, BIG, BMKG,

di tingkat kab/kota, kebijakan dan antar K/L, khususnya ATR-BPN BNPP, BPS, Kemendagri,

provinsi, dan nasional program terkait tata terkait perencanaan Kemendes-PDTT, Kemen-

mempertimbangkan ruang, perencanaan tata ruang, dengan ESDM, Kemenhub,

PRB untuk mencegah pembangunan, PB, pertimbangan API Kemenkeu, Kemen-

timbulnya risiko lingkungan hidup dan PRB, serta Kominfo, Kemenlu,

bencana yang lebih dan kehutanan, serta pembangunan Kemen-PPN/ Bappenas,

besar. infrastruktur. berkelanjutan. Kemen-PUPERA,

Kemensos, Kementan,

KKP, LIPI, Polri, TNI

2. Melakukan harmonisasi Kemendagri BNPB, Kemen ATR-BPN, 30% 60% 100%
kebijakan dan regulasi KLHK, Kemenhum-HAM,
tata ruang dan PRB OPD di tingkat provinsi-
di tingkat Pusat dan kab/kota
Daerah.

3. Menyusun peraturan Kemen-ATR-BPN, BNPB, KLHK, Kemenhum- 100%
pelaksanaan untuk HAM, Bapeten, BATAN,
perencanaan tata BIG, BMKG, BNPP, BPS,
ruang berbasis PRB dan Kemendagri, Kemendes-
kawasan berisiko. PDTT, Kemen-ESDM,
Kemenhub, Kemen-
Kominfo, Kemenlu,
Kemen-PPN/ Bappenas,
Kemen-PUPERA,
Kemensos, Kementan,
KKP, LIPI, Polri, TNI

RENCANA INDUK

148 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Desentralisasi 4. Menyusun dan Utama Pendamping 25% 50% 75% 100% 100% 100%
pengelolaan PB menelaah Rencana Kemen-ATR-BPN
dengan memberikan Tata Ruang (RTRW, BNPB, KLHK, BIG, BMKG, 25% 50% 75% 100% 100% 100%
wewenang dan RTRK, RDTRK) dengan BPS, Kemendagri,
tanggungjawab yang mempertimbangkan Kemendes-PDTT, 30% 70% 100% 100% 100% 100%
lebih besar kepada API, PRB, dan kajian Kemen-ESDM,
pemerintah daerah, risiko bencana. Kemenhub, Kemenkeu,
termasuk dalam Kemen-PPN/ Bappenas,
hal pengalokasian Kemen-PUPERA,
anggaran PB. Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, LIPI, dan OPD di
tingkat provinsi-kab/kota

5. Membangun Kemen ATR-BPN BNPB, KLHK, Bapeten,
kerjasama lintas BATAN, BIG,
pemangku kepentingan BMKG, BNPP, BPS,
untuk pemantauan Kemenakertrans,
pelaksanaan RTRW Kemendagri,
dengan pendekatan Kemendes-PDTT,
kewilayahan/kawasan. Kemendikbud, Kemen-
ESDM, Kemenhan,
Kemenhub, Kemenhum-
HAM, Kemenkes,
Kemenko-Kesra,
Kemen-Kominfo,
Kemen-KUKM,
Kemen-PPN/Bappenas,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, LAPAN, LIPI, Polri,
TNI, dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota

Memperkuat 6. Menyusun, Kemendagri BNPB, Kemenhum-
kapasitas pemerintah melaksanakan, dan HAM, Kemendikbud,
daerah untuk dapat memberikan insentif/ Kemenkes, Kemen-
melaksanakan dis-insentif untuk Kominfo, Kemen-
penanggulangan capaian SPM PB PUPERA, Kemensos,
bencana secara lebih pemerintah daerah. KLHK, Polri, TNI, dan OPD
baik di tingkat provinsi-kab/
kota

7. Meningkatkan alokasi Kemenkeu dan BNPB, dan OPD di tingkat 25% 70% 100% 100% 100% 100%
anggaran PB dalam Kemendagri provinsi-kab/kota
sektor kunci dalam
APBN dan APBD BNPB BIG, BMKG, BNPP, 15% 40% 70% 100% 100% 100%
BPS, Kemen-ATR-BPN,
8. Menyusun rencana Kemendagri, Kemendes- 20% 50% 90% 100% 100% 100%
kontinjensi pada kab/ PDTT, Kemendikbud, 20% 50% 100% 100% 100% 100%
kota yang berisiko Kemen-ESDM,
tinggi dan sedang. Kemenhub, Kemenkes,
Kemen-Kominfo, Kemen-
9. Menyusun kebijakan BNPB PPN/ Bappenas, Kemen-
dan program BNPB PUPERA, Kemensos,
peningkatan Kementan, KKP, KLHK,
kesiapsiagaan LIPI, Polri, TNI dan OPD di
bencana bagi seluruh tingkat provinsi-kab/kota
pemerintah daerah.
Kemendagri,
10. Menyusun instrumen, Kemensos, Kemenkes,
alat-alat, mekanisme, Kemendikbud, Kemen
protokol, prosedur PUPERA, dan
tetap dan perangkat OPD di tingkat provinsi-
terkait lainnya untuk kab/kota
kesiapsiagaan daerah.
Kemendagri, Kemen-
ESDM, Kemenhub,
Kemenkes,
Kemen-Kominfo,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, Polri,
TNI, dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 149

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Utama Pendamping 15% 40% 80% 100% 100% 100%

Pengarusutamaan PRB Pengembangan kab/ 11. Melakukan Kemen-PPN/ BNPB, 10% 20% 30% 40% 50% 60%
dalam pembangunan kota tangguh dan pengarusutamaan PRB Bappenas dan OPD di tingkat provinsi-
nasional dan daerah desa/kelurahan dalam perencanaan Kemendagri kab/kota 10% 20% 30% 40% 50% 60%
serta pembangunan tangguh bencana pembangunan nasional 20% 60% 100% 100% 100% 100%
desa melalui dan perubahan iklim, dan daerah.
pelaksanaan program/ khususnya di daerah 20% 60% 100% 100% 100% 100%
kegiatan sektoral yang yang memiliki risiko
berkontribusi dalam tinggi. 100%
kesiapsiagaan dan PRB.

12. Pelaksanaan Kabupaten BNPB dan KLHK Kemendagri, Kemen
/Kota Tangguh bencana PUPERA, Kemen ATR-
dan perubahan iklim di BPN, Kemen-PPN/
daerah risiko tinggi Bappenas, Kemenkeu,
Kemensos, Kemenkes,
Kemendikbud, Kemen-
ESDM, Kemenhub,
Kemen-Kominfo, KKP,
Kementan, Kemenkop
dan UKM, BMKG, BNPP,
BIG, BPS, LIPI, TNI, Polri,
dan dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota

13. Pengembangan desa/ BNPB dan Kemendagri, KLHK, KKP,
kelurahan tangguh Kemendesa Kemensos, Kemenkes,
bencana di kawasan PDTT Kemen PUPERA,
risiko bencana tinggi OPD di tingkat provinsi
dan sedang. kab/kota serta
pemerintah desa

14. Meningkatkan BNPB, dan Kemendesa PDTT, dan
kerjasama dan Kemendagri OPD di tingkat
sinkronisasi antar provinsi-kab/kota serta
pemerintah daerah, pemerintah desa
kecamatan, desa/
kelurahan dalam
membangun
kesiapsiagaan
masyarakat dan PRB.

15. Meningkatkan Peran BNPB Kemendagri, Kemenhum-
Serta masyarakat, HAM, Kemenkeu, Kemen-
lembaga usaha, Kominfo, Kemenlu,
perguruan tinggi, LSM Kemenristekdikti
dalam dan luar negeri, Kemensos, LIPI, Polri,
dalam membangun TNI, dan OPD di tingkat
kesiapsiagaan provinsi-kab/kota
masyarakat dan PRB.

Mengimplementasikan Pembangunan budaya 16. Penyusunan kerangka BNPB dan KLHK Kemen PPN/Bappenas,
kerangka ketangguhan sadar bencana dan ketangguhan bencana Kemendagri, Kemendes-
bencana dan kesiapsiagaan daerah dan perubahan iklim PDTT, Kemensos,
perubahan iklim yang dan masyarakat Kemenkes, Kemen
lebih komprehensif menghadapi bencana, PUPERA, Kemendikbud,
dalam perencanaan termasuk melalui Kementan, KKP, Kemen
dan evaluasi program pendidikan di ATR-BPN
dan kegiatan dengan sekolah/madrasah,
mengintegrasikan PRB serta peningkatan
dengan mitigasi dan partisipasi masyarakat
adaptasi perubahan dalam PB secara
iklim. berkesinambungan.

17. Penggunaan kerangka
ketangguhan untuk
evaluasi RPJMD di
daerah risiko tinggi

18. Menyediakan
sarana prasarana
kesiapsiagaan bencana
fisik seperti mis.
tempat evakuasi,
logistik, dan peralatan.

RENCANA INDUK

150 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Optimalisasi peran 19. Mendorong Utama Pendamping
swasta melalui dan menumbuh BNPB 30% 80% 100% 100% 100% 100%
kerjasama antar kembangkan budaya BATAN, BMKG, BNPP, 30% 80% 100% 100% 100% 100%
pemerintah, sadar bencana Kemenag, Kemen- 30% 80% 100% 100% 100% 100%
lembaga usaha, serta meningkatkan ATR-BPN, Kemendagri,
dan masyarakat pengetahuan Kemendes-PDTT, 30% 80% 100% 100% 100% 100%
untuk pelaksanaan masyarakat. Kemendikbud, Kemen-
program/kegiatan ESDM, Kemenhub,
kesiapsiagaan dan 20. Melaksanakan simulasi Kemenkes, Kemen-
PRB. dan gladi kesiapsiagaan Kominfo, Kemen-KUKM,
menghadapi bencana Kemen-PUPERA,
Membangun secara berkala dan Kemenristekdikti,
sistem pengelolaan berkesinambungan di Kemensos, Kementan,
pengetahuan PB kawasan risiko bencana KKP, KLHK, LAPAN, LIPI,
sebagai pusat tinggi dan sedang. Polri, TNI, dan OPD di
pembelajaran dari tingkat provinsi-kab/kota
penyelenggaraan PB 21. Melibatkan pelaku PB serta pemerintah desa
untuk mendapatkan dan masyarakat untuk
pengetahuan baru, merevitalisasi kearifan BNPB BATAN, BMKG,
sehingga bisa lokal dan membangun BNPP, Kemenag,
memunculkan inovasi kerelawanan untuk Kemenakertrans,
dan ide-ide baru kesiapsiagaan Kemen-ATR-BPN,
yang lebih efektif masyarakat dan PRB. Kemendagri, Kemendes-
dan efisien dalam PDTT, Kemendikbud,
pengelolaan risiko 22. Melakukan komunikasi Kemenkes, Kemen-
bencana. dan kerjasama antara Kominfo, Kemen-KUKM,
lembaga usaha Kemen-PUPERA,
dengan pelaku PB Kemenristekdikti,
lainnya (masyarakat, Kemensos, Kementan,
pemerintah, perguruan KKP, KLHK, LAPAN, LIPI,
tinggi, lembaga non Polri, TNI, dan OPD di
pemerintah). tingkat provinsi-kab/kota
serta pemerintah desa
23. Pengembangan
sistem pengelolaan BNPB BATAN, BMKG,
pengetahuan PB di BNPP, Kemenag,
Indonesia yang dapat Kemenakertrans,
diakses masyarakat Kemen-ATR-BPN,
Kemendagri, Kemendes-
PDTT, Kemendikbud,
Kemenkes, Kemen-
Kominfo, Kemen-KUKM,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LAPAN, LIPI,
Polri, TNI, dan OPD di
tingkat provinsi-kab/kota
serta pemerintah desa

BNPB BATAN, BMKG,
BNPP, Kemenag,
Kemenakertrans, Kemen-
ATR-BPN, Kemendagri,
Kemendes-PDTT,
Kemendikbud, Kemen-
ESDM, Kemenhub,
Kemenkes, Kemen-
Kominfo, Kemen-KUKM,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, Polri,
TNI, dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota serta
pemerintah desa

BNPB BATAN, BMKG, BNPP,
Kemen-ATR-BPN,
Kemendagri, Kemendes-
PDTT, Kemendikbud,
Kemen-ESDM, Kemenkes,
Kemen-Kominfo,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, Polri, TNI

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 151

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
24. Peningkatan sosialisasi Utama Pendamping 30% 80% 100% 100% 100% 100%
dan diseminasi PRB BNPB
kepada masyarakat BMKG, BNPP, Kemenag, 15% 50% 80% 100% 100% 100%
baik melalui media Kemen-ATR-BPN,
cetak, radio, televisi, Kemendagri, Kemendes-
dan internet. PDTT, Kemendikbud,
Kemen-ESDM, Kemenkes,
25. Melakukan Kemen-Kominfo,
pengembangan dan Kemen-PUPERA,
pemanfaatan IPTEK Kemenristekdikti,
dan pendidikan Kemensos, KKP, KLHK,
untuk pencegahan LAPAN, LIPI, dan OPD di
dan kesiapsiagaan tingkat provinsi-kab/kota
menghadapi bencana. serta pemerintah desa

Pembangunan Peningkatan BPPT dan LIPI BNPB, BMKG, Kemen-
infrastruktur pemanfaatan ESDM, Kemenkes,
dilaksanakan dengan teknologi dan Kemen-Kominfo,
mempertimbangkan instrumen Kemen-PUPERA,
risiko bencana dan kebencanaan untuk Kemenristekdikti,
perubahan iklim peningkatan kualitas Kemensos, Kementan,
untuk memastikan dan efektivitas KKP, KLHK, LAPAN, LIPI,
keberlanjutannya, pencegahan dan dan OPD di tingkat
khususnya mitigasi pada provinsi-kab/kota
infrastruktur yang kawasan rawan
berada di lokasi rawan bencana, serta
bencana. untuk kesiapsiagaan
bencana khususnya
di kawasan strategis
seperti kawasan
wisata, ekonomi,
industri, dan pasar.

26. Menyediakan KemenPU-PERA BIG, BMKG, BPPT, Kemen- 20% 50% 70% 90% 100% 100%

infrastruktur mitigasi dan BNPB ATR-BPN, Kemendagri,

dan kesiapsiagaan Kemendes-PDTT,

(shelter, jalur evakuasi Kemendikbud, Kemen-

dan rambu evakuasi) ESDM, Kemenhub,

menghadapi bencana, Kemenkes, Kemenkeu,

yang difokuskan Kemen-PUPERA,

pada kawasan rawan Kemenristekdikti,

bencana dan risiko Kemensos, KKP, KLHK,

tinggi bencana. LIPI, dan OPD di tingkat

provinsi-kab/kota, serta

pemerintah desa

27. Melakukan KemenPU-PERA BNPB, BIG, BMKG, 15% 30% 50% 70% 90% 100%
peningkatan BPPT, Kemen-ATR-
ketangguhan struktural BPN, Kemendagri,
pada sarana dan Kemendes-PDTT,
prasarana publik Kemendikbud, Kemen-
penting, terutama ESDM, Kemenhub,
sekolah, rumah Kemenkes, Kemenkeu,
sakit, puskesmas, Kemenristekdikti,
dan bangunan Kemensos, KKP, KLHK,
pemerintahan serta LIPI, dan OPD di tingkat
bangunan publik provinsi-kab/kota
lainnya.

Pelaksanaan 28. Melakukan Kemensos BNPB, Kemendagri, 15% 30% 50% 70% 90% 100%
dan penegakan peningkatan cakupan Kemendes-PDTT,
standar-standar program perlindungan Kemendikbud, Kemen-
untuk pencegahan sosial, pendidikan dan ESDM, Kemenkes,
dan kesiapsiagaan kesehatan bagi warga Kemenkeu, Kemen-
bencana. yang tinggal di kawasan PUPERA, KKP, KLHK,
risiko bencana tinggi dan OPD di tingkat
dan sedang. provinsi-kab/kota, serta
pemerintah desa

29. Melakukan penguatan BNPB, KemenPU- BIG, BMKG, BPPT, Kemen- 20% 50% 80% 100% 100% 100%

standar-standar untuk PERA ATR-BPN, Kemendagri,

pencegahan dan Kemendes-PDTT,

kesiapsiagaan bencana Kemendikbud, Kemen-

seperti building code, ESDM, Kemenhub,

standar evakuasi, Kemenkes, Kemenkeu,

standar pencegahan Kemen-PUPERA,

kejadian bencana, SPM Kemenristekdikti,

PB, dll. Kemensos, KKP, KLHK,

LIPI

RENCANA INDUK

152 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
Mengimplementasikan 2019 2025 2030 2035 2040 2045
PRB dengan Melakukan kajian 30. Mengenalkan, Utama Pendamping 20% 70% 100% 100% 100% 100%
pendekatan kawasan risiko bencana mengkaji, dan BNPB
risiko bencana, berdasarkan kawasan memantau risiko BIG, BMKG, BPPT, 20% 50% 80% 100% 100% 100%
yang lintas batas risiko bencana bencana yang BPS, Kemen-ATR-BPN, 20% 40% 60% 80% 100% 100%
administrasi untuk digunakan terintegrasi dengan Kemendagri, Kemen- 25% 70% 100% 100% 100% 100%
pemerintahan. sebagai dasar dalam perubahan iklim ESDM, Kemen-Kominfo,
penyusunan atau melalui penyusunan Kemen-PPN/Bappenas, 25% 50% 75% 100% 100% 100%
Mengimplementasikan review Rencana kajian dan peta risiko Kemen-PUPERA,
kesiapsiagaan dan PRB Tata Ruang Wilayah skala 1:50.000 pada Kemenristekdikti, 20% 50% 80% 100% 100% 100%
secara inklusif dengan (RTRW), Rencana kabupaten dan skala Kemensos, Kemenkes,
melibatkan dan Pembangunan 1:25.000 untuk kota, kemen perindustrian,
memberikan prioritas Jangka Menengah yang difokuskan pada KKP, KLHK, LIPI, dan OPD
kepada kelompok (RPJM), dan rencana kab/kota risiko tinggi di tingkat provinsi-
rentan. pembangunan terhadap bencana.
infrastruktur BNPB, BIG, BMKG, BPPT,
serta rencana 31. Memanfaatkan kajian Kementerian BPS, Kemen-ESDM,
pengembangan dan peta risiko bencana ATR-BPN, dan Kemen-Kominfo,
kawasan seperti bagi penyusunan Kemendagri Kemen-PPN/Bappenas,
kawasan ekonomi RTRW, RPJM, dan Kemen-PUPERA,
khusus atau kawasan rencana terkait PB LIPI, BPPT, Kemenristekdikti,
khusus lainnya. (RPB, renkon, renops, Kemen PU-PERA, Kemensos, KKP, KLHK,
renaksi pemulihan Kemen ESDM LIPI, dan OPD di tingkat
Pengembangan dan pascabencana). provinsi-kab/kota, serta
pemutakhiran sistem BMKG, Kemen pemerintah desa
peringatan dini, data 32. Meningkatkan –ESDM,
dan layanan informasi penelitian terkait KemenPU-PERA, BNPB, BIG, BMKG,
kebencanaan secara ancaman bencana, BNPB BPS, Kemen-ATR-BPN,
berkesinambungan. seperti kegempaan, Kemendagri, Kemen-
Data kebencanaan tsunami, longsor, ESDM, Kemen-Kominfo,
dikelola secara banjir, banjir bandang, Kemen-PPN/Bappenas,
terintegrasi dengan dan lain-lain. Kemenristekdikti,
menggunakan Kemensos, KKP, KLHK
kebijakan one map 33. Mengembangkan
and one data policy. sistem peringatan BPPT, BSN, Kemendagri,
dini, data dan Kemendikbud,
Pelibatan penyandang layanan informasi Kemenhum-
disabilitas, anak, kebencanaan secara HAM, Kemenkes,
perempuan dan berkesinambungan. Kemen-Kominfo,
kelompok rentan Kemenristekdikti,
lainnya dalam 34. Menyediakan sistem Kemensos, Kementan,
perencanaan, peringatan dini KKP, KLHK, LIPI
pelaksanaan, yang berfokus pada
dan evaluasi masyarakat untuk BMKG, Kemen BPPT, BSN, Kemendagri,
kesiapsiagaan semua ancaman –ESDM, Kemendikbud,
dan PRB untuk bencana. KemenPU-PERA, Kemenhum-
memastikan BNPB HAM, Kemenkes,
inklusifitas 35. Meningkatkan Kemen-Kominfo,
penyelenggaraannya sarana dan prasarana BNPB dan Kemenristekdikti,
di semua tingkatan. kesiapsiagaan bencana Kemensos Kemensos, Kementan,
dan PRB yang dapat KKP, KLHK, LIPI, dan OPD
diakses kelompok di tingkat provinsi-kab/
rentan. kota, serta pemerintah
desa

Kemen PUPERA, BPPT,
BSN, Kemendagri,
Kemendikbud,
Kemenag, Kemenkes,
Kemen-Kominfo,
Kemenristekdikti,
Kementan, KKP, KLHK,
LIPI, dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota, serta
pemerintah desa

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 153

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
36. Pelibatan dan Utama Pendamping
pengarusutamaan Kemensos 20% 60% 90% 100% 100% 100%
pengarusutamaan BMKG, BPPT, BPS,
kelompok rentan Kemenakertrans,
dalam PB untuk Kemendagri,
memastikan inklusifitas Kemendes-PDTT,
penyelenggaraannya di Kemendikbud, Kemen-
semua tingkatan. ESDM, Kemenhub,
Kemenhum-HAM,
Kemenag, Kemenkes,
Kemen-Kominfo,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti, KKP,
KLHK, LIPI, Polri, TNI,
dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota, serta
pemerintah desa

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Utama Pendamping 100% 100%
15% 40% 80% 100%
Misi 2: Meningkatkan pembiayaan dan anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan PRB 90% 100%
25% 70% 100%
Alokasi anggaran Budget tagging 37. Menyediakan alokasi Kemenkeu, BMKG, BNPP, 15% 30% 50% 70%
publik melalui APBN dilakukan untuk anggaran publik Kemendagri, BPPT, Kemenag,
dan APBD minimal APBN dan APBD melalui APBN dan Kemen PPN/ Kemenakertrans,
sebesar 1% untuk untuk mengetahui APBD sebesar 1% Bappenas, BNPB Kemendes-PDTT,
penyelenggaraan jumlah persentase untuk program Kemendikbud,
program-program alokasi dana untuk kesiapsiagaan dan PRB. Kemen-ESDM,
kesiapsiagaan dan PRB. kesiapsiagaan dan Kemenhub, Kemenkes,
PRB di tingkat Kemen-Kominfo,
pemerintah pusat dan Kemen-PUPERA,
daerah. Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, dan OPD di
tingkat provinsi-kab/kota,
serta pemerintah desa

Selain alokasi anggaran Peningkatan investasi 38. Penguatan sistem Kemenkeu, Kemen PPN/ Bappenas,
dalam APBN dan dan pemanfaatan pelaporan, Kemendagri, BMKG, BNPP, BPPT,
APBD, program skema pendanaan pemantauan dan BNPB Kemenag, Kemendes-
kesiapsiagaan bencana risk transfer untuk evaluasi terhadap PDTT, Kemendikbud,
didanai dengan kesiapsiagaan penggunaan dana Kemen-ESDM,
skema pendanaan bencana dan PRB. dalam kesiapsiagaan Kemenhub, Kemenkes,
yang lebih responsif dan PRB di tingkat Kemen-Kominfo, Kemen-
terhadap kebutuhan pemerintah pusat dan KUKM, Kemen-PUPERA,
antisipasi kejadian daerah. Kemenristekdikti,
bencana yang tidak Kemensos, Kementan,
bisa diprediksikan KKP, KLHK, LAPAN, LIPI,
dalam mekanisme Polri, TNI, dan OPD di
penganggaran reguler tingkat provinsi-kab/kota,
melalui APBN dan serta pemerintah desa
APBD.

39. Menyusun regulasi Kemenkeu, Kemenakertrans, Kemen-
dan turunannya serta Kemendagri, ESDM, Kemenhub,
kelembagaan untuk Kemen PPN/ Kemenhum-HAM,
peningkatan investasi Bappenas, BNPB Kemenkes, Kemen-
dan pemanfaatan Kominfo, Kemen-KUKM,
skema pendanaan Kemen-PUPERA,
risk transfer untuk Kemenristekdikti,
kesiapsiagaan dan PRB. Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, dan OPD
di tingkat provinsi-kab/
kota, serta pemerintah
desa

Pengembangan 40. Mendorong Kemenkeu, Kemenakertrans, Kemen-
sumber pendanaan implementasi Kemendagri, ESDM, Kemenhub,
alternatif melalui risk transfer pada Kemen PPN/ Kemenkes, Kemen-
pembentukan bangunan-bangunan Bappenas, BNPB Kominfo, Kemen-KUKM,
trust fund untuk publik penting dan Kemen-PUPERA,
membiayai skema asuransi yang Kemenristekdikti,
kegiatan-kegiatan terjangkau oleh Kemensos, Kementan,
kesiapsiagaan masyarakat. KKP, KLHK, LIPI, dan OPD
bencana, khususnya di tingkat provinsi-kab/
kegiatan siaga untuk kota, serta pemerintah
mengantisipasi desa
ancaman bencana
yang akan datang
dalam waktu dekat
berdasarkan prediksi
yang dimiliki.

RENCANA INDUK

154 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
41. Menyusun regulasi Utama Pendamping
dan turunannya serta 25% 70% 100%
kelembagaan untuk Kemenkeu, Kemenakertrans, Kemen-
pengembangan sumber Kemendagri, ESDM, Kemenhub,
pendanaan alternatif Kemen PPN/ Kemenhum-HAM,
melalui pembentukan Bappenas, BNPB Kemenkes, Kemen-
trust fund untuk Kominfo, Kemen-KUKM,
membiayai kegiatan- Kemen-PUPERA,
kegiatan kesiapsiagaan Kemenristekdikti,
dan PRB. Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, dan OPD
di tingkat provinsi-kab/
kota, serta pemerintah
desa

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Utama Pendamping 40% 80% 100%

Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat yang cepat dan andal 30% 70% 100% 100% 100% 100%
30% 100%
Sistem Komando Penyusunan panduan, 42. Menyusun, menelaah BNPB BMKG, BNPP, BPPT,
Penanganan Darurat SOP, pelaksanaan dan memutakhirkan Kemendagri, Kemendes- 50% 100%
Bencana (SKPDB) sosialisasi, perangkat terkait PDTT, Kemendikbud,
menjadi rujukan dan pelatihan Sistem Komando Kemen-ESDM,
utama bagi seluruh Sistem Komando Penanganan Darurat Kemenhub, Kemenhum-
pelaku PB dalam Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) HAM, Kemenkes,
melaksanakan upaya Bencana (SKPDB) kepada semua pelaku Kemen-Kominfo,
penanganan darurat kepada semua pelaku PB. Kemen-KUKM, Kemenlu,
bencana di setiap PB agar mereka Kemen-PPN/Bappenas,
tingkatan. mengetahui dan bisa Kemen-PUPERA,
menjalankan SKPDB Kemenristekdikti,
dengan baik. Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, Polri, TNI

Penentuan status dan Penguatan 43. Pemanfaatan IPTEK BNPB BMKG, BPPT, BPS,
tingkatan bencana mekanisme terkini dan IT dalam BSN, Kemen-ESDM,
sesuai dengan penentuan status dan kaji cepat PB. Kemenkes, Kemenkeu,
kapasitas daerah. tingkatan bencana Kemen-Kominfo,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, KKP, KLHK,
LIPI, Polri, TNI

44. Menyusun kebijakan BNPB dan BMKG, BNPP, BPPT,
penentuan status dan Kemendagri Kemendes-PDTT,
tingkatan bencana Kemendikbud, Kemen-
serta penghentian ESDM, Kemenhub,
status bencana yang Kemenhum-HAM,
memperhatikan Kemenkes, Kemenkeu,
kapasitas daerah dalam Kemen-Kominfo,
PB. Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, Polri, TNI

Desentralisasi Standarisasi layanan 45. Menyusun regulasi BNPB dan BMKG, BPPT, BPS,
kapasitas penanganan PB melalui Standar dan turunannya terkait Kemendagri Kemendes-PDTT,
darurat bencana Pelayanan Minimal standar pelayanan Kemendikbud, Kemen-
melalui baik berupa (SPM). minimum PB dengan ESDM, Kemenhub,
logistik dan peralatan, melibatkan pelaku PB, Kemenkes, Kemen-
sumber daya khususnya melibatkan Kominfo, Kemen-
manusia, alokasi masyarakat dan inklusif PUPERA, Kemensos,
anggaran, tenaga ahli, kelompok rentan. Kementan, KKP, KLHK,
semaksimal mungkin LIPI, Polri, TNI
diberikan kepada
daerah, khususnya
daerah yang memiliki
tingkat risiko tinggi
terhadap bencana.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 155

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Utama Pendamping 20% 50% 80% 100% 100% 100%

46. Melakukan penguatan BNPB dan BMKG, BNPP, BPPT, BPS, 40% 80% 100% 100% 100% 100%
kapasitas terkait Kemendagri BSN, Kemenakertrans, 30% 70% 100% 100% 100% 100%
implementasi SPM PB Kemen-ATR-BPN,
pada para pelaku PB di Kemendes-PDTT, 50% 100% 100% 100% 100% 100%
daerah. Kemendikbud, 40% 70% 100% 100% 100% 100%
Kemen-ESDM,
Kemenhub, Kemenhum- 20% 50% 80% 100% 100% 100%
HAM, Kemenkes,
Kemen-Kominfo,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, KKP, KLHK,
LIPI, Polri, TNI, dan OPD
di tingkat provinsi-kab/
kota

47. Meningkatkan BNPB dan BMKG, BNPP, BPPT, BPS,
koordinasi dan Kemendagri Kemendagri, Kemendes-
kerjasama antar daerah PDTT, Kemendikbud,
dalam penanganan Kemen-ESDM,
darurat bencana. Kemenhub, Kemenkes,
Kemen-Kominfo, Kemen-
PUPERA, Kemensos,
Kementan, KKP, KLHK,
LIPI, Polri, TNI, dan OPD
di tingkat provinsi-kab/
kota

Peningkatan dan 48. Meningkatkan BNPB BPPT, BPS, BSN,
pengembangan kapasitas manajemen, Kemendagri, Kemenhub,
sistem logistik kerjasama dan Kemenkes, Kemenkeu,
kebencanaan nasional pendistribusian Kemen-Kominfo, Kemen-
yang terintegrasi logistik kebencanaan, PUPERA, Kemensos,
dan terpadu di melalui pembangunan Kementan, KKP, KLHK,
tiap wilayah untuk pusat-pusat logistik LIPI, Polri, TNI, dan OPD
kesiapsiagaan dan kebencanaan di di tingkat provinsi-kab/
respons yang cepat. masing-masing wilayah kota
pulau, yang dapat
menjangakau wilayah
pascabencana yang
terpencil.

Melaksanakan 49. Mempertimbangkan BNPB BPPT, BPS, BSN,
pendidikan dan kearifan lokal, Kemendagri, Kemenhub,
pelatihan PB dengan konteks lokalitas Kemenkes, Kemenkeu,
Standar Kompetensi dan keterlibatan Kemen-Kominfo, Kemen-
Kerja Nasional masyarakat setempat PUPERA, Kemensos,
Indonesia (SKKNI). dalam menentukan Kementan, KKP, KLHK,
jenis bantuan bencana. LIPI, Polri, TNI, dan OPD
di tingkat provinsi-kab/
kota, serta pemerintah
desa

50. Meningkatan kapasitas BNPB BIG, BMKG, BNPP,
kelembagaan dan para BPPT, BPS, BSN,
pelaku PB di pusat dan Kemenakertrans,
daerah dengan standar Kemen-ATR-BPN,
yang berlaku. Kemendagri, Kemendes-
PDTT, Kemendikbud,
Kemen-ESDM,
Kemenhub, Kemenhum-
HAM, Kemenkes,
Kemen-Kominfo,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, Polri,
TNI, dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota

51. Melakukan sertifikasi Kemenakertrans, BMKG, BNPP, BPPT, BSN,
profesi kepada para BNSP, BNPB Kemen-ESDM, Kemenkes,
pelaku PB. Kemen-PUPERA,
Kemensos, KKP, KLHK

RENCANA INDUK

156 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Utama Pendamping 10% 30% 30% 20% 5% 5%
50% 100%
Mengkoordinasikan 52. Membangun BNPB dan BPPT, BPS, 100% 100% 100%
para pelaku mekanisme koodinasi Kemensos Kemenakertrans, 30% 60% 90%
penanganan darurat dan kerjasama dengan Kemendagri, Kemendes- 100% 100% 100%
bencana agar lebih kelompok rentan PDTT, Kemendikbud, 30% 60% 90%
efektif dan efisien dalam penanganan Kemenkes, Kemen-
dengan melibatkan darurat bencana Kominfo, Kemen-PPN/
para pelaku dari Bappenas, Kemen-
kelompok rentan atau PUPERA, KKP, KLHK, LIPI,
yang bekerja untuk Polri, TNI
kelompok rentan.

Mekanisme Mendorong 53. Mendorong insentif Kemenkeu, BPS, Kemendes-PDTT,
pendanaan yang pemerintah daerah dan disinsentif bagi Kemendagri, Kemen-ESDM, Kemenkes,
efektif dan fleksibel dan pemerintah pemerintah daerah dan BNPB Kemen-Kominfo, Kemen-
melalui alokasi Dana desa untuk pemerintah desa untuk KUKM, Kemen-PPN/
Siap Pakai (DSP) dari mengalokasikan dana pengalokasian dana Bappenas, Kemen-
pemerintah pusat, untuk penanganan untuk penanganan PUPERA, Kemensos,
pemerintah daerah, darurat bencana, darurat bencana, Kementan, KKP, KLHK,
dan pemerintah desa termasuk siaga termasuk siaga darurat. dan OPD di tingkat
juga mengalokasikan darurat, khususnya provinsi-kab/kota
dana untuk untuk daerah dengan
penanganan darurat risiko bencana tinggi.
bencana.

Membangun Kesepakatan 54. Mendorong Kemenlu, BNPB, BIG, BMKG, BPPT, BPS,
kerjasama regional dan kerjasama regional pemantauan dan dan Kemenkes Kemendagri, Kemendes-
internasional untuk dan internasional penilaian risiko PDTT, Kemen-ESDM,
menangani ancaman untuk menangani bersama di kawasan Kemenhan, Kemenhub,
bencana lintas negara. ancaman bencana ASEAN dan Asia-Pasifik Kemenhum-HAM,
lintas negara, seperti untuk ancaman lintas Kemenkeu, Kemen-
zoonosis dan lain-lain. batas. Kominfo, Kemen-
PPN/Bappenas,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LAPAN, LIPI,
Polri, TNI

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Utama Pendamping 90% 100% 100% 100% 100%

Misi 4: Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik 100% 100% 100% 100% 100%

Membangun kembali Pembaharuan 55. Melakukan pemulihan BNPB Kemenag, Kemen- 50%
dengan lebih baik risiko bencana, pascabencana melalui ATR-BPN, Kemendagri,
dan lebih aman termasuk kawasan koordinasi, pendanaan Kemendes-PDTT,
untuk pemulihan rawan bencana, dan prosedur dengan Kemendikbud, Kemen-
pascabencana dengan dilakukan segera prinsip “building ESDM, Kemenhub,
mempertimbangkan setelah kejadian back better” dan Kemenkes, Kemenkeu,
potensi risiko bencana bencana untuk mempertimbangkan Kemen-KUKM,
yang akan datang. mendapatkan hasil PRB. Kemen-PPN/Bappenas,
potensi risiko baru Kemen-PUPERA,
yang akan dihadapi Kemen-perindustrian,
sebagai dasar Kemenristekdikti,
penyusunan rencana Kemensos, Kementan,
aksi rehabilitasi dan KKP, KLHK, dan OPD di
rekonstruksi. tingkat provinsi-kab/kota

56. Pemutakhiran data dan BNPB Bapeten, BATAN, BIG, 50%
peta risiko bencana BMKG, BPPT, BPS,
termasuk kawasan Kemen-ATR-BPN,
rawan bencana untuk Kemendagri, Kemendes-
mendapatkan hasil PDTT, Kemendikbud,
potensi risiko yang Kemen-ESDM,
baru. Kemenhub, Kemenhum-
HAM, Kemenkes,
Kemenkeu, Kemen-
Kominfo, Kemen-KUKM,
Kemen-PPN/Bappenas,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LAPAN, LIPI,
Polri, TNI

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 157

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Mekanisme Pelibatan seluruh 57. Pengembangan Utama Pendamping 50% 100%
pendanaan terpadu pemangku mekanisme koordinasi BNPB
untuk pemulihan kepentingan dalam dan kerjasama Kemensos, Kemenag, 50% 100% 100% 100% 100% 100%
pascabencana dari kajian kebutuhan untuk pemulihan Kemenakertrans,
APBN dan APBD, pascabencana, pascabencana yang Kemendagri, Kemendes-
tetapi juga berasal perencanaan aksi lebih baik, termasuk PDTT, Kemendikbud,
dari donatur lembaga rehabilitasi dan dengan kelompok Kemen-ESDM,
sosial, lembaga rekonstruksi, serta rentan. Kemenhub, Kemenkes,
usaha, dan lembaga pelaksanaannya, Kemen-Kominfo,
internasional. termasuk pelibatan Kemen-KUKM,
kelompok rentan. Kemen-PPN/Bappenas,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kementan, KKP, KLHK,
dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota

Pengembangan 58. Melakukan BNPB dan BPPT, BPS, Kemendagri,
sistem informasi pemutakhiran Kemenkeu Kemenhum-HAM,
untuk memudahkan sistem informasi Kemen-Kominfo,
pengelolaan pendanaan pemulihan Kemenlu, Kemen-PPN/
koordinasi dana pascabencana secara Bappenas, Kemen-
pemulihan terpadu. PUPERA, Kemensos
pascabencana secara
terpadu dari berbagai
sumber.

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Utama Pendamping 35% 75% 100% 100% 100% 100%
25% 50% 75% 100% 100% 100%
Misi 5: Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan PB yang profesional, transparan, dan akuntabel
25% 50% 75% 100% 100% 100%
Mekanisme Pengembangan 59. Melakukan BNPB dan BSN, Kemendagri,
perencanaan, sistem perencanaan, penguatan tata Kemen PANRB Kemenhum-HAM,
pelaksanaan, dan pelaksanaan, dan kelola, transparansi Kemenkeu, Kemen-
evaluasi PB yang evaluasi PB yang dan akuntabilitas Kominfo, Kemen-PPN/
partisipatif dan juga terbuka dan mudah penyelenggaraan PB. Bappenas, dan OPD di
melibatkan kontribusi diakses masyarakat. tingkat provinsi-kab/kota
dari seluruh pemangku
kepentingan, termasuk 60. Melakukan BNPB BMKG, BNPP, BPPT,
untuk memastikan pemantauan dan BPS, BSN, Kemenag,
pemenuhan evaluasi pelaksanaan Kemenakertrans,
kebutuhan spesifik PB dengan Kemen-ATR-BPN,
kelompok rentan. melibatkan kontribusi Kemendagri, Kemendes-
dari pemangku PDTT, Kemendikbud,
kepentingan, termasuk Kemen-ESDM,
untuk memastikan Kemenhub, Kemenkes,
pemenuhan kebutuhan Kemenkeu, Kemen-
spesifik kelompok Kominfo, Kemen-KUKM,
rentan. Kemen-PPN/Bappenas,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI, Polri,
TNI, dan OPD di tingkat
provinsi-kab/kota

Kerangka insentif Pemberian 61. Menyusun dan BNPB, BPPT, BPS, BSN,
dan dis-insentif penghargaan mengimplementasikan Kemenkeu, dan Kemenakertrans,
untuk pemangku kepada masyarakat kerangka insentif dan Kemendagri Kemendikbud, Kemen-
kepentingan dalam dan pelaku PB disinsentif bagi para ESDM, Kemenhub,
penyelenggaraan PB. yang berkontribusi pelaku PB. Kemenhum-HAM,
besar pada upaya Kemenkes, Kemenkeu,
pengelolaan risiko, Kemen-Kominfo,
penanganan darurat, Kemen-KUKM,
dan pemulihan Kemen-PPN/Bappenas,
pascabencana. Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LIPI

RENCANA INDUK

158 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Arah Kebijakan Strategi Indikasi Program K/L / OPD Prov/Kab/Kota 2015- 2020- 2026- 2031- 2036- 2041-
2019 2025 2030 2035 2040 2045
Komunikasi PB Pengembangan 62. Penyediaan dan Utama Pendamping
yang lebih baik sistem komunikasi penyebarluasan BNPB 30% 60% 90% 100% 100% 100%
untuk memberikan dan informasi yang informasi BIG, BMKG, BNPP, BPPT,
informasi tentang bisa menjangkau penyelenggaraan PB BPS, BSN, Kemenag,
penyelenggaraan PB masyarakat secara kepada masyarakat Kemenakertrans, Kemen-
kepada publik. luas yang dibuat melalui optimalisasi ATR-BPN, Kemendagri,
secara daring pemanfaatan Teknologi Kemendes-PDTT,
serta melakukan Informasi. Kemendikbud, Kemen-
kerjasama dengan ESDM, Kemenhub,
berbagai media Kemenhum-HAM,
untuk menyebarkan Kemenkes, Kemenkeu,
informasi. Kemen-Kominfo,
Kemen-KUKM, Kemenlu,
Kemen-PPN/Bappenas,
Kemen-PUPERA,
Kemenristekdikti,
Kemensos, Kementan,
KKP, KLHK, LAPAN, LIPI,
Polri, TNI, dan OPD di
tingkat provinsi-kab/kota

5.3. KERANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

RIPB 2015-2045 merupakan amanat regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan
penanggulangan bencana. Guna menjamin optimalisasi dalam implementasi RIPB, diperlukan
pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan (MEP) yang berkelanjutan. Monitoring, evaluasi,
dan pelaporan bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan MEP RIPB bertujuan untuk (1) memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RIPB,
(2) mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RIPB sedini mungkin, (3) pencapaian
standar minimum dan peningkatan kinerja Penanggulangan Bencana, (4) penyusunan informasi dan
pelaporan pencapaian kegiatan Penanggulangan Bencana yang cepat, tepat dan akurat secara berkala
dan berjenjang, serta (5) penyusunan rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan perencanaan
Penanggulangan Bencana secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Regulasi utama yang terkait dengan pelaksanaan MEP RIPB 2015-2045 adalah Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 24/2007.
Secara lebih teknis, pelaksanaan MEP Renas PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2019 MEP RIPB
2015-2045 mengacu pada Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/
PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa aturan teknis lainnya.

Berbagai regulasi yang terkait dengan pelaksanaan MEP RIPB 2015-2045 antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau
Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 159

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana.

11. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor
Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan
Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja,

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

15. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan BNPB.

17. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.3.1. Pemantauan

Menurut UU No. 25/2004 yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah melihat kesesuaian
pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam
rangka menyusun perencanaan berikutnya. Selain itu terminologi pengawasan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan. UU ini juga memberikan kewenangan kepada pimpinan KL/OPD untuk
melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; dan Menteri/Kepala Badan/Kepala
Bappeda untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan
dari masing-masing pimpinan KL/OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara lebih rinci PP No. 21/2008 menjabarkan bahwa BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana. Sementara
pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap
perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan. Dalam hal penggunaan
bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan pemantauan dan
evaluasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah nondepartemen dengan melibatkan BPBD
yang dikoordinasikan oleh BNPB.

PP No. 21/2008 ini juga menjelaskan bahwa (1) pemantauan penyelenggaraan PB diperlukan sebagai
upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan

RENCANA INDUK

160 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

penanggulangan bencana; dan dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BNPB dan/
atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sebagai
bahan evaluasi menyeluruh dalam Penanggulangan Bencana.

5.3.2. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan rencana sendiri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang
meliputi 4 hal yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, pengendalian (monitoring),
(3) pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat dari program dan kegiatan.

Menurut PP No. 39/2006, disebutkan bahwa efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa
yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan
barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran/output. Sedangkan efektifitas
adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat
yang diharapkan. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output)
dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
Sementara keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan mempunyai beberapa unsur atau alat pengukuran (measurement) yang sudah
lazim digunakan. Alat ukur tersebut terdiri atas masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Berdasarkan UU No. 25/2004, evaluasi merupakan dalam tahapan perencanaan yang perlu dilakukan,
dimana dalam tatanan analisis kebijakan, evaluasi berfungsi untuk memberi masukan pada klarifikasi
dan kritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran kebijakan serta memberi masukan
pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan penyusunan
rekomendasi. Dalam sistem perencanaan pembangunan, indikator yang diukur adalah indikator
kinerja.

Dalam kaitannya dengan kegiatan PB, menurut PP No. 21/2008 maka (1) evaluasi penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan
kinerja Penanggulangan Bencana; dan (2) evaluasi dilakukan oleh unsur pengarah BNPB untuk
penanganan bencana tingkat nasional dan unsur pengarah BPBD untuk penanganan bencana tingkat
daerah.

5.3.3. Pelaporan

Menurut PP No. 39/2006 pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi
yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan
sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang,
publik). Sementara menurut PP No. 21/2008, penyusunan laporan penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BNPB dan/atau BPBD; dan digunakan
untuk memverifikasi perencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 161

RENCANA INDUK

162 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Bab 6

PENUTUP

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 163

RENCANA INDUK

164 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

BAB 6
PENUTUP

6.1. KAIDAH PELAKSANAAN RIPB 2015-2045

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2015-2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden
memuat Kerangka penanggulangan bencana jangka panjang untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045
melalui 3 (tiga) tahapan periode yaitu: (a) Periode 2015-2019: Perencanaan Ketangguhan Dasar (Baseline
Resilient Plan); (b) Periode 2015-2030: Perencanaan Ketangguhan Global (Global Resilient Plan); dan (c) Periode
2015-2045: Perencanaan Ketangguhan Seabad (Centennial Resilient Plan), yang ditujukan untuk mengurangi
risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk
pelaku usaha dalam menghadapi bencana dalam kerangka pembangunan jangka panjang.

Kerangka penanggulangan jangka panjang digunakan sebagai pedoman bagi: (a) Kementerian/Lembaga dalam
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RIPB 2015-2045 sesuai dengan bidang
tugasnya; (b) Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
RIPB Daerah 2015-2045 sesuai dengan karakteristik kebencanaan di masing-masing daerah; dan (c) Lembaga
non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam melakukan pemantauan pelaksanaan RIPB 2015-2045. Kerangka penanggulangan
bencana dimuat secara detil dalam Lampiran Peraturan Presiden dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden.

Dalam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan dalam kerangka rencana induk penanggulangan
bencana dalam jangka panjang, Menteri Perencanaan Pembangunn Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional bersama-sama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun
dan mengajukan penetapan Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2015-2045 dalam Peraturan Presiden.
Sementara Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota merencanakan,
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi RIPB sesuai dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-
masing.

Dalam rangka mendukung pencapaian RIPB 2015-2045, Kementerian/Lembaga terkait, beserta pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota secara berkala melakukan penyediaan dan dukungan serta pemutakhiran
kebutuhan data dan peta kebencanaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka pencapaian sasaran RIPB 2015-2045, sebagaimana telah dimuat dalam Kerangka Penanggulangan
Bencana 2015-2015, Kepala Badan Nasioal Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkoordinasikan: (a)
Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan fasilitasi
dan pendampingan penyusunan Kerangka penanggulangan bencana jangka panjang yang terbagi ke dalam 3
(tiga) periode tahapan; (b) Kementerian/lembaga dan pemerintah darerah provinsi dan kabupaten/kota dalam
melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian RIPB 2015-2045 tingkat nasional dan daerah; dan
(c) Bersama kementerian keuangan dan kementerian perencanaan pembangunan nasional/BAPPENAS dalam
melakukan mobilisasi sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan
tidak mengikat.

6.2. KAIDAH DAN PRINSIP-PRINSIP PENJABARAN RIPB 2015-2045

Dalam penjabaran RIPB lebih lanjut, selain kaidah pelaksanaan di atas, perlu diperhatikan dengan seksama
beberapa prinsip dasar penjabaran RIPB yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip dasar sebagai berikut:

1. RIPB perlu disusun dengan memperhatikan trend perkembangan teknologi komunikasi dan informatika
yang dapat menjadi dasar dalam memproyeksikan sistem penanggulangan bencana yang berbasis ITC,

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 165

untuk dapat lebih memperluas cakupan dan jangkauannya dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh
dalam menghadapi bencana;
2. RIPB perlu disusun dengan memperhatikan karakteristik wilayah rawan bencana, yang berbeda antara
satu daerah dengan daerah lainnya, yang dirumuskan dalam pengurangan indeks risiko bencana di
masing-masing daerah dan wilayah, dengan sekaligus memperhatikan RTRW dan kondisi sosial ekonomi
masyarakat di masing- masing daerah;
3. RIPB perlu memperhatikan peranan pelaku kepentingan secara lebih luas, sebagai mitra pemerintah
dalam penanggulangan bencana, baik dari kalangan dunia usaha, akademisi, serta masyarakat secara
menyeluruh, dengan pembagian peran masing- masing yang secara sinergis dapat diarahkan untuk
mewujudkan masyarakat yang tangguh dan siap dalam menghadapi bencana dalam jangka panjang;
4. RIPB perlu mempertimbangkan karakteristik kebencanaan secara lebih luas, tidak hanya bencana alam
secara konvensional, namun juga bencana non-alam (man-made disaster) dan bencana kegagalan
teknologi yang mungkin terjadi, dalam perkembangan industrialisasi global yang akan berdampak juga di
Indonesia dalam jangka panjang;
5. RIPB perlu disusun dengan memprioritaskan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang
terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sekaligus memperhatikan target pencapaian
kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana (SFDRR) hingga tahun 2030;
6. RIPB perlu disusun dengan mempertimbangkan visi Indonesia 2045 dengan memproyeksikan pencapaian
target rencana pembangunan jangka panjang pertama (2005-2025) dan sekaligus target pembangunan
jangka panjang kedua (RPJPN 2025- 2045), dikaitkan dengan pengurangan risiko bencana dalam jangka
panjang dengan pelibatan seluruh pelaku kepentingan terkait;
7. RIPB perlu memuat kebutuhan investasi khususnya dalam pengurangan risiko bencana, untuk dapat
menjadi salah satu prioritas dalam rencana penanggulangan bencana jangka menengah dan rencana
aksi pengurangan risiko bencana dalam jangka pendek dan menengah, yang didukung bersama oleh
pemerintah dan mitra pembangunan lainnya dari dunia usaha dan masyarakat secara lebih luas.

6.3. TINDAK LANJUT PENJABARAN RIPB DI TINGKAT WILAYAH DAN DAERAH

Untuk pencapaian sasaran RIPB 2015-2045 di daerah, Gubernur menyusun Rencana Induk Penanggulangan
Bencana Daerah dan Kerangka Kerja dalam tahapan 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya
masing-masing dengan melibatkan LSM, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Gambar 57. Mekanisme Koordinasi dan Penjabaran RIPB.

RENCANA INDUK

166 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan Kerangka Kerja Penanggulangan Daerah 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan setiap tahun laporan kegiatan dan kesiapan daerah terutama
dalam rangka menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang tangguh bencana, kepada Menteri Dalam
Negeri dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam penyusunan RIPB di tingkat daerah, BNPB akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dalam melakukan fasilitasi dan
supervisi kepada BPBD dan Bappeda di masing-masing Provinsi, untuk penyusunan RIPB di tingkat Provinsi.
Sementara untuk penyusunan RIPB di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi akan melakukan pembinaan
dan supervisi kepada BPBD dan Bappeda di tingkat Kabupaten/Kota lebih lanjut. Kerangka RIPB di tingkat
daerah disusun dengan tetap memperhatikan prinsip HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial), dengan
memperhatikan karakteristik kebencanaan di tingkat kawasan di masing-masing wilayah.

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 167



RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 169

RENCANA INDUK

170 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 171

RENCANA INDUK

172 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 173

RENCANA INDUK

174 PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045

RENCANA INDUK

PENANGGULANGAN BENCANA 2015-2045 175