Merapi Menyapa Kehidupan

wilayah rawan bencana. Sementara itu dalam konteks keterikatan
tempat, masyarakat mempertimbangkan banyak hal sebelum
memutuskan untuk mengikuti program relokasi. Faktor ekonomi
merupakan salah satu faktor penyebab warga enggan untuk
direlokasi. Alasan ini juga dapat dilihat pada masyarakat di Ternate;
mereka tetap tinggal untuk mencari penghidupan di lereng Gunung
Gamalama meskipun mereka tahu akan ancaman erupsi gunung
tersebut.
Rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan untuk memperbaiki
prasarana sosial, ekonomi produktif, lintas sektor dan publik seperti
jalan, jembatan, dan lainnya. Pembangunan jalan desa, penyediaan
sumber daya air, dan sarana prasarana sanitasi dilakukan sesuai
kebijakan relokasi, dan disesuaikan dengan RTRW kabupaten
terkait. Pembangunan kembali berbagai fasilitas peribadatan,
pendidikan dan kesehatan sebagai alat penunjang kehidupan
bermasyarakat. Harapannya dengan adanya pembangunan ini
akan mempercepat kembalinya kondisi perekonomian dan sosial
budaya masyarakat Merapi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi menggunakan dana yang bersumber dari Pemerintah
dan non Pemerintah.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, BNBP berprinsip
melibatkan partisipasi dengan menggerakkan modal sosial
masyarakat, yang terbukti sangat berperan vital selama proses
tanggap darurat. Selain itu, relawan juga akan digerakkan untuk
turut melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga penghidupan
masyarakat akan segera dikembalikan. Dan, berikutnya BNBP akan
mendorong ditetapkannya rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan
Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang lebih tanggap bencana.
Letusan Merapi adalah bencana yang akan terus berulang. Ada
dua rezim yang berkembang, yaitu mengosongkan daerah itu atau
membiarkan masyarakat kembali, tetapi dengan perbaikan sarana
pendukung. Dalam kasus Merapi, kombinasi dua pilihan ini bisa
dilakukan. Untuk daerah di lingkaran yang terlalu dekat dengan
bahaya dan terbukti telah diterjang awan panas dalam letusan
terakhir, seharusnya memang dikosongkan. Namun, daerah yang
masih memungkinkan ditinggali dan tidak terkena awan panas
secara langsung, sebaiknya tetap dihuni, tentunya dengan perbaikan
infrastruktur, jalur evakuasi, dan juga peningkatan kesiapsiagaan
masyarakat.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 177

Melihat kondisi fisik dusun lereng Merapi yang tersapu awan panas,
akan berisiko jika kawasan tersebut nantinya kembali dijadikan
hunian. Karena itu, menjadikan dusun-dusun lereng Gunung Merapi
yang rusak diterjang awan panas sebagai kawasan hutan negara atau
hutan lindung adalah alternatif yang bisa diambil sebagai langkah
rehabilitasi. Namun, hal ini membutuhkan kajian yang intensif
dan upaya yang serius, sebab tak gampang memasukkan wacana
ini ke warga yang sebagian besar masih ingin tinggal kembali di
kampungnya.
Kepala Desa Glagaharjo, Cangkringan, Suroto, kepada Kompas
edisi Jumat, 10 Desember
2010 mengatakan, sulit
membayangkan dusun-
dusun di wilayahnya
kembali menjadi kawasan
hunian. Dusun Kalitengah
Lor, Kalitengah Kidul,
Srunen, misalnya, sudah
rata dangan material
Merapi. Tak ada jaminan
erupsi Merapi berikutnya
tak menyentuh dusun-
dusun tersebut. Namun, tak
gampang membuat warga
menerima bahwa dusun
mereka dijadikan kawasan
hutan atau perkebunan,
walau ada ganti rugi karena
itu akan mengubah kultur
warga yang sebelumnya
terbiasa beternak sapi.
Di Jawa Tengah, wacana
relokasi juga diperdebatkan. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo
meminta warga di sekitar lereng Gunung Merapi berpikir ulang
kembali bermukim di radius lima kilometer dari puncak (Kompas,
12 November 2010). Menurut Bibit, erupsi Merapi yang terjadi
dalam periodisasi 3, 4,atau 5 tahun sangat merugikan jika warga
kembali tinggal di radius kurang dari lima kilometer dari puncak
yang sangat rentan tersapu kembali dengan awan panas. Bibit
mencontohkan, saat kembali dari pengungsian, mereka kemudian

178 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

membangun kembali rumah yang rusak. Saat rumah baru jadi,
kemudian kembali terjadi erupsi Gunung Merapi, rumah itu akan
rusak lagi. Bahkan, radius 10 kilometer pun sudah tidak lagi aman
jika melihat pengalaman erupsi kali ini karena jarak aman sudah 20
kilometer dari puncak Merapi. “Idealnya itu (radius 5–10 kilometer)
tempat berkarya untuk bertani atau ternak bukan tempat tinggal”
katanya.

Walaupun demikian, Bibit mengaku tidak akan serta-merta
merelokasi warga karena persoalannya kompleks. Jika harus
direlokasi dengan program transmigrasi, Pemerintah harus melihat
kelayakan dan kesiapan
lahan untuk transmigrasi.
Apalagi, jumlah warga
yang tingggal di radius
kilometer dari puncak
Merapi juga tak sedikit.
Berdasar data Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah (BPD)
Jawa Tengah, terdapat
lebih kurang 38.753 jiwa
di radius 5 kilometer,
sedangkan di radius
10 kilometer mencapai
102.062 jiwa. Warga
tersebut tersebar di
Kabupaten Klaten,
Boyolali, dan Magelang.

Yogyakarta sedikit lebih
siap dalam proses ini.
Pemerintah Provinsi
DI Yogyakarta telah
menyiapkan permukiman sementara bagi korban letusan Gunung
Merapi yang rumahnya hancur di lahan milik Keraton Yogyakarta.
Mereka juga berjanji menjaga agar roda perekonomian warga
korban letusan tetap berfungsi, dengan menyediakan lahan usaha
pertanian dan peternakan, selain modal usaha. Gubernur DIY
Sultan HB X, seperti dikutip Kompas, Jumat, 12 November 2010,
mengatakan telah menyediakan tanah Sultan Ground di Desa
Umbulharjo yang terletak 11 kilometer dari puncak Gunung Merapi.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 179

Di lahan seluas 4,7 hektar itu, Pemerintah akan membangun
penampungan sementara bagi 345 keluarga yang rumahnya hancur
akibat letusan Gunung Merapi. Mereka semula bermukim di Desa
Umbulharjo, Glagaharjo, dan Kepuharjo, serta rumahnya hancur
terkena letusan Merapi. Setiap keluarga akan menempati rumah
sementara beserta halaman di lahan seluas 100 meter persegi.
Sultan memperkirakan warga akan tinggal selama enam bulan.
Lokasi permukiman sementara akan dilengkapi dengan kandang
atau areal pertanian. Setiap keluarga yang rumahnya hancur
akan dibantu modal usaha Rp 100.000 per bulan agar roda
perekonomian berjalan. Sultan juga menyiapkan lahan seluas 13
hektar di Umbulharjo jika warga nantinya harus direlokasi. Sultan
menyatakan tidak akan memindahkan warga keluar DIY. Berkaca
dari pengalaman masa lalu, kebijakan memindahkan warga dengan
transmigrasi tidak membuahkan hasil. Setelah erupsi Gunung Merapi
tahun 1980-an, warga yang tinggal hingga radius 8 kilometer dari
puncak Merapi sempat diminta bertransmigrasi ke Sumatra Barat.
Namun, warga justru kembali ke rumah dan target reboisasi 600
hektar lahan tidak tercapai.
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Sugeng
Triutomo, mengatakan, memasuki masa antara sebelum proses
rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan, BNBP akan menyiapkan
hunian sementara dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih dan
listrik. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi sendiri dimulai dari
menganalisis kerugian dan kerusakan, lalu menghitung berapa
dana yang benar-benar dibutuhkan. Baru kemudian BNBP melihat
dari kemampuan penyediaan dana di APBN.
Sesuai dengan mandatnya, BNBP menjadi punggawanya, dengan
menyertakan Kementerian dan lembaga terkait. Misalnya, untuk
memperbaiki puskesmas yang rusak karena letusan, BNBP yang
akan mengorganisirnya, tetapi Kementerian Kesehatan yang
menetapkan.
Siaga untuk Ancaman Bencana Berikutnya
Jauh sebelum letusan dahsyat Merapi pada Oktober dan November
2010, warga lereng Merapi sebenarnya sudah bersiap-siap.
Masyarakat sipil bersama NGO dan Pemerintah telah menyiapkan
contingency plan (rencana tanggap darurat), modul wajib latih
penanggulangan bencana, hingga peta risiko bencana Gunung

180 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Merapi1. Pemetaan dilaksanakan di dua provinsi, Jawa Tengah dan
DI Yogyakarta, terdiri atas empat kabupaten, 34 kecamatan, dan 261
desa2. Kawasan rawan bencana Gunung Merapi disusun berdasar
Peta Kawasan Rawan Bencana (Peta KRB) Merapi yang dibuat BPPTK
pada 2006.
Menyadari bahwa warga di lereng Merapi merupakan warga yang
senantiasa hidup menghadapi ancaman bencana—karena Merapi
merupakan gunungapi aktif yang secara berkala “melakukan
kerja” erupsi, sejak 1996 beberapa lembaga swadaya masyarakat,
di antaranya adalah KAPPALA dari Yogyakarta, telah melakukan
aktivitas bersama warga dusun-dusun tertinggi di Merapi
untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan mereka.
Upaya ini bergulir terus seiring dengan mulai berkembangnya
“penanggulangan bencana berbasis masyarakat” (Community-
Based Disaster Management).
Sejak awal 2006 telah dirintis terbentuknya sebuah forum kerja
sama multipihak untuk penanggulangan bencana, khususnya
dalam menghadapi ancaman primer erupsi Merapi. Keinginan dan
kesadaran ini merupakan bagian dari proses pembelajaran sekaligus
penilaian atas selalu terjadinya korban dan kerugian setiap kali
Merapi meletus, terutama peristiwa yang masih melekat dalam
memori warga adalah letusan yang terjadi pada 1994 dan 2006.
Para pihak yang terlibat adalah organisasi komunitas Paguyuban
Siaga Gunung (PASAG) Merapi, empat Pemerintah kabupaten
(Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten), dua Pemerintah provinsi
(DIY dan Jawa Tengah), BPPTK/Badan Geologi serta didukung oleh
beberapa lembaga/organisasi internasional seperti UNDP, UNICEF,
Oxfam GB, GTZ, dan PSMB UPN Veteran Yogyakarta. Pada akhir
2008 Forum Merapi dilegalkan melalui penandatanganan keempat
bupati dan kepala Badan Geologi Kementerian ESDM.
Forum Merapi sebagai bentuk kerja sama multipihak untuk
pengurangan risiko bencana yang pertama di Indonesia telah
melakukan serangkaian kegiatan antara lain: melatih kelompok

1 Penyusunan peta risiko bencana ini didukung oleh Pasag Merapi, Forum Merapi, Oxfam,
Pusat Studi Manajemen bencana UPN Veteran, UNDP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Sleman, Pemkab Magelang, Pemkab Boyolali, dan Pemkab Klaten

2 Penyusunan pemetaan risiko Gunung Merapi ini dilandaskan pada formula yang disepakati
dalam Hyogo Framework for Action, yaitu: Risiko (R)=Ancaman (H) x Kerentanan (V) Kapasitas
(C). Lihat: Pemetaan Risiko Bencana Gunungapi Merapi:Sebuah Jejak Langkah Pembelajaran,
Pasag Merapi, dkk, 2009

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 181

warga dan perangkat desa di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB)
III mengenai dasar-dasar penanggulangan bencana, menyusun Peta
Risiko, menyusun Rencana Kontinjensi, menyusun “Modul Wajib
Latih kesiapsiagaan” dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat
Darurat, serta melatih lebih dari seribu warga.
Di tiap dusun terbentuk “tim siaga” yang aktivitasnya akan meningkat
seiring dengan peningkatan status aktivitas Gunung Merapi. Hampir
di semua kelompok dusun mempunyai perlengkapan komunikasi
radio handy talkie.
Selain upaya tersebut, keempat Pemerintah kabupaten juga telah
menyusun “Rencana Kontinjensi” yaitu sebuah rencana untuk
menghadapi kemungkinan buruk terjadinya bencana. Dalam
perencanaan ini, dilakukan analisis ancaman, kerentanan dan
kapasitas warga, sumber daya dan kawasan. Kemudian disusun
skenario situasi buruk yang bakal terjadi serta bagaimana
menghadapinya dengan rincian: apa dampak buruknya, siapa akan
melakukan apa,dan bagaimana caranya.
Pertanyaannya adalah, meskipun sudah disusun rencana
kontinjensi, mengapa masih terjadi banyak kematian warga dan
kerusakan harta benda serta lingkungan yang demikian masif?
Banu Subagyo, Disaster Reduction Analyst SCDRR-UNDP, yang turut
mendampingi penyusunan peta dan perencanaan kontinjensi ini
mengatakan bahwa perencanaan kontinjensi yang disusun adalah
skenario berdasarkan erupsi Merapi yang terjadi pada 2006. Jadi
besaran, dampak, dan sumber daya yang harus dikerahkan adalah
sesuai kebutuhan sebagaimana terjadi pada 2006 yang mayoritas
hanya melanda wilayah KRB III saja. Selain itu, rancangan/dokumen
rencana kontinjensi ini juga tidak diaktifkan secara optimal. Banyak
ketentuan yang telah tertulis di dalamnya tidak dikomunikasikan
dengan baik kepada semua pihak yang diharapkan terlibat.
Demikian juga tidak ada upaya simulasi dan gladi yang menyeluruh
atas skenario yang telah disusun. Oleh karenanya saat erupsi 2010
ini, banyak perkiraan yang ditentukan dalam rencana kontinjensi
tidak sesuai di lapangan, dan membuat respon yang dilakukan juga
tidak dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.
Pada awal Oktober 2010, saat status Merapi masih Waspada,
sebenarnya Subandriyo, Kepala BPPTK sekaligus Koordinator
Forum Merapi, telah mengingatkan bahwa dari pengamatan dan
kecenderungan yang muncul, erupsi Merapi akan jauh lebih besar
182 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

dari 2006. Subandriyo menyarankan agar skenario alternatif yang
jauh lebih besar dampaknya segera disusun dan melibatkan
kabupaten/kota tetangga untuk mengantisipasi kemungkinan
buruk yang bakal terjadi, di mana Pemerintah ke empat kabupaten
tidak akan mampu menghadapi erupsi Merapi dengan sumber
dayanya sendiri.
Setelah pertemuan koordinasi yang digagas BNPB di pertengahan
Oktober, masing-masing kabupaten melakukan kesiapsiagaan
secara parsial dan tidak mengacu pada pilihan prioritas tindakan,
misalnya gladi mendirikan tenda, apel siaga tanpa diikuti oleh
checking ketersediaan sumber daya. Hingga terjadi peningkatan
status dan terjadi erupsi dalam rentang waktu yang begitu pendek
- di luar perkiraan kita semua, tidak pernah ada koordinasi dengan
pemerintah kabupaten/kota tetangga. Sebagai contoh kabupaten
Magelang yang memperkirakan “hanya” akan mengungsikan sekitar
7.000 jiwa yang tinggal di KRB III, kenyataannya harus mengurusi
pengungsian lebih dari 100.000 jiwa warganya. Kita belajar dari
proses ini bahwa penetapan sebuah kesepakatan tanpa simulasi
dan pemutakhiran, tidak akan dapat berjalan optimal dan berdaya
guna.
Selain itu, rencana tanggap darurat ini ternyata tidak diikuti dengan
komitmen yang kuat dari para aktor. Kontingensi ini hanya bersifat
mendata sumber daya yang ada saat tanggap darurat, tetapi
tidak diikuti dengan bagaimana mengoperasikannya. Misalnya,
Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rencana kontinjensi
menyediakan 1.100 truk untuk mengevakuasi korban jika letusan
terjadi, tetapi ternyata belum menyiapkan cara untuk menggerakkan
truk itu. Pemilik kendaraan, supir, hingga bahan bakar tidak disiapkan
hingga status Merapi menjadi Waspada, meningkat menjadi Awas,
hingga kemudian terjadi letusan. “Contingency plan hanya bagus di
power point, tapi belum powerful,” kata Banu.

Anak Muda di Tengah Bencana
Hampir semua penduduk yang terkena dampak erupsi di wilayah KRB
I dan II telah kembali ke rumah masing-masing dan memulai menata
kembali kehidupan dan penghidupannya. Namun, masih terbayang
betapa hajatan Gunung Merapi telah memporakporandakan
kehidupan mereka. Beruntung bahwa sebagian besar penduduk
terdampak tersebut mampu kembali bangkit dari penderitaan
selama masa tanggap darurat Merapi. Abdul Hamid Kurniawan
(28 tahun) Ketua Karang Taruna desa Wukirsari menuturkan kisah

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 183

perjuangannya bersama para pemuda dan aparat desa serta
pekerja kemanusiaan lain dalam menyiapkan lokasi pengungsian,
membantu proses evakuasi warga dari dusun-dusun di wilayah
KRB III dan II. Saat-saat menjelang letusan kedua tangga pada 5
November 2010, mereka tidak kenal lelah berada di lini terdepan
dalam proses evakuasi dan penanganan pengungsi di wilayah
desanya maupun desa sekitar. Saat itu kesibukan mereka tampak
seperti sedang menggelar hajatan besar mengelola pengungsi di
balai desa yang mencapai 10.000 jiwa lebih.
Dilahirkan pada 7 November 1983, Hamid menyikapi peristiwa
letusan Merapi berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi
yang lebih tua mengakrabi Merapi sebagai sebuah kekuatan mistis
spiritual dengan berbagai kaitan hubungan jagat ageng dan jagat
alit. Generasi yang lebih muda seperti Hamid menerjemahkannya
dalam bahasa yang lebih rasional. Saat ini Hamid adalah Ketua
Karang Taruna di desanya Dia juga aktif sebagai pendamping lokal
berbagai program pemerintah: PNPM, Tagana, dan sebagainya.
Selain itu dia juga terlibat aktif di berbagai program internasional
seperti Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) dari JRF (Java

184 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Recovery Fund), sebuah program multi donors fund yang dikelola
oleh World Bank untuk penangangan korban gempabumi 2006.
Program REKOMPAK JRF tersebut sejak April 2010 juga telah mulai
menyentuh wilayah kawasan rawan bencana Merapi, khususnya
di Kecamatan Cangkringan. Dimulai dengan program Bantuan
Dana Lingkungan (BDL) untuk pengurangan risiko bencana dan
kesiapsiagaan. Saat ini juga sudah mulai membantu pembangunan
kembali rumah-rumah penduduk yang rusak akibat erupsi Merapi
2010 melalui Bantuan Dana Rumah.
Bagi penduduk yang desanya berada di KRB (Kawasan Rawan
Bencana) I atau wilayah yang relatif aman, seperti sebagian desa
Wukirsari Kecamatan Cangkringan, sudah ada kepastian boleh
merehabilitasi atau membangun kembali rumahnya dengan
bantuan program REKOMPAK JRF tersebut. Di situlah pekerja sosial
muda seperti Hamid dan teman-temannya secara aktif menjadi
bagian utama dari proses, mulai dari pengorganisasian masyarakat,
penentuan penerima bantuan, perencanaan, dan juga sosialisasi
kepada warga. Ini merupakan salah satu bentuk potensi kekuatan
dan kemampuan masyarakat di wilayah rawan bencana untuk
bangkit kembali. Mereka memiliki daya lenting atau ketahanan dalam

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 185

menghadapi bencana, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali.
Anak-anak muda ternyata menjadi salah satu kekuatan sosial yang
harus dijadikan fokus dalam rangka penguatan kapasitas sebagai
salah satu variable untuk pengurangan risiko bencana.
Walaupun terbilang gagal merespon bencana yang ternyata lebih
besar dari perkiraan, rencana kontinjensi ini tetap berguna. Tanpa
itu, menurut Banu, penanganan bencana Merapi bisa lebih kacau
lagi. Namun, belajar dari kegagalan rencana kontinjensi yang telah
dirintis sebelumnya, Banu menyarankan agar ke depan, rencana
tanggap darurat benar-benar dibuat dengan benar dan diikuti
dengan komitmen tinggi. BNBP diharapkan turut serta menyiapkan
rencana kontinjensi ini. Tidak hanya mengantisipasi letusan Merapi,
rencana kontinjensi semestinya dibuat untuk seluruh wilayah
Indonesia yang rentan bencana.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, B. Wisnu Widjaja mengatakan, dari
aspek peraturan perundang-undangan, kita sebenarnya telah
selangkah maju dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, pembentukan BNPB, lalu diikuti dengan perintah
pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008.
Namun, jatuhnya korban akibat letusan Gunung Merapi
menyadarkan kita, bahwa sistem mitigasi bencana belum
berjalan mulus. Sebagai daerah yang pernah mengalami gempa
besar pada 2006 dan berulang kali menghadapi dampak letusan
Merapi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru menerbitkan
Perda penanggulangan bencana pada 8 September 2010. Hingga
saat Merapi meletus pada 26 Oktober 2010, BPBD Provinsi DIY
bahkan belum dibentuk. Sedangkan di Jawa Tengah, BPBD yang
baru dibentuk belum memiliki kekuatan, baik dari segi struktur
kelembagaan maupun dukungan pendanaan. Tidak semua daerah
memiliki kesadaran untuk membentuk BPBD. Padahal, sesuai
semangat otonomi, Pemerintah Daerah adalah pihak pertama dan
terdepan dalam mengantisipasi dan menangani bencana.
Jika mengukur kesiapan badan pelaksana,dari 273 kabupaten dan
kota rawan bencana yang diprioritaskan untuk membentuk BPBD,
baru 171 daerah yang melaksanakannya. Banyak Pemerintah
Daerah yang memandang pembentukan BPBD sebagai beban,
186 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

bukan investasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Selain
DIY, provinsi lain yang belum membentuk BPBD adalah DKI Jakarta,
Papua, dan Riau. DI Yogyakarta, inisiatif penanggulangan bencana
lebih banyak dilakukan oleh para pemangku kepentingan di luar
Pemerintah. Kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, dunia usaha, kelompok budaya, dan media massa
berinisiatif membentuk Forum Lingkar Merapi.
Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta,
Eko Teguh Paripurno, mengingatkan perlunya dibuat mekanisme
pengawasan untuk memastikan implementasi Rencana Aksi
Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Sebagai
contoh, pelatihan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan letusan
gunung berapi untuk para guru SD dan SMP, pengembangan sistem
peringatan dini lahar, serta pembuatan peta mikrozonasi.
Jadi rencana aksi sangat penting, selain sebagai pembentukan dan
penguatan kelembagaan. Wisnu Wijaya mengatakan, setiap daerah
harus membuat rencana yang terperinci, mengacu pada ancaman
potensi bencana yang khas. Misalnya, untuk wilayah di sekitar
Gunung Merapi perlu dibuat skenario khusus hingga yang terburuk
agar bisa mengidentifikasi kesiapan sistem, sumber daya yang ada,
ataupun pelakunya. Setiap enam bulan sekali, rencana ini juga
mestinya ditinjau dan diujicobakan.
Jika melihat pelaksanaan tanggap darurat di kawasan pengungsian,
Pemerintah DIY terlihat tidak siap. Misalnya, tempat pengungsian
utama adalah tenda-tenda, bukan bangunan permanen. Akibat tidak
ada tempat pengungsian untuk hewan ternak, misalnya, masyarakat
selalu kembali ke rumah mereka hanya untuk memberi makan
ternaknya. Belum lagi hal-hal kecil, seperti solar untuk menyalakan
genset di pengungsian yang harus ditanggung Pemerintah desa.
Padahal, kas desa hanya sebesar Rp 5 juta untuk keperluan setahun.
Ketersediaan dana on call menjadi masalah krusial dalam kondisi
tanggap darurat. Hampir semua daerah yang rawan bencana tidak
memiliki pos anggaran khusus.Kalaupun ada, jumlahnya tidak
mencukupi kebutuhan dan terhambat birokrasi saat dicairkan.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Magelang sampai harus berutang
kepada pihak ketiga untuk meminjam tenda dan menyediakan
kebutuhan non pangan. Biaya yang dikeluarkan untuk sekitar
39.000 pengungsi mencapai Rp 188 juta per hari.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 187

Soal pendanaan ini pun menjadi kendala. BNPB memperkirakan,
dibutuhkan anggaran Rp 64,475 triliun untuk keperluan program
penanggulangan bencana nasional selama lima tahun. Anggaran
itu dibutuhkan mulai untuk penguatan peraturan dan perundang-
undangan serta kapasitas kelembagaan, tanggap darurat, hingga
rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila melihat besaran anggaran
indikatif dalam rencana nasional, porsi paling besar ada pada
penguatan kapasitas kelembagaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
Bencana Merapi seharusnya menyadarkan kita untuk segera
mengubah paradigma penanggulangan bencana, bukan lagi
sebuah tindakan reaktif dan terpisah dari inisiatif pembangunan.
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Sugeng
Triutomo, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah yang harusnya
menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana mestinya
mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Tata Ruang yang Peka Bencana
Letusan Merapi pada Oktober dan November 2010 telah
mengejutkan banyak orang. Terjangan awan panas hingga 15 km dari
puncak membuat desa-desa, yang selama ini dinilai aman, menjadi
luluh-lantak. Merapi, ternyata lebih berbahaya dari perkiraan warga
sebelumnya. Bisa jadi, pada periode letusan Merapi ke depan
juga lebih dahsyat lagi. Karena itu, tantangan ke depan, selain
membangun kesiapsiagaan mengadapi periode letusan berikutnya
yang dipastikan akan kembali terjadi, adalah menyusun tata ruang
baru yang tanggap bencana.
Revisi tata ruang kawasan Gunung Merapi perlu segera dibuat
untuk mencegah kekacauan pembangunan ulang hunian di
kawasan rawan bencana tersebut. Apalagi, banyak pihak yang ingin
segera memberi bantuan untuk membangun rumah baru.“Kalau
tata ruang tidak cepat-cepat diselesaikan, bisa-bisa rumah-rumah
baru dibangun di daerah yang berbahaya,” kata Peneliti Senior
Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Sudibyakto,
sebagaimana dikutip Kompas, Rabu (10/11/2010).
Selain tata ruang, Pemerintah juga perlu segera mendata rumah
yang rusak dan hancur karena terjangan awan dan lahar panas
dalam erupsi Merapi 2010 ini. Pendataan ini penting agar kebutuhan
rumah baru bisa segera diketahui. Sudibyakto yang juga Pengarah
Badan nasional Penanggulangan Bencana itu mengatakan, revisi
penataan ruang kawasan Merapi harus dibuat karena meluasnya
188 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

pola sebaran material pada erupsi tahun ini. Salah satunya adalah
perluasan kawasan rawan bencana (KRB) III Merapi sehingga
mencakup semua daerah yang terdampak langsung erupsi Merapi
2010.
Daerah KRB III hasil revisi inilah yang nantinya harus ditetapkan
sebagai daerah terlarang (forbidden zone) dan dikosongkan dari
hunian penduduk. Berdasarkan data, saat ini terdapat 6.242 kepala
keluarga yang tinggal di KRB III lama. Mereka tinggal di 23 dusun
dalam tiga kecamatan di Kabupaten Sleman.
Sugeng Triutomo mengatakan, tata ruang dan peta rawan bencana
harus disusun bersama-sama oleh para pelaku, mulai dari pihak
vulkanologi, Pemerintah derah, LSM, hingga warga setempat.
BNBP akan membantu membuat pedomannya dan membantu
pendanaan. Sesuai konsep BNBP, warga yang tinggal di Kawasan
Rawan Bencana (KRB) I dan II akan dimukimkan kembali
(resettlement). Namun, mereka yang tinggal di KRB III seharusnya
memang direlokasi. Untuk itu dibutuhkan aturan dan penataan
ruang yang lebih tegas, terutama dalam penetapan kawasan rawan
bencana.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 189



BAB 9

Memetik Pelajaran
dari Merapi

Gejolak alam terbesar tidak terjadi di bumi, tetapi terjadi di berbagai
planet dan bintang-bintang di luar bumi, seperti di bulan, Mars,
Jupiter, dan lain-lain yang jauh-jauh lebih katastrofal dibandingkan
dengan bumi yang relatif paling nyaman di seantero semesta. Di
sanalah sesuatu yang disebut sebagai iklim ekstrem itu mampu
menghancurkan konstelasi tanah, angin badai yang memindahkan
lapisan-lapisan tanah, menggeser gunung-gunung pasir, letusan-
letusan yang tak terkendali oleh apa pun. Akan tetapi tidak pernah
dan tidak akan pernah disebut “bencana”.
Bencana hanya dikatakan ketika peristiwa alam membawakan
akibat fatal bagi manusia dan masyarakatnya. Karena planet-
planet itu tidak dihuni, sekurang-kurangnya dengan informasi yang
sampai sekarang kita peroleh, tidak ada bencana di sana. Karena
itu bencana semata-mata berhubungan dengan manusia dan
nasibnya, baru sesudah itu kita berbicara tentang alam, bagaimana
mendamaikan alam, yang menjadi sumber awal bencana tersebut,
dengan manusia dan masyarakat manusia.
Di sini hubungan antara alam dan manusia menjadi suatu kesatuan
sempurna. Dalam kasus Merapi upaya itu disebut buku ini sebagai
Hidup Harmonis di Lereng Merapi.
Karena menyangkut manusia yang sungguh lemah secara fisik,
akibat bencana bisa dalam bentuk luka kecil hingga kematian
yang mengenaskan. Dalam hubungan dengan bencana alam akibat
letusan gunung Merapi yang baru lalu, sering atau bahkan selalu
dikatakan bahwa ini letusan terburuk dalam tempo 100 tahun. Akan
tetapi “untung” bahwa dari segi kerusakan dan korban, kematian
hewan dan terutama usia, termasuk yang paling rendah. Di sini
letak persoalannya karena setiap kematian dan setiap kehilangan
nyawa manusia dalam suatu bencana adalah one death too many;
satu nyawa yang hilang pun dalam suatu bencana sudah terlalu
banyak.
Inilah situasi ideal dalam menanggapi suatu bencana alam dalam
skala sebesar apa pun.Namun, tidak ada satu bangsa pun yang
mampu mendekati situasi ideal seperti itu. Ketika 200.000–250.000
nyawa dihancurkan tsunami Aceh pada 2004, ratusan orang disapu
tsunami Mentawai baru-baru ini, banjir Wasior di Papua, dan Merapi
di DIY dalam kurun waktu yang berdekatan satu sama lain, situasi
ideal itu sama sekali tidak mungkin didekati.

192 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Terkait dengan bencana letusan Merapi, semua bab-bab terdahulu
yang sudah membicarakan kesulitan, kelemahan, salah urus, salah
pengertian, timing yang tidak tepat, gerak yang lambat, dan lain-
lain adalah beberapa dari sekian faktor yang menyebabkan situasi
ideal dalam menanggapi bencana tidak pernah mungkin dicapai.
Akan tetapi usaha untuk mendekati situasi ideal itu harus menjadi
tujuan suatu bangsa dalam mengatur kesiapan dan kesiagaan
menanggapi bencana yang datang—yang tidak pernah diumumkan
kapan dan berapa besar. Meski demikian perkembangan ilmu dan
teknologi mampu memprediksikan kejadian itu—meski dengan
seluruh kelemahan dan ketidaktepatan yang harus diterima—jauh-
jauh hari sebelum terjadi bencana tersebut.
Karena itu, setelah refleksi tentang peristiwa Merapi berdasarkan
laporan yang sudah dikerjakan dalam bab-bab terdahulu, buku
ini perlu diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang
memerlukan jawaban-jawaban kompleks, seperti apa yang bisa
kita pelajari, lessons learned, untuk menghadapi peristiwa-peristiwa
serupa di masa depan. Selain apa yang bisa dipelajari, jangan-
jangan kita juga perlu melepaskan kembali apa yang sudah kita
pelajari dan tahu, karena ternyata pelajaran dan pengetahuan itu
sudah tidak lagi sesuai dengan kenyataan di lapangan—unlearning
the lesssons.
Oleh karena itu bab penutup ini mencoba merumuskan pelajaran-
pelajaran apa saja yang bisa disimpan untuk menghadapi hal
serupa di masa depan. Untuk mempermudah melihat semua hal,
poin-poinnya akan dibagi menjadi beberapa hal berikut ini.
Pertama
Masalah-Masalah Kultural Pemandu ke Depan
Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa bencana alam
hampir tidak ada gunanya diperbincangkan jika sekiranya tidak
ada manusia dan masyarakatnya yang tersangkut di dalamnya.
Bab-bab terdahulu sudah menjelaskan bahwa keberadaan Gunung
Merapi sangat sentral dalam konstelasi seluruh kebudayaan Jawa
yang didukung masyarakat di sekeliling Merapi, yaitu berputar
di sekeliling Keraton Yogyakarta. Terkait dengan kebudayaan
setempat, beberapa penemuan di lokasi bencana cukup jelas
mengungkapkan apa yang dimaksud, sebagaimana dikemukakan
berikut ini:

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 193

1. “Saya merasa aman di sini,” katanya. “Kalau juru Kunci tidak
pindah, saya juga tidak.” Dalam hubungan ini juru kunci yang
karismatik seperti Mbah Maridjan bisa membuat persoalan
menjadi kompleks. Di sini, terjadi konflik antara keyakinannya
sebagai “penjaga Merapi” dan anggapan publik tentang dirinya
sebagai “panutan dalam keadaan bahaya”. Ke depannya, tokoh-
tokoh karismatik seperti perlu didekati dengan suatu cara
khusus untuk mempermudah tindakan penyelamatan. Bahkan
dalam situasi “Siaga Merah”, evakuasi adalah wajib hukumnya.

2. Berbagai bentuk erupsi sepanjang sejarah harus dipelajari. Jenis-
jenis erupsi tersebut memungkinkan penanggulangan bahaya
berbeda dari satu jenis ke jenis lain. Namun, dalam tingkat erupsi
sebesar dan seberbahaya seperti yang baru lalu sikap bahwa “...
apapun bahayanya tidak akan mau pindah dari lereng Merapi”
menunjukkan keterikatan yang luar biasa. Keterikatan luar
biasa ini bertolak dari beberapa asumsi orang-orang di wilayah
itu bahwa siklus letusan Merapi berlangsung lama, sehingga
kehidupan “normal” selama beberapa puluh tahun masih bisa
diselenggarakan. Asumsi ini sebaiknya diterjemahkan ke dalam
beberapa kebijakan alternatif yang jelas, di mana dibedakan
dengan tegas bahwa Merapi dan sekitarnya, terutama wilayah
berbahaya, sebagai tempat pemukiman dan tempat mata
pencaharian. Sikap yang diambil adalah lebih keras terhadap
Merapi dan sekitarnya sebagai pemukiman dan lebih lunak bila
dilihat sebagai tempat mata pencaharian.

3. Perlu dirumuskan suatu disaster curriculum, penciptaan
kurikulum tentang gunung berapi yang dipermudah bagi umum
untuk mengenal karakter Gunung Merapi, dan gunung berapi
pada umumnya, dan usaha-usaha penyelamatan untuk sekolah,
kegiatan pemuda, kegiatan organisasi di sekitar Merapi.

4. Pengorganisasian kehidupan secara total di wilayah sekitar
Gunung Merapi termasuk transmigrasi dirancang secara teliti.

Kedua

Kesiapan Masyarakat Sipil, Civil Society

Masyarakat setempatlah yang paling tahu tentang bencana
di wilayah mereka. Bahkan setiap kejadian bencana, 70–80%
penanggulangan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

194 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Jadi tidaklah berlebihan jika masyarakat sipil adalah subjek bagi
penanggulangan bencana— mereka bukanlah objek. Oleh karena
itu perhatian yang harus diberikan adalah bagaimana memberikan
penguatan terhadap masyarakat ini. Penguatan tersebut dapat
berupa pengetahuan (knowledge), kepedulian (awareness),
keterampilan (skill), dan sarana prasarana (infrastructure).
Pengetahuan tentang perilaku Merapi dan karakteristiknya perlu
senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat. Bertambahnya
pengetahuan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian
mereka terhadap bencana. Dan, diharapkan juga mereka akan
melatih keterampilan dalam menghadapi setiap ancaman,
yakni kesiapsiagaan. Akhirnya untuk melengkapi kesiapsiagaan
tersebut, sarana dan prasarana perlu dipenuhi. Pada intinya kita
mengharapkan agar masyarakat sipil mampu memperkuat diri
sehingga tangguh menghadapi bencana.
Peristiwa letusan Gunung Merapi di DIY menunjukkan betapa
masyarakat di Yogyakarta dan organisasi kemasyarakatan sudah
berjalan sebegitu rupa sehingga dalam tempo singkat seluruh
organisasi sosial, keagamaan, organisasi pendidikan, LSM, dan
organisasi profesional lainnya bisa dimobilisasi untuk bersama-
sama mengatasi persoalan melubernya para pengungsi dari wilayah
sekitar gunung. Malah semua komponen bergerak jauh mendahului
reaksi otoritas resmi kepemerintahan. Hal ini mengajarkan beberapa
hal:
1. Situasi ini tidak bisa direproduksi untuk tempat-tempat lain

karena kondisi masyarakat Yogyakarta yang berbeda: kota
dengan ribuan mahasiswa dari puluhan universitas dan
pendidikan tinggi memiliki karakter tersendiri.
2. N amun, yang patut dipertahankan adalah kesiagaan
dalam memberikan tanggapan intelektual/akademis dan
keorganisasian dengan merekam kejadian-kejadian secara rinci
guna menjadi bahan pemeriksaan untuk masa-masa mendatang.
3. Penguatan kapasitas dan peningkatan peran serta juga perlu
ditingkatkan bagi Pemerintah provinsi maupun Pemerintah
kabupaten/kota, perguruan tinggi/universitas, relawan, dan
semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana
termasuk lembaga usaha. Dengan upaya peningkatan peran

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 195

serta dan kapasitas seluruh stakeholders diharapkan dapat
terbentuk suatu konglomerasi sosial yang memperkuat segitiga
pemerintah – civil society – swasta dalam upaya pengurangan
risiko bencana.
4. Perlu disusun sebuah kesepakatan dan pengaturan (standing
arrangement) antara berbagai pihak tentang siapa melakukan
apa (who’s doing what) ketika terjadi bencana.
Bekerja Belajar Berjuang untuk Merapi yang Lebih Baik
“Di atas segalanya, kembangkan selalu perasaan yang dalam pada
siapa pun yang mengalami ketidakadilan, di mana pun di dunia ini.
Itulah kualitas yang paling indah dari seorang revolusioner.” (Che)
Mika Prastama, atau sering disapa dengan Mika, lahir di Semarang, 7
Mei 1987. Dalam kesehariannya, dia aktif di organisasi Perhimpunan
Solidaritas Buruh (PSB) dan telah bergabung di PSB sejak 2005. Kini
dia menempati posisi sebagai community organizer yang ditugaskan
di Kabupaten Sleman. Bangga dengan pekerjaannya saat ini, Mika
mengidolakan Che Guevara, seorang legendaris gerakan rakyat,
sebagai inspirasi untuk tekun mewujudkan terbentuknya serikat
buruh yang kuat dan tangguh menuju masyarakat yang sejahtera.
Dilahirkan sebagai anak seorang buruh pabrik di Semarang, Mika
saat ini aktif mendampingi 7 Kelompok tani dan aktif sebagai pekerja
sosial untuk pendampingan penyitas pasca erupsi Gunung Merapi
2010 di Kecamatan Cangkringan. Dalam bertugas, Mika berpegang
pada tiga moralitas dalam setiap langkah yaitu moralitas individu,
sosial, dan institusional. Ketiga moralitas itu inheren membentuk
dirinya sebagai seorang aktivis pekerja sosial dan menjadi prinsip
dalam seluruh pergerakan dalam membangun organisasi komunitas.
Sebagai seorang community organizer, Mika dituntut tidak hanya tahu
persoalan pengembangan unitas, tetapi juga tentang kebencanaan.
Isu kebencanaan menjadi salah satu strategi lembaga tempatnya
bekerja untuk bisa melakukan pengorganisasian yang lebih luas.
Di samping itu karena wilayah pengabdiannya memang di daerah
rawan bencana, aspek-aspek pengurangan risiko bencana merasa
perlu dipelajari dan ditularkan kepada masyarakat lain.
“Sejak 26 Oktober 2010, saya ditugaskan untuk mendampingi
masyarakat di Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman,

196 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

karena saat itu Gunung Merapi dinyatakan berstatus Awas dan
aktivitas erupsinya sangat tinggi. Delapan Desa di 3 kecamatan di
lereng Merapi dipaksa mengungsi,”demikian Mika mengawali kisah
pengalamannya. “Carut marut penyitas di barak pengungsian belum
bisa diidentifikasi berapa jumlah dan potensi lonjakannya. Kondisi
ini berlangsung hingga 1 minggu. PSB menugaskan 5 community
organiser untuk bekerja di daerah bencana, seiring dengan
konsolidasi menghimpun bantuan dari jejaring PSB baik di DIY
maupun di daerah luar DIY,” lanjutnya. Kondisi berangsur membaik
hingga pada 5 November 2010, erupsi besar kembali terjadi dan
memaksa penyitas menjauh hingga jarak 20 Km. Lonjakan pengungsi
meningkat drastis. Belum tuntas pendataan jumlah pengungsi pada
saat erupsi pertama, semua orang disibukkan lagi mengidentifikasi
jumlah pengungsi karena daerah di radius kurang 20 km diharuskan
mengungsi.
Penyediaan kebutuhan untuk penyitas tidak hanya meliputi
makanan, tetapi kebutuhan dasar dalam emergency response juga
perlu. Kebutuhan wash (water, sanitation and hygiene) menjadi
kebutuhan pokok yang harus dipenuhi saat itu juga. Kondisi ini
membuat penyitas sangat tidak nyaman, di sisi lain koordinasi
Pemerintah belum terkondisi dengan baik. Peran lembaga sosial
sangat membantu dalam penyediaan kebutuhan emergency
response.
Kondisi berangsur membaik seiring aktivitas merapi menurun;
jumlah penyitas berkurang, hanya di daerah-derah terdampak
langsung seperti di Kecamatan Cangkringan, penyitas masih
memadati barak pengungsian. Bukan berarti menurunnya jumlah
penyitas menjadikan persoalan berangsur membaik. Kebutuhan
akan pemulihan awal sudah kami suarakan seperti penyediaan
hunian sementara, ganti rugi ternak mati, dan sebagainya perlu
segera dilaksanakan,” tegasnya.
Gejolak penyitas muncul ketika kejelasan soal kebijakan ganti rugi
ternak mati tidak jelas. Wacana berkembang, sapi yang masih hidup
milik warga dibeli oleh Pemerintah Pusat dan akan digunakan
sebagai ganti rugi ternak mati milik warga. Sontak mayoritas
penyitas yang sapinya mati menolak wacana tersebut. Konsolidasi
gerakan dimulai, pertemuan di barak-barak masih terjadi hingga
larut malam, dan dia ditugaskan mengampu di 2 desa, Desa
Wukirsari dan Desa Argomulyo.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 197

6 Desember 2010, hampir seluruh dusun terlibat dan tergabung
dalam FoRKoM (Forum Rakyat Korban Merapi). Forum ini
merupakan wadah penyitas merespon kebijakan Pemerintah
dan pengorganisasian. Spanduk dengan tema “Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di Pimpin oleh Rakyat” mengisyaratkan rakyat sebagai
aktor utama dalam rangka pemulihan. Tuntutan untuk ganti rugi
ternak mati segera direalisasikan, dan pembangunan huntara
yang partisipatif disuarakan. Pasca gerakan 6 Desember 2010
masyarakat lebih terkonsolidasi, tuntutan rakyat mulai diakomodir,
pencairan ganti rugi ternak mati terealisasi. Namun tuntutan kepada
Pemerintah Daerah agar melibatkan pembangunan huntara yang
partisipatif tidak dipenuhi.
Penyitas terpaksa tinggal di huntara yang tersisa, walau menurut
mereka tidak layak huni dibandingkan tinggal di barak pengungsian
huntara, sembari memperbaiki sendiri banyak kekurangan yang
disediakan Pemerintah. Memang saat ini ketika semua bantuan
baik dari Pemerintah maupun lembaga sosial sudah sangat jauh
berkurang justru kemandirian dan kesetiakawanan sosial di antara
para penyitas harus ditumbuhkan.
Ketiga
Politik Pengambilan Keputusan
Hal ini bermula dari siapa yang berhak mengumumkan keadaan
bahaya. Sampai sekarang keadaan bahaya dan peningkatan atau
gradasi keadaan bahaya diumumkan oleh Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi, PVMB, Badan Geologi, Kementerian
Energi dan Sumber Daya mineral. Semua orang tahu bahwa divisi
ini memiliki pengetahuan yang jitu tentang masalah vulkanologis.
Namun, di sini terjadi pencampuradukan antara pengetahuan di satu
sisi, dan otoritas keadaan darurat, di pihak lain yang mengumumkan
keadaan bahaya.
Keadaan bahaya tidak boleh diumumkan oleh lembaga teknis
seperti para ahli vulkanologis Otoritas tertinggi di suatu wilayah,
dalam hubungan dengan memutuskan tingkat bahaya, sebaiknya
berada di tangan orang yang mampu mengambil keputusan politik
karena menyangkut konsekuensi yang kompleks. Dalam hal ini,
Bupati untuk keadaan normal dan Siaga Hijau, kalau istilah baru
berikut bisa diterima dan dipakai; Gubernur untuk Siaga Kuning;
dan akhirnya Presiden, dan/atau Ketua BNPB untuk Siaga Merah.

198 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Keempat
Kesiapan Birokrasi Pemerintahan dan Koordinasinya
Bencana yang terjadi sekarang dan penanganannya berhubungan
erat dengan sistem pemerintahan seperti otonomi daerah. Hubungan
kewenangan pusat dan daerah mungkin menjadi kompleks dalam
masa otonomi daerah, tetapi tidak boleh menjadi halangan dan
rintangan bagi penyelesaian persoalan yang berhubungan dengan
bencana. Untuk itu hal-hal berikut ini harus diputuskan dengan
jelas. Ternyata apa yang dikatakan dalam undang-undang tidak
dengan sendirinya berjalan tanpa adanya suatu kepemimpinan
yang efektif.

1. Kapan suatu bencana diserahkan kepada Pemerintah Pusat?

2. Kapan bencana ditangani oleh Pemerintah Daerah? Dalam hal
ini diperlukan suatu kepemimpinan yang berpandangan luas,
berinteligensi lapangan (field intelligence), dan mengambil
keputusan tegas. Semuanya ini menyangkut hidup dan mati
manusia.

Koordinasi antar-Birokrasi
1. Koordinasi antar birokrasi sangat bergantung pada gradasi

bahaya yang diumumkan, declared stage of alert. Dalam keadaan
normal termasuk kalau sekiranya ada bencana-bencana
insidental seperti kebakaran, banjir pada musim hujan, dan lain-
lain, sistem birokrasi daerah diharapkan memegang kendali.

2. Dalam situasi siaga, kordinasi birokrasi di tangan Kemensos.
Namun, ketika sudah mencapai Siaga Kuning 1 dan 2, BNPB
daerah sudah harus mengambil alih kendali; dan dalam keadaan
Siaga Merah dalam skala besar, Presiden dan/atau BNPB pusat
yang harus turun tangan.

Kelima
Masalah-Masalah Teknis
Hal-hal ini sering terlihat sangat sederhana, tetapi kegagalan
mengatasinya akan berakibat fatal.

1. Dari pengalaman letusan Gunung Merapi terlihat bahwa
menarik garis lingkaran dari atas meja bukanlah cara yang tepat
untuk melingkari wilayah-wilayah yang akan mendapat bahaya
dari epicentrum erupsi gunungapi. Ternyata kanalisasi Gunung

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 199

Merapi lebih menjadi penentu wilayah bahaya daripada jarak
secara umum.
2. Early Warning System modern perlu dibuat, selain warning
system alamiah seperti migrasi binatang merayap dalam jumlah
besar dan menarik perhatian.
3. Contingency plan yang sudah disiapkan sejak 2008 ternyata
tidak berguna karena kesalahan antisipasi jenis bahaya. Ternyata
jenis bahaya 2006 berbeda secara kualitatif dengan yang terjadi
pada 2010. Karena itu perlu dirumuskan contingency plan baru
yang disesuaikan dengan jenis-jenis erupsi Merapi.
Perencanaan kontijensi yang telah dibuat sejak letusan 2006 selalu
mengacu pada letusan-letusan kecil, yang relatif dapat diatasi
Pemda. Dalam rencana kontijensi tersebut tidak terpikirkan untuk
membuat skenario letusan yang sama dengan kejadian tahun
1872 yang terulang pada 2010. Dengan demikian langkah-langkah
penanganan yang “hanya” mengasumsikan aman pada radius 5–10
km, ternyata meleset. Magnitudo letusan yang memuntahkan 150
juta m³ material vulkanik dari perut Merapi membuat rencana
kontijensi 2006–2008 itu perlu direvisi. Berubahnya radius aman
dari 5 km menjadi 20 km berimplikasi pada terjadinya pengungsi
bisa mencapai angka hampir 500 juta jiwa atau setengah juta
penduduk di sekeliling Merapi harus mengungsi. Memang satu
kelemahan jika kita membuat skenario terlalu “buruk” (worst case
scenario) sehingga diperlukan biaya dan kesiapan yang lebih besar
pula.
Dengan ini laporan tentang letusan gunungapi yang begitu menarik
perhatian nasional dan internasional selesai. Laporan tentang suatu
bencana, apalagi suatu bencana dalam tingkat nasional, selalu
memberi kesan mendua. Di satu sisi laporan semacam ini menjadi
dokumen yang akan dipakai sekali waktu kelak sebagai bahan
pembelajaran, perbandingan, untuk penyempurnaan kebijakan dan
tindakan jika akan terjadi lagi bencana dengan skala yang sama,
kurang, dan bahkan lebih dari itu. Di sisi lain, ada suara halus di
dalam batin setiap orang semoga bencana serupa tidak terjadi lagi
sehingga dokumen semacam ini sebaiknya tetap tersimpan rapi
dan tidak perlu dipakai sampai kapan pun.

200 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Suatu harapan tulus,tetapi sulit terjadi
karena bencana alam akan selalu menyertai alam

selama alam semesta “masih bernapas”.
Namun, harapan paling minimal dari buku ini adalah
semoga kita mampu dan berhasil menolak pameo yang
mengatakan bahwa pelajaran terbesar dari sejarah

“adalah bahwa manusia tidak pernah belajar dari sejarah.

“di atas Dusun Kinahrejo, 2010”
HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 201

DAFTAR PUSTAKA

____.2007.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana. 477.

BNPB. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Laksana BNPB.

BNPB. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang
Komando Tanggap Darurat Bencana.

BNPB. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Perencanaan dan Evakuasi.

BNPB. 2008. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

BNPB. 2010. Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat.

BNPB. 2010. Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.

BNPB. 2011. Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana.

BNPB. 2011. Peraturan Kepala BNPB No. 5 Tahun 2011 tentang
Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
Pasca Bencana Erupsi Merapi DI Yogjakarta dan Jawa Tengah.

BNPB. 2011. Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2011 tentang
Penetapan Struktur Organisasi Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi DI
Yogjakarta dan Jawa Tengah.

Boin, A. dan Hart, P. (2010), Organising for Effective Emergency
Management: Lessons from Research. Australian Journal
of Public Administration, 69:  357–371. doi:  10.1111/j.1467-
8500.2010.00694.

Bui, T., Cho, S., Sankaran, S., Sovereign, M. (2000). A framework
for designing a global information network for multinational

202 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

humanitarian assistance/ disaster relief. Information Systems
Frontiers 1 (4), 427–442.

De Nooy, W., Mrvar, Andre., Batagelj, Vladimir., (2005). Exploratory
Network Analysis with Pajek. Cambridge, UK: Cambridge
University Press

http://www.slemankab.go.id/data-pengungsi-per-27-oktober-2010-
jam-12-30-wib.slm

Harian Kompas, 20 Oktober 2010 Halaman 22

Harian Kompas, 1 November 2010 halaman 1

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news-nusantara/
10/11/22/148033-ribuan-pns-klaten-bersihkan-lereng-merapi

h t t p : / /c o m b i n e . o r. i d / 2 0 1 0 / 1 1 /c r i - m a n f a a t k a n - t w i t t e r - u n t u k -
penanganan-bencana-erupsi-merapi/

http://merapi.combine.or.id/baca/10319/berdayakan-posko-mandiri
%3A-seruan-kepada-bnpb--pemerintah-provinsi-diy--%26-
pemerintah-provinsi-jawa-tengah.html

Kuldeep, K. and van Dissel, H.G. (2006). Sustainable collaboration:
Managing conflict and cooperation in interorganizational
systems, MIS quarterly, 20(3), pp. 279-300.

Uhr, C. (2009). Emergency Response Coordination from a Social
Network Perspective, working paper, Lund University.

Varda, D. M., Forgette, R., Banks, D., dan Contractor, N. (2009). Social
network methodology in the study of disasters: Issues and
insights prompted by post-katrina research.P  opulation Research
and Policy Review,  28(1), 11-11-29. doi:10.1007/s11113-008-
9110-9

Watts, Duncan J.; Strogatz, Steven H. (June 1998). Collective dynamics
of ‘small-world’ networks. Nature 393 (6684): 440–442. 

Wasserman, S., dan Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods
and Applications. Cambridge, ENG and New York: Cambridge
University Press.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 203

Merapi Menyapa Kehidupan,
Hidup Harmonis di Lereng Merapi

Manusia adalah bagian dari alam, hidup harmoni dan selaras
dengan alam adalah sebuah conditio sine a qua non atau sebuah
keharusan yang tidak bisa ditawar. Hal ini merupakan realitas
sosiologis dalam melihat relasi antara Merapi dan masyarakat
sekitarnya. Merapi sebagai gunungapi teraktif di Indonesia yang
telah memberikan berkah kehidupan. Saat tidur Merapi sejatinya
memegang peran vital bagi roda ekonomi Yogyakarta dan tiga
kabupaten lain di Jawa Tengah, Magelang, Klaten, dan Boyolali, dan
yang melingkarinya. Abu Merapi adalah pupuk organik yang sangat
baik bagi produksi sayuran hingga padi. Bukti bahwa Merapi memberikan kepercayaan
tersendiri bagi masyarakat bahwa ini memberikan penghidupan.
Kenyataan bahwa Merapi tidak pernah mati, tercatat periode letusan yang berkisar 1 – 7
tahunan memang tergolong pendek untuk gunungapi. Setiap letusan Gunung Merapi dapat
menghasilkan awan panas dengan jarak luncuran mencapai 4 – 5 km. Sementara itu, letusan
tahun 2010 dinilai sebagai letusan yang sama besar pada tahun 1872. Letusan 2010 terjadi
pada 26 Oktober yang disertai luncuran awan panas hingga 8 kilometer. Letusan pertama ini
kemudian disusul dengan erupsi yang tidak henti sejak 3 November hingga 7 November.
Dilihat dari kenyataan ini, masyarakat lereng telah membangun relasinya dengan Merapi.
Namun kearifan lokal itu mulai hilang. Seiring dengan semakin terbukanya informasi dan arus
berita yang begitu deras dari berbagai media massa, masyarakat kehilangan kemampuannya
untuk membaca berbagai pratanda dari Merapi. Pada konteks ini, kearifan lokal perlu
dikembangkan dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Masyarakat harus
mampu tidak hanya untuk beradaptasi dengan kemungkinan atau ancaman erupsi yang dapat
mengancam hidup mereka, tetapi juga menopang atau menghidupi mereka pada saat
pengungsian.
Hal tersebut merupakan salah satu pelajaran yang harus dipetik pada saat penanganan
bencana erupsi Merapi di tahun 2010. Pertama, masalah terkait dengan kultural seharusnya
tetap ada landasan rasional yang didukung dengan kearifan lokal dalam melihat setiap
ancaman yang membahayakan nyawa manusia. Kedua, sebagai bentuk sikap hidup harmonis
masyarakat di lereng, 70-80% penanggulangan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.
Ketiga, politik pengambilan keputusan. Keempat, kesiapan birokrasi pemerintahan dan
koordinasi dan terakhir menyangkut masalah-masalah teknis.
DR. Syamsul Maarif, M.Si
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana