Merapi Menyapa Kehidupan

Kasus media televisi ini merupakan contoh bahwa peran media
massa ternyata bukan hanya berfungsi menghadirkan realitas ke
hadapan publik. Media massa kemudian memberikan ”realitas”
baru secara subjektif dan tidak terkonfirmasi. Kondisi ini juga
menimbulkan dua efek; pertama media menjadi tontonan menarik;
kedua, media menjadi sumber keresahan.
Begitu muncul kabar tersebut, sontak terjadi kepanikan hebat di
wilayah sekitar Merapi. Ratusan ribu pengungsi tumpah ruang di
posko pengungsian. Jaringan angkutan keluar kota dipadati warga
yang ingin meninggalkan Yogyakarta. Bahkan petugas dan relawan
juga kalang kabut menenangkan para pengungsi dari kabar tidak
bertanggung jawab itu.
Namun, di perspektif lain, media menjadi sumber informasi kondisi
fakta sesungguhnya. Ada juga siaran dari televisi yang menyajikan
dialog dengan nara sumber berkompeten dalam menjelaskan
kondisi Merapi. Fungsi lainnya, adalah sebagai kontrol sosial yang
menjelaskan cara penanganan bencana Merapi.
Tidak hanya itu, media juga terlibat dalam memberikan informasi
penting yang kemudian menyentuh kelompok masyarakat lain
untuk turut menurunkan bantuannya. Sayangnya, tidak hanya itu,
beberapa media baru (jejaring sosial) juga turut dalam mempercepat
akses informasi.
Masih banyak lagi relawan yang berangkat dari komunitas sosial
tersebut, seperti radio komunitas Kali Code yang melaporkan
kondisi terakhir. Radio itu menjadi sumber informasi untuk
mengetahui perkembangan kondisi Merapi termasuk informasi
waspada bencana.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 127



BAB 6

Koordinasi
Antar Organisasi

Dalam situasi tanggap darurat bencana BNPB atau BPBD adalah
penyelenggara utama dan penanggungjawab dari respon. Sebagai
bentuk solidaritas, masyarakat, lembaga usaha, lembaga-lembaga
lokal maupun internasional pun selalu turut serta berperan aktif
dalam upaya tanggap darurat. Keterlibatan banyak pihak ini penting,
karena sebagaimana disebutkan oleh Bui et al. (2006), banyaknya
aktor berkontribusi terhadap sulitnya proses koordinasi pemberian
bantuan sehingga seringkali bantuan kemanusiaan tidak mencapai
masyarakat yang membutuhkannya.
Untuk mengatasi masalah koordinasi respon tanggap darurat
di Indonesia BNPB sebenarnya telah menyusun sebuah sistem
komando tanggap darurat. Berdasarkan kajian-kajian yang ada
menunjukkan bahwa pada praktiknya, sistem tanggap darurat tidak
selalu merefleksikan struktur formal yang ada.
Koordinasi yang efektif merupakan komponen penting dalam
manajemen tanggap darurat bencana. Kasus-kasus yang ada
menunjukkan bahwa struktur formal dan regulasi yang sudah
diterbitkan tidak secara otomatis melancarkan proses koordinasi.
Uhr (2009) menyebutkan bahwa operasi tanggap darurat dapat
digambarkan dalam bentuk jejaring sosial (social network) yang
terdiri dari noda/simpul dan garis yang menghubungkan simpul-
simpul itu, dimana setiap simpul merepresentasikan aktor (individu
atau organisasi) dan garis merepresentasikan hubungan atau
interaksi yang terjadi antara aktor-aktor tersebut. Martina Estrely
(2012) telah melakukan tesis penelitian mengenai jejaring sosial
untuk mengkaji koordinasi dalam tanggap darurat erupsi merapi.
Konsep Jejaring Sosial
Koordinasi adalah sebuah kegiatan mengelola interdependensi
berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
Kuldeep dan van Dissel (2006) menggunakan klasifikasi Thompson
(1967) mengenai bagaimana unit-unit organisasi dapat saling
tergantung satu dengan lainnya, yakni pooled interdependence (unit-
unit yang ada bekerja secara independen namun saling berbagi dan
menggunakan sumber daya yang sama), sequential interdependence
(unit-unit bekerja secara serial/berurutan di mana output suatu unit
menjadi input unit berikutnya), dan reciprocal interdependence (unit
bekerja secara interaktif, saling memberi dan mendapatkan umpan
balik dari anggota unit lainnya).

130 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Analisis jejaring sosial (social network analysis/SNA) merupakan
proses analisis terhadap aktor-aktor kunci dan hubungan yang
terjalin dalam jejaring sosial. Hubungan sosial ini direpresentasikan
dalam bentuk noda/simpul (nodes) dan ikatan (ties, links,
connections). Nodes merujuk pada aktor yang berada dalam sebuah
jejaring dan ties merujuk pada hubungan yang terbentuk antar
aktor dalam jaringan. Dalam teori Graf ada 4 (empat) pengukuran
sentralitas untuk melihat seberapa penting sebuah nodes dalam
jejaring, dapat dilihat dari 4 faktor yaitu: degree (derajat), betweeness
(keantaraan), closeness (kedekatan), dan eigenvector centrality
(sentralitas eigenvektor).
Dalam analisis jejaring sosial, variabel koordinasi akan diukur
melalui atribut proksinya (Axelrod dan Cohen, 2000), yakni (1)
intensitas komunikasi, (2) perceived importance, dan (3) trust.
Pendekatan jejaring sosial melihat struktur sebagai sebuah jejaring
dari relasi sosial (de Noy, Mrvar, dan Batagelj, 2005), pendekatan ini
akan digunakan untuk mengumpulkan data relasi dari organisasi-
organisasi yang bergerak pada masa tanggap darurat bencana
erupsi Merapi pada tahun 2010.
Struktur Jejaring Koordinasi Tanggap Darurat Erupsi
Merapi 2010
Terdapat 177 organisasi yang terlibat dalam respon tanggap darurat
erupsi Merapi 2010, mayoritas organisasi yang terlibat dalam
koordinasi ialah NGO lokal/nasional (38.96%), diikuti Pemerintah
Daerah (19.21%) dan NGO internasional (14.12%). Organisasi-
organisasi yang berjejaring dalam respon tanggap darurat Merapi
2010, sebagian besar terlibat dalam layanan logistik dan transportasi
(20.9%) seperti penyediaan gudang dan distribusi pangan maupun
non-pangan (selimut, tikar, peralatan mandi, masker, kasur, pakaian,
dan sebagainya). Selain itu, banyak juga lembaga yang membantu
dalam bidang perlindungan anak dan perempuan serta pemulihan
psikososial (19.2%), pedidikan di masa tanggap darurat (15.8%)
dan bantuan kesehatan (29%) seperti penyediaan pos kesehatan,
relawan dokter, pembagian obat-obatan ringan, dan sebagainya.
Tidak banyak yang terlibat dalam sektor air bersih dan sanitasi
(2.8%) maupun hunian dan infrastruktur (1.7%).
Salah satu kekuatan dari analisis jejaring sosial ialah kemampuannya
untuk mendeteksi keberadaan kelompok-kelompok di dalam
sebuah jejaring. Keberadaan kelompok diukur dengan cara

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 131

menghitung modularitas jejaring. Modularitas jejaring koordinasi
antar organisasi dalam respon tanggap darurat diilustrasikan pada
Gambar 1, dan pembagian kelompok relasinya dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1
Kelompok-kelompok yang terbentuk dalam jejaring koordinasi

tanggap darurat erupsi Merapi 2010

Kelompok Anggota

Kelompok 0 Ansor Magelang, CWS Indonesia, DIAKONIE KATASTROPHEN
HILFE, Kementerian Sosial RI, L-PASKA, Mitra Alam, Pemda Kab
Sleman, YEU, YTBI

Kelompok 1 BPPTK, Caritas Germany, COMBINE, CORDAID, Fpsi Sanata
Dharma, Fpsi Soegijapranata, Jaringan Caritas Keuskupan,
KARINAK-KWI, Keuskupan Agung Semarang, KPI, Perdhaki,
Relawan Satwa, RS Bersalin St. Maria Kalten, Tlatah Bocah,
Trijaya FM, Universitas Respati Yogyakarta, Karina KAS

Kelompok 2 Bingkai Indonesia, BPBD Kab Magelang, Care Indonesia, Caritas
International, CRS, Dinas Kesehatan Kab Bantul, Dinas Sosial
Prov DIY, ECB, IMC, KSU GEMI, Lembaga Manajemen Infaq,
Mercy Corps, MPBI, PVMBG Kementerian ESDM, Remaja Masjid
Muqorrobin, Sahabat Ibu, USAID/OFDA, Yayasan Dian Desa,
YP2SU

Kelompok 3 BPBD Prov Jateng, Dinas P3BA Kab Sleman, Gerakan Jogja
Bangkit, IOM, Kesbanglinmas DIY, Kesbanglinmas Kab Boyolali,
Kesbanglinmas Kab Klaten, Kesbanglinmas Kab Magelang,
Pemprov DIY, PSM Yogyakarta, SAR DIY, Save The Children,
UNDP

Kelompok 4 Bina Swadaya, BPBD Kab Sleman, Childfund, Dinas Pendidikan
Kab Boyolali, Dinas Pendidikan Kab Klaten, Dinas Pendidikan
Kab Magelang, Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah, Fakultas
Geografi UNY, FISE UNY, FE UNY, Good Neighbours, Gugah
Nurani Dunia, Hijau GPL, ICBC, Komunitas SD Kota Yogyakarta,
Kwarda DIY, Langkah Bocah, LPA DIY, LSPPA, Mitra Wacana,
Pandega Center, Pemda Kab Magelang, PGSD UNY, PT Vivere
Jakarta, Rifka Annisa, Satunama, Titian, Wartajazz/Komunitas
1001 Buku Tulis, Yogyakarta International School, Himpaudi,
Fpsi UGM

Kelompok 5 ACF, Bahtera Bandung, BMP, BNPB, Dinas Pendidikan Kab
Sleman, Dinas Pendidikan Prov DIY, Dinas PU Prov DIY,
Gelanggang Mahasiswa UGM, HFI, Hope Indonesia, Insist, IRD,
Kemendikbud RI, Kementerian Kesehatan RI, Lestari Indonesia,
MDMC, Oxfam GB, Plan, POLDA DIY, PPLHB Kerlip, Tagana DKI
Jakarta, UNICEF, World Vision

132 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Kelompok 6 ARKOM, BMKG, FORKOB Kab Bantul, FORKOM Kab Sleman,
Kelompok 7 Karsa, Komite Persiapan Federasi SBI Kab Sleman, PKPU, PMI,
Kelompok 8 PPMU SCDRR DIY, PSB, SBI Kab Bantul, SP-Kinasih, TNI - Korem
072/Pamungkas, Satgas Kopassus PBM, IHH Insani, Brimob
POLDA DIY, PT Sari Husada, Wanadri
BPBD Prov DIY, Dinas Kesehatan Kab Boyolali, Dinas Kesehatan
Kab Klaten, Dinas Kesehatan Kab Magelang, Dinas Kesehatan
Prov Jawa Tengah, Fakultas Kedokteran UGM, Fakultas
Kedokteran UMY, KYPA, PPK Kementerian Kesehatan RI, PPK
Regional Jawa Tengah, RS Bethesda, RS Panti Rapih, UNFPA,
UNOCHA, WFP, WHO
Aksara, ASB, BPPM DIY, Ciqal, CRI, Daya Annisa, Dinas
Kesehatan Kab Sleman, Dinas Kesehatan Prov DIY, GWG DIY,
Handicap International, IDEA, IHAP, Jalin Merapi, JPY, Peace
Generation Yogyakarta, Perkumpulan Lingkar, PKBI DIY, PMI
DIY, PW NU DIY, RS Sarjito, RSUD Sleman Morangan, Samin,
Samsara, SAPDA, Walhi Yogyakarta, Yayasan Anita Swasti,
Yayasan Ibu

Gambar 1
Kelompok-kelompok yang terbentuk dalam jejaring koordinasi
tanggap darurat erupsi Merapi 2010. Nodes dengan warna yang

sama berasal dari satu kelompok yang sama.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 133

Jejaring koordinasi respon tanggap darurat Merapi ini
menghasilkan 9. Pembentukan 9 kelompok yang ditemukan
dalam jejaring koordinasi dari modularitas sama dengan
kelompok yang aktual di lapangan menandakan bahwa secara
empiris hasil penelitian ini memiliki rentang penerapan yang
baik. Hal ini dikarenakan hasil modularitas menunjukkan bahwa
organisasi-organisasi dari gugus tugas yang sama berinteraksi
secara lebih intensif di antara anggota gugus tugas mereka
sendiri terutama jika dibandingkan dengan organisasi lain dari
gugus tugas yang berbeda. Sebagai contoh, kelompok 4 terdiri
dari organisasi gugus tugas pendidikan, kelompok 6 evakuasi,
kelompok 7 layanan kesehatan, serta kelompok 8 gender,
perlindungan, dan disabilitas. Lebih dari itu, ternyata relasi yang
terjalin juga tidak hanya terbatas pada kesamaan fungsi kerja,
namun juga meliputi afiliasi donor-mitra, seperti yang terjadi
di kelompok 0, 1 dan 2. Kelompok 1 misalnya, menggambarkan
relasi antara KARINA KAS dengan afiliasi kelompoknya, yakni
pihak donor dan juga mitra implementasi kegiatan distribusi
logistik di lapangan.
Dalam jejaring koordinasi tanggap darurat ini, organisasi-
organisasi yang ada berkoordinasi secara lebih intensif dengan
anggota kelompoknya sendiri. Tetapi, terdapat anggota kelompok
yang terkoneksi dengan anggota-anggota dari kelompok lain,
sehingga antar kelompok-kelompok yang ada dalam jejaring
dapat terhubung dan saling bertukar informasi, sumber daya,
dan sebagainya.
Aktor Kunci
Posisi kunci ini diukur melalui beberapa pengukuran centrality
meassures, yaitu weighted in-degree dan betweenness centrality.
Pengukuran terhadap centrality dihasilkan ranking 10 besar
organisasi yang menempati posisi tertinggi. In-degree centrality
secara sederhana menggambarkan jumlah hubungan langsung yang
dimiliki sebuah organisasi.Perhitungan terhadap weighted in-degree,
ditemukan bahwa 7 dari 10 posisi teratas ditempati organisasi
tipe 1 (established organization), baik organisasi Pemerintah
(BNPB, Dinkes Provinsi DIY), badan PBB (UNOCHA), maupun NGO
internasional (Save The Children). Tampak pada Gambar 2, BNPB
sebagai organisasi dengan weighted in-degree yang tertinggi.

134 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Gambar 2
Organisasi yang memiliki relasi terbanyak dan menjadi rujukan
dalam jejaring koordinasi respon tanggap darurat erupsi Merapi

menempati posisi yang lebih sentral.

Hasil pengukuran weighted in-degree menunjukkan terjadinya
fenomena “Matthew Effect” (atau accumulated advantage) dalam
koordinasi respon tanggap darurat erupsi Merapi. Fenomena
yang dicetuskan oleh Merton (1968) ini merupakan fenomena
yang menunjukkan sebuah kondisi di mana “yang kaya semakin
kaya dan yang miskin semakin miskin”. Mereka yang memiliki
kekuasaan dan modal baik secara ekonomi atau sosial dapat
memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendapatkan
kekuasaan yang lebih besar. Organisasi-organisasi yang
established rata-rata memiliki relasi lebih banyak dibandingkan
tipe-tipe yang lain. Oleh karenanya dalam situasi tanggap darurat
ketika ada sebuah organisasi baru yang tergabung dalam operasi
respon tanggap darurat, kemungkinan besar ia akan menjalin
relasi dengan organisasi yang sudah memiliki banyak relasi dan

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 135

peran yang sentral dibanding berkoordinasi dengan organisasi
dengan sedikit relasi.
BNPB menempati posisi kunci ini pun tak lepas dari accumulated
advantage ini. Sebagai badan yang secara formal ditunjuk untuk
memimpin Satuan Tugas (Satgas) Nasional Penanggulangan
Bencana Merapi tentu akan membuat organisasi-organisasi lain
berkepentingan untuk berkoordinasi dengan badan tersebut
dalam operasi respon tanggap darurat.
Pengukuran betweenness centrality didasarkan pada kemampuan
sebuah organisasi untuk menjadi penghubung dalam jejaring.
Nilai betweenness yang tinggi akan memiliki kemampuan yang
tinggi dalam mengendalikan aliran informasi. Berdasarkan
perhitungan terhadap betweenness centrality, Oxfam GB
menempati posisi paling sentral. Jika bandingkan dengan
modularitas yang terbentuk pada jejaring koordinasi respon
tanggap darurat ini dapat dilihat bahwa Oxfam GB (kelompok
5) terkoneksi dengan organisasi-organisasi lain dari 5 kelompok
yang berbeda, yaitu kelompok 2, 3, 6, 7, dan 8.

136 Gambar 3
Betweenness centrality jejaring koordinasi respon

tanggap darurat erupsi Merapi 2010.

MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI



BAB 7

Upaya
Penanganan

Pengendalian Gunung dan Penduduk
Masih teringat ketika Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan
Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta, Subandriyo
mengatakan bahwa kenaikan status Merapi dari Normal Aktif
menjadi Waspada pada 20 September 2010 tak perlu membuat
masyarakat lereng Merapi cemas, termasuk ketika beberapa warga
lereng Merapi yang melihat beberapa satwa liar, seperti monyet
dan elang yang mulai turun ke bawah. Kondisi tersebut belum tentu
menjadi pertanda waktu Merapi meletus kian pendek.
“Karena perilaku binatang sekarang, kan, tidak natural. Bisa jadi
mereka turun karena cuaca ekstrem atau sumber air di atas
mengering,” kata Subandriyo.
Meskipun di satu sisi, berdasarkan catatan pergerakan jarum
seismograf, tren aktivitas kegempaan gunung Merapi terus
mengalami peningkatan. Gempa multifase (MP) yang saat dinyatakan
status Waspada rata-rata 10 kali per hari, mulai meningkat menjadi
80 kali per hari. Begitu pula gempa vulkanik dalam (VTA) dan gempa
vulkanik dangkal (VTB) yang semula tiga kali per hari, pun mencapai

140 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

5–10 kali per hari. Sedangkan dalam kondisi normal, gempa MP
rata-rata lima kali per hari dengan VTA dan VTB rata-rata satu kali
per hari.
“Meski tren meningkat, tapi belum saatnya statusnya dinaikkan dari
Waspada menjadi Siaga,” kata Subandriyo.
Aktivitas kegempaan Merapi pasca penaikan status dari Normal
Aktif menjadi Waspada memang fluktuatif. Bahkan, peningkatan
aktivitas Merapi pada 2010 dinilai lebih cepat ketimbang kondisi
Merapi menjelang erupsi pada 2006 lalu.
“Ada kekhawatiran dengan gejala awal yang cepat ini, kemungkinan
terjadi peningkatan aktivitas semakin cepat,” kata Subandriyo. Pada
2006, migrasi magma ke dalam cenderung lambat. Sebaliknya, pada
2010 ini cenderung cepat. Masa istirahat Merapi pun dari kondisi
Normal menjadi Waspada relatif pendek, yakni dari 2006–2010.
“Kemungkinan jika terjadi letusan akan lebih besar ketimbang
2006,” kata Subandriyo.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 141

Tak ayal lagi, peningkatan aktivitas salah satu gunung teraktif
di dunia itu pun mengundang Kepala Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi Surono untuk datang, memantau, dan
akhirnya tinggal di Yogyakarta untuk waktu yang tak tentu. Seiring
kedatangannya, status Merapi pun naik menjadi Siaga per 21
Oktober 2010.
Perkembangannya, tak seperti ketika perubahan status dari
Waspada menjadi Siaga yang membutuhkan waktu sekitar satu
bulan. Kali ini Merapi hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk
diubah statusnya menjadi Waspada, tepatnya pada 24 Oktober
2010 pukul 18.00 WIB. Dan, belum pula kering bibir Surono bicara,
sehari kemudian, 25 Oktober 2010 per pukul 06.00 WIB, Merapi
menjadi Awas.
Menurut keterangan Surono, penaikan status antara lain didasarkan
pada guguran lava yang naik dari sebelum tanggal 21 Oktober yang
kurang dari 100 kali per hari menjadi 183–194 kali per hari pada
24 Oktober 2010. Juga karena penambahan deformasi yang sangat
tajam dari 10,5 sentimeter per hari pada sebelum 21 Oktober
menjadi 42,3 sentimeter per hari setelah 21 Oktober 2010.
Pandangan dunia yang awalnya pelan-pelan melirik ke arah gunung
yang membawahi empat kabupaten—Sleman di Provinsi Daerah
Istimewa
Yogyakarta serta di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Magelang,
Klaten, dan Boyolali—akhirnya turut menatap awas. Percepatan
perubahan status menjadi Awas membuat publik terhenyak. Sebuah
status yang tidak lagi mengenal kompromi. Sewaktu-waktu Merapi
yang lebih suka memuntahkan material panasnya dengan cara
melelehkannya melalui lereng-lereng (erupsi) hingga membentuk
semacam gulungan-gulungan bulu domba yang berwarna gelap nan
panas, kian mengancam. Maklumlah, Merapi tak berdiri sendiri. Pada
jarak paling dekat radius 2 kilometer dari puncaknya, banyak warga
yang menghuni. Artinya, nyawa anak-beranak di sana terancam.
“Merapi tak pernah ingkar janji. Kalau saya bisa bohong karena
makan nasi. Tapi kalau seismograf tidak karena makan aki,” kata
Surono demi menegaskan betapa ancaman bahaya Merapi bukan
main-main.

142 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Benar. Merapi pun tak kuasa menahan hasrat. Hajat besar pertama
dimuntahkannya pada 26 Oktober 2010 petang, meluluhlantakkan
kawasan Kaliadem dan Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan
Cangkringan, Kabupaten Sleman. Merapi mengirimkan muntahan
hujan pasir dan abu vulkanik ke arah Magelang serta merenggut
20-an nyawa warga di sana, termasuk juru kunci Merapi, Mbah
Maridjan dan juga seorang bayi asal Magelang yang tewas karena
banyak menghirup abu vulkanik. Itu terjadi kala petang, usai Wakil
Presiden Budiono beserta istri dan rombongan menteri berkunjung
ke barak pengungsian di Hargobinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman siang harinya. Radius aman pun diperpanjang
dari 10 kilometer menjadi 15 kilometer dari puncak.
Belum puas menebar berkah, Merapi kembali muntah pada 4
November 2010 tengah malam hingga jelang 5 November 2010.
Kali ini letusannya lebih dahsyat. Tak disangka tak dinyana, awan
panas yang diluncurkan hingga mencapai radius 15 kilometer.
Ratusan korban nyawa manusia pun bertumbangan. Ternak sapi
dan kerbau yang menjadi andalan warga lereng Merapi pun turut
terpanggang bergulingan disapu awan panas. Tak hanya di Sleman,
tetapi juga Klaten. Permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
yang datang 3 November 2010 atau dua hari sebelum letusan
kedua agar tak ada lagi korban jiwa atau zero victim tak terpenuhi.
Sebuah tanda tanya besar. Mengapa seolah kian lebih banyak nyawa
orang yang tercuri? Bukankah penaikan status Merapi dari Normal
Aktif, Waspada, Siaga, hingga Awas merupakan tahapan peringatan?
Bukankah erupsi pertama pada 26 Oktober 2010 adalah sebuah
peringatan besar?
Pasca letusan kedua, kondisi Merapi belum berangsur membaik.
Gempa vulkanik masih terhitung puluhan kali. Bahkan, kubah
Merapi terbelah menganga ke arah selatan atau ke arah Yogyakarta.
Lantaran kondisi yang belum stabil, ditambah upaya meminimalisir
jumlah korban jiwa kembali, saya selaku Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) merumuskan dua kebijakan, yakni
penerapan kebijakan pengendalian gunung dan pengendalian
penduduk.
Pengendalian gunung meliputi upaya pengamanan area yang
termasuk zona bahaya, proses evakuasi, juga kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 143

Proses mencari jenazah,
mengubur bangkai ternak,
hingga memeriksa rumah-rumah
penduduk untuk mencari warga
yang masih ada di dalam rumah
juga termasuk pengendalian
gunung.

Tenaga yang dikerahkan antara
lain dari Palang Merah Indonesia
(PMI), SAR, ahli vulkanologi,
hingga Polri, dan TNI.

Sedangkan kebijakan
pengendalian pengungsi
meliputi upaya pengamanan
pengungsi serta persiapan
rehabilitasi dan rekonstruksi
awal. Tenaga yang dilibatkan
antara lain tim relawan, tim
medis, dan tentara. Tugasnya bisa
meliputi mempersiapkan dapur
umum, posko kesehatan, hingga
pendirian hunian sementara
atau shelter.

Pengamanan Areal
Bukan gunungapi aktif namanya jika keberadaannya tidak
mengundang bahaya. Apalagi bahaya yang ditimbulkan Merapi
cukup kompleks.

Ada bahaya letusan yang berupa lontaran material-material Merapi,
termasuk hujan abu vulkanik dan hujan pasir yang bisa mencapai
jarak berpuluh-puluh kilometer, bergantung pada seberapa kuat
daya letusan.

Pun ada bahaya awan panas, yakni keluarnya material panas dari
mulut gunung dengan cara meleleh (erupsi). Lantaran pengaruh
gravitasi bumi, lelehan lava itu akan mengalir mencari daerah-daerah
yang lebih rendah, seperti lembah. Tak heran jika alur sungai yang
berhulu dari puncak Merapi akan segera penuh dengan material
vulkanik yang dimuntahkan. Akibatnya, saat curah hujan di kawasan

144 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

puncak tinggi, kawasan
hilir pun mesti bersiap-siap
menerima dampak bahaya
sekunder erupsi Merapi
berupa banjir lahar dingin.
Dampak kawasan bencana
pun meluas sehingga untuk
mengurangi risiko bencana,
pemetaan kawasan rawan
bencana perlu dilakukan.
Pemetaan kawasan rawan
bencana diperlukan untuk
pengamanan area. Mengingat
kawasan lereng Merapi
yang tak jauh dari puncak
dipenuhi dengan hunian
penduduk dan isinya. Untuk
mencegah jumlah korban
jiwa yang bertumbangan
atau menimalisir jumlah
korban jiwa, pengamanan
area diperlukan.
Karena yang mematikan adalah erupsinya, bukan eksplosifnya.
Eksplosif hanya berupa debu vulkanik sedangkan erupsi berupa
awan panas. Berkaca pada pengalaman erupsi Merapi 2006, bahwa
luncuran awan panas hanya terjadi hingga jarak tiga kilometer,
pemetaan kawasan rawan bencana III hingga jarak lima kilometer.
Pada radius itulah, Mbah Maridjan dan keluarganya tinggal. Pun
kawasan wisata Bebeng yang berada di Kaliadem menjadi porak
poranda karena diterjang awan panas 2006.
Namun, sejak Merapi dinyatakan Awas per 25 Oktober 2010, radius
aman diperluas menjadi 10 kilometer. Radius pun kembali diperluas
hingga 15 kilometer per 3 November 2010 atau menjelang erupsi
kedua pada 4–5 November 2010. Kemudian kian diperluas kembali
menjadi 20 kilometer usai luncuran awan panas menembus titik 15
kilometer pada erupsi kedua.
Pusat vulkanologi berhak menentukan radius aman berdasarkan
beberapa volume yang dimuntahkan dan jarak letusan. Baru

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 145

kemudian tugas BNPB adalah menerjemahkan dan memetakan
desa-desa yang terkena dampak.
Pengamanan yang dilakukan BNPB adalah dengan menutup
jalan-jalan yang mengarah ke lokasi yang dinyatakan tidak aman.
Sayangnya, penutupan hanya dilakukan pada jalan-jalan yang
biasa dilalui masyarakat umum, tidak sampai pada jalan-jalan tikus
yang lebih banyak diketahui warga sekitar ketimbang petugas.
Penutupan pun hanya sebatas memberikan portal berupa palang
bambu dengan penjagaan awal yang banyak dilakukan oleh warga
setempat dan SAR. Perkembangannya, TNI/Polri mulai turut serta
melakukan penjagaan.
Hanya saja, keberadaan TNI/Polri tidak banyak memengaruhi tingkat
ketaatan warga sekitar untuk tidak menjamah kawasan bahaya.
Sejak status Awas, warga masih bolak-balik ke rumah mereka pada
pagi hari dan kembali ke pengungsian menjelang petang. Alasan
krusial yang dikemukakan adalah untuk mencari rumput dan
memberi pakan ternak, memerah susu, juga menjaga rumah.
Bahkan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal Polisi
Ondang Sutarsa pun sempat dikabarkan hilang gara-gara masuk
ke Dusun Kaliadem, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan,
Kabupaten Sleman pada 29 Oktober 2010. Pasalnya, pada saat
yang bersamaan, awan panas turun dengan radius 3 kilometer.
Rombongan Kapolda tersebut sempat dihentikan para relawan
yang berjaga-jaga di pertigaan Desa Umbulharjo, di mana jalur arah
Kaliadem memang ditutup karena lokasi rawan bahaya.
“Tapi Kapolda memaksa masuk. Alasannya, pelarangan hanya untuk
warga, bukan untuk rombongan Kapolda yang akan melakukan
peninjauan,” kata sumber tersebut.
Peristiwa tersebut sempat diabadikan oleh kamera televisi swasta
nasional dan disiarkan. Lantaran kena marah, para relawan yang
berjaga di kawasan tersebut akhirnya meluluskan permintaan
Kapolda. Hanya saja, dalam hitungan menit, mobil rombongan
Kapolda kembali turun karena awan panas muncul.
Kenekatan warga sempat terhenti usai erupsi pertama dan kedua
terjadi. Namun, beberapa saat usai erupsi, warga mulai mencuri-

146 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

curi kesempatan untuk pulang. Khususnya pasca erupsi kedua,
tentara yang dikerahkan mulai ditempatkan di jalan-jalan tikus.
Salah satunya lantaran ada penambahan personel tentara dengan
pelibatan Kodam Diponegoro sehingga total tentara berjumlah
sekitar 5.000 personel baik dari unsur marinir dan kopasus.
Pengetatan pengamanan tersebut juga berimbas pada minimnya
akses jurnalis berbagai media untuk melakukan peliputan pasca
erupsi kedua ke lokasi bencana.
”Awalnya, kucing-kucingan dengan petugas bisa. Setelah itu,
meskipun menunjukkan kartu identitas wartawan, ini tetap tidak
berlaku. Tidak boleh masuk,” keluh Ardi, salah seorang jurnalis
media lokal Yogyakarta.
Kondisi yang sama juga dialami Gusti, jurnalis asal Jakarta yang
mendapat penugasan khusus untuk melakukan peliputan di lokasi
bencana. Saat sampai di jalan perbatasan menuju lokasi bencana,
langkahnya dihentikan petugas penjaga di sana.
”Saya harus mengantongi dulu izin dari BNPB,” kata Gusti.
BNPB mengakui bahwa daerah bahaya memang harus secara tegas
dinyatakan dilarang untuk dimasuki. Harus ada izin dari posko,
baik dari pemerintah kabupaten setempat maupun BNPB jika
menyangkut kepentingan orang-orang di ranah nasional. Bahkan
peneliti maupun petugas SAR juga harus dilarang.
Evakuasi dan SAR
Pada 25 Oktober 2010, sekitar pukul 05.00 WIB, suasana pagi yang
dingin tak mengubah suasana orang-orang di Posko Utama Pakem
yang terlihat tegang. Rapat mendadak digelar usai subuh beranjak.
Bupati Sleman, Sri Purnomo, terlihat memimpin rapat yang dihadiri
segenap unsur Muspida Sleman. Kondisi yang terlihat genting itu
akhirnya terjawab bahwa status Merapi dinaikkan menjadi Awas
per pukul 06.00 WIB pada tanggal yang sama.
Menurut Sri Purnomo, langkah awal bukanlah evakuasi, lantaran
bencana belum terjadi, melainkan menghimbau warga untuk
melakukan pengungsian mandiri. Masyarakan diminta mengungsi
atas kesadaran sendiri. Namun, Pemerintah kabupaten tetap akan
menyediakan kendaraan angkut berupa truk untuk membawa
para pengungsi ke barak-barak pengungsian yang ada. Proses

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 147

pengungsian mandiri diagendakan dimulai pukul 15.00 WIB.
”Yang diutamakan yang rentan dulu, seperti lanjut usia, perempuan,
dan anak-anak,” kata Sri Purnomo.
Upaya pengungsian mandiri juga telah dilakukan di sekolah-sekolah
yang masuk dalam area kurang dari 10 kilometer. Seperti yang
dilakukan para guru di SD Pangukrejo yang telah mempersiapkan
mobil-mobil secara swadaya milik para guru di tepi jalan. Mobil-
mobil mereka dihadapkan ke arah selatan untuk mempermudah
proses evakuasi. Bahkan para siswanya tidak diperbolehkan pulang
ke rumah masing-masing. Alasannya, agar ketika harus mengungsi,
para siswa bisa diungsikan secara bersama. Para orangtua siswa
nantinya yang akan lebih mudah mencari anak-anaknya di lokasi
pengungsian yang telah ditentukan. Selain itu, hal ini dilakukan
untuk mempermudah melanjutkan proses belajar mengajar di
pengungsian ketimbang harus mencari satu per satu para siswa
yang tersebar di pengungsian.
Pada malam pertama tanggal 25 Oktober 2010, jumlah sementara
pengungsi di tujuh titik kumpul tersebut telah terdata. Jumlah
pengungsi di Kepuharjo ada 135 orang, Umbulharjo 300 orang,
Glagaharjo 100 orang, Hargobinangun 130 orang, Purwobinangun
61 orang, Wonokerto 120 orang, dan Girikerto belum terdata.
Sedangkan total jumlah warga yang harus diungsikan sebanyak
13.581 orang dengan kapasitas barak 13.800 orang.
Jumlah tersebut tidak termasuk juru kunci Merapi, Mbah Maridjan,
yang tinggal di kawasan rawan bencana III. Saat ditemui pada 25
Oktober 2010 pagi, Mbah Maridjan menolak untuk mengungsi,
meskipun kenaikan status Merapi menjadi Awas dan himbauan
untuk mengungsi telah diumumkan melalui pengeras suara di
masjid yang tidak jauh dari rumahnya.
”Saya kerasan di sini (di rumah), biar tamu-tamu saya tidak kecele
kalau saya pergi,” kata Mbah Maridjan.
Mbah Maridjan pun menitip pesan bagi Pemerintah maupun
masyarakat di Yogyakarta untuk tetap menyerahkan sepenuhnya
segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sebelumnya, tim-tim relawan proses penanggulangan bencana
gunung Merapi mulai disiagakan seiring peningkatan aktivitas
148 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

kegempaan dan status Merapi menjadi Siaga. Tim-tim yang
dimaksud adalah 285 orang petugas SAR, 1.000 lebih orang prajurit
TNI dan Polri, juga sejumlah tenaga medis.
“Kesiagaan ini untuk memberikan dukungan langsung saat proses
pengungsian berlangsung,” kata Kepala Bidang Penanggulangan
Bencana Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
(Kesbanglinmas) DIY Rusdiyanto pada 23 Oktober 2010.
Sedangkan tenaga relawan yang tergabung dalam Taruna Siaga
Bencana (Tagana) di wilayah ada 1.092 orang. Hanya saja yang siap
di tiap-tiap posko hanya lima orang per posko atau total sekitar 35
orang relawan yang aktif.
Hal yang sama juga tengah disiagakan jajaran TNI yang
dikoordinasikan oleh Komandan Korem 072 Pamungkas DIY Kolonel
Kavaleri Sumedy. Personel TNI yang disiagakan terbagi menjadi
beberapa tim, yakni tim rescue, tim kesehatan, tim pelayanan
makanan, juga tim logistik dan sarana transportasi untuk evakuasi
warga.
“Kami semua siap on call. Sekali ada panggilan, masing-masing
pangkalan langsung bergerak,” kata Sumedy usai apel Siaga Merapi
di halaman parkir Tlogo Putri Kaliurang pada 23 Oktober 2010.
Kondisi menjadi panik dan tidak terkoordinasi saat erupsi pertama
terjadi pada 26 Oktober 2010 sore, sekitar pukul 17.45 WIB. Luncuran
awan panas mengarah ke selatan, tepatnya ke arah Kaliadem dan
Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten
Sleman. Kepanikan terjadi di barak-barak pengungsian terdekat.
Tim SAR dari Basarnas, TNI, dan PMI adalah orang pertama yang
menembus ke lokasi bencana untuk melakukan evakuasi terhadap
para korban yang diduga masih banyak berada di rumahnya saat
erupsi terjadi, terutama ke lokasi tempat tinggal Mbah Maridjan, di
mana juru kunci Merapi tersebut dipastikan tidak ikut mengungsi.
Peralatan yang digunakan pun seadanya waktu itu. Hanya berbekal
sepatu tebal yang tidak semuanya tahan panas. Juga masker yang
hampir semuanya tidak standar untuk menembus lokasi bencana
yang masih penuh abu dan panas. Hasil evakuasi, ada korban
yang masih hidup, tetapi dengan luka bakar di atas 50 persen.
Ada pula korban yang ditemukan tewas. Para korban luka bakar
langsung dikirim ke RS Sardjito Yogyakarta yang merupakan rumah

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 149

sakit rujukan pasien luka bakar di kawasan Jawa Tengah dan DIY,
juga RS Kariadi Semarang, malam itu juga. Satu ambulans untuk
mengangkut satu korban. Korban tewas pun langsung dibawa ke
Forensik RS Sardjito.
Berdasarkan data RS Sardjito per 27 Oktober 2010 pukul 03.00 WIB,
jumlah korban tewas sebanyak 12 orang, termasuk di dalamnya
jurnalis VivaNews, Yuniawan Wahyu Nugroho, dan relawan senior
PMI Bantul, Tutur Pramono. Sedangkan jumlah korban yang
ditemukan selamat, tetapi dengan luka bakar parah juga sebanyak
12 orang.
Proses evakuasi dilanjutkan. Menurut Sugeng, hal tersebut sesuai
standar evakuasi yang meliputi tiga tahap. Tahap pertama adalah
evakuasi untuk mengamankan manusia dari ancaman bencana.
Evakuasi kedua berupa penyisiran untuk mencari korban yang
dimungkinkan masih tercecer. Evakuasi ketiga untuk mencari
jenazah atau korban yang telah meninggal. Jika ditemukan korban
hidup dan meninggal maka yang harus dievakuasi kali pertama
adalah yang hidup. Itu prinsip yang diutamakan SAR.
Terbukti, jumlah korban tewas yang ditemukan bertambah. Hingga
27 Oktober siang, jumlah korban tewas bertambah menjadi 29
orang, meliputi tambahan empat korban luka bakar selamat yang
kemudian meninggal dalam perawatan. Sisanya adalah temuan
jenazah di lokasi kejadian, termasuk jenazah Mbah Maridjan. Jumlah
korban tewas maupun luka bakar yang ditemukan mayoritas adalah
warga Kinahrejo.
Hal yang sama juga dilakukan SAR saat erupsi kedua terjadi.
Luncuran awan panas yang tidak hanya mengarah ke Sleman,
melainkan juga ke Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten
Klaten Jawa Tengah, mendorong tim SAR gabungan melakukan
penyisiran, observasi, dan persuasi di Klaten. perkembangan
sekitar dua minggu ke depan pascaerupsi kedua, sebagian besar
warga pengungsi di wilayah Cangkringan Sleman dan Kemalang
Klaten bagian selatan telah kembali ke daerah masing-masing.
Sedangkan warga Cangkringan dan Kemalang bagian utara masih
berada di posko pengungsian. Masih pula terlihat beberapa warga
yang kembali ke rumahnya pada pagi hari untuk memberi makan
ternak dan kembali ke posko pengungsian pada sore harinya.

150 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Waktu itu Kepala BNPB menegaskan bahwa warga lereng Merapi
yang menolak mengungsi akan dievakuasi paksa. Apalagi jika para
warga tersebut tinggal di radius kurang dari zona aman 20 kilometer
pasca erupsi kedua.
Pernyataan saya tersebut menyusul adanya penolakan sekitar
600 jiwa warga Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten
Magelang yang menolak mengungsi pada 10 November 2010.
Padahal mereka tinggal pada radius 12 kilometer dari puncak
Merapi.
Kembali Kepala BNPB menegaskan bahwa jika cara-cara persuasif
tidak bisa, akan dilakukan pemaksaan demi keselamatan warga
karena status Merapi masih Awas. Waktu itu kami telah menurunkan
tim satuan tugas BNPB untuk melakukan evakuasi terhadap 600
orang warga Wonolelo tersebut. Bahkan tindakan evakuasi juga
melibatkan aparat TNI. Saat itu TNI sudah melakukan tindakan
persuasif. Sebagian warga sudah bersedia mengungsi.
Kesiapsiagaan
Jauh hari usai status Merapi naik menjadi Waspada, Gubernur DIY
Hamengku Buwono X dalam acara syawalan bersama Pemerintah
Kabupaten Sleman telah menginstruksikan persiapan pengungsian
dan proses evakuasi. Teknik evakuasi terhadap masyarakat
Sleman di seputar lereng Merapi harus segera dipersiapkan dan
disosialisasikan kepada masyarakat.
“Apakah evakuasi memakai truk atau bus, ini harus dijelaskan.
Jangan sampai warga belum sampai barak, tapi awan panas sudah
turun duluan,” kata HB X pada 4 Oktober 2010.
HB X pun mengingatkan Sri Purnomo untuk tetap waspada dan
segera memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-
nya untuk menginventarisir dan mempersiapkan infrastrukturnya.
“Karena saya baca di media, jalur-jalur evakuasi masih banyak yang
rusak,” kata HB X.
Sri Purnomo menyatakan bahwa khusus upaya mitigasi bencana
Gunung Merapi sudah dilakukan secara tersistem. Upaya tersebut
dilakukan mengingat bahaya gunungapi merupakan bencana
alam yang bisa terjadi secara berulang. Langkah-langkah yang
telah dilakukan adalah mengintensifkan persiapan-persiapan

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 151

jika sewaktu-waktu terjadi letusan, mengintensifkan koordinasi,
persiapan sarana dan prasarana, maupun sosialisasi standar
operasional prosedur evakuasi kepada masyarakat di daerah rawan
bahaya gunungapi.
“Jika terjadi peningkatan aktivitas Merapi, sistem itu segera
beroperasi dengan melibatkan semua komponen,” kata Sri Purnomo.
Sementara itu, Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB)
beserta Bike To Work, ASB, Handicap International, dan IOM
melakukan kegiatan Pit Tanggap Bencana dengan berkeliling di
beberapa daerah di Yogyakarta dengan sepeda dalam rangka
Bulan Pengurangan Risiko Bencana Yogyakarta 2010. Rute dimulai
dari Monumen Yogya Kembali hingga Kantor Pusat Pengendalian
Operasional Yogyakarta pada 16 Oktober 2010. Para pesepeda
membagikan paket informasi acuan pengurangan risiko bencana
kepada masyarakat luas berupa peta bencana di Yogyakarta dan
tip praktis upaya mengurangi risiko bencana. Beberapa poster peta
dan tip itu ditempelkan di beberapa lokasi publik seperti papan
pengumuman balai desa, kantor polisi, atau sekolah-sekolah yang
dilalui pesepeda.
“Upaya ini efektif untuk mensosialisasikan kondisi rawan bencana
kepada masyarakat di daerah masing-masing,” kata Koordinator
Umum Forum PRB DIY Danang Samsurizal.
Para pesepeda dibagi dalam lima kelompok dengan rute berbeda
yang terdiri atas kelompok gempa, longsor, banjir, demam berdarah,
dan angin ribut. Penamaan kelompok berdasarkan nama ancaman
bencana yang teridentifikasi di DIY.
Namun kesiapsiagaan yang dipersiapkan tak sesederhana yang
dibayangkan pemerintah saat itu. Lantaran kesiapsiagaan hanya
untuk erupsi dalam jarak luncur awan panas yang tak sampai 15
kilometer. Barak-barak yang dipersiapkan pun adalah barak-barak
lama yang disebut sebagai tujuh titik kumpul. Kenyataannya, warga
pengungsi harus dievakuasi beberapa kali. Terhitung sebelum erupsi
pertama, menjelang erupsi kedua, hingga setelah erupsi kedua,
mulai dari radius 10 kilometer, 15 kilometer, hingga 20 kilometer.
Persoalannya adalah tidak ada barak-barak pengungsian alternatif
yang dipersiapkan. Semua serba mendadak seiring aktivitas
kegempaan Merapi yang terus menanjak. Sebutlah barak-barak

152 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

pengungsian di radius 15 kilometer yang banyak menggunakan
bangunan permanen kantor kecamatan atau kantor desa. Di Klaten
dan Boyolali barak-barak pengungsian pun menggunakan kantor
kabupaten hingga gedung DPRD. Lantaran takut pula, warga
“menyingkir” sangat jauh dari Sleman hingga ke Bantul, Kulonprogo,
dan Gunugkidul, bahkan sampai ke Klaten.
Sayangnya, sosialisasi yang diberikan Pemerintah Daerah atau
elemen yang peduli bencana tak berbanding lurus dengan
kesadaran warga untuk menyelamatkan diri lebih awal. Warga saling
menunggu. Begitu pun ketika juru kunci Merapi Mbah Maridjan
enggan mengungsi. Meskipun sesepuh lereng Merapi itu tak
menghalang-halangi warga sekitarnya untuk mengungsi, sebagian
warga memilih diam.
”Masyarakat hanya berpikir pada masa lalu karena dulu enggak
seperti ini. Tapi kok sekarang malah direpotkan,” kata Direktur
Kesiapsiagaan BNPB Wisnu.
Menurut Wisnu, bencana terjadi karena ada hazard. Ketidaktahuan
masyarakat terhadap karakteristik lingkungannya inilah yang
menyebabkan mereka tak tahu pula bagaimana menghadapinya
sehingga menjadi bencana. Bisa jadi lantaran tidak ada batas
jelas di lapangan, warga tidak tahu berada di radius bahaya. Saat
dilakukan pembatasan areal berdasarkan hitung-hitungan para ahli
vulkanologi untuk pengamanan, warga kesal. Suasana terlihat lebih
buruk lagi saat setelah dibatasi dan ternyata tidak terjadi bencana
sebagaimana yang dikhawatirkan para ahli. Warga pun menjadi
tidak percaya.
”Kami yang lebih tahu mencoba melakukan blok daerah-daerah
bahaya. Jangan sampai salah arah menyelamatkan diri karena isunya
ada yang salah masuk ke kawasan Sungai Gendol,” kata Wisnu.
Pembekalan bagi warga yang lebih tahu adalah dengan memberi
fasilitas handy talky. Mereka yang mengetahui informasi harus lari
menyelamatkan diri ke arah lengkingan suara pertanda tingginya
aktivitas Merapi.
”Ini kelebihannya karena punya akses informasi. Masyarakat akan
selamat kalau mendapat informasi yang cepat dan tepat,” kata
Wisnu.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 153

Hanya saja, informasi tersebut yang disampaikan terus-menerus
oleh vulkanologi melalui media massa, belum tentu bisa diterima
dengan mudah oleh warga lantaran tingkat pemahamannya yang
berbeda. Seperti informasi soal peningkatan aktivitas Merapi
yang dapat menyebabkan Merapi erupsi sewaktu-waktu. Warga
memahami, berdasarkan pengalaman sebelumnya, bahwa Merapi
tidak mungkin erupsi dalam jangka waktu satu hari setelah status
Awas ditetapkan. Menurut mereka, Merapi bisa membutuhkan
waktu sekitar satu minggu. Warga lereng Merapi yang jauh dari
akses informasi tentu berbeda penerimaannya dengan warga kota
yang lebih cepat mengakses informasi.
”Jadi kalau jumlah korban tak bisa mencapai target zero, itu risiko
yang dapat diterima,” kata Wisnu membela diri.
Lantaran, lanjut Wisnu, ada keterbatasan sehingga pembuatan
skenario yang tepat merupakan tantangan.
”Target risiko zero hampir tidak mungkin tercapai. Tetap ada residual
risk,” kata Wisnu.
Menurut Wisnu, yang bisa dilakukan adalah membuat dan
mengetahui rencana kontijensi. Semisal mengetahui, apa ancaman
Merapi berupa awan panas jika berupa erupsi, lontaran material
dan abu vulkanik kalau berupa letusan, juga banjir lahar dingin jika
curah hujan tinggi di puncak.
Setelah mengetahui ancamannya maka dilakukan pendataan
kekuatan yang dimiliki daerah, baik soal persiapan kesehatan,
logistik, maupun keamanannya. Jika tidak mampu, daerah bisa
meminta bantuan provinsi, daerah tetangga, nasional/pusat, atau
bahkan internasional.
Barulah kemudian dibangun komitmen antar bidang atau satuan
kerja perangkat daerah (SKPD) dan membuat aturan main, termasuk
siapa yang bertanggung jawab. Skenario risiko terbesar yang harus
dilakukan juga dibuat. Selanjutnya adalah melakukan pelatihan dan
sosialisasi, termasuk mentransfer pengetahuan kepada warga yang
tinggal di lereng Merapi.
”Masalahnya, setelah ditinggal BNPB, tak ada yang mengontrol,”
kata Wisnu.

154 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Wisnu menyangsikan daerah telah menyerap dan melaksanakan
rencana kontijensi tersebut. Daerah justru dinilai hanya sekadar
membuat rencana tanpa diujicobakan atau dipraktikkan. Selain
diujicobakan, rencana kontijensi juga harus dilakukan updating.
Dari 30 kabupaten di Indonesia yang sudah dilatih, belum ada
yang melakukan updating. Kendalanya, terkadang lembaga yang
melaksanakan berubah atau orang yang menangani hal ini pindah.
Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang
dibentuk juga belum banyak. DIY yang sudah mempunyai Peraturan
Daerah tentang BPBD belum mempunyai BPBD itu sendiri. Begitu
pula di tingkat kabupaten/kota juga belum dibentuk BPBD.
Pelaksanaannya dilakukan oleh Kesbanglinmas.
”Kami (BNPB) punya dana, kami mengajari, tapi tindak lanjutnya ya
daerah,” kata Wisnu.
Penanganan Darurat Pengungsi
Warga yang dievakuasi ditempatkan di barak-barak pengungsian.
Dari 21 barak pengungsian di tiga kecamatan rawan ancaman bahaya
Gunung Merapi, yakni Cangkringan, Turi, dan Pakem, hanya tujuh
barak pengugsian yang dioptimalkan fungsi dan kelengkapannya.
Barak-barak tersebut adalah barak-barak pengungsian yang menjadi
titik-titik kumpul pengungsian, meliputi Kepuharjo, Umbulharjo,
Glagaharjo, Hargobinangun, Purwobinangun, dan Wonokerto.
Bahkan, barak pengungsian yang berada di kawasan Glagaharjo
belum dilengkapi dapur umum dan penerangan.
”Ya, kan sambil jalan. Meskipun sarana belum lengkap, tapi
pengungsi tetap bisa terpenuhi makannya,” kata Bupati Sleman Sri
Purnomo pada 25 Oktober 2010.
Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pun mulai mempersiapkan
logistik bagi pengungsi bencana erupsi gunung Merapi lantaran
aktivitas kegempaan Merapi terus meningkat. Logistik yang
dipersiapkan dipergunakan untuk tanggap darurat selama 3–7 hari.
“Kami pastikan dapur umum sudah siap saat bencana terjadi,” kata
Kepala Dinas Sosial DIY Sulistyo pada 16 Oktober 2010.
Logistik yang dipersiapkan antara lain berupa beras dengan stok
beras di DIY untuk tanggap darurat sebanyak 57 ton. Saat itu,
Dinsos juga tengah meminta tambahan beras dari Pemerintah

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 155

Pusat sebanyak 100 ton. Beras yang dibutuhkan dalam satu hari
adalah sebanyak 400 kilogram untuk para pengungsi dari tiga
kecamatan di Kabupaten Sleman, yakni kecamatan Turi, Pakem, dan
Cangkringan. Saat itu, pusat juga menjanjikan akan mengirimkan
logistik lain berupa mi instan dan makanan kaleng. Logistik tersebut
diperkirakan akan datang beberapa minggu ke depan, meskipun
belum ada kepastian kapan erupsi Merapi akan terjadi.
“Makanan kemasan itu kan, tahan lama, paling tidak satu tahun.
Sehingga bisa disimpan dalam waktu lama,” kata Sulistyo.
Logistik lain yang tengah disiapkan berupa penyediaan genset.
Jumlah genset yang dipersiapkan untuk kondisi bencana ada
enam buah ditambah satu genset di tiap-tiap kabupaten dan kota.
Idealnya, tiap-tiap desa minimal tersedia satu genset, meskipun
kecil, karena genset adalah kebutuhan darurat. Harga satu genset
kecil berkisar Rp 5–6 juta.
Pemerintah Pusat juga menjanjikan akan memberikan bantuan
100 persen untuk upaya penanggulangan akibat bencana Merapi.
Janji tersebut dikemukakan dalam kunjungan Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat RI Agung Laksono menjelang kedatangan
Wakil Presiden Boediono. Bantuan yang akan diberikan antara lain
berupa lauk pauk, tenaga medis, juga obat-obatan. Hanya saja,
terkait berapa nilai nominal bantuan yang diberikan, Menkokesra
enggan menyebutkan angkanya.
“Ada, soal angka nantilah. Besok Pak Boediono (Wakil Presiden)
akan datang dan membawa juga bantuan yang diberikan,” kata
Menkokesra pada 25 Oktober 2010.
Bupati Sleman Sri Purnomo pun menjelaskan bahwa Sleman hanya
mengantongi dana untuk tanggap darurat senilai Rp 4 miliar.
Padahal total kebutuhan untuk para pengungsi hingga 30 hari ke
depan senilai Rp 9 miliar.
“Ya, pusat akan berkoordinasi dengan daerah. Kami minta
transparansi soal bantuan terjamin,” kata Menkokesra.
Dalam kesempatan tersebut, Menkokesra juga menyampaikan pesan
dari Presiden terkait bencana Merapi bahwa perkembangan kondisi
Merapi harus dipantau terus-menerus, penyampaian petunjuk

156 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

kepada masyarakat sekitar Merapi, dan pemberian bantuan yang
diperlukan.
“Kami minta masyarakat mengikuti petunjuk Pemerintah Daerah
setempat karena keputusan yang diambil pasti ada alasannya”
katanya.
Pasca erupsi kedua, pengungsi dievakuasi di luar radius 20 kilometer.
Stadion Maguwoharjo Sleman menjadi barak pengungsian utama,
ditambah lagi Stadion Pangukan dan Gedung Youth Center Sleman.
Di luar itu, pengungsi bertebaran di barak-barak pengungsian
lain yang disediakan perguruan-perguruan tinggi, kabupaten lain
seperti Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul, hingga pengungsian
mandiri di rumah-rumah penduduk.
Persoalan muncul ketika para pengungsi di pengungsian mandiri
kesulitan mendapatkan barang bantuan, termasuk logistik makanan.
Apalagi BNPB tidak mempunyai data pasti jumlah pengungsi
mandiri dan posisinya. Beberapa titik pengungsi di pengungsian
mandiri mengeluhkan kekurangan makanan. Dalam satu hari
hanya dua kali makan, yakni siang dan sore. Sedangkan untuk
mendapatkan bantuan makanan, mereka sering kali kesulitan,
lantaran dinomorduakan ketimbang posko-posko besar seperti
yang ada posko Utama Stadion Maguwoharjo.
“Bantuan makanan memang diutamakan bagi pengungsi yang ada
di stadion. Tapi ketika kami meminta, sering kali kehabisan jadi
cuma dua kali kami makan,” kata Wagini (48), pengungsi asal Besi,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman yang mengungsi di rumah
warga di Perumahan Pokobaru, Desa Wedomartani, Kecamatan
Ngemplak atau sekitar satu kilometer utara Stadion Maguwoharjo
pada 10 November 2010.
Di dalam satu rumah tersebut ada 20 orang atau 6 kepala keluarga.
Ada 16 titik pengungsian mandiri di Wedomartani yang menempati
rumah-rumah warga dari total 20 titik pengungsian di Wedomartani.
Selain kekurangan makanan, mereka juga kekurangan selimut dan
alas tidur. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari relawan-
relawan melalui relasi yang dimilikinya.
“Sampai akhirnya ada tetangga yang memasakkan makanan buat
kami,” kata Wagini yang sehari-hari menjadi guru di SMP Negeri 2
Pakem.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 157

Keluhan soal kurangnya distribusi makanan juga dikemukakan
Kepala Desa Wedomartani Ahmad Zaini yang membuka barak
pengungsian di balai desanya. Meskipun pihaknya sudah
melaporkan keberadaan poskonya kepada satuan pelaksanaan
bencana terkait, ternyata pengungsi masih saja harus membawa
surat yang ditandatangani camat saat mengambil jatah makanan.
Akhirnya mereka membuat sendiri dapur umum yang baru dibuka
pada hari itu juga.
“Tiap akan mengambil makanan harus membawa surat dari camat,”
kata Zaini yang mencatat ada 402 orang pengungsi di balai desa.

158 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Terus Memimpin Saat Genting
Jumat,5November2010.StadiunMaguwoharjo,Sleman,
Yogyakarta, tampak sangat riuh. Puluhan ribu orang
memadati gelanggang olahraga yang biasanya sepi.
Hari itu semua warga lereng Merapi yang berada
dalam jarak 20 kilometer dari puncak Merapi harus
mengungsi. GOR Maguwo menjadi salah satu titik
pengungsian utama warga Kecamatan Cangkringan.
Di tengah keramaian, tampak pria separuh
baya mengatur pengungsi yang berasal dari
Cangkringan,Sleman. Pria tersebut adalah Heri
Suprapto. Pria berusia sekitar 49 tahun ini merupakan
Kepala Desa Kepuhharjo, Cangkringan, Sleman,
Yogyakarta. Dengan pakaian lusuh bercampur lumpur
dan pasir, Heri mencoba mencari warganya yang
mengungsi di sana.
Itu 5 bulan lalu saat Merapi mengganas dan
meluluhlantakkan Kecamatan Cangkringan, Sleman.
Saat ini Heri sibuk melayani warga yang membutuhkan
tanda tangan serta warga yang masih berada di
pengungsian. Dia mengatakan, hingga saat ini
sebagian besar warganya masih berada di barak-barak
pengungsian karena hunian sementara yang dijanjikan
belum semuanya terealisasi. Sambil menemani
warga yang baru pindah ke hunian sementara, Heri
mengenang saat Merapi menerjang desanya.
Heri mengatakan, saat status Merapi Awas, dia berusaha
mengevakuasi semua warganya ke barak-barak pengungsian. Hampir
semua warganya mengungsi, kecuali keluarga Ponimin dan warga
yang bernama Sajiman. Dia memimpin langsung proses evakuasi
yang dilakukan sehari sebelum letusan pertama terjadi. Saat kondisi
Merapi terus menjadi-jadi, Heri terus mengungsikan warganya ke
tempat yang aman hingga letusan kedua memaksa dia dan warganya
mengungsi ke GOR Maguwoharjo. Heri mencatat setidaknya dia dan
warganya harus lima kali pindah titik pengungsian selama bencana
Merapi terjadi. Meski berada di pengungsian, hampir setiap malam
dia memantau kondisi desanya untuk memastikan tidak ada warga
yang tertinggal serta menjamin keamanan harta benda warganya.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 159

Heri boleh berbangga hati karena hanya ada satu korban meninggal
di desanya. Padahal di seluruh Cangkringan, desanya merupakan
wilayah yang paling parah akibat hantaman awan panas Merapi.
Hampir semua dusun di desanya luluh lantak dan rata dengan tanah.
Namun, hanya ada satu korban meninggal pada letusan pertama.
Orang tersebut adalah Sajiman, warga Dusun Kaliadem yang menolak
dievakuasi saat status Awas diterapkan.
Saat ini sebagian besar warganya sudah kembali. Namun, berbagai
persoalan sudah menanti. Pembangunan hunian sementara yang
tidak kunjung selesai, air bersih dan MCK yang tidak memadai, serta
rumitnya penggantian ternak warga yang mati merupakan sebagian
masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan. Belum lagi penyediaan
lahan untuk antisipasi jika ribuan warganya harus direlokasi.
Namun, pria rendah hati ini terus bekerja. Meski rumahnya hancur dan
harta bendanya luluh lantak tidak bersisa, dia tetap setia menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa, sebagai pemimpin
yang harus dan terus melindungi dan mengayomi warganya.
Waktu itu Kepala BNPB mengatakan bahwa barak-barak pengungsian
mandiri yang tersebar di banyak titik di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta dihimbau untuk melaporkan keberadaannya kepada
Rukun-Rukun Tangga di wilayah masing-masing. Upaya tersebut
dilakukan agar barang-barang bantuan bisa dikoordinir untuk
disampaikan ke barak-barak pengungsian mandiri yang menampung
para pengungsi Merapi.
Prosedur yang harus dilakukan pengelola barak-barak pengungsian
mandiri adalah melaporkan keberadaan baraknya kepada RT,
Rukun Warga, kelurahan, kemudian dilanjutkan ke kecamatan.
Nantinya pihak kecamatan akan mengajukan laporan ke kabupaten
untuk mengoordinasikan bantuan. Meski demikian, BNPB tidak
akan memaksakan tiap-tiap barak pengungsian mandiri untuk
mengajukan permohonan bantuan.
Hal ini diserahkan kepada masing-masing barak. Memang ada barak
yang menyatakan sanggup memenuhi kebutuhan pengungsi hingga
beberapa waktu ke depan.
BNPB juga tidak mempersoalkan jika para pengungsi membuka
dapur umum sendiri. Tetapi mereka harus melaporkan ke pemda
agar mendapat penggantian biaya dari pemda.
160 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Keruwetan itu coba diatasi secara swadaya oleh masyarakat yang
peduli korban bencana Merapi. Seperti Komunitas Facebooker yang
melakukan penggalangan 1.000 nasi bungkus untuk pengungsi.
Juga Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta yang menggalang
pengumpulan sarung untuk para pengungsi Merapi melalui
gerakan satu orang satu sarung mulai 6 November 2010. Gerakan
tersebut berdasarkan data dari survei relawan Walhi Yogyakarta di
15 titik pengungsian di luar lokasi pengungsian utama di Stadion
Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
Pembangunan shelter atau hunian sementara. Proses pembuatan
shelter atau hunian sementara untuk warga lereng Merapi yang
rumahnya tidak bisa lagi ditempati akan melibatkan warga itu
sendiri. Upaya tersebut untuk mempercepat proses pembuatan
shelter yang diperkirakan mencapai 2.500 shelter di lima desa di
Kecamatan Cangkringan dan satu desa di Kecamatan Ngemplak.
“Ternyata para pengungsi tersebut kekurangan selimut dan tikar,”
kata Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta Suparlan pada 6 November
2010.
Pemilihan sarung, menurut Suparlan, lantaran sarung multifungsi.
Selain bisa digunakan untuk selimut, juga bisa dikenakan untuk
pakaian ataupun untuk sembahyang.
“Jumlah yang dibutuhkan sekitar 6.000–7.000 sarung. Itu sesuai
perkiraan jumlah pengungsi di 15 titik,” kata Suparlan.
Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Awal
Tanda-tanda geliat rehabilitasi dan rekonstruksi awal sudah dimulai
meskipun status bencana masih tanggap darurat, yakni persiapan
pembangunan shelter atau hunian sementara. Proses pembuatan
shelter atau hunian sementara untuk warga lereng Merapi yang
rumahnya tidak bisa lagi ditempati akan melibatkan warga itu
sendiri. Upaya tersebut untuk mempercepat proses pembuatan
shelter yang diperkirakan mencapai 2.500 shelter di lima desa di
Kecamatan Cangkringan dan satu desa di Kecamatan Ngemplak.
“Kami akan menyeleksi warga di pengungsian, siapa yang menjadi
tukang dan keneknya. Nanti kami beri pelatihan,” kata koordinator
pembuatan shelter Andi Sahrandi di sela-sela peluncuran proses
pembuatan shelter di Posko Jenggala Kecamatan Ngemplak
Kabupaten Sleman pada 22 November 2010.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 161

Ukuran shelter 6 meter x 6 meter atau seluas 36 meter persegi
dari bambu. Tahap pertama akan dibuat rakitan 300 shelter dalam
waktu 3–4 minggu. Berdasarkan contoh shelter yang sudah jadi di
posko tersebut, desain ruangannya terdiri atas dua kamar tidur
dan satu ruangan cukup luas yang bisa dipergunakan untuk ruang
tamu dan ruang keluarga. Dapur terletak di teras shelter bagian
belakang. Sedangkan kamar mandi dengan bak mandi knock down
dan WC juga di belakang. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu,
sedangkan dinding bagian dapur dibuat semi permanen dari batako
dan anyaman bambu.
Langkah lainnya adalah pemberian ganti rugi pada ternak
masyarakat lereng Merapi dalam radius 20 kilometer yang mati
akibat awan panas diprioritaskan pada sapi dan kerbau. Dana
yang disiapkan senilai Rp 100 miliar. Sedangkan hewan-hewan
ternak lainnya, seperti kambing dan ayam maupun ganti rugi lahan
salak yang rusak baru akan dibahas pada masa rehabilitasi dan
rekonstruksi mendatang.
“Saat ini kami memprioritas hewan-hewan ternak yang besar dulu,”
kata Menteri Pertanian Suswono pada 8 November 2010.
Upaya yang dilakukan adalah memberi ganti rugi terhadap sapi dan
kerbau yang mati, maupun membeli sapi atau kerbau yang masih
hidup. Salah satu syaratnya, hewan-hewan ternak tersebut berada
di radius 20 kilometer atau masuk kawasan rawan bencana.
Sapi perah yang masih berproduksi dihargai Rp 10 juta per ekor, sapi
bunting Rp 9 juta per ekor, sapi dara Rp 7 juta per ekor, dan anak
sapi (pedhet) Rp 5 juta per ekor. Sedangkan sapi potong dihitung
berdasarkan bobot hidup, yakni Rp 22.000 perkilogram untuk sapi
yang masih produktif dan Rp 20.000 per kilogram untuk sapi yang
tidak produktif dan tidak bunting.
“Pemerintah siap memberi ganti. Jadi jangan coba-coba pulang
hanya untuk memberi makan ternak,” kata Suswono, karena kondisi
masih bahaya.
Sedangkan ganti rugi untuk lahan salak bisa dilakukan kelak
dengan memberikan bibit atau benih. Terpisah, Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menambahkan bahwa proses
pembelian hewan ternak tersebut dilakukan dengan sukarela.
162 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

“Kalau warga tidak mau, ya tidak dipaksa,” kata Menkokesra.
Total jumlah hewan ternak yang masih hidup di empat kabupaten
sebanyak 61.888 ekor. Ini meliputi ternak di Sleman sebanyak 3.125
ekor, Magelang 20.516 ekor, Klaten 9.838 ekor, dan Boyolali 28.405
ekor. Tahap awal yang akan dilakukan adalah melakukan identifikasi
yang membutuhkan waktu satu minggu. Tahap kedua adalah
evakuasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana. Tahap ketiga adalah eksekusi, yakni dengan membuat
dokumen administrasi yang pelaksanaannya dipantau BPKP dan
Inspektorat.
“Proses identifikasi akan dimulai pada 9 November. Harapannya
semua selesai dalam waktu satu bulan,” kata Agung.
Sedangkan untuk membantu memberi penghasilan bagi para
pengungsi, BNPB membuat kebijakan cash for work. Warga yang
bekerja membangun shelter akan diberi upah. Begitu pula bagi
pengungsi yang bekerja membersihkan dan memotong batang-
batang salak.
Ini bagian dari program cash for work, sekaligus untuk memberi
pendapatan warga pengungsi yang saat ini tidak mempunyai
penghasilan. Hanya saja, kebijakan tersebut dikritik sejumlah
lembaga swadaya masyarakat lantaran dinilai mengganggu
kearifan lokal masyarakat. Lantaran menjadi sesuatu yang ironis
jika pengungsi yang membersihkan kebun salaknya sendiri,
membersihkan rumahnya sendiri, justru diberi upah. Akhirnya
kami mengalihkan program tersebut untuk kegiatan sosial. Semisal
pengungsi yang memperbaiki jalan atau membersihkan gorong-
gorong itu diberikan upah. Sedangkan dana rehabilitasi dan
rekonstruksi diupayakan melalui redesign APBD 2011 DIY.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 163



BAB 8

Menata Kembali
Kehidupan

Modal Sosial Warga
Pagi itu, Kamis (10/11/2010), puluhan perempuan dan laki-laki
dari berbagai usia sibuk memasak. Ada yang memotong sayuran,
membuat bumbu, juga menanak nasi. Mereka tidak sedang
menyiapkan jamuan untuk hajatan atau arisan. Mereka sedang
menyiapkan nasi bungkus untuk pengungsi Merapi. Paulus Joko
selaku koordinator menjelaskan mereka sudah menyuplai nasi
bungkus untuk pengungsi hampir sepekan lalu. Ribuan nasi
bungkus dikirim ke titik-titik pengungsian tiap hari.
“Kami dari komunitas Gereja Keluarga Allah di Yogyakarta. Kita
melihat saudara-saudara kita sedang terkena musibah. Kita bahu-
membahu mengumpulkan dana dari kita dan ingin membagikannya
langsung berupa nasi bungkus. Jadi kita hanya ingin membantu
mereka yang sedang kesusahan,” katanya.
Nasi bungkus, makanan rakyat jelata itu, hadir di tengah bencana
letusan Gunung Merapi. Ketika pengungsi membeludak dan
berhamburan tak tentu arah, nasi bungkus menjadi sumber
kekuatan. Warga pelosok pedesaan, jemaah masjid, gereja, hingga
GKR Hemas Permaisuri Keraton Yogyakarta menyatakan solidaritas
mereka bagi pengungsi Merapi melalui nasi bungkus.
Kelihatannya hanya nasi bungkus. Namun, dalam bencana letusan
Merapi, nasi bungkus jadi simbol solidaritas warga Yogyakarta.
Tebalnya rasa solidaritas nasi bungkus bisa terlihat dari kiriman yang
tak putus hingga menjelang sore di sejumlah posko pengungsian.
Kiriman nasi bahkan melebihi jumlah pengungsi. Onggokan nasi
bungkus yang tak dimakan pengungsi terlihat di sudut-sudut barak
pengungsi.
Gelombang kiriman nasi bungkus di Stadion Maguwoharjo, Sleman,
Jumat (5/11/2010) siang turut membantu menyelamatkan sekitar
30.000 pengungsi dari kelaparan. Mereka merupakan pengungsi
dari tiga kecamatan di Kabupaten Sleman yang menyelamatkan diri
dengan tergesa dari letusan dahsyat Merapi, Kamis (4/11/2010)
malam. Di lokasi baru itu dapur umum belum terbentuk.
Stok makanan pun hampir tak ada. Solidaritas ini tidak terbatas
pada wilayah. Nasi bungkus dari Pakel Golo juga dikirim untuk para
pengungsi Merapi di Desa Dukun, Muntilan, yang kurang tersentuh
bantuan. Gerakan nasi bungkus RW 1 Pakel Golo direncanakan

166 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

berlangsung lima hari. Gerakan ini telah menarik gerakan simpatik
lainnya, seperti sukarelawan tenaga memasak dari SMK Negeri 6
Yogyakarta dan berbagai sumbangan bahan masakan mengalir ke
RW itu.
Bahkan, solidaritas juga datang dari warga Tionghoa dari Jogja
Chinese Art and Culture Centre (JCACC) dan Yayasan Persaudaraan
Masyarakat Yogyakarta, yang terlibat mencari dan membagikan
bantuan bagi pengungsi hingga larut malam. Koordinator JCACC,
Hari Setyo, mengaku bahwa sukarelawan sering kali berada di lokasi
pengungsian hingga dini hari. Harian Kompas mencatat solidaritas
nasi bungkus ini dalam tulisannya di edisi Sabtu, 6 November
2010.
Solidaritas kemanusiaan juga ditunjukkan oleh sekelompok
relawan Jalin Merapi. Ratusan relawan yang tersebar di berbagai
titik pengungsian tiap saat memberi informasi kepada publik
terkait kondisi dan kebutuhan pengungsi. Mereka menggunakan
situs jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook untuk mengetuk
hati. Hal itu dilakukan agar bantuan untuk pengungsi bisa merata
dan tidak terjadi penumpukan. Koordinator relawan Budi Hermanto
mengatakan bahwa Jalin Merapi berperan dalam distribusi arus
informasi terkait distribusi bantuan untuk pengungsi.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 167

“Dari pengalaman penanganan bencana di Aceh, Padang, Yogyakarta,
apa yang menjadi kebutuhan pengungsi dan jumlahnya dengan
bantuan dari donatur dan jumlahnya sering tidak sesuai. Bisa jadi
ada camp pengungsi yang menerima bantuan kelewat banyak,
sementara di tempat lain ada pengungsi yang sekarat,” katanya.
Selain sukarelawan, masyarakat juga berbondong-bondong
menolong pengungsi dan banyak yang menyediakan rumahnya
sebagai tempat penampungan pengungsi, tanpa digerakkan,
seperti yang dilakukan Nunik. Warga Wedomartani, Ngemplak,
Sleman ini membuka pintu rumahnya untuk para pengungsi. Dia
menampung puluhan pengungsi yang tidak beroleh tempat di
lokasi pengungsian yang ada. Nunik mengatakan, dia hanya ingin
membantu meski hanya sekadar tempat berteduh.
“Kita hidup di dunia, kan, tidak sendiri. Saya ingin membantu meski
bisanya ya hanya begini. Semampu saya seperti ini, hanya memberi
tempat meski tidak ada fasilitas. Di pengungsian mungkin banyak
bantuan, tapi di sini lebih nyaman, apalagi banyak anak-anak,”
katanya.
Salah seorang pengungsi, Sidono, mengaku terharu dengan
solidaritas dan kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat. Warga
desa Umbulharjo, Cangkringan ini hanya membawa badan saat
mengungsi. Namun, dia diterima mengungsi di rumah Nunik yang
bukan sanak saudaranya. “Saya hanya bisa mengucapkan terima
kasih karena bisa ditampung di sini. Mbak Nunik bisa menerima
saya dengan suka hati. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih,”
katanya.
Paulus Joko, Budi Hermanto, dan Nunik hanyalah sebagian kecil dari
ratusan bahkan ribuan orang yang bahu-membahu menyelamatkan
korban Merapi tanpa pamrih. Solidaritas warga Yogyakarta pasca
letusan Merapi menjadi contoh menarik bagaimana peran masyarakat
sipil bisa sangat menentukan dalam penanganan bencana. Selain
organisasi bantuan dan relawan oleh BNPB, masyarakat telah
bergerak sendiri dalam membantu sesamanya. Warga negeri ini
masih memiliki modal sosial atau semacam filantropi lokal untuk
membantu orang lain. Dan ini menjadi kekuatan besar dalam
penanganan bencana sebesar Merapi. Tantangan ke depan adalah
bagaimana mereproduksi modal sosial ini di daerah-daerah lain di
negeri yang juga rentan bencana.

168 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Gotongroyong di Pengungsian
Kamis sore, 10 Maret 2011, kami mengunjungi sebuah dusun di
Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dusun Ngepringan,
Desa Wukirsari yang berjarak sekitar 200 meter dari bibir Sungai
Gendhol yang termasuk wilayah yang tersapu aliran lava wedhus
gembel—yang bergerak hingga 15 km dari puncak Merapi—saat
letusan kedua pada 5 November 2010. Seluruh dusun tersebut
luluh lantak, terbakar. Sebanyak 15 orang meninggal karena tidak
bersedia mengungsi. Suami istri Dasardi (44 tahun) dan Kemirah
(42 tahun) menatap dengan ikhlas rumahnya yang telah hancur saat
menceritakan kembali peristiwa tersebut. Mereka dan 114 Kepala
Keluarga yang lain saat ini masih tinggal di lokasi pengungsian.
Rencananya mereka akan pindah ke lokasi hunian sementara
(huntara) di Gondang 2, Desa Wukirsari. Namun, saat ini kondisi
huntara tersebut belum layak huni. Warga memang mengeluhkan
kondisi huntara yang tidak memiliki saluran sanitasi, dindingnya
yang terbuat dari anyaman bambu yang tidak rapat sehingga
angin dan hujan dapat menembus ke dalam. Memang pasca erupsi
Merapi masih menyisakan sejumlah persoalan bagi warga yang
masih tinggal di pengungsian. “Menurut data terakhir, masih ada
sekitar 5.000 jiwa yang berada di lokasi pengungsian di Kabupaten
Sleman,” papar Banu Subagyo, konsultan UNDP, yang bertugas
membantu BPBD DIY.
Pak Dasardi menceritakan bahwa menjelang erupsi pada 5 November
2010 yang lalu, dia dan warga sering mendengar bunyi letusan dari
pohon bambu yang banyak tumbuh di sekitar Sungai di dusunnya.
Sebenarnya letusan pohon bambu tersebut menandakan bahwa
terjadi aliran panas di bawah permukaan bumi yang menyebabkan
bambu-bambu tersebut panas dan pecah. Ini merupakan kearifan
lokal yang seharusnya dijadikan peringatan bagi penduduk.
Memang sejak 3 November sebagian besar penduduk sudah sadar
dan mengungsi ke Balai Desa Wukirsari, menjauhi bibir Sungai
Gendhol. Di masa mendatang, perlu dilakukan penanaman pohon-
pohon bambu di lereng Merapi yang dapat digunakan sebagai early
warning system, sistem peringatan dini alami.
Hal lain yang menarik adalah seluruh warga dusun tersebut saat ini
setiap hari bergotong-royong membuat batako, mencari batu dan
pasir untuk dijual. Ada panitia yang mengatur kegiatan tersebut.
Seluruh warga dibagi dalam 5 kelompok, masing-masing sekitar
20 orang. Setiap kelompok berusaha bersama kemudian hasil

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 169

pendapatan setiap kelompok diserahkan kepada panitia yang
kemudian akan membagi rata hasil usaha mereka. Setiap orang
rata-rata mendapat penghasilan Rp 10.000 per hari. Inilah salah
satu prinsip pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Mereka
berkelompok dan bekerja sama. Sering kali memang kesulitan
dan penderitaan justru memunculkan semangat keswadayaan
masyarakat. Gotong royong semacam ini memang perlu untuk
membangkitkan kesetiakawanan sosial, sekaligus juga bekerja dan
berusaha bersama agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat
serta bersama-sama memanfaatkan prinsip economies of scale,
yang menjadi prinsip dasar terbentuknya koperasi. Memang kadang
kala untuk membangun semangat gotong-royong dan kerja sama
seperti ini memerlukan pendamping sosial sebagai community
organizer. Para pendamping inilah yang mengorganisasikan warga
untuk berjuang bersama dan berusaha bersama.

Kajian Kebutuhan Pemulihan Pasca Bencana
Erupsi Gunung Merapi menyebabkan kerusakan pada sektor
permukiman di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Akibat
dari erupsi ini, beberapa dusun telah diluluhlantahkan bahkan
tertimbun material erupsi. Kerusakan rumah paling banyak dan
tergolong kategori rusak berat terdapat di Kecamatan Cangkringan,
hal ini memaksa penduduk untuk mengungsi ke tempat yang lebih
aman. Untuk kecamatan lainnya yang terdampak Erupsi Merapi
di Provinsi D.I. Yogyakarta, hanya mengalami kerusakan ringan
170 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

pada rumah penduduk, kerusakan ini akibat terjadinya hujan
kerikil, pasir, dan abu yang terjadi dalam beberapa hari. Selain di
Provinsi D.I. Yogyakarta, kerusakan juga terjadi di Provinsi Jawa
Tengah di Kabupaten Magelang, Klaten dan Boyolali. Kerusakan ini
menyebakan kerugian sebesar Rp 626,65 Milyar.
Akibat erupsi juga menyebabkan kerusakan pada sektor
infrastruktur seperti transportasi, air bersih, sumber daya air, listrik
dan energi, serta telekomunikasi. Luncuran material dan lahar
menyebabkan adanya kerusakan di beberapa ruas jalan, mulai dari
jalan yang tertimbun material sampai dengan yang mengalami
rusak parah/total. Kerusakan jalan yang paling parah dialami oleh
Kecamatan Cangkringan yang langsung terdampak erupsi Merapi.
Selain itu, kerusakan juga terjadi pada air bersih dan sumber
daya air yang ada. Lereng Merapi merupakan penyedia air bagi
kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik untuk keperluan sehari-
hari maupun irigasi pertanian. Sumber air bersih yang ada di Merapi
dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan hidup dan lainnya
dengan membangun infrastruktur guna mengalirkan air dari atas
ke permukiman dan area persawahan. Pembangunan infrastruktur
ini dilakukan swadaya oleh masyarakat sekitar. Semenjak Erupsi
Merapi 2010, infrastruktur air ini mengalami kerusakan yang parah,
dan pasokan air bagi masyarakat sekitar terganggu. Kerusakan
ini mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam
mendapatkan air, ada kalanya mereka harus menempuh perjalanan
yang sangat jauh untuk mendapatkan air. Selain kerusakan saluran
air bersih, erupsi juga menyebabkan hilangnya beberapa sumber
mata air di lereng Merapi.
Infrastruktur pengairan pertanian yang ada juga tidak luput dari
kerusakan. Infrastruktur ini meliputi bendungan, saluran irigasi
dan dam. Infrastruktur ini banyak yang mengalami kerusakan,
bahkan tertimbun oleh material Merapi. Tercatat ada 25 dam
yang mengalami kerusakan yang 11 dam di antaranya mengalami
kerusakan parah. Dam selain untuk menampung air juga digunakan
oleh masyarakat sebagai jembatan penyeberangan, karena
kerusakan dam ini masyarakat menempuh waktu yang lama karena
melewati jalan yang memutar untuk ke daerah seberang sungai.
Erupsi ini juga menyebabkan sarana telekomunikasi terganggu,
banyaknya fasilitas yang rusak menyebabkan komunikasi tidak
dapat dilakukan dan perlu perbaikan kembali agar dapat berfungsi
seperti sedia kala.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 171

Erupsi Merapi yang terjadi di tahun 2010 juga menyebabkan
lumpuhnya perekonomian masyarakat yang terdampak erupsi.
Kelumpuhan ini diakibatkan karena masyarakat tidak dapat
beraktivitas seperti biasa dan tidak dapat pergi ke sawah,
peternakan, perikanan, pasar dan tempat jualan lainnya. Dalam
sektor sosial, banyaknya fasilitas kesehatan, peribadatan,
pendidikan, dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan.
Oleh karena itu, kegiatan sosial masyarakat mengalami gangguan,
seperti tidak bisa bersekolah, berobat, dan beribadah. Gedung-
gedung pemerintahan juga tidak lepas dari kerusakan, akibatnya
pelayanan kepada masyarakat tidak dapat berjalan normal. Layanan
perbankan juga tidak bisa dilakukan karena pegawainya pada
mengungsi dan gedung mengalami kerusakan. Berdasarkan data
Bank Indonesia cabang Yogyakarta per tanggal 26 November 2010,
setidaknya terdapat 4.025 debitur yang terkena dampak langsung,
yang berada di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi, Ngemplak, dan
Tempel. Selain kerusakan pada semua yang dijelaskan tadi, banyak
vegetasi yang mengalami kerusakan. Kerusakan vegetasi hutan
menyebabkan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya
menjadi terganggu. Banyak hewan yang masih hidup migrasi ke
hutan-hutan lain yang menyediakan kebutuhan hidup bagi hewan-
hewan tersebut.

Bencana erupsi Gunung Merapi berdasarkan data per 31 Desember
2010, dengan menggunakan metode penilaian kerusakan dan
kerugian, teridentifikasi bahwa kerusakan dan kerugian mencapai
Rp 3,62 Triliun. Total kerusakan dan kerugian ini terbagi menjadi Rp
2,14 Triliun di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Rp 1,46 Triliun di Jawa
Tengah. Secara terperinci disajikan dalam tabel di bawah ini:

Sektor Total Kerusakan dan Kerugian (dalam juta)

Permukiman DI Yogyakarta Jawa Tengah Jumlah
Infrastruktur
Ekonomi Produktif 580,820.54 45,830.60 626,651.14
Sosial
Lintas Sektor 216,292.79 491,179.31 707,472.10
Jumlah
803,551.99 888,959.16 1,692,511.15

61,243.61 61,228.59 122,472.20

479,529.00 75.00 479,604.00

2,141,437.93 1,487,272.66 3,628,710.59

Nilai dari total kerusakan dan kerugian di atas selanjutnya digunakan
sebagai salah satu parameter dalam penilaian kebutuhan pemulihan
pasca bencana. Penilaian ini dilakukan melalui koordinasi dengan

172 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa
Tengah, Kementerian/Lembaga terkait, dan dukungan dari lembaga
internasional. Penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
selain dari data kerusakan dan kerugian juga memperhatikan
analisis dampak terhadap kemanusiaan akibat gangguan terhadap
akses, fungsi/proses, dan peningkatan risiko pasca bencana erupsi
Gunung Merapi. Hasil penghitungan didapatkan bahwa perkiraan
kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi
Merapi adalah Rp 1,35 triliun, yang terbagi menjadi Rp 770,90
miliar untuk Provinsi D.I. Yogyakarta dan Rp 548,31 miliar untuk
Provinsi Jawa Tengah. Secara terperinci dapat dilihat pada grafik di
bawah ini.

Rencana pendanaan ini akan dilakukan selama 3 tahun dari tahun
2011 sampai tahun 2013. Sumber pendanaan berasal dari APBN Rp
1,22 triliun, APBD Provinsi Rp 72,01 miliar dan APBD Kabupaten Rp
53,60 miliar.
Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
MelihatdokumenRencanaAksi(Renas)Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi 2011 - 2013, program
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sangat komprehensif. Kajian
rencana yang disusun telah memperhatikan banyak aspek, seperti
aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu aspek yang terkait
dengan kebencanaan, konsep build back better juga diintegrasikan
dalam dokumen Rencana Aksi tersebut.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 173

Apa saja yang menjadi pokok-pokok kebijakan Pemerintah terhadap
proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut: (1) Rencana
tata ruang wilayah sebagai dasar penetapan lokasi yang aman untuk
pemukiman; (2) Rancangan/desain rumah bagi korban bencana,
baik bagi yang akan direlokasi/tempat semula, dengan pendekatan
PRB; (3) Rencana pembangunan sarana dan prasarana yang terkait
dengan penanganan dan pengendalian bencana; (4) Skema bantuan
pemerintah terkait dengan tingkat kerusakan rumah dan relokasi
pemulihan; (5) Skema pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat; (6)
Mekanisme koordinasi pembiayaan dan implementasi rencana aksi
di lapangan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan
kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Pertimbangan ini sebagai
upaya pengurangan resiko bencana erupsi Gunung Merapi di
tahun-tahun mendatang. Dengan demikian masyarakat yang tinggal
akan terlindungi dari bahaya primer seperti awan panas, udara
panas dan lontaran material berukuruan blok maupun kerikil dan
bahaya sekunder seperti banjir, banjir lahar dingin dan kekeringan.
Pada KRB II, wilayah ini tidak untuk hunian masyarakat dan
direkomendasikan untuk kawasan budidaya terbatas dan digunakan
untuk taman nasional dan hutan lindung. Sarana dan prasarana
hanya dibangun untuk penelitian dan pengamanan masyarakat.
Selajutnya di Kawasan Rawan Bencana II (KRB II), daerah digunakan
untuk kawasan pengembangan terbatas dengan pengendalian
pemanfaatan yang ketat sesuai dengan RTRW kabupaten yang
terkait, diadakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi
bencana, dan untuk kapasitas pelayanan diarahkan hanya sampai
174 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Kawasan Rawan Bencana I (KRB I)
penetapan sempadan sungai didasarkan pada segmen morfologi
sungai dengan memperhatikan dampak lahar dingin dan kebijakan
wilayah perkotaan perlu dikaji ulang.
Dalam menentukan lokasi hunian tetap di Provinsi D.I. Yogyakarta
dan Jawa Tengah harus mempertimbangkan beberapa kriteria.
Kriteria tersebut dibagi menjadi kriteria umum dan khusus, secara
lengkap sebagai berikut:
1. Kriteria Umum

• Aman dari kerawanan bencana gunungapi.
• Lahan memepunyai kemiringan maksimum 30%.
• Berada di kawasan budidaya diluar permukiman dan tanah

garapan aktif yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten
terdampak.
• Berada di kecamatan yang sama.
2. Kriteria Penunjang
• Tersedia air baku.
• Tersedianya jaringan infrastruktur.
• Kemudahan pembebasan lahan.
• Tersedianya luasan lahan minimal untuk perumahan.
Untuk pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena dampak
erupsi Merapi, pendekatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
adalah menggunakan kegiatan ini untuk mewujudkan pemenuhan
kebutuhan dasar manusia dan sarana pengembangan kapasitas
masyarakat dalam peningkatan kesiapsiagaan dan pengurangan
risiko bencana. Selain itu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
melibatkan masyarakat terdampak sebagai stimulus ekonomi demi
keberlanjutan kehidupan mereka. Stimulus ini perlu diadakan agar
perekonomian masyarakat kembali pulih dan dapat mencukupi
kehidupan mereka sendiri-sendiri. Arahan Wakil Presiden RI dalam
ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi adalah:
1. Pemulihan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan
kebijakan relokasi yang aman dan desain yang berbasis mitigasi
dan pengurangan risiko bencana.
2. Pemulihan infrastruktur publik yang mendukung mobilitas
masyarakat dan perekonomian serta infrastruktur vital dalam
hal penanggulangan bencana.
3. Pemulihan kebutuhasn sosial masyarakat.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 175

4. Pemulihan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemulihan lintas sektor melalui sub sektor keamanan dan

ketertiban, pemerintahan, lingkungan hidup dan pengurangan
risiko bencana.
Sebagai langkah mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang
semua penduduk yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana
III akan dilakukan relokasi ke daerah yang lebih aman. Strategi
dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dirumuskan dengan
mempertimbangkan beberapa pencapaian sasaran. Sasaran yang
ingin dicapai yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan
kapasitas masyarakat dalam peningkatan kesiapsiagaan dan
pengurangan risiko bencana, stimulus perekonomian masyarakat
yang berorientasi pada pembangunan jangka menengah dan
panjang, tersedianya pedoman mitigasi, terkendalinya risiko banjir
lahar dingin, dan terselenggaranya koordinasi antara pusat dan
daerah.
Konsep rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dilakukan dengan
jalan relokasi. Relokasi dilakukan bagi masyarakat yang terdapat
di KRB III. Bagi masyarakat yang terdampak erupsi Merapi akan
dilakukan relokasi ke daerah yang lebih aman. Relokasi dapat
mengikuti lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah melalui
pemadatan desa atau relokasi ke dusun lain atau relokasi yang
dilakukan secara mandiri, baik yang merupakan inisiatif kolektif
mauapun individu. Bagi masyarakat yang tinggal di KRB III dan tidak
terdampak langsung diarahkan untuk tidak dikembangkan lagi
sebagai permukiman dan direkomendasikan untuk taman nasional
atau hutan lindung.
Melihat kenyataan di tengah-tengah masyarakat, dapat dipahami
bahwa sebagian dari mereka yang hidup di sekitar lereng Merapi
tidak mau direlokasi. Persoalan tentang keengganan mereka tidak
mau direlokasi menjadi dilema bagi pemerintah. Pemerintah pun
telah berusaha untuk menyusun dan menawarkan solusi dengan
membangun jalur-jalur evakuasi yang dapat mempermudah dan
memperlancar mereka keluar dari ancaman bahaya erupsi Merapi.
Sebagian masyarakat lereng Merapi tidak ingin direlokasi karena
dilatarbelakangi banyak faktor. Keterikatan tempat atau place
attachment antara manusia dan tempat memicu masyarakat untuk
enggan meninggalkan tempat tinggal meskipun lokasinya berada di

176 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN