Merapi Menyapa Kehidupan

hunian tetap itu nanti dipastikan aman.
Maka, apa boleh buat, pembangunan hunian tetap [Huntap]
pun jadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan
pembangunan 3.023 huntap pada akhir 2012.
Jejak BNPB di Merapi
Hingga kini, huntap yang sudah dihuni ada 408 unit tersebar di
beberapa lokasi. Diantaranya Dusun Karangkendal sebanyak 81
unit, dan Batur 184 unit.
Toh hunian tetap yang sebenarnya tetap saja di tempat asal. Nyaris
tidak memungkin memutus ikatan psikologis dengan rumah tinggal,
di mana orang lahir dan dibesarkan. Saya menganggap tindakan
mereka sudah dilandasi perhitungan dan kebijaksanaan. Tak selalu
perhitungan dan kebijaksanaan itu sama dengan pemikiran para
pakar atau akademisi. Namun satu hal sudah pasti, para penghuni
lereng Merapi itu sudah sadar risiko dan akrab dengannya.
Ada yang perlu dicatat soal sikap masyarakat Indonesia terhadap
hunian tetap. Ternyata, masyarakat Aceh, Wasior dan Yogyakarta
memandang hunian tetap tak persis sama. Bagi masyarakat korban
bencana Aceh dan Wasior, huntap lebih sebagai tempat berteduh.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI

Karena itu mereka tidak terlalu hirau dengan penghuni lain di
ruangan yang sama.
Namun di Jawa Tengah, Yogyakarta khususnya, penghuni baru
merasa nyaman bila punya ruang sendiri. Begitu seorang penghuni
punya ruang sendiri, sekecil apa pun, ia tak terlalu hirau dengan
ketersediaan fasilitas yang lain.
Hal lain yang berbeda adalah perlakuan terhadap orang tua
dan dampaknya. Di kalangan masyarakat Sumatera dan Papua,
yang dikuatkan oleh standar UNDP [United Nations Development
Programme], orangtua perlu ditempatkah khusus dan terpisah,
serta diperlakukan secara khusus pula.
Di Jawa, kalau orangtua dipisahkan dari anak-anak dan keluarganya
malah berbahaya, alias lebih cepat menemui ajal, karena tidak ada
yang merawat dan mempedulikan.
Jadi, hunian tetap yang terbangun di alam bawah sadar maupun
alam sadar mereka adalah rumah tinggal asal mereka. Namun
bagi saya, tindakan sadar mereka kembali ke tempat asal justru
menunjukkan cara hidup akrab bencana. Itu justru bagian dari
strategi membangun ketangguhan bangsa terhadap bencana.
Putra almarhum juru kunci Merapi Mbah Maridjan, Bapak Asih,
mengungkapkan bahwa setelah direlokasi, banyak warga yang
masih kembali ke atas untuk menjalani kegiatan sehari-hari seperti
biasa. Seperti disampaikan Bapak Asih, prinsip baru warga yang
sudah mendapat hunian tetap adalah: “Tinggal di bawah, kerja di
atas.”
Strategi untuk mengurangi risiko bencana memang tak selalu
diwujudkan dalam pemindahan [relokasi] masyarakat dari kawasan
rawan bencana ke tempat aman.
Strategi menjauhkan masyarakat dari bencana memang tak selalu
harus relokasi dari kawasan rawan bencana, tapi mendukung
kemampuan masyarakat hidup harmonis dengan bencana dan
mengembangkan kearifan lokal.
Namun,sebagaimanailmupengetahuanmodernpunyaketerbatasan,
ilmu dan kearifan tradisional pun punya sifat nisbi. Keduanya bisa
benar dan bisa keliru. Namun bila kedua jenis pengetahuan itu bisa
78 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

melengkapi dan mengisi satu sama lain, pengetahuan kebencanaan
yang jauh lebih baik dan dapat diandalkan mungkin segera kita
miliki.
Misalnya, turunnya berbagai jenis satwa dari gunung Merapi, yang
mengisyaratkan habitat mereka di atas sana sedang gelisah dan
hendak ‘bangun’, makin kurang absah karena jenis-jenis satwa
termaksud sudah sangat langka, sebagiannya malah sudah punah.
Nah, kelunturan validitas pengetahuan tradisional ini, sekarang,
bisa ditutupi oleh taksiran pengetahuan modern, misalnya dengan
mempertimbangakan pengetatan sabuk Merapi, seperti diceritakan
terdahulu.
Sistem Peringatan Dini tentu sangat mengisi pengetahuan
tradisional, sekaligus mengurangi jumlah korban dan tingkat
kerugian. Kepala PVMBG Surono bahkan berasumsi bahwa sebesar

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 79

apa pun letusan Merapi di masa mendatang, risikonya tak akan
terlalu besar jika sistem peringatan dini semakin canggih dan
sempurna.
Dan tampaknya para pemegang otorias pengetahuan tradisional
Merapi tak punya pilihan lain kecuali membuka diri terhadap
informasi ilmu pengetahuan modern, kalau mereka ingin tetap
memelihara reputasi sebagai masyarakat tangguh bencana.
Putra sekaligus penerus Mbah Marijan, dengan sangat terbuka
mengakui otoritas BPPTK dan PVMBG dalam pengetahuan tentang
perilaku Merapi. Atas dasar inilah, ia bukan saja bersedia mengikuti
peringatan kedua badan tersebut, tapi juga menyebarkan
pengetahuan kepada masyarakat serta mengajak mereka untuk
ikut peringatan dan panduan Pemerintah.
Setelah pemaduan ilmu pengetahuan modern dan pengetahuan
tradisional, ‘keangkuhan intelektual’ yang selama ini terlihat dalam
penentuan radius bencana atau Kawasan Rawan Bencana [KRB],
mulai melunak.
Kenyataan di lapangan sangat berperan dalam melunakkan
kejumawaan intelektual itu. Bahasa rakyatnya ‘sok tau’. Karena
ternyata, sementara siklus aktifitas Merapi bisa dipolakan, namun
skala letusannya tak tertaksir [unpredictable]. Ketaktertaksiran ini
dibuktikan dengan revisi jarak aman berkali-kali.
Kemudian, hunian sementara mau pun hunian tetap dibangun
belandaskan alas budaya setempat, dengan mendekatkannya
kepada kandang ternak dan diposisikan berhadap-hadapan,
termasuk perlakuan terhadap pengungsi orang tua.
Melengkapi langkah kami, TNI dan Polri yang tadinya bekerja
sendiri-sendiri, menjadi di bawah koordinasi BNPB. Kami menjalin
komunikasi, berbagi kepedulian dan tenaga dengan tak kurang dari
177 pelaku penanggulangan bencana Merapi.
Satu bulan sejak kami turun ke kawasan Merapi, kami pun undur
dan menyerahkan serta mempercayakan semua penanganan
selanjutnya, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi, kepada
Pemerintah setempat.

80 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Tugas saya memang lebih sebagai pengibar layar agar kapal bergerak
ke tujuan bersama, meminimalisir dampak becana letusan merapi.
Angin reda di penghujung bulan Desember. Kapal BNPB berlabuh.
Dan untuk saya, si jurumudi, tugas pun tunai – untuk mulai lagi di
pelayaran berikutnya.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 81



BAB 5

Mengatur
Langkah Bersama
Antar - Pelaku

Koordinasi Siaga di Selingkar Merapi
Hidup berdampingan dengan Merapi sudah berlangsung lama
bagi warga di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Suburnya tanah sisa
abu vulkanik Gunung Merapi menjadi sumber penghidupan warga
untuk bercocok tanam. Namun, kesuburan tanah itu berbayar
dengan risiko bencana yang bisa datang setiap saat dari gunung
yang diberi gelar Mbah Petruk itu.
Ada tiga kabupaten dan satu kota yang setidaknya berdampingan
dengan Gunung Merapi yaitu Kabupaten Sleman di Yogyakarta,
Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, dan
Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal menghadapi
bencana, peran keempat daerah itu adalah pelaksana utama
tanggap darurat jika bencana datang.
Erupsi Gunung Merapi yang dimulai akhir Oktober lalu menggerakkan
kesiapsiagaan bencana. Ini bukan pertama kali. Sudah kesekian
kalinya Merapi membuang material vulkanik dari dalam perutnya.
Bukan menghentikan jalan keluarnya, tapi bagaimana meminimalisir
kerugian ketika erupsi itu datang.

84 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Nah, bagaimana kesiapan daerah tersebut ketika bencana itu
datang? Kita lihat saja Kabupaten Sleman yang termasuk daerah
paling parah tertimpa bencana erupsi Gunung Merapi. Beberapa
dusun disapu material vulkanik yang dimuntahkan dari kawah
Gunung Merapi. Kampung yang dulunya bersahaja, sekarang terlihat
tandus seperti tidak ada kehidupan. Ratusan korban pun melayang.
Manusia memang memiliki rencana, tetapi tidak semua manusia
lainnya bisa melakukan rencana itu. Peringatan yang dikeluarkan
PPTK Yogyakarta sudah memprediksi agar warga menjauh dari
daerah zona yang dikategorikan zona merah. Pemerintah Daerah
pun sudah meminta warganya untuk segera mematuhi permintaan
PPTK tersebut. Namun naas, warga bersikeras; sebagian warga tidak
memedulikannya.
A. Peran Pemerintah Kabupaten
1. Kabupaten Sleman
a. Mitigasi Bencana
Pemerintah Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta adalah
salah satu dari 4 kabupaten dan kota paling parah terkena dampak
erupsi Merapi. Namun, setidaknya mereka sudah mempersiapkan

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 85

diri jauh hari sebelum bencana datang. Semenjak Gunung Merapi
naik status dari Normal menjadi Waspada, Pemkab Sleman sudah
meningkatkan kewaspadaan dan membangun kesadaran warga.
Sayangnya, penanganan bencana di Kabupaten Sleman belum
ditangani oleh satu kelembagaan seperti yang diamanatkan
Undang-Undang Nomor 24/2007. Dalam aturan itu, daerah
diharuskan memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD). Walaupun belum memiliki BPBD, tidak menjadi halangan
bagi Pemkab Sleman meningkatkan kesiagaan penuh menghadapi
bencana.
Usai menerima informasi peningkatan status Merapi, Sleman
mempersiapkan simulasi bencana. Berbagai persiapan lain juga
dilakukan karena warga sudah akrab dengan kondisi Merapi
tersebut. Pemkab Sleman juga sudah memiliki data daerah kategori
zona berbahaya. Pengalaman erupsi sebelumnya menjadi panduan
penting bagi Pemkab Sleman untuk siaga.
Dalam tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Sleman sudah
menyiagakan personelnya yang terdiri atas tim SAR, kesehatan,
termasuk fasilitas untuk pengungsian. Setidaknya 20 lokasi
pengungsian sudah disediakan jikalau erupsi itu datang. Sejumlah
armada untuk evakuasi, masker, maupun fasilitas di pengungsian
juga sudah dipersiapkan. Pemkab menyediakan alokasi anggaran
hingga senilai Rp 4,5 miliar untuk digunakan dalam penanggulangan
bencana ini.
b. Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
Pengalaman yang menimpa pada 2006 lalu menjadi pelajaran
berharga bagi warga lereng Merapi. Namun, tetap saja sejarah
kembali terulang. Merapi kembali memakan korban walaupun
imbauan menjauhi zona berbahaya sudah disampaikan Kepala
PVMBG, Surono.
Sebelum erupsi Gunung Merapi, warga di lereng gunung sebagian
memang sudah mengungsi ke lokasi aman yang disediakan. Namun,
sebagian warga masih ada yang nekat bertahan di rumah dan
sebagian korban erupsi (26/10/2010) adalah mereka yang bertahan.
Dalam melakukan evakuasi, Pemkab Sleman melakukan koordinasi
dengan Basarnas dan juga TNI dan Polri untuk merencanakan
proses evakuasi. Proses dilakukan dan menemukan korban tewas
termasuk sang juru kunci, Mbah Maridjan.
86 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Pasca erupsi pertama itulah, jumlah pengungsi terus bertambah.
Di Sleman sudah mencapai 16.093 jiwa atau jauh melebihi
prediksi semula sejumlah 13.581 jiwa1. Pengungsi berdatangan
melebihi prediksi Pemkab Sleman. Akibatnya, Pemkab kewalahan
menampung pengungsi yang terus bertambah itu.

Jumlah pengungsi ternyata menimbulkan kekhawatiran sehingga
muncul desakan penanganan bencana erupsi Merapi dikendalikan
Pemerintah Pusat, dalam hal ini BNPB. Kekhawatiran yang paling
utama adalah berkekurangan pasokan logistik, apalagi dengan
mobilitas pengungsi yang begitu cepat. Hingga akhirnya tanggal 11
November, jumlah pengungsi mencapai puncaknya sebanyak 117
ribu jiwa.

Dalam menangani pengungsi, Pemkab Sleman berkoordinasi dengan
instansi Pemerintah Pusat dalam pemenuhan hak-hak pengungsi.
Selain itu, Pemkab Sleman juga mengarahkan relawan dan forum
NGO memberikan bantuan ke lokasi bencana. Dalam penanganan
pengungsi, Pemkab Sleman sudah memberikan logistik dan juga
layanan kesehatan walaupun tidak bisa memenuhi kebutuhan
seluruh pengungsi.

c. Pendataan Dampak Bencana
Selain menangani kebutuhan pengungsi, Pemkab Sleman
melakukan pendataan warganya maupun pengungsi dari
warga kabupaten tetangga. Selain data diri, pendataan korban
jiwa dan kerugian materi juga dilakukan. Namun, mobilitas
pengungsi yang begitu cepat membuat Pemkab Sleman
kewalahan.

1 http://www.slemankab.go.id/data-pengungsi-per-27-oktober-2010-jam-12-30-wib.slm 87
HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI

Selain itu pendataan ternak warga juga dilakukan
karena ternak adalah sumber ekonomi dan menjadi
sumber penghasilan warga. Setelah membereskan
hewan hidup, Pemkab Sleman melakukan pendataan
ternak warga yang mati akibat debu vulkanik termasuk
memusnahkannya.
2. Kabupaten dan Kota Magelang
a. Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
Kondisi yang relatif sama sudah dilakukan oleh
Kabupaten dan Kota Magelang. Usai menerima
peringatan “Awas” Merapi pukul 06.00 WIB, Bupati
Magelang, Singgih Sanyoto, memerintahkan warganya
segera mengungsi. Setidaknya Magelang sudah
menyiagakan sebanyak 750 kendaraan di 19 desa yang
bisa digunakan untuk keperluan evakuasi.
Tahapan desa yang diungsikan itu adalah Desa Kemiren meliputi
dua dusun—Dusun Jamburejo dan dusun Kemiren—serta Desa
Kaliurang yang meliputi 4 Dusun—Dusun Sumberejo, Kaliurang
Utara, Kaliurang Selatan, dan Cepogo. Sayangnya, proses evakuasi
terhadang dengan kondisi jalur evakuasi yang banyak mengalami
kerusakan2.
Naiknya jumlah pengungsi melebihi yang diperhitungan juga
menjadi beban Pemkab Magelang. Bahkan, pengungsi dari
Kabupaten Magelang juga ada yang menyeberang hingga ke Kota
Magelang dan Kabupaten Sleman. Beberapa lokasi penampungan
pengungsi di Kota Magelang dipadati pengungsi dari Kabupaten
Magelang. Sementara Pemerintah kota Magelang sendiri sudah
menyiapkan sejumlah logistik bagi pengungsi.
Magelang dan Kota Magelang adalah layaknya daerah pembuangan
abu vulkanik dari Merapi. Daerah itu seketika berubah warna
menjadi abu-abu saat hujan abu keluar dari perut Merapi. Sejak
Erupsi pertama, hujan abu vulkanik tak henti menyelimuti Magelang
sehingga banyak warga bertahan di pengungsian.
Hari berlalu, ternyata Merapi tidak kunjung diam. Material abu
vulkanik dari perut Merapi itu terus keluar tidak henti sehingga
jumlah pengungsi bertambah hingga 91 ribu jiwa per 7 November.

2 Harian Kompas, 20 Oktober 2010 Halaman 22

88 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Sebuah harian umum
nasional melaporkan,
daerah kesulitan
menangani naiknya
jumlah pengungsi.
Bahkan, Pemerintah
Daerah harus berutang
kepada pihak ketiga
demi mengatasi
bencana itu3.
Pemerintah Kabupaten
Magelang melaporkan
kepada Pemerintah
Provinsi tentang
kekurangan logistik
tersebut.

Untuk menangani pengungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
telah memobilisasi tenaga medis dan nonmedis sebanyak 1.163
orang.

Namun, kendala transportasi menghadang mereka, yakni akses
jalan utama Magelang yang tertutup debu.

b. Pendataan Korban Bencana
Pendataan korban tidak hanya pada korban jiwa, tetapi juga korban
materi, dampak ekonomi, termasuk juga infrastruktur yang rusak.
Selain itu, Pemkab Magelang juga mengidentifikasi kerusakan
sumber ekonomi seperti lahan pertanian dan ternak yang rusak
akibat erupsi Merapi.

Setidaknya, tanaman merupakan hal penting bagi warga karena
menjadi sumber ekonomi warga Magelang yang rata-rata hidup
dari hasil bumi. Selain mengidentifikasi kerusakan, Pemkab juga
menggalang solidaritas untuk melakukan bersih-bersih tanaman
salak yang masih bisa diselamatkan.

Hasil pendataan, Pemkab Magelang melaporkan setidaknya
terdapat 2.500 Ha (5179.000 batang) lahan salak yang rusak dan
diperlukan penanganan 11.000 orang yang bekerja selama 10
hari untuk menyelamatkan tanaman salak tersebut. Sementara itu

3 Harian Kompas, 1 November 2010 halaman 1 89
HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI

kerusakan tanaman hortikultura mencapai 80–100%, sedangkan
untuk buah-buahan mencapai 60–80%.
Khusus untuk pengungsi yang masih usia sekolah, Pemkab
menggalang kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi dan
LSM untuk memastikan proses belajar mengajar bisa berjalan.
Pendidikan tidak hanya dilakukan di titik pengungsian, tetapi juga
90 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

di balai desa dan atau ruang publik yang bisa digunakan.

Dengan hasil pendataan rumah yang rusak, Pemkab juga melakukan
identifikasi lokasi hunian sementara bagi warga di Magelang.

3. Kabupaten Boyolali

Dalam penanganan bencana Merapi, Pemkab Boyolali melakukan
koordinasi untuk mempersiapkan lokasi pengungsian termasuk
layanan dapur umum dan kesehatan. Untuk memastikan warga
tidak ada di wilayah merah, Pemkab memutuskan untuk melakukan
penyisiran di wilayah di Kecamatan Cepogo dan Musuk.

Namun, Pemkab kewalahan karena banyak pengungsi yang nekat
kembali ke daerah asalnya. Hingga 13 November 2010, jumlah
pengungsi mengalami kenaikan hingga 51.756 jiwa. Setelah
zona aman berubah pada 15 November 2010, jumlah pengungsi
mengalami penurunan menjadi 29.780 jiwa karena sudah kembali
ke dusun asal mereka. Pemkab melakukan penyuluhan dan meminta
warga lain yang masih berada di radius berbahaya untuk bertahan
di pengungsian.

Setelah jumlah pengungsi menurun, Pemkab mulai fokus
mengurus program yang akan diimplementasikan pasca tanggap
darurat. Kegiatan itu berupa kesehatan, pendidikan, pertanian,

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 91

perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Boyolali
juga sudah menyediakan kebutuhan logistik, pelayanan kesehatan,
survei kualitas udara, survei air, dan sebagainya.
Bantuan logistik pun tetap dilakukan dan didistribusikan kepada
warga yang sudah kembali ke daerah asalnya. Bantuan logistik yang
masih tersisa dibagikan kepada pengungsi yang kembali ke asalnya
sebagai bekal hidup mereka dalam 7–14 hari ke depan.

Proses pendataan wilayah berbahaya sudah dilakukan ketika
status Siaga Merapi ditetapkan oleh PVMBG. Penduduk di
daerah berbahaya dalam zona merah sudah diminta melakukan
pengungsian melewati dinas Pemkab maupun melalui jajaran TNI,
Polri, dan Muspida.
Ketika berada di pengungsian, pendataan dilakukan kepada warga
untuk mengetahui kependudukannya. Selain itu, pendataan
korban juga dilakukan, baik korban jiwa, luka, maupun kerugian
material seperti rumah rusak atau roboh. Pemkab Boyolali juga
mengidentifikasi kerusakan pada lahan pertanian, perikanan, dan
juga kerusakan lain yang ditimbulkan oleh erupsi Merapi.
4. Kabupaten Klaten
a. Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
Klaten memiliki masalah yang hampir sama dengan kabupaten
92 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Sleman maupun Magelang. Tugas utama Pemkab Klaten adalah
menangani pengungsi yang jumlahnya sempat mencapai 107.079
jiwa (14/11/2010) dan mengalami penurunan setelahnya.
Kesulitan utama Pemkab Klaten adalah adanya kendala terhadap
pemantauan titik-titik pengungsi akibat tingginya mobilitas
pengungsi. Namun, setelah diumumkannya perubahan zona aman,
jumlah pengungsi di Kabupaten Klaten menurun cukup signifikan.
Dalam penanganan pengungsi, Pemkab Klaten juga menerima
adanya pengungsi dari Kabupaten Sleman. Selain menyediakan
logistik, dinas Kesehatan Pemkab Klaten juga fokus terhadap
pengawasan peredaran penyakit menular yang bisa setiap saat
mengincar warganya. Rata-rata penyakit yang ditemui adalah
gangguan ISPA dan radang mata. Dan, distribusi logistik dilakukan
tidak hanya untuk warga yang di pengungsian, tetapi juga pengungsi
yang telah kembali ke rumah atau daerah asalnya.
b. Pendataan Korban Bencana
Pemkab Klaten juga mendata kerugian warga pasca bencana, sejak
dari kondisi peternakan, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya.
Pendataan pengungsi juga dilakukan kepada pengungsi dari
Kabupaten Sleman seperti dari Kecamatan Cangkringan.
Pendataan ternak warga juga dilakukan. Data ini diperlukan untuk
menyusun rencana/kegiatan pemulihan dini erupsi Merapi di
Klaten. Pendataan juga dilakukan dalam hal ketahanan pangan dan
juga ekonomi.
Dari hasil pendataan tersebut, dalam rangka penanganan bencana
Merapi, Pemkab tergugah untuk membentuk BPBD Kabupaten
Klaten yang kemudian diresmikan pada 22 November 2010 melalui
Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 tahun 2010.
Untuk melakukan pembersihan sisa bencana, Pemkab mengerahkan
ribuan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk
melakukan pembersihan di lereng Merapi. Setidaknya 17.000
PNS di seluruh jajaran dinas Pemkab Sleman diminta melakukan
kegiatan sosial pembersihan jalan desa, kantor dan balai desa, dan
kompleks sekolah4.

4 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/11/22/148033-ribuan-pns- 93
klaten-bersihkan-lereng-merapi
HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI

B. Peran Pemerintah Provinsi
1. Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Setelah komando penanganan bencana diambil BNPB, Pemprov
mengarahkan dukungannya membantu operasional BNPB.
Pemprov kemudian lebih fokus menjalankan program penanganan
94 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

pengungsi bersama Kabupaten Sleman. Pemprov mengambil posisi
untuk mengurus pengungsi yang berada di luar Kabupaten Sleman
seperti di Kota Yogyakarta, bahkan juga pengungsi di Bantul.
Untuk mencegah kekurangan dana, Pemprov menyiagakan anggaran
dan juga logistik untuk kebutuhan seluruh pengungsi. Dalam hal
ini Pemprov Yogyakarta menyiagakan stok beras untuk keperluan
pengungsi dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.
Pemprov melakukan pendekatan persuasif kepada pengungsi
mandiri untuk bergabung di pos pengungsian pusat seperti di Jogja
Expo Center (JEC). Selain itu, Pemprov juga melakukan penyuluhan
guna meredam isu yang meresahkan warga tentang bencana Merapi.
Mengenai program pembelian ternak, Pemprov terlibat dalam
hal identifikasi dan juga pendataan bersama Kemenkokesra dan
Kementerian Pertanian. Dari hasil beberapa kali rapat, disepakatilah
teknis pembagian kerja antar instansi tersebut dalam menjalankan
program pembelian ternak warga korban Gunung Merapi.
Dari sektor kesehatan, Pemprov lewat Dinas Kesehatannya menjaga
suplai obat-obatan tersedia di setiap lokasi pengungsian, rumah
sakit, dan puskesmas. Selain itu, Dinkes Provinsi juga melakukan
screening status gizi balita dan ibu hamil di lokasi pengungsi serta
penyemprotan disinfektan di lokasi pegungsian untuk menghindari
potensi kejadian luar biasa (KLB).
Terkait hunian sementara (huntara), Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi sudah mengidentifikasi lokasi untuk keperluan tersebut.
Setidaknya, Pemprov juga mendapatkan bantuan dari pihak ketiga
sebanyak 300 unit huntara. Pemprov juga melakukan pertemuan
dengan warga terkait kepastian warga untuk pindah ke huntara.
Sebelum huntara dibangun, Pemprov terlebih dahulu memastikan
jumlah, lokasi, serta bangunan huntara. Untuk itu Pemprov
melakukan kerja sama dengan Kemen PU, UGM, dan instansi lainnya
untuk melakukan identifikasi lokasi dan juga mendata kerusakan
rumah di wilayah-wilayah terdampak, untuk membantu ekonomi
warga di huntara itu nantinya.
Untuk memaksimalkan bantuan, Pemprov Yogyakarta bekerja
sama dengan provinsi lain, terutama dalam penyaluran bantuan
seperti dari BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Bantuan tersebut ada

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 95

yang didistribusikan langsung, ada juga yang diserahkan melalui
Pemkab Sleman. Tugas lain Pemprov adalah mewaspadai bencana
susulan yang akan terjadi akibat banjir lahar dingin. Pemprov juga
berusaha mengantisipasi adanya ancaman lahar dingin dengan
BNPB dan Kementerian/Lembaga serta instansi daerah terkait.
Berbagai komunitas dibangun dan ditingkatkan kesiagaanya untuk
mengantisipasi lahar dingin.
96 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Masyarakat di pinggir Code secara swadaya sudah menyusun
strategi untuk membuat jalur evakuasi jika bencana lahar dingin
terjadi. Dengan demikian pekerjaan Pemprov tidak terlalu berat
dalam melakukan sosialisasi, termasuk membangun swadaya
pembangunan talud darurat di sepanjang sungai.
2. Peran Pemda Provinsi Jawa Tengah
Berbeda dengan Pemprov Yogyakarta, penanganan bencana
di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikomandani oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam implementasinya,
BPBD sebagai perpanjangan Pemerintah provinsi berperan sebagai
penyandang dana untuk kebutuhan tanggap darurat di kabupaten
Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Klaten. Untuk
memudahkan komunikasi, BPBD Jawa Tengah mendirikan Pos Aju
di Bakorwil di Kota Magelang. Pemprov Jawa Tengah kemudian
mengerahkan sumber daya dari provinsi untuk membantun
penanganan bencana di kabupaten/ kota, baik dalam hal
penanganan pengungsi, fasilitas kesehatan, termasuk juga dalam
hal penambahan anggaran yang dibutuhkan.
Di sektor kesehatan, Pemprov Jateng menambah tenaga medis
di setiap rumah sakit di kabupaten/kota di wilayahnya. Selain itu
Dinkes Jateng melakukan screening status gizi balita dan ibu hamil
di pengungsian. Untuk pengelolaan tanggap darurat tersebut,
BPBD Jateng melakukan monitoring dan evaluasi untukmelihat
perkembangan penanganan pengungsi.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 97

Pelayanan kesehatan dari Dinkes Provinsi Jateng adalah melakukan
rehabilitasi pengungsi dengan mendirikan trauma center (psikologi)
di tiap tempat pengungsian serta melakukan respon imunisasi
campak. Dan, tugas Dinas Sosial Provinsi Jateng dan Dinas Sosial
kabupaten/kota di wilayah bencana adalah mendistribusikan beras
ke masing-masing TPS. Selain itu, Pemprov Jateng menyiagakan
kebutuhan dasar untuk pengungsi. Stok pangan dialokasikan untuk
kebutuhan tujuh hari ke depan.

Mengenai huntara, Pemprov Jateng bersama Pemkab melakukan
identifikasi kerusakan rumah warga korban bencana. Sembari
mendata kerusakan rumah, pendataan pengungsi yang sudah
kembali ke rumah masing-masing juga dilakukan.

Untuk lokasi huntara, Pemprov mulai mengidentifikasinya dan
merencanakan rancang bangun. Pemprov memastikan, yang
mendapatkan rumah tersebut adalah warga yang sudah tidak
memiliki rumah alias kondisi rumahnya rusak berat. Dan, konsep
huntara yang akan dibangun itu adalah konsep satu rumah per satu
kepala keluarga.

Untuk mengantisipasi
kebutuhan fasilitas kegiatan
belajar mengajar, Pemprov juga
berusaha mendukung Pemkab
di wilayahnya. Setidaknya ada
40 tenda yang didistribusikan
ke daerah bencana itu untuk
kebutuhan belajar mengajar.

Pentingnya (dan Sulitnya)

Koordinasi
Sebagai praktisi
penanggulangan bencana, saya
memahami dan merasakan
betapa pentingnya dan
sekaligus sulitnya mewujudkan
apa yang disebut “koordinasi”,
yaitu mengajak semua
pemangku kepentingan agar
bersedia duduk bersama

98 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

untuk memahami situasi (bencana) yang terjadi dan kemudian
merencanakan kegiatan tanggap darurat, terutama dalam berbagi
peran untuk meringankan beban penderitaan, memperkecil korban
dan kerugian, serta memulihkan situasi agar dapat pulih kembali.

Dalam situasi normal, koordinasi sering sulit dilakukan dengan
beragam alasan, antara lain karena situasi setempat dan ragam
kepentingan para pihak yang tidak selalu seiring dan sulit dicapai
kesepakatan, para personel yang hadir adalah staf instansi/
lembaga yang tidak mempunyai kewenangan dan kompetensi
memadai sehingga tidak dapat diajak mengambil keputusan.
Belum lagi ketidakjelasan siapa yang seharusnya take a lead untuk
melakukan koordinasi, mengambil keputusan dan tindakan apalagi
dalam situasi darurat yang membutuhkan kecepatan, ketepatan,
dan ketegasan tindakan demi penyelamatan nyawa orang banyak.

Meskipun bukan pertama kali terlibat dalam penugasan tanggap
darurat, tetapi tetap saja keikutsertaan saya sebagai “petugas”
di Posko Aju Tanggap Darurat Merapi BNPB dengan peran utama
sebagai liason atau penghubung untuk UN agencies, INGONGO, dan
Relawan, tidaklah mudah. Saya harus mengikuti pertemuan rutin

Posko Aju di Pusdalop Prov.
DIY maupun di posko-posko
kabupaten dan Posko Aju
Prov. Jateng di Kota Magelang
untuk memutakhirkan data
4W (who does what where and
when atau siapa melakukan
apa di mana dan kapan).

Bila kita menengok kembali
“status bencana” erupsi
Merapi yang adalah bencana
tingkat kabupaten—karena
para bupati di keempat
kabupaten (Magelang,
Boyolali, Klaten dan
Sleman) yang menetapkan
keadaan darurat—bila kita
sepenuhnya mengacu kepada
UU Penanggulangan Bencana
atau UU 24/2007, mestinya

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 99

pelaku utama tanggap darurat adalah Pemerintah kabupaten.
Apabila Pemerintah kabupaten tidak mampu mengatasinya,
barulah mereka meminta bantuan kepada Pemerintah provinsi dan
Pemerintah Pusat.
Namun, bila kita merunut kembali tahap erupsi Merapi yang dmulai
pada 25 Oktober 2010 dan disusul erupsi besar pada dini hari 5
November 2010 yang kemudian memperluas area terdampak
di seluruh sisi gunung, bencana erupsi Merapi menjadi bencana
yang lintas kabupaten dan lintas provinsi. Bila melihat besarannya
(magnitude), layak bila Presiden mengeluarkan perintah kepada
BNPB untuk memperkuat Pemerintah kabupaten dan provinsi (DIY
dan Jawa Tengah) dalam melakukan operasi tanggap darurat.
Kehadiran BNPB sebagai representasi Pemerintah Pusat cukup
dilematis. Bila tidak hadir, BNPB dianggap tidak responsif dan tidak
peduli terhadap “penderitaan rakyat dan Pemerintah Daerah”. Akan
tetapi bila hadir, BNPB dianggap intervensi terlalu jauh dan kurang
memercayai daerah.
Banu Subagyo,
Project Coordinator DRR UNDP
C. Peran BNPB
Sewaktu penanganan bencana masih berada dalam komando
Pemerintah Daerah, BNPB sudah menjalankan fungsinya menjalin
koordinasi dengan daerah. BNPB telah menyerahkan bantuan
siap pakai senilai Rp 500 juta untuk Kabupaten Sleman. Dua
hari kemudian BNPB juga menyerahkan Rp 1,5 miliar untuk tiga
kabupaten lainnya, berikut dengan tenda, makanan siap saji, hingga
kebutuhan alat tulis sekolah.
Setelah Presiden mengeluarkan instruksi (5/11/2010), BNPB
mendirikan Posko Aju BNPB di Jalan Kenari No. 14 A Yogyakarta.
Sembari menyalurkan bantuan yang terus dijalankan, BNPB
menyediakan gudang logistik di GOR Among Rogo, Yogyakarta.
Setelah mengaktifkan media center, BNPB juga menyiagakan dana
on call untuk kebutuhan daerah senilai Rp 4,3 miliar. Total dana on
call untuk tanggap darurat erupsi Merapi mencapai Rp 149,4 miliar.
BNPB juga memfasilitasi rapat Menkokesra dengan Kementan guna
membahas masalah ternak warga di areal terdampak. Agenda awal
100 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

yang dilakukan BNPB adalah melakukan pemetaan, mengumpulkan
informasi sambil menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah
serta instansi terkait untuk tahapan pembagian tugas. Secara
umum, peran yang dilakukan BNPB adalah:
1. Fungsi Koordinasi dan Pembagian Kerja
Dalam mengemban tugas penanganan bencana, tugas terpenting
BNPB adalah berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki
kemampuan dalam penanganan bencana. BNPB berfungsi sebagai
koordinator sekaligus pemegang komando untuk menyusun
penanganan bencana secara efektif.
Setelah mendapat perintah dari Presiden, BNPB menggelar rapat
perdananya (7/11/2010) dengan melibatkan instansi lainnya
seperti TNI, Polri, PMI, Pemerintah kabupaten, Pemerintah provinsi,
dan juga Basarnas. Hasil rapat menyepakati bahwa pembagian
kerja dan juga waktu pertemuan setiap hari pukul 08.00 WIB dan
evaluasi dilakukan pada malam hari pukul 20.00 WIB.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 101

Setelah melakukan pemetaan kebutuhan dan langkah tanggap
darurat penting di lokasi, BNPB juga memantau perkembangan
kondisi penanganan bencana di lapangan. Kelembagaan yang
terlibat penanganan bencana—TNI, Polri, Pemprov DIY-Jateng,
Pemkab Boyolali, Klaten, Sleman, Magelang, Basarnas, maupun
PMI— melaporkan temuan di lapangan.
Selain berkoordinasi dengan tim teknis penanganan bencana,
BNPB juga berkoordinasi dengan kabinet Indonesia Bersatu II.
Koordinasi itu dilakukan dengan Menkokesra, BAPPENAS, dan juga
Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran, status bencana,
atau kebijakan penting lainnya.
Fungsi koordinasi juga digalang dengan kelembagaan lain seperti
DPR RI dan DPD, termasuk dengan lembaga internasional. Untuk
meningkatkan partisipasi publik dan menggalang potensi, BNPB juga
merangkul Forum Perguruan Tinggi guna membahas pemasangan
Sistem Peringatan Dini untuk mengantisipasi banjir lahar dingin.
Koordinasi dilakukan untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan
guna penanganan bencana, termasuk pembagian kerja serta
menentukan skala prioritas penanganan bencana. BNPB membagi
kemampuan tugas penanganan bencana sesuai dengan potensi,
tugas, dan kewenangannya.
2. Pengambilan Keputusan
Setelah menerima laporan dalam rapat koordinasi setiap harinya,
BNPB kemudian membuat kebijakan prioritas. Memang, pembuatan
kebijakan sangat bergantung pada kondisi lapangan. Komunikasi
tidak hanya dilakukan lewat telepon, tetapi juga dengan jaringan
telepon. Hasil laporan tersebut dibahas di BNPB sebelum keputusan
diambil.
Misalnya, pengambilan keputusan untuk memperpanjang masa
tanggap darurat. Keputusan diambil mengacu hasil perkembangan
laporan yang diterima dalam rapat harian. BNPB juga melibatkan
Pemerintah Daerah seperti Kepala Biro Hukum masing-masing
provinsi dan kabupaten untuk melakukan kajian hukum.
Keputusan memperpanjang masa status tanggap darurat juga
mengacu kepada laporan BPPTK yang mengawasi kondisi status
Gunung Merapi. Pertimbangan lainnya adalah, penyelesaian warga
yang ada di pengungsian yang belum memiliki huntara, jadup (jatah
102 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

hidup), dan lain sebagainya.
Hal ini termasuk juga keputusan pembuatan papan informasi yang
disebut dengan sign board awas-awan panas. Keputusan diambil
karena mempertimbangkan masih adanya aktivitas warga di zona
berbahaya. Jika dibiarkan, hal ini akan berpotensi menimbulkan
korban berikutnya.
Dalam membuat keputusan, BNPB juga memperhitungkan tim
eksekusi. Misalnya dalam keputusan untuk melakukan pembersihan
fasilitas umum, seperti jalan, ditugaskan kepada personel yang
memiliki peralatan—TNI dan Polri.
Untuk menyelesaikan masalah teknis dalam pembangunan huntara,
BNPB juga meminta adanya aturan dalam bekerja. Sementara untuk
membuat program pemulihan dini, BNPB berkoordinasi dengan
UNDP dan World Bank, dan komunitas organisasi internasional
lainnya. Pada tahap ini, BNPB melakukan kajian kebutuhan pasca
bencana (post disaster needs assesment) serta penyusunan Rencana
Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 103

Dalam pengambilan keputusan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi,
BNPB juga bekerja sama dengan BAPPENAS, Kementerian Pertanian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian
Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta,
Provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten/kota di wilayah bencana.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam penanganan bencana, ada penggunaan anggaran baik dari
pusat, daerah, maupun dana publik. Dalam rapat rutin koordinasi
dan evaluasi penanggulangan bencana Merapi, Inspektorat BNPB
juga memberikan penjelasan pentingnya tertib administrasi dan
akuntabilitas menggunakan dana tanggap darurat tersebut.
Dengan demikian untuk setiap anggaran yang digunakan, BNPB
meminta laporan pertanggungjawaban administrasi. Tidak hanya
laporan keuangan saja yang diharapkan, tetapi kesalahan prosedur
penanganan bencana di lapangan juga harap dilaporkan. Hal itu
penting agar kasus serupa dalam penanganan bencana lanjutan
tidak terjadi.
Dalam pertemuan dengan Pemerintah kabupaten maupun provinsi,
BNPB selalu meminta adanya akuntabilitas dari anggaran yang
digunakan. Hal ini penting karena Pemkab mengkhawatirkan bahwa
kelak pencairan dana dari BNPB menjadi kasus korupsi.
Selain itu, BNPB juga membuat laporan penanganan bencana untuk
dilaporkan kepada Presiden RI, baik laporan tertulis, lisan, hingga
melalui teleconference dengan Presiden RI dan Wakil Presiden RI
termasuk dengan Kabinet Indonesia Bersatu II.
4. Keterbukaan Informasi
Setelah mendirikan posko utama, BNPB membangun infrastruktur
komunikasi dua arah kepada publik berupa layanan call center
yang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kementerian ini menjalankan tugasnya dalam struktur penanganan
bencana sebagai sumber akses informasi ke masyarakat.
Untuk membuka akses informasi itu, BNPB juga melakukan
konferensi pers berkala guna menjelaskan kinerja penanganan
bencana Merapi. Teknisnya dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi
dan Informatika. Salah satu konferensi pers yang digelar dilakukan
bersama PVMBG untuk menggelar konferensi pers penurunan
wilayah aman.
104 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Tidak hanya itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga
membangun jaringan dengan media lain termasuk mendirikan
jaringan radio mini. Kerja sama media dibutuhkan agar informasi
penanganan bencana bisa langsung sampai ke publik. Selain itu
BNPB juga melakukan kerja sama yang dilakukan dengan jaringan

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 105

radio komunitas, radio
komersial, televisi
publik, televisi swasta,
dan juga melalui
website.

Untuk menggalang
solidaritas, BNPB juga
mengumumkan kepada
lembaga international
jika Indonesia terbuka
bagi siapa pun yang
ingin terlibat membantu
penanganan bencana
Merapi.

D. Peran TNI dan Polri

Bagaimanapun TNI dan
Polri adalah satuan
tugas yang terlatih
dalam mengarungi
lokasi bencana. Tentara
memiliki kemampuan
khusus untuk
menghadapi segala
bentuk medan, cuaca,
dan kemungkinan.
Sementara itu Polisi terlatih melakukan pengamanan dan mengatur
ketertiban yang terjadi saat suasana bencana.

Dalam menjalankan tugasnya, TNI yang mendapat mandat
dari Presiden tersebut, memiliki satuan tugas yang berada di
bawah kendali Pangdam IV Diponegoro dan wilayah kerjanya
dikoordinasikan oleh BNPB. “Satgas PB Merapi berada di bawah
kendali Pangdam IV/ Diponegoro dan bekerja di bawah koordinasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” kata Dansatgas
Puspen TNI PB Merapi, Letkol Hari Mulyanto.

Tim penanganan bencana dari TNI ini terbilang cukup lengkap.
Pasukan khusus angkatan perang ini memang dilatih untuk
mengatasi keadaan darurat, setidaknya mulai dari evakuasi warga,

106 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

penanganan pengungsi,
pengamanan lokasi
berbahaya, pembangunan
rumah sakit darurat,
pembersihan lokasi
bencana, termasuk
melakukan evakuasi
saat status Merapi masih
berstatus awas.

Dalam melaksanakan
tugasnya, TNI membentuk
dua pasukan. Pasukan
pertama adalah Pasukan
Gunung yang bertugas
mengendalikan penduduk
masuk ke wilayah Awas
dan melakukan penyisiran
untuk mencari korban
serta melaksanakan
evakuasi. Pasukan ini
adalah tim khusus dari
Kopasus, Marinir, Paskas,
dan bantuan-bantuan
Infanteri. Tugas ini dibantu
PMI, Basarnas, dan Satgas
ESDM.

Secara umum, Satgas TNI PB bertugas melakukan:

Aktivitas Detail Layanan
Penanganan Pengungsi Layanan kesehatan, menambah
tenaga medis, keamanan,
evakuasi warga, penyediaan
dapur umum, distribusi logistik,
pendirian instalasi penjernih
air, pembersihan, pembangunan
dan perbaikan tempat
pengungsian, membangun MCK.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 107

Evakuasi dan Pendataan Pencarian korban, pendataan
korban jiwa selamat dan
meninggal, pendataan
pengungsi, pendataan ternak,
observasi udara, pendataan
rumah rusak, pemetaan
lokasi berbahaya, membantu
penertiban kepulangan
pengungsi.

Pencegahan Bencana Susulan Pengaman daerah zona merah,
penggalian sungai Kali Code,
penyuluhan warga, membantu
tugas Kemen PU untuk
mengatasi luapan lahar dingin,
pemasangan sensor aliran lahar
dingin.

Pemulihan Akses Infrastruktur Membersihkan jalan arteri
Magelang Yogyakarta,
pembersihan debu vulkanik di
perkantoran, Candi Borobudur,
Prambanan.

Untuk proses evakuasi, TNI menggunakan peralatan keamanan
seperti masker dan sarung tangan. Pasukan juga dibekali armada
tempur seperti mobil Hugglands (amfibi) milik PMI dan Kopasus.
Pasukan dibekali alat pantau getaran dan juga pengukur suhu. Setiap
pergerakan evakuasi yang dilakukan, berada dalam koordinasi
BNPB. Fungsi Pasukan Gunung juga membawa ternak warga yang
sakit atau yang bisa diselamatkan.
Pasukan kedua adalah Pasukan Pengungsi atau Pengendali
Penduduk. Pasukan ini bertugas melaksanakan evakuasi penduduk
dari tempat pengungsian, mendirikan dapur lapangan, mendirikan
rumah sakit lapangan, dan memberdayakan rumah sakit daerah.
Secara umum, Kepolisian Republik Indonesia melakukan hal-hal
berikut:

108 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Aktivitas Detail layanan
Pengamanan Pengamanan lokasi zona merah,
pemukiman, pengaman evakuasi,
pengamanan pos pengungsi,
pengamanan penutupan lokasi,
pengamanan distribusi logistik, patroli
di zona merah, melakukan pelacakan
tiga ekor macan tutul yang masuk
pemukiman.

Pengungsi Membantu evakuasi warga, penyediaan
alat transportasi, mengatur arus lalu
lintas pengungsi, mengatur parkir
kendaraan pengungsi, layanan dapur
umum, pendataan pengungsi, pembagian
masker dan pemberian multivitamin
kepada pengungsi maupun personel
Polri, pengawalan pengungi kembali ke
rumah, penyemprotan disinfektan.

Lalu Lintas Pengaturan arus lalu lintas, penutupan
jalan ke wilayah merah, pengawalan VVIP,
pengawalan logistik, pemantauan via
udara.

Penanganan korban Evakuasi korban, proses DVI terhadap
4 jenazah korban yang belum
teridentifikasi, pelayanan kesehatan,
pelayanan kesehatan keliling, pelayanan
kesehatan bagi tim Polri.

Pemetaan lokasi Identifikasi, inventarisasi, pemetaan titik-
titik daerah yang dianggap layak huni
di radius 10–15 km dari puncak Merapi,
pembersihan jalan dari debu vulkanik,
pendataan rumah yang rusak, pendataan
ternak warga, dan pemusnahan bangkai
ternak, memfasilitasi penjualan ternak.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 109

Selain dua satuan tugas tersebut, TNI juga melakukan pembersihan
jalan, fasilitas umum, pengamanan daerah bahaya Merapi, serta
penyiapan hunian sementara. Dengan menggunakan helikopter,
TNI bersama BNPB melakukan observasi kondisi gunung maupun
kondisi aliran sungai yang bisa mengalirkan lahar dingin dari udara.
Sementara itu peran Kepolisian adalah mengamankan warga
dan rumah warga yang ditinggalkan. Selain itu, Kepolisian juga
berperan dalam menjaga arus lalu lintas, distribusi logistik, serta
mengamankan lokasi pengungsian. Polisi juga menurunkan tim
DVI (Disaster Victims Identification) untuk mengidentifikasi korban
erupsi Merapi yang kebanyakan mengalami luka bakar.
E. Peran Kementerian dan Lembaga Pusat
1. Peran Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan sudah terjun ke lokasi bencana sebelum
komando diambil alih BNPB. Kementerian ini bertugas menangani
kesehatan para pengungsi, penyaluran obat-obatan, hingga
identifikasi korban bencana Merapi.
Dalam menjalankan tugasnya, Kemenkes berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan Pemkab dan Pemprov. Selain itu koordinasi
juga dilakukan dengan rumah sakit di daerah tersebut untuk
memperkuat keberadaan tim tenaga medis dan suplai obat-obatan
serata layanan.
Kemenkes juga melakukan upaya pencegahan penyebaran
penyakit pascabencana. Di antaranya melakukan penyemprotan
desinfektan termasuk pemusnahan bangkai ternak yang mati. Tidak
hanya itu, Kemenkes juga menjaga kebutuhan suplai air bersih bagi
pengungsi.
Selain menangani penyakit nonfisik, Kemenkes juga menangani
masalah kejiwaan dan trauma akibat bencana. Hingga 15 November
2010 Kemenkes menemukan setidaknya ada sekitar 595 orang
yang mengalami stres berat.
Berikut pelayanan Kementerian Kesehatan:

110 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Aktivitas Detail Layanan
Kesehatan Layanan kesehatan reproduksi, surveilans
penyakit, penguatan sistem rujukan
Pendataan pasien, imunisasi campak, perbaikan gizi
pengungsi, layanan kesehatan kejiwaan
keliling, menanggung semua biaya kesehatan
bencana Merapi, penyediaan desinfektan dan
probiotik untuk pemusnahan hewan yang bisa
menimbulkan penyakit.

Pendataan anak-anak untuk imunisasi dan
pendataan kelompok rentan, mendirikan posko
kesehatan, pendataan dan pemantauan logistik
ASI, pemantauan dan pendataan potensi
penyakit KLB, pengawasan kualitas air bersih.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 111

Logistik Penguatan logistik obat-obatan ke rumah
Pengungsi sakit dan puskesmas, penyaluran bantuan dari
swasta.
Mendirikan rumah sakit lapangan, pelatihan
bagi relawan Psychology First Aid.

2. Peran Kementerian Sosial
Sebelum melakukan kerja kemanusiaan di lokasi bencana
erupsi Merapi, Kementerian Sosial melakukan pembuatan peta
zonasi pengungsi guna mempermudah manajemen penanganan
pengungsi. Kementerian ini melakukan penanganan pengungsi
sejak dari suplai logistik termasuk juga pencarian korban awan
panas.
Tugas penting Kemensos lainnya adalah memastikan kondisi
logistik pengungsi terpenuhi. Seperti memastikan ketersediaan
beras dari Perum Bulog yang ada di DIY dan Jawa tengah. Sedangkan
penyaluran logistik dilakukan melalui dinas sosial daerah atau
secara langsung oleh Kemensos atau melalui instansi lainnya.
Untuk mengatasi adanya kejenuhan, rasa trauma yang bisa
berdampak sosial, Kementerian Sosial melakukan dukungan
psikososial terutama bagi pengungsi anak-anak. Beberapa program
dilakukan seperti “Pondok Anak Ceria” yang merupakan kerja sama
dengan UNICEF.
Untuk psikososial ini, petugas yang dikerahkan terdiri atas 243
orang, yang terdiri atas: Sakti Peksos sebanyak 63 orang, Petugas
Trauma Healing 50 orang, relawan 83 orang, dan Tim Reaksi Cepat
(TRC) Kemensos RI sebanyak 47 orang. Selain itu, ada 1.508 orang
Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang juga dikerahkan menuju 292
lokasi pengungsian di 70 kecamatan di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY
dan Jawa Tengah. Untuk lebih mendukung program pengendalian
dan penanganan pengungsi, Kemensos menurunkan tim Tagana
yang datang dari pusat dan daerah lainnya. Tim Tagana tersebut
mengelola layanan dapur umum dan distribusi logistik. Tidak hanya
itu, tim ini juga mengatur distribusi relawan yang datang membantu
bencana.

112 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Usai menangani pengungsi, Kemensos bersama BNPB dan tim
lainnya terlibat dalam penyusunan tanggap darurat, rekontruksi,
dan rehabilitasi.
3. Peran Kementerian Pekerjaan Umum
Sesuai dengan bidangnya, Kementerian Pekerjaan Umum bertugas
membuka akses dan membangun jaringan infrastruktur di lokasi
bencana, mulai dari saluran air bersih, jalan, dan juga jembatan.
Kementerian ini juga mencarikan solusi untuk penyediaan fasilitas
umum, air bersih, dan juga fasilitas MCK di lokasi pengungsi.
Selain itu, Kemen PU juga berkoordinasi dengan dinas provinsi dan
kabupaten dalam mempersiapkan perencanaan hunian sementara
untuk daerah-daerah terdampak. Sedangkan untuk membangun
kebutuhan huntara itu, PUI akan membangun kebutuhan air bersih
berupa sumur dangkal dengan pompanisasi normal standar.
Dalam pengendalian lahar dingin yang akan melewati sungai
tersebut, Kementerian ini melakukan kajian yang akan
direkomendasikan kepada BNPB. Tidak hanya itu, Kementerian ini
juga mencari solusi untuk membuka pengairan sawah dan sektor
perikanan yang terancam gagal panen.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 113

Setelah menangani hal darurat, Kementerian ini juga menyusun
site plan dan desain huntara, termasuk menyediakan fasilitas yang
bisa dipersiapkan, sejak dari land clearing, pembangunan, hingga
perawatannya.
4. Peran Kementerian ESDM
Dari banyak Kementerian, tim dari ESDM ini terbilang memiliki tim
penanganan bencana yang cukup lengkap. Tim rescue (Emergency
Response Group), kesehatan, serta tim perbaikan fasilitas umum ada
di dalamnya, termasuk juga tim yang memperbaiki jaringan listrik,
BBM, gas, maupun distribusi air bersih kepada pengungsi.
Bagi tim penanganan pengungi, satgas dari ESDM membuka
layanan Posko kesehatan, penyediaan armada kesehatan, dan juga
mendistribusikan logistik untuk kebutuhan pengungsi, mulai dari
kebutuhan kecil seperti logistik pengungsi hingga kebutuhan alat-
alat mandi dan alat-alat salat, tenda dan sleeping bag, selimut dan
handuk.
Selain itu, tim ini membantu penyelesaian masalah kesulitan air
bersih, listrik, minyak tanah, hingga BBM. Maklum, tim ESDM ini
mengoordinasikan Satgas tanggap darurat dari PLN, Pertamina, dan
perusahaan energi dan tambang lainnya.

114 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

Tim ESDM ini berkoordinasi dengan PLN dan Pertamina untuk
memastikan ketersediaan listrik serta BBM seperti minyak tanah,
bensin, dan solar. Tim ini memastikan seluruh kebutuhan energi
listrik dan BBM di pengungsian tersedia dan terpenuhi.
Sementara itu, pemenuhan listrik sempat mengalami kendala
karena tertutupnya isolator dengan debu sehingga dilakukan
penyemprotan air untuk menjaga pasokan. Tim ini pun telah
mencadangkan trafo cadangan mobile yang bisa berpindah tempat
guna menyediakan penerangan di posko pengungsian yang
memerlukan.
Tidak hanya itu, ESDM mengoordinir perusahaan swasta bidang
energi dan pertambangan dalam mendistribusikan bantuannya,
baik di bidang infrastruktur, kesehatan, maupun logistik.

Tim rescue ESDM tersebut juga mengoordinsir tim rescue terlatih
dari perusahaan tambang lainnya. Tim ini juga membantu tugas TNI
dan Basarnas dalam melakukan evakuasi korban dan pemusnahan
ternak.
Perusahaan swasta yang dikoordinasikan itu antara lain PT PLN,
PT Pertamina, PT Kideco, PT Exploration and Production Public
Company Limited, Thailand, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Berau

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 115

Coal, PT Antam, PT Arutmin, PT Bukit Asam, PT Adaro, PAMA Persada,
United Tractor, Total E&P, PT KPC, PT Freeport, BPH Migas, dan yang
lainnya.
Tugas penting dalam penanganan bencana Merapi itu telah diambil
tim ESDM ini terutama dalam hal memperbaiki jaringan listrik di
pemukiman, termasuk juga ketersediaan listrik di pengungsian
serta memastikan ketersediaan BBM di SPBU termasuk juga BBM
untuk kebutuhan pemusnahan bangkai ternak mati.
Dalam hal rekonstruksi, tim ESDM bersama PLN mengusulkan
kepada BNPB agar rekening listrik dan gas elpiji untuk 6 (enam)
bulan ke depan dapat dimasukkan dalam bantuan jaminan hidup
korban bencana. Sedangkan untuk huntara, PLN akan menyediakan
jaringan listrik dengan sistem prabayar.
5. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian ini bertugas memberi dan menyampaikan informasi
penanganan bencana kepada publik. Setelah komando diambil
alih BNPB, Kementerian ini melakukan beberapa kali konferensi
pers untuk menyampaikan hasil penanganan bencana yang sudah
dilakukan.
Untuk memastikan informasi penanganan bencana sampai kepada
publik, Kementerian ini bekerja sama dengan lembaga penyiaran
swasta radio dan televisi serta Lembaga Penyiaran Komunitas di
Yogyakarta, termasuk dengan ORARI dan radio komunitas.
Koordinasi juga dilakukan dengan televisi swasta seperti TV One
dengan melakukan kerja sama talkshow dengan menghadirkan
narasumber Kepala BNPB dan Dr. Surono—Kepala PVMBG. Selain
itu, kerja sama juga dilakukan dengan televisi lokal seperti TaTV
Solo.
Sejumlah operator jaringan telepon juga dilibatkan dalam
penanganan bencana, seperti Telkom yang diminta menyediakan
fasilitas telepon wireless dan jaringan internet di Posko Aju BNPB.
Dan, Telkomsel diminta untuk memperkuat sistem jaringan GSM-
nya di lokasi bencana.
Selain itu Menkominfo mengelola keberadaan Media Center dan
menyediakan contact person yang bisa dihubungi media setiap
saat. Kementerian Kominfo juga membangun infrastruktur radio
116 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

mini dengan nama Radio Merapi dengan gelombang 100,2 FM
serta membuat pers release berkala untuk disebarkan ke jurnalis
dan media.
Kementerian ini juga melakukan analisis pemberitaan media massa
(cetak) daerah dan nasional yang berhubungan dengan penanganan
bencana Merapi. Selain itu, Kementerian juga membangun jaringan
komunikasi dengan media terkait liputan bencana Merapi. Untuk
publik, radio tanggap darurat juga dijadikan sumber informasi
tentang penanganan bencana.
Jaringan informasi yang disediakan tidak hanya ke publik,
Kementerian juga mempersiapkan fasilitas video conference
antara BNPB dan Kepala Pusat Vulkanologi dengan Presiden RI.
Dalam laporan tersebut, Presiden menerima update informasi dan
kondisi perkembangan Merapi, pengungsi, korban, serta progres
penanganan tanggap darurat dan membuat siaran pers.
6. Peran Kementerian Pertanian
Kementerian ini memiliki tugas menyelamatkan ternak warga yang
hidup dan juga melakukan pembelian ternak warga dengan harga
pantas. Bersama dengan Kemenkokesra dan pemerintah kabupaten
dan provinsi, Kementerian ini menyusun aturan teknis pembelian
ternak. Hal itu disepakati dengan membagi tim menjadi tiga gugus
tugas, yaitu tim tugas identifikasi, evakuasi, dan tugas eksekusi.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 117

Dalam menjalankan tugasnya, Kementan bekerja sama dengan dinas
setempat dan juga aparat TNI dan Polri, baik dalam hal evakuasi
ternak hidup, seperti sapi, kambing, dan kerbau. Kementerian juga
melakukan pendataan ternak tersebut.
Tidak cukup dievakuasi, ternak warga yang selamat juga
membutuhkan penanganan kesehatan. Kementerian Pertanian
mengalokasikan dana Rp 600 juta untuk pakan dan operasional
pengelolaan pengungsian ternak yang ada 4 kabupaten kota.
Soal kesehatan ternak, tersedia dukungan tim medis veteriner
dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Persatuan Dokter Hewan
Indonesia (PDHI), dan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI). Tim
ini melakukan pemeriksaan ternak dan pengobatan ternak yang
mengalami luka bakar atau sakit lainnya.
Untuk pembelian ternak warga, Kementerian menyepakati aturan
teknis pembelian bersama dengan Kemenkokesra dan juga
Pemerintah kabupaten dan Pemerintah provinsi. Kesepakatan
itu adalah prioritas pembelian ternak tidak produktif (sakit, luka,
kemungkinan tidak sembuh).
Setelah melakukan identifikasi ternak yang hidup dan sakit, tim
juga melakukan identifikasi ternak mati berikut pemiliknya dengan
bekerja sama dengan unit lain.

118 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

7. Peran Basarnas
“Hari ini kami hanya mendapat 2 korban,” kata Pak Rohmadi,
anggota Badan SAR Nasional yang ditugaskan bergabung dalam
Satgas Nasional PB (Penanggulangan Bencana) Merapi. Sesuai
tugasnya, Basarnas mempunyai peranan yang sangat penting untuk
mengevakuasi penyelamatan dan pertolongan korban bencana.
Saat erupsi berlangsung, penyelamatan tidak mungkin dilakukan
karena pada prinsipnya keselamatan diri lebih diutamakan sebelum
menyelamatkan orang lain.
Pasca letusan, tim SAR mencari dan mengevakuasi korban yang
meninggal maupun yang masih hidup. Sebenarnya, pencarian dan
evakuasi korban yang meninggal bukanlah tugas utama, karena
yang lebih diutamakan adalah memberikan pertolongan segera
bagi korban yang masih hidup.
F. Peran PMI
Kamis malam (21/10/2010), Posko Markas Pusat PMI (Palang
Merah Indonesia) menerima panggilan telepon terkait peningkatan
status Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi
Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta menetapkan peningkatan
status Gunung Merapi dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level
III). Tidak menunggu lama, satuan tugas PMI sudah menyiagakan
personelnya, baik di Magelang, Boyolali, Yogyakarta, maupun Klaten.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 119

Kepala Markas PMI DIY, Haris Eko Yulianto, menyebutkan, PMI
terlebih dahulu melakukan pembagian satuan tugas (satgas) secara
internal. Dalam satgas tersebut ada peran dari satgas PMI Kabupaten
Sleman, PMI Kota Yogyakarta dan provinsi, serta satgas PMI Pusat.
Setiap satgas memiliki wilayah kerja masing-masing.
PMI Sleman dan kabupaten lain berfungsi sebagai tim operasional
teknis, seperti mendirikan barak pengungsi dan dapur umum.
Sedangkan PMI provinsi bersifat mengoordinir, memberi arahan, dan
pendampingan PMI kabupaten serta memonitoring dan melakukan
evaluasi.
Keseluruhan tugas tersebut dibantu PMI di kabupaten lainnya, baik
secara material seperti relawan, alat-alat perlengkapan, maupun
finansial. “PMI pusat bertugas mengoordinir, melakukan pembinaan,
mencari dana dan support, serta monitoring, evaluasi,” kata Haris
Eko Yulianto.
Dalam tugasnya, PMI mengerjakan penanganan bencana dari

120 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

evakuasi, pelayanan kesehatan, hingga penanganan pengungsi di
barak pengungsian. Selain itu distribusi kebutuhan pokok, paket
kebutuhan kebersihan keluarga, baby kid, hingga kebutuhan selimut
dan air bersih, terpal/tikar ikut didistribusikan oleh PMI.
PMI juga membantu operasionalisasi dapur umum. Penyediaan mobil
klinik dan semua programnya dikoordinasikan dengan BNPB. Untuk
evakuasi, PMI mengerahkan tiga buah unit kendaraan hagglund
untuk mendukung upaya SAR dan evakuasi maupun distribusi
bantuan logistik ke wilayah yang sulit dijangkau dengan kendaraan
biasa. Hagglund dioperasionalkan oleh anggota Kopassus.
PMI juga mendukung program hunian sementara, termasuk
penyediaan alat-alat rumah tangga, gas dan tabungnya, serta tempat
tempat penampungan air. Terkait dengan upaya penyelamatan
tanaman salak, PMI menerima banyak permintaan untuk sarung
tangan kerja dan katrol untuk mencabut tanaman salak.
Secara umum berikut ini adalah program pengananan bencana
yang dilakukan PMI:

Aktivitas Detail layanan
Pengungsian Mendirikan barak, buka dapur
umum, distribusi logistik, distribusi
kebutuhan hidup lainnya, pendirian
rumah sakit darurat, penyediaan air
bersih, sanitasi, serta Restroing Family
Link (RFL), pemberian sarung tangan,
penyediaan alat rumah tangga gas
dan tabungnya, tempat air.

Evakuasi Menyediakan tiga buah kendaraan
hagglund (amfibi) yang dapat
digunakan untuk mendukung upaya
evakuasi, penyediaan truk, dan juga
kendaraan ambulan.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 121

Layanan Kesehatan Pelayanan kesehatan, paket
kesehatan ibu dan anak, pendirian
rumah sakit darurat, pelayanan
kesehatan untuk relawan, kegiatan
psychosocial support, kampanye
hidup sehat.

Pendataan Pendataan kependudukan serta
kerugian, perencanaan hunian
sementara.

G. Peran Jejaring Sosial dan Relawan
Salah satu kelebihan penanganan bencana Merapi adalah
berkembangnya sistem jejaring sosial yang tidak bisa disepelekan.
Banyak informasi dari media mengacu pada jejaring sosial tersebut.
Salah satunya adalah Jalin Merapi yang awalnya dikelola oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Combine Resource Institution
(CRI).
Peranan jejaring sosial yang dikembangkan itu memanfaatkan
teknologi jejaring sosial seperti Twitter, Facebok, dan website.
Pengelolaan informasi para korban erupsi Merapi menjadi suguhan
dari info yang di-tweet dan update. Peran yang ditempuh CRI ini
disambut baik oleh publik. Hingga kemudian akun twitter Jalin
Merapi diikuti oleh 33.686 pengguna dengan jumlah kicauan
sebanyak 10.5155.
Menurut Akhmad Nasir, Direktur CRI, seperti yang dikutip situs Jalin
Merapi, Twitter Jalin Merapi hanya salah satu media penyebarluasan
informasi merapi yang dikelola oleh Posko Merapi. Selain itu,
mereka memiliki portal dengan dukungan streaming jaringan radio
komunikasi (RIGG), SMS gateway, dan pembaruan konten lainnya.
Setiap hari Jalin Merapi menyebarluaskan informasi merapi yang
berasal dari hasil kerja pendataan para sukarelawan di posko-posko

5 http://combine.or.id/2010/11/cri-manfaatkan-twitter-untuk-penanganan-bencana-erupsi-
merapi/

122 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

warga. Dari situs jejaring sosial tersebutlah kemudian muncul
relawan yang ikut bergabung di posko yang disebar di lokasi
bencana. Mereka berasal dari Yogyakarta, Semarang, Bandung,
Surabaya, dan sejumlah kota lainnya.
Kerja keras Posko Jalin Merapi akhirnya menuai hasil. Portal ini
mampu menjembatani kebutuhan informasi dari warga yang
mengirimkan logistik dan posko-posko warga yang membutuhkan
bantuan. Berkat teknologi jejaring sosial tersebut terjadi ikatan
jaringan sosial (social networking), dan microblogging.
Dalam menjalankan fungsi sebagai jejaring informasi, terdapat
perpaduan dari radio dua meteran, internet dan situs jejaring
sosial. Seluruh relawan Jalin Merapi bisa langsung menyampaikan
informasinya di twitter dan langsung di-publish di website Jalin
Merapi. Informasi kemudian tersebar, tanpa harus ada prosedur
birokrasi dari lembaga Pemerintah.
Adanya komunitas yang dibangun secara bersama ini memberikan
pilihan informasi kepada masyarakat tentang kondisi terakhir
Gunung Merapi. Tidak hanya itu, komunitas Jalin Merapi juga
memberikan pilihan bagi masyarakat untuk meyalurkan bantuan ke
daerah yang dituju dengan contact person yang bisa dihubungi.
Keberadaan komunitas Jalin Merapi juga memberi jawaban kepada
masyarakat yang ingin memberikan bantuan secara langsung.
Bahkan, di situs Jalin Merapi, masyarakat bisa menyaksikan
bersliwerannya informasi mengenai bantuan yang datang ke
Yogyakarta dan Magelang.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 123

Selain komunitas di dunia maya, ada juga komunitas Forum
Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Komunitas ini mendorong peran posko mandiri yang dikelola
swadaya oleh masyarakat atau kelembagaan sosial di tingkat lokal.
Dalam seruannya, FPRB meminta agar peran posko-posko mandiri
diapresiasi.
Keberadaan posko mandiri tersebut, menurut FPRB, telah memutus
mata rantai birokrasi. Menurut FPRB, posko pengungsian mandiri
adalah bentuk kearifan budaya “tetulung”, solidaritas untuk warga
sekitar Gunung Merapi yang kini terpaksa menjadi warga pelarian
dan pengungsi.
FPRB juga meminta BNPB untuk memberikan jaminan pemenuhan
hak-hak dasar pengungsi yang ada di posko mandiri tersebut. Selain
itu bentuk posko mandiri merupakan salah bentuk pembelajaran
dan solusi manajemen pengungsian yang perlu dikembangkan
dalam penanganan pasca bencana ke depan6.

6 http://merapi.combine.or.id/baca/10319/berdayakan-posko-mandiri%3A-seruan-
kepada-bnpb--pemerintah-provinsi-diy--%26-pemerintah-provinsi-jawa-tengah.html

124 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN

H. Peran Perguruan Tinggi
Yogyakarta adalah kota pelajar. Itulah kalimat yang selalu didengar
ketika orang bercerita tentang Kota Gudheg itu. Dalam bencana
Gunung Merapi, kota pelajar itu sontak kaget dan sejumlah
perguruan tinggi di negeri itu menghentikan aktivitas belajar
mengajar.
Setelah erupsi Merapi, sekitar 12 perguruan tinggi di Yogyakarta
membahas penanganan korban erupsi Merapi di Ruang Multimedia
UGM. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai peran
Perguruan tinggi untuk terlibat tahap tanggap darurat, recovery,
maupun rehabilitasi.
Dari diskusi tersebut, hampir semua perguruan tinggi di Yogyakarta
menyatakan telah menyiapkan gedungnya untuk menampung para
korban erupsi Merapi. Selain memberikan fasilitas penampungan
sebagai tempat tinggal sementara, mereka juga memberikan
fasilitas MCK, makanan, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam masa tanggap darurat, semua perguruan tinggi di Yogyakarta
bahkan telah mendirikan posko-posko bencana. Tidak sedikit
pula dari mereka yang menggalang sponsor dan dana guna
keperluan-keperluan tersebut. Selain memberdayakan kampus dan
penggalangan dana, civitas akademika juga menjadi relawan.
“Semua penuh dengan keterbatasan, apalagi kami, UII. Jika sampai
17 November 2010 kampus kami masih dalam zona rawan bencana,
kami mohon kesediaan UGM, UIN, atau UNY untuk meminjamkan
gedungnya bagi kelangsungan perkuliahan kami,” ujar Prof. Dr. Edy
Suandi Hamid Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).
Sejumlah kampus, seperti Atmajaya, UGM, UIN Sunan Kalijaga, UPN,
dan kampus lainnya, menjadi lokasi pengungsi. Untuk mengurus
pengungsi, sejumlah kampus juga melibatkan relawan dari kalangan
mahasiswa.
Selain penanganan pengungsi, sejumlah kampus seperti UGM dan
UPN juga mengerahkan tim ahlinya untuk terlibat dalam pemantauan
Gunung Merapi. Sejumlah peneliti UGM juga turut melakukan
observasi penanganan pengungsi, survei huntara, dan pengendalian
lahar dingin yang berpotensi menjadi bencana susulan.

HIDUP HARMONIS DI LERENG MERAPI 125

I. Peran Media Massa
Di satu sisi media sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana
Merapi. Namun di sisi lain, media juga bisa menjadi sumber
keresahan warga di lokasi bencana. Hal ini terbukti dengan adanya
siaran infotainment ”Silet” di stasiun RCTI, yang berimbas dicabut
izin siarnya oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Tayangan infotainment tersebut membuat miris warga Yogyakarta
dan warga daerah lainnya, terutama yang menyaksikan siaran
tersebut. Maklum, siaran tersebut menyampaikan informasi yang
meresahkan karena menyajikan informasi tentang letusan Gunung
Merapi paling dahsyat tanpa sumber yang jelas. Akibatnya informasi
yang disajikan tersebut terkesan membesar-besarkan. Mendadak,
siaran itu menimbulkan keresahan dan mengundang protes.
Ribuan laporan diterima KPI, sampai akhirnya pengawas siaran itu
mengambil sikap.

126 MERAPI MENYAPA KEHIDUPAN