KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN INTELLECTUAL LEADERS HANDBOOK Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! INTELLECTUAL LEADERS HANDBOOK
InTress - Intellectual Leaders Handbook Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 i Tim Penyusun Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pembina Direktur Jenderal Perbendaharaan Pengarah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ketua Tim Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kontributor Fajar Seto Waspodo, Saifan Abdulloh Muqimuddin, Pinto Kusuma Arief, Delila Stefanya Pusparani, Rudy Kurniawan, Rino Dwiyanto, Sari Fadillah, Siti Hutami Tri Oktavianti, Duta Rahmatika, Larashati Setyo Ningtyas, Alva Amadea Girsang, Reva Syarshina Miftah. INTELLECTUAL LEADERS HANDBOOK Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY!
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN merupakan ujung tombak pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam percepatan pembangunan di Indonesia. KPPN juga merupakan Kuasa BUN di daerah. Hal ini berarti Kepala KPPN merupakan representasi Menteri Keuangan di wilayah kerjanya. Untuk itu, KPPN perlu dipimpin oleh orang-orang yang kompeten dan kredibel untuk membawa unit yang dipimpinnya menjadi institusi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Saya sangat berharap, para Kepala KPPN mampu mengawal pencairan dana dan menjaga penerimaan negara di wilayahnya secara transparan, profesional, dan akuntabel. Kepala KPPN harus mampu mengoptimalkan perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah. Fokus pelaksanaan APBN yang saat ini tidak saja dititik beratkan pada peningkatan kualitas spending, namun juga pada tata kelola penerimaan negara, tentunya berdampak pada semakin tingginya kebutuhan edukasi bagi seluruh stakeholder. Untuk itu, para Kepala KPPN diharapkan dapat menjadi sumber pencerahan dan sumber informasi serta tempat mencari referensi dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Negara. Dengan peran strategis yang dimiliki oleh Kepala KPPN tersebut, tentunya perlu dukungan sumber daya yang kompeten dan andal. Kepala KPPN tidak dapat bekerja sendiri menjadi seorang treasurer yang unggul tanpa adanya dukungan staf di belakangnya. Oleh karena itu, Kepala KPPN dituntut untuk mampu membangun organisasi yang efektif dengan mengambil peran sebagai top manager yang secara aktif membina dan memberikan motivasi, serta menjadi teladan bagi bawahannya. Saya menyambut baik hadirnya “InTress - Intellectual Leaders Handbook” ini. Saya berharap buku ini dapat menjadi panduan dan pedoman para Kepala KPPN dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai langkah strategis yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan serta Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sesuai tugas, fungsi, peran dan kewenangannya dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan Keuangan Negara di wilayahnya. Dengan demikian, pada gilirannya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan akan semakin meningkat dan akan bermuara pada pencapaian visi yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia”. Astera Primanto Bhakti
Buku ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan peraturan atau dicabutnya peraturan atau adanya peraturan baru, maka agar berpedoman pada peraturan terbaru tersebut. DISCLAIMER
Kata Pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal Alhamdulillahirrabilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya “InTress - Intellectual Leaders Handbook” ini. Latar belakang penerbitan buku ini adalah adanya kebutuhan panduan bagi Kepala KPPN yang mempunyai peran selaku top manager dan Kuasa BUN di daerah. Selain adanya tugas dan fungsi KPPN saat ini yang semakin berkembang, kaya dan dinamis. Sebagai pejabat di unit vertikal Ditjen Perbendaharaan yang selalu menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan perbendaharaan di wilayahnya, Kepala KPPN telah dibekali dengan berbagai juknis terkait kebijakan dan peraturan yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Kepala KPPN. Namun untuk lebih memudahkan para Kepala KPPN baik yang baru promosi maupun yang baru dimutasi, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan membuat panduan dalam bentuk buku yang di dalamnya mencakup pedoman berupa peraturan ataupun tahapan serta panduan kegiatan/program kerja bagi para Kepala KPPN, baik teknis maupun non teknis. Untuk itu, di dalam buku ini telah disusun berbagai panduan kegiatan dan program kerja yang perlu dilakukan oleh Kepala KPPN baik kewenangan di bidang kayanan perbendaharaan ataupun kegiatan internal dalam rangka menciptakan pengelolaan organisasi dan sumber daya yang efektif. Kepala KPPN juga diminta untuk terus mengembangkan suasana dan iklim kerja yang lebih harmonis, kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan stakeholder, dan karakteristik wilayah kerja masing-masing. Pedoman bagi para Kepala KPPN ini diharapkan dapat memudahkan para Kepala KPPN untuk merumuskan berbagai strategi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanahkan oleh Menteri Keuangan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Tak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku ini. Tak ada gading yang tak retak, begitu pun Buku ini. Oleh karena itu, berbagai masukan tetap kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan buku ini ke depan. Selamat menikmati buku ini. Diharapkan Buku Pedoman Kepala KPPN ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagi seluruh Kepala KPPN dalam peningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Dan pada akhirnya, harapan dari terbitnya buku ini adalah adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kinerja layanan di tingkat KPPN kepada para stakeholder, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, dapat terwujud. Didyk Choiroel
vi InTress - Intellectual Leaders Handbook Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1 B. Tujuan dan Manfaat 3 C. Ruang Lingkup 4 BAB II PENDALAMAN TUGAS DAN FUNGSI A. Keuangan Negara 7 1. Penerimaan Negara 10 a. Penerimaan Perpajakan 11 b. Penerimaan Bukan Pajak 11 c. Penerimaan Hibah 11 2. Pengeluaran Negara 11 a. Belanja Pemerintah Pusat 12 b. Belanja Pemerintah Daerah 13 3. Pembiayaan Negara 13 B. Tugas 14 C. Fungsi 16 D. Uraian Jabatan 17 BAB III PERAN SEBAGAI TREASURER A. Penyelesaian Tagihan Negara 25 1. Penatausahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 26 2. Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D 27 3. Penilaian dan Pengesahan UP / TUP 30 4. Penyelesaian SKPP 32 5. Penyelesaian Retur 33 6. Persetujuan Pembukaan Rek. dan Lap. Saldo Rek. 34 7. Pengelolaan Rencana Penarikan Dana 36 B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 36 1. Monev Pelaksanaan Anggaran oleh BUN 39 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas IKPA 43 a. Kualitas Perencanaan Anggaran 44 b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran 45 c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 47 3. Monitoring dan Evaluasi Kredit Program 48 4. Monitoring Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 49
vii InTress - Intellectual Leaders Handbook Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 C. Pertanggungjawaban Keuangan Negara 50 1. Rekonsiliasi Internal Kuasa BUN pada KPPN 51 2. Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dengan KPPN 52 3. Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah 55 4. Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara 57 BAB IV PERAN SEBAGAI REGIONAL CHIEF ECONOMIST A. Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah 61 1. Pilar I – Ketimpangan Vertikal dan Horisontal 63 2. Pilar II – Penguatan Local Taxing Power 64 3. Pilar III – Peningkatan Kualitas Belanja Daerah 65 4. Pilar IV – Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah 66 B. Kementerian Keuangan Satu Berbasis Kewilayahan 68 1. Perwakilan Kementerian Keuangan 69 a. Penguatan Kepala Perwakilan (Kaper) 70 b. Pembentukan Sekretariat Bersama (Setber) Wilayah 70 2. Penguatan Regional Chief Economist 71 3. Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 75 4. Ruang Kerja Kolaboratif (Collaborative Way of Working) 78 a. Direktorat Jenderal Pajak 80 b. Direktorat Jenderal PPR 80 c. Direktorat Jenderal Bea Cukai 81 d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 81 e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 81 5. Optimalisasi Penerimaan 82 BAB V PERAN SEBAGAI FINANCIAL ADVISOR A. Strategi Komunikasi 85 B. Press Release APBN di wilayah KPPN 87 C. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L, BLU, BLUD 87 D. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan 89 E. Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa 89 F. Pemberdayaan UMKM 90 G. Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI 92 H. Asistensi Digitalisasi Pembayaran 92
viii InTress - Intellectual Leaders Handbook Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 BAB VI PERAN SEBAGAI MANAJER INTERNAL A. Internal Capacity Strengthening 95 1. Internalisasi Materi Hasil Diklat/Sosialisasi/ Workshop 95 2. Refreshment Pelaksanaan Anggaran 96 3. Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan 97 4. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan 98 5. Refreshment Cash Management 98 6. Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah 99 7. Data Analytics-Analisis Ekonomi Regional 100 B. Internal Support System 100 1. Digital Support System 101 a. Office Automation Kementerian Keuangan 101 b. Collaboration Tools 102 c. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 103 d. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 104 e. Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3) 105 f. Digipay 105 2. Activities Support System 106 a. Keprotokoleran 107 b. Kehumasan/Publikasi 109 c. Gugus Kendali Mutu (GKM) 116 d. Doa bersama dan arahan pagi 117 e. Morning Call 118 f. Senam/Olahraga 118 g. Pembinaan Mental dan Kerohanian 119 h. Capacity Building/Internal Gathering KPPN 119 C. Internal Evaluation System 120 1. Pengelolaan Kinerja berdasar Prinsip SFO 120 2. Implementasi SMM ISO 9001:2015 128 3. Implementasi SMAP ISO 37001:2016 132 4. Implementasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM136 5. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 138 6. Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja 141 7. Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung dan RT 141 8. Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker 141
- halaman ini sengaja dikosongkan - ix InTress - Intellectual Leaders Handbook Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
BAB - I PENDAHULUAN
InTress - Intellectual Leaders Handbook BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan posisi sebagai Kuasa BUN di daerah, hal ini juga bermakna Kepala KPPN merupakan representrasi Menteri Keuangan di wilayah kerjanya. Tugas dan fungsi KPPN saat ini sangat kaya dan dinamis. Sejak tahun 2017, KPPN tidak saja sebagai penyalur anggaran satuan kerja (satker) kementerian/lembaga, tetapi juga memiliki peranan dalam penyaluran sebagian dana transfer dan pelaksanaan investasi pemerintah. Kepala KPPN adalah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. KPPN juga melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi). Tugas dan fungsi KPPN tersebut akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi Ditjen Perbendaharaan. Dalam pelaksanaan tugas KPPN, kita ketahui bahwa isu tren rendahnya penyerapan anggaran di semester I dan penumpukan belanja di akhir tahun anggaran khususnya di Triwulan IV selalu menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan APBN. KPPN dituntut berperan aktif mendorong dan mengedukasi setiap satker di wilayahnya agar merealisasikan anggarannya sesuai dengan rencana kerja dan target yang telah Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 1
InTress - Intellectual Leaders Handbook ditetapkan. Tentunya semua hal tersebut menuntut percepatan pemahaman berbagai ketentuan yang ada dan membangun komunikasi yang intens dengan para pemangku kepentingan untuk kelancaran pelaksanaannya. KPPN juga diharapkan menjadi problem solver sekaligus guru bagi satker atas setiap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan sampai dengan monitoringnya terutama terkait dengan persoalan teknis, mekanisme dan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, tuntutan satker yang terus meningkat terhadap KPPN dalam memberikan layanan terbaik tentunya membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek mulai dari organisasi, SDM, sarana prasarana, keuangan serta komunikasi yang lancar dan efektif. Kemampuan memimpin dari seorang Kepala KPPN menjadi sangat penting, guna memberikan komando, mengkoordinasikan, mengarahkan jajarannya serta memberdayakan secara optimal seluruh sumber daya yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPN. Uraian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala KPPN telah diatur terakhir dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/ KM.1/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Namun, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan peran, kewenangan, tugas dan fungsi KPPN secara lebih efektif dan efisien sekaligus meningkatkan kinerja Kepala KPPN agar semakin optimal, maka disusunlah Buku “InTress - Intellectual Leaders Handbook” yang diharapkan dapat 2 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook memberikan pedoman serta mempermudah Kepala KPPN baik yang baru promosi maupun dimutasi- dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerjanya. B. Tujuan dan Manfaat Kepala KPPN dituntut untuk memahami tugas dan fungsinya sebagai Kepala Kantor, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa BUN di daerah serta turut berperan aktif sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Buku ini disusun sebagai acuan dan panduan bagi Para Kepala KPPN dalam menjalankan tugas, fungi, peran dan kewenangannya sehari-hari, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/ KM.1/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Buku ini bertujuan untuk membantu para Kepala KPPN dalam memahami perannya baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Sehingga diharapkan layanan KPPN kepada para pemangku kepentingan dapat tetap terjaga secara optimal dan efektif, walaupun telah terjadi pergantian Kepala KPPN akibat adanya mutasi/promosi. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 3 Menyusun Rencana Kerja Pemetaan Tugas & Fungsi PANDUAN Menyusun Langkah Strategis Kepala KPPN Baru dilantik
InTress - Intellectual Leaders Handbook Adapun manfaat yang diharapkan dari buku ini diantaranya adalah: 1. Menjadi panduan dan acuan Kepala KPPN untuk menyusun rencana kegiatan/program saat baru dilantik/alih tugas. 2. Memberikan kemudahan bagi Kepala KPPN dalam memetakan secara tugas dan peraturan terbaru yang berlaku serta menginventarisasi berbagai peluang, tantangan, kesempatan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka percepatan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala KPPN secara optimal. 3. Menjadi salah satu referensi bagi Kepala KPPN dalam menentukan langkah-langkah strategis pengembangan peran serta komunikasi dan koordinasi baik pada pihak internal maupun eksternal KPPN. 4. Menjadi lentera bagi para pejabat Kepala KPPN yang baru dimutasi ke tempat baru atau dilantik/dipromosikan, terlebih bagi pejabat yang selama ini belum pernah melaksanakan tugas di KPPN. Buku ini disusun bukan untuk membatasi ruang gerak Kepala KPPN, namun diharapkan Kepala KPPN dapat mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan lingkungan kerja, karakter budaya lokal serta gaya kepemimpinannya masing-masing. C. Ruang Lingkup Buku ini berisi pengetahuan singkat terkait keuangan negara serta korelasinya dengan tugas, fungsi, peran dan kewenangan Kepala KPPN, baik dalam lingkup internal untuk mencapai tujuan organisasi maupun dalam lingkup eksternal yang harus dilakukan secara simultan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN. Buku ini diawali dengan penyegaran pemahaman terkait dengan APBN serta korelasinya dengan tugas dan fungsi dari Kepala KPPN. Selanjutnya, disampaikan peran KPPN sebagai 4 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
Kembangkan PERAN, Gemakan Treasury! Treasurer yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBN di daerah. Selain itu juga disampaikan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, sertaa mekanisme pertanggungjawaban Keuangan Negara. Selanjutnya, terdapat pembahasan terkait dengan peran KPPN sebagai Regional Chief Economist yang diawali dengan pemahaman tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta hal-hal yang terkait dengan Kementerian Keuangan berbasis kewilayahan. Selain dari pada itu juga terdapat materi yang menggambarkan peran KPPN sebagai Financial Advisor yang memuat materi tentang bagaimana KPPN menjalin komunikasi pengelolaan keuangan dengan stakeholder. Dalam pelaksanaan seluruh tugas, fungsi dan peran tersebut KPPN tentunya perlu berperan sebagai manajer internal dengan berbagai tools kebijakan, dan sarana-sarana pendukung lainnya seperti kegiatan keprotokoleran, kehumasan/ publikasi, SFO, ISO, dan sebagainya. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 5 KPPN Kepala Peran Sebagai MANAJER INTERNAL Peran Sebagai TREASURER Peran Sebagai REGIONAL CHIEF ECONOMIST Peran Sebagai FINANCIAL ADVISOR
BAB - II PENDALAMAN TUGAS DAN FUNGSI
InTress - Intellectual Leaders Handbook BAB II PENDALAMAN TUGAS DAN FUNGSI A. Keuangan Negara Dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan ini terdiri dari rencana anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa keuangan negara adalah terminologi utama untuk menggambarkan ruang lingkup yang luas, sedangkan APBN sendiri adalah artian sempit dari keuangan negara. APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, APBN menentukan terkait bagaimana pengelolaan keuangan negara dilaksanakan. Pengelolaan APBN yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik pula. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 7 APBN Instrumen Mencapai Tujuan Bernegara Fungsi OTORISASI Fungsi PERENCANAAN Fungsi Fungsi PENGAWASAN ALOKASI Fungsi STABILISASI Fungsi DISTRIBUSI
InTress - Intellectual Leaders Handbook Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. APBN disusun sebagai alat atau instrumen dalam mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. APBN berperan penting dalam pencapaian tujuan negara dari sisi dukungan anggaran. Adapun tujuan penyusunan APBN sebagai berikut: 8 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook 1. Memenuhi amanat Undang-undang sesuai dengan amanat pasal 23 UUD 1945, APBN disusun sebagai wujud pengelolaan keuangan negara secara kredibel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN dibuat dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945. 2. Pedoman dalam mengelola keuangan negara dimana APBN terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang merupakan rencana keuangan pemerintah. Rencana keuangan dalam APBN merupakan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, APBN sebagai instrumen dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. 3. Implementasi dari kebijakan fiskal yang disusun dan digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah. APBN sebagai wujud implementasi kebijakan fiskal pemerintah dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui kebijakan pajak, nonpajak, dan belanja negara. 4. Mendukung pencapaian pembangunan APBN untuk mencapai tujuan bernegara melalui pembangunan nasional. APBN diperuntukkan untuk pembangunan nasional dalam berbagai Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 9 APBN Tujuan Memenuhi amanat UUD Pasal 23 Implementasi kebijakan fiskal Pedoman pengelolaan keuangan negara Mendukung pencapaian pembangunan Nasional
InTress - Intellectual Leaders Handbook bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, maupun sosial yang direpresentasikan dalam belanja-belanja dalam struktur APBN. APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Negara. Anggaran pendapatan negara diperoleh dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah. Anggaran Belanja Negara terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Anggaran Transfer ke Daerah. Pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. 1. Penerimaan Negara Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: a. indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi; b. kebijakan pendapatan negara; c. kebijakan pembangunan ekonomi; 10 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Penerimaan Negara Penerimaan Perpajakan Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan Hibah
InTress - Intellectual Leaders Handbook d. perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum; e. kondisi dan kebijakan lainnya. Dalam APBN pendapatan negara dapat dibagi menjadi: a. Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. b. Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. c. Penerimaan Hibah Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah. 2. Pengeluaran Negara Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: a. asumsi dasar makro ekonomi; b. kebutuhan penyelenggaraan negara; c. kebijakan pembangunan; Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 11 Rp pendapatan Rp Rp Rp Rp Rp
InTress - Intellectual Leaders Handbook d. risiko (bencana alam, dampak krisis global); e. kondisi dan kebijakan lainnya.Merupakan belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pengeluaran Negara dalam APBN terdiri dari: a. Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Pusat merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang dapat didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan dan menjalankan tugas fungsi Pemerintah Pusat. Belanja Pemerintah Pusat menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Dalam rangka menjalankan programprogram, Belanja Pemerintah Pusat dijabarkan dalam jenis-jenis belanja. 12 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Pengeluaran Negara Belanja Pemerintah PUSAT Belanja Pemerintah DAERAH
InTress - Intellectual Leaders Handbook b. Belanja Pemerintah Daerah Pengeluaran Negara melalui APBN juga berperan dalam Belanja Pemerintah Daerah yang diwujudkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. 3. Pembiayaan Negara Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makro ekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non perbankan dalam negeri (hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah). S e d a n g k a n pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 13
InTress - Intellectual Leaders Handbook Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. B. Tugas Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat peran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN menjadi ujung tombak pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di masingmasing regional. Pada bagian ini dibahas mengenai tugas dan fungsi Kepala KPPN yang perlu segera dipahami baik oleh Kepala KPPN yang baru saja dilantik/dipromosikan maupun Kepala KPPN yang telah menduduki jabatannya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.01/2016, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas bebananggaran, serta p e n a t a u s a h a a n penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundangundangan. Tugas tersebut tentunya secara otomatis diemban oleh Kepala KPPN. 14 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook Sebelum melaksanakan tugas sebagai Kepala KPPN, hal pertama yang perlu dihayati oleh Kepala KPPN adalah visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Visi dan misi ini diharapkan akan menggerakan dan mengarahkan seluruh aktivitas dan sumber daya yang dimilikinya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Adapun Visi Ditjen Perbendaharaan adalah “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia”. Visi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efesien dan optimal; 2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel; 3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal dan tepat waktu; 4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan; 5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; 6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif dan adaptif. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 15 VISI MISI “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia” Pengelolaan Kas Negara Prudent, Efisien dan Optimal Pelaksanaan APBN Efisien, efektif, dan akuntabel Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Akuntabel, Transparan, andal dan tepat waktu Rp Tata Kelola Investasi Pemerintah Modern, inklusif dan berkelanjutan Layanan dan Tata Kelola BLU Inovatif dan Modern Sumber Daya, Probis, dan Teknologi Informasi Modern, efektif dan adaptif
InTress - Intellectual Leaders Handbook Selain visi dan misi di atas, sebagai kristalisasi tugas dan fungsi sekaligus menjadi jati diri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menegaskan sebuah slogan yang pada prakteknya merupakan perwujudan pelaksanan tugas utama KPPN, yaitu “Mengawal APBN, Membangun Negeri”. C. Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dalam melaksanakan tugasnya, KPPN menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut: 1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dari kas negara atas nama menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN). 3. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara. 5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. 6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara. 16 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Pengujian SPM Kepatuhan Internal Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah Penerbitan SP2D Manajemen Mutu Helpdesk Penerimaan Negara Penyaluran Pembiayaan Manajemen Hubungan Pengguna Layanan Sistem Akuntabilitas Dan Kinerja Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran Laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan Monev Kredit Program Laporan Pelaksanaan APBN Sertifikasi Bendahara Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik Verifikasi Transaksi Rencana Penarikan Dana Administrasi KPPN Monev PNBP Pengelola Rekening Pemerintah
InTress - Intellectual Leaders Handbook 7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal. 9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan. 10. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (Customer Relationship Management). 11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan pembina pengelola perbendaharaan. 12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara. 13. Pengelolaan rencana penarikan dana. 14. Pengelolaan rekening pemerintah. 15. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah. 16. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara. 17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja. 18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program. 19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi publik, dan 20. Pelaksanaan administrasi kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). D. Uraian Jabatan Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/ KM.1/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tujuan jabatan dari Kepala KPPN adalah terwujudnya Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 17
InTress - Intellectual Leaders Handbook kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan secara efektif dan efesien. Adapun uraian tugas dan kegiatan dari Kepala KPPN, adalah: 1. Menyelenggarakan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran. 2. Menyelenggarakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Menteri Keuangan. 3. Menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pengesahan terhadap Uang Persediaan (UP). 4. Menyelenggarakan pengembalian pendapatan. 5. Menyelenggarakan dan mengawasi penyelesaian pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). 6. Menyelenggarakan pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari rekening kas Negara. 7. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara. 8. Menyelenggarakan penyusunan rencana pemantauan pengendalian internal di lingkungan Kantor Pelayanan 18 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Kelompok Kegiatan Kepala KPPN Kehumasan Hubungan dengan Stakeholder Pengelolaan Belanja Negara Pengelolaan Penerimaan Negara Monev Kredit Program Serftifikasi Bendahara Pelaporan Pelaksanaan APBN Manajemen Internal Manajemen Eksternal
InTress - Intellectual Leaders Handbook Perbendaharaan Negara (KPPN). 9. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai. 10. Mengkoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan dan pengendalian intern di lingkungan KPPN. 11. Mengkoordinasikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN. 12. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan resiko pada KPPN. 13. Menyelenggarakan pemantauan standar kualitas layanan KPPN. 14. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kepegawaian KPPN. 15. Menyelenggarakan urusan tatausaha dan keuangan. 16. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan. 17. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kehumasan pada KPPN. 18. Menyelenggarakan penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional. 19. Menyelenggarakan penyusunan laporan berkala KPPN sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 20. Menyelenggarakan penyelesaian retur. 21. Menyelenggarakan penyusunan laporan saldo rekening. 22. Menyelenggarakan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi. 23. Menyelenggarakan verifikasi pertanggungjawabab bendahara. 24. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 25. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara. 26. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 19
InTress - Intellectual Leaders Handbook 27. Menyelenggarakan pengelolaan Rencana Penarikan Dana. 28. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kredit program. 29. Menyelenggarakan sistem akuntabilitas dan kinerja. 30. Menyelenggarakan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/ KM.1/2018 dimaksud juga dijabarkan secara detil beberapa halhal penting yang perlu dipelajari dan dipahami oleh Kepala KPPN, diantaranya: 1. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. 2. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Perbendaharaan, Keputusan Dirjen Perbendaharaan serta berbagai aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. 3. Hasil/output kerja/laporan yang dihasilkan oleh KPPN. 4. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepala KPPN. 5. Dimensi Jabatan yang dimiliki dan perlu diketahui oleh Kepala KPPN (meliputi jumlah pegawai, jumlah provinsi/kabupaten/ kota, jumlah satker, jumlah bank operasional, jumlah pagu DIPA KPPN, jumlah realisasi pengeluaran anggaran dan handling SP2D, serta jumlah realisasi penerimaan dan handling yang ditatausahakan). 6. Hubungan kerja dengan mitra kerja internal maupun eksternal yang perlu dibangun dan dibina dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada umumnya, masalah dan tantangan yang perlu dikelola oleh seorang Kepala KPPN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diantaranya adalah: 20 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook 1. Banyaknya satuan kerja yang kurang memahami peraturan di bidang perbendaharaan yang menyebabkan kurang mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran (daya serap/ realisasi anggaran rendah) sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan yang intensif sehingga dapat meningkatkan kemampuan satker dalam memahami dan melaksanakan ketentuan di bidang perbendaharaan. 2. Keterlambatan dan ketidakakuratan data yang diberikan oleh satker mengakibatkan keterlambatan dan ketidakakuratan LKPP Tingkat Kuasa BUN dan LKPP di tingkat pusat sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan yang intensif untuk meningkatkan kemampuan satker dalam memahami dan melaksanakan ketentuan di bidang perbendaharaan. 3. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah, tantangan yang dihadapi juga meliputi memberikan penerangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara baik pada pemerintah daerah maupun masyarakat. Kementerian Keuangan yang senantiasa berusaha untuk mencapai nilai-nilai kesempurnaan dengan melakukan perubahan-perubahan yang berdampak pada dinamika organisasi yang sangat cepat. Hal ini tentunya penting untuk dipahami oleh seluruh Insan Perbendaharaan. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 21 Tantangan Secara Umum Keterlambatan dan ketidak akuratan data yang berasal dari Satuan Kerja Kurangnya Pemahaman Peraturan yang dipahami stakeholder Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di Daerah
Indonesian Treasury BAB - III PERAN SEBAGAI TREASURER
InTress - Intellectual Leaders Handbook BAB III PERAN SEBAGAI TREASURER Peranan KPPN dalam Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diatur dalam PMK195/PMK.05/2018. Dimulai dari reviu belanja sampai dengan telaah makro pelaksanaan anggaran KPPN memiliki peranan. Selain menyajikan data KPPN selaku kuasa BUN bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan stakeholder di wilayah kerjanya. Untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik disusunlah indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang memiliki manfaat sebagai berikut: 1. Alat monev bagi Menkeu sebagai BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran; 2. Basis Penilaian Kinerja K/L, Pemberian Penghargaan & Sanksi, Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan 3. Sebagai basis pemberian insentif anggaran. Dalam rangka mengoptimalkan capaian IKPA tersebut, KPPN melakukan pembinaan terhadap stakeholder melalui hal sebagai berikut: 1. Memastikan Satker melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L. 2. Memastikan Satuan Kerja di wilayah kerjanya untuk menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. 3. Mengingatkan satuan kerja untuk mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 23
InTress - Intellectual Leaders Handbook 4. Mengingatkan satuan kerja untuk melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. 5. Mengidentifikasi satuan kerja yang memiliki belanja besar agar mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan. 6. Mengingatkan secara rutin kepada satuan kerja yang memiliki kontrak agar menyampaikan kontraknya ke KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Mengingatkan satuan kerja untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus. 8. Mengingatkan satuan kerja untuk segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin). 9. Memastikan satuan kerja untuk lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahterimakan seluruhnya, sementara tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/ jasa) dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin. 24 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Reviu DIPA Segera Menyelesaikan Pembayaran Menghitung Efektifitas TUP Identifikasi Belanja Besar Teliti Dalam membuat Tagihan Pengisian Data Capaian Output Menyelaraskan Hal III DIPA Mengecek Secara Rutin Kontrak Mitigasi Risiko Belanja Akhir Tahun Revisi Halaman III DIPA Menghitung Kebutuhan Operasional Bulanan Belanja Sekaligus Satker Percepatan Belanja Pembinaan Terhadap Stakeholder untuk
InTress - Intellectual Leaders Handbook 10. Memberitahukan kepada satuan kerja untuk Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker serta mengingatkan untuk menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan. 11. Mengingatkan kepada satuan kerja bahwa dalam mengajukan TUP Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran. 12. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. 13. Mengingatkan satuan kerja untuk melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir). A. Penyelesaian Tagihan Negara Penyelesaian tagihan negara adalah pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Berikut beberapa peranan KPPN dalam penyelesaian tagihan negara, yaitu: Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 25
InTress - Intellectual Leaders Handbook 1. Penatausahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau yang biasa disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar dari pelaksanaan anggaran pemerintah pusat/ kementerian lembaga. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal atau Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker yang terkait dengan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara pada KPPN untuk meneliti dokumen pelaksanaan anggaran, terutama yang tertuang pada halaman 4 DIPA. b. Menugaskan Kepala Seksi MSKI/PDMS untuk menatausahakan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran berjalan. c. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk mengarsipkan dokumen pelaksanaan anggaran setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: 26 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 SPM KKP APBN Kewenangan Terhadap DIPA Satker Menatausahakan DIPA selama tahun anggaran berjalan Menugaskan Kepala Seksi MSKI melakukan Pengecekan Hal. IV DIPA Penatausahaan DIPA setelah tahun anggaran berakhir
InTress - Intellectual Leaders Handbook a. Mempelajari volume kerja terkait pelaksanaan anggaran meliputi jumlah satker yang menjadi mitra kerjanya, jumlah SPM gaji induk, dan jumlah dana DIPA per satker dan nilai total dana DIPA yang dikelola KPPN Selaku Kuasa BUN di daerah. b. Melakukan monitoring bahwa DIPA telah terdokumentasi dengan baik. c. Melakukan monitoring menu-menu pada modul penganggaran di OMSPAN. d. Membuat catatan atau infografis tentang jumlah dan nilai DIPA serta beban kerja lainnya. 2. Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D Sebagai Kuasa BUN di daerah, KPPN memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian secara substansial dan formal terhadap SPM yang diterima dari satuan kerja sebelum melakukan penerbitan SP2D. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 27 Kewenangan Terhadap Penerbitan SP2D Persetujuan perubahan data Kontrak Menolak/memberikan dispensasi SPM tanpa Renkas Bertanggungjawab atas keterlambatan penyelesaian SP2D Mengingatkan dan memantau Kasi PD dan Kasi Bank Menutup nilai kontrak Satker yang tidak dicairkan pada akhir tahun
InTress - Intellectual Leaders Handbook Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Memberikan persetujuan melalui SPAN atas permohonan perubahan data kontrak dari satuan kerja. Dalam melakukan persetujuan perubahan data kontrak agar diperhatikan bahwa user yang digunakan adalah user kepala kantor yang bersifat super user sehingga tidak diperkenankan untuk dialihkan kepada orang lain kecuali dengan tata kelola yang sudah ditentukan. b. Menolak atau memberikan dispensasi untuk SPM tanpa perencanaan kas. c. Mengingatkan dan memantau Kepala Seksi Pencairan Dana serta Kepala Seksi Bank dalam hal ketepatan waktu penyelesaian SPM menjadi SP2D. d. Bertanggung jawab penuh atas keterlambatan penyelesaian SP2D pada unit kerjanya. Sesuai KMK Nomor 187/ KMK.01/2010 tentang SOP Layanan Unggulan Kemenkeu, jangka waktu penyelesaian SPM menjadi SP2D adalah selama 1 jam. e. Menutup nilai kontrak satuan kerja yang tidak dicairkan pada akhir Tahun Anggaran. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. Memahami peraturan dan SOP proses pencairan dana mulai dari pengujian SPM hingga penerbitan SP2D. b. Melakukan monitoring dan supervisi atas kelancaran operasional pencairan dana terutama terkait dengan kepatuhan terhadap aturan dan target waktu penyelesaian pekerjaan di setiap proses. 28 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 SP2D
InTress - Intellectual Leaders Handbook c. Melakukan monitoring status invoice yang belum terselesaikan pada OM SPAN. d. Memastikan seluruh petugas FO dan MO disiplin di tempat layanan dan penyelesaian tugas. e. Melakukan monitoring dan supervisi atas kelancaran penyelesaian berbagai laporan yang bersifat rutin maupun insidentil. f. Sharing session terkait SOP penyelesaian SPM. Hal-hal yang dikuasai meliputi: a. Memiliki pemahaman yang memadai atas portofolio satuan kerja mitra kerjanya terutama terkait dengan prosedur pencairan dana dan penerbitan SP2D. Setiap awal tahun atau pada awal penugasan sebagai Kepala KPPN, beberapa informasi yang harus diketahui meliputi sebaran pagu dana dan riwayat penyerapan dana pada satuan kerja per satuan kerja, per lokasi, per bagian anggaran, dan per jenis belanja dan riwayat permasalahan yang sering timbul pada satuan kerja dan upaya penyelesaian atau langkah antisipasi yang sudah pernah dilaksanakan (melalui aplikasi OM SPAN di Menu HAI DJPb). b. Melakukan koordinasi internal agar Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank dapat saling bersinergi dalam proses pencairan Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 29 Hal Yang dikuasai Pemahaman atas portofolio Satker Mitra Kerja Koordinasi yang baik antara Seksi Pencairan Dana & Seksi Bank Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pencairan dana Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Satker Selalu memiliki informasi terkini terkait pelaksanaan APBN
InTress - Intellectual Leaders Handbook dana sehingga penyelesaian SP2D tidak lebih dari 1 jam. c. Membantu mengatasi permasalahan yang timbul atas proses pencairan dana dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi internal. Jika masih belum ditemukan solusinya dapat melakukan koordinasi dengan KPPN lainnya, Kanwil, atau Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. d. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para pejabat pengguna anggaran serta pengelola keuangan dari satuan kerja untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme, dan bebas dari praktik korupsi. e. Selalu meng-update informasi/isu aktual terkait pelaksanaan APBN serta berupaya memperoleh informasi yang bermanfaat lainnya pada laman-laman resmi Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, media lokal dan nasional. 3. Penilaian dan Pengesahan Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan Uang persediaan (UP) merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang dapat dimintakan penggantiannya (GUP). UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan 30 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Kewenangan Terhadap UP/TUP Satker Memberikan persetujuan atas permohonan TUP dari satker Menugaskan Kepala Seksi MSKI Meneliti permintaan TUP dan Monitoring Kepatuhan revolving UP Menerima dan meneliti serta Menandatangani surat pemberitahuan Pemotongan dana UP
InTress - Intellectual Leaders Handbook kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Menugaskan Kepala Seksi yang menangani Manajemen Satker untuk meneliti, menilai permintaan TUP dan memonitoring kepatuhan satker dalam revolving UP. b. Memberikan persetujuan atas permohonan TUP dari satuan kerja. c. Menerima dan meneliti serta menandatangani surat pemberitahuan pemotongan dana UP satker melalui penyetoran langsung dengan e-billing non pajak. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. Melakukan pemantauan melalui menu pembayaran pada OMSPAN terhadap rincian UP/TUP satuan kerja. b. Memeriksa daftar rincian UP/TUP secara periodik untuk memantau perkembangan UP/TUP satuan kerja. c. Melakukan pemantauan jangka waktu pertanggungjawaban UP/TUP sesuai norma waktu. d. Mengawasi pelaksanaan penyelesaian sisa dana UP/TUP yang tidak dipergunakan pada akhir tahun anggaran. Hal-hal yang dikuasai meliputi: a. Pada awal tahun anggaran, sebaiknya menetapkan format standar rincian rencana penggunaan TUP dan disampaikan melalui surat edaran kepada seluruh satker. b. Dalam melakukan persetujuan atas permohonan TUP dari satuan kerja perlu memperhatikan bahwa keputusan bersifat kebijakan dari Kepala Kantor oleh karena itu perhatikan Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 31
InTress - Intellectual Leaders Handbook secara seksama rekam jejak dari satker yang bersangkutan dan rencana penggunaan TUP untuk menambah keyakinan saat memberikan persetujuan seperti tren penggunaan dan pertanggungjawaban UP serta kemungkinan adanya akun yang tidak diperkenankan untuk dibayarkan dengan mekanisme UP serta memperhatikan surat permohonan, penandatangan dan format dokumen yang disampaikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Penyelesaian Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/ KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN. Sejak adanya PER-2/PB/2018, kewenangan penonaktifan supplier dari kepala kantor sudah dipindahkan kepada middle office pencairan dana. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk Mendisposisi permohonan pengesahan SKPP kepada Kepala Seksi Pencairan Dana. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat memastikan penyelesaian pengesahan SKPP tepat waktu serta mengawasi ketepatan dan kecepatan pengesahan SKPP pada semua unit kerja yang terkait. 32 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Satker KPPN SKPP Pegawai Pindah/Pensiun + Dokumen pendukung Menonaktifkan Supplier Menyusun Pengantar SKPP Edit Supplier
InTress - Intellectual Leaders Handbook 5. Penyelesaian Retur Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim. Alasan terjadi retur SP2D antara lain kesalahan penulisan atau perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, kesalahan penulisan nama bank penerima dan rekening tidak aktif/tutup/pasif. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Menandatangani surat pemberitahuan retur. b. Mendisposisi surat ralat/perbaikan data rekening dari satuan kerja kepada kepala seksi terkait (Seksi Bank/Seksi Pencairan Dana). c. Menyetujui tagihan kemudian mencetak dan menandatangani SPM retur. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. Memerintahkan Kepala Seksi Bank untuk segera menyelesaikan retur. b. Melakukan pembinaan kepada satuan kerja untuk mencegah terjadinya retur dan segera menyelesaikan apabila terjadi retur. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 33 Satker KPPN Salah No Rek atau Nama Dana SP2D Ke Supplier Notifikasi Retur ke SPAN Membuat Surat Pemberitahuan Retur Membuat SPM Retur Seksi Bank Seksi Bank Seksi PD Notif SPAN Melakukan Update Data Supplier Membuat SPM Retur yang di setujui oleh Kepala Kantor untuk kemudian di proses kembali di seksi PD Edit Supplier Surat ke Satker Pemberitahuan Retur Menyampaikan data supplier yang benar 1 3 6 5 4 7 2 Dana Ter-Retur ke Rekening Retur Rekening
InTress - Intellectual Leaders Handbook c. Melakukan koordinasi eksternal dengan pihak bank/pos persepsi terkait dengan kelancaran proses penerimaan negara dan validasi rekening penerima untuk meminimalisir terjadinya retur. d. Melakukan GKM tentang pencegahan dan penyelesaian retur. e. Memerintahkan seksi yang menangani manajemen satker untuk melakukan pembinaan kepada PPSPM pada satuan kerja untuk meningkatkan kehati-hatian dalam mengecek kebenaran nama dan rekening pada SPM agar mengurangi kemungkinan terjadinya retur. f. Melakukan koordinasi dan supervisi internal atas kelancaran pelaksanaan fungsi pengelolaan kas dengan cara memantau melalui aplikasi SPAN dan OM SPAN terkait penyelesaian SP2D, penyelesaian retur SP2D dan renkas. 6. Persetujuan Pembukaan Rekening dan Laporan Saldo Rekening Kepala KPPN melakukan persetujuan atas pembukaan rekening satker. Selanjutnya satker mitra KPPN memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan saldo rekening terhadap seluruh rekening yang dikelolanya paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. KPPN melakukan rekapitulasi terhadap laporan saldo dari satuan kerja dan membuat daftar saldo rekening tingkat KPPN untuk dikirimkan kepada Kantor Wilayah DJPb paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. KPPN dapat melakukan blokir terhadap rekening yang tidak dilaporkan saldonya setiap bulan. 34 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 SKPP RETUR Rp
InTress - Intellectual Leaders Handbook Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Menetapkan persetujuan pembukaan rekening satker. b. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk menyusun Laporan Saldo Rekening. c. Menandatangani Daftar Saldo Rekening Tingkat KPPN dan menyampaikan Daftar Saldo tersebut kepada Kanwil DJPb. d. Memberikan peringatan dan/atau pemblokiran rekening satuan kerja atas keterlambatan menyampaikan laporan saldo rekening bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan. e. Menandatangani Surat Perintah/Pencabutan Blokir Rekening apabila sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melakukan beberapa hal diantaranya: a. Pembinaan kepada satuan kerja terkait pengelolaan rekening lingkup satuan kerja. b. Memberikan kemudahan kepada satuan kerja untuk melaporkan saldo rekening melalui formulir secara online (aplikasi Sprint). c. Blokir terhadap rekening yang tidak dilaporkan saldonya. d. Penguasaan konsep dasar dari pengelolaan kas negara dan Treasury Single Account. e. GKM tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 35 Kewenangan Terhadap Pengelolaan Rekening Menandatangani daftar saldo rekening Peringatan dan/atau pemblokiran rekening Persetujuan pembukaan rekening satker Menugaskan Seksi Bank menyusun Laporan Saldo Rekening Menandatangani surat perintah/pencabutan blokir rekening
InTress - Intellectual Leaders Handbook 7. Pengelolaan Rencana Penarikan Dana Rencana Penarikan Dana adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh KPA satuan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan di dalam DIPA. Satuan Kerja mitra KPPN wajib mengirimkan RPD kepada KPPN paling tidak 5 hari kerja sebelum pencairan dana untuk SPM. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Memonitor dan mengawasi deviasi RPD bulanan. b. Menerbitkan surat dispensasi pengajuan SPM tanpa renkas untuk keadaan-keadaan tertentu berdasarkan PMK tentang RPD. c. Menerbitkan surat teguran kepada satuan kerja yang sudah menyampaikan RPD namun tidak mengajukan tagihan. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengajuan RPD dan sosialisasi RPD kepada satker dan sosialisasi kepada satker yang memiliki frekuensi pengajuan RPD cukup banyak sehingga meminimalisasi deviasi pada KPPN. B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi 36 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Kewenangan Terhadap Pengelolaan RPD Menerbitkan surat dispensasi pengajuan SPM tanpa renkas Memonitor dan mengawasi Deviasi RPD Bulanan Menerbitkan surat teguran kepada satker Yang menyampaikan RPD namun Tidak mengajukan tagihan
InTress - Intellectual Leaders Handbook pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara/ lembaga. Latar belakang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran meliputi pelaksanaan fungsi Manajemen Keuangan Negara yaitu, disiplin fiskal, alokasi sumber daya sesuai prioritas, serta kehati-hatian penggunaan sumber daya keuangan. Merupakan amanat peraturan perundang-undangan (Pasal 131 PP 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah PP 50 Tahun 2018) dimana Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Serta adanya tuntutan dan Ekspektasi publik atas Pengelolaan keuangan dan belanja yang efisien, efektif, dan ekonomis. Monev PA dilaksanakan secara komprehensif melalui rangkaian aktivitas yang berkesinambungan, yang terintegrasi dan melekat dalam seluruh tahapan pelaksanaan anggaran sepanjang tahun anggaran. Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L meliputi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 37 Tujuan Monev Pelaksanaan Anggaran Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Efisiensi Penggunaan Anggaran Kepatuhan Terhadap Regulasi
InTress - Intellectual Leaders Handbook Kementerian Negara/ Lem baga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kernen terian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh masing-masing Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku PA. Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dilaksanakan berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya serta sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dilakukan untuk menjamin: a) efektivitas pelaksanaan anggaran adalah tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/atau Satker secara akurat. b) efisiensi penggunaan anggaran adalah tercapainya tujuan/ sasaran program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau Satker dengan penggunaan input yang seminimal mungkin. c) kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran adalah pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan yang berlaku pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga, unit eselon I, dan/atau Satker. 38 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023