InTress - Intellectual Leaders Handbook 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran oleh Bendahara Umum Negara Pelaksanaan reviu belanja bersifat umum dan tematik. Reviu belanja yang bersifat umum dilaksanakan pada awal tahun anggaran terhadap seluruh sektor atau Kementerian Negara/ Lembaga dalam mengidentifikasi potensi penghematan anggaran dan penyediaan ruang fiskal dalam Belanja K/L. Sedangkan Reviu belanja yang bersifat tematik dilaksanakan secara insidentil dalam menindaklanjuti instruksi pimpinan atau isu/permasalahan khusus dan fokus pada suatu tema atau Kementerian/Lembaga tertentu. Reviu belanja dilaksanakan dengan ketentuan dalam hal diperlukan, KPPN menyediakan data reviu belanja. Kanwil DJPb melaksanakan reviu belanja terhadap Satker di tingkat wilayah. Selain itu, Direktorat Pelaksanaan Anggaran melaksanakan: 1) perumusan metodologi/ desain reviu belanja; 2) penyediaan data dan reviu belanja terhadap Kementerian Negara/ Lembaga/ Satker di tingkat pusat; dan 3) reviu belanja di tingkat nasional. Reviu belanja dapat dilaksanakan dengan melibatkan Satker dalam bentuk koordinasi dan konfirmasi untuk memastikan validitas data dan informasi, serta menjamin kualitas hasil reviu belanja. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 39 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Mengetahui kesiapan Pelaksanaan anggaran Mengidentifikasi permasalahan Memastikan pencapaian Kemajuan dan hasil
InTress - Intellectual Leaders Handbook Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan untuk: 1) mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran; 2) mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul; dan/atau 3) memastikan pencapaian kemajuan dan hasil dalam pelaksanaan anggaran Belanja K/ L. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan dengan: 1) mengamati perkembangan pelaksanaan anggaran Belanja K/L; 2) menelaah proses dan mekanisme pelaksanaan anggaran yang menitikberatkan pada pelaksanaan anggaran Belanja K/L; 3) memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran Belanja K/L menggunakan IKPA; 4) melakukan identifikasi atas berbagai isu, kendala dan/atau masalah pelaksanaan anggaran Belanja K/L; dan 5) memberikan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan/ atau masalah dalam pelaksanaan anggaran Belanja K/ L. 40 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Ketentuan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja KPPN terhadap Satker di wilayah kerjanya Kanwil DJPb di tingkat wilayah Dit. Pelaksanaan Anggaran terhadap satker pusat
InTress - Intellectual Leaders Handbook Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) KPPN terhadap Satker dalam lingkup wilayah kerjanya; 2) Kanwil DJPb terhadap Satker di tingkat wilayah; dan 3) Direktorat Pelaksanaan Anggaran terhadap Satker di tingkat pusat. Pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan dengan melibatkan Satker dalam bentuk koordinasi dan konfirmasi untuk memastikan validitas data dan informasi, serta menjamin kualitas hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Hasil Pemantauan dan evaluasi kinerja oleh KPPN dituangkan dalam laporan pemantauan dan evaluasi kinerja berupa Reviu Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN. Laporan pemantauan dan evaluasi kinerja berupa Reviu Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN disampaikan kepada Kanwil DJPb. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan anggaran Belanja K/L sesuai dengan rencana, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan anggaran. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilaksanakan berdasarkan hasil aktivitas pemantauan dan evaluasi kinerja, dan/ atau perkembangan pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kompetensi, kapasitas pengelola keuangan dan pengembangan komunikasi/ koordinasi. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil DJPb, dan KPPN. Untuk mendukung pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyusun bahan yang terdiri atas: 1) proyeksi penyerapan anggaran; 2) opsi penghematan/pemotongan anggaran; Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 41
InTress - Intellectual Leaders Handbook 3) rencana kebutuhan kas; 4) alternatif langkah/ strategi pelaksanaan anggaran; dan/atau 5) data/informasi lainnya yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Berdasarkan bahan tersebut KPPN, Kanwil DJPb dan Direktorat PA melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: 1) KPPN terhadap Satker dalam lingkup wilayah kerjanya; 2) Kanwil DJPb terhadap Satker di tingkat regional; 3) Direktorat Pelaksanaan Anggaran memastikan proses pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tetap berjalan sesuai rencana, regulasi, dan kebijakan. Hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran kinerja oleh KPPN dituangkan dalam laporan pemantauan dan evaluasi kinerja tingkat KPPN dan disampaikan kepada Kanwil DJPb. Telaah makro pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menyusun kajian/ analisis yang diarahkan pada: 1) akurasi, pengendalian, proyeksi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran Belanja K/L untuk peningkatan kredibilitas dan kesinambungan fiskal; dan 2) efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian tujuan makro ekonomi pada konteks regional. 42 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 T U J U A N Telaah Makro Mendapat gambaran kondisi dan karakter Belanja K/L Menemukan pola ideal pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Mengukur kontribusi dan pengaruh Pelaksanaan anggaran KL ke perekonomian Merekomendasikan perbaikan dan Pengembangan pelaksanaan anggaran
InTress - Intellectual Leaders Handbook Telaah makro pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. Telaah makro pelaksanaan anggaran dilaksanakan untuk: 1) memperoleh gambaran kondisi dan karakteristik pelaksanaan anggaran Belanja K/L; 2) menemukan pola ideal pelaksanaan anggaran Belanja K/L; 3) mengukur kontribusi dan pengaruh pelaksanaan anggaran Belanja K/L terhadap perekonomian; dan 4) merekomendasikan perbaikan dan pengembangan kebijakan pelaksanaan anggaran. Telaah makro pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) dalam hal diperlukan, KPPN menyediakan data telaah makro pelaksanaan anggaran; 2) Kanwil DJPb menyusun kajian/ analisis di tingkat regional; dan 3) Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengumpulkan hasil aktivitas telaah makro pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb dan penyusunan kajian/ analisis di tingkat nasional. Telaah makro pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan melibatkan Satker dalam bentuk koordinasi dan konfirmasi untuk memastikan validitas data dan· informasi, serta menjamin kualitas hasil telaah makro pelaksanaan anggaran. 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 43 Rp Rp
InTress - Intellectual Leaders Handbook perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran IKPA meliputi aspek: a. Kualitas Perencanaan Anggaran Kualitas Perencanaan Anggaran Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kualitas perencanaan anggaran dimaksud meliputi indikator kinerja: 1) Revisi DIPA Indikator kinerja revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Sementara revisi DIPA dalam rangka penghematan atau refocusing anggaran menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dari perhitungan indikator kinerja revisi DIPA. 44 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kualitas Perencanaan Anggaran Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
InTress - Intellectual Leaders Handbook 2) Deviasi Halaman III DIPA Indikator kinerja deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja yang telah dimutakhirkan dengan cutoff setiap awal triwulan. Satker K/L dapat melakukan pemutakhiran paling lambat pada hari kerja kesepuluh bulan Februari untuk triwulan I, bulan April untuk triwulan II, bulan Juli untuk triwulan III, dan bulan Oktober untuk triwulan IV. b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran dimaksud meliputi indikator kinerja: 1) Penyerapan Anggaran Indikator kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 45 A Kualitas Perencanaan Anggaran Revisi DIPA Deviasi Halaman III DIPA
InTress - Intellectual Leaders Handbook kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dengan target penyerapan anggaran perjenis belanja. Target penyerapan belanja pegawai minimal 20 persen sampai dengan triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 75 persen sampai dengan triwulan III, dan 95 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan belanja barang minimal 15 persen sampai dengan triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan belanja modal minimal 10 persen sampai dengan triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan belanja bantuan sosial minimal 25 persen sampai dengan triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 75 persen sampai dengan triwulan III, dan 95 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA tiap triwulan dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulan berkenaan. 2) Belanja Kontraktual Indikator kinerja belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian, data, dan penyelesaian perjanjian/kontrak. 46 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Kualitas Pelaksanaan Anggaran Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP dan TUP Dispensasi SPM
InTress - Intellectual Leaders Handbook 3) Penyelesaian Tagihan Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN. 4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Indikator kinerja pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP Tunai, rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban UP tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP tunai, dan nilai kinerja atas rasio setoran TUP tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun anggaran. 5) Dispensasi Surat Perintah Membayar Indikator kinerja dispensasi surat perintah membayar diihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapat dispensasi keterlambatan penyampaian Surat Perintah Membayar yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2Dnya pada triwulan IV. c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagai ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian output. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 47
InTress - Intellectual Leaders Handbook 3. Monitoring dan Evaluasi Kredit Program Monitoring kredit program merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses perkembangan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kredit program. Monitoring dan evaluasi atas kredit program oleh DJPb bertujuan untuk mencocokkan data debitur yang di input oleh penyalur ke dalam SIKP dengan dokumen penyaluran. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk melakukan monitoring kredit program. b. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk membuat Laporan Monitoring Kredit Program. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. Melakukan FGD Kredit Program. 48 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Capaian Output Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Menugaskan Seksi Bank melakukan Monitoring Kredit Program Menugaskan Seksi Bank Membuat Laporan Monitoring Kredit Program Melakukan FGD Kredit Program Menyelenggarakan Pelatihan SIKP Koordinasi dengan instansi terkait Kewenangan Kegiatan
InTress - Intellectual Leaders Handbook b. Menyelenggarakan pelatihan SIKP. c. Koordinasi dengan instansi terkait, dengan Kanwil DJPb, penyalur atau instansi lainnya 4. Monitoring Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa DAK Fisik adalah dana transfer yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan/kebutuhan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyalur DAK Fisik dan Dana Desa. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: 1) Menugaskan Seksi Bank agar melakukan pemantauan terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diunggah Pemda ke OMSPAN. 2) Menugaskan Seksi Bank untuk menginventarisir dokumen persyaratan yang telah lengkap dan benar untuk dapat segera dilakukan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tahapan. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 49 KEPALA KPPN KPA Penyalur = Rp
InTress - Intellectual Leaders Handbook 3) Menugaskan Seksi Bank untuk segera meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen syarat penyaluran yang diunggah Pemda kemudian dibuatkan RPD nya. 4) Apabila dokumen telah lengkap dan benar, Kepala KPPN menugaskan Seksi Bank untuk menerbitkan SPP dan Seksi Verifikasi &Akuntansi untuk menerbitkan SPM. 5) Menginstruksikan agar Seksi bank mulai mempersiapkan data dukung monev menjelang triwulan berkenaan berakhir. 6) Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi DAK Fisik. 7) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Sekda. 8) Melakukan koordinasi dengan pengelola DAK Fisik yang penyerapannya rendah. C. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004, Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan dari level daerah hingga level nasional. Laporan keuangan yang telah diaudit BPK disampaikan kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 50 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Pertanggungjawaban Keuangan Negara Rekonsiliasi Internal Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Penyusunan LK UAKBUN-D
InTress - Intellectual Leaders Handbook Dalam alur pertanggungjawaban keuangan negara, KPPN sebagai Kuasa BUN berperan dalam penyusunan laporan keuangan UAKBUN Daerah dan pelaksanaan rekonsiliasi bersama Satker. Proses pertanggungjawaban keuangan negara pada KPPN merupakan tanggung jawab utama Seksi Vera/Vera KI dengan dukungan seksi lainnya. 1. Rekonsiliasi Internal Kuasa BUN pada KPPN Rekonsiliasi internal pada KPPN dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan Kuasa BUN. Rekonsiliasi dilakukan secara elektronik pada SPAN. Adapun tahapan rekonsiliasi internal Kuasa BUN pada KPPN sebagai berikut: a. Kepala Seksi Vera/Vera KI melakukan rekonsiliasi internal pada SPAN, mencetak, meneliti, dan menganalisis laporan rekonsiliasi internal pada SPAN untuk disampaikan ke Kepala Seksi PD/PDMS dalam hal terdapat perbedaan antara GL dengan Subledger. b. Dalam hal terdapat perbedaan antara GL dan Subledger AP, Kepala Seksi PD/PDMS meneliti dan menganalisis laporan rekonsiliasi internal, serta melakukan penyesuaian data pada Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 51 Rekonsiliasi
InTress - Intellectual Leaders Handbook Subledger AP dan menyampaikan konfirmasi ke Seksi Vera/ Vera KI. c. Dalam hal terdapat perbedaan antara Gl dengan Subledger GR dan/atau CM, Kepala Seksi Bank meneliti dan menganalisis laporan rekonsiliasi internal, serta melakukan penyesuaian data pada Subledger GR dan/atau CM dan menyampaikan konfirmasi ke Seksi Vera/Vera KI. d. Kepala Seksi Vera/Vera KI menerima hasil konfirmasi dari Seksi PD/PDMS dan Seksi Bank dan melakukan rekonsiliasi internal ulang terkait Saldo Utang (AP-GL), Saldo Piutang (GR-GL), dan Saldo Kas/Bank (CM-GL) pada SPAN. e. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI menatausahakan dokumen rekonsiliasi internal beserta dokumen pendukungnya. 2. Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dengan KPPN Rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan data transaksi keuangan dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Rekonsiliasi data laporan keuangan dilaksanakan secara elektronik dengan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web atau biasa disebut aplikasi Monsakti. Adapun alur pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN sebagai berikut: 52 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 bulan berikutnya 10 paling lambat tanggal “Mencocokkan data transaksi keuangan dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda”
InTress - Intellectual Leaders Handbook a. Sejak Juli 2022 pelaksana Seksi Vera/Vera KI mengakses Aplikasi Monsakti dan melakukan pengecekan hasil rekonsiliasi pada aplikasi Monsakti. Apabila tidak terdapat perbedaan data antara SiAP dan SAI, memberikan persetujuan BAR. Apabila terdapat perbedaan data, menolak data rekonsiliasi dan menginformasikan perbedaan data tersebut kepada Satker untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. b. Kepala Seksi Vera/Vera KI mengakses aplikasi Monsakti setelah BAR ditandatangani secara elektronik oleh KPA Satker. Kemudian melakukan r e v i u atas BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi pada aplikasi Monsakti. apabila telah memenuhi kriteria penerbitan BAR, Kepala Seksi Vera/Vera KI menandatangani BAR secara elektronik. Apabila ditemukan kesalahan hasil analisa rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pelaksana Seksi Vera/Vera KI, sehingga hasil rekonsiliasi tidak memenuhi Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 53 User K/L User BUN User To do List Monitoring Rekonsiliasi Laporan (LK& LBMN) Daftar/Rincian Validitas Data Download Detail Data Fitur
InTress - Intellectual Leaders Handbook kriteria penerbitan BAR, maka Kepala Seksi Vera/Vera KI melakukan pembatalan/reset BAR dan menginformasikan perbedaan data tersebut kepada Pelaksana Seksi Vera/Vera KI dan Satker untuk dilakukan analisis serta ditindaklanjuti. c. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI mengunduh dan menatausahakan BAR yang telah ditandatangani oleh KPA dan Kepala Seksi Vera/Vera KI. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Menyampaikan peringatan atas keterlambatan satuan kerja melakukan rekonsiliasi laporan keuangan. b. Menandatangani Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) sesuai dengan Daftar Satker yang tidak/terlambat melaksanakan rekonsiliasi. c. Menandatangani Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) sesuai dengan daftar monitoring satker dari Kepala Seksi Vera/Vera KI. d. Menandatangani Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dan Surat Pemberitahuan atas Pagu DIPA, dan Surat Pernyataan Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara. e. Menugaskan Kepala Seksi Vera untuk melakukan monitoring terhadap exception report. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. Menguasai konsep dasar dari standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat, dan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual. b. Melakukan monitoring dan supervisi atas keakuratan dan ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dari satuan kerja mitra KPPN. c. Berperan aktif memberikan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan satuan kerja dalam menyajikan laporan keuangannya sehingga sesuai dengan standar, kebijakan, dan sistem akuntansi pemerintah yang sudah ditetapkan. 54 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook d. Meningkatkan komunikasi dan upaya persuasif sebelum memberikan sanksi terhadap satuan kerja yang terlambat melakukan rekonsiliasi. 3. Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat UAKBUN Daerah adalah Laporan Keuangan yang dsusun oleh KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah, dalam hal ini dilakukan oleh Seksi Vera/Vera KI dengan alur sebagai berikut: a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI mencetak dan menganalisis Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), dan Neraca dari aplikasi SPAN. Kemudian meminta cetakan buku putih dari Seksi Bank dan menganalisis saldo kas BLU, hibah, dan utang pihak ketiga. Selanjutnya membuat pernyataan tanggung jawab. Lampiran LK UAKBUNDaerah, dan surat pengantar Laporan Keuangan UAKBUNDaerah. b. Kepala Seksi Vera/Vera KI memeriksa LK UAKBUNKembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 55 Menguasai konsep dasar SAP, SAPP Melakukan monitoring dan supervisi Memberikan Bimbingan teknis Satker Meningkatkan komunikasi dg Satker Kegiatan
InTress - Intellectual Leaders Handbook Daerah dan memaraf Pernyataan Tanggung Jawab dan surat pengantar LK UAKBUN-Daerah. Apabila masih terdapat kesalahan, mengembalikan kepada Pelaksana Seksi Vera/Vera KI. c. Kepala KPPN menandatangani pernyataan tanggung jawab dan surat pengantar LK UAKBUN-Daerah. Kemudian menyampaikan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk diproses lebih lanjut. d. Pelaksana Subbagian Umum menatausahakan LK UAKBUNDaerah dan menyampaikan softcopy LK UAKBUN-Daerah beserta surat pengantarnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (LK UAKBUN) Daerah disusun dan disajikan setiap triwulan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah. Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk menugaskan Kepala Seksi Vera untuk menyusun LK UAKBUN Daerah Serta menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab dan surat pengantar LK UAKBUN Daerah. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: 56 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Menguasai konsep dasar SAP, SAPP Melakukan monitoring dan supervisi Memberikan Bimbingan teknis Meningkatkan komunikasi dg Kanwil & Kantor Pusat Kegiatan
InTress - Intellectual Leaders Handbook a. Menguasai konsep dasar dari standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat, dan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual. b. Berperan aktif memberikan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan satuan kerja dalam menyajikan laporan keuangannya sehingga sesuai dengan standar, kebijakan, dan sistem akuntansi pemerintah. c. Melakukan monitoring dan supervisi atas keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan selaku Kuasa BUN. d. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pusat atas persoalan terkait laporan keuangan dari KPPN. 4. Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN terhadap LPJ Bendahara, diantaranya: a. Membandingkan saldo UP dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran. b. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam LPJ bulan sebelumnya. c. Menguji kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan Rekening koran bendahara. d. Menguji kebenaran perhitungan(tambah/kurang) pada LPJ. e. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan penyampaian LPJ. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 57
InTress - Intellectual Leaders Handbook Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk: a. Menugaskan Kepala Seksi Vera untuk mengesahkan LPJ Bendahara dan menyusun rekapitulasi Laporan LPJ Bendahara. b. Menandatangani rekapitulasi Laporan LPJ Bendahara untuk disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb. c. Menugaskan Kepala Seksi Vera untuk mengawasi pelaksanaan penyampaian LPJ Bendahara/Pengeluaran Satker melalui aplikasi Sprint pada KPPN. d. Menerbitkan peringatan atas keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara kepada satker. Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat melaksanakan kegiatan berupa: a. Meningkatkan komunikasi dan upaya persuasif sebelum memberikan sanksi terhadap satuan kerja yang terlambat menyampaikan LPJ Bendahara. b. Melakukan rapat kerja dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja untuk memastikan komitmen satuan kerja dalam penyampaian LPJ Bendahara. c. Menyusun pemetaan terhadap satuan kerja yang sering terlambat/tidak menyampaikan LPJ Bendahara. 58 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Menugaskan Seksi Vera mengesahkan LPJ Bendahara Menugaskan Seksi Vera untuk mengawasi penyampaian LPJ Menandatangani rekapitulasi Laporan LPJ Menerbitkan peringatan atas Keterlambatan penyampaian LPJ Meningkatkan komunikasi dan upaya persuasif Melakukan rapat kerja dengan KPA Memetakan Satker Kewenangan Kegiatan
- halaman ini sengaja dikosongkan - InTress - Intellectual Leaders Handbook Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 59
BAB - IV PERAN SEBAGAI REGIONAL CHIEF ECONOMIST SATU untuk INDONESIA
InTress - Intellectual Leaders Handbook BAB IV PERAN SEBAGAI REGIONAL CHIEF ECONOMIST A. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan UUD 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Sesuai amanat pasal 18A UUD 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Upaya penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 61
InTress - Intellectual Leaders Handbook Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok otonomi daerah. Desentralisasi fiskal diawali dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren kepada daerah. Penyerahan sebagian kekuasaan tersebut harus diiringi dengan pendanaan (money follow functions) berupa kemampuan keuangan yang adil dan selaras (fiscal resource allocation) dan kewenangan untuk melakukan belanja daerah yang berkualitas dan sinergis (spending quality). Kemampuan keuangan yang adil dan selaras mencakup lima hal. Pertama, adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pendanaannya disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Adanya potensi daerah yang berbeda-beda menyebabkan adanya kesenjangan PAD yang diperoleh sehingga menghasilkan adanya kesenjangan vertikal dan horizontal. Kedua, keseimbangan tersebut ditutupi dengan adanya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam rangka akselerasi pendanaan dan pengakuan kekhususan daerah-daerah tertentu di Indonesia, pendanaan yang ada dilengkapi dengan 62 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 “Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok otonomi daerah.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook hadirnya Dana Alokasi Khusus (DAK), insentif fiskal dan pembiayaan, Dana Otonomi Khusus, Keistimewaan dan Dana Desa. Dengan pendanaan yang memadai daerah memiliki kewenangan melaksanakan belanja daerah yang berkualitas dan sinergi dengan memperhatikan penganggaran yang berkualitas, pengembangan aparatur, penguatan pengawasan, dana abadi daerah serta harmonisasi dan sinergi fiskal. Terwujudnya belanja daerah yang berkualitas di seluruh daerah tadi akan berpengaruh pada terwujudnya alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien. Melalui hal tersebut diharapkan tujuan bernegara yakni pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI dapat tercapai. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat empat pilar utama, yaitu sebagai berikut: 1. Pilar I – Ketimpangan Vertikal dan Horisontal yang menurun a. Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk m e n g u r a n g i ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja. b. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 63
InTress - Intellectual Leaders Handbook pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. c. Dalam rangka mendukung daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. 2. Pilar II – Penguatan Local Taxing Power a. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumbersumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. b. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi (hotel, restoran, hiburan, parkir, dan PPJ) menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). c. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. 64 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 LOCAL POWER
InTress - Intellectual Leaders Handbook d. Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. e. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. 3. Pilar III – Peningkatan Kualitas Belanja Daerah a. Perbaikan pengaturan dalam rangka peningkatan kualitas belanja daerah dilakukan mulai dari penganggaran Belanja Daerah, pengalokasian belanja daerah, peningkatan kualitas SDM dan pengawasan internal. b. Penguatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakin efisien, fokus, sinergis, dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program daerah, dan standardisasi belanja daerah. c. Peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan mandatory spending, sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 65
InTress - Intellectual Leaders Handbook daerah melalui fokus belanja, mandatory spending, pengendalian belanja pegawai, penguatan belanja infrastruktur, dan SILPA berbasis kinerja. d. Peningkatan kualitas SDM dan pengawasan internal dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD. 4. Pilar IV – Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah a. Sinergi kebijakan fiskal nasional bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional. b. Sinergitas yang dilakukan antara lain melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar. c. Pemda mensinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan RPJMN, RKP, KEM-PPKF, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan. d. Penetapan batas kumulatif Defisit dan Pembiayaan APBD selaras dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 33/2004, yaitu 3% untuk batas kumulatif defisit APBD dan 60% untuk batas kumulatif maksimum pinjaman daerah. e. Pengendalian kondisi darurat mewajibkan Pemda melakukan refocusing, perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD. f. Sinergi bagan akun standar dilakukan paling sedikit melalui penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan 66 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Sinergi kebijakan fiskal nasional tersebut didukung oleh penyajian dan konsolidasi informasi keuangan dan pemantauan serta evaluasi. KPPN memiliki modalitas kuat dalam mendorong implementasi UU HKPD karena KPPN tersebar di seluruh Indonesia. Peran KPPN yang paling nyata dalam mendukung implementasi HKPD, yaitu terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk pencairan Dana Desa, DAK Fisik, DAK Nonfisik (Dana BOS, BOP Paud, dan BOP Kesetaraan). KPPN berperan dalam upaya percepatan penyaluran TKD yang akuntabel, cepat dan tepat sasaran. Adapun peranan KPPN jika dilihat dari tiap pilar UU HKPD adalah sebagai berikut: a. Pengembangan sistem pajak yang efisien, KPPN dapat memetakan potensi peningkatan PAD dan sektor lainnya yang dapat menjadi objek retribusi baru. b. Penguatan kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, KPPN dapat menambah lingkup monev dan membantu daerah dalam memperoleh alternatif pembiayaan. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 67 Pemetaan potensi peningkatan PAD Menambah monev dan membantu Alternatif pembiayaan Peningkatan kapasitas SDM Harmonisasi kebijakan pusat-daerah Peran KPPN dalam Implementasi UU HKPD
InTress - Intellectual Leaders Handbook c. Peningkatan kualitas belanja daerah, KPPN dapat terlibat dalam peningkatan kapasitas SDM dengan mendukung inisiatif standardisasi, sertifikasi, dan pembinaan. d. Harmonisasi kebijakan pusat-daerah, KPPN dapat melakukan kajian untuk mengevaluasi keselarasan antara RPJMN-RPJMD dengan RKP/RKPD dan DIPA/DPA. B. Kementerian Keuangan Satu Berbasis Kewilayahan Kementerian Keuangan Satu merupakan spirit/semangat dari Kementerian Keuangan untuk berkolaborasi antar masingmasing unit eselon. Kemenkeu Satu diharapkan menjadi tulang punggung reformasi pelayanan Kementerian Keuangan. Dengan jargon “Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya”, seluruh unit Kemenkeu baik yang berada di lingkungan kantor pusat maupun yang berada pada tingkat regional diharapkan mampu menjalankan program-program strategis Kemenkeu dengan mengutamakan sinergi dan kolaborasi. Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk itu, Menteri Keuangan dibantu oleh 9 orang Staf Ahli dalam melaksanakan tugas tersebut. Kementerian Keuangan saat ini memiliki 12 jabatan Eselon I, yang 68 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Kemenkeu Satu diharapkan menjadi tulang punggung reformasi pelayanan Kementerian Keuangan. dengan jargon: “Kemenkeu Satu Kemenkeu Terpercaya”
InTress - Intellectual Leaders Handbook dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 79.064 orang pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak menjadi unit yang memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 44.872 orang pegawai, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 16.162 orang pegawai, sementara Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 6.759 orang pegawai. Besarnya organisasi serta SDM Kementerian Keuangan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia, menimbulkan tantangan berupa sinergi antar unit organisasi maupun antar pegawai Kementerian Keuangan yang tersebar di beberapa unit Eselon I Kementerian Keuangan. 1. Perwakilan Kementerian Keuangan Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 394/KMK.01/2022 tentang Perwakilan Kementerian Keuangan diatur substansi penguatan koordinasi Kemenkeu kewilayahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, pelayanan, dan komunikasi pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan di daerah. Terdapat dua hal inti yang menjadi strategi implementasi perwakilan kemenkeu yaitu: Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 69 “Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Kinerja, pelayanan, dan komunikasi pelaksanaan tugas Kemenkeu di daerah” KMK 394/KMK.01/2022 Penguatan Kepala Perwakilan (Kaper) Pembentukan Sekretariat Bersama (Setber)
InTress - Intellectual Leaders Handbook a. Penguatan Kepala Perwakilan (Kaper) Penguatan peran Kepala Perwakilan meliputi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Ditunjuk secara bergiliran dari Kepala Kanwil yang berada di Ibu Kota Provinsi; 2) Penetapan oleh Kepala Biro Sumberdaya Manusia a.n. Menteri Keuangan; 3) Penguatan Tusi/Kegiatan dalam membentuk dan mengoordinasikan Tim Sekretariat Bersama (Setber) serta koordinasi pemanfaatan BMN, SDM, anggaran, TIK, dan sapras dalam pelaksanaan tugas bersama di daerah; 4) Dapat diberikan penghargaan, termasuk diperhitungkan dalam penilaian talent/seleksi terbuka pengisian jabatan. b. Pembentukan Sekretariat Bersama (Setber) Wilayah 70 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Pembentukan Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Kesatuan gerak dan program Ketentuan Ditunjuk bergiliran Ditetapkan Biro SDM a.n. MK Penguatan Tusi/Kegiatan mengoordinasikan Tim Setber Dapat diberi penghargaan Ketentuan
InTress - Intellectual Leaders Handbook Penguatan peran Setber meliputi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Pembentukan: oleh Kaper, terdiri dari Ketua (Kaper), Sekretariat, dan Pokja Teknis sesuai kebutuhan (dinamis); 2) Perencanaan: diusulkan ke Pokja Pusat; 3) Pelaksanaan: ketua oleh pemilik portfolio dan diharmonisasikan di Setber Wilayah; 4) Pelaporan: oleh Pokja kepada Pokja Pusat tembusan ke UE I dan Ketua Tim Setber; 5) Kesatuan gerak dan program kebijakan pada unit Kemenkeu di daerah. 2. Penguatan Regional Chief Economist Regional Chief Economist merupakan penajaman peran Kantor Wilayah DJPb sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah dalam pelaksanaan APBN dan analisis ekonomi dan fiskal di daerah. Wakil Menteri memberikan arahan agar Kantor Wilayah DJPb bersinergi melalui implementasi Regional Chief Economist melakukan kajian dan analisis keuangan daerah, serta bersinergi dengan Local Expert (Ekonom Regional) serta melibatkan peranan dari unit eselon I lainnya seperti Kantor Wilayah DJP, Kantor Wilayah DJBC, Kantor Wilayah DJKN, BPPK, untuk menjadi satu kesatuan perwakilan Kementerian Keuangan yang dapat membaca ekonomi daerah. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 71 “Regional Chief Economist Melakukan Kajian dan analisis keuangan daerah dengan bersinergi dengan Local Expert dan melibatkan seluruh UE 1 Kemenkeu di Daerah.” KMK 395/KMK.01/2022
InTress - Intellectual Leaders Handbook Selama ini, Kantor Wilayah DJPb dengan posisinya yang strategis sudah menjalankan peran sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Ada peran sebagai fasilitator dan katalisator untuk menjalankan dan membantu mengawal pelaksanaan APBN lewat pelaksanaan belanja di daerah. Kantor Wilayah juga sudah melakukan berbagai hal yang menyerupai peran Regional Chief Economist (RCE) misalnya lewat Kajian Fiskal Regional (KFR). Dengan kedekatan hubungan dengan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah bisa memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah maupun instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di daerah yang sebelumnya masih sporadis, lalu dengan munculnya konsep RCE maka makin mempertajam, memperkokoh, dan memperkuat peran itu. Terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan dengan implementasi RCE meliputi: a. Kajian Fiskal Regional Meningkatkan kualitas kajian fiskal regional tidak hanya deskriptif tapi juga mampu memunculkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai feedback bagi formulasi kebijakan pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan b. Pemanfaatan Data Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan data dan informasi terkait kebijakan fiskal, APBN, APBD, dan indikator makroekonomi 72 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Kajian Fiskal Regional Pemanfaatan Data Keselarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Peningkatan Kinerja Ekonomi di Daerah Peningkatan pada
InTress - Intellectual Leaders Handbook c. Keselarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Dapat meningkatkan keselarasan kebijakan fiskal nasional dan regional, serta mengharmoniskan pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional d. Peningkatan Kinerja Ekonomi di Daerah Mampu memberikan kontribusi aktif dan positif dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan RCE meliputi: a. Memberikan gambaran ekonomi makro dan fiskal di tingkat regional untuk mendukung pengambilan kebijakan pada level nasional dan regional; b. Meningkatkan keselarasan kebijakan fiskal nasional dan regional serta harmonisasi pembangunan daerah dengan program prioritas nasional; c. Meningkatkan kontribusi aktif dan positif Kementerian Keuangan dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah serta kesejahteraan masyarakat; dan d. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi Kementerian Keuangan di daerah dalam memberikan dampak positif bagi internal dan eksternal organisasi. ALCo dan CPIN Regional adalah struktur ALCO pada Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 73 Tujuan RCE Memberikan Gambaran Ekonomi makro dan fiskal di regional Meningkatkan keselarasan kebijakan Fiskal nasional dan regional Meningkatkan kontribusi aktif Kemenkeu di daerah Meningkatkan sinergi dan kolaborasi Kementerian Keuangan
InTress - Intellectual Leaders Handbook tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja dalam mendukung peran Alco dan CPIN pada tingkat pusat melalui asupan data dan informasi yang bersifat lokal dan regional. Tujuan ALCo dan CPIN Regional meliputi: a. Meningkatkan dukungan data yang memiliki konteks regional terkait Assets & Liabilities Committee (ALCO). b. Meningkatkan peran Kantor Wilayah sebagai kepanjangan tangan Menteri Keuangan dan sebagai Regional Chief Economist (RCE). c. Meningkatkan kualitas Cash Planning Information Network (CPIN). d. Membangun koordinasi & sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mitigasi risiko pelaksanaan APBN dan APBD. e. Mendukung pelaksanaan kebijakan maupun perencanaan kebijakan pelaksanaan anggaran yang lebih kontekstual. Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist Dalam Rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan, diatur beberapa hal meliputi: a. RCE akan menjadi bagian dari Pokja Teknis dalam struktur Setber Wilayah yang diketuai oleh Kepala Perwakilan; 74 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Tujuan ALCo dan CPIN Meningkatkan dukungan Data Meningkatkan Peran Kanwil Meningkatkan Kualitas CPIN Membangun koordinasi dan sinergi Mendukung pelaksanaan kebijakan
InTress - Intellectual Leaders Handbook b. Pelaksanaan pilar kegiatan RCE yang memerlukan penyusunan MoU atau PKS akan menggunakan penetapan oleh Kepala Perwakilan; dan c. Kegiatan RCE dapat dikolaborasikan dengan pokja teknis lain apabila diperlukan dalam menguatkan peran Kemenkeu Satu di daerah. 3. Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 396/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu, diatur beberapa hal meliputi: a. Kriteria dan klusterisasi UMKM Binaan; b. Tata Kelola program UMKM Kemenkeu Satu; c. Susunan dan tugas pokja pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu; d. Pengelolaan data UMKM Binaan. Perluasan kegiatan joint program untuk pemberdayaan UMKM, melalui sinergi program-program yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM. Kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan antara lain adalah: Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 75 “Perluasan kegiatan joint program untuk pemberdayaan UMKM, melalui sinergi program-program yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM.” KMK 396/KMK.01/2022
InTress - Intellectual Leaders Handbook a. Pembiayaan Yang meliputi kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Bantuan Kuota Internet, Alokasi DAK Fisik, Subsidi listrik, pupuk/benih, subsidi bunga. b. Operasional Yang meliputi kegiatan Aplikasi pembukuan berbasis cloud, Platform e-commerce, KITE IKM, Business Development Services. c. Pemasaran Yang meliputi kegiatan akses ke e-commerce, Dukungan Ekspor Lelang Non Eksekusi Sukarela Produk UMKM, Alokasi 40% pengadaan barang/jasa pemerintah. d. Kegiatan Pendukung Yang meliputi kegiatan pembentukan basis data UMKM, Penyusunan aplikasi pembukuan, KMK perluasan joint program. Adapun beberapa terobosan program sinergi peningkatan daya saing UMKM, yakni: a. Profiling Bersama berdasarkan single data base UMKM Menyusun basis data bersama atas UMKM untuk memperoleh informasi yang lengkap atas UMKM yang telah atau akan mengikuti program dari Kementerian Keuangan. 76 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Pembiayaan Operasional Pemasaran Kegiatan Pendukung Profiling bersama berdasar Single database UMKM Analisis bersama Capacity Building & Edukasi Bersama Sinergi pelaksanaan program Monev bersama Existing Terobosan
InTress - Intellectual Leaders Handbook b. Analisis Bersama Analisis Bersama atas kapabilitas usaha UMKM untuk dapat menentukan program yang dapat diberikan kepada masingmasing UMKM. c. Capacity building & edukasi Bersama Capacity building program UMKM antar Unit Eselon I dan pemberian edukasi Bersama kepada UMKM dengan melibatkan perwakilan seluruh unit Kementerian Keuangan yang memiliki program untuk UMKM. d. Sinergi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM Meliputi perizinan, pembiayaan, produksi, pemasaran dan pembukuan. e. Monev Bersama Dilakukan untuk mengukur efektivitas dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Terdapat target akhir berupa terwujudnya: a. Basis data tunggal UMKM Kemenkeu; b. KMK Join Program Pemberdayaan UMKM, sebagai dasar pembentukan tim/task force lintas Unit Eselon I dan panduan/ mekanisme dalam pelaksanaan program sinergi pemberdayaan UMKM. Peningkatan basis data perpajakan UMKM; peningkatan jumlah kredit UMKM yang disalurkan dan jumlah penerima kredit UMKM; peningkatan jumlah UMKM yang telah melakukan pembukuan atau memiliki laporan keuangan; peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas; pelaksanaan join edukasi kepada UMKM; dan pelaksanaan capacity building terkait UMKM antar Unit Eselon I. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 77
InTress - Intellectual Leaders Handbook 4. Ruang Kerja Kolaboratif (Collaborative Way of Working) Cara bekerja pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Sejak tahun 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menginisiasi ruang kerja kolaboratif untuk menghasilkan efisiensi ruangan dalam rangka menuju Ruang Kerja Kolaboratif (RKB) di Kemenkeu, yang diharapkan dapat mewujudkan budaya kerja yang agile, fleksibel, responsive, dan humanis. Kemenkeu terus berupaya menyempurnakan dan meningkatkan cara bekerja baru melalui penerapan RKB yang memadukan ruang kerja fisik dengan ruang kerja digital pemanfaatan teknologi terkini, optimalisasi manajemen talenta, penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi, dan pengembangan kompetensi melalui Kemenkeu Learning Center sehingga tercipta budaya kerja yang mampu menjawab kebutuhan organisasi lebih luas lagi. Ruang kerja kolaboratif yang dimiliki Kemenkeu, hal ini merupakan suatu tata kelola atas ruang atau aset yang sangat baik. Dimana suatu ruang atau aset tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh banyak pegawai di Kemenkeu. Pengelolaan tata ruang kerja di Kemenkeu seperti ruang kolaboratif ini diharapkan dapat menekan biaya sewa ruangan/ gedung dari unit-unit kerja yang belum menempati Gedung Kemenkeu. 78 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 “Ruang kerja kolaboratif menghasilkan efisiensi ruangan dalam rangka, yang diharapkan dapat mewujudkan budaya kerja yang agile, fleksibel, responsive, dan humanis.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook Dari sisi fisik, diharapkan seluruh ruang kerja di Kemenkeu dibangun untuk mendorong terciptanya produktivitas dan kreativitas dalam bekerja. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak selalu harus melibatkan anggaran yang sangat besar. Ruang Kerja Kolaboratif merupakan cara kerja dengan berprinsip: a. borderless organisasi: penerapan organisasi tanpa sekat dengan memperhatikan aspek humanis, produktif, serta penerapan pola kerja matriks dan squad; b. kebijakan delayering yang modern yang berdampak pada efisiensi SDM; c. Harmonisasi: penyederhanaan proses bisnis dan evaluasi dalam memenuhi kebutuhan organisasi; d. penyempurnaan kebijakan manajemen talenta yang yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap cara bekerja baru yang menjawab tantangan disrupsi; e. Penyediaan collaboration tools yang user centric; serta f. Pembentukan tim berbasis proyek dalam collaboration tools. Program Ruang Kerja Kolaboratif ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi nasional, terutama mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis d a n perkembangan menuju Digital Governance. Peran KPPN dalam mewujudkan Kemenkeu Satu dapat dilihat dari adanya kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini KPPN dengan Unit Eselon I lainnya. Kerja sama yang dilakukan KPPN Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 79
InTress - Intellectual Leaders Handbook tersebut dapat berbentuk Layanan Bersama (Co-Location). Contoh Layanan Bersama tersebut antara lain: a. Direktorat Jenderal Pajak Kolaborasi antara KPPN dan KPP sebagai kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan adanya kerja sama dalam bidang layanan terpadu dalam rangka peningkatan layanan kepada mitra kerja/stakeholder. KPPN dan KPP berupaya menyukseskan penerimaan negara dari sumber penerimaan pajak wajib pajak yang berprofesi sebagai bendahara pengeluaran serta pejabat perbendaharaan lainnya yang berada di wilayah bayar KPPN. Upaya tersebut bertujuan agar wajib pajak semakin mahir dalam memahami perhitungan perpajakan dan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku serta berdampak positif pada berkurangnya jumlah pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan satuan kerja. b. Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Layanan Bersama KPPN dan DJPPR yakni adanya konsultasi terkait investasi Surat Berharga Negara (SBN), layanan pemesanan pembelian SBN secara private placement, dan layanan informasi dan edukasi pengelolaan SBN dan instrument pembiayaan lain. 80 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook c. Direktorat Jenderal Bea Cukai Layanan Bersama antara KPPN dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) dilakukan sebagai upaya membangun sinergi dan pemberian informasi layanan kepabeanan dan cukai. Pemberian informasi dan edukasi tersebut dilakukan kepada Pemerintah Daerah maupun satuan kerja yang sedang mengajukan SPM maupun sekedar berkonsultasi ke KPPN. d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Layanan Bersama yang dilakukan antara KPPN dan DJPK adalah konsultasi terkait penyaluran Transfer ke Daerah maupun konversi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil ke Surat Berharga Negara (SBN). e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kolaborasi antar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) dengan KPPN yakni berupa rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) menggunakan aplikasi SIMAN. Pelayanan yang diberikan kepada satker tidak terbatas pada rekon BMN tetapi juga meliputi konsultasi terkait pengelolaan BMN, pelayanan lelang, penilaian dan piutang negara. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 81
InTress - Intellectual Leaders Handbook 5. Optimalisasi Penerimaan Ruang lingkup penerimaan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan perekonomian nasional melalui daerah. Kolaborasi Kementerian Keuangan menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan dalam optimalisasi penerimaan, yaitu: a. Joint Analysis, Penguatan DSAB Kearifan lokal untuk pelaku usaha yg belum patuh b. Joint Audit, Penguatan Joint Audit lintas unit vertikal & pusat untuk mengungkap transfer pricing/transaksi afiliasi c. Joint Collection, Penguatan pertukaran data terkait aset penanggung utang perpajakan d. Joint Investigation, Penguatan Multidoor Investigasi dan pemanfaatan data bersama indikasi tindak pidana e. Secondment, Penguatan penyandingan data dengan kementerian/lembaga lain, pemda, & data lintas regional f. Kerja Sama Kemenkeu (DJP-DJPK)-Pemda, Penguatan pemeriksaan bersama pajak pusat-daerah, pelibatan Unit Eselon I lain (DJBC, DJPb, DJKN) terkait PEN, dorong ekspor, UMKM, PNBP Aset Daerah, dsb. 82 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Joint Analysis Joint Audit Joint Collection Joint Investigation Secondment Kerja Sama Kolaborasi
- halaman ini sengaja dikosongkan - InTress - Intellectual Leaders Handbook Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 83
BAB - V PERAN SEBAGAI FINANCIAL ADVISOR
InTress - Intellectual Leaders Handbook BAB V PERAN SEBAGAI FINANCIAL ADVISOR Penguatan peran KPPN sebagai Financial Advisor dalam menjalin sinergi dan komunikasi dengan instansi eksternal kementerian keuangan menjadi katalisator pembangunan perekonomian di tiap-tiap regional. Dengan kuatnya sinergi antara KPPN dengan para pemangku kepentingan maka segala permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersamasama demi kemajuan bangsa. Adapun beberapa kegiatan yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan peran KPPN sebagai Financial Advisor meliputi beberapa kegiatan diantaranya: A. Strategi Komunikasi Kolaborasi strakom bertujuan untuk mewujudkan komunikasi publik yang efektif dan berdampak signifikan melalui kolaborasi, narasi, taktik komunikasi, komunikator, komunikan, dan kanal komunikasi. Kegaiatn ini memiliki target berupa sinergi Kementerian Keuangan dalam kolaborasi strategi komunikasi melalui integrasi dan otomasi proses bisnis yang masih manual ke dalam sistem sharing sumber daya (sistem kehumasan terintegrasi). Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimiliki presiden meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dimaksud, Presiden memiliki posisi sebagai CEO (Chief Financial Officer) yang menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Menteri keuangan selaku CFO (Chief Financial Officer) yang mengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Penguasaan Sebagian kekuasaan tersebut juga dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga COO (Chief Operationall Officer) Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 85
InTress - Intellectual Leaders Handbook selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengelolaan keuangan negara ini harus saling bersinergi baik di pusat maupun di daerah. Oleh karenanya, Menteri Keuangan memberikan arahan kepada Ditjen Perbendaharaan agar Menyusun mekanisme monitoring pelaksanaan belanja kementerian/Lembaga dan APBD sekaligus menggerakkan Kantor Wilayah DJPb untuk aktif mendorong belanja di daerah. Wakil Menteri keuangan juga memberikan arahan agar Kantor Wilayah DJPb bersinergi melalui kegiatan Regional Chief Economist dalam melakukan kajian dan analisis keuangan daerah, serta bersinergi dengan Local Expert (Ekonom Regional) serta melibatkan peranan dari unit eselon I lainnya seperti Kantor Wilayah DJP, Kantor Wilayah DJBC, Kantor Wilayah DJKN, BPPK, untuk menjadi satu kesatuan perwakilan Kementerian Keuangan yang dapat membaca ekonomi daerah. Selama ini, Kantor Wilayah DJPb dengan posisinya yang strategis sudah menjalankan peran sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Ada peran sebagai fasilitator dan katalisator untuk menjalankan dan membantu mengawal pelaksanaan APBN lewat pelaksanaan belanja di daerah. Kantor Wilayah juga sudah melakukan berbagai hal yang menyerupai peran Regional Chief Economist (RCE) misalnya lewat Kajian Fiskal R e g i o n a l (KFR). Dengan kedekatan hubungan dengan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah bisa memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah maupun instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di daerah yang sebelumnya masih sporadis, lalu dengan munculnya konsep RCE maka makin mempertajam, memperkokoh, dan memperkuat peran itu. 86 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook B. Press Release APBN di wilayah KPPN Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan seminar/diseminasi dengan pemateri Kepala KPPN yang melibatkan media masa lokal, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja, Akademisi dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, Kepala KPPN dapat menyampaikan proses pelaksanaan dan realisasi APBN, alasan tercapai/tidak tercapainya realisasi APBN, dampak pelaksanaan APBN di daerah, serta kondisi ekonomi makro di wilayah kerja KPPN. Untuk mendukung program Kemenkeu Satu, KPPN dapat mengadakan press release bersama kantor vertikal kementerian keuangan yang berada di wilayah kerjanya. Tujuan diadakannya kegiatan ini tidak lain ialah memberikan informasi kepada audience tentang pelaksanaan APBN dan dampaknya terhadap perekonomian, sekaligus mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara. C. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L, BLU, BLUD Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemateri Kepala KPPN yang melibatkan BLU/BLUD dan Pemerintah Daerah. Tujuan dilakukannya kegiatan ini ialah: 1. Sebagai sarana pendekatan diri KPPN kepada BLU/BLUD dan Pemerintah Daerah; Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 87 “Memberikan informasi kepada audience tentang pelaksanaan APBN dan dampaknya terhadap perekonomian, sekaligus mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook 2. Upaya Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di wilayah kerjanya; 3. Mendukung arahan pimpinan yakni meningkatkan kualitas belanja dengan memperhatikan capaian output; 4. Mendukung Pemerintah Daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan BLU/BLUD; 5. Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun RPA oleh Pejabat Fungsional di KPPN. Dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran, Ruang Lingkup yang dapat dibahas oleh Kepala KPPN antara lain: 1. Target dan hasil capaian output yang telah berhasil dilakukan oleh BLU/BLUD; 2. Keterkaitan hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yakni dampak penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Satker K/L dan BLU/BLUD terhadap perekonomian dan pembangunan di daerah; 3. Amplifying terkait kinerja dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah. 88 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Sarana pendekatan Upaya peningkatan kualitas Mendukung arahan pimpinan Mendukung pencapaian PAD Dasar penyusunan RPA Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran