InTress - Intellectual Leaders Handbook Kesetaraan gender bukan berarti bahwa perempuan dan laki- laki harus sama, melainkan memastikan bahwa meskipun berbeda, namun keinginan, kebutuhan, dan prioritas laki-laki dan perempuan harus sama-sama diperhatikan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atau kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan menyelenggarakan pengarusutamaan gender, maka dapat diindentifikasi apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan, memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama dalam pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama atas hasil pembangunan. Tujuan PUG adalah mempersempit bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada kesetaraan dan keadilan gender. Melalui PUG diharapkan Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 139 “Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook transparasi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat. DJPb mempunyai komitmen yang kuat untuk mendorong dan berperan aktif dalam pelaksanaan PUG, baik di tingkat nasional maupun internal Kementerian Keuangan. Implementasi pelaksanaan PUG pada DJPb, antara lain: 1. Penyediaan ruangan laktasi (nursery room) di lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Pojok bermain anak. 3. Akses masuk dengan sarana bagi kaum difabel. 4. Kamar kecil bagi tamu pria dan wanita serta kamar kecil bagi kaum difabel. 5. Penerusan usulan bertugas mengikuti suami bagi pegawai perempuan. 6. Area parkir kendaraan bermotor roda 4 dan 2 khusus bagi Ibu hamil dan kaum difabel. 140 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook 6. Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Rapat Internal dengan pemateri Kepala Seksi MSKI yang melibatkan seluruh pegawai. Evaluasi Kepatuhan Internal menjadi sarana untuk mengingatkan serta mendisiplinkan pegawai atas peraturan yang berlaku. 7. Evaluasi Pengelolaan SDM, Jabatan Fungsional dan Kerumahtanggan Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Rapat Internal dengan pemateri Kepala Subbagian Umum yang melibatkan seluruh pegawai. Evaluasi ini merupakan sarana untuk memetakan minat dan bakat pegawai, tugas dan fungsi pegawai, serta masukan atas sarana dan prasarana yang terdapat di KPPN. Kegiatan ini juga menjadi sarana survey secara eksplisit kepada pegawai apakah sarana dan prasarana serta fasilitas yang diberikan oleh subbagian umum telah mendapatkan respon yang positif dari pegawai. 8. Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Rapat Internal dengan pemateri Kepala Subbagian Umum yang melibatkan seluruh pegawai. Dalam hal ini Kepala Subbagian Umum dan bendahara dapat memaparkan kinerja anggarannya setiap bulan kepada seluruh pegawai. Kegiatan ini dapat menjadi sarana penyiapan strategi atas realisasi belanja dan pembahasan kegiatan yang akan di laksanakan di bulan berikutnya. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 141 “Sarana untuk memetakan minat dan bakat pegawai, tugas dan fungsi pegawai, serta masukan atas sarana dan prasarana yang terdapat di KPPN.”
Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan ©2023