InTress - Intellectual Leaders Handbook Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Kepala KPPN dapat mengundang pegawai Kantor Wilayah DJPb di regionalnya untuk membantu memberikan solusi atas masalah/kendala mengenai pelaksanaan anggaran yang dialami oleh BLU/BLUD. D. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemateri Kepala Seksi Vera/Vera KI yang melibatkan Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini merupakan salah satu peningkatan kualitas layanan kepada Stakeholder KPPN dengan tujuan Satuan Kerja dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu serta tercapainya opini WTP pada laporan keuangan di Pemerintah Daerah lingkup wilayah kerjanya. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan diharapkan dapat membantu stakeholder khususnya Pemda agar dapat meminimalisir temuan yang berulang pada Laporan Keuangan Pemda. KPPN dalam hal ini dapat menggandeng Bidang PAPK Kanwil regional masing-masing untuk dapat melakukan asistensi kepada Pemda di lingkup kerjanya. Apabila terdapat temuan yang berkaitan dengan Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, KPPN diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara Pemda dengan instansi terkait agar masalah dalam penyusunan laporan keuangan dapat segera ditindaklanjuti. E.Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemateri Kepala Seksi Bank yang melibatkan Satuan Kerja, Pemerintah Daerah, perwakilan desa. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 89
InTress - Intellectual Leaders Handbook Pada saat pelaksanaan evaluasi, KPPN dapat membuka diskusi dengan menyampaikan masalah dan kendala saat dilakukannya penyaluran oleh KPPN serta progress penyaluran. Tiap perwakilan desa dan Pemerintah daerah dapat memaparkan kendala yang dialami pada saat pengajuan dokumen serta alasan spesifik mengapa dokumen syarat penyaluran tidak segera diajukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah membahas masalah dan mencari solusi atas masalah yang terjadi secara bersama-sama, agar masalah yang telah dialami oleh desa/dinas lain tidak terjadi secara berulang. KPPN juga berperan sebagai penghubung komunikasi antara pihak pengaju dokumen (Desa/Dinas) dan Penerima Dokumen (BPKAD). Kepala KPPN dalam hal ini Kepala Seksi Bank dapat mendorong Pemerintah Daerah c.q. BPKAD untuk segera melakukan koordinasi dengan Dinas dan Desa terkait waktu penyaluran di tiap awal bulan dan triwulan agar dana dapat terealisasi secara tepat waktu dan tepat sasaran. F. Pemberdayaan UMKM Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemateri Kepala Kantor/Kepala Seksi yang melibatkan UMKM, Penyalur, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Kegiatan FGD Pemberdayaan UMKM berguna sebagai sarana penyampaian informasi secara berkala dari KPPN kepada Penyalur, Bank, LKBB dan UMKM. Konsolidasi atas persepsi peraturan juga dapat dilakukan oleh KPPN, Penyalur, Bank, dan 90 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 “Membahas masalah dan mencari solusi atas masalah yang terjadi secara bersama-sama, agar masalah yang telah dialami oleh desa/dinas lain tidak terjadi secara berulang.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook LKBB dalam kegiatan ini agar tidak terdapat mispersepsi atas peraturan. KPPN dapat menyelipkan materi mengenai metode transaksi pembayaran digital seperti KKP/Digipay/Virtual Account kepada UMKM. Data realisasi KUR/UMi per sektor yang tertera pada aplikasi SIKP dapat digunakan untuk menjangkau sektor UMKM, khususnya sektor yang masih belum mempunyai debitur. Pembahasan serta konsultasi atas kendala dan masalah apabila tidak dapat ditemukan solusinya di tingkat KPPN, KPPN dapat menyampaikan kendala/masalah tersebut kepada Kanwil DJPb untuk dapat dibahas. UMKM yang telah terdaftar untuk diberdayakan melalui LKBB, dapat dilakukan monitoring atas pelatihan yang telah dilakukan. KPPN juga dapat membantu mempromosikan serta mengupdate produk produk UMKM di daerahnya melalui Pojok UMKM yang tersedia di kantor masingmasing. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 91 “Sebagai sarana penyampaian informasi secara berkala dari KPPN kepada Penyalur, Bank, LKBB dan UMKM.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook G. Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan pemateri Kepala Seksi MSKI/PDMS, Pejabat Fungsional yang melibatkan Satuan Kerja. Dalam rangka mendukung roll-out aplikasi SAKTI di tahun 2022, KPPN dapat mencatat seluruh kendala yang dialami oleh masing-masing Satker. Kendala yang dialami dalam penggunaan Aplikasi SAKTI selama periode Semester I tahun 2022 dapat diringkas dalam bentuk laporan untuk dibahas pada sosialisasi/ TOT berikutnya. Laporan atas kendala ini juga akan digunakan sebagai saran dalam proses pengembangan aplikasi. Asistensi Aplikasi SAKTI dapat dilakukan secara one on one meeting atau bersamaan kepada Satker. H. Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual Account) Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan pemateri Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi MSKI/PDMS yang melibatkan UMKM, Satuan Kerja, dan Bank. KPPN dapat memberikan materi berupa alur pendaftaran akun, alur pengajuan produk, hingga alur pembayaran KKP/ Digipay/Virtual Account. Informasi mengenai penggunaan Digipay dapat dijelaskan saat asistensi. KPPN juga dapat mendorong bank terkait untuk bisa menyediakan mesin edc di 92 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Pendampingan Bimbingan Teknis
InTress - Intellectual Leaders Handbook UMKM regional terkait. Asistensi yang dilakukan dapat berupa pemanduan atas pendaftaran akun, dsb. Untuk mendukung transaksi digital, KPPN dapat membuat list yang berisi daftar UMKM/usaha yang telah memiliki mesin edc di tiap kabupaten/ kota. Kebijakan atas mekanisme reward dan punishment terhadap dilakukan/ tidak dilakukannya transaksi oleh Satker diserahkan kepada KPPN masing-masing. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 93
Penguatan Manajemen Eksternal Penguatan Kapasitas perbendaharaan SDM Penguatan Manajemen internal BAB - VI PERAN SEBAGAI MANAJER INTERNAL
InTress - Intellectual Leaders Handbook BAB VI PERAN SEBAGAI MANA JER INTERNAL Berbagai pengembangan peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tentunya memerlukan dukungan teknis maupun non-teknis guna memastikan eksekusi pengembangan peran KPPN dapat berjalan dengan kualitas yang maksimal serta memenuhi espektasi stakeholder. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam memastikan kualitas layanan meliputi hal sebagai berikut: A. Internal Capacity Strengthening Penguatan kapasitas insan perbendaharaan merupakan sebuah keniscayaan, dimana dinamika pengelolaan keuangan negara tentunya harus diiringi dengan penyegaran pemahaman dan penguatan informasi di internal KPPN. Dalam memperkuat kapasitas internal KPPN dapat dilakukan beberapa hal diantaranya: 1. Internalisasi Materi Hasil Diklat/Sosialisasi/ Workshop Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan PIC Kepala Subbagian Umum dan pemateri pegawai yang sebelumnya mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang melibatkan seluruh pegawai KPPN. Tujuan dari kegiatan Internalisasi ialah Pegawai yang telah selesai melaksanakan Diklat/Sosialisasi/Workshop dapat menyampaikan materi yang diberikan kepada pegawai lain dalam bentuk paparan, games, atau lainnya serta dapat dilakukan secara indoor/outdoor. Hal ini juga dapat meningkatkan kreatifitas pegawai dalam pelaksanaan tugas. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 95
InTress - Intellectual Leaders Handbook 2. Refreshment Pelaksanaan Anggaran Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan PIC Kepala Seksi PD/PDMS dan pemateri Kepala Seksi PD/PDMS yang melibatkan seluruh pegawai KPPN. KPPN diharapkan dapat membahas tiap-tiap poin dalam IKPA, diantaranya: a. Kualitas perencanaan meliputi revisi DIPA frekuensi revisi pergeseran yang dilakukan oleh Satker serta revisi atas 14 jenis pagu tetap yang diperhitungkan dan Deviasi Halaman III DIPA yang memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan b. Kualitas Pelaksanaan meliputi penyerapan anggaran yang mencakup evaluasi terhadap target penyerapan triwulanan yang mengacu pada target penyerapan per jenis belanja. Kepala KPPN dapat mendorong Satker untuk membuat Rencana Kegiatan Tahunan yang didalamnya berisi timeline kegiatan bulanan. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Satker dalam merealisasikan anggarannya di tiap bulan. Belanja Kontraktual mencakup kepatuhan terhadap regulasi pengajuan kontrak serta akselerasi percepatan belanja melalui Kontrak pra DIPA dan Kontrak Belanja 53 yang dapat diselesaikan di triwulan I. Penyelesaian tagihan meliputi ketepatan waktu pengajuan tagihan, jangan sampai melebihi 17 hari kerja. UP dan TUP meliputi ketepatan waktu dan 96 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 “GKM membahas poin-poin penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran”
InTress - Intellectual Leaders Handbook besaran UP/TUP yang diajukan oleh satker. Kepala KPPN dapat mendorong Satker agar sepenuhnya menggunakan seluruh UP (100%) dalam satu bulan serta sepenuhnya menggunakan TUP yang diajukan agar tidak ada Setoran TUP yang dikembalikan ke kas negara. Hal ini dapat mengurangi adanya idle cash di Bendahara. Serta Dispensasi dimana Kepala KPPN dapatmenghimbau Satker untuk memperhatikan Dispensasi SPM yang diajukan di Triwulan IV. c. Kualitas Hasil Output meliputi evaluasi atas target capaian triwulanan (sudah selaras dengan target penyerapan anggaran atau belum) dan ketepatan waktu dalam melaporkan hasil capaian output. Selain itu, Kepala KPPN juga memberikan reminder kepada Satker mengenai arahan pimpinan tentang perbaikan kualitas belanja berdasarkan hasil capaian output. 3. Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan PIC Kepala Seksi Vera/VeraKI dan Kepala Seksi Vera/VeraKI yang melibatkan seluruh pegawai KPPN. Materi yang disampaikan diharapkan tidak hanya pada lingkup Pelaporan Keuangan BUN, namun Kepala Seksi Vera dapat menjelaskan juga asistensi yang telah dilakukan oleh Seksi Vera/VeraKI kepada Satker dan Pemda terkait sehingga masalah yang terjadi. Hal ini dapat menjadi bahan brainstorming bersama dengan para pegawai. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 97
InTress - Intellectual Leaders Handbook 4. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan PIC Kepala Seksi MSKI/PDMS/ Pejabat Fungsional PTPN dan pemateri Kepala Seksi MSKI/ PDMS/Pejabat Fungsional PTPN yang melibatkan seluruh pegawai KPPN. Materi yang dapat disampaikan ialah tugas dan fungsi dari pejabat perbendaharaan serta penekanan atas tanggungjawab dari tusi masing-masing. Isu yang masih terjadi pada pejabat perbendaharaan ialah pelimpahan sepenuhnya tugas dan wewenang yang seharusnya dilakukan oleh pejabat perbendaharaan kepada staff/bagian lain. KPPN dapat memberikan dukungannya kepada Satker untuk melakukan ujian sertifikasi bagi staff pengelola keuangan yang dirasa cukup mumpuni untuk menjadi pejabat perbendaharaan. 5. Refreshment Cash Management Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan PIC Kepala Seksi Bank dan pemateri Perbankan dan Kepala Kantor yang melibatkan pegawai KPPN, Satuan Kerja, dan Bank. Sebagai alat pembayaran dengan likuiditas tertinggi, kas 98 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook memegang peranan penting dalam keuanhan negara. Aspekaspek dalam manajemen kas yang diperhatikan juga termasuk administrasi pengelolaan kas di DJPb, budget/ ketersediaan kas di Dit. PKN, serta risiko atas kondisi kas yang berlebih. Penekanan untuk akselerasi belanja yang cepat untuk memenuhi capaian output melalui penyerapan anggaran juga dapat dibahas dalam kegiatan FGD. Maksud eksplisit dari kegiatan ini ialah menghindari adanya idle cash di Direktorat PKN. 6. Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan PIC Kepala Seksi Bank dan pemateri Kepala Seksi Bank dan Pemerintah Daerah yang melibatkan pegawai KPPN, Perwakilan Pemerintah Daerah, Akademisi. Kegiatan dapat berisi evaluasi/ sharing session atas penggunaan APBD. Isu-isu yang muncil didaerah selama ini kebanyakan berasal dari masalah ekonomi. Maka, dengan adanya sharing session, KPPN bersinergi besama Pemda untuk menjawab isu-isu yang muncul di daerah. Tim Kehumasan juga dapat dikerahkan untuk membuat berita yang memiliki tone positif atas isu negative yang berkembang di masyarakat. Apabila diperlukan, KPPN dapat mebuat MoU mengenai pertukan data keuangan bersama dengan Pemerintah Daerah. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 99
InTress - Intellectual Leaders Handbook 7. Data Analytics-Analisis Ekonomi Regional Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan PIC Kepala Seksi Vera/VeraKI dan pemateri Badan Pusat Statistik serta Akademisi Universitas yang melibatkan pegawai KPPN, BPS, Universitas, Bank Indonesia, Lembaga Penelitian, Akademisi. Pemateri dapat menyampaikan urgensi pengggunaan data dan aplikasi pengolah data untuk kebutuhan organisasi. Dalam hal ini, KPPN dapat berkoordinasi dengan bidang PPA II Kanwil untuk pemakaian/ bimbingan teknis penggunaan aplikasi. B. Internal Support System Ditengah dinamika pengelolaan keuangan negara dan teknologi, tentunya diperlukan dukungan dalam pelaksanaan pengembangan peran KPPN. Standarisasi teknis pelaksanaan 100 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Activities Support System Digital Support System
InTress - Intellectual Leaders Handbook tugas serta dukungan lingkungan yang positif tentunya menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan. Internal Support System yang berkembang di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi: 1. Digital Support System Perkembangan teknologi informasi dalam mengakselerasi penyelesaian pekerjaan merupakan hal yang tidak terbantahkan, hal ini tentunya akan membawa dampak yang positif dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Kementerian Keuangan senantiasa melakukan pengembangan dukungan teknologi informasi yang tertuang dalam implementasi: a. Office Automation Kementerian Keuangan Office Automation (OA) Kementerian Keuangan merupakan kumpulan dari berbagai macam sistem informasi yang mendukung pegawai kementerian keuangan yang dapat diakses pada melalui laman satu.kemenkeu.go.id dan login menggunakan username dan password yang berbeda untuk masing-masing pegawai. Adapun beberapa sistem yang dikelola melalui OA Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 101 Office Automation Collaboration Tools SAKTI SPAN MPN G3 Digipay Digital Support System
InTress - Intellectual Leaders Handbook meliputi penyelesaian pekerjaan melalui aplikasi Nadine (persuratan), pengelolaan My task, pengelolaan Rapat. Pengelolaan kepegawaian seperti presensi, pengelolaan cuti, dan Pendidikan. b. Collaboration Tools Collaboration Tools merupakan salah satu wujud keseriusan mewujudkan kemenkeu satu melalui kemudahan kolaborasi antar pegawai kementerian keuangan dengan meningkatkan kolaborasi, kemudahan pembentukan tim, sistem kerja yang fleksibel dan megoptimalisasikan investasi TIK. Sebelumnya Kemenkeu mengalokasikan effort dan spending yang cukup besar untuk pengembangan dan pengelolaan secara mandiri produk-produk yang sudah mature dan tersedia dipasaran, seperti: agenda/calendar, project management, mail server, file sharing (dropbox), dsb. Saat ini telah tersedia produk atau tools terintegrasi yang pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh pihak ketiga dan pengguna, sehingga lebih aman, efisien dan meningkatkan value added baru untuk Kemenkeu. 102 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Digitalisasi Kemenkeu
InTress - Intellectual Leaders Handbook Hal-hal yang dapat dilakukan melalui Collaboration Tools antara lain penggunaan Aplikasi Microsoft Office 365 lengkap dengan segala aplikasi pendukung dengan dukungan Cloud Storage berkapasitas 1Tb. Selain itu penggunaan Collaboration Tools diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pelaksanaan tugas pegawai sehari-hari, menduung pengukuran kinerja pegawai berbasis sistem secara otomatis, menciptakan efisiensi dengan mereduksi produk-produk dengan fungsi sejenis, menciptakan budaya kerja baru kemenkeu yang lebih kolaboratif secara digital. c. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang berperan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Hingga saat ini terdapat sembilan modul pengelolaan keuangan tingkat instansi yang meliputi modul administrasi, Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 103 “Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul pembayaran, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, dan modul akuntansi dan pelaporan. d. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) SPAN adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Berdasarkan PMK No 276 tahun 2008 pengembangan SPAN terdiri dari tiga pilar, yaitu: penyempurnaan proses bisnis (Business Process Improvement/BPI), penerapan sistem informasi berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) atau juga dikenal sebagai Commercial of The Shelf (COTS), dan Change Management and Communication (CMC). SPAN mengintegrasikan seluruh basis data dan aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara pada level Bendahara Umum Negara (BUN) ataupun Kuasa BUN. Setelah berhasil menerapkan IFMIS di tingkat BUN, implementasi IFMIS selanjutnya diwujudkan dalam pembangunan aplikasi tingkat satuan kerja (satker). 104 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 SPECIAL “Sistem yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook e. Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3) MPN G3 adalah metode pembayaran penerimaan negara (Pajak, PNBP, dan Bea Cukai) berdasarkan kode billing yang diperoleh nasabah dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Adapun kemudahan yang ditawarkan oleh MPN G3 yakni layanan online dan fleksibel, dengan berbagai pilihan channel pembayaran online antara lain, ATM, EDV, teller bank atau bahkan internet banking, ecommerce, fintech, SP2D online, serta kapanpun dan dimanapun. f. Digipay Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk mengelola keuangan negara sekaligus memberdayakan UMKM. Oleh karenanya, Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah platform Digital Payment-Marketplace yang dinamakan Digipay. Digipay merupakan proses integrasi transaksi digital yang memudahkan setiap instansi pemerintah untuk berbelanja Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 105 “Proses integrasi transaksi digital yang memudahkan setiap instansi pemerintah untuk berbelanja secara praktis, termasuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak melalui Cash Management Sistem Bendahara”
InTress - Intellectual Leaders Handbook secara praktis, termasuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak melalui Cash Management Sistem Bendahara. Selain itu, dokumen pertanggungjawaban transaksi dapat dihasilkan secara otomatis. Digipay merupakan salah ssatu perwujudan digitalisasi pengelolaan kas negara, terutama dalam pembayaran belanja pemerintah dengan menggunakan Uang Persediaan (UP). Digitalisasi pengelolaan kas negara membawa berbagai manfaat. Kemanfaatan Digipay dapat dirasakan secara langsung oleh instansi pemerintah, vendor penyedia barang/jasa, dan Perbankan. Di masa pandemi, Digipay menjadi solusi bagi UMKM untuk tetap dapat menjalankan usahanya secara digital, aman, dan terpercaya. Manfaat Digipay antara lain: a. mengubah mindset, pola kerja, dan cara pembayaran dari konvensional menjadi digital; b. mengintegrasikan pengadaan, pembayaran dan perpajakan; c. meningkatkan efisiensi waktu dan biaya; d. mengurangi penggunaan kertas; e. Cashless; f. mengurangi interaksi instansi pemerintah dan vendor; g. meminimalisasi timbulnya moral hazard; h. meningkatkan kolaborasi sektor publik dan privat dalam digitalisasi belanja pemerintah dan pemberdayaan UMKM. 2. Activities Support System 106 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Keprotokoleran Morning Call Kehumasan Senam GKM Pembinaan Mental Doa Bersama Capacity Building
InTress - Intellectual Leaders Handbook Selain dukungan secara digital, insan Perbendaharaan memerlukan dukungan dari sisi kesehatan jasmani dan rohani yang terangkum dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan manajemen internal KPPN yang meliputi: a. Keprotokoleran KPPN sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan, terkadang mendapat kunjungan kerja baik dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, unit lain di internal Kementerian Keuangan, ataupun instansi di luar Kementerian Keuangan. Untuk itu, selain memberikan pelayanan terkait tugas dan fungsi utamanya, Kepala KPPN dituntut untuk mampu mengoptimalkan fungsi keprotokoleran. Apabila diperlukan, Kepala KPPN dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Kantor Wilayah. Protokoler layanan tamu adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam menerima dan melayani tamu secara terukur sesuai dengan keperluan dan tingkat kepatutan dengan mengedepankan prinsip- prinsip Budaya Kerja dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sehingga diperoleh manfaat organisasi dalam hal pelayanan dan image branding yang baik. Kriteria bagi petugas yang bertugas pada Protokoler Layanan Tamu antara lain adalah: 1. Memiliki integritas dengan orientasi pelayanan. 2. Memiliki ketrampilan bersikap baik berbicara maupun bertindak. 3. Memiliki inisiatif tindakan terkait kebutuhan di lapangan. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 107
InTress - Intellectual Leaders Handbook 4. Memiliki kedayatahanan mental dan fisik. 5. Memiliki karakter yang adaftif terhadap lingkungan. Dalam pelaksanaan protokoler layanan tamu hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut: 1. Kelengkapan Petugas Protokoler Petugas protokoler yang bertugas dalam protokoler layanan tamu harus dilengkapi dengan tanda pengenal instansi, kartu pas bandara, pulsa alat komunikasi, kuota jaringan internet, power cadangan (power bank), jadwal keberangkatan, jadwal kedatangan, dan jadwal mobilisasi tamu, nomor HP Tamu, KTP dan tiket kedatangan/kepulangan tamu. 2. Kelengkapan Kendaraan Kendaraan layanan tamu perlu dilengkapi dengan BBM kendaraan, uang parkir, kartu tol elektronik, air minum, tissue, permen, payung, sandal jepit. 3. Kelengkapan Pengendara Kelengkapan bagi pengendara adalah SIM, jadwal mobilisasi tamu (kedatangan, mobilisasi selama dinas/rundown acara, dan kepulangan), kartu tol, nama dan nomor HP tamu. KPPN juga diharapkan mempunyai database informasi mengenai kekhususan konten lokal yang dimiliki daerah tersebut. Informasi meliputi penginapan, sarana transportasi, unggulan pariwisata, hal-hal spesifik di daerah, dan kuliner. Kepala KPPN diharapkan menjadi “bapak/ibu” bagi pejabat/ pegawai yang bertugas di unitnya. Untuk itu, sudah sepatutnya memberikan penyambutan yang baik kepada pejabat/pegawai yang baru mutasi dari unit 108 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook lain. Kepala KPPN dapat memberikan bantuan ataupun kemudahan bagi para pejabat/pegawai tersebut dalam hal transportasi dari bandara saat pertama kali tiba di tempat baru. Selain itu, database informasi tentang ketersediaan dan kelayakan rumah dinas serta informasi tempat tinggal atau tempat kos yang layak bagi pegawai, perlu dimiliki dan direkomendasikan. b. Kehumasan/Publikasi Permintaan informasi oleh masyarakat perlu direspon dengan baik agar tidak menimbulkan kesan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Kepala KPPN perlu mengoptimalkan fungsi kehumasan di kantornya. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (UndangUndang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). Kepala KPPN perlu menetapkan pejabat/pegawai sebagai PIC dan merumuskan SOP nya. Dalam rangka mengantisipasi adanya pengaduan masyarakat, Kepala KPPN agar melakukan Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 109 “Permintaan informasi oleh masyarakat perlu direspon dengan baik agar tidak menimbulkan kesan yang tidak diinginkan.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook rapat dengan para Kepala Seksi dan beberapa pegawai untuk merumuskan SOP dan menetapkan pegawai yang bertanggungjawab untuk menangani layanan pengaduan masyarakat. Koordinasi secara berjenjang dan berkala perlu pula dilakukan, sehingga citra organisasi di mata publik tetap terjaga. Hal-hal yang dapat dilakukan Kepala KPPN terkait kehumasan/publikasi: 1. Menetapkan rencana kegiatan kehumasan selama satu tahun, semester dan triwulan. 2. Menyusun profil KPPN dalam satu buku saku atau leaflet yang dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu dengan para pimpinan daerah atau satker. 3. Memiliki kartu nama yang dapat dengan mudah digunakan untuk berkenalan dengan pihak-pihak yang dilayani atau yang berkepentingan dengan KPPN. 4. Dalam rangka publikasi, Kepala KPPN memastikan semua sarana publikasi berjalan dengan baik, seperti website, sms center, majalah dinding, buletin, spanduk, banner atau baliho. 5. Untuk spanduk atau baliho, hendaknya KPPN memiliki tempat khusus untuk spanduk/baliho (yang dapat dengan mudah untuk pemasangan dan pencopotan) dengan pilihan lokasi yang strategis dan menjaga keindahan. Bila terdapat event atau tema strategis, KPPN memasang spanduk berisi tulisan terkait, termasuk pemasangan spanduk dalam rangka turut menyemarakkan event di daerah setempat. 6. Menjalin hubungan dengan media setempat yang memungkinkan untuk melakukan publikasi data realisasi anggaran setiap triwulan. 7. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan media masa yang ada, tidak hanya dengan LPP TVRI atau RRI. 8. Mengadakan kunjungan ke kantor redaksi/kantor-kantor berita/media massa untuk berkenalan dan menjalin hubungan baik. 110 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook 9. Mengundang secara berkala para wartawan media masa dalam suatu forum, untuk memberikan informasi terkini mengenai pengelolaan APBN atau program-program Ditjen Perbendaharaan maupun informasi lainnya. 10. Mengundang wartawan untuk berkunjung kekantor, kegiatan ini dapat dilakukan secara informal, misalnya dengan makan bersama atau ngopi bersama. 11. Konferensi pers suatu pertemuan antara satu organisasi/ perorangan dengan pers. 12. Pers tour berupa kegiatan mengajak wartawan meninjau keadaan lapangan dari kegiatan kantor atau organisasi. 13. Kursus latihan wartawan. Program ini bertujuan menambah wawasan tentang suatu masalah, misalnya hukum, politik, ekonomi, atau masalah-masalah yang bersifat teknis lainnya. 14. Menyelenggarakan acara talk show atau dialog melalui radio atau TV setempat setiap triwulan atau semester tentang berbagai topik seputar pelaksanaan tugas KPPN, programprogram yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan, MPN dan topik keuangan negara lainnya. 15. Membuat tulisan secara berkala dan mengirimkannya ke media massa. 16. Memotivasi para pejabat/pegawai untuk mengirimkan tulisan kepada redaksi media massa. 17. Meme rin t ah k an Sekretaris atau Subbagian Umum untuk membuat daftar alamat satker, beserta nomor telepon dan alamat email. Daftar alamat email, Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 111
InTress - Intellectual Leaders Handbook juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengiriman surat yang bersifat segera dan mendesak. 18. Membuat kalender khusus KPPN yang di dalamnya memuat jadwal- jadwal penyampaian laporan beserta batas waktu penyampaian SPM, dan lain-lain serta foto-foto kegiatan KPPN. Selanjutnya, kalender tersebut dibagikan kepada satker mitra kerja. 19. Memerintahkan setiap seksi untuk membuat leaflet atau booklet tentang layanan yang diselenggarakan di setiap seksi untuk diketahui pihak satker dan para pegawai. 20. Membentuk Tim Kehumasan tingkat KPPN untuk mengelola website KPPN, kerja sama dengan Humas Pemda, kerja sama dengan Media Massa, dan penyiapan rilis/dokumen publikasi KPPN. 21. Menunjuk pegawai yang memiliki kemampuan jurnalistik untuk selalu mengupdate berita di website tentang berbagai informasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPN. Bila terdapat event penting, berita juga dikirimkan ke Kantor Pusat dan Kanwil untuk dimuat di web perbendaharaan dan web Kanwil. 112 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook 22. Membuat video tutorial berisi panduan aplikasi dan kumpulan peraturan terkait pelaksanaan anggaran dan tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban satker. Menyebarkan melalui sarana media sosial dan membagikannya kepada pihak satker. 23. Melaksanakan kegiatan bakti sosial di masyarakat, seperti donor darah, khitanan massal, berbagi takjil atau kegiatan lainnya. 24. Di ruang layanan agar disediakan pojok informasi yang terdapat berbagai leaflet, koran, majalah, buku yang dapat dimanfaatkan oleh satker saat menunggu antrian layanan. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan kehumasan Salah satu tugas kehumasan adalah menyampaikan informasi kepada pihak lain. Adapun konten informasi yang disampaikan terbagi atas konten informasi internal dan konten informasi eksternal. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media internal yang dikelola oleh setiap unit berupa website, media sosial, media cetak dan lain sebagainya ataupun melalui media massa yang dikelola pihak lain secara professional. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi, yaitu: 1. Menanyakan identitas dan tujuan kedatangan pihak yang mencari informasi/wartawan. 2. Informasi yang disampaikan terdiri dari tiga bagian, yakni: a. Pendahuluan, berupa penyampaian informasi terkait tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan (disesuaikan dengan informasi yang diminta atau disampaikan). b. Pokok informasi, yang berisi data dan fakta yang telah diolah dan mampu dipahami serta penjelasan data berupa penyajian informasi kualitatif yang dihubungkan dengan keterkaitan data dengan hajat hidup orang masyarakat secara riil. c. Penutupan, yang menegaskan bahwa Ditjen Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 113
InTress - Intellectual Leaders Handbook Perbendaharaan bekerja secara professional, modern dan penuh integritas. 3. Jika mendapat pertanyaan yang belum yakin akan jawabanya, agar kembali kepada pokok informasi yang dijelaskan pada awal wawancara. 4. Berhati-hati dalam menyampaikan informasi non publik yang memiliki resiko terhadap reputasi organisasi. 5. Pertanyaan media ditanggapi dengan cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang diminta. 6. Pada saat wawancara, perlu didampingi unit teknis terkait. 7. Proses wawancara direkam sebagai dokumentasi unit sekaligus alat crosscheck terhadap informasi yang diterbitkan media kemudian. Hal yang perlu dihindari dalam wawancara, yaitu: 1. Mengomentari isu-isu sensitif dan negatif yang berkembang tentang kegiatan Ditjen Perbendaharaan atau isu-isu sensitif seperti agama, politik dan lainnya. 2. Bersikap defensif saat mendapatkan pertanyaan yang sulit dan mencecar. 3. Berasumsi berdasarkan asumsi pribadi dan/atau informasi yang diragukan validitasnya. 4. Memberikan komentar off-reccord kepada wartawan. 114 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 Informasi Yang Disampaikan Pendahuluan Pokok Informasi Penutupan
InTress - Intellectual Leaders Handbook 5. Melakukan wawancara tanpa persiapan data dan informasi. 6. Memberikan informasi yang salah, tidak akurat atau mengandung kebohongan. 7. Memberikan informasi yang melanggar sumpah jabatan, informasi yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Dalam pelaksanan tugas kehumasan, KPPN perlu melaksanakan aktivitas peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan dengan ketentuan: 1. Kegiatan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan. 2. Bersifat informatif, yakni memiliki nilai berita yang signifikan bagi publik internal maupun eksternal. 3. Kegiatan tersebut mengundang unit-unit lain secara massal. 4. Koordinasi dan kunjungan kerja pimpinan pada unit-unit lain, baik satuan kerja maupun pemerintah daerah. 5. Kunjungan pejabat nasional yang secara pertimbangan perlu dilakukan pendampingan oleh pimpinan unit vertikal. 6. Peluncuran inovasi (lokal maupun nasional) yang akan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders. 7. Kegiatan internal yang melibatkan masyarakat secara luas seperti Hari Bakti Perbendaharaan, Hari Oeang dan sebagainya. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 115
InTress - Intellectual Leaders Handbook c. Gugus Kendali Mutu (GKM) Pelaksanaan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) memiliki dasar hukum yang tertuang dalam: 1. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 76/IMK.012/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Peningkatan Kapasitas Internal Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan. 2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2947/ PB/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Peningkatan Kapasitas Internal SDM Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/ PB/2012 tentang Tata Kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kegiatan GKM dilaksanakan sebagai sarana peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanan KPPN kepada stakeholders. Sebagai sarana meningkatkan kompetensi para pegawai KPPN, selain GKM dapat diselenggarakan kegiatan semacam in house training (sosialisasi/ pelatihan internal). GKM pada dasarnya adalah sarana menyamakan persepsi para pegawai dalam implementasi SOP, peraturan terbaru maupun terkait aplikasi. 116 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 “Sarana peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanan KPPN kepada stakeholders.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook Jenis-jenis GKM antara lain GKM Penerapan SOP, GKM Service Excellence, GKM untuk Pelatihan IT (Infomasi dan Teknologi), dan GKM lainnya yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dengan narasumber dari internal KPPN maupun dari Kantor Wilayah. Narasumber adalah para pegawai yang telah mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek yang diadakan Kantor Pusat DJPb dan/ataupun BPPK. GKM juga dapat dilaksanakan dalam rangka sharing informasi berbagai macam hal misalnya progress pekerjaan atau masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Kepala KPPN agar menginisiasi pelaksanaan GKM yang PIC pelaksanaannya diatur bergantian dari masing-masing seksi. d. Doa bersama dan arahan pagi Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Briefing dengan pemateri Kepala KPPN yang melibatkan seluruh pegawai KPPN. Selain mempererat pegawai, Doa bersama bertujuan demi mendapatkan kelancaran dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta agar harapan dan prestasi yang ingin dicapai dapat terkabul. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 117 GKM
InTress - Intellectual Leaders Handbook e. Morning Call Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Rapat Internal dengan pemateri Kepala KPPN yang melibatkan seluruh Pejabat Eselon IV. Morning call dapat dilakukan secara formal dan informal. Isu dan Strategi yang dibahas dapat diambil dari IS RBTK maupun masalah/kendala yang dialami beserta tindak lanjutnya dalam satu pekan kedepan. Kegiatan morning call dapat menjadi sarana transfer knowledge dari pimpinan ke bawahan maupun antar pegawai. Sosialisasi singkat atas peraturan baru yang ada di DJPb juga dapat dipaparkan singkat di morning call. f. Senam/Olahraga Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan kegiatan Outdoor dengan PIC Kepala KPPN yang melibatkan seluruh pegawai. Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan pegawai serta penerapan work life balance, KPPN diharapkan daapt mengaktifkan kegiatan Jumat Krida melalui kegiatan olahraga. 118 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 “Morning call dapat dilakukan secara FORMAL dan INFORMAL.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook g. Pembinaan Mental dan Kerohanian Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan GKM dengan pemateri Kepala KPPN yang melibatkan seluruh pegawai. KPPN. Pemateri dapat diambil dari internal KPPN maupun eksternal KPPN. Kepala KPPN dapat membuat tim bintal untuk tiap agama. h. Capacity Building/Internal Gathering KPPN Kegiatan ini dilaksanakan KPPN melalui pelaksanaan Rapat Internal dengan pemateri Kepala KPPN yang melibatkan seluruh pegawai. Kegiatan capacity building merupakan sarana peningkatan kemampuan, keterampilan, dan attitude pegawai sehingga lebih efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran / target kinerja organisasi yang dikemas dalam bentuk informal. Tujuan dari kegiatan ini ialah sebagai ajang refreshing bagi pegawai, memupuk rasa solidaritas yang tinggi serta memperkuat teamwork (kerjasama) antar pegawai dan antar seksi. Kegiatan dapat dikemas dengan menyenangkan, seperti games yang berisi rintangan. Adapun rintangan/games tersebut dapat dibuat sebagai suatu Latihan untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan-persoalan yang sering terjadi didalam perkerjaan. Dengan begitu, Capacity Building akan membentuk suatu pribadi yang mandiri, tegar, dengan rasa solidaritas yang tinggi sesama pegawai sehingga suatu target akan lebih mudah tercapai apabila dilakukan secara kompak dan terarah. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 119
InTress - Intellectual Leaders Handbook C. Internal Evaluation System 1. Pengelolaan Kinerja berdasar Prinsip Strategy Focused Organization (SFO) Pengelolaan Kinerja berdasar prinsip SFO memiliki dasar hukum yang tertuang dalam: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 48 dan Pasal 75 s.d. 78. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan Balanced Score Card (BSC) sebagai pendekatan dalam pengelolaan kinerja. Pada tahun 2011, pembangunan BSC telah sampai pada level individu (individual scorecard). Semua pegawai Kementerian Keuangan memiliki ukuran kinerja yang jelas dengan target terukur. Suatu pendekatan dalam menguji implementasi BSC dilakukan melalui Strategy Focused Organization (SFO) dengan melakukan assestment organisasi dan individu berdasarkan 5 (lima) prinsip yang ada dalam SFO. Manfaat pelaksanaan SFO adalah menjadi dokumen pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Laporan 120 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 “Menjadi dokumen pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) yang disampaikan ke Kementerian PAN-RB”
InTress - Intellectual Leaders Handbook Kinerja (LAKIN) yang disampaikan ke Kementerian PAN-RB. Secara dokumentatif, SFO sebagai bagian dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian PAN-RB, dan sebagai salah satu dasar penentuan remunerasi ASN tingkat nasional oleh Kementerian PAN dan RB. Perjalanan reformasi birokrasi dipertegas dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah (good governance) serta membangun kepercayaan publik melalui peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan bertumpu pada penataan dan penajaman fungsi organisasi, penyempurnaan proses bisnis (business process), serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Penilaian kinerja meliputi seluruh organisasi dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian kinerja organisasi dan pegawai diharapkan sebagai “early warning system” bagi pimpinan, atasan, dan akhirnya bagi Kementerian Keuangan, demi mencapai tujuan reformasi birokrasi. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 121
InTress - Intellectual Leaders Handbook Implementasi pelaksanaan 5 (lima) prinsip Strategy Focused Organization (SFO) pada KPPN adalah sebagai berikut: 1. Prinsip I : Menggerakkan Perubahan melalui Peran Kepemimpinan Prinsip ini menjelaskan tentang pentingnya keterlibatan pemimpin dalam menggerakkan organisasi menuju pencapaian tujuan. Dalam memimpin organisasinya, seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas. Peran seorang pemimpin sangat diperlukan dalam kondisi organisasi berada dalam tahap perubahan. Dalam tahap ini, seorang pemimpin harus mampu menjelaskan alasan suatu organisasi harus berubah. Balance Score Card (BSC) bukan sekedar alat pengukuran kinerja, namun lebih dari itu BSC merupakan alat untuk manajemen kinerja yang didalamnya menuntut perubahan organisasi. Proses perubahan tersebut perlu dibantu oleh agen-agen perubahan yang memberi tuntunan dan bertindak sebagai role model dalam menjalankan perubahan. Adapun implementasi prinsip SFO I pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) antara lain berupa: a. Kepala KPPN memimpin secara langsung board meeting/ 122 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 5 Prinsip SFO Prinsip I: Menggerakkan perubahan melalui Peran kepemimpinan Prinsip II: Menerjemahkan strategi ke dalam Kerangka operasional Prinsip III: Menyelaraskan organisasi dengan strategi Prinsip IV: Memotivasi untuk menjadikan Strategi sebagai Tugas seluruh pegawai. Prinsip V: Menjadikan strategi sebagai Proses perbaikan berkelanjutan
InTress - Intellectual Leaders Handbook Dialog Kinerja Organisasi (DKO) pembahasan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three-Four-Five/Renstra/ Rencana Kegiatan KPPN yang dihadiri seluruh Pejabat eselon IV dan para Liason Officer (LO)/Person In Charge (PIC) Pengelolaan Kinerja masingmasing unit eselon IV pada KPPN. b. Kepala KPPN memimpin secara langsung boardmeeting/ Dialog Kinerja Organisasi (DKO) penandatanganan Kontrak Kinerja dan pembacaan isi dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three-Four-Five oleh Kepala KPPN, seluruh pejabat eselon IV, dan perwakilan pelaksana masing-masing unit eselon IV pada KPPN dalam suatu forum Gugus Kendali Mutu (GKM)/Internalisasi/ Disseminasi Pengelolaan Kinerja. c. Kepala KPPN memimpin secara langsung board meeting/ Dialog Kinerja Organisasi (DKO) pembahasan capaian kinerja/IKU Kemenkeu-Three-Four-Five dan isu-isu strategis lainnya termasuk Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara rutin bulanan/triwulanan. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 123
InTress - Intellectual Leaders Handbook 2. Prinsip II : Menerjemahkan Strategi ke Dalam Kerangka Operasional Prinsip ini menjelaskan tentang strategi perlu diterjemahkan menjadi lebih deskriptif dan dalam kerangka yang operasional. Penerjemahan ini dapat dilakukan salah satunya melalui implementasi Balance Score Card (BSC). Adapun implementasi prinsip SFO II pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) antara lain berupa: a. Kepala KPPN memimpin pembahasan perumusan dan penyusunan serta reviu atas Peta Strategi, Inisiatif Strategis, Refinement Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk diusulkan ke Kantor Pusat DJPb c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. b. Kepala KPPN memimpin pembahasan perumusan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dan penyusunan action plan atau inisiatif masing-masing seksi/subbag untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan. c. Kepala KPPN mengusulkan Kepala Sub Bagian Umum sebagai Mitra Manajer Kinerja Organisasi dan Pegawai (MMKO-MMKP) 124 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook dan pegawai pelaksana pada Sub Bagian Umum yang diberi tugas menjadi pendukung pengelola kinerja organisasi dan pendukung pengelola kinerja pegawai untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. d. Kepala KPPN menetapkan dalam Keputusan Kepala KPPN para pegawai pelaksana pada seksi-seksi teknis untuk menjadi Liaison Officer (LO)/Person In Charge (PIC) Pengelolaan Kinerja di masing-masing unit eselon IV pada KPPN yang bertugas mendukung pelaporan kinerja atasan langsungnya dan MMKO/MMKP. 3. Prinsip III : Menyelaraskan Organisasi dengan Strategi Prinsip ini menjelaskan bahwa kinerja organisasi bukan hanya sekedar hasil penjumlahan seluruh kinerja pegawai Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, maka dibutuhkan sinergi antar seluruh komponen organisasi dan para pemangku kepentingan. Adapun implementasi prinsip SFO III pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN): a. Penetapan maklumat/janji layanan pada KPPN. b. Penetapan dan pelaksanaan IKU “Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN” sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three Kepala KPPN. c. Komunikasi dan sosialisasi maklumat/janji layanan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan dalam berbagai media (banner, pamflet, leaflet, spanduk, website KPPN, Focus Group Discussion (FGD), dan lain-lain). d. Kepala KPPN melakukan pembahasan dan penyusunan Matriks Cascading Kemenkeu-Three-Four- Five pada KPPN. 4. Prinsip IV : Memotivasi untuk Menjadikan Strategi sebagai Tugas Seluruh Pegawai Prinsip ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan awarness pegawai terhadap strategi, peran atasan sangat Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 125
InTress - Intellectual Leaders Handbook diperlukan dalam mengkomunikasikan strategi kepada para pegawai. Selain itu, perlu dilakukan penyelarasan tujuan individu terhadap tujuan organisasi sehingga kinerja seluruh pegawai mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pentingnya menyelaraskan pemberian penghargaan dengan kinerja menjadi bagian yang tidak dapat dilupakan organisasi. Adapun implementasi prinsip SFO IV pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) antara lain berupa: a. Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM), In House Training, Intensive Care Course (ICC), dan Morning Call. b. Pemilihan Best Employee (Pegawai Pelaksana Terbaik), PPNPN, Pejabat Eselon IV Teladan, dan Petugas FO dan CSO KPPN Terbaik secara berkala. c. Penilaian Unit Eselon IV sebagai Pengelola Kinerja Terbaik pada KPPN secara berkala. d. Penugasan pengembangan kompetensi dengan menjadi peserta diklat yang diadakan Kantor Pusat maupun BPPK. e. Penugasan sebagai narasumber sosialisasi, bimtek, dan diklat kepada satuan kerja. f. Penggunaan berbagai media seperti website, capacity building, banner, leaflet, pamflet serta media lainnya untuk internalisasi visi, misi, dan renstra KPPN kepada seluruh pegawai. 5. Prinsip V : Menjadikan Strategi sebagai Proses Perbaikan yang Berkelanjutan Prinsip ini menjelaskan bahwa organisasi yang berfokus pada strategi harus diwujudkan dalam pengelolaan organisasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melakukan proses pelaporan kinerja secara teratur. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pembangunan SDM dan IT serta proses manajemen lainnya juga harus diselaraskan dengan strategi. Untuk memantau proses ini, perlu ditunjuk pihak yang dapat memonitor proses tersebut. 126 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook Adapun implementasi prinsip SFO V pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) antara lain berupa: a. Dialog Kinerja Organisasi (DKO), monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three-Four-Five dan pembahasan isu-isu strategis dan solusi penyelesaiannya secara bulanan, triwulanan, dan semesteran. b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penyelesaian Inisiatif Strategis (IS). c. Sosialisasi, bimtek, asistensi, dan implementasi Aplikasi Pengelolaan Kinerja (e-performance) untuk perekaman Kontrak Kinerja, Capaian IKU, Penilaian Perilaku, dan pelaksanaan Dialog Kinerja Individu (DKI). d. Penatausahaan dokumen pengelolaan kinerja secara elektronik pada Aplikasi PBN Open menu Fitur Upload Performance oleh masing-masing pegawai. e. Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015 dan Audit Mutu Internal pelaksanaan ISO. f. Penilaian Unit Eselon IV sebagai Pengelola Kinerja Terbaik pada KPPN secara berkala. g. Usulan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan IT pegawai KPPN kepada Kantor Pusat DJPb. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 127
InTress - Intellectual Leaders Handbook 2. Implementasi Sistem Manajemen Mutu Sesuai ISO 9001:2015 Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis yang dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Sistem manajemen mutu perlu diterapkan karena pola pikir masyarakat terus berubah sehingga mempengaruhi kebijakan pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan kinerja organisasi yang lebih baik. Program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, good governance, dan clean governance melatarbelakangi penerapan Sistem Manajemen Mutu pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebagai langkah strategis menuju organisasi modern yang berstandar internasional, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat Edaran Nomor 06/PB/2016 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pada KPPN. Sistem manajemen mutu pada KPPN dikembangkan secara berkesinambungan dengan menggunakan sistem manajemen mutu seri terbaru yaitu ISO 9001:2015. Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada KPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur 128 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 9001:2015 “Keputusan strategis yang dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook Jenderal Perbendaharaan Nomor 151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada KPPN yang sekaligus mencabut Surat Edaran Nomor 06/PB/2016. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 151/ PB/2018 mengatur tentang tahapan-tahapan implementasi SMM ISO 9001:2015 yaitu, tahapan penyusunan dan penetapan Pedoman Mutu, internalisasi Pedoman Mutu, pelaksanaan Pedoman Mutu, dan kegiatan supervisi atas pelaksanaan Pedoman Mutu. Dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 diperlukan supervisi atau pengujian. Pengujian dilakukan untuk memberikan keyakinan dan memastikan bahwa tugas dan fungsi DJPb telah dilaksanakan sesuai dengan SOP, dan memberikan informasi lebih dini apabila terjadi indikasi pelanggaran SOP, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi DJPb. Pengujian dimaksud diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 129
InTress - Intellectual Leaders Handbook Tujuan Penerapan SMM ISO 9001:2015 pada DJPb, adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi standar Quality Assurance Reformasi Birokrasi. 2. Memberikan gambaran celah kesalahan (fraud) yang ada dalam sistem dan proses bisnis KPPN. 3. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. 4. Meningkatkan citra positif KPPN dan DJPb. 5. Meningkatkan kinerja di unit-unit KPPN, menciptakan budaya mutu, budaya disiplin, budaya tertib administrasi dan kerja secara sistematis. Sasaran penerapan SMM ISO 9001:2015 adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pada setiap proses di KPPN. Selain itu, dengan menerapkan SMM ISO 9001:2015 di KPPN dapat memberikan manfaat antara lain : 1. Sebagai upaya standarisasi kualitas pelayanan KPPN. 2. Merupakan sinyal positif bagi mitra kerja/publik dalam praktik kerja yang berorientasi pada pelayanan. 3. Mendukung transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan serta benchmarking proses manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SMM ISO 9001:2015 diimplementasikan pada seluruh KPPN, yang dibagi dalam beberapa tahapan yaitu: 1. Penyusunan dan Penetapan Pedoman Mutu Pedoman Mutu KPPN adalah uraian implementasi pemenuhan persyaratan dari 10 klausul SMM ISO 9001:2015 yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala KPPN selaku manajemen puncak dan dibantu petugas pengendali dokumen. Pedoman Mutu bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang- undangan, serta inovasi peningkatan kualitas pelayanan KPPN. 130 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook 2. Internalisasi Pedoman Mutu KPPN Kepala Kantor dibantu petugas pengendali dokumen beserta para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum melakukan internalisasi Pedoman Mutu KPPN yang telah ditetapkan kepada seluruh pegawai KPPN. 3. Pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN Seluruh pegawai KPPN wajib melaksanakan implementasi SMM ISO 9001:2015 sesuai Pedoman Mutu KPPN yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab sesuai kewenangannya. 4. Proses Sertifikasi Untuk memastikan bahwa Implementasi SMM ISO 9001:2015 diterapkan dengan baik dan sesuai Pedoman Mutu KPPN maka perlu diadakan audit dari pihak eksternal. Proses audit sertifikasi dilakukan oleh Badan Sertifikasi Independen dalam rangka mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001:2015. KPPN diharapkan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu yang telah dikembangkan, dengan tetap memperhatikan efektivitas penerapannya tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 131 Manajemen Mutu
InTress - Intellectual Leaders Handbook persyaratan standar SMM ISO 9001:2015 dan peraturan perundang-undangan. Penerapan SMM ISO 9001:2015 pada KPPN tidak terlepas dari pengawasan dan evaluasi secara periodik dari Kantor Wilayah DJPb. 3. Implementasi Sistem Manajemen Anti- Penyuapan ISO 37001:2016 Penerapan sistem manajemen anti penyuapan suatu terobosan untuk menjaga proses keberlanjutan pembangunan ZI dan perwujudan instrumen pada Integrity Framework DJPb dalam rangka mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sistem manajemen anti penyuapan perlu diterapkan guna menjamin layanan yang dilakukan oleh KPPN sudah menerapkan standar ISO 37001:2016. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, merupakan serangkaian aktivitas terkait pemenuhan kepatuhan anti penyuapan dan komitmen terhadap integritas, tertuang dalam sebuah standar yang merefleksikan tata kelola internasional yang baik dan dapat digunakan dalam berbagai sektor/lini kerja. DJPb, selaku unit pemerintahan yang secara proaktif menyerukan gerakan reformasi birokrasi dan penguatan 132 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 37001:2016 “Menjaga proses keberlanjutan pembangunan ZI dan perwujudan instrumen pada Integrity Framework DJPb dalam rangka mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel.”
InTress - Intellectual Leaders Handbook integritas telah menjalankan berbagai program kegiatan seperti : turut serta dalam program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), penyusunan dan implementasi Kerangka Penguatan Integritas (KPI), penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) selaku secondline defense serta penciptaan modernisasi dan inovasi dalam fungsi pengawasan seperti penciptaan inovasi pengaduan secara online melalui SIPANDU, inovasi profiling integritas melalui PETARAJA. Upaya dan komitmen DJPb dalam menyempurnakan sistem manajemen secara kontinyu khususnya terkait pengelolaan integritas diwujudkan salah satunya melalui implementasi SMAP ISO 37001:2016. Adapun yang melatarbelakangi implementasi ISO SMAP di DJPb diantaranya: 1. Dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui upaya aktif penyempurnaan sistem manajemen yang mampu berfokus terhadap mitigasi risiko penyuapan secara berkelanjutan; 2. Merupakan sistem manajemen yang cocok dan sesuai untuk diterapkan (suitable) di DJPb yang mampu membantu manajemen dalam menentukan rancangan pengendalian yang sesuai untuk mencegah, mendeteksi dan menindaklanjuti penyuapan; Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 133
InTress - Intellectual Leaders Handbook 3. Sistem Manajemen komplemen dari yang telah ada dan bersifat baru dalam rangka pencegahan dan pengelolaan potensi fraud di DJPb. Penerapan sistem ini juga menempatkan DJPb sebagai unit pioneer implementasi ISO SMAP di lingkup Kementerian Keuangan; 4. Perwujudan komitmen yang tinggi dari DJPb dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Pembangunan ZI. Hal ini sejalan dengan semangat DJPb untuk secara kontinyu mengelola Pembangunan ZI khususnya bagi unit-unit yang telah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam rangka mempersiapkan monitoring & evaluasi (monev) WBBM yang akan dilaksanakan oleh Biro Organta Setjen bersama Itjen Kemenkeu. Sebagai suatu sistem, ISO SMAP mampu menjadi sebuah standar yang memperkuat upaya-upaya/program pengendalian terkait integritas yang telah ada. Sistem ini mampu mempertajam upaya pembangunan integritas yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi melalui klausul yang memiliki fokus terhadap anti penyuapan. ISO SMAP mampu membuat seluruh kegiatan pengendalian tersebut menjadi lebih terukur dan terdokumentasi secara sistematis. Hal ini dikarenakan adanya klausul yang mengharuskan setiap unit kerja untuk mengadakan pembahasan atas hasil monev dan pemantauan progress implementasi melalui Rapat Tinjauan Manajemen, pemantauan progress tindak lanjut atas perbaikan dan lainnya. Selain itu, upaya-upaya dalam pembangunan integritas 134 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 37
InTress - Intellectual Leaders Handbook mampu menjadi lebih terdokumentasi melalui prasyarat dalam ISO SMAP yang mengharuskan setiap unit kerja untuk selalu mendokumentasikan setiap kegiatan/implementasi klausul dengan memperhatikan aspek kelengkapan dan kesesuaian. Penerapan WBBM dengan ISO SMAP memiliki saling keterkaitan satu sama lain, dimana masing-masing program merupakan upaya dalam penegakan integritas pada unit kerja. Program WBBM sebagai program lanjutan Pembangunan ZI (WBK) perlu untuk dijaga semangat dan kualitas penerapannya secara berkelanjutan. Sejatinya, predikat WBBM yang telah diperoleh oleh unit kerja bukan merupakan sebuah upaya akhir dalam pembangunan ZI. Upaya mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam program WBBM Pasca perolehan predikat menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh unit kerja. Sehingga atas tantangan tersebut diperlukan adanya upaya berkelanjutan yang mampu me-maintenance kualitas predikat WBBM yang diperoleh. ISO SMAP 37001:2016 mampu untuk hadir dan menjawab tantangan tersebut. ISO SMAP, Merupakan sistem yang telah terstandarisasi secara internasional yang mampu mendukung penerapan pembangunan ZI secara berkelanjutan pasca unit kerja memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sistem ini mampu menjaga kualitas predikat WBBM yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi WBBM oleh Biro Organta & Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Sebagai sebuah sistem, ISO SMAP mampu menjadi satu kesatuan terintegrasi dengan proses bisnis di unit kerja sehingga diharapkan nilai utama yang terkandung dalam ISO SMAP maupun WBBM yaitu integritas mampu menjadi suatu budaya organisasi yang melekat (embedded) dan bukan hanya sebuah kegiatan yang bersifat administratif saja. Tersusun dari 10 (sepuluh) klausul utama yang berfokus terhadap upaya-upaya dalam rangka gerakan anti penyuapan. Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 135
InTress - Intellectual Leaders Handbook Keberhasilan penerapan ISO SMAP diukur melalui 3 (tiga) indikator utama yaitu: 1. Penilaian konsistensi penerapan seluruh klausul ISO SMAP dengan mengacu kepada pedoman ISO SMAP yang berlaku; 2. Pendokumentasian setiap implementasi klausul ISO SMAP secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan (Pedoman ISO SMAP); 3. Tindak lanjut atas setiap temuan ketidaksesuaian dalam hasil audit internal maupun eksternal. 4. Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Ditjen Perbendaharaan terus mendorong peningkatan mutu pelayanan KPPN kepada stakeholders. Dalam memberikan layanan, KPPN agar tetap menjaga komitmen untuk selalu menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, perlu dilakukan akselerasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN secara bertahap, sebagai upaya konkrit dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. 136 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023
InTress - Intellectual Leaders Handbook Adapun pembangunan zona integritas pada KPPN didasarkan pada: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 2. Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Tujuan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada KPPN adalah untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada stakeholders. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada KPPN berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016 dengan menetapkan prioritas pembangunan yang terdiri dari: 1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM Tim kerja pada KPPN diketuai oleh Kepala KPPN dan dalam p e l a k s a n a a n n y a dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) pada KPPN tipe A1 dan Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (Veraki) pada KPPN tipe A2. Tim kerja KPPN bertanggung jawab terhadap proses Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023 137
InTress - Intellectual Leaders Handbook pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki KPPN, menyusun dan menyampaikan laporan progress perkembangan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM secara berkala kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan menindaklanjuti hasil reviu dari Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. 2. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. 3. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. 4. Penataan dan Perbaikan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). 5. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. 6. Publikasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. 7. Pelaksanaan briefing terhadap para pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholders. 8. Updating informasi perbendaharaan secara berkala. 9. Evaluasi kinerja KPPN. Persiapan lainnya yang dilakukan yaitu persiapan sarana prasarana seperti ruang tim kerja WBK/WBBM dan sarana-sarana pendukung lain yang diperlukan. 5. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Gender adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, dan berbeda antar etnik, umur, pendidikan dan tingkat pendapatan. 138 Kembangkan PERAN, Gemakan TREASURY! - © 2023