KODE ETIK
PROFESI AKUNTAN PUBLIK
2020
Kode Etik Profesi Akuntan Publik diterbitkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia secara paralel dengan Kode Etik
Akuntan Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang
didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan -
Kementerian Keuangan RI.
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Efektif Per 1 Juli 2020
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Office 8 Building Lantai 12 Unit 12I-12J
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Senopati Raya, Jakarta 12190, Indonesia.
Telp. : (021) 29333151, 72795445/46
Website : http://www.iapi.or.id
Email : [email protected]
Hak Cipta © 2020 Institut Akuntan Publik
Indonesia
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotocopi, merekam,
atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Institut Akuntan
Publik Indonesia.
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan
pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam
segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah).
Institut Akuntan Publik Indonesia
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
––Jakarta: IAPI, 2020
1 jil., 259 hlm, 15,5 x 24 cm
ISBN 978-979-19251-3-6
1. Audit 2. Akuntan Publik
I. Judul II. Institut Akuntan Publik Indonesia
ii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SAMBUTAN KETUA UMUM
2 INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
3
4 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
5 hanya dengan berkah rahmat-Nya, maka Komite Etika Profesi – Institut Akuntan Publik
6 Indonesia (IAPI) dapat memenuhi amanah dari IAPI untuk menyusun dan mengembangkan
7 Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia dengan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan
8 Publik.
9
10 Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan prinsip dasar etika profesi dan memberikan
11 kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut.
12
13 Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Komite Etika Profesi
14 IAPI, beserta tim teknis, yang telah bekerja keras sejak penyusunan materi hingga
15 ditetapkannya Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga
16 kami sampaikan kepada Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia
17 atas kerjasamanya dalam proses penyusunan kode etik tersebut, serta Pusat Pembinaan
18 Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dukungannya sehingga
19 Kode Etik Profesi Akuntan Publik dapat diterbitkan. Kami juga mengucapkan terima kasih
20 kepada pihak-pihak lain atas dukungan dan kerjasamanya.
21
22
23
24 Jakarta, April 2020
25 Institut Akuntan Publik Indonesia
26
27 Tarkosunaryo MBA., CPA
28 Ketua Umum
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
iii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
iv
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SAMBUTAN KOMITE ETIKA PROFESI
2 INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
3
4 International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) telah menetapkan Handbook
5 of the International Code of Ethics for Professional Accountants including International
6 Independence Standards 2018 Edition. Dalam menanggapi hal ini, Institut Akuntan Publik
7 Indonesia (IAPI), memberikan kewenangan kepada Komite Etika Profesi untuk melaksanakan
8 tugas pengembangan dan pemutakhiran atas Kode Etik Profesi Akuntan Publik secara
9 berkesinambungan, yang merupakan tugas yang sangat penting dan bertujuan untuk
10 meningkatkan profesi Akuntan Publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan
11 kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme Akuntan Publik, sehingga profesi
12 Akuntan Publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan
13 zaman.
14
15 Indonesia sebagai anggota dari Negara G-20 tentunya harus terus mengikuti perkembangan
16 dan pemutakhiran Kode Etik Internasional yang ditetapkan oleh IESBA. Sebagai salah satu
17 langkah dalam proses pengembangan dan pemutakhiran Kode Etik Profesi Akuntan Publik,
18 Komite Etika Profesi telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik
19 berdasarkan Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants
20 including International Independence Standards 2018 Edition.
21
22 Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang
23 harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor atau jaringan Kantor, baik yang
24 merupakan Anggota IAPI, maupun yang bukan merupakan Anggota IAPI, yang memberikan
25 jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans ataupun yang bekerja
26 pada entitas bisnis.
27
28 Setiap Anggota IAPI wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika
29 profesi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, kecuali bila prinsip dasar dan
30 aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan
31 lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dalam kondisi
32 tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-
33 undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku wajib dipatuhi, selain tetap
34 mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik Profesi
35 Akuntan Publik.
36
37
38 Jakarta, April 2020
39 Institut Akuntan Publik Indonesia
40 Komite Etika Profesi
41
42
43
44
45
46
47
48
v
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
vi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 KATA SAMBUTAN
2 KEPALA PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN
3
4 Etika sebagai salah satu unsur utama dari profesi sebagai landasan bagi Akuntan dalam
5 menjalankan kegiatan profesional. Akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai
6 dengan kepentingan publik. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai pembina
7 profesi Akuntan yang menaungi organisasi profesi akuntan yakni Ikatan Akuntan Indonesia
8 (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia
9 (IAMI) berkolaborasi dalam penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik tersebut
10 perlu dimutakhirkan dengan perkembangan saat ini dan ketentuan Kode Etik yang berlaku
11 secara internasional.
12
13 Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan adopsi dari Handbook of the Code of Ethics for
14 Professional Accountant 2018 Edition yang dikeluarkan oleh International Ethics Standars
15 Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC). Dalam
16 proses penyusunannya, ketiga asosiasi yakni IAI, IAPI, dan IAMI berkoordinasi sesuai dengan
17 Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Profesi Akuntan di Indonesia.
18 Dengan tujuan agar terjadi sinergi antar organisasi profesi akuntan dan menciptakan
19 keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia.
20
21 Penyusunan Kode Etik Akuntan Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepercayaan
22 masyarakat kepada Akuntan serta meningkatkan kontribusi Akuntan bagi kepentingan
23 masyarakat dan negara serta penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
24
25 Jakarta, 18 November 2019
26
27
28
29
30 Firmansyah N.Nazaroedin
31 Kepala PPPK
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
vii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
viii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 UCAPAN TERIMA KASIH
2
3 Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia menyampaikan ucapan terima
4 kasih kepada Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Komite Etika
5 IAI, dan Dewan Pengurus Institut Akuntan Manajemen Indonesia.
6
7 DEWAN PENGURUS NASIONAL – IKATAN AKUNTAN INDONESIA
8 Prof. Mardiasmo Ketua
9 Prof. Ainun Na’im Anggota
10 Bahtiar Arif Anggota
11 Prof. Dr. Bambang Pamungkas Anggota
12 Dadang Kurnia Anggota
13 David E. S. Sidjabat Anggota
14 Dwi Setiawan Susanto Anggota
15 Isnaeni Achdiat Anggota
16 Ito Warsito Anggota
17 Prof. Dr. Lindawati Gani Anggota
18 Maliki Heru Santosa Anggota
19 Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah Anggota
20 Rosita Uli Sinaga Anggota
21 Prof. Sidharta Utama Anggota
22 Prof. Dr. Sri Mulyani Anggota
23 Tia Adityasih Anggota
24 Prof. Dr. Dian Agustia Anggota
25 Prof. Dr. P. M. John Liberty Hutagaol Anggota
26 M. Jusuf Wibisana Anggota
27 Hery Subowo Anggota
28
29 KOMITE ETIKA – IKATAN AKUNTAN INDONESIA
30 Emil Bachtiar Ketua
31 Akhsanul Khaq Anggota
32 Doddy Setiadi Anggota
33 Irsan Gunawan Anggota
34 Linus Setiadi Anggota
35
36 DEWAN PENGURUS – INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
37 Gatot Trihargo Ketua Umum
38 M. Afdal Bahaudin Wakil Ketua Umum
39 Prof. Adji Suratman Ketua Bidang Anggota, Advokasi, Etika dan Disiplin Anggota
40 Agung Nugroho Soedibyo Ketua Bidang Sertifikasi
41 Linus M. Setiadi Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Wilayah
42 Hendang Tanusdjaja Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi
43 Zahra Mulachella Ketua Bidang Organisasi, Humas, Promosi dan Sekretariat
44 Haru Koesmahargyo Ketua Bidang Kerjasama Kelembagaan dan Korporasi
45 Christina Juliana Ketua Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi
46
47
48
ix
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
x
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
xi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
xii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
xiii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
xiv
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
IKHTISAR PERBEDAAN DENGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
secara paralel dengan Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) yang disusun oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang didukung oleh Pusat Pembinaan
Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI. Dalam KEPAP terdapat perbedaan dengan
KEAI sebagai berikut:
No KEPAP KEAI
1. Judul
• Kode Etik Profesi Akuntan Publik • Kode Etik Akuntan Indonesia
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
diterbitkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia secara paralel
dengan Kode Etik Akuntan
Indonesia yang disusun oleh
Ikatan Akuntan Indonesia dan
Institut Akuntan Manajemen
Indonesia, yang didukung oleh
Pusat Pembinaan Profesi
Keuangan – Kementerian
Keuangan RI.
• Penggunaan sebutan Akuntan • Akuntan
Publik mengacu pada Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2011 a) Dalam Bagian 1, istilah
tentang Akuntan Publik. “Akuntan” mengacu pada
2. Terminologi individu Akuntan yang bekerja
• Anggota
Anggota adalah individu yang di bisnis dan Akuntan yang
memenuhi persyaratan sebagai
anggota IAPI dari waktu ke waktu berpraktik melayani publik dan
berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Kantornya.
Tangga IAPI yakni: Akuntan
Publik, pemegang CPA selain b) Dalam Bagian 2, istilah
Akuntan Publik, dan Anggota “Akuntan” mengacu pada
lainnya termasuk individu yang
mempunyai register negara Akuntan bekerja di bisnis.
akuntan yang menjadi anggota
IAPI. c) Dalam Bagian 3, 4A dan 4B,
istilah “Akuntan” mengacu
3 Daftar Istilah
• Penempatan daftar Istilah di pada Akuntan yang berpraktik
bagian depan sebelum Bagian 1.
melayani publik dan
Kantornya.
• Penempatan lembar daftar Istilah
pada bagian akhir setelah Bagian
4B.
xv
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
xvi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 KATA PENGANTAR
2
3 Komite Etika Profesi – Institut Akuntan Publik Indonesia telah menyetujui dan menetapkan
4 Kode Etik Profesi Akuntan Publik dalam rapatnya tanggal 20 April 2020 yang selanjutnya
5 Kode Etik Profesi Akuntan Publik tersebut telah disahkan oleh Dewan Pengurus – Institut
6 Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 30 April 2020 untuk berlaku secara efektif per 1 Juli
7 2020, kecuali bagian 4A Seksi 540 akan berlaku efektif untuk audit dan reviu Laporan
8 Keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.
9
10 Kode Etik Profesi Akuntan Publik mengadopsi Handbook of the International Code of Ethics
11 for Professional Accountants including International Independence Standards 2018 Edition
12 yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants.
13
14 Untuk selanjutnya dalam dokumen ini “Kode Etik Profesi Akuntan Publik” ditulis “Kode Etik”.
15 Oleh karena itu terminologi “Kode Etik” dalam bagian-bagian selanjutnya dalam naskah ini
16 adalah merujuk pada dan sebagai Kode Etik Profesi Akuntan Publik.
17
18 Kode Etik ini disebarluaskan diantaranya melalui situs website IAPI: www.iapi.or.id.
19
20 KOMITE ETIKA PROFESI – INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
21 Tarkosunaryo Ketua
22 Agung Purwanto Anggota
23 Erik Eneddy Anggota
24 Nur Adib Najamuddin Anggota
25 Padri Achyarsyah Anggota
26 Taufikurrahman Anggota
27 Tjhin Silawaty Anggota
28
29 DEWAN PENGURUS – INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
30 Tarkosunaryo Ketua Umum
31 Sapto Amal Damandari Ketua
32 Tia Adityasih Ketua
33 Hendang Tanusdjaja Ketua
34 Suhartono Ketua
35 Handoko Tomo Ketua
36 Aria Kanaka Ketua
37 Ellya Noorlisyati Ketua
38 Florus Daeli Ketua
39 Irhoan Tanudiredja Ketua
40 Syahril Ali Ketua
41 Rian Benyamin Surya Ketua
42 Sugeng Praptoyo Ketua
43 Steven Tanggara Ketua
44 Irwan Haswir Ketua
45 Palti Ferdrico T.H.S Ketua
46
47
48
xvii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
xviii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020
2
3 DAFTAR ISI
4 Halaman
5 SAMBUTAN KETUA UMUM ..................................................................................... iii
6 SAMBUTAN KOMITE ETIKA PROFESI.................................................................... v
7 SAMBUTAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN...................... vii
8 KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS IAPI ................................................................. xi
9 IKHTISAR PERBEDAAN DENGAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA ............... xv
10 KATA PENGANTAR ................................................................................................. xvii
11 PERUBAHAN SUBSTANSIAL KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020
12 DIBANDINGKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK
13 EFEKTIF PER 1 JULI 2019 .............................................................................. xxiii
14 DAFTAR ISTILAH, TERMASUK DAFTAR SINGKATAN .......................................... xxv
15
16 BAGIAN 1 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA,
17 DAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL......................................... 1
18 Seksi 100 Kepatuhan Terhadap Kode Etik........................................................... 1
19 Seksi 110 Prinsip Dasar Etika.............................................................................. 3
20 Subseksi 111 Integritas................................................................................ 5
21 Subseksi 112 Objektivitas............................................................................ 6
22 Subseksi 113 Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional ............................ 7
23 Subseksi 114 Kerahasiaan .......................................................................... 8
24 Subseksi 115 Perilaku Profesional............................................................... 10
25 Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual................................................................. 11
26
27 BAGIAN 2 ANGGOTA YANG BEKERJA DI BISNIS ........................................... 19
28 Seksi 200 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Bekerja di
29 Bisnis .................................................................................................. 19
30 Seksi 210 Benturan Kepentingan......................................................................... 24
31 Seksi 220 Penyusunan dan Penyajian Informasi ................................................. 27
32 Seksi 230 Bertindak dengan Keahlian yang Memadai ......................................... 32
33 Seksi 240 Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait
34 dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan................ 34
35 Seksi 250 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan ............................. 36
36 Seksi 260 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-
37 undangan ............................................................................................ 42
38 Seksi 270 Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika.................................... 52
39
40 BAGIAN 3 ANGGOTA YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK ..................... 56
41 Seksi 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Berpraktik
42 Melayani Publik ................................................................................... 56
43 Seksi 310 Benturan Kepentingan......................................................................... 63
44 Seksi 320 Penunjukan Profesional ...................................................................... 70
45 Seksi 321 Pendapat Kedua ................................................................................. 75
46 Seksi 330 Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain ................................................... 77
47 Seksi 340 Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan ............................. 80
48 Seksi 350 Kustodi Aset Klien ............................................................................... 86
xix
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Seksi 360 Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-
2 undangan ............................................................................................ 87
3
4 BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN
5 REVIU ................................................................................................. 102
6 Seksi 400 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam
7 Perikatan Audit dan Perikatan Reviu ................................................... 102
8 Seksi 410 Imbalan ............................................................................................... 116
9 Seksi 411 Kebijakan Kompensasi dan Evaluasi................................................... 120
10 Seksi 420 Hadiah dan Keramahtamahan............................................................. 121
11 Seksi 430 Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi .................................................. 122
12 Seksi 510 Kepentingan Keuangan....................................................................... 123
13 Seksi 511 Pinjaman dan Jaminan........................................................................ 128
14 Seksi 520 Hubungan Bisnis ................................................................................. 130
15 Seksi 521 Hubungan Keluarga dan Pribadi.......................................................... 132
16 Seksi 522 Pernah Bekerja pada Klien Audit......................................................... 136
17 Seksi 523 Rangkap Jabatan Sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif
18 Klien Audit ........................................................................................... 138
19 Seksi 524 Pekerjaan dengan Klien Audit ............................................................. 139
20 Seksi 525 Penugasan Personel Sementara......................................................... 143
21 Seksi 540 Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi
22 Rekan) dengan Klien Audit.................................................................. 145
23 Seksi 600 Penyediaan Jasa Non-Asurans Kepada Klien Audit ............................ 151
24 Subseksi 601 Jasa Pembukuan dan Akuntansi ........................................... 156
25 Subseksi 602 Jasa Administratif .................................................................. 159
26 Subseksi 603 Jasa Penilaian ....................................................................... 160
27 Subseksi 604 Jasa Perpajakan.................................................................... 162
28 Subseksi 605 Jasa Audit Internal................................................................. 168
29 Subseksi 606 Jasa Sistem Teknologi Informasi ........................................... 171
30 Subseksi 607 Jasa Penunjang Litigasi......................................................... 173
31 Subseksi 608 Jasa Hukum........................................................................... 174
32 Subseksi 609 Jasa Rekrutmen .................................................................... 176
33 Subseksi 610 Jasa Keuangan Korporat ....................................................... 178
34 Seksi 800 Laporan Audit atas Laporan Keuangan Bertujuan Khusus yang
35 Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya (Perikatan
36 Audit dan Perikatan Reviu).................................................................. 180
37
38 BAGIAN 4B INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN
39 PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU ................................. 184
40 Seksi 900 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam
41 Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu........... 184
42 Seksi 905 Imbalan ............................................................................................... 192
43 Seksi 906 Hadiah dan Keramahtamahan............................................................. 195
44 Seksi 907 Litigasi Aktual atau Ancaman Litigasi .................................................. 196
45 Seksi 910 Kepentingan Keuangan....................................................................... 197
46 Seksi 911 Pinjaman dan Jaminan........................................................................ 201
47 Seksi 920 Hubungan Bisnis ................................................................................. 203
48 Seksi 921 Hubungan Keluarga dan Pribadi.......................................................... 205
xx
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Seksi 922 Pernah Bekerja pada Klien Asurans.................................................... 208
2 Seksi 923 Rangkap Jabatan sebagai Direktur, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif 210
3 Klien Asurans ...................................................................................... 211
4 Seksi 924 Pekerjaan dengan Klien Asurans ........................................................ 213
5 Seksi 940 Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel dengan Klien 215
6 Asurans............................................................................................... 219
7 Seksi 950 Penyediaan Jasa Non-Asurans kepada Klien Asurans Selain Perikatan
8 Audit dan Perikatan Reviu ...................................................................
9 Seksi 990 Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya
10 (Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu) ........
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
xxi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
xxii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 PERUBAHAN SUBSTANSIAL KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 2020
2 DIBANDINGKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK
3 EFEKTIF PER 1 JULI 2019
4
5 Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 mengadopsi Handbook of the International Code of
6 Ethics for Professional Accountants including International Independence Standards 2018
7 Edition yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants.
8
9 Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) ini menggantikan Kode Etik efektif per 1 Juli
10 2019, dengan penyempurnaan sebagai berikut:
11 • Perubahan sistematika penyajian, Kode Etik efektif per 1 Juli 2020 menyajikan
12 pengaturan yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, yaitu:
13 o Bagian 1 : Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka
14 Kerja Konseptual;
15 o Bagian 2 : Anggota yang Bekerja di Bisnis;
16 o Bagian 3 : Anggota yang Berpraktik Melayani Publik;
17 o Bagian 4A : Independensi dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu; dan
18 o Bagian 4B : Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan
19 Perikatan Reviu.
20 • Kode Etik efektif per 1 Juli 2019 menyajikan pengaturan yang terbagi dalam 3 (tiga)
21 bagian, yaitu:
22 o Bagian A : Penerapan Umum Kode Etik;
23 o Bagian B : Akuntan Publik atau CPA yang Berpraktik Melayani Publik; dan
24 o Bagian C : CPA yang Bekerja Pada Entitas Bisnis.
25 • Pernyataan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Non-
26 Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)) – Respons atas ketidakpatuhan
27 terhadap peraturan perundang-undangan yang dalam Kode Etik efektif per 1 Juli 2019
28 belum diatur. Namun beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan
29 Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait pencegahan tindak pidana pencucian
30 uang telah mewajibkan Akuntan Publik untuk melaporkan kepada otoritas berwenang
31 yang relevan ketika menemukan NOCLAR dalam penugasannya sejak beberapa waktu
32 lalu. Sehingga pengaturan terkait NOCLAR dalam Kode Etik ini sejalan dengan
33 peraturan dari berbagai otoritas tersebut. Bagian 2 paragraf 260 mengatur lebih lanjut
34 NOCLAR bagi Anggota yang bekerja di bisnis dan Bagian 3 paragraf 360 mengatur
35 NOCLAR bagi Anggota yang berpraktik melayani publik.
36 • Ketentuan tentang hubungan yang berlangsung lama antara personel (termasuk rotasi
37 3 (tiga) kategori Rekan yang terlibat dalam penugasan audit atau reviu atas laporan
38 keuangan untuk entitas berakuntabilitas publik) yang mencakup ketentuan periode jeda
39 (cooling-off period) yang lebih lama dibandingkan pengaturan dalam Kode Etik efektif
40 per 1 Juli 2019 maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
41 • Pengaturan pada Bagian 2 bagi Anggota yang bekerja di bisnis yang lebih jelas yang
42 mencakup penyusunan dan penyajian informasi dan tekanan untuk melanggar prinsip
43 dasar etika. Dalam Kode Etik 2019, bagian ini diatur dalam Bagian C yang berlaku bagi
44 CPA yang bekerja pada entitas bisnis.
45
46
47
xxiii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Perubahan
2
3 Kode Etik ini sepenuhnya ditulis ulang dengan struktur dan sistematika baru agar Kode Etik
4 ini mudah dipahami, digunakan, dan diterapkan. Kode Etik ini mencakup standar
5 independensi dalam perikatan audit dan reviu serta perikatan asurans. Kode Etik ini
6 memasukkan beberapa tambahan substansial dan penyempurnaan, termasuk:
7 • Peningkatan karakteristik dan penegasan pada kerangka kerja konseptual.
8 • Ketentuan yang lebih jelas dan lebih kuat terkait dengan pengamanan yang lebih
9 selaras dengan ancaman kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar dan independensi.
10 • Penegasan terhadap ketentuan independensi tentang hubungan yang berlangsung
11 lama antara personel dengan klien audit atau asurans.
12 • Penambahan dan penyempurnaan bagian yang ditujukan untuk Anggota yang bekerja
13 di bisnis yang berkaitan dengan:
14 o Penyusunan dan penyajian informasi; dan
15 o Tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika.
16 • Pedoman yang jelas dan relevan untuk Anggota yang berpraktik melayani publik dan
17 Anggota yang bekerja di bisnis yang ditetapkan dalam Bagian 2 Kode Etik ini.
18 • Penguatan terhadap ketentuan untuk Anggota yang bekerja di bisnis dan Anggota yang
19 berpraktik melayani publik terkait dengan bujukan, termasuk hadiah dan
20 keramahtamahan.
21 • Penambahan materi aplikasi baru untuk menekankan pentingnya memahami fakta dan
22 keadaan ketika melakukan pertimbangan profesional.
23 • Materi aplikasi baru menjelaskan bagaimana kepatuhan terhadap prinsip dasar etika
24 yang mendukung pelaksanaan skeptisisme profesional dalam perikatan audit atau
25 asurans lainnya.
26
27 Tanggal Efektif
28
29 Bagian 1, 2, 3, 4A dan 4B dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik akan berlaku mulai 1 Juli
30 2020, kecuali bagian 4A Seksi 540 akan berlaku efektif untuk audit dan reviu Laporan
31 Keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
xxiv
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 DAFTAR ISTILAH, TERMASUK DAFTAR SINGKATAN
2
3 Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik, bentuk tunggal akan ditafsirkan sebagai bentuk
4 jamak dan sebaliknya, dan istilah di bawah ini memiliki arti berikut:
5
6 Dalam daftar istilah ini, penjelasan dari istilah ditampilkan dalam huruf biasa; huruf miring
7 digunakan untuk penjelasan istilah-istilah yang dijelaskan yang memiliki arti spesifik pada
8 bagian tertentu dari Kode Etik atau untuk penjelasan tambahan dari istilah yang didefinisikan.
9 Referensi juga disediakan untuk istilah yang dijelaskan dalam Kode Etik.
10
11 ➢ Ahli eksternal
12 Seorang individu (yang bukan merupakan rekan atau anggota staf profesional, termasuk
13 staf sementara, Kantor atau Jaringan Kantor) atau organisasi yang memiliki keahlian,
14 pengetahuan dan pengalaman di bidang lain selain akuntansi atau audit, yang bekerja
15 di bidang tersebut ditugaskan untuk membantu Anggota dalam memperoleh bukti yang
16 cukup dan tepat.
17
18 ➢ Aktivitas profesional
19 Suatu aktivitas yang memerlukan keahlian akuntansi atau keahlian terkait lainnya yang
20 dikerjakan oleh Anggota, termasuk akuntansi, audit, pajak, konsultansi manajemen, dan
21 manajemen keuangan.
22
23 ➢ Ancaman
24 Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.6 A3 dan termasuk kategori berikut:
25 Kepentingan pribadi 120.6 A3 (a)
26 Telaah pribadi 120.6 A3 (b)
27 Advokasi 120.6 A3 (c)
28 Kedekatan 120.6 A3 (d)
29 Intimidasi 120.6 A3 (e)
30
31 ➢ Anggota
32 Anggota adalah individu yang memenuhi persyaratan sebagai anggota IAPI dari waktu
33 ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAPI
34 yakni: Akuntan Publik, pemegang CPA selain Akuntan Publik, dan Anggota lainnya
35 termasuk individu yang mempunyai register negara akuntan yang menjadi anggota IAPI.
36
37 ➢ Anggota praktisi pendahulu
38 Anggota yang berpraktik melayani publik yang paling akhir melakukan suatu perikatan
39 audit atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa
40 kepada klien, ketika saat ini Anggota yang bersangkutan tidak melakukan penugasan
41 untuk klien tersebut.
42
43 ➢ Anggota senior yang bekerja di bisnis
44 Anggota senior yang bekerja di bisnis adalah Direktur, Komisaris, pejabat eksekutif, atau
45 karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan mengambil
46 keputusan terkait, perolehan, penyebaran, dan pengendalian atas organisasi karyawan,
47 keuangan, teknologi, sumberdaya berwujud, dan sumberdaya takberwujud. Istilah ini
48 dijelaskan dalam paragraf 260.11 A1.
xxv
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 ➢ Anggota yang berpraktik melayani publik
2 Anggota yang berpraktik melayani publik, terlepas dari klasifikasi fungsional (misalnya:
3 audit, pajak, atau konsultansi) di Kantornya yang memberikan jasa profesional. Istilah
4 “Anggota yang berpraktik melayani publik” juga digunakan untuk merujuk kepada
5 Kantornya.
6
7 ➢ Anggota yang diusulkan
8 Anggota yang berpraktik melayani publik yang mempertimbangkan untuk menerima
9 penunjukan audit atau perikatan untuk memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi,
10 atau jasa profesional serupa untuk klien prospektif (atau dalam beberapa kasus, klien
11 yang sudah ada).
12
13 ➢ Anggota yang bekerja di bisnis
14 Anggota yang bekerja di bidang-bidang seperti perdagangan, industri, jasa, sektor
15 publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam asosiasi profesi atau regulator, yang
16 mungkin menjadi karyawan, karyawan tidak tetap, rekan, direktur (eksekutif atau non-
17 eksekutif), pemilik-manajer atau sukarelawan.
18
19 ➢ Anggota yang sedang memberikan jasa
20 Seorang Anggota yang berpraktik melayani publik yang mendapatkan penugasan audit
21 atau memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultansi, atau jasa profesional serupa untuk
22 klien.
23
24 ➢ Audit
25 Dalam Bagian 4A, istilah “audit” berlaku setara dengan “reviu”.
26
27 ➢ Bujukan
28 Objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain,
29 namun tidak dimaksudkan untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak
30 patut.
31
32 Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara rekan bisnis
33 (untuk Anggota yang bekerja di bisnis), atau antara anggota dengan klien atau klien
34 prospektif (untuk Anggota yang berpraktik melayani publik) hingga tindakan yang
35 mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan
36 dapat berupa, misalnya (namun tidak terbatas pada):
37 • Hadiah.
38 • Keramahtamahan.
39 • Hiburan.
40 • Sumbangan politik atau sosial.
41 • Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
42 • Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
43 • Perlakuan, hak, atau hak istimewa.
44
45
46
47
xxvi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 ➢ Dapat (boleh)
2 Istilah tersebut digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan izin dalam mengambil
3 tindakan pada keadaan tertentu, termasuk sebagai pengecualian untuk suatu
4 persyaratan. Ini tidak digunakan untuk menunjukkan kemungkinan.
5
6 ➢ Direktur, Komisaris, atau pejabat eksekutif
7 Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu entitas, atau bertindak dalam
8 kapasitas yang setara, tanpa memandang jabatannya, yang mungkin berbeda dari
9 yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain.
10
11 ➢ Divisi atau cabang
12 Suatu bagian atau cabang dari Kantor yang dikelola berdasarkan area geografis atau
13 lini praktik.
14
15 ➢ Entitas berelasi
16 Entitas yang memiliki hubungan berikut dengan klien:
17 (a) Suatu entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas klien
18 jika klien bersifat material untuk entitas tersebut;
19 (b) Suatu entitas dengan kepentingan keuangan langsung dalam klien jika entitas
20 tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien
21 bersifat material bagi entitas tersebut;
22 (c) Suatu entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh klien;
23 (d) Suatu entitas yang klien, atau entitas berelasi dengan klien pada huruf (c) di atas,
24 mempunyai kepentingan keuangan langsung yang memberikan pengaruh
25 signifikan atas entitas tersebut dan kepentingan keuangan tersebut bersifat
26 material bagi klien dan entitas berelasinya pada huruf (c); dan
27 (e) Suatu entitas yang berada di bawah kendali bersama dengan klien (“sister entity”)
28 jika keduanya bersifat material bagi entitas yang mengendalikan keduanya.
29
30 ➢ Entitas dengan akuntabilitas publik
31 Entitas dengan akuntabilitas publik, yaitu:
32 (a) Entitas yang terdaftar di pasar modal; atau
33 (b) Entitas yang:
34 (i) Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai entitas dengan
35 akuntabilitas publik; atau
36 (ii) Disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diaudit dengan
37 persyaratan independensi yang sama dengan entitas yang terdaftar di pasar
38 modal. Peraturan tersebut dapat ditetapkan oleh regulator yang berwenang,
39 termasuk regulator audit.
40 Entitas lain juga dapat dianggap sebagai entitas dengan akuntabilitas publik,
41 sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 400.8.
42
43 ➢ Entitas terdaftar di pasar modal
44 Suatu entitas yang saham atau surat utangnya terdaftar pada pasar modal atau
45 dipasarkan berdasarkan peraturan pasar modal atau badan lain yang setara.
46
47
48
xxvii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 ➢ Iklan
2 Komunikasi kepada publik tentang informasi mengenai jasa atau keahlian yang dimiliki
3 oleh Anggota yang berpraktik melayani publik dengan tujuan untuk mendapatkan bisnis
4 profesional.
5
6 ➢ Imbalan kontinjen
7 Imbalan yang dihitung atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya yang terkait
8 dengan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dilakukan oleh Kantor. Imbalan yang
9 ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya bukan merupakan imbalan
10 kontinjen.
11
12 ➢ Independensi
13 (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang memungkinkan
14 untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang
15 dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan
16 individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan
17 skeptisisme profesional.
18 (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan yang sangat
19 signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup
20 dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan
21 bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu Kantor atau
22 personel dari tim audit atau tim asurans telah berkurang.
23 Sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 400.5 dan 900.4, referensi kepada individu
24 atau Kantor Anggota yang “independen” berarti bahwa individu atau Kantor telah
25 mematuhi Bagian 4A dan 4B, sebagaimana berlaku.
26
27 ➢ Informasi keuangan historis
28 Informasi yang dinyatakan dalam istilah keuangan terkait dengan suatu entitas,
29 terutama berasal dari sistem Akuntansi entitas tersebut, tentang peristiwa ekonomi yang
30 terjadi pada masa lalu atau mengenai keadaan atau keadaan ekonomi pada masa lalu.
31
32 ➢ Jaringan
33 Suatu Struktur yang lebih besar:
34 (a) Bertujuan untuk saling bekerjasama; dan
35 (b) Ditujukan secara jelas untuk berbagi keuntungan atau biaya, berbagi kepemilikan
36 saham secara bersama, pengendalian atau pengelolaan, kebijakan dan prosedur
37 pengendalian mutu bersama, strategi bisnis secara bersama, penggunaan suatu
38 nama merk bersama, atau penggunaan suatu bagian signifikan atas sumber daya
39 profesional.
40
41 ➢ Jaringan kantor
42 Suatu Kantor atau entitas yang memiliki jaringan atau tergabung dalam suatu jaringan.
43 Untuk informasi lebih lanjut, lihat paragraf 400.50 A1 hingga 400.54 A1.
44
45 ➢ Jasa profesional
46 Aktivitas profesional yang dikerjakan untuk klien.
47
48
xxviii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 ➢ Kantor
2 (a) Suatu Kantor dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, atau firma;
3 (b) Suatu entitas yang mengendalikan pihak-pihak melalui kepemilikan, manajemen
4 atau cara lainnya; dan
5 (c) Suatu entitas yang dikendalikan oleh pihak-pihak tersebut, melalui kepemilikan,
6 manajemen, atau sarana lainnya.
7 Paragraf 400.4 dan 900.3 menjelaskan bagaimana kata “Kantor“ digunakan untuk
8 mengatasi tanggung jawab Anggota dan Kantor untuk mematuhi Bagian 4A dan 4B,
9 masing-masing.
10
11 ➢ Keluarga dekat
12 Keluarga sedarah semenda 2 (dua) derajat.
13
14 ➢ Keluarga inti
15 Suami, istri dan/atau tanggungan.
16
17 ➢ Kepentingan keuangan
18 Suatu kepentingan dalam bentuk kepemilikan saham, atau instrumen ekuitas lainnya,
19 surat utang, pinjaman, atau instrumen utang lain dari suatu entitas, termasuk hak dan
20 kewajiban untuk memperoleh bunga dan derivatif yang terkait langsung dengan
21 kepentingan tersebut.
22
23 ➢ Kepentingan keuangan langsung
24 (a) Dimiliki langsung oleh dan di bawah kendali individu atau entitas (termasuk yang
25 dikelola atas dasar diskresi pihak lain); atau
26 (b) Manfaatnya dimiliki melalui instrumen investasi kolektif, estate, trust atau
27 perantara lain yang dikendalikan atau yang keputusan investasinya dipengaruhi
28 oleh individu atau entitas tersebut.
29
30 ➢ Kepentingan keuangan tidak langsung
31 Suatu kepentingan keuangan yang manfaatnya dimiliki melalui sarana investasi kolektif,
32 estate, trust atau perantara lainnya sehingga individu atau entitas tidak memiliki
33 pengendalian atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan investasi.
34
35 ➢ Kerangka kerja konseptual
36 Istilah ini dijelaskan dalam Bagian 120.
37
38 ➢ Kerugian substansial
39 Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.5-A3 dan 360.5-A3.
40
41 ➢ Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Anggota yang
42 berpraktik melayani publik)
43 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangann (“ketidakpatuhan”) terdiri
44 dari tindakan kelalaian atau pelaksanaan, disengaja atau tidak disengaja, yang
45 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan
46 oleh pihak-pihak berikut:
47 (a) Klien;
48 (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien;
xxix
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 (c) Manajemen klien; atau
2 (d) Pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien. Istilah ini dijelaskan
3 dalam paragraf 360.5-A1
4
5 ➢ Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Anggota yang bekerja
6 di bisnis)
7 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”) terdiri dari
8 tindakan kelalaian atau pelaksanaan, disengaja atau tidak disengaja, yang
9 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan
10 oleh pihak-pihak berikut:
11 (a) Organisasi yang mempekerjakan Anggota;
12 (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi tempatnya bekerja;
13 (c) Manajemen organisasi tempatnya bekerja; atau
14 (d) Pihak lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan organisasi tempatnya bekerja.
15 Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 260.5-A1.
16
17 ➢ Klien asurans
18 Pihak yang bertanggung jawab yaitu orang yang:
19 (a) Bertanggung jawab atas hal pokok dalam perikatan pelaporan langsung; atau
20 (b) Bertanggung jawab terhadap informasi hal pokok dan mungkin bertanggung
21 jawab terhadap hal pokok dalam perikatan berbasis asersi.
22
23 ➢ Klien audit
24 Entitas yang melakukan perikatan audit dengan Kantor. Ketika klien adalah entitas yang
25 terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya.
26 Namun, ketika klien audit bukan entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian
27 klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun
28 tidak langsung oleh Klien. (Lihat juga paragraf R400.20), Di Bagian 4A, istilah “klien
29 audit” berlaku sama untuk “klien reviu“.
30
31 ➢ Klien reviu
32 Suatu entitas yang melakukan perikatan reviu dengan Kantor.
33
34 ➢ Laporan audit
35 Dalam Bagian 4A, istilah “laporan audit” berlaku sama untuk “laporan reviu”.
36
37 ➢ Laporan keuangan
38 Suatu penyajian yang terstruktur atas informasi keuangan historis, termasuk catatan
39 atas laporan keuangan, yang dimaksudkan untuk mengomunikasikan sumber daya
40 ekonomi atau kewajiban entitas pada suatu waktu atau perubahannya dalam jangka
41 waktu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan
42 umumnya terdiri atas ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan
43 lainnya. Istilah laporan keuangan dapat mengacu pada suatu laporan keuangan
44 lengkap, namun juga dapat merujuk kepada laporan keuangan tunggal, misalnya,
45 laporan posisi keuangan, atau suatu laporan laba rugi, dan catatan penjelasan terkait.
46
47
48
xxx
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 ➢ Laporan keuangan bertujuan khusus
2 Laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang
3 dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna tertentu.
4
5 ➢ Laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor
6 Dalam hal suatu entitas tunggal, laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan
7 entitas tersebut. Dalam hal kelompok usaha, laporan yang dimaksud adalah laporan
8 keuangan konsolidasian.
9
10 ➢ Level yang dapat diterima
11 Ketika Anggota menggunakan tes pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi
12 yang cukup sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa Anggota mematuhi prinsip
13 dasar.
14
15 ➢ Mungkin
16 Istilah tersebut digunakan dalam Kode etik ini untuk menunjukkan kemungkinan
17 masalah yang timbul, suatu peristiwa yang terjadi atau suatu tindakan yang akan
18 diambil. Istilah ini tidak mengaitkan level kemungkinan atau kemungkinan tertentu ketika
19 digunakan bersama dengan ancaman, karena evaluasi level ancaman bergantung pada
20 fakta dan keadaan dari hal tertentu, peristiwa atau tindakan.
21
22 ➢ Penelaah yang tepat
23 Seorang profesional dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kewenangan
24 untuk menelaah secara objektif, pekerjaan yang telah dilakukan atau jasa yang telah
25 diberikan yang relevan. Individu tersebut mungkin adalah seorang Anggota. Istilah ini
26 dijelaskan dalam paragraf 300.8 A4.
27
28 ➢ Penelaahan pengendalian mutu perikatan
29 Suatu proses yang dirancang untuk memberikan evaluasi yang objektif, sebelum
30 laporan diterbitkan, tentang penilaian signifikan yang dilakukan oleh tim perikatan dan
31 kesimpulan yang dicapai dalam merumuskan laporan.
32
33 ➢ Pengamanan
34 Pengamanan adalah tindakan, secara individu atau secara gabungan, yang diambil
35 Anggota secara efektif untuk mengurangi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
36 dasar pada level yang dapat diterima. Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 120.10-A2.
37
38 ➢ Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai
39 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan
40 hal yang dipertimbangkan oleh Anggota tentang apakah kesimpulan yang sama
41 kemungkinan akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif
42 pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang berdasarkan
43 semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh Anggota, atau dapat
44 diharapkan untuk diketahui, pada saat kesimpulan dibuat. Pihak ketiga yang rasional
45 dan memiliki informasi yang memadai tidak perlu menjadi Anggota, tetapi memiliki
46 pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi
47 kelayakan kesimpulan Anggota secara tidak memihak. Istilah-istilah ini dijelaskan dalam
48 paragraf P120.5-A4.
xxxi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 ➢ Perikatan Asurans
2 Perikatan ketika Anggota yang berpraktik melayani publik menyatakan suatu
3 kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pengguna
4 yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil evaluasi atau
5 pengukuran hal pokok terhadap kriteria.
6
7 (Untuk panduan perikatan asurans, lihat Standar Profesional Akuntan Publik yang
8 berlaku)
9
10 ➢ Perikatan asurans yang memenuhi persyaratan
11 Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 990.2 untuk tujuan Bagian 990.
12
13 ➢ Perikatan audit
14 Suatu perikatan asurans yang dilakukan oleh Anggota yang berpraktik melayani publik
15 pada suatu Kantor untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan yang
16 disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal
17 yang material), sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, perikatan
18 tersebut dilakukan berdasarkan Standar Audit. Hal ini mencakup audit berdasarkan
19 peraturan perundangan yang berlaku, yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
20 undangan atau peraturan lainnya. Di Bagian 4A, istilah “perikatan audit” berlaku sama
21 untuk “perikatan reviu”.
22
23 ➢ Perikatan audit yang memenuhi persyaratan
24 Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 800.2 untuk keperluan Bagian 800.
25
26 ➢ Perikatan reviu
27 Suatu perikatan asurans, yang dilakukan oleh Anggota yang berpraktik melayani publik
28 pada suatu Kantor sesuai dengan Standar Perikatan Reviu untuk menyatakan suatu
29 kesimpulan, berdasarkan prosedur-prosedur yang tidak menyediakan bukti yang
30 diperlukan dalam suatu audit, apakah tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Anggota
31 tersebut yang menyebabkannya yakin bahwa Laporan Keuangan tidak disusun, dalam
32 semua hal yang material, sesuai dengan Kerangka Pelaporan Keuangan yang berlaku.
33
34 ➢ Periode jeda
35 Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.5 untuk tujuan paragraf P540.11 hingga
36 P540.19.
37
38 ➢ Periode perikatan (Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)
39 Periode perikatan dimulai ketika tim asurans mulai melakukan jasa asurans sehubungan
40 dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans
41 diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika
42 terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah
43 berakhir atau laporan asurans diterbitkan.
44
45
46
47
48
xxxii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 ➢ Periode perikatan (Perikatan Audit dan Perikatan Reviu)
2 Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan audit. Periode perikatan
3 berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka
4 periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa
5 hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit diterbitkan.
6
7 ➢ Periode waktu
8 Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P540.5.
9
10 ➢ Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
11 Pihak atau organisasi (misalnya, entitas wali amanat) dengan tanggung jawab untuk
12 mengawasi arah strategis entitas dan kewajiban yang terkait dengan akuntabilitas
13 entitas. Pengawasan tersebut termasuk pengawasan atas proses pelaporan keuangan.
14 Untuk beberapa entitas di beberapa yurisdiksi, pihak yang bertanggung jawab atas tata
15 kelola mungkin termasuk personel manajemen, misalnya, anggota eksekutif dewan tata
16 kelola dari entitas sektor swasta atau entitas sektor publik, atau pemilik perusahaan.
17
18 ➢ Prinsip dasar
19 Istilah ini dijelaskan dalam paragraf 110.1 A1. Setiap prinsip dasar, pada gilirannya,
20 dijelaskan dalam paragraf berikut:
21 Integritas P111.1
22 Objektivitas P112.1
23 Kompetensi dan kehati-hatian profesional P113.1
24 Kerahasiaan P114.1
25 Perilaku profesional P115.1
26
27 ➢ Rekan audit utama
28 Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu
29 perikatan, dan rekan perikatan audit lainnya dala, tim perikatan, jika ada, yang membuat
30 keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan
31 dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor. Bergantung
32 pada keadaan dan peran individu dalam audit, “rekan perikatan audit lain” dapat
33 mencakup, misalnya, rekan perikatan audit yang bertanggung jawab untuk entitas anak
34 atau divisi yang signifikan.
35
36 ➢ Rekan perikatan
37 Rekan atau personel lain dalam Kantor yang bertanggung jawab atas perikatan, dan
38 pelaksanaannya, dan laporan yang diterbitkan atas nama Kantor, dan ketika
39 disyaratkan, memiliki kewenangan yang tepat dari entitas profesi, atau Regulator.
40
41 ➢ Tim asurans
42 (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan asurans;
43 (b) Semua anggota dalam suatu Kantor yang secara langsung dapat memengaruhi
44 hasil dari perikatan asurans, termasuk:
45 (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau
46 yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan
47 lain terhadap rekan perikatan asurans sehubungan dengan pelaksanaan
48 perikatan asurans;
xxxiii
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 (ii) Pihak yang memberikan konsultansi mengenai isu spesifik terkait teknis
2 atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan asurans; dan
3 (iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu untuk perikatan asurans,
4 termasuk pihak yang menelaah pengendalian mutu perikatan dalam
5 perikatan asurans.
6
7 ➢ Tim audit
8 (a) Semua anggota tim perikatan untuk perikatan audit;
9 (b) Semua pihak lain dalam Kantor yang dapat secara langsung memengaruhi hasil
10 dari perikatan audit, termasuk:
11 (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi yang diberikan kepada, atau
12 yang memberikan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan
13 lain terhadap rekan perikatan audit sehubungan dengan pelaksanaan
14 perikatan audit, termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang
15 secara berturut-turut berada di atas rekan perikatan sampai rekan senior
16 atau pimpinan rekan (kepala eksekutif atau setara);
17 (ii) Pihak yang memberikan konsultansi mengenai isu spesifik terkait teknis
18 atau industri, transaksi atau peristiwa dalam perikatan audit; dan
19 (iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu terhadap perikatan, termasuk
20 pihak yang menelaah pengendalian mutu perikatan; dan
21 (c) Semua pihak dalam jaringan Kantor yang dapat memengaruhi hasil perikatan
22 audit. Di bagian 4A, istilah “tim audit” berlaku sama untuk “tim reviu”.
23
24 ➢ Tim perikatan
25 Semua rekan dan staf yang melakukan perikatan, dan setiap individu yang dilibatkan
26 oleh Kantor atau jaringan Kantor yang melakukan prosedur asurans pada perikatan. Hal
27 ini tidak termasuk ahli eksternal yang dilibatkan oleh Kantor atau oleh jaringan Kantor.
28 Istilah “tim perikatan” juga mengecualikan individu dalam fungsi audit internal klien yang
29 memberikan bantuan langsung terhadap perikatan audit ketika auditor eksternal
30 mematuhi persyaratan SA 610 (Revisi 2013) tentang Penggunaan Pekerjaan Auditor
31 Internal.
32
33 ➢ Tim reviu
34 (a) Semua personel dalam tim perikatan untuk suatu perikatan reviu; dan
35 (b) Semua pihak lain dalam suatu Kantor yang secara langsung dapat memengaruhi
36 hasil dari perikatan reviu, termasuk:
37 (i) Pihak yang merekomendasikan kompensasi, yang diberikan kepada, atau
38 yang melakukan pengawasan langsung, manajemen atau pengawasan lain
39 dari rekan perikatan sehubungan dengan pelaksanaan perikatan reviu,
40 termasuk pihak pada semua level manajemen senior yang secara berturut-
41 turut berada di atas rekan perikatan sampai dengan pemimpin rekan (kepala
42 eksekutif atau setara);
43 (ii) Pihak yang memberikan konsultansi terkait dengan permasalahan teknis
44 atau industri, transaksi atau peristiwa spesifik untuk perikatan reviu; dan
45 (iii) Pihak yang melakukan pengendalian mutu atas perikatan, termasuk pihak
46 yang melakukan penelaahan pengendalian mutu perikatan tersebut; dan
47 (iv) Semua pihak dalam jaringan Kantor yang dapat secara langsung
48 memengaruhi hasil dari perikatan reviu.
xxxiv
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 TANGGAL EFEKTIF
2
3 Bagian 1, 2, 3, 4A dan 4B dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik akan berlaku mulai 1 Juli
4 2020, kecuali bagian 4A Seksi 540 akan berlaku efektif untuk audit dan reviu Laporan
5 Keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
xxxv
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
xxxvi
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 BAGIAN 1
2 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK, PRINSIP DASAR ETIKA, DAN KERANGKA
3 KERJA KONSEPTUAL
4
5 SEKSI 100
6
7 KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK
8
9 Umum
10
11 100.1-A1 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung
12 jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Tanggung jawab Anggota
13 tidak hanya terbatas pada kepentingan klien individu atau organisasi
14 tempatnya bekerja. Oleh karena itu, Kode Etik ini berisi persyaratan dan
15 materi aplikasi yang memungkinkan Anggota untuk memenuhi tanggung
16 jawab mereka untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.
17
18 100.2-A1 Persyaratan dalam Kode Etik, yang ditandai dengan huruf ‘P’, membebankan
19 kewajiban.
20
21 100.2-A2 Materi aplikasi, yang ditandai dengan huruf ‘A’, memberikan konteks,
22 penjelasan, saran untuk tindakan atau perihal yang perlu dipertimbangkan,
23 ilustrasi, dan panduan lain yang relevan untuk pemahaman yang tepat atas
24 Kode Etik. Secara khusus, materi aplikasi dimaksudkan untuk membantu
25 Anggota dalam memahami bagaimana menerapkan kerangka kerja
26 konseptual pada keadaan tertentu serta untuk memahami dan mematuhi
27 persyaratan spesifik. Meskipun materi aplikasi itu sendiri bukan merupakan
28 suatu persyaratan, namun pertimbangan atas materi aplikasi tersebut
29 diperlukan untuk penerapan yang tepat atas persyaratan Kode Etik, termasuk
30 penerapan kerangka kerja konseptual.
31
32 P100.3 Anggota harus mematuhi Kode Etik. Mungkin terdapat keadaan ketika
33 peraturan perundang-undangan menghalangi Anggota untuk mematuhi
34 bagian tertentu dari Kode Etik. Dalam keadaan demikian, peraturan
35 perundang-undangan tersebut berlaku, dan Anggota harus mematuhi seluruh
36 bagian lain dari Kode Etik.
37
38 100.3-A1 Prinsip perilaku profesional mensyaratkan Anggota untuk mematuhi peraturan
39 perundang-undangan yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki
40 ketentuan yang berbeda atau melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam
41 Kode Etik. Anggota harus menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi
42 ketentuan yang lebih ketat kecuali dilarang oleh peraturan perundang-
43 undangan.
44
45 100.3-A2 Anggota mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa yaitu ketika Anggota
46 meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari Kode Etik dapat
47 mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi
1
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, Anggota disarankan untuk
2 berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.
3
4 Pelanggaran Terhadap Kode Etik
5
6 P100.4 Paragraf P400.80-P400.89 dan P900.50-P900.55 menjelaskan pelanggaran
7 terhadap Standar Independensi. Anggota yang mengidentifikasi terjadinya
8 pelanggaran terhadap ketentuan lain dalam Kode Etik harus mengevaluasi
9 signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap kemampuan Anggota
10 untuk mematuhi prinsip dasar etika. Anggota juga harus:
11 (a) Sesegera mungkin mengambil tindakan yang diperlukan untuk
12 mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memadai; dan
13 (b) Menentukan apakah akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada
14 pihak yang relevan.
15
16 100.4-A1 Pihak-pihak relevan yang mungkin menerima laporan pelanggaran tersebut
17 mencakup pihak-pihak yang mungkin terkena dampak pelanggaran tersebut,
18 yakni asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawasan.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SEKSI 110
2
3 PRINSIP DASAR ETIKA
4
5 Umum
6
7 110.1-A1 Lima prinsip dasar etika untuk Anggota adalah:
8 (a) Integritas - bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional
9 dan bisnis.
10 (b) Objektivitas - tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau
11 bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang
12 tidak semestinya dari pihak lain.
13 (c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional - untuk:
14 (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian
15 profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa
16 klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa
17 profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan
18 standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-
19 undangan yang berlaku; dan
20 (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar
21 profesional dan standar teknis yang berlaku.
22 (d) Kerahasiaan - menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil
23 hubungan profesional dan bisnis.
24 (e) Perilaku Profesional - mematuhi peraturan perundang-undangan yang
25 berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh Anggota
26 mungkin akan mendiskreditkan profesi Anggota.
27
28 P110.2 Anggota harus mematuhi setiap prinsip dasar etika.
29
30 110.2-A1 Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari
31 seorang Anggota. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang
32 perlu diterapkan oleh seorang Anggota, yang membantunya dalam mematuhi
33 prinsip dasar etika tersebut. Subseksi 111-115 menetapkan persyaratan dan
34 materi aplikasi yang terkait dengan masing-masing prinsip dasar etika.
35
36 110.2-A2 Anggota mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu
37 prinsip dasar etika, akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih
38 prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, Anggota mungkin
39 mempertimbangkan untuk berkonsultasi, secara anonim jika diperlukan,
40 dengan:
41 • Pihak lain dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja.
42 • Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
43 • Asosiasi profesi.
44 • Regulator.
45 • Penasihat hukum.
46 Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan Anggota dari
47 tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam
3
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 menyelesaikan konflik tersebut atau (jika perlu) dan kecuali dilarang oleh
2 peraturan perundang-undangan, untuk melepaskan diri dari permasalahan
3 yang memunculkan konflik.
4 Anggota didorong untuk mendokumentasikan substansi permasalahan,
5 110.2-A3 rincian dari setiap pembahasan, keputusan yang dibuat, dan alasan atas
6 keputusan tersebut.
7
8 4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SUBSEKSI 111 - INTEGRITAS
2
3 P111.1 Anggota harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan Anggota
4 untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
5
6 111.1-A1 Integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang
7 sebenarnya.
8
9 P111.2 Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi,
10 atau informasi lain ketika Anggota percaya bahwa informasi tersebut:
11 (a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;
12 (b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau
13 (c) Terdapat penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya
14 diungkapkan, sehingga akan menyesatkan.
15
16 111.2-A1 Seorang Anggota tidak melanggar ketentuan paragraf P111.2 sepanjang
17 Anggota memberikan laporan yang dimodifikasi terkait dengan permasalahan
18 yang terdapat dalam laporan, komunikasi atau informasi lainnya tersebut.
19
20 P111.3 Ketika Anggota menyadari telah dikaitkan dengan informasi yang dijelaskan
21 pada paragraf P111.2, maka Anggota harus mengambil langkah-langkah
22 untuk tidak dikaitkan dengan informasi tersebut.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
5
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SUBSEKSI 112 - OBJEKTIVITAS
2
3 P112.1 Anggota harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Anggota
4 untuk tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena
5 adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya
6 dari pihak lain.
7
8 P112.2 Anggota tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau
9 hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas
10 tersebut.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
6
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SUBSEKSI 113 - KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN PROFESIONAL
2
3 P113.1 Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian
4 profesional yang mensyaratkan Anggota untuk:
5 (a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian
6 profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien
7 atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang
8 kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini
9 dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
10 (b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan
11 standar teknis yang berlaku.
12
13 113.1-A1 Pemberian jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan
14 kompetensi profesional mensyaratkan Anggota untuk menggunakan
15 pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian
16 profesional ketika melakukan aktivitas profesional.
17
18 113.1-A2 Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang
19 berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta
20 bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan
21 memungkinkan Anggota untuk mengembangkan dan mempertahankan
22 kemampuan bekerja secara kompeten dalam lingkungan profesional.
23
24 113.1-A3 Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan
25 persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.
26
27 P113.2 Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Anggota
28 harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa
29 mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah
30 memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.
31
32 P113.3 Jika diperlukan, Anggota harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja,
33 atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional Anggota, untuk
34 menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
7
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SUBSEKSI 114 - KERAHASIAAN
2
3 P114.1 Anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Anggota
4 untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari
5 hubungan profesional dan bisnis. Anggota harus:
6 (a) Mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak
7 disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada
8 rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
9 (b) Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi
10 tempatnya bekerja;
11 (c) Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau
12 organisasi tempatnya bekerja;
13 (d) Tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan
14 profesional dan bisnis di luar Kantor atau organisasi tempatnya bekerja
15 tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat
16 hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya;
17 (e) Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan
18 profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak
19 ketiga;
20 (f) Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun,
21 baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan
22 profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir;
23 dan
24 (g) Melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa
25 personel yang berada di bawah pengawasannya, serta individu yang
26 memberi advis dan bantuan profesional, untuk menghormati kewajiban
27 Anggota guna menjaga kerahasiaan informasi.
28
29 114.1-A1 Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik
30 karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi
31 tempatnya bekerja kepada Anggota dengan pemahaman bahwa informasi
32 tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian,
33 berikut ini adalah keadaan ketika Anggota harus mengungkapkan atau
34 mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika
35 pengungkapan tersebut mungkin layak diungkap:
36 (a) Pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya:
37 (i) Pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam
38 proses hukum; atau
39 (ii) Pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas
40 terjadinya indikasi pelanggaran hukum;
41 (b) Pengungkapan diizinkan oleh hukum dan diperkenankan oleh klien atau
42 organisasi tempatnya bekerja; dan
43 (c) Terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, jika
44 tidak dilarang oleh hukum:
45 (i) Untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi;
46 (ii) Untuk merespons pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi
47 profesi atau badan regulator;
8
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 (iii) Untuk melindungi kepentingan profesional Anggota dalam proses
2 hukum; atau
3
4 (iv) Untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk
5 persyaratan etika.
6 114.1-A2
7 Dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak mengungkapkan
8 informasi rahasia, Anggota mempertimbangkan keadaan yang relevan
9 termasuk:
10 • Apakah kepentingan semua pihak dirugikan, termasuk pihak ketiga
11
yang kepentingannya terpengaruh, jika klien atau organisasi tempatnya
12 bekerja menyetujui pengungkapan informasi tersebut.
13 • Apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung bukti
14 yang kuat, sepanjang praktis. Faktor-faktor yang memengaruhi
15 keputusan untuk mengungkapkan meliputi:
16 o Fakta tidak didukung bukti yang kuat.
17 o Informasi yang tidak lengkap.
18 o Kesimpulan yang tidak didukung bukti yang kuat.
19 • Komunikasi yang digunakan dan pihak yang dituju dalam komunikasi
tersebut.
20 • Apakah pihak-pihak yang dituju dalam komunikasi tersebut merupakan
21 penerima yang tepat.
22
23 P114.2 Anggota harus terus mematuhi prinsip kerahasiaan bahkan setelah
24 berakhirnya hubungan antara Anggota dan klien atau organisasi tempatnya
25 bekerja. Ketika berganti pekerjaan atau memperoleh klien baru, Anggota
26 berhak menggunakan pengalaman sebelumnya, tetapi tidak diperkenankan
27 menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh atau
28 diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
9
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SUBSEKSI 115 - PERILAKU PROFESIONAL
2
3 P115.1 Anggota harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan
4 Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
5 menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang
6 dapat mendiskreditkan profesi. Anggota tidak boleh terlibat dalam bisnis,
7 pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin
8 merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya
9 tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.
10
11 115.1-A1 Perilaku yang mungkin mendiskreditkan profesi termasuk perilaku yang
12 menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai,
13 sangat mungkin akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan
14 pengaruh negatif terhadap reputasi baik profesi.
15
16 P115.2 Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, Anggota dilarang
17 mencemarkan nama baik profesi. Anggota harus bersikap jujur dan
18 mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:
19 (a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang
20 dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah
21 diperoleh; atau
22 (b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan
23 perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan pihak
24 lain.
25
26 115.2-A1 Jika Anggota memiliki keraguan atas tepat tidaknya suatu bentuk iklan atau
27 pemasaran lainnya, maka Anggota didorong untuk berkonsultasi dengan
28 asosiasi profesi yang relevan.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
10
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SEKSI 120
2
3 KERANGKA KERJA KONSEPTUAL
4
5 PENDAHULUAN
6
7 120.1 Keadaan yang dihadapi oleh Anggota dalam melaksanakan perannya
8 mungkin dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
9 dasar etika. Seksi 120 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi,
10 mencakup kerangka kerja konseptual, untuk membantu Anggota dalam
11 mematuhi prinsip dasar etika dan memenuhi tanggung jawabnya untuk
12 bertindak dalam melindungi kepentingan publik. Persyaratan dan materi
13 aplikasi tersebut mengakomodasi berbagai fakta dan keadaan, termasuk
14 berbagai aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang
15 memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Selain
16 itu, persyaratan dan materi aplikasi mencegah Anggota untuk menyimpulkan
17 bahwa situasi tersebut diperbolehkan semata-mata karena tidak spesifik
18 dilarang oleh Kode Etik.
19
20 120.2 Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi Anggota
21 untuk:
22 (a) Mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika;
23 (b) Mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi; dan
24 (c) Mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya
25 sampai pada level yang dapat diterima.
26
27 PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI
28
29 Umum
30
31 P120.3 Anggota harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk
32 mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan
33 pada prinsip dasar etika yang ditetapkan dalam Seksi 110.
34
35 120.3-A1 Persyaratan tambahan dan materi aplikasi tambahan yang relevan terhadap
36 penerapan kerangka kerja konseptual dijelaskan dalam:
37 (a) Bagian 2: Anggota yang bekerja di bisnis;
38 (b) Bagian 3: Anggota yang berpraktik melayani publik; dan
39 (c) Standar Independensi, yaitu:
40 (i) Bagian 4A: Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan
41 Reviu; dan
42 (ii) Bagian 4B: Independensi untuk Perikatan Asurans Selain
43 Perikatan Audit dan Perikatan Reviu.
44
45 P120.4 Ketika berurusan dengan masalah etika, Anggota harus mempertimbangkan
46 konteks masalah yang muncul atau yang mungkin muncul. Ketika seorang
47 individu yang merupakan Anggota yang berpraktik melayani publik melakukan
48 aktivitas profesional berdasarkan hubungan Anggota dengan Kantor, baik
11
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 sebagai tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, maka individu tersebut harus
2 mematuhi ketentuan dalam Bagian 2 yang relevan dengan keadaan tersebut.
3
4 P120.5 Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, Anggota harus:
5 (a) Menerapkan pertimbangan profesional;
6 (b) Tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan
7 keadaan; dan
8 (c) Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki
9 informasi yang memadai sebagaimana diuraikan di paragraf 120.5-A4.
10
11 Penerapan Pertimbangan Profesional
12
13 120.5-A1 Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan,
14 keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta
15 dan keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu,
16 dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat. Dalam kaitannya dengan
17 pelaksanaan aktivitas profesional, penerapan pertimbangan profesional
18 diperlukan ketika Anggota menerapkan kerangka kerja konseptual agar dapat
19 membuat keputusan tentang berbagai alternatif tindakan yang tersedia, dan
20 untuk menentukan apakah keputusan itu tepat dalam keadaan tersebut.
21
22 120.5-A2 Pemahaman tentang fakta dan keadaan yang diketahui merupakan suatu
23 prasyarat untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Penentuan tindakan
24 yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman dan mencapai suatu
25 kesimpulan tentang apakah prinsip dasar etika telah dipatuhi, mensyaratkan
26 juga penerapan pertimbangan profesional.
27
28 120.5-A3 Dalam penerapan pertimbangan profesional untuk memperoleh pemahaman
29 tersebut, Anggota dapat mempertimbangkan hal-hal lain, di antaranya,
30 apakah:
31 • Terdapat alasan yang harus diperhatikan bahwa informasi relevan
32 kemungkinan berpotensi hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui
33 oleh Anggota.
34 • Terdapat ketidakkonsistenan antara fakta dan keadaan yang diketahui
35 dengan ekspektasi dari Anggota.
36 • Terdapat keahlian dan pengalaman Anggota yang cukup untuk
37 membuat suatu kesimpulan.
38 • Terdapat kebutuhan untuk berkonsultasi dengan pihak lain yang
39 memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan.
40 • Informasi tersebut memberikan dasar yang memadai untuk mencapai
41 suatu kesimpulan.
42 • Konsepsi awal atau pandangan bias dari Anggota mungkin dapat
43 memengaruhi penerapan pertimbangan profesional.
44 • Mungkin terdapat kesimpulan yang memadai lainnya yang dapat dibuat
45 berdasarkan informasi yang tersedia.
46
47
12
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Pihak Ketiga yang Rasional dan Memiliki Informasi yang Memadai
2
3 120.5-A4 Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai
4 merupakan suatu pertimbangan oleh Anggota apakah kesimpulan yang sama
5 mungkin akan dibuat oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari
6 perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai,
7 yang mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang
8 diketahui oleh Anggota, atau secara rasional diekspektasikan untuk diketahui
9 oleh Anggota, pada saat membuat kesimpulan. Pihak ketiga yang rasional
10 dan memiliki informasi yang cukup tersebut tidak perlu merupakan seorang
11 Anggota, namun memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk
12 memahami dan mengevaluasi ketepatan atas kesimpulan Anggota yang tidak
13 memihak.
14
15 Mengidentifikasi Ancaman
16
17 P120.6 Anggota harus mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
18 dasar etika.
19
20 120.6-A1 Pemahaman atas fakta dan keadaan, termasuk setiap aktivitas profesional,
21 serta kepentingan dan hubungan yang dapat mengompromikan kepatuhan
22 terhadap prinsip dasar etika, merupakan prasyarat dalam mengidentifikasi
23 ancaman terhadap kepatuhan tersebut. Keberadaan kondisi, kebijakan, dan
24 prosedur tertentu yang ditetapkan oleh profesi, peraturan perundang-
25 undangan, Kantor, atau organisasi tempatnya bekerja, dapat memperkuat
26 Anggota untuk bertindak secara etis dan membantu mengidentifikasi
27 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Paragraf 120.8-A2
28 mencakup contoh umum kondisi, kebijakan, dan prosedur yang juga
29 merupakan faktor relevan dalam mengevaluasi level ancaman.
30
31 120.6-A2 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin dimunculkan
32 oleh berbagai fakta dan keadaan. Tidak mungkin untuk mendefinisikan semua
33 situasi yang memunculkan ancaman. Selain itu, sifat perikatan dan
34 penugasan kerja mungkin berbeda dan akibatnya memunculkan berbagai
35 jenis ancaman yang berbeda.
36
37 120.6-A3 Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika terbagi dalam satu
38 atau lebih dari kategori berikut:
39 (a) Ancaman kepentingan pribadi, yaitu ancaman berupa kepentingan
40 keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan
41 atau perilaku Anggota secara tidak tepat;
42 (b) Ancaman telaah pribadi yaitu ancaman ketika Anggota tidak dapat
43 secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah
44 dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh Anggota atau individu
45 dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh
46 Anggota ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari
47 pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan;
13
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 (c) Ancaman advokasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Anggota
2 mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada
3 titik yang dapat mengurangi objektivitasnya;
4 (d) Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena hubungan yang
5 lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi
6 tempatnya bekerja, Anggota terlalu bersimpati pada kepentingan klien
7 atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil
8 pekerjaan mereka; dan
9 (e) Ancaman intimidasi yaitu ancaman yang terjadi ketika Anggota
10 dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata
11 atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Anggota secara tidak
12 semestinya.
13
14 120.6-A4 Suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu
15 ancaman dapat memengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar
16 etika.
17
18 Mengevaluasi Ancaman
19
20 P120.7 Ketika Anggota mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
21 dasar etika, maka Anggota harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut
22 berada pada level yang dapat diterima.
23
24 Level yang Dapat Diterima
25
26 120.7-A1 Level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan
27 memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa Anggota mematuhi
28 prinsip dasar etika.
29
30 Faktor yang Relevan dalam Mengevaluasi Level Ancaman
31
32 120.8-A1 Anggota mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan
33 dalam mengevaluasi ancaman oleh Anggota, dan dampak gabungan dari
34 beberapa ancaman, jika dapat diterapkan.
35
36 120.8-A2 Keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan pada paragraf
37 120.6-A1 mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi
38 level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi,
39 kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup:
40 • Persyaratan tata kelola korporat.
41 • Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi.
42 • Sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan Anggota dan
43 masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis.
44 • Suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan
45 pelanggaran atas persyaratan etika.
46 • Prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau
47 regulator.
14
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
KODE_ETIK_PROFESI_AKUNTAN_PUBLIK_2020
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search