Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Anggota dapat mengatasi ancaman yang muncul dari benturan kepentingan
2 tersebut.
3
4 310.5-A2 Suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai benturan
5 kepentingan yang aktual atau potensial akan bergantung pada beberapa
6 faktor berikut:
7 • Sifat dari jasa profesional yang dilakukan.
8 • Ukuran dari Kantor.
9 • Ukuran dan sifat dari klien.
10 • Struktur dari Kantor, misalnya, jumlah dan lokasi geografis kantor.
11
12 310.5-A3 Informasi lebih lanjut tentang penerimaan klien ditetapkan di Seksi 320:
13 Penunjukan Profesional.
14
15 Perubahan Keadaan
16
17 P310.6 Setiap Anggota harus tetap waspada terhadap perubahan dari waktu ke
18 waktu atas sifat jasa, kepentingan dan hubungan yang dapat memunculkan
19 benturan kepentingan saat melakukan perikatan.
20
21 310.6-A1 Sifat dari jasa, kepentingan, dan hubungan yang relevan mungkin berubah
22 selama pelaksanaan suatu perikatan. Hal ini mungkin benar terutama ketika
23 Anggota diminta untuk melakukan suatu perikatan dalam situasi ketika pihak-
24 pihak yang melibatkan Anggota tersebut mungkin dalam posisi yang
25 berlawanan, meskipun pada awalnya pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam
26 suatu sengketa.
27
28 Jaringan Kantor
29
30 P310.7 Jika suatu Kantor merupakan anggota dari suatu jaringan, maka Anggota
31 harus mempertimbangkan benturan kepentingan termasuk setiap benturan
32 kepentingan ketika Anggota tersebut memiliki alasan untuk meyakini terjadi
33 atau mungkin terjadi, karena kepentingan dan hubungan dari jaringan Kantor.
34
35 310.7-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika mengidentifikasi kepentingan dan
36 hubungan yang melibatkan suatu jaringan kantor meliputi:
37 • Sifat dari jasa profesional yang diberikan.
38 • Klien yang dilayani oleh jaringan tersebut.
39 • Lokasi wilayah dari semua pihak yang terkait.
40
41 Ancaman yang Muncul dari Benturan Kepentingan
42
43 310.8-A1 Umumnya, semakin langsung hubungan antara jasa profesional dan
44 permasalahan yang memunculkan benturan kepentingan para pihak, maka
45 semakin mungkin level ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima.
46
65
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 310.8-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level suatu ancaman yang
2 muncul akibat benturan kepentingan, mencakup langkah pencegahan
3 terhadap pengungkapan informasi rahasia secara tidak sah, ketika
4 memberikan jasa profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu
5 untuk dua atau lebih klien yang memiliki kepentingan yang saling
6 berbenturan. Langkah-langkah tersebut meliputi:
7 • Memiliki tempat praktik yang terpisah untuk fungsi khusus dalam
8 Kantor, yang mungkin berfungsi sebagai penghambat alur informasi
9 rahasia klien dari satu divisi ke divisi lain dalam Kantor.
10 • Kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses terhadap berkas klien.
11 • Perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh para karyawan dan
12 para rekan di Kantor.
13 • Pemisahan informasi rahasia secara fisik maupun elektronik.
14 • Pelatihan dan komunikasi yang bertujuan khusus.
15
16 310.8-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan dalam mengatasi
17 ancaman yang muncul karena benturan kepentingan meliputi:
18 • Menugaskan tim perikatan terpisah yang dilengkapi dengan kebijakan
19 dan prosedur yang jelas dalam menjaga kerahasiaan.
20 • Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian
21 jasa atau tidak terdampak oleh benturan kepentingan, untuk menelaah
22 suatu pekerjaan yang dilakukan, dan untuk menilai apakah berbagai
23 pertimbangan kunci dan kesimpulan sudah tepat.
24
25 Pengungkapan dan Persetujuan
26
27 Umum
28
29 P310.9 Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan
30 apakah sifat dan signifikansi suatu benturan kepentingan memerlukan
31 pengungkapan spesifik dan persetujuan secara eksplisit ketika mengatasi
32 ancaman yang muncul karena benturan kepentingan tersebut.
33
34 310.9-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan perlunya
35 pengungkapan spesifik dan persetujuan eksplisit tersebut, meliputi:
36 • Keadaan yang memunculkan suatu benturan kepentingan.
37 • Pihak-pihak yang mungkin terkena dampak.
38 • Sifat dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul.
39 • Potensi atas suatu permasalahan tertentu yang berkembang secara
40 tidak terduga.
41
42 310.9-A2 Bentuk dari pengungkapan dan persetujuan mungkin berbeda, sebagai
43 contoh:
44 • Pengungkapan secara umum kepada para klien mengenai berbagai
45 keadaan bahwa, berdasarkan kelaziman praktik komersial, Anggota
46 tersebut tidak memberikan jasa profesional secara eksklusif kepada
47 satu klien (misalnya, melakukan jasa profesional tertentu dalam sektor
66
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 pasar tertentu). Hal tersebut memungkinkan klien memberikan
2 persetujuan secara umum. Sebagai contoh, Anggota dapat membuat
3 pengungkapan umum berdasarkan persyaratan dan ketentuan
4 terstandardisasi untuk perikatan.
5 • Pengungkapan spesifik kepada klien yang terdampak oleh suatu
6 keadaan dari benturan kepentingan tertentu termasuk penyajian
7 terperinci yang memungkinkan klien untuk membuat suatu keputusan
8 memadai terkait dengan permasalahan tersebut dan untuk memberikan
9 persetujuan secara eksplisit berdasarkan informasi tentang
10 permasalahan tersebut. Pengungkapan tersebut mungkin mencakup
11 penyajian terperinci tentang keadaaan dan penjelasan komprehensif
12 tentang pengamanan yang direncanakan dan risiko yang melekat.
13 • Persetujuan mungkin diterima secara tersirat dari perilaku klien ketika
14 Anggota telah mempunyai bukti yang cukup untuk menyimpulkan
15 bahwa klien mengetahui keadaan tersebut sejak awal dan telah
16 menerima benturan kepentingan tersebut ketika mereka tidak
17 menyampaikan keberatan atas terjadinya benturan kepentingan.
18
19 310.9-A3 Secara umum Anggota perlu untuk:
20 (a) Mengungkapkan sifat benturan kepentingan dan bagaimana setiap
21 ancaman yang muncul, kepada klien yang terkena dampak benturan
22 kepentingan; dan
23 (b) Memperoleh persetujuan dari klien Anggota yang terkena dampak,
24 untuk melaksanakan pemberian jasa profesional ketika pengamanan
25 diterapkan untuk mengatasi ancaman.
26
27 310.9-A4 Jika pengungkapan dilakukan secara lisan, atau persetujuan diberikan secara
28 lisan atau tersirat, maka setiap Anggota dianjurkan untuk
29 mendokumentasikan:
30 (a) Sifat dari keadaan yang memunculkan benturan kepentingan;
31 (b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman; dan
32 (c) Persetujuan yang diperoleh.
33
34 Ketika Persetujuan Eksplisit Ditolak
35
36 P310.10 Jika Anggota telah menentukan bahwa persetujuan diperlukan secara
37 eksplisit sesuai paragraf P310.9 dan permintaan tersebut telah ditolak oleh
38 klien, maka Anggota harus:
39 (a) Mengakhiri atau menolak untuk melaksanakan jasa profesional yang
40 akan mengakibatkan benturan kepentingan; atau
41 (b) Mengakhiri hubungan yang relevan atau melepaskan kepentingan yang
42 relevan untuk menghilangkan ancaman atau menurunkannya pada level
43 yang dapat diterima.
44
45
46
47
48
67
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Kerahasiaan
2
3 Umum
4
5 P310.11 Anggota harus waspada terhadap prinsip kerahasiaan, termasuk ketika
6 membuat pengungkapan atau berbagi informasi di dalam Kantor atau jaringan
7 dan mencari panduan dari pihak ketiga.
8
9 310.11-A1 Subseksi 114 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan
10 dengan situasi yang mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan
11 pada prinsip kerahasiaan.
12
13 Ketika Pengungkapan untuk Memperoleh Persetujuan akan Melanggar Kerahasiaan
14
15 P310.12 Ketika membuat pengungkapan spesifik dengan tujuan untuk mendapatkan
16 persetujuan eksplisit dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip
17 kerahasiaan, dan persetujuan eksplisit tersebut tidak dapat diperoleh, maka
18 Kantor hanya akan menerima atau melanjutkan perikatan jika:
19 (a) Kantor tidak melakukan peran advokasi bagi satu klien dalam posisi
20 berseberangan terhadap kliennya yang lain sehubungan dengan
21 permasalahan yang sama;
22 (b) Terdapat mekanisme tertentu untuk mencegah pengungkapan informasi
23 rahasia diantara para tim perikatan yang menangani dua klien; dan
24 (c) Kantor meyakini bahwa pihak ketiga yang rasional dan memiliki
25 informasi yang memadai, dengan mempertimbangkan semua fakta dan
26 keadaan yang tersedia bagi Anggota pada saat itu, akan menyimpulkan
27 bahwa hal tersebut adalah tepat bagi Kantor untuk menerima atau
28 melanjutkan perikatan karena adanya pembatasan atas kemampuan
29 Kantor untuk melaksanakan jasa tersebut yang dapat menghasilkan
30 kerugian yang tidak proporsional bagi klien atau pihak ketiga lain yang
31 relevan.
32
33 310.12-A1 Pelanggaran kerahasiaan yang mungkin muncul, misalnya, ketika mencari
34 persetujuan untuk:
35 • Memberikan jasa yang terkait transaksi kepada suatu klien dalam
36 kaitannya dengan proses pengambilalihan secara paksa oleh klien lain
37 dari Kantor tersebut.
38 • Melakukan investigasi forensik untuk klien sehubungan dengan dugaan
39 tindakan kecurangan ketika Kantor memiliki informasi rahasia yang
40 diperoleh melalui pelaksanaan suatu jasa profesional dari klien lain
41 yang mungkin terlibat dalam kecurangan tersebut.
42
43
44
45
46
47
48
68
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Dokumentasi
2
3 P310.13 Untuk keadaan yang diatur dalam paragraf P310.12, Anggota harus
4 mendokumentasikan:
5 (a) Sifat dari keadaan tersebut, termasuk peran yang dilakukan oleh
6 Anggota;
7 (b) Pengukuran spesifik yang diterapkan untuk mencegah pengungkapan
8 informasi di antara tim perikatan yang menangani dua klien; dan
9 (c) Alasan yang mendasari kesimpulan bahwa tepat untuk menerima
10 perikatan tersebut.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
69
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SEKSI 320
2
3 PENUNJUKAN PROFESIONAL
4
5 PENDAHULUAN
6
7 320.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan
8 kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk
9 mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
10
11 320.2 Penerimaan hubungan dengan klien baru atau perubahan atas perikatan
12 yang ada mungkin menciptakan ancaman terhadap kepatuhan pada satu atau
13 lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi
14 aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual
15 dalam keadaan tersebut.
16
17 PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI
18
19 Penerimaan Klien dan Perikatan
20
21 Umum
22
23 320.3-A1 Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin
24 muncul, misalnya, dari masalah yang ditanyakan terkait dengan klien (pemilik,
25 manajemen atau aktivitas). Berbagai permasalahan klien, jika diketahui,
26 mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk,
27 misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, dan ketidakjujuran atau
28 praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis
29 lainnya.
30
31 320.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut
32 termasuk:
33 • Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan
34 semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas
35 bisnis.
36 • Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan,
37 misalnya, untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau
38 pengendalian internal.
39
40 320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi
41 dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki, atau
42 tidak dapat memeroleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.
43
44
45
46
47
70
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 320.3-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut
2 termasuk:
3 • Pemahaman yang memadai atas:
4 o Sifat bisnis klien;
5 o Kompleksitas operasi;
6 o Persyaratan perikatan; dan
7 o Tujuan, sifat dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan.
8 • Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok.
9 • Pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang
10 relevan.
11 • Adanya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang dirancang
12 untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa perikatan diterima
13 hanya jika tim perikatan mampu melaksanakannya secara kompeten.
14
15 320.3-A5 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu
16 ancaman kepentingan pribadi meliputi:
17 • Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan
18 berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
19 • Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan
20 perikatan.
21 • Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.
22
23 Perubahan Penunjukan Profesional
24
25 Umum
26
27 P320.4 Anggota harus menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak menerima
28 perikatan ketika Anggota:
29 (a) Diminta oleh klien potensial untuk menggantikan Anggota lain;
30 (b) Mempertimbangkan untuk melakukan penawaran atas suatu perikatan
31 yang saat ini dilakukan oleh Anggota lain; atau
32 (c) Mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan yang saling
33 melengkapi atau tambahan dari Anggota lain.
34
35 320.4-A1 Mungkin terdapat alasan untuk tidak menerima perikatan. Salah satu
36 alasannya mungkin jika ancaman yang muncul karena adanya fakta dan
37 keadaan yang tidak dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan.
38 Misalnya, mungkin terdapat ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
39 kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika Anggota menerima perikatan
40 sebelum mengetahui semua fakta yang relevan.
41
42 320.4-A2 Jika Anggota diminta untuk mengambil alih pekerjaan yang merupakan
43 pekerjaan yang saling melengkapi atau tambahan dari Anggota yang sedang
44 memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, maka ancaman
45 kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian
46 profesional mungkin muncul, misalnya, sebagai hasil dari informasi yang tidak
47 lengkap.
71
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 320.4-A3 Faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman tersebut adalah
2 apakah ketentuan tender menyatakan bahwa disyaratkan untuk melakukan
3 komunikasi dengan Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota
4 praktisi pendahulu, sebelum menerima suatu perikatan. Komunikasi tersebut
5 memberikan kesempatan bagi Anggota yang diusulkan untuk menanyakan
6 apakah terdapat alasan mengapa perikatan tersebut tidak diterima.
7
8 320.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman
9 kepentingan pribadi meliputi:
10 • Meminta Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi
11 pendahulu untuk memberikan informasi setiap fakta atau keadaan
12 bahwa, berdasarkan opini Anggota yang sedang memberikan jasa atau
13 Anggota praktisi pendahulu, Anggota yang diusulkan harus menyadari
14 fakta atau keadaan tersebut sebelum memutuskan apakah menerima
15 perikatan tersebut. Sebagai contoh, wawancara mungkin
16 mengungkapkan fakta-fakta terkait yang tidak diungkapkan dan
17 mungkin mengindikasikan ketidaksepakatan dengan Anggota yang
18 sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu yang
19 mungkin memengaruhi keputusan untuk menerima penunjukan.
20 • Memperoleh informasi yang diperlukan dari sumber lain,seperti melalui
21 wawancara oleh pihak ketiga atau investigasi latar belakang mengenai
22 manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
23 klien.
24
25 Berkomunikasi dengan Anggota yang Sedang Memberikan Jasa atau Anggota Praktisi
26 Pendahulu
27
28 320.5-A1 Anggota yang diusulkan biasanya akan membutuhkan izin dari klien, lebih
29 baik secara tertulis, untuk memulai pembahasan dengan Anggota yang
30 sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu.
31
32 P320.6 Jika tidak dapat berkomunikasi dengan Anggota yang sedang memberikan
33 jasa atau Anggota praktisi pendahulu, maka Anggota yang diusulkan harus
34 mengambil langkah-langkah memadai lainnya untuk memperoleh informasi
35 tentang kemungkinan adanya ancaman.
36
37 Komunikasi dengan Anggota yang Diusulkan
38
39 P320.7 Ketika Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi
40 pendahulu diminta untuk menanggapi komunikasi dengan Anggota yang
41 diusulkan, maka Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota
42 praktisi pendahulu harus:
43 (a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai
44 permintaan tersebut; dan
45 (b) Memberikan informasi apapun secara jujur dan jelas.
46
47
72
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 320.7-A1 Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu
2 terikat dengan perjanjian kerahasiaan. Apakah Anggota yang sedang
3 memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu diperkenankan atau
4 diharuskan untuk mendiskusikan perihal hubungannya dengan klien dengan
5 Anggota yang diusulkan bergantung pada sifat perikatan tersebut dan:
6 (a) Apakah Anggota yang sedang melakukan jasa atau Anggota praktisi
7 pendahulu memiliki persetujuan dari klien untuk melakukan diskusi; dan
8 (b) Persyaratan hukum dan etika yang terkait dengan komunikasi dan
9 pengungkapan tersebut, mungkin berbeda pada beberapa ketentuan
10 yang berlaku.
11
12 320.7-A2 Berbagai keadaan mensyaratkan atau mungkin mensyaratkan Anggota untuk
13 mengungkapkan informasi rahasia, atau ketika pengungkapan tersebut
14 mungkin tepat, ditetapkan dalam Kode Etik ini dalam paragraf 114.1-A1.
15
16 Perubahan Penunjukan Audit atau Reviu
17
18 P320.8 Dalam hal audit atau reviu atas laporan keuangan, Anggota harus meminta
19 Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu
20 untuk memberikan informasi yang diketahui mengenai fakta atau informasi
21 lain yang, dalam opini Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota
22 praktisi pendahulu, Anggota yang diusulkan harus menyadari sebelum
23 memutuskan apakah menerima perikatan. Kecuali untuk keadaan yang
24 melibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan
25 perundang-undangan yang ditetapkan di paragraf P360.21 dan P360.22:
26 (a) Jika klien menyetujui Anggota yang sedang memberikan jasa atau
27 Anggota praktisi pendahulu mengungkapkan fakta atau informasi
28 lainnya, maka Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota
29 praktisi pendahulu harus memberikan informasi secara jujur dan jelas;
30 dan
31 (b) Jika klien gagal atau menolak untuk memberikan izin kepada Anggota
32 yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu untuk
33 membahas permasalahan klien dengan Anggota yang diusulkan, maka
34 Anggota yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi
35 pendahulu harus mengungkapkan fakta tersebut kepada Anggota yang
36 diusulkan, harus berhati-hati dalam mempertimbangkan kegagalan atau
37 penolakan tersebut ketika menentukan apakah akan menerima
38 penunjukan.
39
40 Keberlanjutan Perikatan dengan Klien
41
42 P320.9 Untuk perikatan yang berulang, Anggota harus secara periodik menelaah
43 apakah akan melanjutkan perikatan.
44
45 320.9-A1 Potensi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin
46 muncul setelah menerima perikatan yang, jika telah diketahui sebelumnya,
47 akan menyebabkan Anggota menolak perikatan. Misalnya, ancaman
48 kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip integritas dapat muncul
73
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 karena manajemen laba atau valuasi atas laporan posisi keuangan yang tidak
2 tepat.
3
4 Penggunaan Pekerjaan Ahli
5
6 P320.10 Ketika Anggota bermaksud untuk menggunakan pekerjaan seorang ahli,
7 maka Anggota harus menentukan apakah penggunaan ahli tersebut terjamin
8 mutunya.
9
10 320.10-A1 Faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika Anggota bermaksud untuk
11 menggunakan pekerjaan seorang ahli termasuk reputasi dan keahliannya,
12 ketersediaan sumber daya, dan standar profesional dan standar etika yang
13 diterapkan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya
14 dengan ahli tersebut atau dari konsultasi dengan pihak lain.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
74
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SEKSI 321
2
3 PENDAPAT KEDUA
4
5 PENDAHULUAN
6
7 321.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan
8 kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk
9 mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
10
11 321.2 Memberikan pendapat kedua kepada entitas yang bukan merupakan klien
12 pada saat ini dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau
13 ancaman lain terhadap kepatuhan dari satu atau lebih prinsip dasar etika.
14 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan
15 untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan tersebut.
16
17 PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI
18
19 Umum
20
21 321.3-A1 Anggota mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai
22 penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk
23 (a) suatu keadaan khusus, atau (b) transaksi tertentu oleh, atau atas nama,
24 suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien.
25 Ancaman, misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada
26 prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, mungkin muncul jika
27 pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki Anggota
28 yang sedang memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu, atau
29 didasarkan pada bukti yang tidak memadai.
30
31 321.3-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi
32 adalah keadaan dari permintaan serta semua fakta dan asumsi lainnya yang
33 tersedia yang relevan untuk menyatakan suatu pertimbangan profesional.
34
35 321.3-A3 Contoh tindakan yang mungkin merupakan pengamanan untuk mengatasi
36 ancaman kepentingan pribadi, meliputi:
37 • Dengan izin dari klien, memperoleh informasi dari Anggota yang sedang
38 memberikan jasa atau Anggota praktisi pendahulu.
39 • Menjelaskan keterbatasan yang melingkupi setiap pendapat yang
40 diberikan ketika berkomunikasi dengan klien.
41 • Memberikan salinan pendapat Anggota yang sedang memberikan jasa
42 atau Anggota praktisi pendahulu.
43
44
45
46
47
75
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Ketika Izin Berkomunikasi Tidak Diperoleh
2
3 P321.4 Jika entitas yang meminta pendapat kedua dari Anggota tidak mengizinkan
4 Anggota tersebut untuk melakukan komunikasi dengan Anggota yang
5 memberikan pendapat pertama atau Anggota praktisi pendahulu, maka
6 Anggota tersebut harus menentukan apakah boleh memberikan pendapat
7 kedua dengan memperhatikan semua keadaan.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
76
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SEKSI 330
2
3 IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN
4
5 PENDAHULUAN
6
7 330.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan
8 kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk
9 mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
10
11 330.2 Besaran dan sifat imbalan serta pengaturan remunerasi lainnya mungkin
12 memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu
13 atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan materi aplikasi spesifik
14 yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan
15 tersebut.
16
17 MATERI APLIKASI
18
19 Besaran Imbalan
20
21 330.3-A1 Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin memengaruhi kemampuan
22 Anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar
23 profesional.
24
25 330.3-A2 Anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat.
26 Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari Anggota lain bukan merupakan
27 pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan
28 ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi
29 dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah
30 sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar
31 profesional dan standar teknis yang berlaku.
32
33 330.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut
34 meliputi:
35 • Apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan, terutama, basis
36 penentuan imbalan yang diajukan dan lingkup jasa yang diberikan
37 berdasarkan imbalan tersebut.
38 • Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen,
39 seperti regulator.
40
41 330.3-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman
42 kepentingan pribadi tersebut, mencakup:
43 • Menyesuaikan besarnya imbalan atau lingkup perikatan.
44 • Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang
45 dilakukan.
46
47
77
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Imbalan Kontinjen
2
3 330.4-A1 Imbalan kontinjen kadang digunakan untuk perikatan non-asurans tertentu.
4 Namun demikian, imbalan kontinjen dapat memunculkan ancaman terhadap
5 kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi
6 terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas, dalam keadaan tertentu.
7
8 330.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman
9 tersebut mencakup:
10 • Sifat perikatan.
11 • Rentang besaran imbalan yang dimungkinkan.
12 • Basis penetapan besaran imbalan.
13 • Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang
14 dilakukan oleh Anggota dan basis remunerasi.
15 • Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu.
16 • Apakah pihak ketiga yang independen menelaah keluaran atau hasil
17 dari transaksi.
18 • Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen,
19 seperti regulator.
20
21 330.4-A3 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan terhadap ancaman
22 kepentingan pribadi tersebut meliputi:
23 • Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam
24 pelaksanaan jasa non-asurans untuk menelaah pekerjaan yang
25 dilakukan oleh Anggota.
26 • Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan
27 mengenai basis remunerasi.
28
29 330.4-A4 Persyaratan dan materi aplikasi yang terkait dengan imbalan kontinjen atas
30 jasa yang disediakan untuk klien audit atau klien reviu dan klien asurans
31 lainnya yang diatur dalam Standar Independensi (Bagian 4A dan 4B).
32
33 Imbalan Rujukan dan Komisi
34
35 330.5-A1 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas
36 dan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika Anggota
37 membayar atau menerima imbalan rujukan atau menerima komisi yang
38 berkaitan dengan klien. Imbalan rujukan atau komisi tersebut termasuk,
39 misalnya:
40 • Imbalan yang dibayarkan kepada Anggota lain untuk tujuan
41 mendapatkan klien baru ketika klien berlanjut sebagai klien dari
42 Anggota yang sedang memberikan jasa namun mensyaratkan jasa
43 spesialis yang tidak ditawarkan oleh Anggota tersebut.
44 • Imbalan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan bagi Anggota
45 lain atau tenaga ahli, ketika Anggota yang sedang memberikan jasa
46 tidak menyediakan jasa profesional tertentu yang disyaratkan oleh klien.
78
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 • Komisi yang diterima dari pihak ketiga (misalnya, vendor perangkat
2 lunak) sehubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada klien.
3
4 330.5-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman
5 kepentingan pribadi termasuk:
6 • Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari klien mengenai
7 pengaturan komisi dalam hubungannya dengan penjualan barang dan
8 jasa oleh pihak ketiga kepada klien tersebut, mungkin dapat mengatasi
9 ancaman kepentingan pribadi.
10 • Mengungkapkan kepada klien setiap kesepakatan untuk menerima
11 imbalan rujukan ketika memberikan rujukan klien tersebut kepada
12 Anggota lainnya atau pihak ketiga untuk merekomendasikan jasa atau
13 produk, mungkin dapat mengatasi ancaman kepentingan pribadi.
14
15 Pembelian atau Penjualan Kantor
16
17 330.6-A1 Anggota dapat membeli seluruh atau sebagian kepemilikan dari Kantor
18 berdasarkan pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik Kantor
19 sebelumnya, atau kepada ahli warisnya atau estate. Pembayaran tersebut
20 bukan merupakan imbalan rujukan atau komisi seperti yang dimaksud dalam
21 Seksi ini.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
79
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SEKSI 340
2
3 BUJUKAN, TERMASUK HADIAH DAN KERAMAHTAMAHAN
4
5 PENDAHULUAN
6
7 340.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan
8 kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk
9 mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
10
11 340.2 Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman
12 kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap
13 kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas,
14 dan perilaku profesional.
15
16 340.3 Seksi ini menjelaskan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk
17 menerapkan kerangka kerja konseptual dalam kaitannya dengan penawaran
18 dan penerimaan bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-
19 undangan ketika melakukan aktivitas profesional. Seksi ini juga mensyaratkan
20 Anggota untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan saat
21 menawarkan atau menerima bujukan.
22
23 PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI
24
25 Umum
26
27 340.4-A1 Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk
28 memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk
29 memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat
30 berkisar dari tindakan kecil berupa keramahtamahan antara Anggota dan
31 klien atau calon klien hingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan
32 terhadap peraturan perundang-undangan. Bujukan dapat berupa, misalnya
33 (namun tidak terbatas pada):
34 • Hadiah.
35 • Keramahtamahan.
36 • Hiburan.
37 • Sumbangan politik atau sosial.
38 • Tawaran yang tidak pantas atas persahabatan dan loyalitas.
39 • Pemberian kerja atau kesempatan komersial lainnya.
40 • Perlakuan, hak, atau hak istimewa.
41
42
43
44
45
46
47
80
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Bujukan yang Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan
2
3 P340.5 Peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan
4 dan korupsi, melarang menawarkan atau menerima bujukan dalam keadaan
5 tertentu. Anggota harus memperoleh pemahaman tentang peraturan
6 perundang-undangan yang relevan dan mematuhinya ketika Anggota tersebut
7 menghadapi keadaan demikian.
8
9 Bujukan yang Tidak Dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan
10
11 340.6-A1 Menawarkan atau menerima bujukan yang tidak dilarang oleh peraturan
12 perundang-undangan mungkin masih memunculkan ancaman terhadap
13 kepatuhan pada prinsip dasar etika.
14
15 Bujukan dengan Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut
16
17 P340.7 Anggota tidak boleh menawarkan atau mendorong pihak lain untuk
18 menawarkan bujukan apapun, atau penawaran bujukan yang kemungkinan
19 akan disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang
20 memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari
21 penerima atau individu lain secara tidak patut.
22
23 P340.8 Anggota tidak boleh menerima atau mendorong pihak lain untuk menerima
24 bujukan apapun, atau penerimaan bujukan yang kemungkinan akan
25 disimpulkan oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang
26 memadai, dilakukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku dari
27 penerima atau individu lain secara tidak patut.
28
29 340.9-A1 Bujukan dianggap memengaruhi perilaku individu secara tidak patut jika hal
30 tersebut menyebabkan individu bertindak dengan cara yang tidak etis.
31 Pengaruh yang tidak patut tersebut dapat diarahkan, baik kepada penerima
32 maupun individu lainnya yang memiliki hubungan dengan penerima bujukan.
33 Prinsip dasar etika merupakan kerangka acuan yang tepat bagi Anggota
34 dalam mempertimbangkan perilaku tidak etis Anggota dan individu lainnya.
35
36 340.9-A2 Pelanggaran terhadap prinsip integritas muncul ketika Anggota menawarkan
37 atau menerima, atau mendorong pihak lain untuk menawarkan atau
38 menerima, bujukan dengan intensi untuk memengaruhi perilaku penerima
39 bujukan atau individu lainnya secara tidak patut.
40
41 340.9-A3 Penentuan apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan memengaruhi
42 perilaku secara tidak patut mensyaratkan penerapan pertimbangan
43 profesional. Faktor yang relevan untuk dipertimbangkan mungkin termasuk:
44 • Sifat, frekuensi, nilai, dan dampak kumulatif dari bujukan.
45 • Saat bujukan ditawarkan relatif terhadap tindakan atau keputusan apa
46 pun yang mungkin memengaruhi.
81
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 • Apakah bujukan adalah kebiasaan atau budaya dalam keadaan
2 tersebut, sebagai contoh, menawarkan hadiah pada hari raya
3 keagamaan atau hari pernikahan.
4 • Apakah bujukan adalah bagian tambahan dari aktivitas profesional,
5 sebagai contoh, menawarkan atau menerima ajakan makan siang
6 sehubungan dengan pertemuan bisnis.
7 • Apakah penawaran bujukan terbatas pada penerima perorangan atau
8 tersedia untuk kelompok yang lebih luas. Kelompok yang lebih luas
9 mungkin merupakan pihak internal atau eksternal dari organisasi
10 tempatnya bekerja, seperti pelanggan atau pemasok lainnya.
11 • Peran dan posisi individu Kantor atau klien yang menawarkan atau
12 ditawari bujukan.
13 • Apakah Anggota mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini,
14 bahwa menerima bujukan akan melanggar kebijakan dan prosedur dari
15 klien.
16 • Tingkat transparansi bujukan yang ditawarkan.
17 • Apakah bujukan disyaratkan atau diminta oleh penerima bujukan.
18 • Perilaku atau reputasi sebelumnya yang diketahui dari pihak yang
19 memberikan bujukan.
20
21 Pertimbangan Tindakan Lanjutan
22
23 340.10-A1 Jika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan dengan intensi
24 yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku secara tidak patut,
25 ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika mungkin masih
26 muncul meskipun persyaratan dalam paragraf P340.7 dan P340.8 terpenuhi.
27
28 340.10-A2 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi
29 ancaman tersebut termasuk:
30 • Menginformasikan mengenai penawaran kepada Kantor atau pihak
31 yang bertanggungjawab atas tata kelola klien.
32 • Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan klien.
33
34 Bujukan tanpa Intensi untuk Memengaruhi Perilaku Secara Tidak Patut
35
36 340.11-A1 Persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam kerangka kerja
37 konseptual ini berlaku ketika Anggota telah menyimpulkan tidak ada intensi
38 yang nyata atau dirasakan memengaruhi perilaku penerima bujukan atau
39 individu lain secara tidak patut.
40
41 340.11-A2 Jika bujukan tersebut bersifat biasa dan tidak penting, ancaman apapun yang
42 muncul akan berada pada level yang dapat diterima.
43
44 340.11-A3 Contoh keadaan ketika penawaran atau penerimaan bujukan dapat
45 memunculkan ancaman bahkan jika Anggota telah menyimpulkan bahwa
46 tidak ada intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku
47 secara tidak patut termasuk:
82
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1
2 • Ancaman kepentingan pribadi
3 o Anggota ditawari keramahtamahan dari calon pengakuisisi klien
4 ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien.
5 • Ancaman kedekatan
6 o Anggota mengajak secara reguler calon klien dan klien ke acara
7 olahraga.
8 • Ancaman Intimidasi
9 o Anggota menerima keramahtamahan yang sifatnya dianggap
10 tidak pantas jika diungkapkan kepada publik.
11
12 340.11-A4 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika
13 menawarkan atau menerima bujukan tersebut mencakup faktor-faktor yang
14 sama dalam menentukan intensi yang ditetapkan di paragraf 340.9-A3.
15
16 340.11-A5 Contoh tindakan yang dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari
17 penawaran atau penerimaan bujukan termasuk:
18 • Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
19 • Mengalihkan tanggung jawab untuk setiap pemberian jasa profesional
20 dengan klien kepada individu lain yang diyakini atau dianggap oleh
21 Anggota tidak terpengaruh secara tidak patut ketika memberikan jasa.
22
23 340.11-A6 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman
24 yang muncul dari penawaran atau penerimaan bujukan tersebut termasuk:
25 • Bersikap transparan mengenai penawaran atau penerimaan bujukan
26 kepada manajemen senior dari Kantor atau klien.
27 • Mencatatkan bujukan tersebut dalam catatan yang dipantau oleh
28 manajemen senior Kantor atau individu lain yang bertanggung jawab
29 atas kepatuhan etika Kantor, atau yang dikelola oleh klien.
30 • Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam
31 memberikan jasa profesional, untuk menelaah setiap pekerjaan yang
32 dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Anggota sehubungan
33 dengan klien yang bujukannya diterima Anggota.
34 • Memberikan bujukan tersebut untuk donasi dalam acara amal setelah
35 menerima dan mengungkapkan pemberian donasi tersebut dengan
36 tepat, misalnya, kepada manajemen senior Kantor atau individu yang
37 menawarkan bujukan.
38 • Mengganti bujukan yang diterima seperti keramahtamahan.
39 • Sesegera mungkin, mengembalikan bujukan setelah diterima seperti
40 hadiah.
41
42
43
44
45
46
47
83
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Keluarga Inti atau Keluarga Dekat
2
3 P340.12 Anggota harus tetap mewaspadai potensi ancaman terhadap kepatuhan pada
4 prinsip dasar etika yang muncul dari penawaran bujukan:
5 (a) Oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dari Anggota kepada
6 calon klien atau klien.
7 (b) Kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat Anggota oleh calon
8 klien atau klien.
9
10 P340.13 Ketika Anggota menyadari adanya bujukan yang ditawarkan kepada atau
11 diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan menyimpulkan
12 terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon klien atau
13 klien secara tidak patut, atau menganggap pihak ketiga yang rasional dan
14 memiliki informasi yang memadai kemungkinan menyimpulkan bahwa
15 terdapat intensi tersebut, maka Anggota harus memberikan advis kepada
16 anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau
17 menerima bujukan.
18
19 340.13-A1 Faktor yang ditetapkan di paragraf 340.9-A3 relevan dalam menentukan
20 apakah terdapat intensi yang nyata atau dirasakan untuk memengaruhi
21 perilaku Anggota atau calon klien atau klien secara tidak patut. Faktor lain
22 yang relevan adalah sifat atau kedekatan hubungan, antara:
23 (a) Anggota dan anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
24 (b) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat dan calon klien atau klien;
25 dan
26 (c) Anggota dan calon klien atau klien.
27 Sebagai contoh, tawaran pekerjaan, di luar proses rekrutmen normal, kepada
28 suami/istri Anggota oleh klien yang sedang memberikan jasa penilaian bisnis
29 untuk akuisisi, dapat menunjukkan intensi tersebut.
30
31 340.13-A2 Materi aplikasi pada paragraf 340.10-A2 juga relevan dalam mengatasi
32 ancaman yang mungkin muncul ketika terdapat intensi yang nyata atau
33 dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon klien atau klien
34 secara tidak patut, meskipun anggota keluarga inti atau anggota dekat telah
35 mengikuti advis yang diberikan Anggota sesuai dengan paragraf P340.13.
36
37 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual
38
39 340.14-A1 Ketika Anggota menyadari bujukan yang ditawarkan dalam keadaan yang
40 dibahas pada paragraf P340.12, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
41 dasar etika dapat muncul ketika:
42 (a) Anggota keluarga inti atau keluarga dekat menawarkan atau menerima
43 bujukan yang bertentangan dengan advis Anggota sesuai dengan
44 paragraf P340.13; atau
45 (b) Anggota tidak memiliki alasan untuk meyakini adanya intensi yang
46 nyata atau dirasakan untuk memengaruhi perilaku Anggota atau calon
47 klien atau klien.
48
84
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 340.14-A2 Materi aplikasi pada paragraf 340.11-A1 hingga 340.11-A6 relevan untuk
2 tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman tersebut.
3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman dalam keadaan
4 tersebut juga termasuk sifat atau kedekatan hubungan yang di tetapkan di
5 paragraf 340.13-A1.
6
7 Pertimbangan Lainnya
8
9 340.15-A1 Jika Anggota menghadapi atau menyadari bujukan yang dapat
10 mengakibatkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap
11 peraturan perundang-undangan oleh klien atau pihak lain yang bekerja untuk,
12 atau di bawah arahan klien, maka persyaratan dan materi aplikasi yang
13 ditetapkan di Seksi 360 berlaku.
14
15 340.15-A2 Jika Kantor, jaringan Kantor, atau anggota tim audit menerima hadiah atau
16 keramahtamahan dari klien audit, maka persyaratan dan materi aplikasi yang
17 dijelaskan pada Seksi 420 berlaku.
18
19 340.15-A3 Jika Kantor atau anggota tim asurans menerima hadiah atau
20 keramahtamahan dari klien asurans, maka berlaku persyaratan dan materi
21 aplikasi yang ditetapkan di Seksi 906 berlaku.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
85
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SEKSI 350
2
3 KUSTODI ASET KLIEN
4
5 PENDAHULUAN
6
7 350.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan
8 kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk
9 mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
10
11 350.2 Mengelola aset klien dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau
12 ancaman lain terhadap kepatuhan pada prinsip perilaku profesional dan
13 objektivitas. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik
14 yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual dalam keadaan
15 tersebut.
16
17 PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI
18
19 Sebelum Kustodi
20
21 P350.3 Anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset
22 lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan
23 sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut.
24
25 P350.4 Sebagai bagian dari prosedur penerimaan klien dan perikatan terkait
26 tanggung jawab kustodi uang atau aset klien, maka Anggota harus:
27 (a) Melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut; dan
28 (b) Mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.
29
30 350.4-A1 Penyelidikan tentang sumber aset klien mungkin memperlihatkan, misalnya,
31 bahwa aset tersebut berasal dari aktivitas ilegal, seperti pencucian uang.
32 Dalam keadaan demikian akan muncul ancaman dan berlaku ketentuan Seksi
33 360.
34
35 Setelah Kustodi
36
37 P350.5 Anggota yang dipercayai untuk menyimpan uang atau aset lain milik pihak
38 lain harus:
39 (a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
40 penyimpanan dan pembukuan aset tersebut;
41 (b) Menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset
42 Kantor;
43 (c) Menggunakan aset tersebut hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan;
44 dan
45 (d) Setiap saat siap untuk mempertanggungjawabkan aset dan setiap
46 penghasilan, dividen, atau keuntungan yang dihasilkan, kepada
47 siapapun yang berhak atas pembukuan tersebut.
48
86
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 SEKSI 360
2
3 RESPONS ATAS KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
4 UNDANGAN
5
6 PENDAHULUAN
7
8 360.1 Anggota disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika dan menerapkan
9 kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di Seksi 120 untuk
10 mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman.
11
12 360.2 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan
13 pada prinsip integritas dan perilaku profesional muncul ketika Anggota
14 menyadari adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap
15 peraturan perundang-undangan.
16
17 360.3 Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau
18 dugaan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien.
19 Seksi ini memberikan panduan kepada Anggota dalam menilai implikasi
20 permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespons
21 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap:
22 (a) Peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak
23 langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material
24 dalam laporan keuangan klien; dan
25 (b) Peraturan perundang-undangan lain yang tidak memiliki dampak
26 langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan
27 keuangan klien, namun kepatuhan tersebut penting untuk aspek
28 operasional bisnis klien, untuk dapat mempertahankan usahanya, atau
29 untuk menghindari hukuman yang material.
30
31 Tujuan Anggota Terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
32
33 360.4 Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung
34 jawab bertindak untuk kepentingan publik. Ketika merespons adanya
35 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Anggota adalah:
36 (a) Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional;
37 (b) Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung
38 jawab atas tata kelola klien, untuk:
39 (i) Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan atau
40 memitigasi konsekuensi akibat dari ketidakpatuhan yang
41 teridentifikasiatau terduga; atau
42 (ii) Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi; dan
43 (c) Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan
44 publik.
45
46
47
48
87
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI
2
3 Umum
4 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (“ketidakpatuhan”)
5 360.5-A1
6 terdiri dari tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak
7 disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
8 berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut:
9 (a) Klien;
10 (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien;
11 (c) Manajemen klien; atau
12 (d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.
13
14 360.5-A2 Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi ini
15 termasuk yang berhubungan dengan:
16 • Kecurangan, korupsi, dan penyuapan.
17 • Pencucian uang, pendanaan teroris dan tindakan kriminal.
18 • Pasar dan perdagangan surat berharga.
19 • Perbankan dan produk dan jasa keuangan lainnya.
20 • Perlindungan data.
21 • Liabilitas pajak dan pensiun serta pembayarannya.
22 • Perlindungan lingkungan.
23 • Kesehatan dan keselamatan publik.
24
25 360.5-A3 Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain
26 bagi klien, yang berpotensi memiliki dampak yang material terhadap laporan
27 keuangan. Terlebih penting, ketidakpatuhan tersebut mungkin berdampak
28 terhadap kepentingan publik yang lebih luas yang berpotensi memunculkan
29 bahaya besar bagi investor, kreditor, karyawan, atau masyarakat umum.
30 Untuk tujuan seksi ini, tindakan yang menyebabkan bahaya besar tersebut
31 adalah tindakan yang menghasilkan dampak kerugian keuangan atau
32 nonkeuangan yang serius bagi para pihak tersebut. Misalnya kecurangan
33 yang mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi investor, dan
34 pelanggaran peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan yang
35 membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan atau publik.
36
37 P360.6 Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat ketentuan
38 yang mangatur bagaimana Anggota disyaratkan untuk mengatasi
39 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan. Peraturan perundang-undangan
40 tersebut mungkin berbeda dari, atau melampaui, ketentuan dalam seksi ini.
41 Ketika menghadapi ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, Anggota
42 harus memperoleh pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-
43 undangan serta mematuhinya, termasuk:
44 (a) Setiap persyaratan untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada
45 otoritas yang tepat; dan
46 (b) Setiap larangan untuk mengingatkan klien.
88
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 360.6-A1 Larangan untuk memperingatkan klien mungkin muncul, misalnya,
2 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana
3 pencucian uang.
4
5 360.7-A1 Seksi ini berlaku terlepas dari sifat klien, termasuk apakah klien merupakan
6 entitas dengan akuntabilitas publik.
7
8 360.7-A2 Anggota yang menemukan atau menyadari permasalahan yang jelas tidak
9 penting, tidak diharuskan untuk mematuhi seksi ini. Suatu permasalahan
10 dinilai tidak penting dipandang dari sifat dan dampaknya, baik keuangan
11 maupun nonkeuangan, terhadap klien, pemangku kepentingannya dan
12 masyarakat umum.
13
14 360.7-A3 Seksi ini tidak membahas:
15 (a) Pelanggaran pribadi yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis klien; dan
16 (b) Ketidakpatuhan oleh pihak selain yang ditentukan dalam paragraf
17 360.5-A1. Hal tersebut termasuk, misalnya, keadaan ketika Anggota
18 telah ditugaskan oleh klien untuk melakukan penugasan uji tuntas pada
19 entitas pihak ketiga dan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau
20 terduga telah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.
21 Anggota mungkin akan menemukan panduan dalam seksi ini yang membantu
22 dalam mempertimbangkan bagaimana merespons situasi tersebut.
23
24 Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola
25
26 360.8-A1 Manajemen, dengan pengawasan pihak yang bertanggung jawab atas tata
27 kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis klien
28 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen dan
29 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga bertanggung jawab untuk
30 mengidentifikasi dan menangani setiap ketidakpatuhan, bersama dengan:
31 (a) Klien;
32 (b) Individu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas;
33 (c) Anggota manajemen; atau
34 (d) Individu lain yang bekerja untuk atau di bawah arahan klien.
35
36 Tanggung Jawab Semua Anggota
37
38 P360.9 Ketika Anggota menyadari tentang permasalahan yang tercakup pada seksi
39 ini, langkah yang dilakukan oleh Anggota untuk mematuhi seksi ini harus
40 dilakukan secara tepat waktu. Dalam melakukan langkah yang tepat waktu,
41 Anggota harus memperhatikan sifat permasalahan dan bahaya potensial bagi
42 kepentingan entitas, investor, kreditor, karyawan atau masyarakat umum.
43
44
45
46
47
48
89
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Audit atas Laporan Keuangan
2
3 Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan
4
5 P360.10 Jika Anggota yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan
6 mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan,
7 maka Anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut.
8 Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan
9 ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin
10 terjadi.
11
12 360.10-A1 Anggota mungkin menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan
13 dalam pelaksanaan perikatan atau melalui informasi yang diberikan oleh
14 pihak lain.
15
16 360.10-A2 Anggota diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta
17 menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Anggota tidak
18 diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-
19 undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk melakukan perikatan.
20 Penentuan apakah suatu tindakan merupakan ketidakpatuhan pada akhirnya
21 ditentukan oleh pengadilan atau badan yang berwenang mengajukan
22 ajudikasi.
23
24 360.10-A3 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Anggota dapat
25 berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain dalam
26 Kantor, jaringan Kantor atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.
27
28 P360.11 Jika Anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah
29 terjadi atau mungkin terjadi, maka Anggota harus membahas permasalahan
30 tersebut dengan level manajemen yang tepat dan, jika perlu, dengan pihak
31 yang bertanggung jawab atas tata kelola.
32
33 360.11-A1 Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman
34 Anggota tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan
35 potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong
36 manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk
37 menginvestigasi permasalahan tersebut.
38
39 360.11-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan
40 tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan
41 yang perlu dipertimbangkan termasuk:
42 • Sifat dan keadaan permasalahan.
43 • Individu aktual yang terlibat atau berpotensi terlibat.
44 • Kemungkinan adanya kolusi.
45 • Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
46 • Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi
47 permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.
90
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1
2 360.11-A3 Level manajemen yang tepat biasanya minimum satu level di atas individu
3 atau individu yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam permasalahan.
4 Dalam konteks grup, level yang tepat mungkin adalah manajemen pada
5 entitas yang mengendalikan klien.
6
7 360.11-A4 Anggota juga dapat mempertimbangkan untuk membahas masalah tersebut
8 dengan auditor internal, jika ada.
9
10 P360.12 Jika Anggota meyakini bahwa manajemen terlibat ketidakpatuhan atau
11 dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus membahas permasalahan
12 tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
13
14 Mengatasi Permasalahan
15
16 P360.13 Dalam membahas ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dengan
17 manajemen dan, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
18 maka Anggota harus memberikan advis kepada mereka untuk mengambil
19 tindakan yang sesuai dan tepat waktu, jika pihak-pihak tersebut belum
20 melakukannya, untuk:
21 (a) Memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari
22 ketidakpatuhan;
23 (b) Mencegah perbuatan ketidakpatuhan ketika hal tersebut belum terjadi;
24 atau
25 (c) Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang
26 berwenang jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau
27 jika dianggap perlu dalam melindungi kepentingan publik.
28
29 P360.14 Anggota harus mempertimbangkan apakah manajemen dan pihak yang
30 bertanggung jawab atas tata kelola memahami tanggung jawab mereka
31 terhadap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan
32 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
33
34 360.14-A1 Jika manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak
35 memahami tanggung jawabnya terhadap peraturan perundang-undangan
36 sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka Anggota dapat
37 menyarankan untuk mencari sumber informasi yang tepat atau
38 merekomendasikan agar mendapatkan advis hukum.
39
40 P360.15 Anggota harus mematuhi:
41 (a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
42 ketentuan pelaporan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan
43 terhadap otoritas yang berwenang; dan
44 (b) Persyaratan berdasarkan standar audit, termasuk yang berkaitan
45 dengan:
46 • Identifikasi dan respons atas ketidakpatuhan, termasuk
47 kecurangan.
91
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 • Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata
2 kelola.
3 • Pertimbangan implikasi atas ketidakpatuhan atau dugaan
4 ketidakpatuhan terhadap laporan auditor.
5
6 360.15-A1 Beberapa peraturan perundang-undangan mungkin menetapkan periode
7 untuk melaporkan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada
8 otoritas yang berwenang.
9
10 Komunikasi Terkait Grup
11
12 P360.16 Jika Anggota menyadari ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terkait
13 dengan komponen dari suatu grup pada salah satu dari dua situasi berikut,
14 maka Anggota harus mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada
15 rekan perikatan grup, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan:
16 (a) Anggota, untuk tujuan audit atas laporan keuangan grup, diminta oleh
17 tim perikatan grup untuk melakukan pekerjaan atas informasi keuangan
18 yang terkait dengan komponen tersebut; atau
19 (b) Anggota ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan
20 komponen tersebut untuk tujuan selain audit grup, misalnya, audit
21 berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
22 Komunikasi kepada rekan perikatan grup harus diperlakukan sebagai
23 tambahan untuk merespons atas permasalahan tersebut sesuai dengan
24 ketentuan dalam seksi ini.
25
26 360.16-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan rekan perikatan grup
27 terinfomasikan mengenai permasalahan tersebut dan untuk menentukan,
28 dalam konteks audit grup, bagaimana mengatasi permasalahan sesuai
29 dengan ketentuan dalam seksi ini. Persyaratan komunikasi pada paragraf
30 P360.16 berlaku, terlepas apakah Kantor atau jaringan Kantor dari rekan
31 perikatan grup adalah sama atau berbeda dengan Kantor atau jaringan
32 Kantor dari Anggota.
33
34 P360.17 Jika rekan perikatan grup menyadari ketidakpatuhan atau dugaan
35 ketidakpatuhan dalam proses audit atas laporan keuangan grup, maka rekan
36 perikatan grup harus mempertimbangkan apakah permasalahan tersebut
37 relevan dengan satu atau beberapa komponen yang:
38 (a) Informasi keuangannya digunakan untuk tujuan audit atas laporan
39 keuangan grup; atau
40 (b) Laporan keuangannya diperlukan untuk tujuan selain audit grup,
41 misalnya, suatu audit berdasarkan peraturan perundangan yang
42 berlaku.
43 Pertimbangan tersebut merupakan tambahan untuk menanggapi
44 permasalahan dalam konteks audit grup sesuai dengan ketentuan dalam
45 seksi ini.
46
47
48
92
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 P360.18 Jika ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan mungkin relevan bagi satu
2 atau lebih dari komponen yang ditentukan dalam paragraf P360.17(a) dan (b),
3 maka rekan perikatan grup harus melakukan langkah-langkah agar
4 permasalahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang melakukan
5 pekerjaan di komponen tersebut, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-
6 undangan. Jika perlu, rekan perikatan grup harus melakukan permintaan
7 informasi yang tepat (baik dari manajemen atau dari informasi yang tersedia
8 untuk publik) dalam menentukan apakah komponen yang relevan yang
9 ditentukan dalam paragraf P360.17(b) termasuk dalam cakupan audit dan,
10 jika demikian, harus memastikan identitas auditor sepanjang dapat dilakukan.
11
12 360.18-A1 Tujuan dari komunikasi ini adalah memungkinkan pihak yang bertanggung
13 jawab atas pekerjaan komponen terinformasikan mengenai permasalahan
14 dan menentukan bagaimana mengatasinya sesuai dengan ketentuan dalam
15 seksi ini. Persyaratan komunikasi tersebut berlaku, terlepas apakah Kantor
16 atau jaringan Kantor dari rekan perikatan grup adalah sama atau berbeda
17 dengan Kantor atau jaringan Kantor dari pihak yang melakukan pekerjaan
18 komponen tersebut.
19
20 Menentukan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan
21
22 P360.19 Anggota harus menilai ketepatan respons manajemen dan, jika dapat
23 diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
24
25 360.19-A1 Faktor relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai ketepatan respons
26 manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
27 termasuk apakah:
28 • Responsnya tepat waktu.
29 • Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diinvestigasi secara
30 memadai.
31 • Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk memperbaiki,
32 memulihkan, atau mengurangi konsekuensi dari setiap ketidakpatuhan.
33 • Tindakan telah, atau sedang, dilakukan untuk mencegah perbuatan dari
34 setiap ketidakpatuhan yang belum terjadi.
35 • Langkah yang tepat telah, atau sedang, diambil untuk mengurangi risiko
36 terjadinya kembali, misalnya, pengendalian atau pelatihan tambahan.
37 • Ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan telah diungkapkan kepada
38 otoritas yang tepat jika diperlukan dan, jika demikian, apakah
39 pengungkapan cukup memadai.
40
41 P360.20 Mengingat respons manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung
42 jawab atas tata kelola, maka Anggota harus menentukan apakah tindakan
43 lanjutan diperlukan dalam melindungi kepentingan publik.
44
45
46
93
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 360.20-A1 Penentuan apakah tindakan lanjutan diperlukan, serta sifat dan luasnya, akan
2 bergantung pada berbagai faktor, termasuk:
3 • Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
4 • Urgensi situasi.
5 • Pervasifnya permasalahan terhadap keseluruhan klien tersebut.
6 • Apakah Anggota terus memiliki keyakinan terhadap integritas
7 manajemen dan, jika berlaku, pihak yang bertanggung jawab atas tata
8 kelola.
9 • Apakah ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kemungkinan
10 akan terjadi lagi.
11 • Apakah terdapat bukti yang kredibel tentang bahaya yang berpotensi
12 besar atau potensial terhadap kepentingan entitas, investor, kreditor,
13 karyawan atau masyarakat umum.
14
15 360.20-A2 Contoh keadaan yang mungkin menyebabkan Anggota tidak lagi memiliki
16 kepercayaan terhadap integritas manajemen dan pihak yang
17 bertanggungjawab atas tata kelola termasuk situasi ketika:
18 • Anggota mencurigai atau memiliki bukti mereka ikut terlibat atau mereka
19 ikut dalam keterlibatan yang diintensikan dalam setiap ketidakpatuhan.
20 • Anggota menyadari bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang
21 ketidakpatuhan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan
22 perundang-undangan, mereka belum melaporkan atau belum
23 menyetujui pelaporan, permasalahan tersebut kepada otoritas yang
24 berwenang dalam jangka waktu yang memadai.
25
26 P360.21 Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan
27 perlunya, serta sifat dan luasnya, tindakan lanjutan. Dalam penentuan
28 tersebut, Anggota harus mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang
29 rasional dan memiliki informasi yang memadai cenderung menyimpulkan
30 bahwa Anggota telah bertindak dengan tepat dalam melindungi kepentingan
31 publik.
32
33 360.21-A1 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Anggota meliputi:
34 • Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang
35 berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-
36 undangan untuk melakukannya.
37 • Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan
38 oleh peraturan perundang-undangan.
39
40 360.21-A2 Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional bukanlah pengganti
41 tindakan lain yang dilakukan untuk mencapai tujuan Anggota berdasarkan
42 seksi ini. Namun, dalam beberapa ketentuan, mungkin terdapat batasan atas
43 tindakan lanjutan yang dapat dilakukan oleh Anggota. Dalam keadaan
44 demikian, menarik diri mungkin merupakan satu-satunya tindakan yang tepat.
45
46
94
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 P360.22 Jika Anggota telah menarik diri dari hubungan profesional sesuai dengan
2 paragraf P360.20 dan 360.21-A1, maka Anggota harus, atas dasar
3 permintaan Anggota yang diusulkan sesuai dengan paragraf P320.8,
4 memberikan semua fakta yang relevan dan informasi lain mengenai
5 ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dugaan ketidakpatuhan kepada
6 Anggota yang diusulkan. Anggota praktisi pendahulu harus melakukannya,
7 bahkan dalam keadaan yang disebutkan dalam paragraf P320.8(b) ketika
8 klien tidak atau menolak untuk memberikan izin kepada Anggota praktisi
9 pendahulu untuk mendiskusikan urusan klien dengan Anggota yang
10 diusulkan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
11
12 360.22-A1 Fakta dan informasi lain yang diberikan adalah hal-hal yang, menurut
13 pendapat Anggota praktisi pendahulu, harus disadari oleh Anggota yang
14 diusulkan sebelum memutuskan apakah akan menerima penunjukan audit.
15 Seksi 320 menjelaskan komunikasi dari Anggota yang diusulkan.
16
17 P360.23 Jika Anggota yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan Anggota
18 praktisi pendahulu, maka Anggota yang diusulkan harus melakukan langkah-
19 langkah yang memadai untuk memperoleh informasi tentang keadaan atas
20 perubahan penunjukan dengan cara lain.
21
22 360.23-A1 Cara lain untuk mendapatkan informasi tentang keadaan atas perubahan
23 penunjukan mencakup wawancara dengan pihak ketiga atau melakukan
24 investigasi terhadap latar belakang manajemen atau pihak yang bertanggung
25 jawab atas tata kelola.
26
27 360.24-A1 Disebabkan penilaian atas permasalahan tersebut mungkin melibatkan
28 analisis dan pertimbangan yang rumit, maka Anggota dapat
29 mempertimbangkan:
30 • Berkonsultasi secara internal.
31 • Mendapatkan advis hukum untuk memahami pilihan Anggota dan
32 implikasinya secara hukum atau profesional dalam mengambil tindakan
33 tertentu.
34 • Berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan regulator atau
35 asosiasi profesi.
36
37 Penentuan Apakah Mengungkapkan Permasalahan kepada Otoritas yang Berwenang
38
39 360.25-A1 Mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang akan
40 dilarang jika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
41 undangan yang berlaku. Jika tidak, tujuan pengungkapan adalah untuk
42 memungkinkan otoritas yang berwenang melakukan investigasi dan
43 melakukan tindakan yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut dalam
44 melindungi kepentingan publik.
45
46
95
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 360.25-A2 Penentuan apakah membuat pengungkapan tersebut bergantung pada sifat
2 dan tingkat kerusakan aktual atau potensial yang disebabkan atau mungkin
3 disebabkan oleh permasalahan tersebut kepada investor, kreditor, karyawan,
4 atau masyarakat umum. Contoh, Anggota mungkin menentukan bahwa
5 pengungkapan permasalahan kepada otoritas yang berwenang merupakan
6 tindakan yang tepat jika:
7 • Entitas terlibat penyuapan (misalnya, pejabat pemerintah lokal atau
8 asing untuk tujuan mengamankan kontrak besar).
9 • Entitas merupakan entitas yang diregulasi dan permasalahan tersebut
10 sangat signifikan mengancam hak lisensi untuk beroperasi.
11 • Entitas merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal dan
12 permasalahan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi merugikan
13 terhadap kewajaran dan keteraturan pasar atas surat berharga entitas
14 memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan.
15 • Sangat mungkin bahwa entitas akan menjual produk yang berbahaya
16 bagi kesehatan atau keselamatan publik.
17 • Entitas mengusulkan skema kepada kliennya untuk membantu mereka
18 menghindari pajak.
19
20 360.25-A3 Penentuan apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut juga
21 bergantung pada faktor eksternal seperti:
22 • Apakah terdapat otoritas yang berwenang yang mampu menerima
23 informasi, dan melakukan investigasi atas permasalahan dan tindakan
24 yang harus diambil. Otoritas yang berwenang sangat bergantung pada
25 sifat permasalahan. Contoh, otoritas yang berwenang adalah regulator
26 pasar modal dalam kasus kecurangan atas pelaporan keuangan atau
27 lembaga perlindungan lingkungan dalam hal pelanggaran atas
28 peraturan perundang-undangan tentang lingkungan.
29 • Apakah terdapat perlindungan yang kuat dan kredibel terhadap
30 tanggung jawab perdata, kriminal atau profesional atau pembalasan
31 yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, seperti di bawah
32 peraturan perundang-undangan tentang whistle-blowing.
33 • Apakah terdapat ancaman aktual atau potensial terhadap keselamatan
34 fisik Anggota atau individu lain.
35
36 P360.26 Jika Anggota menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau
37 dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas yang berwenang merupakan
38 tindakan yang tepat dalam situasi tersebut, maka pengungkapan
39 diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d). Ketika membuat
40 pengungkapan tersebut, Anggota harus bertindak dengan itikad baik dan
41 berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Anggota juga harus
42 mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien
43 tentang intensi Anggota sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.
44
45
46
47
96
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi
2
3 P360.27 Dalam keadaan luar biasa, Anggota mungkin menjadi sadar bahwa tindakan
4 nyata atau yang dimaksudkan dan meyakini dengan didukung alasan,
5 merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
6 menyebabkan kerugian besar bagi investor, kreditur, karyawan atau
7 masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat untuk
8 membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak yang
9 bertanggungjawab atas tata kelola dalam organisasi tempatnya bekerja, maka
10 Anggota harus menerapkan pertimbangan profesional dan menentukan
11 apakah akan mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas
12 yang berwenang untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran
13 yang akan segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, maka pengungkapan
14 tersebut diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d).
15
16 Dokumentasi
17
18 P360.28 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang
19 termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Anggota harus mendokumentasikan:
20 • Bagaimana manajemen dan, jika dapat diterapkan, pihak yang
21 bertanggungjawab atas tata kelola merespons permasalahan tersebut.
22 • Tindakan yang dipertimbangkan Anggota, pertimbangan yang dibuat,
23 dan keputusan yang diambil, dengan memperhatikan pengujian pihak
24 ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai.
25 • Bagaimana Anggota meyakini bahwa ia telah memenuhi tanggung
26 jawab yang ditetapkan dalam paragraf P360.20.
27
28 360.28-A1 Pendokumentasian berikut ini merupakan tambahan kepatuhan terhadap
29 persyaratan dokumentasi berdasarkan standar audit yang berlaku. Standar
30 Audit, sebagai contoh, mensyaratkan Anggota yang melakukan audit atas
31 laporan keuangan untuk:
32 • Menyiapkan dokumentasi yang cukup yang memungkinkan
33 pemahaman tentang permasalahan yang signifikan yang muncul
34 selama audit, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional
35 yang signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan tersebut;
36 • Mendokumentasikan hasil pembahasan tentang permasalahan
37 signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata
38 kelola, dan lainnya, termasuk sifat permasalahan signifikan yang
39 dibahas dan kapan serta dengan siapa diskusi berlangsung; dan
40 • Mendokumentasikan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau yang
41 diduga, dan hasil pembahasan dengan manajemen dan, jika dapat
42 diterapkan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pihak di
43 luar entitas.
44
45
46
47
97
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Jasa Profesional Selain Audit atas Laporan Keuangan
2
3 Memperoleh Pemahaman atas Permasalahan dan Mengatasinya dengan Manajemen dan
4 Pihak yang Bertanggungjawab atas Tata Kelola
5
6 P360.29 Jika Anggota yang ditugaskan untuk melakukan jasa profesional selain audit
7 atas laporan keuangan menyadari bahwa informasi mengenai ketidakpatuhan
8 atau dugaan ketidakpatuhan, maka Anggota harus memperoleh pemahaman
9 atas permasalahan tersebut. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat dari
10 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut
11 telah terjadi atau mungkin terjadi.
12
13 360.29-A1 Anggota diharapkan menerapkan pengetahuan dan keahlian, serta
14 menerapkan pertimbangan profesional. Namun demikian, Anggota tidak
15 diharapkan memiliki level pengetahuan mengenai peraturan perundang-
16 undangan melebihi daripada yang disyaratkan untuk jasa profesional yang
17 ditugaskan kepada Anggota. Penentuan apakah suatu tindakan merupakan
18 ketidakpatuhan pada akhirnya akan ditentukan oleh pengadilan atau badan
19 yang berwenang mengajukan ajudikasi.
20
21 360.29-A2 Bergantung pada sifat dan signifikansi permasalahan, Anggota dapat
22 berkonsultasi berdasarkan prinsip kerahasiaan dengan pihak lain di dalam
23 Kantor, jaringan Kantor atau asosiasi profesi, atau dengan penasihat hukum.
24
25 P360.30 Jika Anggota mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah
26 terjadi atau mungkin terjadi, maka Anggota harus membahas permasalahan
27 tersebut dengan level manajemen yang tepat. Jika Anggota memiliki akses
28 kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, maka Anggota juga
29 harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan mereka, jika perlu.
30
31 360.30-A1 Tujuan dari pemahasan tersebut adalah untuk mengklarifikasi pemahaman
32 Anggota tentang fakta dan keadaan yang relevan dengan permasalahan dan
33 potensi konsekuensinya. Pembahasan ini juga mungkin mendorong
34 manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk
35 menginvestigasi permasalahan tersebut.
36
37 360.30-A2 Penentuan level manajemen yang tepat untuk membahas permasalahan
38 tersebut merupakan suatu pertimbangan profesional. Faktor-faktor relevan
39 yang perlu dipertimbangkan termasuk:
40 • Sifat dan keadaan permasalahan.
41 • Individu yang terlibat secara aktual atau berpotensi terlibat.
42 • Kemungkinan adanya kolusi.
43 • Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
44 • Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi
45 permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.
46
47
98
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal
2
3 P360.31 Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk:
4 (a) Klien audit Kantor; atau
5 (b) Komponen dari klien audit Kantor,
6 maka Anggota harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan
7 ketidakpatuhan dalam Kantor, kecuali dilarang peraturan perundang-
8 undangan. Komunikasi harus dilakukan sesuai dengan protokol atau prosedur
9 Kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka dilakukan secara
10 langsung kepada rekan perikatan audit.
11
12 P360.32 Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk:
13 (a) Klien audit dari jaringan Kantor; atau
14 (b) Komponen dari klien audit jaringan Kantor,
15 maka Anggota harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan
16 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan Kantor.
17 Komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur dari
18 jaringan Kantor. Jika tidak ada protokol dan prosedur tersebut, maka
19 komunikasi dilakukan secara langsung kepada rekan perikatan audit.
20
21 P360.33 Jika Anggota melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan:
22 (a) Klien audit Kantor atau jaringan Kantor; atau
23 (b) Komponen dari klien audit Kantor, atau jaringan Kantor,
24 maka Anggota harus mempertimbangkan apakah mengomunikasikan
25 ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada Kantor yang merupakan
26 auditor eksternal klien, jika ada.
27
28 Faktor Relevan untuk Dipertimbangkan
29
30 360.34-A1 Faktor-faktor relevan untuk dipertimbangkan ketika melakukan komunikasi
31 sesuai dengan paragraf P360.31 hingga P360.33 termasuk:
32 • Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
33 undangan.
34 • Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh
35 regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan
36 investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
37 • Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi
38 ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil
39 tindakan yang tepat.
40 • Apakah manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola
41 telah menginformasikan kepada auditor eksternal entitas tentang
42 permasalahan tersebut.
43 • Kemungkinan materialitas permasalahan tersebut terhadap audit atas
44 laporan keuangan klien atau, ketika permasalahan tersebut berkaitan
45 dengan komponen grup dan kemungkinan materialitas terhadap audit
46 atas laporan keuangan grup.
47
99
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Tujuan Komunikasi
2
3 360.35-A1 Dalam keadaan yang dibahas dalam paragraf P360.31 hingga P360.33,
4 tujuan komunikasi adalah aagr rekan perikatan audit terinformasikan
5 mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan serta, menentukan
6 apakah dan bagaimana mengatasi hal tersebut sesuai dengan ketentuan
7 dalam seksi ini.
8
9 Mempertimbangkan Perlu Tidaknya Tindakan Lanjutan
10
11 P360.36 Anggota juga harus mempertimbangkan perlu tidaknya melakuakan tindakan
12 lanjutan diperlukan demi kepentingan publik.
13 360.36-A1 Pertimbangan perlu tidaknya tindakan lanjutan, serta sifat dan luasnya
14 tindakan tersebut, akan bergantung pada faktor-faktor seperti:
15 • Kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan.
16 • Kesesuaian dan ketepatan waktu respons manajemen dan, jika relevan,
17 pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola.
18 • Urgensi situasi.
19 • Keterlibatan manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata
20 kelola dalam permasalahan tersebut.
21 • Kemungkinan kerugian besar terhadap kepentingan klien, investor,
22 kreditor, karyawan atau masyarakat umum.
23
24 360.36-A2 Tindakan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Anggota meliputi:
25 • Mengungkapkan permasalahan tersebut kepada otoritas yang
26 berwenang walaupun tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-
27 undangan untuk melakukannya.
28 • Menarik diri dari perikatan dan hubungan profesional yang diizinkan
29 oleh peraturan perundang-undangan.
30
31 360.36-A3 Dalam mempertimbangkan apakah harus mengungkapkan kepada otoritas
32 berwenang, berikut faktor yang relevan untuk dipertimbangkan termasuk:
33 • Apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
34 undangan.
35 • Apakah terdapat pembatasan pengungkapan yang dikenakan oleh
36 regulator atau aparat penegak hukum yang sedang melakukan
37 investigasi terhadap ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan.
38 • Apakah tujuan perikatan adalah untuk menginvestigasi potensi
39 ketidakpatuhan dalam entitas yang memungkinkannya mengambil
40 tindakan yang tepat.
41
42 P360.37 Jika Anggota menentukan bahwa pengungkapan ketidakpatuhan atau
43 dugaan ketidakpatuhan terhadap otoritas berwenang merupakan tindakan
44 yang tepat dalam keadaan demikian, maka pengungkapan tersebut
45 diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d). Ketika membuat
46 pengungkapan tersebut, Anggota harus bertindak dengan iktikad baik dan
47 berhati-hati ketika membuat pernyataan dan asersi. Anggota juga harus
100
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 mempertimbangkan apakah tepat untuk menginformasikan kepada klien
2 tentang intensi Anggota sebelum mengungkapkan permasalahan tersebut.
3
4 Pelanggaran yang Mungkin Segera Terjadi
5
6 P360.38 Dalam keadaan luar biasa, Anggota mungkin menyadari akan tindakan nyata
7 atau yang dimaksudkan bahwa Anggota memiliki alasan untuk meyakini
8 permasalahan tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-
9 undangan yang menyebabkan kerugian besar bagi investor, kreditur,
10 karyawan, atau masyarakat umum. Setelah mempertimbangkan apakah tepat
11 untuk membahas permasalahan tersebut dengan manajemen atau pihak
12 yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas, maka Anggota harus
13 melakukan pertimbangan profesional dan menentukan apakah akan
14 mengungkapkan permasalahan tersebut segera kepada otoritas berwenang
15 untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi pelanggaran yang akan
16 segera terjadi. Jika pengungkapan dilakukan, pengungkapan tersebut
17 diperkenankan sesuai dengan Kode Etik paragraf P114.1(d).
18
19 Mencari Advis
20
21 360.39-A1 Anggota mungkin mempertimbangkan:
22 • Berkonsultasi secara internal.
23 • Mendapatkan advis hukum untuk memahami implikasi profesional atau
24 hukum dalam mengambil tindakan tertentu.
25 • Berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi berdasarkan
26 prinsip kerahasiaan.
27
28 Dokumentasi
29
30 360.40-A1 Sehubungan dengan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan yang
31 termasuk dalam ruang lingkup seksi ini, Anggota didorong untuk
32 mendokumentasikan:
33 • Permasalahan.
34 • Hasil pembahasan dengan manajemen dan pihak yang
35 bertanggungjawab atas tata kelola dan pihak lain.
36 • Bagaimana manajemen dan pihak yang bertanggungjawab atas tata
37 kelola merespons permasalahan tersebut.
38 • Tindakan yang dipertimbangkan Anggota, pertimbangan yang dibuat,
39 dan keputusan yang diambil.
40 • Bagaimana Anggota meyakini bahwa, Anggota telah memenuhi
41 tanggung jawab yang diatur dalam paragraf P360.36.
42
43
44
45
46
47
101
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 BAGIAN 4A
2 INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU
3
4 SEKSI 400
5
6 PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM
7 PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU
8
9 PENDAHULUAN
10
11 Umum
12
13 400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik,
14 Anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan
15 perikatan audit atau perikatan reviu.
16
17 400.2 Bagian ini berlaku baik untuk perikatan audit dan perikatan reviu. Terminologi
18 “audit”, “tim audit”, “perikatan audit”, “klien audit”, dan “laporan audit” berlaku
19 sama untuk reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan perikatan
20 reviu.
21
22 400.3 Dalam bagian ini, istilah “Anggota” mengacu pada Anggota yang berpraktik
23 melayani publik dan Kantornya.
24
25 400.4 Standar Pengendalian Mutu (SPM) 1 mensyaratkan Kantor untuk
26 menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan
27 keyakinan memadai bahwa Kantor, personel dan, jika dapat diterapkan, pihak
28 lain untuk tunduk pada persyaratan independensi (termasuk personel dari
29 jaringan Kantor), mempertahankan independensi jika diharuskan oleh
30 persyaratan etika yang relevan. Standar audit dan standar perikatan reviu
31 menetapkan tanggung jawab rekan perikatan dan tim perikatan pada level
32 perikatan audit dan perikatan reviu. Alokasi tanggung jawab dalam suatu
33 Kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak
34 ketentuan dalam bagian ini tidak mengatur tanggung jawab spesifik dari
35 individu dalam Kantor untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan
36 independensi, melainkan mengacu kepada “Kantor” untuk kemudahan
37 referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab untuk melakukan tindakan
38 tertentu bagi individu atau sekelompok individu (seperti tim audit),
39 berdasarkan SPM 1. Selain itu, seorang Anggota tetap bertanggung jawab
40 atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atas aktivitas, kepentingan,
41 atau hubungan dari Anggota.
42
43 400.5 Independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi
44 terdiri atas:
45 (a) Independensi dalam pemikiran - sikap mental pemikiran yang
46 memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak
47 terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan
102
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara
2 berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
3 (b) Independensi dalam penampilan - penghindaran fakta dan keadaan
4 yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki
5 informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa
6 integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari Kantor, atau
7 seorang anggota tim audit telah dikompromikan.
8 Dalam bagian ini, individu atau Kantor yang “independen” berarti bahwa
9 individu atau Kantor tersebut telah memenuhi ketentuan pada bagian ini.
10
11 400.6 Ketika melakukan perikatan audit, Kode Etik mengharuskan Kantor untuk
12 mematuhi prinsip dasar etika dan independen. Bagian ini menetapkan
13 persyaratan dan materi aplikasi spesifik tentang bagaimana menerapkan
14 kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi ketika
15 melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual yang ditetapkan
16 dalam Seksi 120 berlaku untuk independensi seperti halnya prinsip dasar
17 etika yang ditetapkan dalam Seksi 110.
18
19 400.7 Bagian ini menjelaskan:
20 (a) Fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan
21 profesional yang memunculkan atau mungkin memunculkan ancaman
22 terhadap independensi;
23 (b) Tindakan potensial, termasuk pengamanan, yang mungkin tepat
24 diterapkan untuk mengatasi ancaman tersebut; dan
25 (c) Beberapa situasi ketika ancaman tidak dapat dihilangkan atau tidak
26 terdapat pengamanan untuk menurunkannya pada level yang dapat
27 diterima.
28
29 Entitas dengan Akuntabilitas Publik
30
31 400.8 Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam bagian ini
32 mencerminkan luasnya kepentingan publik dalam entitas tertentu yang
33 didefinisikan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik. Kantor didorong
34 untuk menentukan apakah memperlakukan entitas tambahan, atau kategori
35 entitas tertentu, sebagai entitas dengan akuntabilitas publik karena entitas
36 tersebut memiliki pemangku kepentingan dalam jumlah yang besar dan luas.
37 Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan termasuk:
38 • Sifat dari bisnis, seperti menangani aset dalam menjalankan kapasitas
39 fidusia bagi sejumlah besar pemangku kepentingan. Contohnya
40 mungkin termasuk lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan
41 asuransi, serta dana pensiun.
42 • Ukuran.
43 • Jumlah karyawan.
44
45
46
47
103
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya
2
3 400.9 Laporan audit mungkin mencakup pembatasan distribusi dan
4 penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan
5 dalam Seksi 800 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini
6 dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan pada Seksi 800.
7
8 Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
9
10 400.10 Standar independensi untuk perikatan asurans yang bukan merupakan
11 perikatan audit atau perikatan reviu dijelaskan dalam Bagian 4B -
12 Independensi atas Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan
13 Reviu.
14
15 PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI
16
17 Umum
18
19 P400.11 Kantor yang melakukan perikatan audit harus independen.
20
21 P400.12 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam
22 Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman
23 terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan audit.
24
25 [Paragraf 400.13-400.19 sengaja dikosongkan]
26
27 Entitas Berelasi
28
29 P400.20 Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang merupakan entitas yang
30 terdaftar di pasar modal mencakup semua entitas berelasinya. Untuk selain
31 entitas yang terdaftar di pasar modal, pengacuan kepada klien audit dalam
32 bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian
33 langsung atau tidak langsung. Ketika tim audit mengetahui, atau memiliki
34 alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang
35 melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien relevan dengan evaluasi
36 independensi Kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas
37 berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi
38 ancaman terhadap independensi.
39
40 [Paragraf 400.21-400.29 sengaja dikosongkan]
41
42 Periode Ketika Independensi yang Disyaratkan
43
44 P400.30 Independensi, sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian ini, harus
45 dipertahankan selama:
46 (a) Periode perikatan; dan
47 (b) Periode yang dicakup oleh laporan keuangan.
48
104
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 400.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melakukan audit. Periode
2 perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat
3 berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari
4 salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan
5 audit telah diterbitkan.
6
7 P400.31 Jika suatu entitas menjadi klien audit selama atau setelah periode yang
8 dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh Kantor, harus
9 ditentukan oleh Kantor apakah ancaman terhadap independensi muncul
10 karena:
11 (a) Hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit selama
12 atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan tetapi
13 sebelum menerima perikatan audit; atau
14 (b) Jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit oleh Kantor
15 tersebut atau jaringan Kantornya.
16
17 400.31-A1 Ancaman terhadap independensi muncul ketika jasa non-asurans diberikan
18 kepada klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan
19 keuangan, tetapi sebelum tim audit mulai melakukan audit, dan jasa non-
20 asurans tidak diizinkan selama periode perikatan.
21
22 400.31-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman
23 tersebut termasuk:
24 • Menggunakan profesional yang bukan anggota tim audit untuk
25 memberikan jasa tersebut.
26 • Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan audit dan
27 non-asurans secara memadai.
28 • Menugaskan Kantor lain di luar jaringan untuk mengevaluasi hasil jasa
29 non-asurans atau menugaskan Kantor lain di luar jaringan untuk
30 melakukan kembali jasa non-asurans sejauh yang diperlukan yang
31 memungkinkan Kantor lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas
32 jasa tersebut.
33
34 [Paragraf 400.32-400.39 sengaja dikosongkan]
35
36 Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
37
38 400.40-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan mengenai komunikasi
39 dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
40
41 400.40-A2 Bahkan ketika tidak disyaratkan oleh Kode Etik, standar profesional, dan
42 peraturan perundang-undangan yang berlaku, komunikasi secara teratur
43 dianjurkan antara Kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
44 klien mengenai hubungan dan hal lain yang mungkin berdasarkan opini
45 Kantor, yang secara rasional mengandung independensi. Komunikasi
46 tersebut memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:
105
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 (a) Mempertimbangkan keputusan Kantor dalam mengidentifikasi dan
2 mengevaluasi ancaman;
3 (b) Mempertimbangkan bagaimana ancaman telah diatasi termasuk
4 ketepatan pengamanan yang tersedia dan dapat diterapkan; dan
5 (c) Tindakan tepat yang diambil.
6 Pendekatan tersebut sangat membantu terkait dengan ancaman intimidasi
7 dan ancaman kedekatan.
8
9 [Paragraf 400.41-400.49 sengaja dikosongkan]
10
11 Jaringan Kantor
12
13 400.50-A1 Beberapa Kantor sering membentuk struktur yang lebih besar dengan Kantor
14 lain dan entitas lain untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan
15 jasa profesional. Apakah struktur yang lebih besar tersebut membentuk suatu
16 jaringan, bergantung pada fakta dan keadaan tertentu. Struktur tersebut tidak
17 bergantung pada ketika Kantor dan entitas tersebut berbeda dan terpisah
18 secara hukum.
19
20 P400.51 Suatu jaringan Kantor harus independen dari klien audit Kantor lain dalam
21 jaringan Kantor tersebut seperti yang diharuskan oleh bagian ini.
22
23 400.51-A1 Persyaratan independensi dalam bagian ini yang berlaku untuk suatu jaringan
24 Kantor, juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai
25 suatu jaringan Kantor. Entitas tersebut tidak perlu memenuhi definisi sebagai
26 suatu Kantor. Misalnya, suatu praktik konsultansi atau praktik hukum
27 profesional mungkin merupakan suatu jaringan Kantor tetapi bukan sebagai
28 suatu Kantor.
29
30 P400.52 Ketika dikaitkan dengan struktur Kantor dan entitas lain yang lebih besar,
31 suatu Kantor harus:
32 (a) Menerapkan pertimbangan profesional untuk menentukan apakah suatu
33 jaringan terbentuk oleh struktur yang lebih besar tersebut;
34 (b) Mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki
35 informasi yang memadai kemungkinan akan menyimpulkan bahwa
36 Kantor dan entitas-entitas lain tersebut terhubung sedemikan rupa
37 sehingga merupakan suatu jaringan; dan
38 (c) Menerapkan pertimbangan tersebut secara konsisten pada seluruh
39 jaringan yang lebih besar.
40
41 P400.53 Ketika menentukan apakah jaringan yang terbentuk oleh struktur Kantor dan
42 entitas lain yang lebih besar, Kantor harus menyimpulkan bahwa jaringan
43 muncul karena struktur yang lebih besar tersebut bertujuan untuk kerjasama
44 dan:
45 (a) Hal tersebut jelas ditujukan untuk berbagi laba atau biaya antar entitas
46 dalam struktur tersebut. (Ref: Para. 400.53-A2);
47 (b) Entitas dalam struktur tersebut berbagi kepemilikan, pengendalian, atau
48 manajemen secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A3);
106
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 (c) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan kebijakan dan
2 prosedur pengendalian mutu secara bersama. (Ref: Para. 400.53-A4);
3 (d) Entitas dalam struktur tersebut berbagi suatu strategi bisnis secara
4 bersama. (Ref: Para. 400.53-A5);
5 (e) Entitas dalam struktur tersebut berbagi penggunaan suatu nama merek
6 bersama. (Ref: Para. 400.53-A6, 400.53-A7); atau
7 (f) Entitas dalam struktur tersebut berbagi bagian penting dari sumber
8 daya profesional. (Ref: Para. 400.53-A8. 400.53-A9).
9
10 400.53-A1 Mungkin ada pengaturan lain antara Kantor dan entitas dalam suatu struktur
11 yang lebih besar sebagai suatu jaringan, sebagai tambahan pengaturan yang
12 dijelaskan dalam paragraf P400.53. Namun, suatu struktur yang lebih besar
13 mungkin hanya ditujukan untuk memfasilitasi pekerjaan referral, yang dengan
14 sendirinya tidak memenuhi kriteria yang diperlukan sebagai suatu jaringan.
15
16 400.53-A2 Pembagian biaya yang tidak material tidak dengan sendirinya membentuk
17 suatu jaringan. Sebagai tambahan, jika pembagian biaya terbatas hanya pada
18 biaya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi audit, manual, atau
19 biaya pelatihan, hal tersebut tidak dengan sendirinya membentuk suatu
20 jaringan. Selanjutnya, suatu kerjasama antara suatu Kantor dan entitas lain
21 yang tidak berkaitan secara bersama-sama untuk menyediakan jasa atau
22 mengembangkan suatu produk tidak dengan sendirinya membentuk suatu
23 jaringan. (Ref: Para. P400.53(a)).
24
25 400.53-A3 Kepemilikan, pengendalian, atau manajemen secara bersama dapat terjadi
26 berdasarkan kontrak atau cara lain. (Ref: Para. P400.53(b)).
27
28 400.53-A4 Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu bersama dirancang,
29 diimplementasikan, dan dipantau dalam struktur yang lebih besar tersebut.
30 (Ref: Para. P400.53(c)).
31
32 400.53-A5 Berbagi strategi bisnis bersama berdasarkan suatu perjanjian antar entitas
33 untuk mencapai tujuan strategis bersama. Suatu entitas tidak dianggap
34 sebagai suatu jaringan Kantor hanya karena semata-mata bekerja sama
35 dengan entitas lain untuk memenuhi permintaan proposal penyediaan suatu
36 jasa profesional. (Ref: Para. P400.53(d)).
37
38 400.53-A6 Nama merek bersama meliputi singkatan atau nama bersama. Kantor
39 dianggap menggunakan suatu nama merek bersama jika memasukkan,
40 misalnya, nama merek bersama sebagai bagian dari, atau bersama dengan,
41 nama Kantornya, ketika seorang rekan dari Kantor tersebut menandatangani
42 laporan audit. (Ref: Para. P400.53(e)).
43
44 400.53-A7 Walaupun kantor bukan merupakan bagian dari jaringan dan tidak
45 menggunakan nama bersama sebagai bagian dari nama kantornya, kantor
46 tersebut mungkin dianggap sebagai bagian dari jaringan jika materi promosi
47 atau perlengkapan yang digunakan mengacu pada kantor tersebut sebagai
48 anggota suatu asosiasi kantor. Oleh karena itu, jika Kantor tidak berhati-hati
107
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 dalam menjelaskan mengenai keanggotaannya tersebut, maka suatu
2 persepsi dapat terbentuk bahwa Kantor tersebut merupakan bagian dari
3 jaringan. (Ref: Para. P400.53(e)).
4
5 400.53-A8 Sumber daya profesional meliputi:
6 • Sistem bersama yang memungkinkan Kantor melakukan penukaran
7 informasi seperti pencatatan data, penagihan, dan waktu dari suatu
8 klien.
9 • Rekan dan personel lainnya.
10 • Departemen teknis sebagai tempat konsultasi mengenai isu spesifik
11 terkait teknis atau industri, transaksi, atau peristiwa untuk perikatan
12 asurans.
13 • Metodologi atau manual audit.
14 • Fasilitas dan pelaksanaan pelatihan. (Ref: Para. P400.53(f)).
15
16 400.53-A9 Sumber daya profesional yang digunakan bersama dinyatakan signifikan,
17 bergantung pada berbagai keadaan. Sebagai contoh:
18 • Sumber daya bersama mungkin terbatas pada metodologi audit atau
19 manual audit yang sama, tanpa pertukaran personel, klien atau
20 informasi pasar. Dalam keadaan demikian, tidak mungkin sumber daya
21 bersama akan menjadi signifikan, dan perihal yang sama berlaku untuk
22 aktivitas pelatihan bersama.
23 • Sumber daya bersama mungkin melibatkan pertukaran personel atau
24 informasi, seperti ketika personel diambil dari suatu kumpulan staf
25 bersama, atau ketika suatu departemen teknis bersama dibuat dalam
26 suatu struktur yang lebih besar untuk memberikan advis teknis kepada
27 Kantor yang berpartisipasi dan Kantor tersebut harus
28 melaksanakannya. Dalam keadaan demikian, suatu pihak ketiga yang
29 rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan besar
30 menyimpulkan bahwa sumberdaya bersama adalah signifikan. (Ref:
31 Para. P400.53(f)).
32
33 P400.54 Jika Kantor atau jaringan Kantor menjual suatu komponen praktiknya, dan
34 komponen tersebut secara berkelanjutan menggunakan semua atau sebagian
35 dari nama Kantor atau jaringan untuk waktu yang terbatas, maka entitas yang
36 relevan tersebut harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa
37 pihak-pihak tersebut bukan merupakan jaringan Kantor ketika menampilkan
38 dirinya kepada pihak luar.
39
40 400.54-A1 Perjanjian penjualan suatu komponen praktik mungkin mengatur bahwa,
41 untuk periode waktu terbatas, komponen yang dijual tersebut dapat terus
42 menggunakan semua atau sebagian nama dari Kantor atau jaringan Kantor,
43 meskipun komponen tersebut tidak ada hubungannya dengan Kantor atau
44 jaringan Kantor. Dalam keadaan tersebut, ketika dua entitas berpraktik
45 dengan menggunakan suatu nama yang sama, namun faktanya bahwa pihak-
46 pihak tersebut tidak termasuk dalam suatu struktur yang lebih besar yang
108
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 ditujukan untuk kerjasama. Oleh karena itu, dua entitas tersebut bukan
2 merupakan jaringan Kantor.
3
4 [Paragraf 400.55 hingga 400.59 sengaja dikosongkan]
5
6 Dokumentasi Umum Independensi Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
7
8 P400.60 Kantor harus mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan pada
9 bagian ini, dan substansi dari setiap diskusi yang relevan yang mendukung
10 kesimpulan tersebut. Khususnya:
11 (a) Ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi suatu ancaman,
12 Kantor harus mendokumentasikan sifat ancaman dan pengamanan
13 yang tersedia atau diterapkan; dan
14 (b) Ketika suatu ancaman memerlukan analisis signifikan, dan Kantor
15 menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada suatu level yang
16 dapat diterima, maka Kantor tersebut harus mendokumentasikan sifat
17 ancaman dan alasan kesimpulan.
18
19 400.60-A1 Dokumentasi menyediakan bukti atas pertimbangan Kantor dalam menyusun
20 kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap bagian ini. Namun kurangnya
21 dokumentasi tidak menentukan apakah suatu Kantor telah
22 mempertimbangkan permasalahan tertentu atau apakah Kantor tersebut
23 independen.
24
25 [Paragraf 400.61-400.69 sengaja dikosongkan]
26
27 Merger dan Akuisisi
28
29 Ketika Merger Klien Memunculkan Ancaman
30
31 400.70-A1 Entitas mungkin menjadi entitas berelasi dengan klien audit karena merger
32 atau akuisisi. Ancaman terhadap independensi dan, oleh karena itu, ancaman
33 terhadap kemampuan Kantor untuk melanjutkan perikatan audit mungkin
34 muncul akibat kepentingan atau hubungan pada saat ini atau sebelumnya
35 antara Kantor atau jaringan Kantor dengan entitas berelasi tersebut.
36
37 P400.71 Dalam keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 400.70-A1,
38 (a) Kantor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi kepentingan dan
39 hubungan sebelumnya dan saat ini dengan entitas berelasi dengan
40 mempertimbangkan tindakan apapun yang dilakukan untuk mengatasi
41 ancaman, dapat memengaruhi independensinya, dan oleh karena itu,
42 kemampuannya untuk melanjutkan perikatan audit setelah tanggal
43 efektif merger atau akuisisi; dan
44 (b) Tunduk pada paragraf P400.72, Kantor harus melakukan langkah-
45 langkah untuk mengakhiri kepentingan atau hubungan apapun yang
46 tidak diperkenankan oleh kode etik pada tanggal efektif merger atau
47 akuisisi.
48
109
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 P400.72 Sebagai suatu pengecualian paragraf P400.71(b), jika kepentingan atau
2 hubungan tidak dapat diakhiri secara wajar pada tanggal efektif merger atau
3 akuisisi, Kantor harus:
4 (a) Mengevaluasi ancaman yang muncul karena kepentingan atau
5 hubungan tersebut; dan
6 (b) Mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
7 mengenai alasan kepentingan atau hubungan tidak dapat diakhiri
8 secara wajar pada tanggal efektif dan evaluasi terhadap level ancaman.
9
10 400.72-A1 Dalam beberapa keadaan, mungkin tidak ada alasan yang wajar untuk
11 mengakhiri suatu kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman
12 pada tanggal efektif merger atau akuisisi. Keadaan ini mungkin karena Kantor
13 menyediakan jasa non-asurans kepada entitas berelasi, dan entitas tidak
14 dapat melakukan transisi secara baik kepada Kantor lain pada tanggal
15 tersebut.
16
17 400.72-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level suatu ancaman yang
18 muncul karena merger dan akuisisi ketika terdapat kepentingan dan
19 hubungan yang tidak dapat diakhiri secara wajar, termasuk:
20 • Sifat dan signifikansi kepentingan atau hubungan tersebut.
21 • Sifat dan signifikansi hubungan entitas berelasi tersebut (sebagai
22 contoh, apakah entitas berelasi tersebut merupakan entitas anak atau
23 entitas induk).
24 • Rentang waktu sampai dengan kepentingan atau hubungan secara
25 wajar dapat diakhiri.
26
27 P400.73 Jika, setelah berdiskusi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf P400.72(b),
28 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meminta Kantor tersebut untuk
29 melanjutkan sebagai auditor, Kantor tersebut harus melakukannya hanya jika:
30 (a) Kepentingan atau hubungan tersebut akan diakhiri sesegera mungkin,
31 namun tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif
32 merger atau akuisisi;
33 (b) Setiap individu yang memiliki kepentingan atau hubungan seperti itu,
34 termasuk yang telah muncul melalui pelaksanaan jasa non-asurans
35 yang tidak diperkenankan oleh Seksi 600 dan subseksinya, tidak akan
36 menjadi anggota tim perikatan audit atau individu yang bertanggung
37 jawab atas pengendalian mutu perikatan; dan
38 (c) Tindakan transisi akan diterapkan, seperlunya, dan didiskusikan dengan
39 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
40
41 400.73-A1 Contoh tindakan transisi tersebut termasuk:
42 • Menugaskan Anggota untuk menelaah pekerjaan audit atau non-
43 asurans secara tepat.
44 • Menugaskan Anggota, yang bukan personel Kantor yang menyatakan
45 opini atas laporan keuangan, untuk melakukan penelahaan yang setara
46 dengan pengendalian mutu perikatan.
110
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 • Menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil dari jasa non-
2 asurans atau menunjuk Kantor lain untuk melakukan kembali jasa non-
3 asurans sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan Kantor lain
4 tersebut mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.
5
6 P400.74 Kantor mungkin telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan audit
7 sebelum tanggal efektif merger atau akuisisi dan mungkin dapat
8 menyelesaikan prosedur audit yang tersisa dalam waktu singkat. Dalam
9 keadaan demikian, jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
10 meminta Kantor untuk menyelesaikan audit, sementara kepentingan atau
11 hubungan yang teridentifikasi pada paragraf 400.70-A1 terus berlanjut, Kantor
12 tersebut hanya akan melakukannya jika:
13 (a) Telah mengevaluasi level ancaman dan mendiskusikan hasilnya
14 dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
15 (b) Mematuhi persyaratan paragraf P400.73(a) sampai (c); dan
16 (c) Berhenti sebagai auditor tidak lebih dari tanggal laporan audit
17 diterbitkan.
18
19 Jika Objektivitas Tetap Dikompromikan
20
21 P400.75 Bahkan jika semua persyaratan paragraf P400.71 hingga P400.74 terpenuhi,
22 Kantor tersebut harus menentukan apakah keadaan yang teridentifikasi pada
23 paragraf 400.70-A1 memunculkan ancaman yang tidak dapat diatasi
24 sehingga, objektivitas akan dikompromikan. Jika demikian, Kantor tersebut
25 harus berhenti sebagai auditor.
26
27 Dokumentasi
28
29 P400.76 Kantor harus mendokumentasikan:
30 (a) Setiap kepentingan atau hubungan yang teridentifikasi pada paragraf
31 400.70-A1 yang tidak akan diakhiri pada tanggal efektif merger atau
32 akuisisi dan alasan mengapa tidak akan berakhir;
33 (b) Langkah-langkah transisi yang diterapkan;
34 (c) Hasil diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
35 dan
36 (d) Alasan kepentingan dan hubungan sebelumnya dan saat ini tidak
37 memunculkan ancaman sehingga objektivitas dapat dikompromikan.
38
39 [Paragraf 400.77-400.79 sengaja dikosongkan]
40
41 Pelanggaran atas Ketentuan Independensi untuk Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
42
43 Ketika Kantor Mengidentifikasi Pelanggaran
44
45 P400.80 Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan dalam
46 bagian ini terjadi, maka Kantor harus:
111
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 (a) Mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau
2 hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi
3 dari pelanggaran tersebut;
4 (b) Mempertimbangkan apakah terdapat persyaratan peraturan perundang-
5 undangan lain yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan, jika
6 demikian maka:
7 (i) Mematuhi persyaratan tersebut; dan
8 (ii) Mempertimbangkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut
9 kepada asosiasi profesi, regulator, atau otoritas pengawas jika
10 pelaporan tersebut merupakan praktik yang lazim atau diharapkan
11 dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
12 (c) Mengomunikasikan segera pelanggaran tersebut sesuai dengan
13 kebijakan dan prosedur kepada:
14 (i) Rekan perikatan;
15 (ii) Pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang
16 berkaitan dengan independensi;
17 (iii) Personel relevan lainnya di Kantor dan, jika relevan, jaringan
18 Kantor; dan
19 (iv) Pihak yang tunduk pada persyaratan independensi pada bagian
20 4A yang perlu melakukan tindakan yang tepat;
21 (d) Mengevaluasi signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap
22 objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan audit;
23 dan
24 (e) Bergantung pada signifikansi pelanggaran, menentukan:
25 (i) Apakah mengakhiri perikatan audit tersebut; atau
26 (ii) Apakah mungkin untuk melakukan tindakan yang memuaskan
27 untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut dan apakah
28 tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan
29 tersebut.
30 Dalam membuat keputusan tersebut, Kantor harus menerapkan
31 pertimbangan profesional dan mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang
32 rasional dan memiliki informasi yang memadai, kemungkinan akan
33 menyimpulkan bahwa objektivitas Kantor akan dikompromikan, dan oleh
34 karena itu, Kantor tersebut tidak dapat menerbitkan laporan audit.
35
36 400.80-A1 Suatu pelanggaran terhadap persyaratan pada bagian ini dapat terjadi
37 meskipun Kantor memiliki kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk
38 memberikan keyakinan memadai bahwa independensi dapat dipertahankan.
39 Dalam keadaan tersebut mungkin perlu untuk mengakhiri perikatan audit
40 karena pelanggaran tersebut.
41
42 400.80-A2 Signifikansi dan dampak dari pelanggaran terhadap objektivitas Kantor dan
43 kemampuan untuk menerbitkan laporan audit akan bergantung pada faktor
44 seperti:
45 • Sifat dan durasi pelanggaran.
46 • Jumlah dan sifat dari setiap pelanggaran sebelumnya berkaitan dengan
47 perikatan audit berjalan.
112
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 • Apakah anggota tim audit memiliki pengetahuan tentang kepentingan
2 atau hubungan yang memunculkan pelanggaran.
3 • Apakah individu yang memunculkan pelanggaran adalah anggota tim
4 audit atau individu lain yang disyaratkan untuk mematuhi persyaratan
5 independensi.
6 • Jika pelanggaran berkaitan dengan anggota tim audit, peran individu
7 tersebut.
8 • Jika pelanggaran muncul karena pemberian suatu jasa profesional,
9 dampak jasa tersebut, jika ada, pada catatan akuntansi atau jumlah
10 yang dicatat dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh
11 Kantor tersebut.
12 • Luasnya ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman
13 intimidasi, atau ancaman lain yang muncul karena pelanggaran
14 tersebut.
15
16 400.80-A3 Bergantung pada signifikansi pelanggaran, contoh tindakan yang mungkin
17 dipertimbangkan Kantor untuk mengatasi pelanggaran secara memuaskan
18 termasuk:
19 • Mengeluarkan individu yang relevan dari tim audit.
20 • Menugaskan individu yang berbeda untuk melakukan penelaahan
21 tambahan terhadap pekerjaan audit yang terkena dampak atau untuk
22 melakukan kembali pekerjaan tersebut sejauh yang diperlukan.
23 • Merekomendasikan agar klien audit melibatkan Kantor lain yang tepat
24 untuk menelaah atau melakukan kembali pekerjaan audit yang terkena
25 dampak sejauh yang diperlukan.
26 • Jika pelanggaran terkait dengan jasa non-asurans yang memengaruhi
27 catatan akuntansi atau jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan,
28 menugaskan Kantor lain untuk mengevaluasi hasil jasa non-asurans
29 atau menugaskan Kantor lain untuk melakukan kembali jasa non-
30 asurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan Kantor lain untuk
31 bertanggung jawab atas jasa tersebut.
32
33 P400.81 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk
34 mengatasi konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor
35 harus, sesegera mungkin, menginformasikan kepada pihak yang melakukan
36 perikatan dengan Kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
37 sebagaimana mestinya. Kantor juga harus mengambil langkah yang
38 diperlukan untuk mengakhiri perikatan asurans sesuai dengan persyaratan
39 peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan untuk mengakhiri
40 perikatan asurans.
41
42 P400.82 Jika Kantor menentukan bahwa tindakan dapat dilakukan untuk mengatasi
43 konsekuensi dari pelanggaran secara memuaskan, maka Kantor harus
44 mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:
45 (a) Signifikansi pelanggaran tersebut, termasuk sifat dan durasi;
46 (b) Bagaimana pelanggaran terjadi dan bagaimana hal tersebut
47 diidentifikasi;
113
Kode Etik Profesi Akuntan Publik
1 (c) Tindakan yang diusulkan atau dilakukan dan mengapa tindakan
2 tersebut akan memuaskan untuk mengatasi konsekuensi dari
3 pelanggaran dan memungkinkan Kantor menerbitkan laporan audit;
4 (d) Kesimpulan bahwa, dalam pertimbangan profesional Kantor,
5 objektivitas tidak dikompromikan dan alasan kesimpulan tersebut; dan
6 (e) Setiap langkah yang diusulkan atau dilakukan oleh Kantor untuk
7 mengurangi atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.
8 Diskusi lebih lanjut harus dilakukan sesegera mungkin kecuali alternatif waktu
9 ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk
10 pelaporan pelanggaran yang kurang signifikan.
11
12 Komunikasi Pelanggaran dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
13
14 400.83-A1 Paragraf P300.9 dan P300.10 menetapkan persyaratan yang berkenaan
15 dengan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
16
17 P800.84 Sehubungan dengan pelanggaran, Kantor harus berkomunikasi secara
18 tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:
19 (a) Semua hal yang dibahas sesuai dengan paragraf P400.82 dan
20 mendapat persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata
21 kelola yang tindakannya dapat, atau telah, dilakukan telah memuaskan
22 dalam mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut; dan
23 (b) Penjelasan tentang:
24 (i) Kebijakan dan prosedur Kantor yang relevan dengan pelanggaran
25 yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
26 independensi dipertahankan; dan
27 (ii) Setiap langkah yang dilakukan Kantor tersebut untuk mengurangi
28 atau menghindari risiko terjadinya pelanggaran lebih lanjut.
29
30 P400.85 Jika pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak menyetujui terhadap
31 tindakan yang diajukan oleh Kantor sesuai dengan paragraf P400.80(e)(ii)
32 secara memuaskan dapat mengurangi konsekuensi pelanggaran tersebut,
33 maka Kantor harus melakukan langkah yang diperlukan untuk mengakhiri
34 perikatan audit sesuai dengan paragraf P400.81.
35
36 Pelanggaran Sebelum Laporan Audit Diterbitkan
37
38 P400.86 Jika pelanggaran terjadi sebelum laporan audit diterbitkan, maka Kantor
39 harus mematuhi ketentuan bagian 4A dalam pengevaluasian signifikansi
40 pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor tersebut dan
41 kemampuannya untuk menerbitkan laporan audit pada periode berjalan.
42
43 P400.87 Kantor juga harus:
44 (a) Mempertimbangkan dampak dari pelanggaran, jika ada, terhadap
45 objektivitas Kantor dalam kaitannya dengan laporan audit yang
46 diterbitkan sebelumnya, dan kemungkinan penarikan laporan audit
47 tersebut; dan
114
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
KODE_ETIK_PROFESI_AKUNTAN_PUBLIK_2020
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search