Ilustrasi siklus akuntansi mulai dari appropriasi hingga realisasi,
contoh format laporan keuangan serta jurnal standar atas setiap
transaksi yang terkait dengan anggaran Transfer ke Daerah
disajikan pada lampiran tulisan ini.
171
BAB V
STRATEGI IMPLEMENTASI
Rencana memberikan akses langsung secara online dan real time
kepada Ditjen Perimbangan Keuangan terhadap aplikasi SPAN
merupakan keputusan strategis yang perlu mendapatkan dukungan
penuh dari seluruh stakeholder terkait. Selain dengan pertimbangan
bahwa anggaran transfer ke daerah mengambil porsi yang signifikan
pada belanja negara, namun pemberian akses langsung tersebut
merupakan cikal bakal integrasi keuangan dalam pelaksanaan APBN
secara nasional.
Sejauh ini kebijakan pemberian akses langsung terhadap aplikasi SPAN
baru akan diterapkan khusus untuk KPA Bagian Anggaran 999 yang
berada di bawah Kementerian Keuangan. Sementara untuk KPA di luar
Kementerian Keuangan, baik yang mengelola BA 999 maupun BA
lainnya, interkoneksi dengan SPAN dilakukan melalui aplikasi interface
dan offline. Jika suatu saat pemerintah memutuskan akan memperluas
pemberian akses langsung secara online dan realtime kepada KPA di
luar Kementerian Keuangan, maka sistem dan proses bisnis yang akan
diterapkan tinggal diadaptasikan dan diadopsi dari sistem dan proses
bisnis yang telah berjalan pada pengelolaan anggaran transfer ke
daerah.
Dengan pertimbangan di atas, maka pembangunan interkoneksi antara
Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan dan Ditjen Perbendaharaan
172
dalam pengelolaan anggaran transfer ke daerah perlu dipersiapkan
dengan matang dan dilakukan dengan upaya yang optimal.
A. Manajemen Perubahan
Berbagai gagasan dan usulan yang diusung dalam kajian ini akan
membawa perubahan yang mendasar pada tata kelola anggaran
transfer ke daerah. Perubahan tersebut akan mengubah tata cara
dan kebiasaan yang telah berlangsung selama ini dengan proses
bisnis yang lebih baik. Mengingat inisiasi dan implementasinya
akan melibatkan banyak pihak, dibutuhkan manajemen perubahan
yang menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dan seluruh
sarana yang dibutuhkan telah siap untuk mendukung
pelaksanaannya.
Prasyarat utama untuk terlaksananya inisiasi penyempurnaan ini
adalah dukungan dan komitmen dari pimpinan tiga unit eselon I
pada Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Perbendaharaan, Ditjen
Perimbangan Keuangan dan Ditjen Anggaran. Dibutuhkan peran
aktif dari tiga unit eselon I ini untuk mendukung rencana ini. Pada
tataran tertentu, termasuk dibutuhkan dukungan dari Menteri
Keuangan dalam hal implementasinya membutuhkan partisipasi
dan komitmen dari pihak eksternal Kementerian Keuangan. Secara
garis besar tabel 3 menggambarkan peranan tiap unit pada rencana
implementasinya.
173
Tabel 3
Peranan Unit Terkait
pada Implementasi Penyempurnaan Manajemen Keuangan
Anggaran Transfer Ke Daerah
Fungsi Ditjen Perbendaharaan
T P P A S Setditjen KPPN
DJA DJPK
P A NK KP P
Penyusunan
kajian
Implementasi:
Penyusunan
anggaran
Manajemen
DIPA
Manajemen kas
Manajemen
pembayaran
Akuntansi
Reorganisasi
Penyusunan
peraturan
Hal pertama yang harus dilakukan dalam meraih dukungan dari pihak
terkait adalah kesamaan persepsi bahwa rencana penyempurnaan
manajemen keuangan ini akan membawa manfaat yang besar baik bagi
pihak yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Pesan
perubahan agar disampaikan secara terstruktur, jelas dan tepat
sasaran. Hal yang menjadi titik sentral dari manajemen perubahan
adalah perubahan mindset dan kebiasaan pihak-pihak terkait di atas.
Yang juga patut mendapatkan perhatian adalah hubungan institusional
antara ketiga unit eselon I tersebut, baik akibat dari perubahan sistem
yang akan digunakan maupun akibat dari perubahan proses bisnis dan
hasil dari diskusi tentang fungsi masing-masing unit.
174
B. Langkah-langkah implementasi
Implementasi SPAN yang akan dilaksanakan secara penuh pada akhir
tahun 2012 memberikan ruang bagi stakeholder yang terkait untuk
mempersiapkan diri menuju sistem dan proses bisnis yang baru. Dalam
tempo tersebut, perlu diperhatikan dan disempurnakan berbagai aspek
yang perlu ada untuk melaksanaan sistem baru secara penuh, seperti
aspek legal, sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dan
interkoneksi dengan pihak eksternal Kementerian Keuangan. Semakin
baik persiapan yang dilakukan, akan semakin baik hasil yang akan
diperoleh dalam pelaksanaannya.
Secara garis besar rencana implementasi penyempurnaan manajemen
keuangan Anggaran Transfer ke Daerah dapat dibagi ke dalam lima
proses utama sebagaimana digambarkan pada gambar 47 berikut.
Gambar 47
Langkah-Langkah Implementasi
Pemantapan Penyusunan Penyiapan Implementasi Evaluasi dan
konsep landasan hukum infrastruktur restrukturisasi Penyempurnaan
175
Kelima proses utama tersebut di atas terdiri atas beberapa rangkaian
aktivitas sebagai berikut.
1. Pemantapan konsep
Proses ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu (i) penyusunan kajian dan (ii)
diskusi dengan pihak-pihak terkait termasuk Ditjen Perimbangan
Keuangan, Ditjen Anggaran, Bank Indonesia, pihak perbankan nasional
dan internal Ditjen Perbendaharaan. Kajian ini berisi pemetaan proses
bisnis dan permasalahan pada manajemen keuangan saat ini, studi
literatur pengelolaan keuangan serta pengajuan usulan serta
penyusunan rencana implementasi.
2. Peninjauan kembali landasan hukum
Dalam hal belum terdapat regulasi tertentu yang terintegrasi tentang
pengelolaan keuangan anggaran transfer ke daerah, dibutuhkan suatu
upaya untuk menyusun landasar hukum untuk itu. Sebaliknya, jika saat
ini sudah terdapat payung hukum namun belum mengakomodir proses
bisnis dan sistem baru, maka upaya revisi terhadap peraturan tersebut
perlu dilakukan untuk menjamin aspek legalitas dalam
implementasinya.
Pada tahap ini dilakukan peninjauan kembali dasar hukum pengelolaan
anggaran transfer ke daerah, termasuk standard operating procedures
(SOP) yang berlaku. Dasar hukum yang akan menjadi dasar
pelaksanaan diselaraskan dengan aturan hukum pengelolaan keuangan
negara dan regulasi perbankan. Termasuk perlu ditetapkan dasar
176
hukum tentang transaksi keuangan negara secara elektronik dan
paperless. Dasar hukum yang disusun memuat aturan, batasan
penggunaan termasuk sanksi atas pelanggaran aturan. SOP disusun
untuk memberikan kejelasan prosedur secara terinci serta
menghindari terjadinya kesalahan penafsiran.
3. Penyiapan infrastruktur
Visi ke depan terkait dengan rencana restrukturisasi ini, pengelolaan
keuangan anggaran transfer ke daerah menjadi lebih baik dengan
prinsip-prinsip best practice yang berlaku di berbagai negara. Dalam
implementasinya, rencana restrukturisasi tersebut perlu dilakukan
dengan perhitungan yang matang dan persiapan yang baik agar
hambatan yang muncul dapat diminimalisir dan tujuan yang ingin
dicapai dapat terwujud.
Proses ini terdiri atas tiga aktivitas, yaitu (i) penyiapan sarana dan
prasarana, (ii) penyiapan SDM yang akan bertugas baik pada Ditjen
Perimbangan Keuangan, Ditjen Anggaran maupun pada Ditjen
Perbendaharaan, (iii) penyiapan infrastruktur teknologi dan (iv)
interkoneksi dengan Bank Indonesia.
Pada tahap ini, perlu diperhitungkan jumlah end-user yang akan
memiliki akses langsung ke dalam SPAN baik pada aplikasi Hyperion,
maupun aplikasi Oracle. Sebagai gambaran awal berdasarkan proses
bisnis yang disusun dan fungsi dari tiap unit yang terdapat pada Ditjen
Perimbangan Keuangan yang terkait dengan anggaran transfer ke
177
daerah, tabel 4 memperlihatkan jumlah pejabat/pegawai yang perlu
difasilitasi dengan akses langsung kepada SPAN.
Tabel 4
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Perlu Mendapatkan Akses Langsung ke Dalam SPAN
Subdit pada Penyusunan Penyaluran Anggaran
Dit. Dana Anggaran
PPK PPSPM Jumlah
Perimbangan Opr Apv Opr Apv Opr Apv
1 1 4
Subdit DBH Pajak 1 1 11 4
1 1 4
Subdit DBH SDA 1 1 11 4
Subdit DAU 11 2
11
Subdit DAK
11
Subdit Pelaksanaan
Transfer I 11 2
Subdit Pelaksanaan
Transfer II 4 44422 20
Jumlah
Berdasarkan tabel di atas, perkiraan awal jumlah end user SPAN pada
DJPK mencapai 20 orang, dengan catatan jumlah tersebut masih dapat
berubah tergantung keputusan pejabat yang berwenang dan
kemungkinan perubahan struktur organisasi.
4. Implementasi restrukturisasi
Proses ini dimulai dengan menjadikan Ditjen Perimbangan Keuangan
sebagai piloting unit dalam pemberian akses langsung ke dalam SPAN
hingga sistem yang didesain dapat berjalan dengan baik. Implementasi
dilaksanakan bersamaan dengan implementasi SPAN secara penuh.
178
5. Evaluasi dan penyempurnaan
Proses ini terdiri atas dua aktivitas yaitu (i) evaluasi dan pengukuran
tingkat keberhasilan implementasi kriteria tertentu dan (ii) pemberian
rekomendasi untuk penyempurnaan pada tahapan selanjutnya.
179
BAB VI
PENUTUP
Penyempurnaan manajemen keuangan anggaran transfer ke daerah
merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Restrukturisasi yang
diusulkan akan menyempurnakan proses bisnis yang selama ini
dilaksanakan, baik pada Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran
maupun pada Ditjen Perimbangan Keuangan.
Desain proses bisnis disusun mengacu pada aplikasi Hyperion dan
Oracle yang akan menjadi aplikasi pembangun Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara. Keputusan untuk memberikan akses langsung
kepada Ditjen Perimbangan Keuangan ke dalam aplikasi SPAN
merupakan salah satu keputusan strategis yang diusung pada
penyusunan kajian ini.
Untuk implementasinya, dibutuhkan komitmen yang kuat dari
pimpinan Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran dan Ditjen
Perimbangan Keuangan, termasuk dukungan dari para pemangku
kepentingan terkait.
180
DAFTAR PUSTAKA
Allen, R. dan Tommasi, R. (2001), Managing Public Expenditure - A
Reference Book for Transition Countries.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2010), Pelengkap Buku
Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daearah 2010, Jakarta.
Financial Management Service, (2002), Cash Management Made Easy,
US Department of Treasury.
Goldstein, M. and Turner, P. (1994). Controlling Currency Mismatch in
Emerging Markets, Washington: Institute for International
Economics.
Hashim, A. dan Allan, B. (2001), Treasury Reference Model.
Hemidon, Sutarman, dan Istiāanah. (2010), Manajemen Penerimaan
Negara pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara,
Direktorat Transformasi Perbendaharaan.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2009), Rancangan Peraturan
Pemerintah mengenai Draft Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual.
Lienert, I. (2009), Technical Notes and Manuals - Modernizing Cash
Management, International Monetary Fund.
Oracle (2009), Oracle Cash Management - User's Guide Release 12i.
Oracle (2009), Oracle General iPayment - Concepts and Procedures
Release 12i.
Oracle (2009), Oracle General Ledger - User's Guide Release 12i.
Oracle (2009), Oracle Payables - User's Guide Release 12i.
Oracle (2009), Oracle Public Sector Budgeting - User's Guide Release 12i.
xxiii
Oracle (2009), Oracle Receivables - User's Guide Release 12i.
Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-01/PB/2005
tentang Pedoman Jurnal Standar dan Posting Rules Pada Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang
Penyusunan RKAKL dan DIPA 2010.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2007 Tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke
Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata
Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara
Umum Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tahun 2007
tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan.
Ross, et. al. (2003), Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill.
Setiawan, A, dan Muslim P. M. (2010), Interkoneksi Proses Bisnis
Perbendaharaan pada Bendahara Umum Negara dengan Satuan
xxiv
Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Transformasi
Perbendaharaan.
Setiawan, A, dan Muslim P. M. (2010), Manajemen Komitmen pada
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Direktorat
Transformasi Perbendaharaan.
Setiawan, A, dan Muslim P. M. (2010), Manajemen Supplier pada Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Direktorat Transformasi
Perbendaharaan.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Vernimmen, et. al. (2005), Corporate Finance: Theory and Practice.
Winarno, W, Hutabarat, D. D. dan Diananto R. (2010), Manajemen Kas
pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Direktorat
Transformasi Perbendaharaan.
xxv
Lampiran I
Siklus Akuntansi Mulai Dari Appropriasi Hingga Realisasi
Anggaran Transfer Ke Daerah
SIKLUS TRANSAKSI DIPA Komitmen Realisasi Reporting
APBN
Jurnal Appropriasi Transfer
DAU, DAK, Jurnal Realisasi Transfer
DAU, DAK, Otsus,
Dana Penyesuaian, Otsus
dan Dana Penyesuaian
LRA Konsolidasi
Pengesahan APBN Penerbitan DIPA Penerbitan SKP-RTD Penerbitan SPP/SPM
untuk DAU, DAK. DAU, DAK, Otsus, DAU, DAK, Otsus, dan dan SP2D DAU, DAK,
OTSUS dan Dana
dan Dana Dana Penyesuaian Otsus, dan Dana
Penyesuanan Penyesuaian
Penyesuaian
Jurnal Appropriasi
Transfer DBH Definitif
Pengesahan APBN Jurnal Realisasi LRA Satker
untuk DBH bersifat Transfer DAU, DAK, LAK BUN
Dana Penyesuaian, Otsus
Proyeksi
Jurnal Allotment
Alokasi Pengesahan Riil
atas Data pembagian Transfer DAU, DAK,
Dana
DBH sebelum
Pertanggungjawaban Penyesuaian, Otsus
APBN Jurnal Allotment
Sisa DAK Disetor Transfer DBH Definitif Jurnal Realisasi
ke kas negara
Beban Transfer
DAU, DAK,
Dana Penyesuaian, Otsus
Jurnal Realisasi
Beban Transfer DBH
Penerbitan DIPA Jurnal Realisasi Transfer DBH
DBH Alokasi Definitif
Laporan
per triwulan manajerial
sebelum tahun
anggaran berakhir Jurnal Komitmen
Transfer DBH
Penerbitan SKP-RTD Penerbitan SPP/SPM
DBH
dan SP2D DBH
dengan pagu Jurnal Realisasi LO Satker
Beban Transfer DBH
proyeksi
Penerbitan SP2D Pengurangan
Pengesahan DBH dengan (Surplus/Defisit LO)
pagu definitif
Kelebihan dan LPE
kekurangan terhadap Satker
alokasi DBH definitf----
SLA Utang atau Piutang Jurnal SLA
DBH
Belanja Kelebihan Ekuitas Berkurang
Dan kekurangan
transfer DBH
Sisa DAK, bisa digunakan Neraca
untuk keg. Yg sama thn Satker
berikutnya (tidak
menambah realiasasi)
Lampiran II
Contoh Ilustrasi Format Laporan Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah (SA-TD)
a. Laporan Realisasi Anggaran
Satker : (999204) Transfer Dana Perimbangan
Kementerian/Lembaga : 999.05 Transfer Daerah
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode yang
(dalam Rupiah)
Kode Uraian Anggaran Realisasi Nilai
4 Pendapatan LRA:
41 Pajak 00
42 PNBP 00
43 Hibah 00
Jumlah 00
5 Belanja 0 0
6 Transfer Daerah: 500
2000
611 Transfer dana bagi hasil 500 1500
500
612 Transfer DAU 2000 200
4700
613 Tranfer Dana Alokasi Khusus 1500 (4700)
621 Transfer Dana Otonomi Khusus 500
622 Transfer Dana Penyesuaian 200
Jumlah 4700
Jumlah belanja dna transfer (4700)
Surplus defisit LRA 4700 4700
7 Pembiayaan: 0 0
71 Penerimaan pembiayaan 0 0
72 Pengeluaran Pembiayaan 0 0
3 Pembiayaan netto
(4700) (4700)
3 Silpa/Sikpa
1
b. Nilai
Laporan Operasional
0
Satker : (999204) Transfer Dana Perimbangan 0
Kementerian/Lembaga : 999.05 Transfer Daerah 0
0
Laporan Operasional
0
(dalam Rupiah)
500
Kode Uraian 2000
Kegiatan Operasional 1500
4 Pendapatan LO: 500
41 Pajak 200
42 PNBP 4700
43 Hibah (4700)
Jumlah (4700)
5 Beban
6 Beban Transfer Daerah:
611 Beban Transfer dana bagi hasil
612 Beban Transfer DAU
613 Beban Tranfer Dana Alokasi Khusus
621 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
622 Beban Transfer Dana Penyesuaian
Jumlah beban
Surplus defisit keg. operasional
Non
Kegiatan Operasional
Pos luar Biasa
3 Surplus defisit LO
2
c. Laporan Perubahan Ekuitas
Satker : (999204) Transfer Dana Perimbangan
Kementerian/Lembaga : 999.05 Transfer Daerah
Laporan Perubahan Ekuitas
20XX
(dalam Rupiah)
Kode Uraian Nilai
3 Ekuitas Awal
3 Surplus/defisit LO (4700)
3 Dampak Kumulatif Perubahan
3
3 Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
3 Koreksi Nilai Persediaan 0
0
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain-Lain 0
Ekuitas Akhir 0
3
d. Neraca
Satker : (999204) Transfer Dana Perimbangan
Kementerian/Lembaga : 999.05 Transfer Daerah
Neraca
Satker : (999204) Tansfer dana perimbangan
Kementerian/Lembaga : 999.05 Transfer Daerah
Kode Uraian Nilai
11 Aset Lancar 0
12 Piutang 0
13 Piutang Transfer ke Daerah 0
0
2 Aset Tetap
21 Aset lainnya
Jumlah
22
3 Kewajiban 0
3 Kewajiban Jangka Pendek 0
Utang Transfer ke Daerah
Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas 0
Ekuitas Akhir
4
Lampiran III
Jurnal Standar Anggaran Transfer Ke Daerah
Berikut adalah jurnal standar pada masing-masing transaksi yang terjadi pada
transfer daerah pada KPPN dan DJPK (Satker BUN 999.05):
A. KPPN
Terdapat konsep due to dan due from pada pencatatan akuntansi di KPPN. Hal ini
disebabkan adanya prinsip bahwa Kementerian Lembaga selaku pengguna
anggaran tidak memegang kas sehingga pencairan anggaran akan dilakukan
oleh Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, yaitu KPPN, selaku pemegang
kas. Due to Satker merupakan tagihan satker ke KPPN, sehingga akan timbul
jurnal pengakuan tagihan satker kepada KPPN pada akuntansi di KPPN.
1. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
a. DIPA
Cash book Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
b. Komitmen Dr
Accrual 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
book
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
1
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book
211221 dibayar
Cash book Cr 111111 Kas di rekening BUN
Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 111111 Kas di rekening BUN
Accrual Dr Due from Satker
book Cr Due to KPPN
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
Abcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
2. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
a. DIPA
Cash book Dr611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
b. Komitmen
Accrual Dr
book
611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
bAcocorkual Dr
230000 Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2
Accrual Dr
book
611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book
Cr 111111 dibayar
Cash book Dr 611200 Kas di rekening BUN
Cr111111 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kas di rekening BUN
Accrual Dr Due from Satker
book Cr Due to KPPN
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
Abcocorkual Dr
611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
3. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
a. DIPA
Cash book Dr611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
b. Komitmen
Accrual Dr
book 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
3
c. Realisasi.Transfer
bAcocorkual Dr
230000 Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Accrual Dr
book 611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book
Cr 111111 dibayar
Cash book Dr 611300 Kas di rekening BUN
Cr111111 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kas di rekening BUN
Accrual Dr Due from Satker
book Cr Due to KPPN
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
Abcocorkual Dr
611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
4. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Alokasi Umum
a. DIPA
Cash book Dr 612100 Transfer Dana Alokasi Umum
b. Komitmen
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
4
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana yang harus
Perimbangan masih
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221
dibayar
Cash book Cr111111 Kas di rekening BUN
Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 111111 Kas di rekening BUN
Accrual Dr Due from Satker
book Cr Due to KPPN
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
211221 dibayar
5. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Alokasi Khusus
a. DIPA
Cash book Dr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
5
b. Komitmen
Accrual Dr
book 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221
dibayar
Cash book Cr 111111 Kas di rekening BUN
Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 111111 Kas di rekening BUN
Accrual Dr Due from Satker
book Cr Due to KPPN
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
6
6. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Otonomi Khusus
a. DIPA
Cash book Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
b. Komitmen
Accrual Dr
book 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
bAcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221
dibayar
Cash book Cr 111111 Kas di rekening BUN
Dr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 111111 Kas di rekening BUN
Accrual Dr Due from Satker
book Cr Due to KPPN
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
Abcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
7
7. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Penyesuaian
a. DIPA
Cash book Dr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
b. Komitmen
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221
dibayar
Cash book Cr 111111 Kas di rekening BUN
Dr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 111111 Kas di rekening BUN
Accrual Dr Due from Satker
book Cr Due to KPPN
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
8
B. DJPK
Konsep due to KPPN akan timbul pada pencatatn akuntansi di Ditjen Perimbangan
Keuangan selaku satker BUN 05 transfer ke daerah. Akun ini merupakan akun
temporary yang mengakui adanya tagihan satker ke KPPN atas belanja/transfer
yang dilaksankan karena prinsip keuangan negaran bahwa Pengguna Anggaran
tidak berwenang untuk mengotorisasi pembayaran sehingga Kuasa Bendahara
Umum Negara di daerah, yaitu KPPN akan melaksanakan pembayaran kas atas
transfer yang telah dilakukan.
1. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
a. DIPA
Cash book Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
b. Komitmen
Abcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
bAcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
211221 dibayar
Accrual Dr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book
dibayar
Cash book
Cr Due to KPPN
Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Due to KPPN
9
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book
113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611100 Hasil Pajak
Transfer Dana Bagi
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
Abcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Dana yang harus
Transfer Perimbangan masih
211221 dibayar
2. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
a. DIPA
Cash book Dr611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
b. Komitmen
bAcocorkual Dr
611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000 Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Accrual Dr
book 611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book
dibayar
Cash book
Cr Due to KPPN
Dr Hasil Sumber Daya Alam
611200 Transfer Dana Bagi
Cr Due to KPPN
10
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
bAcocorkual Dr
611200 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Cr Dana yang harus
Transfer Perimbangan masih
211221 dibayar
3. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
a. DIPA
Cash book Dr 611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
b. Komitmen
Abcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
bAcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Accrual Dr
book
611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221 dibayar
Due to KPPN
Cash book Cr Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Dr611300 Due to KPPN
Cr
11
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
Abcocorkual Dr
611300 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Cr Dana yang harus
Transfer Perimbangan masih
211221 dibayar
4. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Alokasi Umum
a. DIPA
Cash book Dr 612100 Transfer Dana Alokasi Umum
b. Komitmen
Abcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221 dibayar
Cash book Cr Due to KPPN
Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Due to KPPN
12
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book
113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611100 Hasil Pajak
Transfer Dana Bagi
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Dana yang harus
Transfer Perimbangan masih
211221 dibayar
5. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Alokasi Khusus
a. DIPA
Cash book Dr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
b. Komitmen
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221 dibayar
Cash book Cr Due to KPPN
Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Due to KPPN
13
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book
113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611100 Hasil Pajak
Transfer Dana Bagi
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
Abcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
211221 dibayar
6. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Otonomi Khusus
a. DIPA
Cash book Dr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
b. Komitmen
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221 dibayar
Cash book Cr Due to KPPN
Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Due to KPPN
14
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book 113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Dana yang harus
Transfer Perimbangan masih
211221 dibayar
7. Jurnal Standar Transaksi Transfer Dana Penyesuaian
a. DIPA
Cash book Dr611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
b. Komitmen
bAcocorkual Dr
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 230000 Dicadangkan untuk encumbrance
c. Realisasi.Transfer
Abcocorkual Dr
230000
Dicadangkan untuk encumbrance
Cr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Accrual Dr
book
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
dibayar
Accrual Dr Transfer Dana Perimbangan yang masih harus
book 211221 dibayar
Cash book Cr Due to KPPN
Dr 611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr Due to KPPN
15
d. Kelebihan Pembayaran pada realisasi transfer
Accrual Dr
book
113640 Piutang transfer ke daerah
Cr 611100 Hasil Pajak
Transfer Dana Bagi
e. Kekurangan Pembayaran pada realisasi transfer
bAcocorkual Dr
`
611100 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak
Cr 211221 Transfer Dana yang harus
Perimbangan masih
dibayar
16
SISTEM PERBENDAHARLAN DIP modulmannemen omieme
spanoch VEGARA ensembayaran modul penerima
er Chart or account modum
modulmanneman komitmen
bli negara modulgeneral ledgers
Soker motiusmanomen DIPA .
Ros modu pelaporan modul me
Sermodotenerimo neon
DIPA od momen komme
embayaran modul penerima
men .
en DIPA og
dz 1 botol man
penerimaan negara
Indulinen jamen komitmen
orain modo penerimaan
Occount.modutmone
modulmanajemen komitmen
negara . modul generalledgerech
ier modummon DIPA Mon
motulpelosora modul mana
sotter .modurpenerimaan negara
IP modulmandlemen kommen
en pembayaran modul penerimaan
door & Chart of account.modul mana
oran.modulmanejemen komitmen
enerimaan viest... modulgeneralledger & ch
elemen Sortier modu mondjamen DIPA mod
termomeen DIPA mot
moduled modum
ISBN 978-623-97191-8-0
Dimen
LUDO
9786239 719180
D1 DEKO dersch
PA mot