Manajemen keuangan_DF2021223

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

Setelah seluruh proses entry data dilaksanakan, PPK

meng-approve data tersebut.
3. Pasca approval data SPP oleh PPK, Petugas Front Office Payable

KPPN melakukan validasi resume tagihan/SPP yang

diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup
tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut. Jika
cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan jurnal
encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer DBH CHT per lokasi
CR. Reserve for encumbrance DBH CHT per lokasi

DR. Reserve for encumbrance DBH CHT per lokasi
CR. Transfer DBH CHT per lokasi

Jurnal Realisasi:
DR. Transfer DBH CHT per lokasi
CR. AP Transfer DBH CHT per lokasi

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate nomor
invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid untuk
proses persiapan penerbitan SPM.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena
penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan
ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih
besar daripada pembagian definitif maka kelebihan
dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun

anggaran berikutnya.

Jurnal perhitungan kelebihan pembayaran DBH CHT:
DR. AR Penerimaan kembali DBH CHT TA yang lalu lokasi

yang mengalami kelebihan penyaluran
CR. AP Transfer DBH CHT lokasi yang mengalami

kelebihan penyaluran
4. Pada proses ini, PPSPM DJPK melakukan pengujian atas Payable

SPP yang diterima.

Pengujian tersebut meliputi:

- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau

123

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator
keluaran.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang
menyangkut antara lain:
• Pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat,
nomor rekening dan nama bank)
• Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian

dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja
yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak);
• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam

kontrak.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh PPSPM
melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM akan
mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada PPK.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data
resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari KPPN/system
SPAN. Jika belum mendapat nomor invoce, maka PPSPM
akan me-reject data resume tagihan/SPP tersebut. Jika
sudah mendapat nomor invoice, maka PPSPM akan

melakukan approval SPM dan membubuhkan tanda
tangan digital pada approval SPM tersebut.
5. aPteatsugSaPs MSekdsailPaemncbaeinrtaunkDapnenagKujPiPaNn mkeelbaekruakdaananverciaftiaktaasni Payable

liability dan memastikan bahwa approval telah dilakukan
oleh PPSPM DJPK.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan dilanjutkan
pada proses approval SP2D oleh petugas bersangkutan,
Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau Kepala KPPN.
6. Terdapat dua lapis approval atas SPM yang telah lolos Payable
pada proses review yang akan diterbitkan SP2D. Pertama
dari petugas Seksi Pencairan Dana dan kedua dari Kepala
Seksi. Untuk nilai tertentu, dibutuhkan approval dari
Kepala KPPN. Pada proses ini diterbitkan jurnal SP2D.

124

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
Jurnal SP2D:
DR. AP Transfer DBH CHT per lokasi
CR. Kas Dit. PKN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
7. SkeekpsaidaBDeint.dPuKmN.akan menyampaikan data pembayaran Payable

Pada proses ini diterbitkan jurnal kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK
CR. Due to Dit. PKN
8. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. PKN Payable

melakukan approval payment dengan menggunakan
kriteria prioritasi pembayaran dan ketersediaan dana.

9. Bank melakukan transfer/pemindahbukuan dari
RPKBUNP ke rekening Pemda

10. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara elektronik Cash
antara data yang disampaikan RPKBUNP dan data cash Management
management pada GL SPAN

125

5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
a. Penganggaran dan Pengalokasian

Gambar 33
Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian DBH SDA

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil SDA

DJPK DJA Dit. PA DJPBN

Hyperion 3
12

Ketetapan daerah Penyusunan Pembahasan
penghasil & dasar RKAKL dgn DPR
penghitungan DBH
4
dari menteri teknis

7 UU APBN Oracle 6
5
PMK General
Alokasi Perpres Ledger
Sementara Rincian
APBN Jurnal
appropriasi

agregat

Oracle 8
General
Ledger

Hyperion Oracle 10 11 Jurnal
9 Spending
Authority koreksi
appropriasi

Penyusunan Penyusunan Penelaahan Cross
Data SKP-RTD Konsep check

DIPA

Oracle Oracle 13

Spending 12 General
Authority Ledger

Penerbitan DIPA Jurnal
14 Allotment

DIPA

126

Penjelasan gambar 33: Modul
SPAN
No. Keterangan Aktivitas

1. Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar
penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 hari
sebelum TA bersangkutan dilaksanakan setelah
berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang
berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri
Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya
alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait
paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan
pertimbangan dari menteri teknis.

Ketetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud di
atas menjadi dasar penghitungan DBH sumber daya alam
oleh menteri teknis.

Ketetapan menteri teknis tersebut disampaikan kepada
Menteri Keuangan.
2. mAteansyudsausnarRKkAeKtLetaBpAan99d9imAankgsguadranpaTdraansbfuetrirke1,DaDeJrPaKh Hyperion

untuk SDA.
3. Untuk menyusun dan mengesahkan APBN, Pemerintah

melakukan pembahasan bersama dengan DPR, termasuk

DBH SDA.

45. UU APBN ditetapkan.
Setelah UU APBN disahkan, untuk pelaksanaannya, anggaran
belanja negara dirinci ke dalam Perpres menurut bagian

anggaran/organisasi, fungsi/subfungsi, program, kegiatan,
lokasi, satuan kerja dan jenis belanja. Khusus untuk
anggaran transfer ke daerah rincian tersebut masih bersifat

agregat. General
6. PmaeslcaakupeknaenrjbuirtnaanlPaeprpprroeprsiRaisnicsieacnaArPaBaNgr,eDgiatt..PA DJPBN

Ledger

Jurnal Appropriasi agregat:
DR. Appropriasi DBH SDA
7. Menkeu cq. DJPK menetapkan alokasi sementara pembagian
DBH SDA berdasarkan perkiraan penerimaan negara dari
SDA untuk masing-masing jenis DBH SDA.
8. Pasca diterbitkan PMK Alokasi Sementara tersebut, Dit. PA General
DJPBN melakukan jurnal koreksi appropriasi DBH SDA per Ledger

lokasi.

127

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
Jurnal koreksi Appropriasi:
DR. Appropriasi DBH SDA per lokasi prop/kab/kota Hyperion
CR. Appropriasi DBH SDA
9. DJPK menyusun data Surat Keputusan Penetapan Rincian Spending
Transfer ke Daerah (SKP-RTD) yang memuat rincian jumlah Authority
transfer per daerah per bulan.
10. DJPK menyusun konsep DIPA DBH SDA untuk disampaikan Spending
kepada Direktorat PA DJPBN. Authority
11. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DBH General
SDA. Ledger
12. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK.

13. Pasca diterbitkan DIPA DBH SDA tersebut, Dit. PA DJPBN
melakukan jurnal allotment DBH SDA.

Jurnal Allotment:
Dr. Allotment Belanja DBH SDA per lokasi prop/kab/kota
Cr. Appropriasi Belanja DBH SDA per lokasi prop/kab/kota

Dalam penjurnalan allotment tersebut, Dit. PA melakukan
cross check dengan jurnal appropriasi yang telah dilakukan

sebelumnya.
14. DIPA didistribusikan kepada pihak yang terkait.

b. Revisi DIPA
Revisi DIPA DBH SDA dilakukan dalam hal (i) penetapan
alokasi definitif DBH SDA, atau (ii) terjadi ralat atas alokasi.
Revisi pada butir (i) dapat dilakukan pada triwulan IV TA
berjalan. Revisi pada butir (ii) dapat dilakukan pada triwulan
IV TA berjalan atau triwulan I TA berikutnya.

128

Gambar 34
Proses Bisnis Revisi DIPA DBH SDA

Proses Bisnis Revisi DIPA Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DJPK Dit. PA DJPBN

Oracle 1 2
Government

Receipt

Data realisasi Rekonsiliasi dengan
penerimaan instansi terkait

3 Oracle 4
General
Ledger

PMK Jurnal
Perubahan/Revisi Alokasi revisi
appropriasi

Hyperion Oracle
Spending
5 6 7

Authority

Penyusunan Data Penyusunan Penelaahan
Revisi SKP-RTD
Konsep
DIPA Revisi

Oracle 8 Oracle 9
Spending General
Ledger
Authority

Penerbitan Jurnal
DIPA Revisi Revisi
Allotment
10

DIPA
Revisi

129

Penjelasan gambar 34:

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN

1. DpeJnPeKrimmaeanndsaeptoartaknaSnDA siencfaoramansaisionadla.ta realisasi Government

Receipt

2. Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara
triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data
antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali

untuk DBH SDA Perikanan.
3. Atas dasar hasil rekonsiliasi pada langkah kedua di

atas, Menkeu cq. DJPK menetapkan perubahan/revisi

alokasi DBH SDA.
4. Pasca diterbitkan PMK Perubahan Alokasi tersebut, General Ledger

Dit. PA DJPBN melakukan jurnal revisi appropriasi
DBH SDA per lokasi.

Jika revisi tersebut berupa penetapan daerah
penerima DBH SDA maka jurnal revisi appropriasi
adalah sebagai berikut:
DR. Appropriasi DBH SDA per lokasi prop/kab/kota

CR. Appropriasi DBH SDA

Jika revisi tersebut berupa penambahan nilai alokasi
pada DBH SDA maka jurnal revisi appropriasi adalah
sebagai berikut:
DR. Appropriasi DBH SDA per lokasi prop/kab/kota
sebesar tambahan nilai appropriasi

Sebaliknya, jika nilai alokasi definitif lebih kecil dari
pada alokasi sementara, maka jurnal revisi

appropriasi adalah:
CR. Appropriasi DBH SDA per lokasi prop/kab/kota
sebesar pengurangan nilai appropriasi
5. PDeJnPeKtapmaennyRuisncuinan dTartaansfReerviksei DSauerraath (KSeKpPu-tRuTsaDn) Hyperion

yang memuat rincian jumlah transfer per daerah per

bulan.
6. DdiJsPaKmpmaeinkyaunskuenpakdoansDeipreRketvoirsait PDIAPDAJPDBBNH. SDA untuk Spending

Authority
7. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA

DBH SDA.
8. DDiJtP.K.PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan Spending

Authority
9. Pasca diterbitkan Revisi DIPA DBH SDA tersebut, Dit. General Ledger

PA DJPBN melakukan revisi jurnal allotment DBH
SDA.

130

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN
Jika revisi tersebut berupa penetapan daerah
penerima DBH SDA maka jurnal revisi allotment
adalah sebagai berikut:
Dr. Allotment Belanja DBH SDA per lokasi
CR. Appropriasi DBH SDA per lokasi prop/kab/kota

Jika nilai alokasi definitif lebih besar dari pada alokasi

sementara, maka jurnal revisi allotment adalah:
Dr. Allotment Belanja DBH SDA per lokasi
prop/kab/kota sebesar tambahan nilai appropriasi
Cr. Appropriasi Belanja DBH SDA per lokasi
prop/kab/kota sebesar tambahan nilai appropriasi

Sebaliknya, jika nilai alokasi definitif lebih kecil dari
pada alokasi sementara, maka jurnal revisi allotment

adalah:
Dr. Appropriasi Belanja DBH SDA per lokasi
prop/kab/kota sebesar pengurangan nilai appropriasi
Cr. Allotment Belanja DBH SDA per lokasi
prop/kab/kota sebesar pengurangan nilai allotment.
10. DIPA Revisi didistribusikan kepada pihak yang terkait.

131

c. Penyaluran

Gambar 35
Proses Bisnis Penyaluran DBH Sumber Daya Alam

Proses Bisnis Penyaluran Dana Bagi Hasil SDA

DJPK DJPK KPPN KPPN Sie.KPPN Bank
PPK PPSPM FO Sie. PD Dit. PKN

Bendum

Oracle 1
Government

Receipt

Data
Realisasi
Penerimaan

2

Rekonsiliasi

Oracle 3 Oracle 4
Payable Payable

Resume tagihan/
SPP

Entry resume Nomor invoice Validasi
tagihan/SPP Resume tagihan/

SPP
(check fund/posting)

Resume tagihan/ 5 Oracle 6 Oracle 11
SPP Oracle Payable Cash
Management
Payable

SPM

Rekonsiliasi

Approval SPP/ Review SPM Rekonsiliasi
penandatanganan SPM (check liability) elektronik

Oracle Oracle Oracle 9 10
Payable
7 8
Payable Payable

Flow of data Approval Approval
Flow of data & authority SP2D payment

Release Setelmen
payment SP2D

132

Penjelasan gambar 35:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
1. DJPK mendapatkan data realisasi penerimaan SDA per Government

daerah. Formula pembagian yang sudah dimasukkan ke Receipt
dalam modul GR akan membagi hasil penerimaan SDA
untuk prop maupun kab/kota bersangkutan. Atas dasar
formula tersebut, untuk keperluan penyaluran, PPK
meng-create file berupa data realisasi penerimaan dari

modul Government Receipt.
2. Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara

triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara
pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk

DBH SDA Perikanan.

Dalam hal realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan
pertambangan migas, perhitungannya didasarkan atas
realisasi lifting migas dari departemen teknis.
3. Bsetrodraasna/rikuarnan/pungutanrSeDalAisTasAi berjalan yanpgedniepreirmoalaenh Payable

dari Modul Government Receipt pada SPAN dan hasil
rekonsiliasi dengan instansi terkait, DJPK menerbitkan
SPP DBH SDA secara triwulanan dengan jadwal sebagai
berikut:
- Penyaluran DBH SDA untuk triwulan I dilakukan

pada bulan Maret,
- Penyaluran DBH SDA untuk triwulan II dilakukan

pada bulan Juni,
- Penyaluran DBH SDA untuk triwulan III dilakukan

pada bulan Juni, dan
- Penyaluran DBH SDA untuk triwulan IV dilakukan

pada bulan Desember.

File hasil rekonsiliasi pada langkah kedua di atas di
upload ke dalam modul Payable sebagai data masukan
untuk pembuatan SPP. Untuk keperluan tersebut, PPK
meng-entry resume tagihan/SPP langsung ke dalam
modul Payable. Pada proses ini, data rekening pemda
penerima DBH SDA secara otomatis diperoleh dari
master data supplier.

Selanjutnya, PPK menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada
PPSPM DJPK.

Setelah seluruh proses entry data dilaksanakan, PPK

133

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

meng-approve data tersebut.
4. Pasca approval data SPP oleh PPK, Petugas Front Office Payable

KPPN melakukan validasi resume tagihan/SPP yang

diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup
tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut. Jika
cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan jurnal
encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer DBH SDA per lokasi
CR. Reserve for encumbrance DBH SDA per lokasi

DR. Reserve for encumbrance DBH SDA per lokasi
CR. Transfer DBH SDA per lokasi

Jurnal Realisasi:
DR. Transfer DBH SDA per lokasi
CR. AP Transfer DBH SDA per lokasi

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate nomor
invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid untuk
proses persiapan penerbitan SPM.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena
penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan
ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih
besar daripada pembagian definitif maka kelebihan
dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun

anggaran berikutnya.

Jurnal perhitungan kelebihan pembayaran DBH SDA:
DR. AR Penerimaan kembali DBH SDA TA yang lalu lokasi

yang mengalami kelebihan penyaluran
CR. AP Transfer DBH SDA lokasi yang mengalami

kelebihan penyaluran
5. Pada proses ini, PPSPM DJPK melakukan pengujian atas Payable

SPP yang diterima.

Pengujian tersebut meliputi:
- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau

kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator

134

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
keluaran.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang

menyangkut antara lain:
• Pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat,
nomor rekening dan nama bank)
• Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian
dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja
yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak);
• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam

kontrak.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh PPSPM
melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM akan
mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada PPK.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data
resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari KPPN/system
SPAN. Jika belum mendapat nomor invoce, maka PPSPM
akan me-reject data resume tagihan/SPP tersebut. Jika
sudah mendapat nomor invoice, maka PPSPM akan

melakukan approval SPM dan membubuhkan tanda
tangan digital pada approval SPM tersebut.
6. Petugas Seksi Pencairan Dana KPPN melakukan verifikasi Payable
atas SPM dalam bentuk pengujian keberadaan catatan
liability dan memastikan bahwa approval telah dilakukan
oleh PPSPM DJPK.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan dilanjutkan
pada proses approval SP2D oleh petugas bersangkutan,
Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau Kepala KPPN.
7. pTearddaappraotsedsuarelvaipeiws yaapnpgroavkaalnadtiatserSbiPtMkanyaSnPg2Dt.elPaehrtloalmoas Payable

dari petugas Seksi Pencairan Dana dan kedua dari Kepala
Seksi. Untuk nilai tertentu, dibutuhkan approval dari
Kepala KPPN. Pada proses ini diterbitkan jurnal SP2D.

Jurnal SP2D:

135

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
DR. AP Transfer DBH SDA per lokasi
CR. Kas Dit. PKN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
8. SkeekpsaidaBDeint.dPuKmN.akan menyampaikan data pembayaran Payable

Pada proses ini diterbitkan jurnal kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK
CR. Due to Dit. PKN
9. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. PKN Payable

melakukan approval payment dengan menggunakan
kriteria prioritasi pembayaran dan ketersediaan dana.

10. Bank melakukan transfer/pemindahbukuan dari
RPKBUNP ke rekening Pemda

11. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara elektronik Cash
antara data yang disampaikan RPKBUNP dan data cash Management
management pada GL SPAN

136

6. Dana Alokasi Umum
a. Penganggaran dan Pengalokasian

Gambar 36
Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Alokasi Umum

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Alokasi Umum

DJPK DJA Dit. PA DJPBN

1 2 Hyperion 3 4

Pertimbangan Formula & Penyusunan Pembahasan
Rancangan Perhitungan RKAKL dgn DPR

Kebijakan DAU 5
dari DPOD

Hyperion UU APBN Oracle 7
86
General
Ledger

Penyusunan Perpres Jurnal
Data SKP-RTD Rincian appropriasi
APBN
Cross
Oracle 9 10 check
Spending Penelaahan

Authority

Penyusunan
Konsep
DIPA

Oracle Oracle 12
Spending 11 General
Authority
Ledger

Penerbitan DIPA Jurnal
13 Allotment

DIPA

137

Penjelasan gambar 36:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

1. DPOD memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan
formula dan perhitungan DAU kepada Presiden

2. Menteri Keuangan cq. DJPK melakukan perumusan formula
dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan
pertimbangan DPOD. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan
sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri

Neto.
3. DJPK menyusun RKAKL BA 999 Anggaran Transfer ke Hyperion

Daerah untuk DAU.
4. Untuk menyusun dan mengesahkan APBN, Pemerintah

melakukan pembahasan bersama dengan DPR, termasuk

DAU.

5. UU APBN ditetapkan.

6. Setelah UU APBN disahkan, untuk pelaksanaannya,
anggaran belanja negara dirinci ke dalam Perpres menurut
bagian anggaran/organisasi, fungsi/subfungsi, program,
kegiatan, lokasi, satuan kerja dan jenis belanja. Perpres
rincian APBN untuk DAU sudah memuat rincian per daerah.

7. Pasca penerbitan Perpres Rincian APBN, Dit. PA DJPBN General

TmrealnaskfuekraknejDuarenarlaahplparionpnryiaa,sjiu.rBnealrbaepdpraodperinagsainsaundgaghadriabnuat Ledger

per daerah lokasi penerima DAU (prop/kab/kota).

Jurnal Appropriasi: Hyperion
DR. Appropriasi DAU per lokasi prop/kab/kota
8. DJPK menyusun data Surat Keputusan Penetapan Rincian Spending
Transfer ke Daerah (SKP-RTD) yang memuat rincian jumlah Authority
transfer per daerah per bulan.
9. DJPK menyusun konsep DIPA DAU untuk disampaikan Spending
kepada Direktorat PA DJPBN. Authority
101. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DAU. General
Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK. Ledger

12. Pasca diterbitkan DIPA DAU tersebut, Dit. PA DJPBN
melakukan jurnal allotment DAU.

Jurnal Allotment:
Dr. Allotment Belanja DAU per lokasi prop/kab/kota
Cr. Appropriasi Belanja DAU per lokasi prop/kab/kota

Dalam penjurnalan allotment tersebut, Dit. PA melakukan
cross check dengan jurnal appropriasi yang telah dilakukan
sebelumnya.

138

No. Keterangan Aktivitas Modul
13. DIPA didistribusikan kepada pihak yang terkait. SPAN

b. Penyaluran

Gambar 37
Proses Bisnis Penyaluran Dana Alokasi Umum

Proses Bisnis Penyaluran Dana Alokasi Umum

DJPK DJPK KPPN KPPN Sie.KPPN Bank
PPK PPSPM FO Sie. PD Dit. PKN

Bendum

Oracle 1 Oracle 2
Payable Payable
Resume tagihan/

SPP

Entry resume Nomor invoice Validasi
tagihan/SPP
Resume tagihan/SPP
Resume tagihan/
SPP (Check fund/Posting)

Oracle 3 Oracle 4 Oracle 9
Payable Payable
Cash
Management

SPM

Approval SPP/ Rekonsiliasi Rekonsiliasi
penandatanganan SPM elektronik
Review SPM
(check liability)

Oracle Oracle Oracle 7 8
Payable 5
6
Payable Payable

Flow of data Approval Release Approval Setelmen
Flow of data & authority SP2D payment payment SP2D

139

Penjelasan gambar 37:

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN

1. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing- Payable

masing sebesar 1/12 dari besaran alokasi masing

masing daerah. Penyaluran tersebut dilaksanakan pada

awal hari kerja untuk bulan Januari dan satu hari kerja

sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan

Februari sampai dengan bulan Desember.

Untuk keperluan tersebut, PPK mengentry resume

tagihan/SPP langsung ke dalam modul Payable. Pada
proses ini, data rekening pemda penerima DAU secara
otomatis diperoleh dari master data supplier.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran DBH PPh
maupun DBH SDA pada triwulan I s.d III yang
diperkirakan tidak dapat diperhitungkan dalam
penyaluran DBH PPh dan DBH SDA tahun anggaran
berikutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut dapat

diperhitungkan terhadap penyaluran DAU.

Jurnal pemotongan DAU:
DR. AR Penerimaan kembali DBH PPh/DBH SDA TA yang
lalu
CR. AP Transfer DAU lokasi yang mengalami kelebihan
penyaluran

Selanjutnya, PPK menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada
PPSPM DJPK.
2. Pasca approval data SPP oleh PPK, Petugas Front Office Payable
KPPN melakukan validasi resume tagihan/SPP yang
diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup
tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut. Jika
cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan jurnal
encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer DAU per lokasi
CR. Reserve for encumbrance DAU per lokasi

DR. Reserve for encumbrance DAU per lokasi
CR. Transfer DAU per lokasi

140

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN
Jurnal Realisasi:
DR. Transfer DAU per lokasi
CR. AP Transfer DAU per lokasi

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate nomor
invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid untuk
proses persiapan penerbitan SPM.
3. SPaPdPayaprnogsdeisteirnii,maP.PSPM DJPK melakukan pengujian atas Payable

Pengujian tersebut meliputi:

- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau

kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator
keluaran.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang
menyangkut antara lain:

• Pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran (nama orang/ perusahaan,
alamat, nomor rekening dan nama bank)

• Nilai tagihan yang harus dibayar

(kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak);
• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam

kontrak.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh PPSPM
melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM akan
mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada PPK.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data
resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari KPPN/system
SPAN. Jika belum mendapat nomor invoce, maka PPSPM
akan me-reject data resume tagihan/SPP tersebut. Jika
sudah mendapat nomor invoice, maka PPSPM akan
melakukan approval SPM dan membubuhkan tanda
tangan digital pada approval SPM tersebut.
4. Petugas Seksi Pencairan Dana KPPN melakukan Payable

141

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN
verifikasi atas SPM dalam bentuk pengujian keberadaan
catatan liability dan memastikan bahwa approval telah

dilakukan oleh PPSPM DJPK.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan dilanjutkan
pada proses approval SP2D oleh petugas bersangkutan,
Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau Kepala KPPN.
5. Terdapat dua lapis approval atas SPM yang telah lolos Payable
pada proses review yang akan diterbitkan SP2D.
Pertama dari petugas Seksi Pencairan Dana dan kedua
dari Kepala Seksi. Untuk nilai tertentu, dibutuhkan
approval dari Kepala KPPN. Pada proses ini diterbitkan
jurnal SP2D.

Jurnal SP2D:
DR. AP Transfer DAU per lokasi
CR. Kas Dit. PKN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
6. SkeekpsaidaBDeint.dPuKmN.akan menyampaikan data pembayaran Payable

Pada proses ini diterbitkan jurnal kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK

CR. Due to Dit. PKN
7. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. PKN Payable

melakukan approval payment dengan menggunakan
kriteria prioritasi pembayaran dan ketersediaan dana.

8. Bank melakukan transfer/pemindahbukuan dari
RPKBUNP ke rekening Pemda

9. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara elektronik Cash
antara data yang disampaikan RPKBUNP dan data cash Management
management pada GL SPAN

142

7. Dana Alokasi Khusus
a. Penganggaran dan Pengalokasian

Gambar 38
Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

DJPK DJA Dit. PA DJPBN

1 2 Hyperion 3 4

Usulan Penghitungan Penyusunan
RKAKL
keg. khusus Alokasi Pembahasan
dgn DPR
dari menteri teknis
5
sesuai RKP

UU APBN Oracle 7
6 General
Ledger

Perpres Jurnal

Rincian appropriasi
APBN

Oracle

8 General 9

Ledger

PMK Jurnal
Alokasi DAK Koreksi
appropriasi
Hyperion 10 Oracle 11 12
Spending
Cross
Authority check

Penyusunan Penyusunan Penelaahan
Data SKP-RTD Konsep

DIPA Oracle Oracle
SAputehnodriintyg General
13 Ledger 14

Penerbitan DIPA Jurnal
15 Allotment

DIPA

143

Penjelasan gambar 38:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

1. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan
didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.

2. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri

Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK dengan
dua tahapan yakni (i) Penentuan daerah tertentu yang
menerima DAK dan (ii) Penentuan besaran alokasi DAK

masing-masing daerah.
3. DJPK menyusun RKAKL BA 999 Anggaran Transfer ke Hyperion

Daerah untuk DAK.
4. Untuk menyusun dan mengesahkan APBN, Pemerintah

melakukan pembahasan bersama dengan DPR, termasuk

DAK.
65. UU APBN ditetapkan.

Setelah UU APBN disahkan, untuk pelaksanaannya,
anggaran belanja negara dirinci ke dalam Perpres menurut

bagian anggaran/organisasi, fungsi/subfungsi, program,
kegiatan, lokasi, satuan kerja dan jenis belanja. Khusus
untuk anggaran transfer ke daerah rincian tersebut masih

bersifat agregat.

7. Pasca penerbitan Perpres Rincian APBN, Dit. PA DJPBN General

melakukan jurnal appropriasi secara agregat. Ledger

Jurnal Appropriasi agregat:

DR. Appropriasi DAK

89. Menkeu cq. DJPK menetapkan alokasi DAK.

Pasca diterbitkan PMK Alokasi tersebut, Dit. PA DJPBN General

melakukan jurnal koreksi appropriasi DAK per lokasi. Ledger

Jurnal koreksi Appropriasi:
DR. Appropriasi DAK per lokasi prop/kab/kota
CR. Appropriasi DAK
10. DTrJaPnKsfmeernkyeuDsauenradhat(aSKSPu-rRaTtDK)eypauntgusmaenmuPeantertianpcainanRjiunmcliahn Hyperion

transfer per daerah per bulan.
11. DkeJpPaKdamDeinryeuktsournatkPoAnDsJePpBND.IPA DAK untuk disampaikan Spending

123. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DAK. Authority
Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK. Spending

Authority

14. Pasca diterbitkan DIPA DAK tersebut, Dit. PA DJPBN General

144

melakukan jurnal allotment DAK. Ledger

Jurnal Allotment:
Dr. Allotment Belanja DAK per lokasi prop/kab/kota
Cr. Appropriasi Belanja DAK per lokasi prop/kab/kota

Dalam penjurnalan allotment tersebut, Dit. PA melakukan
cross check dengan jurnal appropriasi yang telah dilakukan
sebelumnya.
15. DIPA didistribusikan kepada pihak yang terkait.

b. Penyaluran

Gambar 39
Proses Bisnis Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Proses Bisnis Penyaluran Dana Alokasi Khusus

DJPK DJPK KPPN KPPN Sie.KPPN Bank
PPK PPSPM FO Sie. PD Dit. PKN

Bendum

Oracle 1 Oracle 2
Payable Payable
Resume tagihan/
SPP

Entry resume Nomor invoice Validasi
tagihan/SPP
Resume tagihan/SPP
Resume tagihan/
SPP (Check fund/Posting)

Oracle 3 Oracle 4 Oracle 9
Payable Payable
Cash
Management

SPM

Approval SPP/ Review SPM Rekonsiliasi
penandatanganan (check liability)
Rekonsiliasi
SPM elektronik

Oracle Oracle Oracle 7 8
Payable 6 Payable
5
Payable

Flow of data Approval Release Approval Setelmen
Flow of data & authority SP2D payment payment SP2D

145

Penjelasan gambar 39:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
1. PrienncyiaalnusreabnagDaAi Kberdiikluatk:sanakan secara bertahap, dengan Payable

- Tahap I sebesar 30% dari alokasi DAK, paling cepat
dilaksanakan pada bulan Februari, setelah Peraturan
Daerah mengenai APBD, Laporan Penyerapan
Penggunaan DAK TA sebelumnya, dan surat
pernyataan penyediaan dana pendamping diterima
oleh DJPK

- Tahap II sebesar 45% dari alokasi DAK,
dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari kerja setelah Laporan Realisasi Penyerapan
DAK tahap I diterima oleh DJPK
- Tahap III sebesar 25% dari alokasi DAK,
dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari kerja setelah Laporan Realisasi Penyerapan
DAK tahap II diterima oleh DJPK.

Untuk keperluan tersebut, PPK mengentry resume
tagihan/SPP langsung ke dalam modul Payable. Pada
proses ini, data rekening pemda penerima DAK secara
otomatis diperoleh dari master data supplier.

Selanjutnya, PPK menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada
PPSPM DJPK.

2. Pasca approval data SPP oleh PPK, Petugas Front Office Payable
KPPN melakukan validasi resume tagihan/SPP yang
diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup

tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut. Jika

cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan jurnal

encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer DAK per lokasi
CR. Reserve for encumbrance DAK per lokasi

DR. Reserve for encumbrance DAK per lokasi
CR. Transfer DAK per lokasi

Jurnal Realisasi:
DR. Transfer DAK per lokasi

146

No. Keterangan Aktivitas Modul
CR. AP Transfer DAK per lokasi SPAN

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate nomor
invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid untuk
proses persiapan penerbitan SPM.

3. Pada proses ini, PPSPM DJPK melakukan pengujian atas Payable
SPP yang diterima.

Pengujian tersebut meliputi:
- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau

kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator
keluaran.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang
menyangkut antara lain:
• Pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran (nama orang/ perusahaan,
alamat, nomor rekening dan nama bank)
• Nilai tagihan yang harus dibayar
(kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak);
• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam

kontrak.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh PPSPM
melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM akan
mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada PPK.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data
resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari KPPN/system
SPAN. Jika belum mendapat nomor invoce, maka PPSPM
akan me-reject data resume tagihan/SPP tersebut. Jika
sudah mendapat nomor invoice, maka PPSPM akan
melakukan approval SPM dan membubuhkan tanda
tangan digital pada approval SPM tersebut.
4. Petugas Seksi Pencairan Dana KPPN melakukan verifikasi Payable
atas SPM dalam bentuk pengujian keberadaan catatan

147

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
liability dan memastikan bahwa approval telah dilakukan
oleh PPSPM DJPK.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan dilanjutkan

pada proses approval SP2D oleh petugas bersangkutan,
Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau Kepala KPPN.
5. Tpearddaappraotsedsuarelvaipeiws yaapnpgroavkaalnadtiatserSbiPtMkanyaSnPg2Dt.elPaehrtloalmoas Payable

dari petugas Seksi Pencairan Dana dan kedua dari Kepala
Seksi. Untuk nilai tertentu, dibutuhkan approval dari
Kepala KPPN. Pada proses ini diterbitkan jurnal SP2D.

Jurnal SP2D:
DR. AP Transfer DAK per lokasi
CR. Kas Dit. PKN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
6. SkeekpsaidaBDeint.dPuKmN.akan menyampaikan data pembayaran Payable

Pada proses ini diterbitkan jurnal kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK

CR. Due to Dit. PKN
7. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. PKN Payable

melakukan approval payment dengan menggunakan
kriteria prioritasi pembayaran dan ketersediaan dana.
8. Bank melakukan transfer/pemindahbukuan dari
RPKBUNP ke rekening Pemda

9. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara elektronik Cash
antara data yang disampaikan RPKBUNP dan data cash Management
management pada GL SPAN

148

8. Dana Otonomi Khusus
a. Penganggaran dan Pengalokasian

Gambar 40
Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

DJPK DJA Dit. PA DJPBN

Hyperion 3
12

Penghitungan Penyusunan Pembahasan
Alokasi RKAKL dgn DPR

Dana Otsus 4

7 UU APBN Oracle 6
5 General
PMK Ledger
Alokasi Perpres
Rincian Jurnal
APBN
appropriasi
agregat

Oracle 8

General
Ledger

Hyperion 9 Oracle 10 11
Penelaahan
Spending Jurnal
Authority koreksi
appropriasi
Penyusunan Penyusunan
Data SKP-RTD Konsep Cross
DIPA check

Oracle Oracle 13
Spending 12 General

Authority Ledger

Penerbitan DIPA Jurnal
14 Allotment

DIPA

149

Penjelasan gambar 40:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

1. Menteri Keuangan cq. DJPK melakukan penghitungan alokasi

Dana Otsus.
2. DJPK menyusun RKAKL BA 999 Anggaran Transfer ke Hyperion

Daerah untuk Dana Otsus.
3. Untuk menyusun dan mengesahkan APBN, Pemerintah

melakukan pembahasan bersama dengan DPR, termasuk

Dana Otsus.

54. UU APBN ditetapkan.
Setelah UU APBN disahkan, untuk pelaksanaannya, anggaran
belanja negara dirinci ke dalam Perpres menurut bagian

anggaran/organisasi, fungsi/subfungsi, program, kegiatan,
lokasi, satuan kerja dan jenis belanja. Khusus untuk

anggaran transfer ke daerah rincian tersebut masih bersifat

agregat.

6. Pasca penerbitan Perpres Rincian APBN, Dit. PA DJPBN General

melakukan jurnal appropriasi secara agregat. Ledger

Jurnal Appropriasi agregat:
DR. Appropriasi Dana Otsus
78. Menkeu cq. DJPK menetapkan alokasi Dana Otsus.
Pasca diterbitkan PMK Alokasi tersebut, Dit. PA DJPBN General
melakukan jurnal koreksi appropriasi DBH SDA per lokasi. Ledger

Jurnal koreksi Appropriasi:
DR. Appropriasi Dana Otsus per lokasi prop/kab/kota
CR. Appropriasi Dana Otsus
9. TDrJaPnKsfmeernkyeuDsauenradhat(aSKSPu-rRaTtDK)eypauntgusmaenmuPaentertianpcainanRjiunmcliahn Hyperion

transfer per daerah per bulan.
10. DdiJsPaKmpamieknanyukseupnada kDiornesketporatDPIPAADJPDBaN.na Otsus untuk Spending

Authority
11. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA Dana

Otsus. Spending
12. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK.

Authority
13. Pmaeslcaakudkitaenrbjuirtnkaln aDlIlPoAtmDenatnDaaOntasuOststuesr.sebut, Dit. PA DJPBN General

Ledger

Jurnal Allotment:
Dr. Allotment Belanja Dana Otsus per lokasi prop/kab/kota
Cr. Appropriasi Belanja Dana Otsus per lokasi

prop/kab/kota

150

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
Dalam penjurnalan allotment tersebut, Dit. PA melakukan
cross check dengan jurnal appropriasi yang telah dilakukan
sebelumnya.
14. DIPA didistribusikan kepada pihak yang terkait.

b. Penyaluran

Gambar 41
Proses Bisnis Penyaluran Dana Otonomi Khusus

Proses Bisnis Penyaluran Dana Otonomi Khusus

DJPK DJPK KPPN KPPN Sie.KPPN Bank
PPK PPSPM FO Sie. PD Dit. PKN

Bendum

Oracle 1 Oracle 2
Payable
Payable
Resume tagihan/

SPP

Entry resume Nomor invoice Validasi
tagihan/SPP
Resume tagihan/SPP
Resume tagihan/
SPP (Check fund/Posting)

Oracle 3 Oracle 4 Oracle 9
Payable Payable Cash
Management

SPM

Approval SPP/ Review SPM Rekonsiliasi
penandatanganan SPM (check liability)
Rekonsiliasi
elektronik

Oracle Oracle Oracle 7 8
Payable 5 6 Payable

Payable

Flow of data Approval Release Approval Setelmen
Flow of data & authority SP2D payment payment SP2D

151

Penjelasan gambar 41: Modul
No. Keterangan Aktivitas SPAN
1. Penyaluran Dana Otsus dilaksanakan secara triwulanan. Payable

Untuk keperluan tersebut, PPK mengentry resume
tagihan/SPP langsung ke dalam modul Payable. Pada
proses ini, data rekening pemda penerima Dana Otsus
secara otomatis diperoleh dari master data supplier.

Selanjutnya, PPK menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada
PPSPM DJPK.

2. Pasca approval data SPP oleh PPK, Petugas Front Office Payable
KPPN melakukan validasi resume tagihan/SPP yang
diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup
tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut. Jika
cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan jurnal
encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer Dana Otsus per lokasi
CR. Reserve for encumbrance Dana Otsus per lokasi

DR. Reserve for encumbrance Dana Otsus per lokasi
CR. Transfer Dana Otsus per lokasi

Jurnal Realisasi:
DR. Transfer Dana Otsus per lokasi
CR. AP Transfer Dana Otsus per lokasi

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate nomor
invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid untuk
proses persiapan penerbitan SPM.
3. Pada proses ini, PPSPM DJPK melakukan pengujian atas Payable
SPP yang diterima.

Pengujian tersebut meliputi:
- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau

kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator
keluaran.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang

152

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
menyangkut antara lain:

• Pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran (nama orang/ perusahaan,
alamat, nomor rekening dan nama bank)
• Nilai tagihan yang harus dibayar
(kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak);
• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam
kontrak.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh PPSPM
melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM akan
mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada PPK.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data
resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari KPPN/system
SPAN. Jika belum mendapat nomor invoce, maka PPSPM
akan me-reject data resume tagihan/SPP tersebut. Jika
sudah mendapat nomor invoice, maka PPSPM akan
melakukan approval SPM dan membubuhkan tanda
tangan digital pada approval SPM tersebut.
4. aPteatsugSaPs MSekdsailPaemncbaeinrtaunkDapnenagKujPiPaNn mkeelbaekruakdaananverciaftiaktaasni Payable

liability dan memastikan bahwa approval telah dilakukan
oleh PPSPM DJPK.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan dilanjutkan
pada proses approval SP2D oleh petugas bersangkutan,
Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau Kepala KPPN.
5. pTearddaappraotsedsuarelvaipeiws yaapnpgroavkaalnadtiatserSbiPtMkaynaSnPg2Dt.elPaehrtloalmoas Payable

dari petugas Seksi Pencairan Dana dan kedua dari Kepala
Seksi. Untuk nilai tertentu, dibutuhkan approval dari
Kepala KPPN. Pada proses ini diterbitkan jurnal SP2D.

Jurnal SP2D:
DR. AP Transfer Dana Otsus per lokasi
CR. Kas Dit. PKN

153

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
6. SkeekpsaidaBDeint.dPuKmN.akan menyampaikan data pembayaran Payable

Pada proses ini diterbitkan jurnal kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK

CR. Due to Dit. PKN
7. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. PKN Payable

melakukan approval payment dengan menggunakan
kriteria prioritasi pembayaran dan ketersediaan dana.

8. Bank melakukan transfer/pemindahbukuan dari
RPKBUNP ke rekening Pemda

9. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara elektronik Cash
antara data yang disampaikan RPKBUNP dan data cash Management
management pada GL SPAN

154

9. Dana Penyesuaian
a. Penganggaran dan Pengalokasian

Gambar 42
Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Penyesuaian

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Penyesuaian

DJPK DJA Dit. PA DJPBN

Hyperion 1 2

Penyusunan Pembahasan
RKAKL dgn DPR

3

6 UU APBN Oracle 5
4 General
PMK Ledger
Perkiraan Perpres
Rincian Jurnal
Alokasi APBN appropriasi

agregat

Oracle 7
General
Ledger

Hyperion 8 Oracle 9 10 Jurnal

Spending koreksi
Authority appropriasi

Penyusunan Penyusunan Penelaahan Cross
Data SKP-RTD Konsep check
DIPA

Oracle Oracle 12
Spending 11 General

Authority Ledger

Penerbitan DIPA Jurnal
13 Allotment

DIPA

155

Penjelasan gambar 42:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
1. Menteri Keuangan cq. DJPK melakukan penghitungan alokasi

Dana Penyesuaian.
2. DJPK menyusun RKAKL BA 999 Anggaran Transfer ke Hyperion

Daerah untuk Dana Penyesuaian.
3. Untuk menyusun dan mengesahkan APBN, Pemerintah

melakukan pembahasan bersama dengan DPR, termasuk

Dana Penyesuaian.

54. UU APBN ditetapkan.

Setelah UU APBN disahkan, untuk pelaksanaannya, anggaran
belanja negara dirinci ke dalam Perpres menurut bagian

anggaran/organisasi, fungsi/subfungsi, program, kegiatan,
lokasi, satuan kerja dan jenis belanja. Khusus untuk

anggaran transfer ke daerah rincian tersebut masih bersifat

agregat.

6. Pasca penerbitan Perpres Rincian APBN, Dit. PA DJPBN General

melakukan jurnal appropriasi secara agregat. Ledger

Jurnal Appropriasi agregat:
DR. Appropriasi Dana Penyesuaian
78. Menkeu cq. DJPK menetapkan alokasi Dana Penyesuaian.
Pasca diterbitkan PMK Alokasi tersebut, Dit. PA DJPBN General
melakukan jurnal koreksi appropriasi DBH SDA per lokasi. Ledger

Jurnal koreksi Appropriasi:

DR. Appropriasi Dana Penyesuaian per lokasi prop/kab/kota

CR. Appropriasi Dana Penyesuaian

9. DJPK menyusun data Surat Keputusan Penetapan Rincian Hyperion

Transfer ke Daerah (SKP-RTD) yang memuat rincian jumlah

transfer per daerah per bulan.

10. DJPK menyusun konsep DIPA Dana Penyesuaian untuk Spending

disampaikan kepada Direktorat PA DJPBN. Authority

11. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA Dana

Penyesuaian. Spending
12. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK.

Authority

13. Pasca diterbitkan DIPA Dana Penyesuaian tersebut, Dit. PA General

DJPBN melakukan jurnal allotment Dana Penyesuaian. Ledger

Jurnal Allotment:
Dr. Allotment Belanja Dana Penyesuaian per lokasi
prop/kab/kota
Cr. Appropriasi Belanja Dana Penyesuaian per lokasi
prop/kab/kota

156

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
Dalam penjurnalan allotment tersebut, Dit. PA melakukan
cross check dengan jurnal appropriasi yang telah dilakukan
sebelumnya.
14. DIPA didistribusikan kepada pihak yang terkait.

b. Penyaluran

Gambar 43
Proses Bisnis Penyaluran Dana Penyesuaian

Proses Bisnis Penyaluran Dana Penyesuaian

DJPK DJPK KPPN KPPN Sie.KPPN Bank
PPK PPSPM FO Sie. PD Dit. PKN

Bendum

Oracle 1 Oracle 2
Payable
Payable
Resume tagihan/

SPP

ResumSePtPagihan/
Entry resume
Nomor invoice Validasi
Resume tagihan/SPP
tagihan/SPP
(Check fund/Posting)

Oracle 3 Oracle 4 Oracle 9
Payable Payable Cash
Management

SPM

Approval SPP/ Rekonsiliasi
penandatanganan SPM
Review SPM Rekonsiliasi
(check liability) elektronik

Oracle Oracle Oracle 7 8
Payable 5 6

Payable Payable

Flow of data Approval Release Approval Setelmen
Flow of data & authority SP2D payment payment SP2D

157

Penjelasan gambar 43:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
1. Penyaluran Dana Penyesuaian dilaksanakan secara Payable

triwulanan.

Untuk keperluan tersebut, PPK mengentry resume
tagihan/SPP langsung ke dalam modul Payable. Pada
proses ini, data rekening pemda penerima Dana
Penyesuaian secara otomatis diperoleh dari master data

supplier.

Selanjutnya, PPK menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada

PPSPM DJPK.
2. Pasca approval data SPP oleh PPK, Petugas Front Office Payable

KPPN melakukan validasi resume tagihan/SPP yang

diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup
tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut. Jika
cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan jurnal

encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer Dana Penyesuaian per lokasi
CR. Reserve for encumbrance Dana Penyesuaian per
lokasi

DR. Reserve for encumbrance Dana Penyesuaian per
lokasi
CR. Transfer Dana Penyesuaian per lokasi

Jurnal Realisasi:
DR. Transfer Dana Penyesuaian per lokasi
CR. AP Transfer Dana Penyesuaian per lokasi

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate nomor
invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid untuk
proses persiapan penerbitan SPM.
3. Pada proses ini, PPSPM DJPK melakukan pengujian atas Payable
SPP yang diterima.

Pengujian tersebut meliputi:
- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA

158

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau
kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator

keluaran.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang

menyangkut antara lain:
• Pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran (nama orang/ perusahaan,
alamat, nomor rekening dan nama bank)
• Nilai tagihan yang harus dibayar
(kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak);
• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam

kontrak.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh PPSPM
melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM akan
mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada PPK.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data

resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari KPPN/system
SPAN. Jika belum mendapat nomor invoce, maka PPSPM
akan me-reject data resume tagihan/SPP tersebut. Jika
sudah mendapat nomor invoice, maka PPSPM akan
melakukan approval SPM dan membubuhkan tanda
tangan digital pada approval SPM tersebut.
4. Petugas Seksi Pencairan Dana KPPN melakukan Payable
verifikasi atas SPM dalam bentuk pengujian keberadaan
catatan liability dan memastikan bahwa approval telah
dilakukan oleh PPSPM DJPK.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan dilanjutkan
pada proses approval SP2D oleh petugas bersangkutan,
Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau Kepala KPPN.
5. pTearddaappartodseusa lraepivsieawppryoavnagl aataksanSPdMityearnbigtktaenlahSlPo2lDo.s Payable

Pertama dari petugas Seksi Pencairan Dana dan kedua
dari Kepala Seksi. Untuk nilai tertentu, dibutuhkan
approval dari Kepala KPPN. Pada proses ini diterbitkan

159

No. Keterangan Aktivitas Modul
jurnal SP2D. SPAN

Jurnal SP2D:
DR. AP Transfer Dana Penyesuaian per lokasi

CR. Kas Dit. PKN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
6. kSeekpsaidaBDeint.dPuKmN.akan menyampaikan data pembayaran Payable

Pada proses ini diterbitkan jurnal kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK
CR. Due to Dit. PKN
7. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. PKN Payable
melakukan approval payment dengan menggunakan
kriteria prioritasi pembayaran dan ketersediaan dana.

8. Bank melakukan transfer/pemindahbukuan dari
RPKBUNP ke rekening Pemda

9. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara elektronik Cash
antara data yang disampaikan RPKBUNP dan data cash Management
management pada GL SPAN

C. Akuntansi dan Pelaporan

1. Mekanisme Pelaporan Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan dan berguna bagi para pengguna laporan keuangan baik
internal maupun eksternal. Dalam konteks pengembangan SPAN,
pelaporan akan mengalami beberapa pengembangan
(improvement) dan penyempurnaan terutama terkait dengan
penggunaan single database yang diharapkan kedepannya akan
memberi kemudahan bagi para pengguna laporan menyusun
sendiri laporan keuangannya.

160

Berkaitan dengan pengembangan proses bisnis pelaporan SA-BUN
(di luar SiAP), terdapat usulan untuk mengembangkan proses
bisnis pelaporan tersebut dengan konsep “shared-service”, dimana
database SPAN yang terintegrasi akan bisa diakses oleh entitas
BUN dalam melaksanakan SABUN, serta pemanfaatan aplikasi
SPAN oleh entitas BUN. Jadi, dalam konteks pengembangan SPAN,
BA-BUN hanya akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
Kementerian dan Lembaga selain Kementerian Keuangan yang
selama ini masih mengelola dana dari BA-BUN (seperti dana
subsidi, investasi, belanja lain-lain dan sebagainya) akan langsung
dimasukkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan apabila memang Kementerian Negara/Lembaga
tersebut masih dianggap perlu untuk mengelola dana tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut guna meningkatkan kecepatan
dan keakuratan proses pelaksanaan BA-BUN, rencana ke depan
satker pengelola BA-BUN (UAKPA-BUN, UAP-BUN dan UA-BUN)
akan diberi akses untuk bisa langsung menggunakan aplikasi SPAN,
tentunya dengan batas kewenangan yang disesuaikan. UAKPA-BUN
akan dapat langsung memasukkan data SPP dan SPM ke database
SPAN. Apabila KPPN sudah menerbitkan SP2D, baik UAKPA-BUN,
UAP-BUN maupun UA-BUN bisa langsung membuat laporan yang
diperlukan langsung dari database SPAN.

Pelaporan BUN diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi
SPAN. Entitas akuntansi UAKPA-BUN akan mengolah transaksi
yang berkaitan dengan Bagian Anggaran BUN dengan langsung

161

mengakses aplikasi SPAN. Sementara itu UAP-BUN sesuai PMK

No.8 tahun 2010 pasal 4 ayat 5 bertugas menyusun laporan

keuangan gabungan berdasarkan laporan keuangan masing-masing

UAKPA-BUN dengan cara mengakses database SPAN. Dit. APK

sebagai Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN)

membuat Laporan Keuangan Konsolidasian BUN dengan cara yang

sama, yaitu mengakses database SPAN.

Dalam konteks pelaporan SA-TD, sebagaimana dijelaskan
sebelumnya bahwa SA-TD dilaksanakan oleh DJPK. DJPK selaku
bagian dari UAPBUN memroses data transaksi dokumen anggaran,
dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain
yang dipersamakan untuk transfer kepada Pemerintah Daerah
yang berupa Belanja Dana Perimbangan dan Belanja Otonomi
Khusus dan Penyesuaian. Data transaksi tersebut merupakan
bahan penyusunan Laporan Transfer ke Daerah.

Untuk memudahkan pemahaman atas pengembangan Proses bisnis
Transfer ke Daerah, dapat digambarkan dengan menggunakan
gambar 44 berikut.

162

Gambar 44
Flowchart Pelaporan BA-BUN DJPK

Dalam Kerangka SPAN

UAKPA BUN Generate UAP BUN UA BUN
(Dit. Perimbangan report (DJPK) (Dit. APK DJPBN)

DJPK)

Akses Database Akses Database

&&
Generate Report Generate Report

DT TR

Sp2D
SPM

Aplikasi SPAN

UAKBUN-D UAK BUN P
(KPPN) (Dit. PKN DJPBN)

Database SPAN

SA-TD dilaksanakan oleh DJPK. Dalam rangka pelaksanaan
anggaran Transfer Daerah, DJPK menerbitkan SPP/SPM dengan
mengakses dan menggunakan aplikasi SPAN. Kemudian KPPN
dengan menggunakan aplikasi yang sama menguji dan
menerbitkan SP2D. Data-data tersebut baik SPP/SPM maupun
SP2D tersimpan dalam database yang sama, yaitu SPAN database.
Dengan diterbitkannya SP2D, maka dana siap untuk ditranser dari
rekening KUN ke rekening Kas Daerah. Selanjutnya, DJPK

163

mengirimkan konfirmasi ke Daerah atas penyaluran dana Transfer
Daerah. Hal ini berlaku untuk jenis transaksi DAU, DAK, Dana Otsus
dan Dana Penyesuaian. Proses bisnis yang sedikit berbeda terjadi
untuk transaksi DBH PBB.

Untuk DBH PBB & BPHTB bagian Daerah, DJPK selaku Kuasa PA
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPPN untuk
melakukan perintah pemindahbukuan dari rekening KUN ke
rekening Kas Umum Daerah dengan menerbitkan SPM SKU.
Berdasarkan SPM KU tersebut, KPPN menerbitkan Surat Kuasa
Umum kepada BO III untuk melakukan pemindahbukuan dari
rekening KUN ke rekening Kas Umum Daerah. Kemudian Gubernur,
Kanwil DJP, dan Kanwil DJPB melakukan rekonsiliasi data realisasi
DBH PBB & BPHTB Bagian Daerah, serta membuat BAR.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan data rekonsiliasi tersebut
dan BAR ke DJPK. Data tsb digunakan sebagai dasar penerbitan
SPM Pengesahan oleh DJPK kepada KPPN untuk selnajutnya
diterbitkan SP2D Pengesahan.

2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dari data-data yang tersimpan dalam SPAN database, dapat
disusun laporan keuangan Transfer Daerah. Karena, seluruh entitas
terkait menggunakan aplikasi dan database yang sama, maka data
yang ada, baik yang dibuat oleh UAKPA BUN (DJPK) maupun data
yang diolah oleh Kuasa BUN (KPPN) adalah sama. Oleh karena itu,
akan terjadi efisiensi karena tidak lagi diperlukan proses
rekonsiliasi antara data UAKPA BUN dengan data KPPN.

164

Rekonsiliasi sejatinya diperlukan ketika laporan keuangan berasal
dari dokumen sumber yang sama tapi dihasilkan oleh dua sistem
yang berbeda. Sementara dalam konteks ini, laporan keuangan
dihasilkan dari dokumen sumber yang sama oleh sistem yang sama
dan tersimpan dalam database yang sama pula. Hal ini akan
berakibat bahwa laporan yang dihasilkan pasti sama, tapi mungkin
akan timbul pertanyaan, bagaimana meyakinkan bahwa laporan
yang dihasilkan sama tersebut benar-benar akurat/valid. Untuk
meyakinkan hal ini, akan dirancang sebuah mekanisme internal
rekonsiliasi seperti budget control.

Kemudian, untuk keperluan penyusunan laporan pada berbagai
level, masing-masing entitas akan mempunyai otoritas untuk
mengakses database SPAN sesuai dengan kewenangannya. Jadi
untuk keperluan pelaporan tingkat satker (UAKPA BUN TD), Dit
Perimbangan DJPK akan mengakses database SPAN dan menyusun
laporan keuangan tingkat satker. Laporan keuangan tersebut
meliputi Laporan Realisasi Belanja, Laporan Operasional dan
Neraca tingkat UAKPA BUN dan dicetak tiap bulan. Sementara itu,
DJPK sebagai UAPA BUN Transfer Daerah akan mencetak laporan
keuangan tingkat UAPA BUN tiap triwulan dengan mengakses
database yang sama. Karena hanya ada satu satker BUN yang
melaksanakan SA-TD, maka laporan yang akan dikompilasi oleh
UAPBUN juga sama dengan laporan yang dihasilkan oleh UAKPA
BUN.

Laporan laporan yang dihasilkan oleh UAPA BUN Transfer Daerah
dan UAPA BUN lainnya seperti Utang Pemerintah, Hibah, Investasi

165

Pemerintah akan dikonsolidasi oleh Dit APK sebagai UA BUN setiap
semester. Selanjutnya, setiap semester Dit. APK sebagai UA BUN
akan mengakses database untuk menyusun laporan keuangan
konsolidasi BUN yang merupakan laporan gabungan seluruh BA
BUN termasuk Laporan Keuangan Transfer Daerah. Disamping itu,
otorisasi juga diberikan kepada Direktorat PKN sebagai Kuasa BUN
Pusat untuk melakukan pencetakan Laporan Posisi Kas ataupun
LAK atas transaksi yang bersumber dari rekening KUN.

3. Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah

Laporan Keuangan BUN Transfer ke Daerah merupakan salah satu
komponen laporan keuangan konsolidasi BUN (LK BUN). Sebelum
membahas secara detail laporan keuangan Transfer Daerah, ada
baiknya untuk melihat secara utuh komponen laporan keuangan
BUN. LK BUN adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi
keuangan Menteri Keuangan sebagai BUN ditambah informasi
transaksi keuangan lainnya yang dikelola oleh BA BUN (999)
(sesuaikan dg yg ada di peraturan2). LK BUN ini merupakan
laporan keuangan yang akhirnya dikonsolidasi dengan laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga menjadi Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan keuangan dimaksud
dapat digambarkan dalam gambar 45 dan gambar 46 berikut.

166

Gamba
Komponen Laporan Keuanga

ar 45
an Pemerintah Pusat (LKPP)

167

Gamba
Komponen Laporan Keuangan

168

ar 46
n Pemerintah Pusat (LK BUN)

Sehubungan dengan penerapan Basis Akrual, maka dibedakan
adanya akun Beban dan Belanja Transfer ke daerah. Beban
Transfer ke Daerah diakui pada saat pengajuan dokumen
permintaan pembayaran dan disajikan dalam Laporan Operasional.
Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah diakui pada saat
terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara. Transfer
ke Daerah dicatat sebesar nilai nominal pada saat transfer
dilakukan. Di samping disajikan di dalam Laporan Keuangan,
Transfer ke Daerah juga diungkapkan secara rinci di dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Adapun Utang Transfer ke Daerah terdiri dari Transfer Dana
Perimbangan yang Masih Harus Dibayar dan Transfer Dana
Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar.
Utang Transfer ke Daerah diklasifikasikan dalam kewajiban jangka
pendek. Utang Transfer ke Daerah diakui pada saat kewajiban
timbul. Transfer ke Daerah yang belum dilakukan pembayaran dan
pembagian harus dicatat sebagai Utang Transfer ke Daerah sebesar
kewajiban yang belum dibayar. Utang Transfer ke Daerah yang
belum dilakukan pembayaran dapat dianggarkan dalam anggaran
tahun berikutnya ke dalam kelompok transfer. Utang Transfer ke
Daerah harus disajikan di dalam Neraca sesuai dengan nilai
tercatat/nilai estimasi. Nilai tercatat/nilai estimasi merupakan
nilai nominal kewajiban yang belum dilakukan pembayaran. Utang
Transfer ke Daerah disajikan dan diungkapkan dalam bentuk
daftar utang berdasarkan daerah penerima.

169

Sedangkan Piutang Transfer ke Daerah terdiri dari Piutang
Transfer Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Dana Otonomi
Khusus dan Penyesuaian. Piutang Transfer ke Daerah
diklasifikasikan dalam aset lancar. Piutang Transfer ke Daerah
timbul apabila realisasi Transfer ke Daerah lebih besar dari hak
yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah. Piutang Transfer ke
Daerah diakui pada saat terjadi kelebihan bayar. Penyelesaian
Piutang Transfer ke Daerah dilakukan dengan (1) melakukan
pemotongan bagian transfer tahun berikutnya; atau (2)
menyetorkan kembali ke rekening kas negara. Piutang Transfer ke
Daerah harus disajikan di dalam Neraca sesuai dengan nilai
kelebihan bayar. Piutang Transfer ke Daerah disajikan dan
diungkapkan dalam bentuk daftar piutang berdasarkan daerah
penerima kelebihan bayar.

Terkait dengan laporan keuangan, pada dasarnya laporan
keuangan dihasilkan pada setiap level, yaitu tingkat satker,
wilayah, eselon 1, dan tingkat kantor pusat. Untuk pelaporan BUN,
laporan keuangan dihasilkan di tingkat UAKPA-BUN, UAPA-BUN,
dan UA-BUN. Khusus untuk transaksi Transfer Daerah, laporan
keuangan baik tingkat UAKPA-BUN maupun UA-BUN dihasilkan
oleh entitas yang sama yaitu DJPK. Sedangkan jenis laporan
keuangan BUN yang dihasilkan meliputi:
1. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah;
2. Laporan Operasional
3. Laporan perubahan Ekuitas

4. Neraca.
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

170