Manajemen keuangan_DF2021223

database ERP (Oracle) di DJPB akan dijadikan bahan
penyusunan DIPA dengan asumsi bahwa data tersebut masih
dapat direvisi karena alokasi masih bersifat perkiraan dan
daerah penerima untuk masing-masing jenis DBH menunggu
perhitungan dari DJPK.
4) DJPK menerbitkan SKP-RTD sebagai bahan untuk penyusunan
DIPA
5) Proses penelaahan DIPA DBH sama dengan DIPA lainnya yaitu
perlunya penelaahan yang ditekankan pada sisi administratif
antara lain:
a) Kesesuaian RKA pada konsep DIPA dan Perpres yaitu

pencantuman uraian organisasi dan satker; uraian pagu
anggaran pada fungsi, subfungsi, program, kegiatan,
output, dan informasi kinerja jika ada
b) Kesesuaian pencantuman rincian alokasi dengan prinsip
pembayaran yaitu kantor bayar, sumber dana, cara
penarikan
c) Kesesuaian pencantuman rincian alokasi dengan kaidah
akuntansi yaitu penempatan jenis belanja
d) Rencana penarikan dana
6) DJPK mencetak konsep DIPA dan disampaikan ke DJPBN untuk
dilakukan penelaahan bersama dengan Dit. PA dengan
mencocokkan data konsep DIPA dan data Oracle. Hal ini
dilakukan sebagai bagian dari proses pengesahan konsep DIPA
dengan ditandatangani Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7) Setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan, maka DIPA yang sudah disahkan
disampaikan kepada DJPK dan KPPN serta pihak lainnya.

75

8) Alokasi yang ada dalam DIPA digunakan sebagai dasar transfer
oleh KPPN berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh DJPK.

Khusus untuk alokasi DBH, setelah keputusan definitif alokasi
daerah penerima ditetapkan, DJPK melakuka revisi SKP-RTD untuk
menampung angka definitif DBH masing-masing daerah. Untuk itu,
DJPK memasukkan data transfer DBH per daerah dan periode
waktu transfer ke dalam database Hyerion dan ERP (Oracle). Data
terkini yang dimasukkan dalam database hyperion merupakan
revisi atas data yang dientry sebelumnya.

b. Perubahan jenis belanja untuk tiap kelompok transfer

Sesuai dengan konsep fleksibilitas secara umum pada seluruh DIPA
yang akan mencantumkan hanya dua digit alokasi (jenis belanja)
dengan tetap memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang
jenis belanja anggaran Transfer ke Daerah, diusulkan untuk
menyempurnakan Bagan Akun Standar untuk tiap jenis belanja
transfer ke daerah. BAS untuk masing-masing kelompok transfer
dibuat spesifik untuk jenis belanja. Berikut usulan akun untuk tiap
jenis anggaran transfer ke daerah:
- Jenis belanja 61 untuk transfer DAU
- Jenis belanja 62 untuk transfer DAK
- Jenis belanja 63 untuk transfer DBH SDA
- Jenis belanja 64 untuk transfer DBH PBB
- Jenis belanja 65 untuk transfer DBH Cukai
- Jenis belanja 66 untuk transfer dalam rangka Otsus
- Jenis belanja 67 untuk transfer untuk dana penyesuaian

76

c. Perubahan kode lokasi pada chart of account untuk setiap jenis
anggaran transfer ke daerah
Untuk meningkatkan akurasi informasi terkait dengan alokasi
anggaran per daerah penerima, diusulkan perubahan kode lokasi
pada chart of account untuk tiap jenis anggaran transfer ke daerah
dari semula menggunakan kode lokasi DKI Jakarta menjadi kode
lokasi untuk tiap-tiap daerah penerima.
Pencantuman kode daerah penerima ditujukan untuk
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana dari
setiap daerah dan penyempurnaan laporan realisasi transfer
kepada masing-masing daerah.
Kode lokasi tersebut dicantumkan pada DIPA halaman II dengan
menggunakan acuan kode dari Badan Pusat Statistik. Ilustrasi DIPA
halaman II baru dapat digambarkan pada tabel 2 berikut.

77

Tabel 2
Ilustrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Halaman II

Kode Uraian nama satker, Kbaanytaorr Cara
Satker/ kegiatan, subkegiatan, penarikan/
kegiatan/ BKPK, Pemda Penerima Jumlah
subkegiatan/ sumber
BKPK/lokasi 1.000.000 dana
999204
Transfer Dana 1.000.000 019 RM
01.06.12.5740
Perimbangan (Dana Bagi 1.000.000
5740.1076
Hasil) 1.000.000
65 1.000
Penyelenggaraan 1.000 019 RM
1100 1.000
1101 Pemerintahan Umum Dst
1102
Dst Daerah 1.000
1.000
1200 Penyelenggaraan 1.000 019 RM
1201
1202 Pemerintahan Umum Dst
Dst Dst
Dst Daerah 019 RM
Transfer Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau 019 RM
Prop. Nanggroe Aceh 019 RM
019 RM
Darussalam Dst Dst
Kab. Simeuleu
019 RM
Kab. Aceh Singkil 019 RM
Dst 019 RM
Prop. Sumatera Utara Dst Dst
Kab. Nias Dst Dst
Kab. Mandailing Natal
Dst

Dst

2. Manajemen Komitmen

Dalam rangka implementasi SPAN, pengeluaran negara yang
terjadi pada penyaluran anggaran transfer ke daerah dikategorikan
ke dalam continuing commitment, dimana data detail penyaluran
transfer baik itu dari nilai penyalurannya, daerah penerima dan
waktu penyalurannya yang dituangkan dalam SPAT tidak
ditampung dalam mekanisme Request For Commitment (RFC)
melainkan langsung ditampung dalam DIPA dimana kontrol

78

terhadap pencairan (SPP) bersifat mengikat. Detail informasi
rekening bank saja yang akan masuk kedalam field Bank
information di data supplier.

Setiap SPP transfer yang masuk ke KPPN akan di verifikasi dengan
data DIPA dan data supplier, dimana verifikasi terhadap data DIPA
terkait dengan nilai penyaluran, daerah penerima dan waktu
penyaluran, sedangkan verifikasi dengan data supplier terkait
dengan data rekening bank.

3. Manajemen Pembayaran

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, secara umum mekanisme
pembayaran Transfer ke Daerah, khususnya yang menggunakan
metode sentralisasi, telah sesuai dengan prinsip-prinsip
pembayaran yang cepat, sederhana, efisien dan efektif sehingga
selayaknya dapat dipertahankan di masa mendatang. Namun
demikian, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
negara perlu dilakukan beberapa penyempurnaan, antara lain:
a. Mengotomasi seluruh proses bisnis pembayaran, mulai dari

penerbitan SPP, SPM maupun SP2D. Seiring dengan rencana
implementasi SPAN, maka hal tersebut dapat diwujudkan
dengan menggunakan aplikasi Oracle SPAN.
b. Menerapkan metode electronic fund transfer dalam proses
pencairan dana ke Bank Operasional/RPK BUN P/Bank
Indonesia.
c. Perlu ada mekanisme pengaturan cycle time yang lebih jelas
yang dapat meng-cover cycle time mulai dari proses bisnis

79

penerbitan SPP dan SPM di Satker DJPK, proses bisnis
penerbitan SP2D di KPPN, serta proses bisnis pencairan dana
oleh Bank Operasional I/RPK BUN P/Bank Indonesia. Salah satu
cara yang dapat dipakai dalam pengaturan cycle time adalah
dengan menerapkan payment term pada SPP, yaitu dengan
menambahkan waktu yang menunjukkan kapan tagihan/utang
atas SPP tersebut akan jatuh tempo dan harus dibayar oleh

Bendahara Umum Negara.
d. Dengan melihat jumlah dana yang besar yang terlibat dalam

proses pencairan dana transfer ke daerah, maka perlu
dipertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi Rekening
Bank Operasional dengan menjadikan Bank Indonesia sebagai
salah satu Bank Operasional Khusus Pembayar Dana Transfer
ke Daerah atau difungsikan sebagai RPKBUNP. Pemindahan
pembayaran ke BI juga menghindarkan Bank Operasional I
untuk mendapatkan keuntungan dari potensi pengendapan
dana di bank tersebut (dan tentunya juga untuk memberikan
keadilan bagi semua bank).
e. Dalam rangka mempercepat proses pencairan dana, khususnya
untuk mencegah terjadinya retur atas beberapa rekening
tagihan, maka perlu dilakukan proses pre-validasi terhadap
kevalidan rekening penerima yang tercantum dalam SPM, yang
antara lain dapat dilakukan dengan cara menandingkan data
rekening pada resume data tagihan secara langsung dengan
data rekening pada bank bersangkutan atau melalui jasa pihak

ketiga.

80

Untuk pembayaran anggaran transfer ke daerah, terdapat dua
model pembayaran yang akan dilakukan, yakni skema sentralisasi
dan skema desentralisasi. Skema sentralisasi berlaku untuk seluruh
jenis anggaran transfer sedangkan skema desentralisasi khusus
untuk penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dengan tetap
mempertahankan eksistensi Bank Operasional III.

Pertimbangan untuk tetap mempertahankan Bank Operasional III
adalah untuk mengurangi risiko dan kerumitan yang mungkin
terjadi dalam penyaluran DBH PBB Bagian Daerah jika ketersediaan
data Nomor Objek Pajak sebagai faktor wajib yang harus tersedia
untuk sentralisasi pembayaran tidak dapat terpenuhi saat wajib
pajak melakukan penyetoran di Bank Persepsi.

4. Manajemen Kas

Untuk mencapai tujuan dari manajemen kas yaitu pengelolaan
secara efektif cash flow dan cash balances pemerintah,
penyempurnaan terhadap manajemen kas yang ada saat ini dapat
dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut:
a. Implementasi Integrated Financial Management Information

System (IFMIS)
Sebagaimana disebutkan pada bagian definisi dan konsepsi,
upaya untuk mencapai tujuan dari manajemen kas yaitu
pengelolaan secara efektif cash flow dan cash balances
pemerintah dapat dilakukan melalui otomasi proses bisnis
dengan mengarah pada IFMIS. Terkait dengan hal tersebut,
melalui Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN),

81

otomasi proses bisnis pengelolaan dana transfer ke daerah
dapat dilakukan secara optimal. Di antaranya adalah melalui
integrasi manajemen komitmen, manajemen pembayaran,
manajemen penerimaan negara serta manajemen kas yang
akan dilakukan melalui SPAN.
b. Pengelolaan rekening-rekening pemerintah yang mengarah
pada pencapaian ‘just in time method’ dalam proses

penyediaan/pencairan dana pemerintah
Dalam rangka mencapai pengelolaan secara efektif cash flow
dan cash balances pemerintah, perlu dipastikan bahwa dana
transfer ke daerah yang disalurkan melalui rekening-rekening
pemerintah diterima secara tepat waktu dan dengan kesalahan
yang minimal, dalam hal ini termasuk untuk mengurangi
terjadinya retur. Untuk dapat mencapai hal tersebut,
direncanakan untuk dilakukan validasi rekening tujuan
sebelum dana transfer ke daerah disalurkan melalui BO I
maupun BO III melalui SP2D yang diterbitkan KPPN. Validasi
rekening tersebut setidaknya akan mencakup bank tujuan
transfer, nomor rekening tujuan, dan nama rekening tersebut.
c. Optimalisasi perencanaan kas
Pelaksanaan perencanaan kas saat ini melalui PMK
192/PMK.05/2009 masih belum dapat dilaksanakan secara
optimal. Agar pelaksanaan perencanaan kas terkait dengan
pengelolaan dana transfer ke daerah dapat dilakukan secara
lebih baik, ke depan akan dilakukan melalui SPAN.
Perencanaan kas terkait dengan pengelolaan dana transfer ke
daerah ini dilakukan dengan menggunakan data Annual
Financial Plan (AFP) yang merupakan rencana penarikan dana

82

bulanan sebagai bagian dari DIPA. Data AFP ini akan diperoleh
dari modul Management of Spending Authority pada SPAN.
Gambar 20 mengilustrasikan model perencanaan kas
menggunakan SPAN untuk dana transfer ke daerah.

Perencanaan kas sebagaimana ditunjukkan pada gambar 20
tersebut merupakan model perencanaan kas jangka menengah
atau bulanan selama satu tahun. Perencanaan kas bulanan
tersebut diharapkan dapat berjalan optimal dan menghasilkan
perencanaan kas yang akurat. Hal ini dikarenakan data AFP
yang menjadi data masukan bagi perencanaan kas merupakan
data yang mengikat dan tidak dapat dilampaui kecuali melalui
mekanisme revisi DIPA.

Sementara untuk melaksanakan perencanaan kas jangka
pendek (harian/mingguan) melalui SPAN akan dilaksanakan
melalui penerapan mekanisme tanggal jatuh tempo SPP/SPM.
Model perencanaan kas tersebut dapat digambarkan pada
gambar 21.

83

Gamba
Ilustrasi Pere

DIPA (y

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

18

Total Jan Annual Fina
Provinsi
100 Feb Mar Apr Me
Kabupaten/Kota xxx
xxx 200
xxx 1x0x0x 2x0xx0 1x0x
xxx

Perencanaan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun
100 200 100 200 100 200

Cat:
➢ Dokumen SPAT yang sebelumnya digunakan, aka

(Rencana Penarikan Dana) yang bersifat mengika
➢ Perubahan AFP dimungkinkan melalui mekanism

84

ar 20
encanaan Kas

year to date)
Jul Agt Sep Okt Nop Des

800

ancial Plan (Period To Date)

ei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
100 200 100 200

0xx0 2x0xx0 1x0xx0 2x0xx0 xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx

n kas (bulanan)

n Jul Agt Sep Okt Nop Des
0 100 200 100 200 100 200

an diintegrasikan dengan DIPA ke dalam bentuk AFP
at dan terinci sampai dengan Kabupaten/Kota
me revisi DIPA

Gamba
Model Peren

SPP masuk SPM masuk/ SP2D terbit

SPP (Tang
1234567

Pencairan dana/sete
1234567

➢ Jangka waktu sampai dengan jatuh

➢ SP2D tetap diterbitkan set
disampaikan satker, namun demiki
dana dilakukan saat jatuh tempo

ar 21
ncanaan Kas

ggal)
7 8 9 10 11 12
elmen (Tanggal)
7 8 9 10 11 12

Pencairan dana
(setelmen)

h tempo,
telah SPM
ian pencairan

85

B. Proses Bisnis Masa Depan

Prinsip mendasar pada interkoneksi pengelolaan anggaran transfer
ke daerah antara DJPK selaku KPA, DJA dan DJPBN selaku Kuasa
BUN adalah pemberian akses langsung secara online dan real time
kepada DJPK terhadap Hyperion dan Oracle SPAN. Pemberian
akses tersebut membedakan DJPK selaku KPA Transfer ke Daerah
dengan satker-satker lain yang terkoneksi dengan SPAN secara
offline melalui mekanisme interface dan upload.

Pemberian akses langsung tersebut selain didasari bahwa DJPK
merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan, juga
didasari bahwa anggaran Transfer ke Daerah mencapai sepertiga
alokasi belanja pada APBN. Artinya diharapkan dapat terjadi
peningkatan efektivitas dan efisiensi secara lebih signifikan dalam
pengelolaan anggaran tersebut. Selanjutnya, diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder yang terkait.

Pemberian akses langsung tersebut turut membawa implikasi
perubahan proses bisnis yang disinkronkan dengan sistem
Hyperion dan Oracle yang akan menjalankan seluruh proses bisnis
yang ada.

Berdasarkan hasil analisis existing proses bisnis pengelolaan
anggaran Transfer ke Daerah, berbagai penyempurnaan yang dapat
dilakukan meliputi:
• Pemberian kode wilayah pada DIPA Halaman II untuk

menjelaskan alokasi anggaran per propinsi/kab/kota.

86

• Kebijakan klusterisasi dokumen DIPA, dengan pilihan per
lokasi atau per jenis anggaran transfer ke daerah.

• Transmisi informasi SKP-RTD ke dalam DIPA halaman II

terkait dengan alokasi per lokasi dan DIPA halaman IV terkait

dengan jadwal penarikan dana (rencana pengeluaran).

• Penerapan prinsip manajemen komitmen dalam pembayaran

anggaran Transfer ke Daerah mulai dari pembuatan komitmen,

verifikasi komitmen dan pendaftaran komitmen.

• Pembangunan database supplier pemda penerima anggaran

Transfer ke Daerah.

• Sentralisasi pembayaran melalui Bank Indonesia via direct
connection untuk sebagian besar anggaran Transfer ke Daerah,
dengan tetap mempertahankan Bank Operasional III untuk
penyaluran DBH PBB Bagian Daerah.

• Penambahan fungsi validasi data dan status rekening pemda
penerima dana dengan dibandingkan dengan database

perbankan.

• Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan dengan
akses langsung kepada database penerimaan SPAN
(Government Receipt).

Berdasarkan upaya penyempurnaan di atas, proses bisnis
pengelolaan anggaran transfer ke daerah dapat dibagi ke dalam
dua proses besar yakni proses bisnis pengalokasian dan
penganggaran dan proses bisnis penyaluran untuk masing-masing
jenis anggaran transfer ke daerah. Berikut adalah proses bisnis
yang terkait untuk masing-masing dana anggaran Transfer ke
Daerah disertai detil interkoneksi tiap proses dengan aplikasi

87

Hyperion dan Oracle SPAN dan role masing-masing
pejabat/petugas di tiap unit yang terkait.
1. Manajemen Supplier
Per Januari 2010, jumlah pemda propinsi, kabupaten dan kota yang
tercatat sebagai penerima anggaran transfer ke daerah sebanyak
524 pemda, yang terdiri atas 33 pemerintah propinsi dan 491
pemerintah kabupaten/kota.
Manajemen supplier untuk Anggaran Transfer berlaku untuk
seluruh jenis DIPA, bersifat tersentralisasi dan merupakan
prasyarat penyaluran anggaran ke seluruh pemda penerima. Pada
awal proses, masing-masing menyampaikan data rekening yang
akan digunakan untuk menampung aliran dana transfer ke daerah
dari pemerintah pusat.

88

Gambar 22
Proses Bisnis Manajemen Supplier pada Anggaran Transfer ke Daerah

Proses Bisnis Manajemen Supplier pada Anggaran Transfer ke Daerah

DJPK KPPN Dit. PKN
PPK FO

Master 1 Master 2 Master 3
data data data

supplier supplier supplier

Transmisi data &
Nomor register

supplier

Entry/Update Verifikasi data supplier Approval dan update
data supplier Data Supplier

Penjelasan gambar 22:

1. PPK melakukan entry/update data Prop/Kab/Kota Master data
penerima DBH PBB yang berisi nomor dan nama supplier
rekening, nama bank dan cabang bank. Sebelumnya,
PPK memastikan bahwa data yang dientry tersebut
sesuai dengan hard copy rekening korang dari
masing-masing pemda.

Dalam periode tertentu, PPK DJPK mentransmisikan
data supplier tersebut ke dalam Master Data Supplier
SPAN.
2. aUmdneatlluaakhukbmaeennmaarsvtedriaikfnaiknaakstiibfa,hdPawetataugrasesukpepFnlriionengrt yOyfaafningcge dKtiPetluPjaNuh Master data

supplier

ditransmisikan oleh PPK DJPK dengan menggunakan data
data yang disediakan oleh RPKBUNP.
3. dDaattaabasuepdpiliDeirt. PyaKnNg datneldaihvaltiedracsaitadtibepraidkaan cneonmtroarl Master

supplier dan
drueangetirusakthe.rkespueprplluiaenr dpaennyasleulranajnutannygagadraapnattrdaingsufnerakkaen aplikasi

interface

RPKBUNP

89

2. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan
a. Penganggaran dan Pengalokasian

Gambar 23
Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian DBH PBB

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil PBB

DJPK DJA Dit. PA DJPBN

Hyperion 1 2

Penyusunan Pembahasan
RKAKL dgn DPR

3

6 UU APBN Oracle 5

PMK 4 General
Perkiraan Ledger
Alokasi Perpres
Rincian Jurnal
APBN appropriasi

agregat

Oracle 7

General
Ledger

Hyperion 8 Oracle 9 10 Jurnal
Spending Penelaahan koreksi
appropriasi
Authority
Cross
Penyusunan Penyusunan check
Data SKP-RTD Konsep
DIPA

Oracle Oracle 12
Spending
11 General
Authority Ledger

Penerbitan DIPA Jurnal
13 Allotment

DIPA

90

Penjelasan gambar 23:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

1. DJPK menyusun RKAKL BA 999 Anggaran Transfer ke Hyperion

Daerah untuk DBH PBB.
2. Untuk menyusun dan mengesahkan APBN, Pemerintah

melakukan pembahasan bersama dengan DPR, termasuk

DBH PBB.
3. UU APBN ditetapkan.

4. Setelah UU APBN disahkan, untuk pelaksanaannya,
anggaran belanja negara dirinci ke dalam Perpres menurut

bagian anggaran/organisasi, fungsi/subfungsi, program,
kegiatan, lokasi, satuan kerja dan jenis belanja. Khusus
untuk anggaran transfer ke daerah rincian tersebut masih

bersifat agregat. General
5. mPaeslcaakupeknaenrjbuirtnaanlPaeprpprroepsriRaisnicsieacnaArPaBaNg,reDgiatt..PA DJPBN

Ledger

Jurnal Appropriasi agregat:
DR. Appropriasi DBH PBB
6. Menkeu cq. DJPK menetapkan perkiraan alokasi

pembagian DBH PBB berdasarkan perkiraan penerimaan

negara PBB. PBB
dari DJPK membagi perkiraan DBH

dengan imbangan 10% untuk Pemerintah dan 90% untuk

daerah.
Perkiraan DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi

dengan rincian sebagai berikut:

a. 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan
b. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, dan

c. 9% untuk biaya pemungutan.

Perkiraan Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan

kembali kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi
tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:
a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh

kabupaten dan kota, dan
b. 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten

dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor
Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran

sebelumnya mencapai/melampaui rencana
penerimaan yang ditetapkan.

7. Pasca diterbitkan PMK Perkiraan Alokasi tersebut, Dit. PA General
DJPBN melakukan jurnal koreksi appropriasi DBH PBB per Ledger

lokasi.

Jurnal koreksi Appropriasi:

91

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
DR. Appropriasi DBH PBB per lokasi prop/kab/kota
CR. Appropriasi DBH PBB Hyperion
8. DTrJaPnKsfmeernkyeuDsauenrdaaht(aSSKuPr-atRTKDe)puytaunsgamnePmeunaettarpiannciRainncian

jumlah transfer per daerah per bulan.

9. DkeJpPaKdmaeDniyruekstuonraktoPnAseDpJDPIBNP.A DBH PBB untuk disampaikan Spending

Authority

10. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DBH

PBB. Spending
11. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK.

Authority

12 Pmaeslcaakduiktaenrbjiutrknanl DalIlPoAtmDeBnHt DPBBHB tPeBrBs.ebut, Dit. PA DJPBN General
Ledger

Jurnal Allotment:
Dr. Allotment Belanja DBH PBB per lokasi prop/kab/kota
Cr. Appropriasi Belanja DBH PBB per lokasi prop/kab/kota

Dalam penjurnalan allotment tersebut, Dit. PA melakukan
cross check dengan jurnal appropriasi yang telah dilakukan
sebelumnya.
13. DIPA didistribusikan kepada pihak yang terkait.

b. Revisi DIPA
Revisi DIPA DBH PBB dilakukan dalam hal (i) penetapan
alokasi definitif DBH PBB atas dasar realisasi penerimaan atau
(ii) terjadi ralat atas alokasi definitif. Revisi pada butir (i)
dilakukan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan. Revisi
pada butir (ii) dilakukan pada triwulan IV TA berjalan atau

triwulan I TA berikutnya.

92

Gambar 24
Proses Bisnis Revisi DIPA DBH PBB

Proses Bisnis Revisi DIPA Dana Bagi Hasil PBB Dit. PA DJPBN
DJPK

Oracle 1
Government

Receipt

Data realisasi Oracle 3
penerimaan General
Ledger
2

PMK Jurnal
Perubahan/Revisi revisi
appropriasi
Alokasi
6
Oracle

Hyperion Spending
45

Authority

Penyusunan Penyusunan Penelaahan
Data Revisi Konsep
SKP-RTD
DIPA Revisi

Oracle 7 Oracle 8
Spending
Authority General
Ledger

Penerbitan Jurnal
DIPA Revisi Revisi
Allotment
9

DIPA
Revisi

93

Penjelasan gambar 24:

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN
1. DseJtPoKramnendPapBaBtkasneicnafroarmansaisdiaotnalrealissaamspiapienerimaan Government

propinsi/kabupaten/kota. tingkat Receipt

2. Atas dasar data realisasi penerimaan, Menkeu cq. DJPK
menetapkan perubahan/revisi alokasi DBH PBB.

3. PPaAsDcaJPdiBtNermbeiltakkanukPaMnKjuPrenraulbraehvainsi/RaepvpirospirtiearssiebDuBt,HDPitB.B General
Ledger

per lokasi.

Jika nilai alokasi definitif lebih besar dari pada alokasi
sementara, maka jurnal revisi appropriasi adalah:
DR. Appropriasi DBH PBB per lokasi prop/kab/kota
sebesar tambahan nilai appropriasi

Sebaliknya, jika nilai alokasi definitif lebih kecil dari
pada alokasi sementara, maka jurnal revisi appropriasi

adalah:

CR. Appropriasi DBH PBB per lokasi prop/kab/kota

sebesar pengurangan nilai appropriasi

4. DJPK menyusun data Revisi Surat Keputusan Penetapan Hyperion

Rincian Transfer ke Daerah (SKP-RTD) yang memuat

rincian jumlah transfer per daerah per bulan.

5. DJPK menyusun konsep Revisi DIPA DBH PBB untuk Spending

disampaikan kepada Direktorat PA DJPBN. Authority

6. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DBH

PBB.

7. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK. Spending

Authority

8. Pasca diterbitkan Revisi DIPA DBH PBB tersebut, Dit. PA General

DJPBN melakukan revisi jurnal allotment DBH PBB. Ledger

Jika nilai alokasi definitif lebih besar dari pada alokasi

sementara, maka jurnal revisi allotment adalah:
Dr. Allotment Belanja DBH PBB per lokasi
prop/kab/kota sebesar tambahan nilai appropriasi
Cr. Appropriasi Belanja DBH PBB per lokasi
prop/kab/kota sebesar tambahan nilai appropriasi

Sebaliknya, jika nilai alokasi definitif lebih kecil dari
pada alokasi sementara, maka jurnal revisi allotment
adalah:
Dr. Appropriasi Belanja DBH PBB per lokasi
prop/kab/kota sebesar pengurangan nilai appropriasi
Cr. Allotment Belanja DBH PBB per lokasi

94

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN
prop/kab/kota sebesar pengurangan nilai allotment

9. DIPA Revisi didistribusikan kepada pihak yang terkait.

c. Penyaluran DBH PBB Bagian Pusat yang Dibagikan ke Daerah

Gambar 25
Proses Bisnis Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pusat

yang Dibagikan ke Daerah

Proses Bisnis Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pusat yang Dibagikan ke Daerah

DJPK DJPK KPPN KPPN Sie.KPPN RPK
PPK PPSPM FO Sie. PD BUN-P
Dit. PKN
Bendum

Oracle 1
Government

Receipt

Data

Realisasi
Penerimaan

Oracle 2 Oracle 3
Payable Payable

Resume tagihan/
SPP

Entry resume Nomor Tagihan Validasi
tagihan/SPP
Resume tagihan/

SPP
(check fund & posting)

Resume tagihan/ 4 Oracle 5 Oracle 10
SPP Payable Cash
Oracle Management
Payable

SPM

Approval SPP/ Review SPM Rekonsiliasi
penandatanganan SPM (check liability) Rekonsiliasi

Oracle Oracle Oracle 8 9
Payable
6 7
Payable Payable

Flow of data Approval Approval Setelmen
Flow of data & authority SP2D payment SP2D

Release
payment

95

Penjelasan gambar 25:

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN

1. dpDeiJrmPaKsdumakeeknradanha.pkaetFdkoaarlnmaumdlamatoadurpeleamlGibRsaagsaiikaapnnenmeeyraminbmgaagainsuhPadsBaiBhl Government

Receipt

penerimaan PBB untuk prop maupun kab/kota
bersangkutan. Atas dasar formula tersebut, untuk
keperluan penyaluran, PPK meng-create file berupa
data realisasi penerimaan dari modul Government

Receipt.
2. ByearndgadsiaprekraonlerheadlairsiasMiodpuelneGroivmearannmePnBtBRTecAeibpetrjpaaldaan Payable

SPAN, DJPK menerbitkan SPP DBH PBB.

Penyaluran DBH PBB Bagian Pemerintah yang
dibagikan secara merata kepada seluruh
kabupaten/kota dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu
bulan April, bulan Agustus, dan bulan November TA
berjalan.

Penyaluran DBH PBB Bagian Pemerintah dirinci

sebagai berikut:
a. Penyaluran pada bulan April dan bulan Agustus

masing-masing sebesar realisasi penerimaan

PBB,
b. Penyaluran pada bulan November didasarkan

pada selisih antara alokasi definitif dengan
jumlah dana yang telah disalurkan pada bulan

April dan bulan Agustus sebagaimana dimaksud

pada huruf a.
c. Penyaluran DBH PBB Bagian Pemerintah yang

dibagikan sebagai insentif kepada
kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB
sektor pedesaan dan sektor perkotaan pada

tahun anggaran sebelumnya

mencapai/melampaui rencana penerimaan yang

ditetapkan, dilaksanakan dalam bulan November
berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun

anggaran berjalan.

File yang dihasilkan pada langkah pertama di atas di
upload ke dalam modul Payable sebagai data
masukan untuk pembuatan SPP. Untuk keperluan
tersebut, PPK meng-entry resume tagihan/SPP
langsung ke dalam modul Payable. Pada proses ini,
data rekening pemda penerima DBH PBB secara

96

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN
otomatis diperoleh dari master data supplier.

Selanjutnya, PPK menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada
PPSPM DJPK.

Setelah seluruh proses entry data dilaksanakan, PPK
meng-approve data tersebut.
3. Pasca approval data SPP oleh PPK, Petugas Front Payable
Office KPPN melakukan validasi resume tagihan/SPP
yang diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup
tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut.
Jika cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan
jurnal encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer DBH PBB Bagian Pusat yang dibagikan
ke Daerah per lokasi prop/kab/kota
CR. Reserve for encumbrance DBH PBB Bagian Pusat
yang dibagikan ke Daerah per lokasi prop/kab/kota

DR. Reserve for encumbrance DBH PBB per lokasi
prop/kab/kota
CR. Transfer DBH PBB per lokasi prop/kab/kota

Jurnal Realisasi:
DR. Transfer DBH PBB per lokasi prop/kab/kota
CR. AP Transfer DBH PBB per lokasi prop/kab/kota

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate
nomor invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid
untuk proses persiapan penerbitan SPM.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena
penyaluran triwulan pertama sampai dengan
triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian
sementara lebih besar daripada pembagian definitif
maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam
penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Jurnal perhitungan kelebihan pembayaran DBH PBB:
DR. AR Penerimaan kembali DBH PBB TA yang lalu
lokasi yang mengalami kelebihan penyaluran
CR. AP Transfer DBH PBB lokasi yang mengalami

97

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN

kelebihan penyaluran
4. PataadsaSPprPoysaensgidnii,tePrPiSmaPMdarDiJPPPKK.melakukan pengujian Payable

Pengujian tersebut meliputi:
- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung

SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam

DIPA
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau

kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan
indikator keluaran.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang
menyangkut antara lain:
• Pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran (nama orang/ perusahaan,
alamat, nomor rekening dan nama bank)
• Nilai tagihan yang harus dibayar
• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA berkenaan.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh
PPSPM melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM
akan mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada
PPK.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data
resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari KPPN/system
SPAN. Jika belum mendapat nomor invoce, maka
PPSPM akan me-reject data resume tagihan/SPP
tersebut. Jika sudah mendapat nomor invoice, maka
PPSPM akan melakukan approval SPM.
5. Petugas Seksi Pencairan Dana KPPN melakukan Payable
verifikasi atas SPM dalam bentuk pengujian
keberadaan catatan liability dan memastikan bahwa
approval telah dilakukan oleh PPSPM DJPK.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan
dilanjutkan pada proses approval SP2D oleh petugas
bersangkutan, Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau
Kepala KPPN.
6. Terdapat dua lapis approval atas SPM yang telah lolos Payable

98

No. Keterangan Aktivitas Modul SPAN

pada proses review yang akan diterbitkan SP2D.

Pertama dari petugas Seksi Pencairan Dana dan
kedua dari Kepala Seksi. Untuk nilai tertentu,
dibutuhkan approval dari Kepala KPPN. Pada proses
ini diterbitkan jurnal SP2D.

Jurnal SP2D:
DR. AP Transfer DBH PBB per lokasi prop/kab/kota
CR. Kas Dit. PKN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
7. kSeekpsaidBaeDnidt.uPmKaNk.anPamdeanyparomspeasikinainddiattearbpietmkabnayjaurrnaanl Payable

kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK

CR. Due to Dit. PKN
8. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. Payable

PKN melakukan approval payment dengan
menggunakan kriteria prioritasi pembayaran dan

ketersediaan dana.

9. Bank (RPKBUNP) melakukan

transfer/pemindahbukuan dari RPKBUNP ke
rekening Pemda

10. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara Cash
elektronik antara data yang disampaikan RPKBUNP Management
dan data cash management pada GL SPAN

99

d. Penyaluran DBH PBB Bagian Daerah
Penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dilakukan dengan tetap
mempertahankan eksistensi BO III. Namun, perintah
pembagian dikeluarkan oleh KPPN melalui mekanisme
penerbitan SP2D berdasarkan perhitungan pembagian atas
realisasi penerimaan yang dihasilkan oleh modul Government
Receipt SPAN. SP2D tersebut dibebankan atas rekening BO III.

100

Gambar 26
Proses Bisnis Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah

Proses Bisnis Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah

KPPN KPPN KPPN KPPN Dit. PKN BO III
Staf Bendum Kasi Bendum FO Sie. PD

Oracle 1
Government

Receipt

Data Realisasi
Penerimaan

Oracle 2 Oracle 3
Payable Payable

Entry resume Nomor Tagihan Validasi
tagihan/SPP
Resume tagihan/SPP
(check fund & posting)

Oracle 4 Oracle 5
Payable Payable

SPM

Approval SPP/ Review SPM
Penandatanganan SPM (check liability)

Oracle 7 Oracle Oracle 10
Payable Payable 6 Cash

Management

Release payment Approval SP2D Rekonsiliasi

Oracle 8 9
Payable

SP2D

Appapyrmoevnatl Setelmen
SP2D

101

Penjelasan gambar 26:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
1. rSeeaklsiisaBsienpdeunmerKimPaPaNn mPeBnBdappeartkdaaneraakhsesyatnegrhdaidhaapsidlaktaan Government

Receipt

dari modul GR SPAN. Formula pembagian yang sudah
dimasukkan ke dalam modul GR akan membagi hasil
penerimaan PBB untuk prop maupun kab/kota
bersangkutan. Atas dasar formula tersebut, untuk

keperluan penyaluran, Petugas pada Seksi Bendum
meng-create file berupa data realisasi penerimaan dari

modul Government Receipt.
2. Berdasarkan realisasi penerimaan PBB TA berjalan Payable

selama satu minggu yang diperoleh dari modul GR, setiap
hari Senin pada minggu berikutnya, Petugas pada Seksi
Bendum menerbitkan SPP DBH PBB Bagian Daerah.

File yang dihasilkan dari langkah pertama di atas
selanjutnya di-upload ke dalam modul Payable sebagai
data masukan untuk pembuatan SPP. Untuk keperluan

tersebut, Petugas meng-entry resume tagihan/SPP
langsung ke dalam modul Payable. Pada proses ini, data
rekening pemda penerima DBH PBB secara otomatis
diperoleh dari master data supplier. Setelah entry data,

Petugas meng-approve data tersebut.

Selanjutnya, Petugas menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada
Kepala Seksi Bendum selaku PPSPM DBH PBB Bagian

Daerah.
3. Pasca approval data SPP oleh Petugas Seksi Bendum, Payable

Petugas Front Office KPPN melakukan validasi resume
tagihan/SPP yang diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup
tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut. Jika
cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan jurnal
encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer DBH PBB Bagian Daerah per lokasi

prop/kab/kota
CR. Reserve for encumbrance DBH PBB Bagian Daerah
per lokasi prop/kab/kota

DR. Reserve for encumbrance DBH PBB Bagian Daerah

102

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
per lokasi prop/kab/kota
CR. Transfer DBH PBB Bagian Daerah per lokasi
prop/kab/kota

Jurnal Realisasi:
DR. Transfer DBH PBB Bagian Daerah per lokasi
prop/kab/kota
CR. AP Transfer DBH PBB Bagian Daerah per lokasi
prop/kab/kota

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate nomor
invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid untuk
proses persiapan penerbitan SPM.
4. pPeandgaujpiraonseastiansi, rKeassiumBeentdaguimhasne/lSaPkuP PyPaSnPgMdmibeulaatkuoklaenh Payable

Petugas Seksi Bendum.

Pengujian tersebut meliputi:

- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA
- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau

kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator
keluaran.
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang
menyangkut antara lain:
• Pihak yang ditunjuk untuk menerima

pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat,
nomor rekening dan nama bank)
• Nilai tagihan yang harus dibayar
• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang
tercantum dalam DIPA berkenaan.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh PPSPM
melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM akan
mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada Staf Seksi

Bendum.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data
resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari sistem SPAN. Jika
belum mendapat nomor invoce, maka PPSPM akan me
reject data resume tagihan/SPP tersebut. Jika sudah

103

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

mendapat nomor invoice, maka PPSPM akan melakukan
approval SPM dan membubuhkan tanda tangan digital

pada approval SPM tersebut.
5. aPteatsugSaPs MSekdsailPaemncbaeinrtaunkDapnenagKujPiPaNn mkeelbaekruakdaananverciaftiaktaasni Payable

liability dan pencocokan data rekening penerima DBH
PBB dengan data yang diterima pada proses pencatatan

data rekening sebelumnya.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan dilanjutkan
pada proses approval SP2D oleh petugas bersangkutan,
Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau Kepala KPPN.
6. pTearddaappraotsedsuarelvaipeiws yaapnpgroavkaalnadtiatserSbiPtMkanyaSnPg2Dt.elPaehrtloalmoas Payable

dari petugas Seksi Pencairan Dana dan kedua dari Kepala
Seksi. Untuk nilai tertentu, dibutuhkan approval dari
Kepala KPPN. Pada proses ini diterbitkan jurnal SP2D.

Jurnal SP2D:
DR. AP Transfer DBH PBB per lokasi Bagian Daerah per
lokasi prop/kab/kota
CR. Kas Dit. PKN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
7. SkeekpsaidaBDeint.dPuKmN.akan menyampaikan data pembayaran Payable

Pada proses ini diterbitkan jurnal kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK
CR. Due to Dit. PKN
8. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. PKN Payable

melakukan payment approval dengan menggunakan
kriteria prioritasi pembayaran dan ketersediaan dana.

9. Bank melakukan transfer/pemindahbukuan dari
rekening BO III ke rekening Pemda

10. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara elektronik Cash
antara data yang disampaikan oleh bank dan data cash Management
management pada GL SPAN

104

3. Dana Bagi Hasil PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan
PPh Pasal 21

a. Penganggaran dan Pengalokasian

Gambar 27
Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian DBH PPh

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil PPh

DJPK DJA Dit. PA DJPBN

Hyperion 1 2

Penyusunan Pembahasan
RKAKL dgn DPR

3

6 UU APBN Oracle 5
4 General
PMK Ledger
Alokasi Perpres
Sementara Rincian Jurnal
APBN
appropriasi
agregat

Oracle 7
General
Ledger

Hyperion 8 Oracle 9 10 Jurnal
Spending koreksi
Authority appropriasi

Penyusunan Penyusunan Penelaahan Cross
Data Konsep check
DIPA
SKP-RTD

Oracle 11 Oracle 12
Spending General
Authority
Ledger

Penerbitan DIPA Jurnal
13 Allotment

DIPA

105

Penjelasan gambar 27:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

1. DJPK menyusun RKAKL BA 999 Anggaran Transfer ke Hyperion

Daerah untuk DBH PPh.
2. Untuk menyusun dan mengesahkan APBN, Pemerintah

melakukan pembahasan bersama dengan DPR, termasuk

DBH PPh.
34. UU APBN ditetapkan.

Setelah UU APBN disahkan, untuk pelaksanaannya,
anggaran belanja negara dirinci ke dalam Perpres menurut

bagian anggaran/organisasi, fungsi/subfungsi, program,
kegiatan, lokasi, satuan kerja dan jenis belanja. Khusus
untuk anggaran transfer ke daerah rincian tersebut masih

bersifat agregat.

5. Pasca penerbitan Perpres Rincian APBN, Dit. PA DJPBN General

melakukan jurnal appropriasi secara agregat. Ledger

Jurnal Appropriasi agregat:
DR. Appropriasi DBH PPh

6. Menkeu cq. DJPK menetapkan alokasi sementara
pembagian DBH PPh berdasarkan perkiraan penerimaan
negara dari PPh. Dua puluh persen penerimaan negara dari
PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagi kepada daerah. DJPK
membagi perkiraan DBH PPh tersebut dengan imbangan
sebagai berikut:
a. 8% untuk provinsi yang bersangkutan
b. 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak
terdaftar, dan
c. 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi
yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

7. lPDoaJksPacsBaiN.dmiteelrabkiutkkaannPjuMrKnalPekrokrierkasainaAplporkoapsriiatseirsDebBuHt,PDPiht. pPeAr General
Ledger

Jurnal koreksi Appropriasi:
DR. Appropriasi DBH PPh per lokasi prop/kab/kota
CR. Appropriasi DBH PPh
8. TDrJaPnKsfmeernkyeuDsauenradhat(aSKSPu-rRaTtDK)eypauntgusmaenmuPeantertianpcainanRjiunmcliahn Hyperion

transfer per daerah per bulan.

9. DkeJpPaKdmaeDniyreukstuonraktoPnAseDpJPDBINP.A DBH PPh untuk disampaikan Spending

Authority
10. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DBH

PPh. Spending
11. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK.

106

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

Authority

12. Pasca diterbitkan DIPA DBH PPh tersebut, Dit. PA DJPBN General

melakukan jurnal allotment DBH PPh. Ledger

Jurnal Allotment:
Dr. Allotment Belanja DBH PPh per lokasi prop/kab/kota
Cr. Appropriasi Belanja DBH PPh per lokasi prop/kab/kota

Dalam penjurnalan allotment tersebut, Dit. PA melakukan
cross check dengan jurnal appropriasi yang telah dilakukan
sebelumnya.
13. DIPA didistribusikan kepada pihak yang terkait.

b. Revisi DIPA
Revisi DIPA DBH PPh dilakukan dalam hal (i) penetapan
alokasi definitif DBH PPh atas dasar realisasi penerimaan atau
(ii) terjadi ralat atas alokasi definitif. Revisi pada butir (i)
dilakukan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan. Revisi
pada butir (ii) dilakukan pada triwulan IV TA berjalan atau
triwulan I TA berikutnya.

107

Gambar 28
Proses Bisnis Revisi DIPA DBH PPh

Proses Bisnis Revisi DIPA Dana Bagi Hasil PPh Dit. PA DJPBN
DJPK

Oracle 1
Government

Receipt

Data realisasi Oracle 3
penerimaan General
Ledger
2

PMK Jurnal
revisi
Perubahan/Revisi appropriasi
Alokasi
6
Oracle

4 Spending 5

Hyperion

Authority

Penyusunan Penyusunan Penelaahan
Data Revisi Konsep
SKP-RTD
DIPA Revisi

Oracle 7 Oracle 8
Spending General
Authority Ledger

Penerbitan Jurnal
DIPA Revisi Revisi
Allotment
9

DIPA
Revisi

108

Penjelasan gambar 28:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
1. sDeJtPoKramnePnPdhapsaectakraannaisnifoonramla.si data realisasi penerimaan Government

Receipt
2. Atas dasar data realisasi penerimaan, Menkeu cq. DJPK

menetapkan perubahan/revisi alokasi DBH PPh.

3. Pasca diterbitkan PMK Perubahan/Revisi/Definitif General
taeprpsreobpurti,asiDiDtB. HPPAPh pDeJrPlBoNkasim.elakukan jurnal revisi Ledger

Jika revisi tersebut berupa penambahan nilai alokasi pada
DBH PPh maka jurnal revisi appropriasi adalah sebagai

berikut:
DR. Appropriasi DBH PPh per lokasi prop/kab/kota
sebesar tambahan nilai appropriasi

Sebaliknya, jika nilai alokasi definitif lebih kecil dari pada
alokasi sementara, maka jurnal revisi appropriasi adalah:
CR. Appropriasi DBH PPh per lokasi prop/kab/kota
sebesar pengurangan nilai appropriasi
4. RDiJnPcKiamnenTyraunssufnerdaktea RDeaveirsaihSu(rSaKtPK-eRpTuDt)usyaanngPenmeetmaupaatn Hyperion

rincian jumlah transfer per daerah per bulan.
5. DdiJsPaKmpmaeinkyaunskuenpadkaonDsierepktRoervaitsiPADDIJPPABND.BH PPh untuk Spending

Authority
6. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DBH

PPh. Spending
7. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK.

Authority

8. PDaJsPcBaNdmietelrabkiutkaann Rrevisii jDuIrnPaAl DalBlHotmPePnht tDeBrsHebPuPth,.Dit. PA General
Ledger

Jika nilai alokasi definitif lebih besar dari pada alokasi

sementara, maka jurnal revisi allotment adalah:
Dr. Allotment Belanja DBH PPh per lokasi prop/kab/kota
sebesar tambahan nilai appropriasi
Cr. Appropriasi Belanja DBH PPh per lokasi
prop/kab/kota sebesar tambahan nilai appropriasi

Sebaliknya, jika nilai alokasi definitif lebih kecil dari pada
alokasi sementara, maka jurnal revisi allotment adalah:
Dr. Appropriasi Belanja DBH PPh per lokasi
prop/kab/kota sebesar pengurangan nilai appropriasi
Cr. Allotment Belanja DBH PPh per lokasi prop/kab/kota
sebesar pengurangan nilai allotment.

109

No. Keterangan Aktivitas Modul
9. DIPA Revisi didistribusikan kepada pihak yang terkait. SPAN

c. Penyaluran

Gambar 29
Proses Bisnis Penyaluran DBH PPh

Proses Bisnis Penyaluran Dana Bagi Hasil PPh

DJPK DJPK KPPN KPPN Sie.KPPN Bank
PPK PPSPM FO Sie. PD Dit. PKN

Bendum

Oracle 1
Government

Receipt

Data
Realisasi
Penerimaan

Oracle 2 Oracle 3
Payable Payable

Resume tagihan/
SPP

Entry resume Nomor invoice Validasi
tagihan/SPP Resume tagihan/SPP

(Check fund/Posting)

Resume tagihan/ 4 Oracle 5 Oracle 10
SPP Oracle Payable
Cash
Payable Management

SPM

Rekonsiliasi

Approval SPP/ Review SPM Rekonsiliasi
penandatanganan SPM (check liability) elektronik

Oracle Oracle Oracle 8 9
Payable 6 7 Payable

Payable

Flow of data
Flow of data & authority

Approval Release Approval Setelmen
SP2D payment payment SP2D

110

Penjelasan gambar 29:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
1. DJPK mendapatkan data realisasi penerimaan PPh per Government

ddaaelraamh.mFoodrumlulGaRpaekmabnagmieamnbyaagnig hsausidlahpedniemraismuakaknanPPkhe Receipt

untuk prop maupun kab/kota bersangkutan. Atas dasar
formula tersebut, untuk keperluan penyaluran, PPK
meng-create file berupa data realisasi penerimaan dari

modul Government Receipt.
2. Berdasarkan realisasi penerimaan PPh TA berjalan yang Payable

diperoleh dari Modul Government Receipt pada SPAN,
DJPK menerbitkan SPP DBH PPh secara triwulanan,
dengan perincian sebagai berikut:
a. penyaluran triwulan I-III masing-masing sebesar

realisasi, dan
b. penyaluran triwulan IV didasarkan pada selisih

antara Alokasi Definitif dengan jumlah dana yang
telah dicairkan selama tiga triwulan sebelumnya.

File yang dihasilkan pada langkah pertama di atas di
upload ke dalam modul Payable sebagai data masukan
untuk pembuatan SPP. Untuk keperluan tersebut, PPK
meng-entry resume tagihan/SPP langsung ke dalam
modul Payable. Pada proses ini, data rekening pemda
penerima DBH PPh secara otomatis diperoleh dari
master data supplier.

Selanjutnya, PPK menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada
PPSPM DJPK.

Setelah seluruh proses entry data dilaksanakan, PPK

meng-approve data tersebut.
3. KPaPsPcNa ampeplroavkaulkadnatavaSlPidPasoilehrePsPuKm,ePettauggiahsaFnr/oSnPtP Ofyfaincge Payable

diterima.

Pada tahap ini, Petugas memastikan bahwa cukup
tersedia dana untuk pembebanan tagihan tersebut. Jika

cukup, maka petugas akan melakukan pencatatan jurnal
encumbrance dan jurnal realisasi.

Jurnal Encumbrance:
DR. Transfer DBH PPh per lokasi
CR. Reserve for encumbrance DBH PPh per lokasi

111

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN

DR. Reserve for encumbrance DBH PPh per lokasi
CR. Transfer DBH PPh per lokasi

Jurnal Realisasi:
DR. Transfer DBH PPh per lokasi
CR. AP Transfer DBH PPh per lokasi

Pasca pengujian, petugas/sistem men-generate nomor
invoice untuk resume tagihan/SPP yang valid untuk
proses persiapan penerbitan SPM.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena
penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan
ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih
besar daripada pembagian definitif maka kelebihan
dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun
anggaran berikutnya.

Jurnal perhitungan kelebihan pembayaran DBH PPh:
DR. AR Penerimaan kembali DBH PPh TA yang lalu lokasi
yang mengalami kelebihan penyaluran
CR. AP Transfer DBH PPh lokasi yang mengalami
kelebihan penyaluran
4. Pada proses ini, PPSPM DJPK melakukan pengujian atas Payable
SPP yang diterima.

Pengujian tersebut meliputi:
- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA

- Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau
kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator

keluaran.

- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang
menyangkut antara lain:
• Pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat,
nomor rekening dan nama bank)
• Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian
dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja
yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak);

• Jadwal waktu pembayaran
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran

kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang

112

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau
spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam

kontrak.

SPP yang lolos pengujian tersebut selanjutnya akan
diterbitkan SPM dan siap untuk di-approve oleh PPSPM
melalui modul Payable. Sebaliknya, PPSPM akan
mengembalikan SPP yang tidak lolos kepada PPK.

Sebelum approval, PPSPM memastikan bahwa data
resume tagihan/SPP yang akan diterbitkan SPM-nya
telah mendapatkan nomor invoice dari KPPN/system
SPAN. Jika belum mendapat nomor invoce, maka PPSPM
akan me-reject data resume tagihan/SPP tersebut. Jika
sudah mendapat nomor invoice, maka PPSPM akan
melakukan approval SPM dan membubuhkan tanda
tangan digital pada approval SPM tersebut.
5. Pveertiufgikaassi aSteakssiSPMPedncaaliarmanbenDtuaknapenKguPjPiNan kmeeblearkaudkaaann Payable

catatan liability dan memastikan bahwa approval telah
dilakukan oleh PPSPM DJPK.

Jika lolos pada proses review ini, SPM akan dilanjutkan
pada proses approval SP2D oleh petugas bersangkutan,
Kepala Seksi Pencairan Dana dan/atau Kepala KPPN.
6. Terdapat dua lapis approval atas SPM yang telah lolos Payable
pada proses review yang akan diterbitkan SP2D.
Pertama dari petugas Seksi Pencairan Dana dan kedua
dari Kepala Seksi. Untuk nilai tertentu, dibutuhkan
approval dari Kepala KPPN. Pada proses ini diterbitkan

jurnal SP2D.

Jurnal SP2D:
DR. AP Transfer DBH PPh per lokasi
CR. Kas Dit. PKN

Selanjutnya data tersebut diteruskan kepada Seksi
Bendum untuk dilakukan release payment.
7. kSeekpsaidaBDeint.dPuKmN.akan menyampaikan data pembayaran Payable

Pada proses ini diterbitkan jurnal kas.

Jurnal kas:
DR. Due from DJPK
CR. Due to Dit. PKN

113

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
8. Pasca menerima data pembayaran dari KPPN, Dit. PKN Payable

melakukan approval payment dengan menggunakan
kriteria prioritasi pembayaran dan ketersediaan dana.

9. Bank melakukan transfer/pemindahbukuan dari
RPKBUNP ke rekening Pemda

10. Dit. PKN melakukan rekonsiliasi bank secara elektronik Cash
antara data yang disampaikan RPKBUNP dan data cash Management
management pada GL SPAN

114

4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

a. Penganggaran dan Pengalokasian
Gambar 30

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian DBH Cukai Hasil
Tembakau

Proses Bisnis Penganggaran dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

DJPK DJA Dit. PA DJPBN

Hyperion 1 2

Penyusunan Pembahasan
RKAKL dgn DPR

3

6 UU APBN Oracle 5
4
PMK General
Perkiraan Perpres Ledger
Rincian
Alokasi APBN Jurnal
appropriasi

agregat

Oracle 7
General
Ledger

Hyperion 8 Oracle 9 10 Jurnal
Spending Penelaahan koreksi
appropriasi
Authority
Cross
Penyusunan Penyusunan check
Data SKP-RTD Konsep
DIPA

Oracle Oracle 12
Spending 11 General

Authority Ledger

Penerbitan DIPA Jurnal
13 Allotment

DIPA

115

Penjelasan gambar 30:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

1. DJPK menyusun RKAKL BA 999 Anggaran Transfer ke Hyperion

Daerah untuk DBH CHT.
2. Untuk menyusun dan mengesahkan APBN, Pemerintah

melakukan pembahasan bersama dengan DPR, termasuk

DBH CHT.
34. UU APBN ditetapkan.

Setelah UU APBN disahkan, untuk pelaksanaannya,
anggaran belanja negara dirinci ke dalam Perpres menurut

bagian anggaran/organisasi, fungsi/subfungsi, program,
kegiatan, lokasi, satuan kerja dan jenis belanja. Khusus

untuk anggaran transfer ke daerah rincian tersebut masih

bersifat agregat. General
5. Pasca penerbitan Perpres Rincian APBN, Dit. PA DJPBN Ledger

melakukan jurnal appropriasi secara agregat.

Jurnal Appropriasi agregat:
DR. Appropriasi DBH CHT
6. Menkeu cq. DJPK menetapkan perkiraan alokasi pembagian
DBH CHT berdasarkan perkiraan penerimaan negara dari
CHT. Dua persen penerimaan negara dari CHT dibagi

kepada propinsi penghasil cukai. Alokasi per
prop/kab/kota ditetapkan oleh gubernur dengan imbangan
sebagai berikut:
a. 0,6% untuk provinsi yang bersangkutan
b. 0,8% untuk kabupaten/kota penghasil, dan
c. 0,6% untuk kabupaten/kota lain dalam propinsi

bersangkutan.

Dalam hal peraturan gubernur tersebut belum ditetapkan,
transfer DBH CHT ditetapkan secara agregat per propinsi.
7. Pasca diterbitkan PMK alokasi sementara tersebut, Dit. PA General
DJPBN melakukan jurnal koreksi appropriasi DBH CHT per Ledger

lokasi.

Jurnal koreksi Appropriasi:
DR. Appropriasi DBH CHT per lokasi prop/kab/kota
CR. Appropriasi DBH CHT

Dalam hal pada PMK tersebut belum mencantumkan
alokasi per daerah penerima tertentu (prop/kab/kota),
jurnal appropriasi ditetapkan secara agregat per propinsi.
8. DJPK menyusun data Surat Keputusan Penetapan Rincian Hyperion
Transfer ke Daerah (SKP-RTD) yang memuat rincian jumlah

116

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
transfer per daerah per bulan.
9. DJPK menyusun konsep DIPA DBH CHT untuk disampaikan Spending
Authority
kepada Direktorat PA DJPBN.
10. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DBH Spending
Authority
CHT. General
11. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK. Ledger

12. Pasca diterbitkan DIPA DBH CHT tersebut, Dit. PA DJPBN
melakukan jurnal allotment DBH CHT.

Jurnal Allotment:
Dr. Allotment Belanja DBH CHT per lokasi prop/kab/kota
Cr. Appropriasi Belanja DBH CHT per lokasi prop/kab/kota

Dalam penjurnalan allotment tersebut, Dit. PA melakukan
cross check dengan jurnal appropriasi yang telah dilakukan
sebelumnya.
13. DIPA didistribusikan kepada pihak yang terkait.

b. Revisi DIPA
Revisi DIPA DBH CHT dilakukan dalam hal (i) telah terbit
Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi sementara per
prop/kab/kota, (ii) penetapan alokasi definitif DBH CHT, atau
(iii) terjadi ralat atas alokasi. Revisi pada butir (i) dapat
dilakukan sepanjang TA berjalan. Revisi pada butir (ii)
dilakukan pada triwulan IV. Revisi pada butir (iii) dapat
dilakukan pada triwulan IV TA berjalan atau triwulan I TA

berikutnya.

117

Gambar 31
Proses Bisnis Revisi DIPA DBH CHT

Proses Bisnis Revisi DIPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

DJPK Dit. PA DJPBN

Oracle

1a Government 1b

Receipt

Peraturan Gubernur Data realisasi
penerimaan
Tentang
Alokasi prop/kab/kota 2

Oracle 3

General
Ledger

PMK Jurnal
Perubahan/Revisi revisi
appropriasi
Alokasi
Hyperion 5 6
Oracle
Spending
4
Authority

Penyusunan Penyusunan Penelaahan
Data Revisi Konsep
SKP-RTD
DIPA Revisi

Oracle 7 Oracle 8
Spending General
Ledger
Authority

Penerbitan Jurnal
DIPA Revisi Revisi
Allotment
9

DIPA
Revisi

118

Penjelasan gambar 31:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN

1.a Gubernur menetapkan alokasi DBH CHT untuk
prop/kab/kota pada wilayahnya.

1.b DseJtPoKramneCnHdaTpsaetckaaran niansfiornamla.si data realisasi penerimaan Government

Receipt
2. Atas dasar peraturan gubernur tersebut atau data

realisasi penerimaan, Menkeu cq. DJPK menetapkan
perubahan/revisi alokasi DBH CHT.
3. PPaAscDaJPdBitNermbeiltakkanukPaMnKjuPrenarlubreavhiasin aAplporkoapsriiatseirsDebBuHt,CDHitT. General

Ledger

per lokasi.

Jika revisi tersebut berupa penetapan daerah penerima
DBH CHT maka jurnal revisi appropriasi adalah sebagai
berikut:
DR. Appropriasi DBH CHT per lokasi prop/kab/kota
CR. Appropriasi DBH CHT

Jika revisi tersebut berupa penambahan nilai alokasi
pada DBH CHT maka jurnal revisi appropriasi adalah
sebagai berikut:
DR. Appropriasi DBHCHT per lokasi prop/kab/kota
sebesar tambahan nilai appropriasi

Sebaliknya, jika nilai alokasi definitif lebih kecil dari pada
alokasi sementara, maka jurnal revisi appropriasi adalah:
CR. Appropriasi DBHCHT per lokasi prop/kab/kota
sebesar pengurangan nilai appropriasi
4. RDiJnPcKiamnenTyraunssufnerdaktea RDeaveirsaihSu(rSaKtPK-eRpTuDt)usyaanngPenmeetmaupaatn Hyperion

rincian jumlah transfer per daerah per bulan.
5. DdiJsPaKmpmaeinkyaunskuenpakdoanDsierpektRoervaistiPADIDPJAPBND.BH CHT untuk Spending

Authority
6. Direktorat PA melakukan penelaahan Konsep DIPA DBH

CHT.
7. Dit. PA mengesahkan konsep DIPA yang diajukan DJPK. Spending

Authority
8. DPaJsPcBaNdmiteelrabkiutkaannRreevviissii jDuIrPnaAlDaBllHotCmHenTttDeBrsHebCuHtT,.Dit. PA General

Ledger

Jika revisi tersebut berupa penetapan daerah penerima
DBH CHT maka jurnal revisi allotment adalah sebagai

berikut:
Dr. Allotment Belanja DBH CHT per lokasi

119

No. Keterangan Aktivitas Modul
SPAN
CR. Appropriasi DBH CHT per lokasi prop/kab/kota

Jika nilai alokasi definitif lebih besar dari pada alokasi
sementara, maka jurnal revisi allotment adalah:
Dr. Allotment Belanja DBH CHT per lokasi prop/kab/kota
sebesar tambahan nilai appropriasi
Cr. Appropriasi Belanja DBH CHT per lokasi
prop/kab/kota sebesar tambahan nilai appropriasi

Sebaliknya, jika nilai alokasi definitif lebih kecil dari pada
alokasi sementara, maka jurnal revisi allotment adalah:
Dr. Appropriasi Belanja DBH CHT per lokasi
prop/kab/kota sebesar pengurangan nilai appropriasi
Cr. Allotment Belanja DBH CHT per lokasi prop/kab/kota
sebesar pengurangan nilai allotment.
9. DIPA Revisi didistribusikan kepada pihak yang terkait.

120

c. Penyaluran

Gambar 32
Proses Bisnis Penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau

Proses Bisnis Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

DJPK DJPK KPPN KPPN Sie.KPPN Bank
PPK PPSPM FO Sie. PD Dit. PKN

Bendum

Oracle 1
Government

Receipt

Data
Realisasi
Penerimaan

Oracle 2 Oracle 3
Payable Payable

Resume tagihan/
SPP

Etnatgriyhraens/SuPmPe Nomor invoice ResumVealidasi
tagihan/SPP
Resume tagihan/
SPP (Check fund/Posting)

Oracle 4 Oracle 5 Oracle 10
Payable Payable
Cash
SPM Management

Rekonsiliasi

Approval SPP/ Review SPM Rekonsiliasi
penandatanganan (check liability) elektronik

SPM

Oracle Oracle Oracle 8 9
Payable 6 Payable 7 Payable

Flow of data
Flow of data & authority

Approval Release Approval Setelmen
SP2D payment payment SP2D

121

Penjelasan gambar 32:

No. Keterangan Aktivitas Modul

SPAN
1. dDaJePrKahm.eFnodrampualtakapnemdbaatgaiarenalyiasansgi spuednaehridmiamaansuCkHkTanpkeer Government

Receipt

dalam modul GR akan membagi hasil penerimaan CHT
untuk prop maupun kab/kota bersangkutan. Atas dasar
formula tersebut, untuk keperluan penyaluran, PPK
meng-create file berupa data realisasi penerimaan dari

modul Government Receipt.
2. Berdasarkan realisasi penerimaan CHT TA berjalan yang Payable

diperoleh dari Modul Government Receipt pada SPAN,
DJPK menerbitkan SPP DBHCHT secara triwulanan,
dengan perincian sebagai berikut:
a. Triwulan I dilaksanakan bulan Maret;
b. Triwulan II dilaksanakan bulan Juni;
c. Triwulan III dilaksanakan bulan September; dan
c. Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember sebesar

selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana
yang telah disalurkan pada triwulan I-III.

Penyaluran triwulan I dilakukan setelah DJPK menerima
laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan
kegiatan DBHCHT semester II TA sebelumnya dari
Gubernur. Penyaluran triwulan III dilakukan setelah
DJPK menerima laporan konsolidasi penggunaan dana
atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT semester I tahun
berjalan dari Gubernur. Dalam hal laporan konsolidasi
penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT

dimaksud menunjukkan tidak adanya realisasi
penggunaan, penyaluran DBH CHT ditunda sampai
dengan disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan
dana atas pelaksanaan kegiatan DBH CHT.

File yang dihasilkan pada langkah pertama di atas di
upload ke dalam modul Payable sebagai data masukan
untuk pembuatan SPP. Untuk keperluan tersebut, PPK
meng-entry resume tagihan/SPP langsung ke dalam
modul Payable. Pada proses ini, data rekening pemda
penerima DBHCHT secara otomatis diperoleh dari
master data supplier.

Selanjutnya, PPK menyiapkan dokumen SPP beserta
dokumen pendukungnya untuk disampaikan kepada
PPSPM DJPK.

122