Bahan Ujian Komprehensif

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.
Maha Suci Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat serta kasih sayang-Nya

kepada setiap makhluk-Nya sehingga selayaknya segala puji serta syukur senantiasa
kita panjatkan kepada-Nya. Shalawat serta salam semoga Allah curah limpahkan
kepada Nabiallah Muhammad SAW. Atas seijin Allah SWT pada kesempatan ini
kami dapat menyelesaikan materi ujian komprehensif.

Materi ujian komprehensif ini disusun tidak lain sebagai salah satu tugas
prasyarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa
Karawang. Dalam penyusunan materi ujian komprehensif ini tidak sedikit kesulitan
yang kami hadapi, namun pada kesempatan ini atas izin Allah SWT dan berkat kerja
keras, do`a serta dukungan dan bantuan dari semua pihak sehingga penyusunan materi
ujian komprehensif ini dapat kami selesaikan.

Materi ujian komprehensif ini jauh dari kesempurnaan, semoga materi ujian
ini dapat memberikan sumbangan dan bermanfaat, khususnya bagi kami dan
umumnya bagi yang membacanya. Jazakumullahu Khairaan Khatsiira.
Billahi Fii Sabili Al-Haq
Wassalamualaikum Wr, Wb.

Karawang, Januari 2021

Penyusun

KBK POLITIK

1. Jelaskan konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Plato dan Arsitoteles!
Jawaban :
Plato dan Aristoteles di atas, keduanya sama-sama mendudukan negara sebagai
pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Dari pemikiran kedua tokoh tersebut
pengertian kekuasaan adalah lebih kepada penguasaan atas individu-individu ataupun
kumpulan-kumpulan individu secara absolut oleh negara. Dengan demikian,
kekuasaan bersifat terpusat, yakni hanya berada pada negara.

2. Jelaskan perbedaan konsepsi pengertian kekuasaan antara konsep kekuasaan
di masa-masa awal era Plato dan Aristoteles dengan konsep kekuasaan yang
dikemukakan oleh Foucault, dan Giddens !
Jawaban :
Foucault mengartikan kekuasaan tersebar dan ada dimana-mana. Kekuasaan muncul
pada setiap momen hubungan sosial, oleh karena itu operasi kekuasaan bukanlah
penyimpangan dari norma melainkan terus hadir. Kekuasaan diartikan ada dimana-
mana bukan dikarenakan ia melingkupi segalanya tetapi karena kekuasaan datang dari
mana-mana. Kekuasaan menurut Foucault bukanlah suatu institusi, atau suatu struktur
kepemilikan. Tetapi kekuasaan adalah nama yang diberikan untuk menunjuk pada
situasi strategis yang kompleks dalam masyarakat tertentu (Gaventa, 2003). Selain
Foucault, pengembangan konsepsi kekuasaan juga dilakukan oleh Giddens. Menurut
Giddens, kekuasaan dipandang sebagai kapasitas transformatif dan sebagai dominasi.
Kapasitas transformatif menunjuk pada kekuatan individu untuk mengintervensi
secara kausal dalam suatu rangkaian suatu peristiwa. Seorang agensi merupakan
individu yang memiliki kekuatan untuk melakukan perbedaan dari suatu rangkaian
peritiwa tersebut (Gaventa, 2003). Konsepsi kekuasaan yang dikemukakan oleh
Giddens menitikberatkan pada Tindakan subyek (agensi) dalam berhadapan dengan
struktur peluang yang ada.

3. Jelaskan dari mana saja kekuasaan itu bersumber !
Jawaban :
a. Kekuasaan balas jasa (reward power), yaitu kekuasaan yang legitimasinya
bersumber dari sejumlah balas jasa yang sifatnya positif (uang, perlindungan,
perkembangan karier, janji positif dan sebagainya) yang diberikan kepada pihak
penerima guna melaksanaan perintah atau persyaratan lain.

b. Kekuasaan paksaan (coercive power) berasal dari perkiraan yang dirasakan orang
bahwa hukuman (dipecat, ditegur, didenda, dijatuhi hukuman fisik, dan sebagainya)
akan diterima jika mereka tidak melaksanakan perintah pimpinan.
c. Kekuasaan legitimasi (legitimate power) yang berkembang atas dasar dan
berangkat dari nilai-nilai intern yang mengemuka dan sering bersifat konvensional
bahwa seorang pimpinan mempunyai hak sah untuk mempengaruhi bawahannya.
d. Kekuasaan Pengedalian Atas Informasi (control of information power), kekuasaan
ini ada dan berasal dari kelebihan atas suatu pengetahuan dimana orang lain tidak
mempunyai.
e. Kekuasaan Panutan (referent power), kekuasaan ini muncul atas pemahaman secara
kultural dari orang-orang dengan berstatus sebagai pemimpin.
f. Kekuasaan Keahlian (expert power). Kekuasaan ini ada dan merupakan hasil dari
tempaan yang lama dan muncul karena suatu keahlian atau ilmu pengetahuan.

4. Jelaskan bentuk-bentuk kekuasaan yang dikemukakan oleh Surbakti!
Jawaban :
a. Influence (Pengaruh), ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar
mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela.
b. Persuasion (Persuasi), ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan
argumentasi untuk melakukan sesuatu. Penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang
dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya, sebenarnya mematuhi keinginan
pemegang kekuasaan, disebut manipulasi.
c. Coercion (Koersi), ialah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan
oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku
sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang
bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi.
d. Force, ialah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan
rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar
melakukan sesuatu.

5. Jelaskan perbedaan antara Coercion dengan Force!
Jawaban :
Coercion (Koersi), ialah peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan
oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku

sesuai dengan kehendak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang
bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi.
a. Force, ialah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan
rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar
melakukan sesuatu.
b. Kekuasan dalam bentuk coercion adalah seperti penangkapan oleh polisi,
diinterogasi oleh militer, atau melapor secara regular kepada pihak militer. Sementara
bentuk Force contohnya ialah perang, embargo ekonomi dan sejenisnya.

6. Jelaskan secara singkat sejarah pemikiran sistem-sistem ekonomi yang sudah
Anda pelajari, mulai dari pemikiran klasik, sosialis sampai dengan pemikiran
Pancasila!
Jawaban :
a. Sistem ekonomi klasik (kapitalis), sistem ekonomi modern (sosialis), sistem
ekonomi Pancasila. Salah satu hasil pemikiran kaum klasik telah memelopori
pemikiran sistem perekonomian liberal. Dalam pemikiran kaum klasik bahwa
perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian
diserahkan kepada pasar. Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan
hukum, menjaga keamanan dan pembangunan infrastruktur. Pemikiran kaum klasik
ini telah menginspirasi ”Washington Consensus”. Berdasarkan “Washington
Consensus” peran pemerintah di dalam pembangunan lebih dititikberatkan kepada
penertiban APBN, dan pemanfaatan/penggunaan kekuatan pasar.
b. Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama, filosofi ekonomi
sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme
dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum kapitalis atau
kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Sistem
ekonomi sosialis dilandasi pada pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor
produksi, sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat
yang layak. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah sangat berperan untuk
menentukan jalannya perekonomian atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat
atau centralized planning. Sistem ekonomi sosialis mengalami tahap-tahap
perkembangan dan penyesuaian, mulai dari awal berkembangnya gagasan sosialisme
utopis pada abad 16 sampai dengan perkembangan mutakhir munculnya sistem
ekonomi pasar sosialis. Berkembangnya sistem ekonomi sosialis erat kaitannya

dengan kritik terhadap ketimpangan sosial-ekonomi di Eropa (khususnya di Inggris)
pada waktu itu.
c. Sistem Ekonomi Pancasila mulai dikembangkan lebih serius sejak Seminar
Nasional di Universitas Gadjah Mada Tahun 1980. Tidak dapat disangkal bahwa
hangatnya polemik tentang sistem ekonomi Indonesia sekitar tahun 1980-81 berkisar
kepada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sebutan SEP
sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil Salim dalam suatu artikel pada
harian Kompas tanggal 30 Juni 1966. Buku “Membangun Sistem Ekonomi” karya
guru besar FE UGM ini sekali lagi menegaskan betapa konsistennya Pak Muby,
dalam memperkenalkan dan memopulerkan sistem ekonomi yang pas bagi Indonesia.
Di kalangan para pelopor SEP terdapat dua cara pandang. Pertama, jalur yuridis
formal, yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33
UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi
oleh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Pelopor jalur ini,
misalnya adalah Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap. Jalur kedua adalah jalur
orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Termasuk dalam kubu ini
adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Pada dasarnya, mereka
menafsirkan SEP sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada sila I, II, III, IV, dan
V. Ketiganya berusaha menjabarkan ideologi Pancasila dalam dunia ekonomi dan
bisnis. Agaknya ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila
merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya
dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika
perkembangan masyarakat Indonesia (Alfian, 1991).

7. Jelaskan tentang perkembangan ekonomi dari era Nusantara (Masa
Kerajaan), VOC, Pendudukan Hindia Belanda, Pendudukan Jepang hingga era
revolusi ketika Indonesia baru merdeka (1945-1949)!
Jawaban :
a. Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra
Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar
benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia,
melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke
laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah
(Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada

abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-
daerah di Barat (kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan
tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana
pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya,
saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai
zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari
berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena
mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”. Kejayaan suatu
negara dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.
Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di Sumatera
bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian
dan perniagaan.
b. Sistem perekonomian yang dikelola VOC di Hindia Belanda dikelola secara murni
bersifat ekstraktif. Menggunakan seluruh kemampuan bisnis dan kewenangan publik
yang ada di tangannya untuk menyedot surplus ekonomi semaksimal mungkin dari
kawasan yang dikuasainya. Cara yang dilakukan VOC untuk memaksimalkan dan
mengefektifkan penaklukkannya atas Hindia Belanda yaitu dengan Pemanfaatan
secara maksimal penguasa lokal dan birokrasinya. VOC berhasil membangun system
birokrasi. Dengan personil yang terbatas mampu melaksanakan kebijakan ekonomi di
seluruh HIndia Belanda – dgn tidak lebih dari 200 pesonil – karena sistem kolaborasi
yg apik dibangun dengan penguasa lokal. Kebangkrutan VOC membuat pemerintahan
Belanda mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda. Perubahan situasi
perpolitikan di Belanda mengubah kebijakan ekonomi komando menjadi ekonomi
liberal – membuka luas investasi swasta dan prinsip perdagangan bebas. Memasuki
abad 20 selama tiga dasawarsa sistem ekonomi ini mengalami masa kejayaannya
dengan masuknya investasi besar-besaran yang tidak hanya modal tapi juga
tekonologi baru. System administrasi yang efektif, system hukum terpadu, dan
jaringan infrastruktur yg terus dibangun menjadi pilar bagi keberhasilan system
ekonomi liberal ini. Komoditi ekspor Indonesia seperti gula, karet, kopi, tembakau,
minyak bumi meningkat pesat dan kemakmuran ini merembes pada kesejahteraan
masyarakat – zaman normal. Memasuki thn.1933 dunia digoncang depresi ekonomi
akibat saham new York anjlok lalu menimbulkan efek spiral ke bawah. Muncul
kesadaran bahwa ekonomi yang terlalu terbuka rentan terhadap gejolak perekonomian
global. Kebijakan perdagangan bebas ditinggalkan dengan menerapkan system

ekonomi substitusi impor dimana industry perdagangan dalam negeri harus dilindungi
melalui kebijakan pengaturan impor, system perijinan, dan dukungan lainnya untuk
industry dalam negeri yg bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor
impor yang berlebihan. Produksi dlm negeri meningkat sampai hadirnya Jepang pada
1942.
c. Era Kependudukan Jepang, Ekonomi Indonesia kemudian dikelola dgn system
ekonomi perang – sistem ekonomi komando. Keterisolasian dengan dunia luar
kemudian mengubah system ekonomi yg tadinya terbuka menjadi tertutup, 3,5 thn
kesengsaraan yg luar biasa. Era revolusi (1945-1949) menjadi masa kekisruhan
ekonomi saat Indonesia baru saja merdeka konstelasi politik berubah RI yg merdeka
harus menghadapi agresi militer Belanda.
d. Masa revolusi ini diwarnai oleh penurunan produksi nasional karena kerusakan
kapasias produksi, terjadi hambatan kegiatan produksi perdagangan, blockade laut
Belanda, peningkatan jumlah uang yg beredar untk menutupi defisit anggaran
meyebabkan inflasi, ditambah dengan peredaran beberapa mata uang di RI yang
semakin membuat kegaduhan/ kericuhan ekonomi.. sehingga suasana ketidakpastian
keamanan dan politik saat itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kebijakan
ekonomi yg konsisten dan berkesinambungan.

8. Bagaimana penerapan Sistem Ekonomi era Orde Lama, Baru, Reformasi
beserta permasalahannya?
Jawaban :
Orde Lama lebih condong pada sistem ekonomi sosialis, terdapat kepercayaan diri
Bangsa akan kekuatan yang dimilikinya, sehingga ada kemandirian ekonomi namun
kurang diminati sebagai tempat investasi asing. Permasalahan yang timbul adanya
penyatuan semua mata uang dan diterbitkannya mata uang baru, pengguntingan uang.
Orde Baru Sistem Ekonomi lebih ke kapitalistik, terbuka dengan dunia internasional.
Investor asing mulai menanamkan modal dan lebih berkembangnya hubungan
bilateral dan multilateral, bnamun pembangunan ekonomi sangat tergantung kepada
utang luar negeri serta bertambahnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin,
budaya KKN yg kian meluas, krisis multidemensional dari devaluasi nilai Bath
Thailand, Peso Filipina, hingga Indonesia.
Orde Reformasi sistem kerakyatan Pancasila tapi lebih condong ke arah kapitalistik
dengan ideologi liberalisme. Persaingan usaha yang terbuka (bebas), kerjasama

dengan luar negeri makin terbuka, maraknya kenaikan harga pokok karena faktor
kesepakatan multilateral dan kondisi pasar dunia. Permasalahan yang timbul,
perdagangan bebas ASEAN dan China (ACFTA) menimbulkan persaingan yang tidak
sama kuat antara pengusaha Indonesia dengan luar yang notabene para industri besar.
Sistem Ekonomi Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh sistem politik
yang tengah berkembang. Pada Orde Lama Indonesia diarahkan pada kemandirian
ekonomi, guna menghindari kondisi ketergantungan terhadap luar negeri. Sedangkan
di masa Orde Baru Indonesia memakai sistem ekonomi kapitalistik, yang membawa
ragam implikasi terhadap perekonomian Indonesia. Pada masa Reformasi Indonesia
menggunakan sistem ekonomi kerakyatan Pancasila yang condong ke arah kapitalis.
Hal ini menyebabkan Indonesia harus tunduk pada kapitalisme global. Pengaruh
globalisasi pada perekonomian Indonesia dan ciri-ciri negara maju dan berkembang.

9. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perekonomian Indonesia?
Jawaban :
Pasar bebas merupakan salah satu bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Pengaruh
dari globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia di antaranya adalah
tumbuhnya kreativitas para pelaku ekonomi Indonesia serta semakin mendunia
produk - produk buatan Indonesia. Dengan adanya globalisasi, para pelaku ekonomi,
memang dituntut untuk semakin kreatif menciptakan produk-produk yang tidak hanya
mampu bersaing dengan sesama produk buatan dalam negeri, namun juga harus
mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Tanpa adanya
pengembangan produk, sudah pasti produk mereka tidak akan bisa laku di pasaran.
Terlebih sejak CAFTA (China Asia Free Trade Assosiation) diberlakukan, barang -
barang dari China mulai membanjiri pasar Indonesia.
Tidak hanya bentuk serta tampilan produk yang menarik, namun juga harga yang
ditawarkan sangat murah bila dibandingkan dengan produk – produk buatan Indonesia.
Saat itu banyak pihak yang menyayangkan mengapa Indonesia ikut menandatangani
CAFTA. Tidak hanya karena dunia industri Indonesia dianggap belum siap
menghadapi pengaruh globalisasi pada perkembangan ekonomi Indonesia, namun
juga karena kondisi internal ekonomi Indonesia yang masih belum stabil. Namun,
dengan alasan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang jauh tertinggal dalam
bidang ekonomi bila tidak turut serta dalam perjanjian CAFTA tersebut maka siap
atau tidak, akhirnya Indonesia terlibat dalam pasar bebas Asia.

Bagi beberapa pelaku industri, terutama yang selama ini mengandalkan bahan baku
impor dari China, malah menjadi pihak yang diuntungkan atas masuknya Indonesia ke
dalam pasar bebas Asia. Mereka bisa mendapatkan bahan baku dengan harga yang
jauh lebih murah karena dilakukannya perjanjian penghapusan tarif impor sehingga
bisa menekan banyak biaya yang harus mereka keluarkan. Dengan mendapatkan
bahan baku yang murah, maka secara otomatis kegiatan industri bisa semakin
berkembang. Itu merupakan contoh positif dari pengaruh globalisasi pada
perkembangan ekonomi Indonesia.

10. Bagaimana peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
terutama di era pandemi dan kiat pemerintah dalam mendukung UMKM?
Jawaban :
a. Data Kementrian Koperasi dan UKM menyebut, jumlah sektor bisnis UMKM di
Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap prodik domestik
bruto (PDB) sebesar 61,97 % atau senilai 8,6 Triliun. Sektor bisnis ini memiliki
peranan besar dalam perbaikan ekonomi Indonesia, dengan kemampuan menyerap
tenaga kerja sebesar 97% dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,4%. Tinggi
kemampuan UKM dalam menciptakan kesempatan kerja dibanding usaha besar
mengindikasikan bahwa UKM memiliki potensi yang cukup besar untuk
dikembangkan dan dapat berfungsi sebagai katub pengaman permasalahan tenaga
kerja (pengangguran). Banyak dari UMKM yang berhasil beradaptasi di tengah
pandemi hingga omzetnya naik berkali lipat. Hal ini terjadi karena kemampuan
mempertahankan daya saing lewat digitalisasi melalui operasional dan transaksi
online dengan pemanfaatan e-commerce dan cashless payment. Laporan e-Conomy
SEA 2020 yang dikeluarkan google, Temasek, dan Bain menyebut nilai ekonomi
digital di Indonesia pada 2020 tumbuh 11% dibandingkan 2019.
b. Kiat pemerintah dalam mendukung UMKM Pemerintah membuat kebijakan
mendukung UMKM dengan memberikan rancangan program Kredit Usaha Rakyat
(KUR) dengan suku bunga yang kecil karena disubsidi pemerintah. Langkah lainnya
adalah melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) agar produk lokal
semakin dikenal dengan slogan “Bangga Buatan Indonesia” pada 2020. Melalui
program ini pemerintah bermaksud meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
mendorong pelaku bisnis UMKM untuk berani bersaing di platform digital.

11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan dalam ilmu politik?
Sebutkan pendekatan-pendekatan apa saja yang dapat digunakan untuk
menganalisis fenomena-fenomena politik?
Jawaban:
Pengamatan terhadap kegiatan politik dapat dilihat dari sudut pandang (angel) yang
digunakan. Vernon Van Dyke: Pendekatan (approach) adalah kriteria untuk
menyeleksi masalah dan data yang relevan. Pendekatan mencakup standard atau tolak
ukur yang dipakaia untuk memilih masalah dan menentukan data mana yang akan
diteliti serta data mana yang dikesampingkan.
Jenis-jenis Pendekatan:
Ajaran Filosofis
a. Dikenal juga dengan pendekatan tradisional
b. Pendekatan ini biasanya menganalisis literatur: mengkaji pemikiran pemikir besar
seperti Plato,Aristoteles, Marx dsb
c. Bersifat ‘preskriptif’ (membuat pertimbangan) atau ‘normatif’ (apa yang
semestinya terjadi) dan bersifat memberikan rekomendasi
d. Tokoh-tokoh : Augustine (354-430), Aquinas (1225-74)
Ajaran Empiris
a. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam kajian pemerintahan komparatif dan
studi konstitusi. Pendekatan ini tidak memihak pada realitas politik
b. Bersifat deskriptif: menganilisis dan menjelaskan
c. Doktrin empirisme: pengalaman merupakan satu-satunya landasan pengetahuan.
Selain itu semua hipotesis harus diuji melalui proses pengamatan
d. Dikenal gerakan intelektual “positivisme” dikaitkan dengan beberapa tulisan
Auguste Comte (1798-1857)
e. Positivisme adalah teori bahwa penelitian sosial dan semua penelitian harus
menganut metode-metode dari pengetahuan alam sejak abad 17 seperti John Locke,
David Hume (1711-76)
Behavioralisme
a. Pokok kajian biasanya tentang perilaku voting, perilaku legislator, perilaku
politisi/pelobi
b. Muncul pada tahun 1960-an

c. Behavioralisme adalah keyakinan bahwa teori-teori sosial harus dibangun diatas
landasan dari perilaku yang dapat diamati, menyediakan data yang terukur untuk
penelitian
d. Berlandaskan bebas nilai, tidak terkontaminasi oleh keyakinan etis/normatif
e. Seringkali bias: simpati/prasangka (seringkali dibawah sadar) mempengaruhi
manusia mengimplikasikan atau terjadi distorsi
Pendekatan Pilihan Rasional/Teori Politik Formal/Teori Pilihan Publik
a. Biasanya digunakan dalam menganalisis persaingan petani, perilaku kelompok

kepentingan, pengaruh kebijakan dari para birokrat
b. Diterapkan juga bentuk teori permainan (game theory)
c. Pendekatan ini belum bisa diterima secara universal
d. Pendekatan ini terlalu menilai tinggi rasionalitas dan mengabaikan fakta bahwa
masyarakat jarang memiliki tujuan yang jelas dan memutuskan tidak berdasarkan
pengetahuan yang akurat
Pendekatan Institusionalisme Baru
a. Institusionalisme lama/tradisional berfokus pada aturan, prosedur dan organisasi
formal seperti pemerintahan menggunakan metode yang digunakan dalam studi-studi
hukum dan sejarah Muncul di tahun 1980-an
b. Dalam pendekatan ini struktur-struktur politik mempengaruhi perilaku politik
c. Pendekatan ini dituduh strukturalis dimana para pelaku politik dipandang ‘para
tahanan’ dalam konteks dimana kelembagaan dimana mereka bekerja
d. Menekankan bahwa lembaga-lembaga tertanam dalam sebuah konteks normatif
dan historis tertentu
e. Pendekatan Institusionalisme Baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu,
apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan intitusi berinteraksi
f. Institusionalisme Baru menjadi sangat penting bagi negara-negara yang baru
membebaskan diri dari cengkeraman suatu rezim yang otoriter serta represif. Dalam
proses ini nilai kembali memainkan peran penting. Perbedaan Institusionalisme Baru
dengan Institusionalisme Lama ialah perhatian Institusionalisme Baru lebih tertuju
pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar dan globalisasi ketimbang
pada masalah konstitusi yuridis.
Pendekatan-Pendekatan Kritis
a. Muncul berbagai perspektif kritis baru seperti feminisme, teori kritis, politik

hijau, konstruktivisme, post-strukturalisme dan postkolonialisme.Mereka memiliki
landasan filosofis yg beragam namun satu-satunya hal yg menyatukan mereka adalah
sebuah antipati bersama terhadap pemikiran utama
b. Konstruktivisme atau konstruktivisme sosial adalah sebuah pendekatan dalam
analisis yg didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada realitas sosial atau politik yg
objektif yg terbebas dari pengaruh pemahaman kita tentangnya. Masyarakat baik sbg
individu maupun kelompok sosial, ‘mengkonstruksi’ dunia menurut konstruksi tsb.
Keyakinandan asumsi masyarakat terutama menjadi signifikan ktk mereka tersebar
secara luas dan menciptakan sebuah rasa identitas dan kepentingan yg khas
c. Postmodernisme, adalah sebuah istilah yg pertama kali digunakan untuk
mendeskripsikan gerakan eksperimental di bidang kesenian, arsitektur dan
kebudayaan di dunia barat. Adanya pergeseran dari masyarakat yg distrukturkan oleh
industrialisasi dan solidaritas kelas menjadi masyarakat “informasi” yg semakin
terpecah-pecah dan pluralistik. Dalam proses ini, individu-individu berubah dari
produsen menjadi konsumen dan individualisme menggantikan loyalitas kelas,
keagamaan dan etnis. Para posmodernis berargumen bahwa tdk ada sesuatu yg
bersifat pasti; ide tentang kebenaran mutlak dan universal harus dianggap sbg sebuah
pretensi yg arogan.
d. Post-positivisme adalah pengetahuan yg mempertanyakan ide tentang sebuah
realitas yg ‘objektif ‘ dan sebaliknya menekankan bagaimana masyarakat memahami,
atau ‘mengkonstruksi’ dunia di mana mereka tinggal.
e. Post strukturalis dan Posmodernis merujuk pada berbagai ragam teoritisi yg
menentang fundasionalismedalam filsafat ilmu dan ilmu kemanusiaan.Tokoh-
tokohnya:Jacques Derrida (1976), Michael Foucault (1977,1986), Jaques Lacan (1977)
dll. Foucault memusuhiklam kegungan yg menjadi ciri proyek modern. Proyek ini
menuntut untuk menyandarkan pengetahuan dan etika diatas fondasi objektif dan
esensial. Bersandar pada pengalaman murni ttg duniaatau sifat murni subjektifitas
manusia.Karya Foucault mrujuk pada permusuhan 2 konsep modern:subjek dan nalar.

12. Dalam proses pembuatan kebijakan di suatu negara tidak akan terlepas
dari tuntutan dan dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, kelompok
kepentingan, kelompok penekan, partai politik dan sebagainya. Jelaskan
menggunakan teori struktural fungsional Gabriel Almond yang merupakan
penyempurnaan teori sistem politik sebelumnya dari David Easton!

Jawaban:
Teori Struktural Fungsional Gabriel Almond

Dari gambar tersebut terlihat bahwa dalam proses pembuatan kebijakan tidak terlepas
dari tuntutan dan dukungan yang dikeluarkan oleh masyarakat, kelompok kepentinagn,
kelompok penekan, serta organisasi non-pemerintah lainnya atau yang disebut dengan
artikulasi kepentingan. Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan dan
partai politik melakukan proses agregasi kepentingan kepada para legislatif.
Selanjutya proses pembuatan kebijakan dilakukan di ranak legislatif dan yudikatif.
Kebijakan yang sudah sudah dikeluarkan otomatis menjadi produk hukum yang mana
bagian dari ranah yudikatif dalam melakukan pengawasan kebijakan.

13. Terdapat 3 fungsi politik yg terlibat tidak secara langsung dalam pembuatan
Dan pelaksanaan kebijakan pemerintah (public policy)tetapi menentukan cara
kerja sistem politik. Jelaskan!
Jawaban
a. Sosialisasi politik
Merupakan fungsi mengembangan dan memperkuat sikap politik dikalangan
penduduk umumnya, bagian dari penduduk untuk menjalankan peran politik,
administratif, judisial tertentu. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media
komunikasi,gereja, pekerjaan dan berbagai struktur politik
b. Rekrutmen politik
Merupakan tugas penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan
pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota
organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.
c. Komunikasi politik
Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai
struktur yang ada dalam sistem politik.

14. Dalam praktiknya, demokrasi tentu saja masih ditemukan berbagai
penyimpangan, keanehan atau keganjilan yang bisa disebut anomali demokrasi
salah satunya adalah shadow state yang bertentangan dengan konsep good
governance. Jelaskan apa yang dimaksud dengan shadow state?
Jawaban:
Keberadaan dari shadow state tidak dapat dipisahkan dari adanya praktik informal
market yaitu legally proscribed production and exchange that contributes no revenues
to government . Sementara shadow state itu sendiri telah didefinisikan oleh Reno
sebagai the emergence of rulers drawing authority from their abilities to control
markets and their material rewards(Reno,1995) Kehadiran dari dua sudara kembar
tersebut informal market dan shadow state tulis Reno antara lain disebabkan karena
terjadi pelapukan fungsi pada institusi formal dari negara (Reno,1995). Di antara
modus operandi dari praktik informal market tersebut adalah para penyelenggara
negara mengundang para investor nasional dan asing untuk bergabung dalam jaringan
shadow state yang dibangun dan sebagai imbalannya para pengusaha tersebut diberi
perlindungan dengan menggunakan otoritas formal yang dimiliki oleh para pejabat
negara.Di sini jelas terlihat bahwa antara penguasa dan pengusaha telah terjadi
transaksi ekonomi dan politik tanpa harus melalui institusi formal negara.
Barbara White terlihat lebih memilih menggunakan terminologi informal economy
untuk menjelaskan fenomena yang sama, Menurut White sedikitnya ada dua
pengertian yang melekat pada terminologi informal economy. (1). kegiatan usaha
perorangan dan atau perusahaan yang tidak didaftarkan pada pemerintah dan tidak
membayar pajak. (2). berkaitan dengan perilaku dari institusi formal publik maupun
swasta untuk menghindari jangkauan regulasi. Bentuk dari kegiatan informal
economy yang disebut kedua ini antara lain kelonggaran pajak, penyalahgunaan
kebijakan publik, korupsi kolusi dan pemaksaan swastanisasi aset negara . Dari dua
kategori kegiatan informal economy di atas terlihat dengan jelas bahwa bentuk
informal economy yang pertama merupakan arena bagi si kecil petani dan pengusaha
kecil sementara bentuk informal economy yang kedua merupakan domain dari si
besar para pengusaha besar dan para pejabat negara (Harris-White, 2003).
Sebagai sebuah pendekatan studi shadow state sedikitnya memiliki dua varian yaitu
(1).state centred approcah dan (2).society centred approach. Perbedaan mendasar
dari dua pendekatan ini antara lain terletak pada ketidaksamaan cara pandang dalam
mengartikulasi keberadaan dari informal market. Bagi state centred approach

kehadiran praktik informal market diartikulasi sebagai bentuk dari bias implementasi
kebijakan negara. Sementara dari sisi pandang society centred approach keberadaan
informal market lebih diartikulasi sebagai bagian dari bentuk produksi dan transaksi
yang dilakukan oleh elemen masyarakat society di luar jangkauan institusi formal
negara. Peran dari state berdasarkan pendekatan yang disebut terakhir ini tidak lebih
hanya sebagai distributor dari sumber daya dan manfaat benefit.

15. Perkembangan teknologi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia
tak terkecuali dalam aktivitas politik. Apa yang dimaksud dengan konsep
cyberpolitics?
Jawaban:
Cyberspace (ruang siber) adalah sebuah ruang maya atau ruang elektronik, di mana
sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam
sebuah jaringan komputer. Dengan kata lain, ruang siber adalah sebuah ruang yang
tidak dapat terlihat, di mana terjadi hubungan komunikasi sehingga informasi menjadi
tersebar, serta tidak ada jarak fisik dari masing-masing pengguna, dan juga tidak dapat
dibatasi oleh kedaulatan suatu negara. Menurut Nazli Choucri, cyberpolitics adalah
sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik)
yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana,
yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru
pertarungan dengan pengandai-andaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada
perbedaan dalam perspektif di seluruh dunia, namun tetap terdapat pemahaman ilmiah
umum tentang arti "politik”. cyberpolitics adalah sebuah kegiatan politik yang
dilakukan melalui ruang siber. Cyberpolitics berkenaan dengan kegiatan-kegiatan
politik, seperti pendidikan politik, komunikasi politik, kampanye politik,
implementasi demokrasi, keamanan dan pertahanan, negara, serta kegiatan sosial,
budaya, dan juga masyarakat. Dahulu, kegiatan-kegiatan seperti ini biasa dilakukan di
dunia nyata, serta terkait dengan aktivitas-aktivitas politik. Namun saat ini, kegiatan-
kegiatan ini mulai banyak dilakukan juga di ruang siber, karena lebih praktis dan
memiliki cakupan dampak yang jauh lebih luas.

16. Jelaskan konsep demokrasi deliberatif!

Jawaban:

a. Suatu gagasan yang dipahami sebagai usaha perbincangan pendapat yang mengarah

pada hakekat demokrasi yang berkonsesus rasional. Pada situasi semacam ini

masyarakat melakukan diskusi untuk dapat mengatasi pandangan subyektif dengan

cara bisa memberi keyakinan secara rasional.

b. Syarat demokrasi deliberatif adalah :

1. Semua subjek harus mampu berbicara dan boleh ikut serta dalam diskursus
di ruang publik.

2. Setiap peserta boleh mempersalahkan setiap pendapat orang lain yang
berbeda.

3. Setiap peserta boleh mengajukan pendapat apapun di dalam diskursus.
4. Setiap peserta boleh mengungkapkan sikap, keinginan dan kebutuhannya.
5. Tidak seorang pembicarapun boleh dihalangi untuk melaksanakan hak-

haknya dalam menyampaikan pendapatnya.
6. Komunikasi warga bersifat terbuka, memberikan kebebasan kepada

masyarakat dalam menyampaikan opini-opini, meyampaikan kepentingan-
kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan dengan cara komunikasi.
7. Bersifat egaliter yaitu masyarakat memiliki kesamaan hak dalam
menyampaikan pendapat, dengan tujuan untuk mencapai suatu konsensus,
tanpa memandang rendah peserta lain.
8. Bersifat bebas-dominasi yaitu, mengamankan forum diskusi dari tekanan
yang bersifat diskriminasi.
9. Dalam demokrasi deliberatif, warga negara adalah mereka yang bersedia
berbicara dengan orang lain di ruang publik, serta bersedia mengubah
pendapatnya jika keliru.

17. Jelaskan konsep ideologi populisme anda pahami!

Jawaban:
a. Dalam kamus sosiologi, populisme diartikan sebagai : “Suatu bentuk retorika

politik khas, yang menganggap keutamaan politik terletak pada rakyat, dengan
memandang kelompok elit sebagai korup”.

b. Populisme terbagi ke dalam tiga bentuk
1) Populisme “wong cilik” yang berorientasi kepada petani, buruh kasar dan

borjuis kecil dengan pandangan prasangka serta kecurigaan kepada usaha

besar dan pemerintahan. Populisme ini suka menoleh ke masa lalu dan

menangisi masa kini. Mereka merindukan orang kuat memiliki

keperdulian kepada mereka.

2) Populisme otoriter, mengharapkan lahirnya pemimpin karismatik, yang

melahirkan kultus individu, sang pemimpin menang dengan cara

demokratis, dengan memanfaatkan irasionalitas masyarakat. Tapi ketika
berkuasa menempuh cara tidak demokratis.
3) Populisme revolusioner, idealisasi politik kolektif atas penolakan kepada
elit, sistem politik yang ada dinilai bentuk dominasi elit kepada rakyat.
Karenanya harus dibongkar dan ditundukan dengan cara perebutan
kekuasaaan oleh rakyat.
c. Ideologi yang menolak konsensus politik dan sering menggabungkan etnosentrisme,
dan anti elit. Ideologi ini dianggap populisme karena daya tariknya untuk "orang
biasa" sebagai lawan elit.
d. Keyakinan bahwa rakyat (orang banyak) yang turun ke jalan, lebih baik dari pada
elit pemerintah. Populisme lahir dari rahim ketimpangan dan ketidakpercayaan
kepada para elit politisi, demokrasi dan kapitalisme-globalisasi.

18. Jelaskan sebab-sebab perilaku non votting!
Jawaban:
a. Golput sebagai ideologi, perilaku non-voting melekat dibeberapa kelompok-
kelompok keagamaan (bersifat komunal) yang menganggap pemilu sebagai produk
dunia barat.
b. Golput sebagai pilihan idealisme, prilaku non-voting bersifat identitas individual,
karena melihat ketidaksesuaian janji-janji politik dengan tingkah laku para elit politisi.
c. Golput karena administrasi, prilaku non-voting disebabkan validitas data
kependudukan yang carut-marut, menyebabkan masyarakat memiliki hak pilih tidak
terdata sebagai pemilih di DPT.
d. Golput karena buta politik, prilaku non-voting disebabkan tidak memahami urgensi
pentingnya berpartisipasi politik dlm sistem demokrasi
e. Golput karena situasi-kondisi, prilaku non-voting disebabkan masyarakat
melakukan mobilisasi satu tempat ke tempat lain.

19. Jelaskan politik identitas yang anda pahami!
Jawaban:
Politik identitas adalah nama lain dari politik perbedaan atau biopolitik. Sedangkan
biopolitik mendasarkan diri kepada perbedaan-perbedaan yang muncul dari adanya
perbedaan tubuh. Politik identitas sebagai sebuah konsep dan pergerakan politik, telah
menjadikan perbedaan sebagai isu utama.

20. Jelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Gabriel A. Almond!
Jawaban:
a. Menurut Al Mond bentuk partisipasi politik dapat dikelompokan ke dalam dua
bentuk.
b. Partisipasi politik konvensional : suatu bentuk partisipasi politik yang normal,
legal dalam koridor demokrasi modern.
c. Partisipasi politik non konvensional : suatu bentuk partisipasi politik yang tidak
lazim, ilegal dan penuh kekerasan.

21. Jelaskan sejarah terbentuknya lembaga perwakilan ?
Jawaban:
Gagasan tentang demokrasi langsung (direct democracy), sebuah sistem politik yang
melibatkan warga terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan, menghadapi
banyak kendala mendasar untuk dipraktikkan dalam kehidupan politik modern.
Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang semakin besar telah ‘memaksa’ warga
menyalurkan pendapat dan keinginannya melalui sebuah lembaga yang
beranggotakan orang-orang yang mereka pilih. Dalam konsep demokrasi perwakilan
(indirect democracy) ini warga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang
mewakili disebut wakil dan kelompok yang diwakili disebut sebagai terwakil. Para
wakil merupakan kelompok orang yang mempunyai kemampuan/kewajiban untuk
berbicara dan bertindak atas nama terwakil yang jumlahnya lebih besar.

22. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perwakilan politik?
Jawaban:
Hanna Penichel Pitkin (1957) mendefinisikannya sebagai proses mewakili, di mana
wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili.

Wakil bertindak sedemikian rupa sehingga diantara wakil dan pihak yang diwakili
tidak terjadi konflik dan jika pun terjadi, maka harus mampu meredakan dengan
penjelasan. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok
mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu
kelompok yang lebih besar.

23. Jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur kelembagaan parlemen?
Jawaban:
Pertama, dari segi ukurannya, secara umum ada kecenderungan bahwa besarnya
lembaga perwakilan berkorelasi positif dengan jumlah penduduk Kedua, sistem
komisi di dalam parlemen. Secara umum, ada tiga tipe komisi, yaitu standing
committee, select committee, dan joint committee. Standing coomittee adalah badan
yang bersifat tetap untuk menangani fungsi legislatif parlemen di bidang-bidang
dianggap penting dan mendasar. Select committee dibentuk untuk menjalankan fungsi
pengawasan atau penyelidikan terhadap pemerintah, sedangkan joint committee
dibentuk pada sistem bikameralisme untuk menengahi perbedaan antara kedua majelis
dalam pengambilan keputusan. Ketiga, dari segi jumlah majelisnya ada dua sistem
yang digunakan dewasa ini, yaitu sistem unikameral (unicameralism) dan sistem
bikameral (bicameralism). Dalam sistem unikameral kekuasaan terkonsentrasi pada
satu unit pusat, sedangkan dalam sistem bikameral kekuasaan lembaga perwakilan
dilakukan oleh dua majelis, yaitu biasa dikenal dengan sebutan majelis rendah (lower
house) dan majelis tinggi (upper house).

24. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi parlemen?
Jawaban.
Pertama, fungsi perwakilan. Parlemen secara sederhana dipahami sebagai sebuah
mikrokosmos dari masyarakat. Ia dianggap mewakili kepentingan yang berbeda-beda
di dalam masyarakat. Dalam hal ini, sistem pemilihan dan sistem kepartaian adalah
dua hal penting yang banyak menentukan kecenderungan loyalitas seorang wakil.
Kedua, fungsi deliberasi. Inti dari fungsi ini adalah penyebaran informasi melalui
diskusi publik menyangkut isu-isu nasional yang terjadi di dalam parlemen. Ketiga,
fungsi legislasi. Sebagian besar konstitusi di dunia secara eksplisit menegaskan fungsi
legislasi yang dimiliki oleh parlemen. Demokrasi liberal yang menolak kekuasaan
absolut lembaga eksekutif memberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang

Keempat, fungsi budgeting. Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi paling
pertama yang dimiliki oleh parlemen, khususnya majelis rendah. Akan tetapi, seperti
halnya fungsi legislasi, rancangan anggaran yang akan disahkan umumnya juga
datang dari lembaga eksekutif.
Meskipun demikian, biasanya rancangan anggaran mengharuskan adanya persetujuan
parlemen terhadap rancangan yang diajukan eksekutif. Kelima, fungsi pengawasan.
Fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang paling berguna dari parlemen modern.
Fungsi ini memungkinkan parlemen memantau aktivitas-aktivitas pemerintah dan
mengawasi kualitas jalannya pemerintahan. Keenam, fungsi membentuk
pemerintahan. Di dalam sistem parlementer terbentuknya atau jatuhnya pemerintah
ditentukan melalui dinamika politik di parlemen. Kekuasaan untuk membentuk
kabinet diberikan kepada kelompok mayoritas di parlemen, baik terdiri dari satu partai
maupun koalisi dari beberapa partai. Ketujuh, fungsi rekrutmen elit dan sosialisasi.
Parlemen merupakan tempat di mana bakat-bakat calon pengambil keputusan
dibentuk. Fungsi ini terlihat jelas di negara dengan sistem pemerintahan parlementer,
di mana jabatan menteri dan kedudukan penting lain di lembaga eksekutif harus diisi
oleh anggota parlemen.

25. Jelaskan apa yang menyebabkan parlemen akan tetap relevan dimasa yang
akan datang?
Jawaban.
Alan Balls dan B. Guy Peters berpendapat bahwa parlemen akan tetap relevan dalam
politik modern. Seberapa pun besarnya peran yang dimainkan pemerintah, lembaga
ini membutuhkan dewan perwakilan untuk memberikan legitimasi, terutama dalam
pembuatan kebijakan-kebijakan yang sulit dan mendasar. Hague, dkk. juga
sependapat bahwa parlemen akan tetap penting, terutama karena fungsinya sebagai
simbol dari adanya perwakilan rakyat dalam struktur legal otoritas kenegaraan.
Parlemen juga terus menjalankan beberapa fungsi sebagai sarana rekrutmen. Jadi,
peran parlemen bukan semakin menghilang, melainkan berubah.

26. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi luar biasa untuk
menjadi negara maju. Namun demikian, melimpahnya sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan realitas

pembangunan politik yang ada. Kemukakan analisis anda mengenai
pembangunan politik di Indonesia secara komprehensif!
Jawaban.
Konsep pembangunan politik mempunyai konotasi secara geografis, derivatif,
teleologis, dan fungsional (Huntington dan Dominguez dalam Afan Gaffar, 1989).
Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik
pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan
metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai
sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. Itulah sebabnya pembangunan
politik cenderung ditujukan untuk negara-negara sedang berkembang atas dasar
pandangan bahwa di negara-negara sedang berkembang belum terjadi rasionalisasi,
integrasi dan demokratisasi.
Fenomena ini mengakibatkan timbulnya instabilitas politik yang mempengaruhi
kapasitas sistem politik. Karena itu dilaksanakan pembangunan politik untuk
mengatasi permasalahannya. Pembangunan politik dalam arti derivatif dimaksudkan
bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses
perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada
pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan
status sosial dan aspek-aspek lainnya. Karena itu pembangunan politik berkaitan erat
dengan bidang-bidang pembangunan lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan
keamanan. Misalnya, keberhasilan pembangunan ekonomi akan mendorong
terjadinya peningkatan proses pembangunan politik, demikian pula sebaliknya.
Kegagalan pembangunan dalam bidang politik juga akan menghambat proses
pembangunan ekonomi.
Bahkan Indonesia dinilai belum pantas menyandang status negara maju seperti yang
dinyatakan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR). Ekonom
Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani
mengatakan, terdapat perbedaan definisi maju antara USTR dengan World Bank.
Apabila mengacu kepada definisi negara maju USTR, Indonesia memang sudah bisa
mendapatkan gelar negara maju. Salah satunya adalah kontribusi ekspor Indonesia
terhadap global suda di atas 0,5 persen. Selain itu, Indonesia juga tergabung dalam
organisasi internasional seperti G-20. Terakhir, Indonesia dinilai memiliki rata-rata
pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni di kisaran 5 persen. Namun, menurut Aviliani
angka pertumbuhan tersebut masih relatif rendah untuk negara sebesar Indonesia.

Kemudian, apabila mengacu kepada klasifikasi Bank Dunia, kriteria pertama negara
maju ialah pendapatan nasional bruto yang di atas 12.000 dollar AS per kapita. Angka
tersebut masih sangat jauh dari Indonesia. Kemudian, jika melihat pendapatan per
kapita nasional sebesar 3.840 dollar AS, World Bank masih mengkategorikannya
sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah. Indonesia masih kategori low
middle income, penduduknya mayoritas di pertanian, pertanian masih mendominasi
angkatan kerja sekitar 30 juta, sedangkan negara maju ada di industri dan jasa. Lalu,
porsi ekspor nasional yang masih rendah terhadap produk domestik bruto (PDB),
yakni sebesar 25 persen.

27. Teori dependensi merupakan salah satu teori utama yang dijadikan cara
pandang (perspektif) bahwa suatu negara itu maju atau berkembang dalam
konteks pembangunan politik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori
dependensi! Serta jelaskan karakteristik dan esensi pemikiran dari tokoh
pengusung teori ini!
Jawaban.
Teori dependensi menjelaskan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di
negara-negara berkembang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Bisa dikatakan
bahwa teori dependensi merupakan reaksi dari teori yang lebih awal muncul, yakni
teori modernisasi. Karakteristiknya yaitu:
a. Yang menjadi hambatan dari pembangunan bukanlah ketiadaan modal, melainkan
pembagian kerja internasional yang terjadi. Dengan demikian, faktor-faktor yang
dapat menyebabkan keterbelakangan merupakan faktor eksternal.
b. Pembagian kerja internasional ini diuraikan menjadi hubungan antara dua Kawasan,
yakni pusat dan pinggiran. Terjadi pengalihan surplus dari negara pinggiran ke pusat.
c. Pembangunan dan keterbelakangan merupakan dua aspek dari sebuah proses global
yang sama. Proses global ini adalah proses kapitalisme dunia. Di Kawasan yang satu,
proses itu melahirkan pembangunan, di Kawasan lainnya memunculkan
keterbelakangan.
d. Teori ketergantungan menganjurkan pemutusan hubungan dengan kapitalisme
dunia dan mulai mengarahkan dirinya pada pembangunan yang mandiri.
Tokoh teori dependensi:
Dos Santos: Struktur Ketergantungan
a. Ketergantungan colonial

b. Ketergantungan finansial-industrial
c. Ketergantungan teknologi informasi
A. G.Frank: Pembangunan Keterbelakangan
a. Adanya sentuhan negara kapitalis maju yang membuat suatu negara menjadi
terbelakang
b. Model metropolis-satelit

28. David Mc Clelland merupakan seorang ahli psikologi sosial yang menjadi
salah satu tokoh penting pengusung teori modernisasi yang menggagas konsep
the need for Achievement (n-Ach) atau dorongan untuk berprestasi bagi setiap
individu yang ingin maju dinegara berkembang. Jelaskan Kembali konsep n-
Ach yang berkorelasi positif dengan kemajuan suatu negara!
Jawaban.
Kebutuhan akan prestasi adalah dorongan untuk mengatasi hambatan, mengungguli
dan berprestasi dan bertindak lebih untuk mencapai standar yang tinggi. Kebutuhan
akan prestasi juga dapat disebut dengan istilah n-Ach, Mc Clelland menyimpulkan
bahwa n-Ach merupakan semacam virus yang perlu ditularkan kepada orang-orang di
mana masyarakatnya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mc Clelland
mengatakan bahwa agar pekerjaan berhasil, yang paling penting adalah sikap terhadap
pekerjaan tersebut. Dari sini, Mc Clelland tiba pada konsepnya yang terkenal, yakni
the need for achievement kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Orang dengan
n-Ach yang tinggi, yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mengalami kepuasan
bukan karena mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerja
tersebut dianggapnya sangat baik ada kepuasan batin tersendiri kalau dia berhasil
menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Imbalan material menjadi faktor
sekunder.

29. Kemunculan konsep pembangunan politik banyak dipengaruhi oleh adanya
fenomena kemiskinan dan keterbelakangan di banyak negara berkembang
paska Perang Dunia II. Lalu kemudian para pakar dan akademisi di Amerika
Serikat merumuskan sebuah kajian yang pada awalnya lebih bersifat ideologis.
Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup pembangunan politik
Jawaban.
Dalam ruang lingkup pembangunan politik ini terbagi 6 antara lain :

a. Birokrasi - Digunakan sebagai kunci atau pedoman berjalannya pembangunan
politik.
b. Partai Politik - Lembaga politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi atau
kepentingan masyarakat demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan
berpolitik.
c. Ekonomi Politik - Dijadikan sebagai kajian politik untuk profit atau keuntungan
dan kerugian yang di dapat dalam menjalankan pembangunan politik.
d. Pendidikan - Pendidikan dipelrukan sebagai penunjang juga faktor masyarakat agar
dapat meningkatkan kualitas individualnya sehingga melahirkan sumber daya
manusia yang unggul.
e. Budaya Politik - Kebiasaan yang muncul karena dilakukan secara berulang – ulang
kali yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat budaya politik
f. Media - Sarana dan prasarana untuk mengetahui perkembangan yang ada sehingga
memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap pembangunan politik di suatu
daerah.

30. Teori sistem dunia yang digagas oleh Immanuel Wallerstein merupakan
salah satu teori utama yang dijadikan cara pandang (perspektif) bahwa suatu
negara itu maju atau berkembang dalam konteks pembangunan politik.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori sistem dunia! Serta bandingkan
antara teori sistem dunia dengan teori dependensi!
Jawaban.
Teori Sistem Dunia merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam
produksi, pertukaran barang dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu kepada
kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan.
Pembagian kerja ini menyebabkan adanya dua negara yang saling bergantung, seperti
negara inti dengan negara pinggiran. Teori sistem dunia berasumsi bahwa
kesenjangan antara negara maju dan negara belakang tidak berkurang karena
kesenjangan telah meluas sejak awal kapitalisme dan akan meluas di masa mendatang.
Perbandingan Teori Sistem Dunia dengan Teori Depedensi. Unit analisa teori
dependensi lebih mengacu kepada Negara / bangsa sedangkan teori sistem dunia
mengacu kepada sitem dunia itu sendiri. Teori dependensi memakai metode kajian
historis – struktural yang berfokus pada masa jaya dan surut pada suatu negara /
bangsa, lain hal dengan teori sistem dunia, ia menggunakan dinamika sejarah sistem

dunia seperti kecenderungan sekular dan irama perputaran pada sistem dunia yang ada.
Struktur teori yang digunakan oleh teori depedensi yaitu dwi kutub yang berarti
terfokus pada negara sentral dan negara pinggiran sedangkan teori sistem dunia
menggunakan tri kutub yang berarti negara sentral, negara semi pinggiran dan negara
pinggiran. Teori depedensi menentukan arah pembangunannya ke deterministik
ketergantungan yang selalu merugikan sedangkan teori sistem dunia ke kemungkinan
mobilitas yang naik atau turun.

31. Ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa mendayagunakan
beberapa aspek dalam gatra alamiah. Jelaskan aspek trigatra pada Wawasan
Nusantara serta implementasinya dalam bidang poleksosbudhankam!
Jawaban
Aspek Trigatra: Letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk,
keadaan dan kekayaan alam. Wawasan nusantara dalam kehidupan politik yaitu
membuat iklim penyelenggaraan suatu negara yang dinamis dan sehat. Hal ini tampak
dalam pemerintahan yang aspiratif, kuat, dan terpercaya sebagai bentuk penjelmaan m
rakyat. Dalam kehidupan ekonomi, wawasan nusantara membuat tatanan ekonomi
yang menjamin kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh
rakyat Indonesia secara adil dan merata. Dalam kehidupan sosial budaya, wawasan
nusantara menghasilkan sikap batiniah serta lahiriah yang akan mengakui,
menghormati, dan menerima berbagai bentuk perbedaan sebagai keniscayaan dari
Sang Pencipta. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan
menunmbuhkembangkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap rasa cinta tanah
air dan bangsa yang membentuk sikap bela negara.

32. Bagaimana pusat gravitasi geopolitik dunia bergeser dari kawasan Eropa ke
Indopasifik? Bagaimana strategi yang semestinya dilakukan Indonesia
menghadapi pertarungan geopolitik negara besar dengan memaknai kebijakan
geostrategi Poros Maritim Dunia (PMD)?
Jawaban
a. Indopasifik menjadi penting ketika kemajuan/ pusat pertumbuhan ekonomi dan
militer tercepat di dunia sekarang ini berada di kawasan ini.C hina menjadi negara
dengan ekonomi terkuat di dunia, yang menjadikannya salah satu angkatan bersenjata
terkuat di dunia. Visi PMD menekankan perlunya sejumlah haluan pembangunan

berkelanjutan, bukan hanya bagi pemerintahan sekarang, namun bagi rezim
selanjutnya. Haluan tersebut berisi strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan
yang berporos kemaritiman. Makna PMD dapat dilihat daru dua sudut pandang yaitu
filosofis dan strategis. Secara filosofis, PMD adalah simbol kembalinya paradigma
maritim Indonesia setelah mengalami proses aliensi selama ratusan tahun pasca
keruntuhan Majapahit dan dari sudut pandang strategi, PMD merupakan cara untuk
merespon fenomena pergeseran gravitasi yang kini lebih terpusat di kawasan Indo
Pasifik.
b. Merujuk pada pemikiran Moh. Hatta , Indonesia harus menjadi negara yang bebas
dalam melakukan hubungan dan atau kerjasama dengan siapapun juga atas
kepentingan nasional. Bebas aktif seharusnya tidak diterjemahkan dengan bebas
aliansi sebagai negara yang penting posisi dan perannya di banyak negara (antra
rivalitas AS dan China). Ada 4 bentuk persekutuan negara :aliansi, koalisi, komunitas
keamanan, dan kemitraan strategis yang dapat dimaksimalkan. Kemitraan strategis
memberikan jaminan keuntungan ekonomi dan keamanan masing-masing negara.
Indonesia pernah menjalin hubungan erat dgn China Korut, Uni Soviet dlm Poros
Jakarta- Beijing- Pyongyang- Moskow. Era Reformasi membentuk kemitraan
strategis dengan AS, Australia, China, Jepang, Jerman, Korsel.
c. Strategi Hedging* dapat menjadi solusi. Hedging adalah konteks merangkul dua
kekuatan yang saling bersaing. Kuik menawarkan strategi hedging yang
menggabungkan antara balancing dan bandwagoning dalam menghadapi ancaman.
Inti dari hedging adalah dipeliharanya suatu kesempatan bagi suatu negara untuk
memihak ke kekuatan mana saja manakala negara tersebut berada dalam posisi
terdesak (yang harus memihak pada kekuatan tertentu yang paling menguntungkan
negaranya. Hubungan dekat yang dipelihara pada seluruh kekuatan yang bersaing
sedemikian rupa, sehingga peluang negara untuk meningkatkan hubungan dengan
kekuatan mana saja menjadi relatif tinggi. PMD merupakan suatu strategi hedging
pemerintah Indonesia dalam konteks geopolitik dengan membangun kerjasama
berbagai kekuatan besar di kawasan Indopasifik baik great power, middle power,
regionalisme.

33. Dalam Strategi pembangunan hard power, Indonesia dalam masalah
keamanannya cocok dilihat dari sudut pandang neorelis, mengapa? Mengapa
sebagai negara kepulauan, perlu memberi perhatian lebih pada operasi lintas

udara dan amfibi ? Tidak harus perimbangan alutsista diwujudkan dengan
pengadaan alutsista sejenis, tapi bisa dalam bentuk Alutsista penangkal,
sebutkan penangkal dari alusista yang dimiliki negara lain di bawah ini:

a. pesawat tempur siluman bergenerasi lima
b. kapal selam
c. kapal induk
Jawaban:
Masalah keamanan cocok untuk dilihat dari sudut pandang neorelis, yang
mengandung tiga premis berikut: negara adalah aktor yang berperan paling besar
dalam politik dunia; power adalah instrumen kebijakan yang paling efektif; militer
merupakan prioritas utama daripada urusan ekonomi dan sosial. Operasi lintas udara
merupakan suatu keniscayaan bagi negara kepulauan. Kekuatan pertahanan Ind tdk
mgk digelar merata di seluruh garis pantai kepulauan Indonesia. Alutsista TNI harus
dikembangkan untuk mengimbangi lingkungan strategis.
a. pesawat tempur siluman bergenerasi lima dapat ditangkal dengan sistem rudal

pertahanan udara yg berbasiskan radar aktif dan pasif
b. kapal selam dapat ditangkal dengan pesawat patroli matirim pembunuh kapal

selam sprti: P-8A Poseidon
c. kapal induk dapat ditangkal dengan kapal patroli siluman yg dipersenjatai rudal

anti kapal jarak jauh

34. Jelaskan tentang kompetensi unik sekaligus unggulan Indonesia secara
geopolitik yang diintisarikan Suropati, dkk (2018), dan bagaimana Indonesia
belajar dari China dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) serta
beri contoh tentang pertimbangan KEK terpadu yang bisa dilakukan di
Indonesia?
Jawaban
a. Secara geopolitik, Indonesia memiliki tiga kompetensi unik yaitu populasi yang
besar, middle class yg relatif besar (40jt), SDA yg melimpah, dimana Indonesia
adalah bangsa yang beruntung dikaruniai ketiga kompetensi ini. Untung Suropati, dkk
(2018) mengintisarikan kompetensi unggulan nasional Indonesia dalam 5 bidang yaitu
Pelabuhan laut internasional, KEK (Kawasan Ekonomi Eksklusif), Sumber Daya
Mineral, Sumber daya perikanan, perkebunan. Belajar dari keberhasilan eksperimen
pemerintahan China dalam pembangunan KEK, Indonesia juga semestinya

menerapkan strategi KEK guna menumbuhkan sentra industri baru. Sistem clustering
cocok untuk dibangun pada strategi KEK Indonesia karena sistem ini memungkinkan
pengelompokkan industri yang lebih efesien, karena lokasi yang tidak berjauhan
dalam produksinya dari hulu ke hilir.
b. Pertimbangan KEK penambangan batu baru terpadu dapat dibangun di Sangatta
KALTIM, dengan ditunjang berbagai industri sprti pembangkit listrik, pendidikan,
kesehatan, pariwisata, dlsb. Di wilayah Aceh, Medan, Toraja, Papua; dapat dibangun
pertimbangan KEK perkebunan kopi terpadu dengan biji kopi hijau (biji kopi sebelum
disangrai) untuk menjaga kualitas dengan pabrik kopi dengan fasilitas pengeringan
dan pengemasan.

35. Bagaimana Singapura memanfaatkan peta geopolitiknya dalam pengelolaan
kekuatan maritim modernnya sehingga mampu mempengaruhi perilaku negara
lain? Bagaimana suatu negara dapat dipandang memiliki kekuatan maritim
efektif dengan kata lain memiliki ‘sea power’? Indonesia dapat belajar apa dari
Singapura mengenai pengelolaan jalur strategis?
Jawaban
a. Singapura mampu membangun pelabuhan yg menangani kegiatan bongkar muat
peti kemas secara cepat, efesien, dan nyaman untuk kapal-kapal kargo super besar.
Reputasi sbg neg yg sangat aman, mudah membuka n melakukan bisnis. Pihak
eksportir nyaman mengekspor produknhya sampai singapura saja, yg kemudian para
pedang Singapura menyortir dan mengemas ulang produk-produk impor tersebut
untuk diekspor ke sejumlah tujuan Asia Timur dan penjuru lain di dunia, sehingga
Pelabuhan Singapura berperan menjadi gerbang Tujuan ekspor ke Asia Tenggara/
dikenal dengan Global Transhipment Port (GTP). Dgn memiliki GTP, Singapura
menikmati jasa pelabuhan, sewa gudang, dan jasa pelabuhan lainnya. Lalu oleh
Pemerintahan Singapura diinvestasikan membangun pelabuhan udara Changi dan
pelabuhan laut Singapura tersibuk di dunia yg pada gilirannya menjadi multiplier
effect bagi perekonomian Singapura. Pemasukan negara yg besar untuk meningkatkan
pertahanan keamanan dgn pembelian alutsista modern secara masif. Dengan
akumulasi kekuatan ekonomi dan militernya Singapura tampil menjadi kekuatan
maritim modern. Menurut Geoffrey Till mengungkap bahwa untuk menjadi Sea
Power, negara harus memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan 4 strategi yaitu

Strategi keamanan nasional, strategi militer, strategi matra laut, dan strategi resources
based yang keseluruhannya singkron dgn kebijakan perekonomian maritim nasional.
b. Dari Singapura yang mampu mengelola dengan maksimal potensi geografisnya.
Indonesia sebagai negara yang sudah dianugerahi posisi strategis di wilayah lautnya,
seharusnya juga dapat memanfaatkan hal yang sama. Selat Sunda, Selat Malaka, Selat
Lombok adalah jalur pelayaran yang paling cocok untuk pembangunan GTP (Global
Transhipment Port) di Indonesia karena bersinggungan langsung dengan jalur
pelayaran dunia. Posisi geografis Indonesia dinilai penting bagi sejumlah negara maju.
Salah satu choke point yang berpotensi adalah Selat Sunda, dimana kapal-kapal
bertonase besar dari Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan dapat melintas menuju
Asia Timur tanpa melewati Selat Malaka. Namun hingga saat ini perlintasan di Selat
Sunda belum dapat dilalui kapal lebih dari 100ribu DWT karena kedalamannya yang
tidak lebih dari dua puluh meter. Sementara untuk memaksimalkan pelabuhan
domestik, Indonesia sedang melaksanakan rencana pembangunan 5 deep sea port di
Kuala Tanjung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong.

36. Munculnya partai politik baru menjelang perhelatan pemilu serentak 2024
semakin mewarnai system kepartaian dan pemilu di Indonesia. Implikasi
sederhananya adalah pemilih dihadapkan pada alternatif pilihan untuk memilih
calon pejabat public. Namun di sisi lain, hadirnya partai baru belum mampu
berbicara banyak pada tataran politik nasional karena ketentuan ambang batas
parlemen (parliamentary threshold). Kemukakan analisis Anda mengenai
prospek partai-partai baru serta peluang untuk dapat meraih suara pemilih
pada pemilu 2024 !
Jawaban
Partai politik merupakan sebuah media yang sangat penting dalam proses persiapan
calon pemimpin. Salah satu hal yang menjadi patokan dan tuntutan dari partai itu
sendiri untuk terlihat baik adalah dalam pola pencarian calon dan tata cara kaderisasi
yang mumpuni. Kaderidasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam
proses mencari pemimpin yang unggul karena kaderisasi menjadi suatu bentuk usaha
dalam mendukung terbentuknya kepribadian calon pemimpin dan kemampuannya
dalam menggerakkan orang lain dengan baik (Harahap, 2017). Selain itu juga,
kaderisasi merupakan sebuah cara yang dilakukan partai politik untuk menempa calon
pemimpin yang bisa melanjutkan perjuangan partainya di pemilihan umum.

Kaderisasi merupakan proses persiapan seorang calon menjadi seorang pemimpin
yang baik yang dilakukan oleh sebuah partai politik untuk menggerakkan calon-
calonnya dalam mencapai tujuan tanpa adanya paksaan. Sedangkan rekrutmen
merupakan sebuah proses yang dilakukan partai politik untuk mencari calon-calon
kader yang memiliki kemampuan unggul.
Dengan lahirnya calon pemimpin yang unggul dari metode kaderisasi dan rekrutmen
yang baik maka partai politik itu sendiri tidak akan kebingungan dalam memilih calon
mana yang harus maju dalam kompetisi politik sehingga partai tersebut akan mampu
bersaing dengan partai-partai lain yang memiliki kader unggul pula. Kaderisasi
sendiri prosesnya meliputi berbagai macam aktivitas partai politik yang dimulai
dengan penerimaan atau rekrutmen, seleksi calon, pembinaan kualitas sampai dengan
penempatan atau penugasan kader ke dalam jabatan yang strategis dan
menguntungkan partai (Ferdian et al., 2020). Di dalam kaderisasi ini akan terjadi
sebuah proses transfer pengetahuan yang terkait dengan sejarah, visi misi dan strategi
partai, dan permasalahan bangsa dan negara lainnya. Serta ada pula transfer
keterampilan dan keahlian politik.
Jika sebuah partai politik tidak memiliki proses kaderisasi yang baik, maka akan
timbul berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti tidak akan adanya seorang calon
pemimpin dari partai tersebut yang mengakibatkan kurangnya partisipasi partai dalam
jabatan-jabatan yang tersedia, dan keunggulan partai pun dipertanyakan. Namun,
menurut Harjanto dalam (Harahap, 2017) sebuah partai politik yang lemah bukan
seluruhnya menjadi kesalahan partai itu sendiri namun ada pula pengaruh dari sistem
regulasi, sistem pemilu, bahkan rezim pemerintahan yang berkuasa pada suatu waktu
tertentu yang menjadi penyebab lemahnya sistem partai politik itu.

37. Dalam riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI [Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia] terdapat beberapa problem yang dimiliki oleh
partai politik di Indonesia, yang diantaranya adalah; kaderisasi, demokrasi
internal partai, kohesivitas internal, otonomi keuangan dan relasi dengan
konstituen. Kemukakan analisis Anda mengenai proses kaderisasi yang
dilakukan partai politik yang berkenaan dengan rekrutmen calon pejabat publik!
Jawaban:
Sebuah fenonema kaderisasi instan yang dilakukan partai politik untuk
mengumpulkan banyak dukungan adalah dengan menggunakan nama-nama artis

untuk masuk ke dalam jajaran kadernya. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan
kontra bagi partai dan artis itu sendiri. Menurut Harahap (2017) rekrutmen artis dalam
pemilihan umum merupakan sebuah cara instan yang tidak menggunakan pola
rekrutmen biasa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah partai politik. Hal ini berarti
bahwa sistem rekrutmen artis tersebut sudah memutuskan sistem kaderisasi internal di
dalam partai yang pada akhirnya mekahirkan sebuah kondisi ketidakadilan bagi kader
dalam partai tersebut yang sudah lebih dulu megngabdi dan melaksanakan kaderisasi
sejak lama sesuai dengan aturan yang berlaku membuatnya kehilangan kesempatan
untuk maju dalam kompetisi karena tertutup oleh artis yang diusung oleh partai
politiknya.
Bentuk fenomena ini menggunakan orang-orang populer (dalam hal ini artis atau
selebriti) untuk menarik banyak suara dari masyarakat yang sebelumnya pernah
menjadi penggemar atau mengenal selebriti ini di media hiburan. Hal ini mungkin
gterjadi karena masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hak suaranya dengan
memilih artis yang wajahnya familiar daripada calon-calon lain di dalam kertas suara
tersebut yang mereka tidak kenal sama sekali. Hal ini menjadikan kompetisi bagi
partai untuk masuk ke dalam jabatan sebagai bentuk kompetisi yang hanya
berdasarkan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan saja, bukan untuk
kepentingan umum.
Sebetulnya, politik selebritas ini bila dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur
yang berlaku dan tanpa kaderisasi instan dapat menghasilkan calon kader yang unggul.
Apabila artis yang direkrut tersebut betul-betul diberikan pelayanan yang sama
dengan anggota lainnya, dengan melaksanakan kaderisasi, pengabdian, dan
pembelajaran sebagaimana mestinya seperti yang dilakukan oleh calon kader pada
umumnya tanpa ada kesan tergesa-gesa mencari keuntungan suara. Bayangkan
apabila sebuah partai memiliki calon yang unggul dalam pengetahuan dan
keterampilan berpolitik dan juga mempunyai barisan dukungan yang banyak, maka ia
bisa saja mendapatkan suara dari pihak-pihak yang sebelumnya meragukan fenomena
politik selebritas ini.

38. Pertautan teknologi dengan demokrasi memiliki dua karakteristik yang
sama, yaitu; kebebasan dan keterbukaan yang menjadikan keduanya cocok,
sesuai dan saling melengkapi. Maka dari itu, sangat sulit bagi sebuah negara
untuk dapat lepas dari pengaruh teknologi komunikasi dan informasi yang

dampaknya sangat signifikan dalam politik. Kemukakan analisis Anda
mengenai partisipasi warga [netizen] dalam ruang publik baru terkait dengan
demokrasi digital di Indonesia!
Jawaban:
Digitalisasi media pada masa ini merupakan sebuah benefit bagi masyarakat untuk
dapat memiliki andil dan berpartisipasi dalam bidang sosial dan politik. Mudahnya
akses ke ruang digital menjadi sebuah keuntungan yang berguna dalam penyampaian
informasi. Hal ini pula dilakukan oleh partai dan tokoh politik untuk memikat
masyarakat. Ruang publik digital menjadi sebuah media yang menuntut segala bentuk
transparansi, akurasi, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakatnya. Di dalam
ruang publik ini, masyarakat dengan bebas melakukan segala bentuk aspirasi politik
dengan mengekspresikan gagasan serta opininya.
Partisipasi masyarakat secara luring (citizen) dan masyarakat daring (netizen) masih
memiliki sebuah kesamaan sendiri dalam partisipasinya di ranah politik, yang
membedakan hanya bentuk dari ruang yang mereka gunakan. Namun meskipun
dengan segala bentuk kenyamanan, keuntungan, dan kemudahan yang dirasakan dari
ruang publik digital ini, ada saja bentuk-bentuk dampak negatif yang bisa dirasakan
oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam media digital difasilitasi dengan media
sosial yang beragam. Salah satu media dengan ‘kepadatan’-nya sendiri adalah Twitter.
Media sosial ini digunakan oleh banyak orang untuk membagikan informasi mengenai
banyak hal secara global. Orang-orang di dalamnya berasal dari banyak jenis latar
belakang yang menggunakan twitter ini untuk media pencarian berita, berosisalisasi,
berjualan, dan untuk komunikasi politik. Proses pertukaran informasi yang pesat di
twitter menjadikan media sosial itu sebagai salah satu media yang menjadi wadah
bagi aktor politik untuk melakukan ‘pemasaran’ tersendiri. Salah satu yang sering
menjadi perbincangan adalah akun partai politik Gerindra yang sering membalas
cuitan dari netizen dengan balasan yang terkesan kocak dan menarik. Dari hal yang
dilakukan oleh admin akun itu, banyak apresiasi yang diberikan kepadanya seperti
ungkapan “naikan gaji admin” dan ketertarikan generasi muda untuk memilih
Gerindra pada pemilihan umum mendatang. Hal ini tentunya merupakan hal positif
bagi aktor politik yang memanfaatkan kampanye dan promosi digital untuk
mempromosikan dirinya.
Namun, tidak selalu semua hal di media sosial terlihat baik-baik saja. Banyak pula
bentukk-bentuk negatif dari media ini. Di mana banyak orang bisa mengaksesnya dan

membuat akun-akun dengan identitas anonim atau tanpa diketahui siapa pemilik akun
tersebut. Akun anonim ini kemudian melakukan berbagai macam hal yang bersifat
negatif. Seperti menghina seorang aktor politik, menggunakan meme untuk mengejek,
dan juga mengunggah berbagai bentuk berita bohong atau hoax. Tentunya sebagai
generasi muda dan mahasiswa kita bisa meminimalisir konten-konten tersebut dengan
fitur ‘bisu’ atau ‘blokir’ yang terdapat di berbagai media sosial. Lebih jauh lagi, tidak
semua anonim atau akun tanpa identitas ini selalu melakukan hal-hal negatif.

39. Menjelang perhelatan Pemilu 2024, tidak sedikit partai yang mulai
memanaskan mesin politiknya untuk meraih simpati publik maupun dikenal
khalayak dengan ragam cara. Yang tidak kalah menarik perhatian adalah
kiprah PSI dalam diskursus publik kita saat ini. Pernyataan PLT ketua
umumnya dalam perayaan ulang tahun partai tersebut yang menyerang
gubernur DKI memantik perdebatan netizen di media sosial. Hal ini
menguatkan bahwa di era demokrasi digital yang liberal segala cara harus
ditempuh untuk mendapat perhatian (the end justifies the means). Kemukakan
analisis Anda mengenai kecenderungan partai menggunakan aneka cara untuk
pencitraan kandidat yang terkadang kontradiktif dengan logika publik!
Jawaban:
Dalam pesta politik yang diadakan setiap beberapa periode sekali, partai-partai politik
di Indonesia melakukan serangkaian kegiatan kampanye dan promosi atau ‘pencitraan’
demi mengumpulkan massa pendukungnya. Pesta politik atau pemilu ini tidak
lengkap tanpa adanya kampanye yang dilakukan partai politik. Kampanye dalam
praktiknya merupakan sebuah ajang adu kekuatan influensi, pengenalan diri, dan adu
program (Hamam, dkk., 2020). Kandidat dari partai politik yang sukses
mengumpulkan massa terbanyak dengan program-program menarik dan janji-janji
manis akan dengan mudah maju ke deretan kandidat terdepan partai politik atau
bahkan menduduki kursi jabatan yang didambakan.
Semakin berkembangnya media informasi dan teknologi, semakin berkembang juga
cara-cara yang dilakukan oleh partai politik ini dalam melakukan kampanye. Media
massa hari ini tidak hanya berupa siaran televisi dan radio saja, melainkan munculnya
tren baru berupa kampanye digital yang dilakukan melalui media sosial atau internet.
Kampanye yang dilakukan secara digitaltidak bisa lagi dipisahkan dari keseluruhan
rangkaian pesta politik. Seperti yang disampaikan oleh Sultoni, dkk. (2020) bahwa

fenomena marketing politik di Indonesia saat ini telah berubah dengan hadirnya
internet sebagai bagian utuh dari saluran penting dalam proses bauran promosi
(promotion mix) para kandidat kepala daerah, kandidat partai, maupun wakil rakyat.
Salah satu partai yang dengan gencar melakukan kampanye digital dan menargetkan
anak muda ke dalam sasarannya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Menurut
pengamatan dan survei yang dilakukan oleh media Intrans (dikutip dari Sultoni, dkk
(2020)), Perindo bersama dengan PSI dan PKS merupakan segelintir partai politik
yang berhasil memanfaatkan media digital sebagai media baru kampanye kreatifnya
dihitung dengan jumlah postingan yang diunggah oleh ketiga akun partai politik
tersebut di berbagai media sosial. Meskipun pada hasil akhirnya dalam pemilu 2019
Perindo dan PSI tidak berhasil mengumpulkan massa dan suara lebih banyak sesuai
usaha yang dilakukannya (Sultoni, dkk., 2020). Munculnya Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) yang lebih didominasi oleh anak muda dengan gaya kampanye yang
menargetkan anak muda pula ke deretan partai politik di Pemilu tahun 2019. Dalam
penelitian yang dilakukan Muhammad S. (2019), PSI termasuk ke dalam partai yang
melakukan kegiatan kampanye dengan mengandalkan tiga komponen, yaitu
komponen strategi, komponen taktis, dan komponen operasional.
Selain kampanye digital yang dilakukan partai politik dalam masa pemilu, biasanya
mereka memutar otak untuk menampilkan citra terbaik nan sempurnanya di depan
masyarakat luas, hal ini kemudian disebut dengan istilah pencitraan. Citra seorang
tokoh politik dinilai mampu memikat massa dan pemilih potensial untuk mendukung
jalannya menuju kursi jabatan. Namun dalam kenyataannya, citra yang ditampilkan
oleh seseorang dengan yang asli di belakangnya bisa saja berbeda. Salah satu usaha
yang dilakukan untuk menampilkan citra baik di depan masyarakat yaitu ‘pencitraan’,
yang menurut Malonda (2020) adalah suatu istilah yang dipakai sebagai usaha
seseorang atau sesuatu untuk menjadi lebih baik di khalayak publik demi
mendapatkan simpati publik.
Dalam hal pencitraan yang dilakukan oleh PSI ini, mereka menggunakan citra yang
membuktikan bahwa seolah-olah mereka adalah bagian dari kaum muda. Dengan
menggunakan bahasa santai yang sering digunakan kaum muda di media sosial,
admin di belakang akun PSI dengan mudah berinteraksi dengan akun-akun lainnya
dan menunjukan eksistensi partai tersebut di media sosial. Selain itu pula, sedikit
melenceng dari konten yang diunggah oleh partai politik lainnya, akun PSI tidak
hanya mengunggah pembahasan mengenai dunia politik yang dinilai menjenuhkan.

Namun, belum lama ini Ketua Umum partai PSI, Giring Ganesha melontarkan
pernyataan yang cukup kontroversial dan berkebalikan dengan citra yang telah
dibangun oleh PSI sebelumnya. Beliau menggunakan istilah ‘Pembohong Pecatan
Jokowi’ untuk menyebut seseorang dan menyindir beberapa orang dalam
pernyataannya tersebut. Bukan hanya seperti menghancurkan citra yang dibangun
oleh PSI pada masa kepemimpinan sebelumnya, hal ini justru membuat netizen geram
dan menurut saya pada akhirnya kejadian ini akan tetap berimbas secara langsung ke
partai tersebut. Belum lagi pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu dan partai
politik lain sudah merencanakan berbagai macam amunisi untuk kegiatan kampanye
menyambut pesta politik mendatang. Apapun tujuan yang ingin dicapai oleh ketua
umum PSI, menurut saya hal ini bukan jalan yang baik untuk menunjukan opininya
mengenai kandidat presiden selanjutnya maupun menarik atensi publik kepada PSI
dan dirinya sendiri yang kebetulan baru terjun ke ranah politik.
Dalam kegiatan kampanye menuju pemilu 2024 ini sebaiknya para kader maupun
pemimpin dari partai politik tidak menggunakan isu-isu ataupun hal-hal yang bersifat
di luar logika untuk menarik atensi masyarakat. Sebaliknya, kampanye yang sehat dan
juga bersih dari tindakan kecurangan dan pemanfaatan media yang baik lebih masuk
akal untuk dilakukan. Namun masih banyak juga partai politik yang melakukan segala
cara untuk mendapatkan atensi publik dengan kampanye yang tidak masuk diakal,
menurut saya masyarakat harus bisa menyadari dan melakukan pengamatan terlebih
dahulu mengenai calon yang akan diberikan hak suaranya. Selain itu, program-
program dan janji yang diberikan partai politik pada masa kampanye juga perlu
diberikan perhatian lebih selain daripada hanya citra sempurna di depan publik saja.

40. Pilkada merupakan salah satu arena demokrasi. Pergeseran sistem menjadi
pemilihan langsung merupakan spirit reformasi untuk memperkuat
transformasi demokrasi. Namun demikian tidak sedikit ekses yang muncul,
salah satunya tercatat dalam laporan ICW sejak pelaksanaan pilkada 2010-2017
ada sekitar 215 kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi. Terlebih
pilkada serentak pada 9 Desember 2020 kemarin memantik kekhawatiran
banyak pihak terkait dengan penyebaran virus corona. Kemukakan analisis
Anda mengenai oligarki dalam Pilkada di Indonesia!
Jawaban:

Sistem demokrasi yang kini kian direnggut oleh para elite politik untuk memperoleh
kekuasaan kini kian marak terjadi di Indonesia. Tidak terlepas dari praktik oligarki
yang menyelimuti pilkada 2020 di Indonesia yang sangat meresahkan para kandidat
calon. Praktik oligarki ini disinyalir semakin menguasai sistem politik Indonesia.
Pilkada menjadi lading kontestasi bagi kalangan elite politik. Ancaman oligarki dalam
pilkada, tentunya membuat pasangan pemimpin daerah yang terpilih akan menjadu
tangan kanan kelompok elite politik untuk mengambil sebuah keuntungan. Tentu saja
hal ini akan mencederai hak asasi manusia dan berdampak pada terabaikannya hak-
hak dasar yang semestinya diperoleh masyarakat. Dalam praktik oligarki ini
melibatkan para orang-orang terdekat dari yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk
memperoleh jabatan tanpa memandang kualitas. Semata-mata hanya untuk
memperoleh keuntungan tapi tanpa didasari apa sebenernya tanggung jawab ketika
menyandang gelar pemimpin.
Menurut (Winters : 2011)Nama oligarki banyak sekali disebutkan dalam literatur
postkolonial dan negara-negara pasca komunis. Namun, istilah ini lebih jarang
muncul dalam konteks industri maju, terutama karena oligarki umumnya dianggap
untuk diatasi oleh demokrasi elektoral. Pandangan dominan di antara orang Amerika,
misalnya, adalah bahwa demokrasi pluralis hampir menurut definisi tidak mungkin
oligarkis. Literatur yang meneliti banyak dimensi kekuasaan minoritas dan pengaruh
di Amerika Serikat, bahkan ketika oligarki disebutkan, pusat hampir seluruhnya pada
bentuk kekuasaan elit daripada oligarki.
Berdasarkan asumsi Jeffrey A. Winters, bisa disenutkan Oligarki di Indonesia tidak
ada seluruhnya pada bentuk kekuasaan elit mendominasi Indonesia termasuk pada
pilkada 2020 karena Indonesia bukan komunis. Dalam buku oligarki elit adalah
sekelompok kecil orang-orang berkuasayang menguasai kekayaan atau kekuasaan
politik dalam masyarakat kapitalisme. Kelompok elite ini memiliki posisi yang lebih
tinggi daripada rakyat jelata dan hak yang lebih besar daripada kelas masyarakat di
bawahnya termasuk lintas negara dalam intervensi demokrasi.

41. Jelaskan tiga peristiwa besar melatar belakangi kembalinya wacana civil
society diperbicangkan di ranah akademik!
Jawaban:
Wacana civil society dalam dunia politik, kembali muncul setelah dunia dilanda
beberapa peristiwa besar.

a. Runtuhnya tembok berlin,
b. Runtuhnya rezim otoriter komunis di Eropa Timur dan Uni Soviet.
c. Tergulingnya Marcos dalam aksi people power 1986.
Keruntuhan tiga simbol sistem otoriter-totaliter tersebut, membuktikan bahwa
masyarakat sipil mampu mengorganisir diri ke dalam perkumpulan-asosiasi sebagai
strategi melawan kediktaktoran.

42. Jelaskan asal usul istilah civil society!
Jawaban:
a. Konsep Civil Society pada dasarnya bersumber dari tradisi pemikiran masyarakat
Dunia Barat. Konsep Civil Society pertama kali lahir dapat dilacak akarnya sejak
zaman Yunani Kuno (5 Abad SM). Kata Civil Society berasal dari filsuf Aristoteles,
dari kata Politike Koinonia atau dalam bahasa latin Societas Civilis yang berarti
masyarakat politik. Istilah Politike Koinonia atau Societas Civilis digunakan untuk
menggambarkan sebuah masyarakat politik yang berkedudukan sama di depan hukum.
Konsep civil society pada dasarnya bersumber dari tradisi pemikiran masyarakat
Dunia Barat konsep civil society pertama kali lahir dapat dilacak akarnya sejak zaman
Yunani Kuno (5 Abad SM). Kata civil society berasal dari filsuf Aristoteles, dari kata
Politike Koinonia atau dalam bahasa latin Societas Civilis yang berarti masyarakat
politik. Istilah Politike Koinonia atau Societas Civilis digunakan untuk
menggambarkan sebuah masyarakat politik yang berkedudukan sama di depan hukum.
b. Konsep civil society dari Aristoteles, kemudian dikembangkan oleh Cicero (106-43
SM), dalam pandangannya civil society merujuk pada masyarakat yang
mementingkan peranan akal. Konsep civil society baik oleh Aristoteles dan Cicero
cenderung diindentikan sama dengan pengertian negara (state). Dalam
perkembangannya kemudian konsep civil society, dibedakan dengan negara,
keduannya diletakan sebagai dua institusi terpisah yang masing-masing berdiri sendiri.
Masyarakat politik untuk merujuk institusi negara. Dan civil society (masyarakat sipil)
untuk merujuk warga negara.

43. Jelaskan pengertian civil society anda pahami!
Jawaban:
a. Pemikiran tentang civil society dalam masyarakat Indonesia sebenarnya bukanlah
konsep baru, bahwa praksis politik zaman pergerakan 1920-an membuktikan bahwa

civil society sebagai sebuah praksis politik sudah lama muncul di Indonesia. Civil
Society (Masyarakat Sipil) sendiri menurut AS Hikam, merupakan wilayah kehidupan
sosial yang terorganisir dengan bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan dan
keswadayaan. Civil Society juga bercirikan adanya kemandirian yang tinggi ketika
berhadapan dengan negara, tetapi tetap terikat dengan norma, nilai dan hukum yang
diikuti masyarakat.
b. Civil Society, merupakan institusi non pemerintah (asosiasi, organisasi,
perkumpulan) yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara.
Mengimbangi maksudnya, kelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk
menghalangi atau membendung negara dalam mendominasi masyarakat. Civil society,
komunitas yang ciri utamnya adanya kebebasan individu di dalamnya, sebagai sebuah
asosiasi atau institusi ia dapat dimasuki atau ditinggalkan secara bebas oleh
individunya.
c. Civil Society merupakan kehidupan masyarakat diluar lingkungan primordial
seperti keluarga atau kenalan pribadi yang diminati secara pribadi disatu pihak, dan
dipihak lain tidak ditentukan dan diadakan oleh negara.
d. Jadi Civil Society hidup dan berkembang karena dinamikanya sendiri, bukan
karena dorongan, apalagi inisiatif-inisiatif dari negara, input-input dari negara
ditampung dengan respon yang mandiri. Karena hubungan masyarakat sipil dan
negara bukan bersifat generatif melainkan bersifat dialogis-dialektis.

44. Jelaskan indikator sebuah ormas, asosiasi, ornop, dan LSM dikatakan
mewakili kekuatan civil society!
Jawaban:
Membedakan organisasai atau asosiasi masyarakat madani dikatakan mewakili
kekuatan civil society dengan kelompok sosial lainya, yang menjadi pembeda adalah :
a. Civil society berkaitan dengan kepentingan publik.
b. Civil society tidak bertujuan merebut kekuasaan formal, tetapi mempengaruhi
(merubah) kebijakan yang dikeluarkan negara.
c. Civil society menjunjung tinggi pluralitas, tidak melakukan tidakan mengancam
pluralitas.

45. Jelaskan arti penting civil society dalam pembangunan demokrasi!
Jawaban:

a. Di negara-negara mengalami transisi demokrasi, organisasi masyarakat sipil (CSO)
diharapkan mengambil peran penting. CSO mengambil peran terdepan karena aktor
pemerintah dan aktor swasta umumnya apatis terhadap agenda reformasi, karena
mereka adalah kelompok kepentingan. Sementara, warga negara biasa sibuk dengan
kepentingan hidup sehari-hari, sehingga mereka mungkin hanya memiliki sedikit
kemampuan untuk mengambil tindakan yang signifikan. Sementara partai-partai
politik cenderung mewakili kepentingan tertentu untuk mendapatkan akses ke
kekuasaan kelembagaan yang kadang-kadang membawa mereka ke sikap oportunis;
dengan cara yang berbeda.
b. Aktifitas CSO dalam pembangunan demokratisasi adalah Aktifitas di tingkat
strategis, harus mampu menganalisis masalah dan menawarkan solusi alternatif bagi
para pembuat kebijakan. Misal : memprakarsai kode etik, mendorong desentralisasi
dan deregulasi, pendidikan moral publik. Aktifitas pada level praktis, kegiatan yang
secara langsung dan berdampak perubahan kebijakan. Pada tingkat ini, CSO dapat
berfungsi sebagai badan independen yang memantau, meneliti dengan cermat,
mendeteksi, dan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan. Misal : Meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk bergerak; menaikkan standar dan harapan publik kinerja
negara; pemantauan kinerja lembaga hukum.

46. Jelaskan pendekatan perilaku dalam ilmu politik!
Jawaban:
a. Pendekatan perilaku timbul di Amerika pada tahun 1950, setelah Perang Dunia II
(PD II)
b. Pendekatan perilaku muncul karena menurut para ilmuwan politik bahwa
pendekatan tradisional :

a) Sifat deskriptif dari ilmu politik tidak memuaskan.
b) Ilmu politik dianggap tidak realistik dan sangat berbeda dengan kenyataan.
c) Terdapat kekawatiran apabila ilmu politik tidak maju pesat, maka ia akan
ketinggalan dengan ilmu-ilmu sosial lain.
c. Menurut pendekatan perilaku tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga
formal secara historis, tapi menganalisis perilaku manusia-manusia dalam lembaga itu,
seperti peran presiden, perang anggota parlemen, bagaimana mereka menjalankan
tugas dan peran politiknya.

d. Pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas untuk mengilmiahkan ilmu
politik, dengan mengkombinasikan sikap netral dan dengan menggunakan data
statistik matematis.
e. Para ilmuwan perilaku tidak mempunyai kewajiban melakukan perubahan sosial,
ketika dihadapkan dengan realitas yang menyimpang, sebagai bentuk menjaga
kemurnian ilmu pengetahuan dari nilai (netralitas).
f. Pendekatan perilaku menganut interdisipliner dalam metodologi penelitiannya,
dengan menggunakan ilmu alam dan ilmu sosial lainnya.
g. Penekanan penelitian tentang sikap-sikap, motivasi serta persepsi individu, telah
menyebabkan semakin tingginya pemanfaatan wawancara sebagai sumber data.

47. Jelaskan ciri-ciri sistem politik menurut David Easton!
Jawaban:
a. Sebuah sistem politik terdiri dari berbagai bagian, tiap-tiap bagian tersebut bekerja
dan mempunyai fungsi masing-masing.
b. Setiap bagian berfungsi untuk mendukung tujuan sistem politik.
c. Interdependensi, bagian-bagian dalam sistem politik saling terkait satu sama lain,
bila satu bagian terganggu akan mengganggu bagian-bagian lainya.
d. Adanya alokasi nilai otoritatif yang dihasilkan oleh sebuah sistem politik.
(kebijakan bersifat mengikat dan memaksa)

(Ilustrasi Ciri-Ciri Sistem Politik Menurut David Easton)

48. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya demokratisasi
sistem politik menurut Samuel P Huntington!
Jawaban:
Menurut Samuel P Huntington terdapat lima faktor pendorong terjadinya proses
transformasi sistem politik dari non demokratis ke demokrasi :
a. Semakin lemahnya legitimasi yang dimiliki oleh rezim non demokratis. (akibat dari
kegagalan ekonomi atau kekalahan perang)
b. Pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat,
menjadikan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan membesarnya kelas
menengah, karakteristik kelas menengah sendiri memiliki pemikiran kritis serta relatif
independen.
c. Perkembangan global ditandai pemihakan organisasi-organisasi besar dunia
internasional terhadap isu-isu demokrasi.
d. Perkembangan teknologi informasi yang menstimulasi penyebaran ide-ide
demokrasi ke seluruh dunia.

49. Jelaskan penataan perangkat keras dan perangkat lunak pasca runtuhnya
sistem politik otoriter-totaliter, sehingga tidak terjadi arus balik atau
kembalinya sistem politik demokratis ke non demokratis!
Jawaban:
a. Untuk menata ulang perangkat-perangkat keras terdiri dari beberapa kebijakan
politik, diantaranya adalah

a) Pergantian dan perubahan para pelaku (aktor politik) dalam sistem politik,
dengan memperbanyak pelaku-pelaku baru yang lebih bersih dan otentik.

b) Penataan kembali berbagai lembaga atau institusi dalam masyarakat, termasuk
didalamnya partai politik, parlemen pusat serta daerah.

c) Memperbaiki dan mengganti aturan-aturan lama dengan aturan-aturan baru
yang lebih menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

d) Membentuk mekanisme-mekanisme pemerintahan yang lebih transparan, adil
dan demokratis.

50. Jelaskan kebijakan multikulturalisme dalam sistem politik demokratis!
Jawaban:
a. Multikultural berarti masyarakat yang heterogen secara kultural, sedangkan
multikulturalisme sendiri, artinya strategi kebijakan politik untuk mengelola problem-
problem keragaman (heterogenitas).
b. Multikultural berarti masyarakat yang heterogen secara kultural, sedangkan
multikulturalisme, artinya strategi kebijakan untuk mengelola problem-problem
keragaman (heterogenitas).
Berikut ini beberapa kebijakan multikulturalisme di beberapa negara

a) Di negara Indonesia penetapan Imlek sebagai hari libur nasional.
b) Di negara Kanada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan kebijakan

menggunakan dua bahasa (Prancis dan Inggris).
c) Di negara Jerman, pada akhir 1980-an, kebijakan buat para imigran (khususnya

Turki) diperbolehkan mempertahankan kebudayaannya masing-masing,
terpenting loyal pada negara.
d) Di negara Inggris dan Kanada, kaum Sikh diperbolehkan menggunakan sorban
baik dikesatuan ketentaraan dan kepolisian.
e) Di negara Belanda, sejak tahun 1974 pemerintah memberlakukan kebijakan
pengajaran bahasa ibu bagi anak-anak imigran di tingkat Sekolah Dasar.
f) Sementara di Belgia pengajaran bahasa ibu (Turki, Arab, Italia, Spanyol, Ibrani
dan Yunani) diajarkan dari Sekolah Dasar sampai Menengah. Berdampingan
dengan bahasa Belanda dan Prancis yang menjadi bahasa utama Belgia.

KBK PEMERINTAHAN

1. Jelaskan definisi ilmu pemerintahan?
Jawaban.
a. Ilmu pemerintahan menurut Ndraha adalah ilmu yang mempelajari bagaimana
memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan
layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat
dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma
dari Ilmu Pemerintahan adalah tujuan pemerintahan.
b. Bayu Suryaningrat mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan mempelajari segala
macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk
menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya, ia juga
mengemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan ini mempelajari segala kebijaksanaan
pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai
tujuan pemerintah. Berdasarkan pendapat ini, maka objek forma dari Ilmu
Pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintahan.
c. Menurut DGA Van Poelje de bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het
beste inricht en leidt’. Maksudnya, Ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas
umum disusun dan dipimpin dengan sebaikbaiknya. Berdasarkan pengertian ini maka
objek formanya adalah organisasi/kepemimpinan.
d. MacIver merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara
sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya
pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk
pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme
pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan. Berdasarkan
pendapat Mac Iver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik
pada satu focus of interest.

2. Jelaskan landasan Ontologi Ilmu Pemerintahan?
Jawaban.
a. Landasan Ontologi merupakan wujud hakiki, kahekat dari objek yang
diamati/dikaji/ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Objek materia dari
suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan
merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (subject

matter).Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat
perhatian (focus of interest) suatu disiplin ilmu pengetahuan.
b. Satu ilmu dengan ilmu lainnya mungkin memiliki objek materia yang sama, tetapi
harus memiliki objek forma yang berbeda. Lahirnya ilmu-ilmu baru justru karena
adanya sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sama. Sebagai contoh, ilmu
negara, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan adalah rumpun ilmu
yang memiliki objek materia sama yakni negara.
c. Masing-masing ilmu memiliki objek forma yang berbeda. Objek forma ilmu negara
lebih menyoroti bentuk, jenis dan susunan negara, objek forma ilmu politik lebih
menyoroti proses pembentukan kekuasaan dalam suatu negara. Objek forma ilmu
administrasi negara atau yang sekarang diberi istilah ilmu administrasi publik (sebagai
terjemahan dari public administration) lebih banyak menyoroti administrasi dalam arti
sempit (ketatausahaan), organisasi, manajemen, kepemimpinan hingga ke tataran HR
(hubungan antarmanusia/human relations) dalam suatu negara. Sedangkan objek
forma ilmu pemerintahan lebih menyoroti hubungan antara yang memerintah
(pemerintah) dan yang diperintah (rakyat) dalam konteks kewenangan dan pelayanan
publik.

3. Jelaskan landasan Epistemologi Ilmu Pemerintahan?
Jawaban.
Epistemologi merupakan proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dimaksud.
Mengkaji Ilmu Pemerintahan secara epistemologi dapat dilakukan melalui
perkembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Bila objek materialnya adalah negara,
secara konkrit yang menjadi pusat perhatian utamanya adalah pemerintahan.Dalam
unsur pemerintahan itu mana yang akan menjadi titik perhatian apakah subjeknya,
organisasinya,prosesnya atau sistemnya (Finer, 1964).
Subyek pemerintahan maka pembicaraan pemerintahan akan terkait dengan perilaku
pelaku pemerintahan, yaitu pemimpin dan fenomena kepemimpinannya.
Kepemimpinan merupakan fenomena alamiah yang muncul bersamaan dengan
eksistensi umat manusia. Artinya di manapun ada pemerintahan di sana ada
kepemimpinan.
Disini peran ilmu sosiologi penting dalam menjelaskan sebab, tipe, model, sifat,
karakteristik hingga gaya kepemimpinan dalam pemerintahan. Ilmunya dibatasi pada
sosiologi pemerintahan dan pada obyeknya yaitu kepemimpinan pemerintahan.

Berkaitan dengan organisasi, pusat perhatiannya utamanya adalah bagaimana
bekerjanya organisasi pemerintahan, termasuk bagaimana implikasi atas tindakan-
tindakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintahan.Peran ilmu manajemen dan
hukum yang dibatasi pada aspek manajemen pemerintahan dengan keseluruhan fungsi
dan unsur-unsur yang mengikutinya seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan
pengawasannya. Pada aspek hukum dibatasi pula pada hukum pemerintahan.
Perhatian berada pada proses pemerintahan itu sendiri, maka hal mana berkaitan
dengan relasi antara mereka yang melayani dan yang dilayani, mereka yang
memerintah dan yang diperintah, produsen dan konsumen, atau antara penguasa dan
mereka yang dikuasai. Konteks ini setidaknya melahirkan peran ilmu administrasi,
ekonomi dan politik. Terkait sistem, yang menjadi fokus perhatian kita adalah sistem
pemerintahan seperti apakah yang ideal diterapkan pada satu masyarakat. Hal ini
tentu berkenaan dengan peran ilmu politik dan hukum.
Sejauh ini dan pada umumnya unsur penting yang dilihat dari pemerintahan itu adalah
prosesnya. Proses berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang
diperintah (hukum), hubungan antara yang melayani dan yang dilayani (administrasi),
yang menguasai dan yang dikuasai (politik), atau hubungan antara produsen dan
konsumen (ekonomi). Pilihan atas proses mengarahkan penglihatan kita pada aspek-
aspek lain seperti subyek, organisasi dan sistem pemerintahan yang tercakup di
dalamnya. Menurut Ndraha (2002), proses atau hubungan pemerintahan itu berkaitan
dengan relasi antara yang memerintah dan yang diperintah terkait tata kelola
kekuasaan dan pelayanan baik jasa publik maupun layanan civil. Tak jauh dengan
Wasistiono (2020), relasi antara pemerintah dan mereka yang diperintah berhubungan
dengan persoalan penggunaan kewenangan serta pelayanan.

4. Jelaskan landasan Aksiologi Ilmu Pemerintahan?
Jawaban.
Landasan aksiologi adalah manfaat/guna/fungsi dari ilmu pengetahuan yang dimaksud.
Landasan aksiologi Ilmu Pemerintahan merupakan manfaat/guna/fungsi dari Ilmu
Pemerintahan itu sendiri.Ilmu Pemerintahan (yang merupakan ilmu pengetahuan)
memiliki guna teoritis dan guna praktis. Guna teoritis dari Ilmu Pemerintahan ini
dengan mengkaji/mengembangkan/ mempelajari Ilmu Pemerintahan untuk
kepentingan pengembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sedangkan guna praktis
dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji/mengembangkan/ mempelajari Ilmu

Pemerintahan untuk diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuannya untuk
melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal sehingga dapat tercapai
kesejahteraan masyarakat.

5. Jelaskan beberapa metode umum yang bisa digunakan dalam membedah
gejala dan peristiwa pemerintahan?
Jawaban.
a. Metode studi kasus; berangkat pada suatu peristiwa yang menarik perhatian,
kemudian dilakukan kajian untuk mengetahuinya secara mendalam.
b. Metode studi sejarah; gejala dan peristiwa pemerintahan adalah merupakan sebuah
kontinum. Sebagai sebuah kontinum, pemerintahan merupakan peristiwa yang
berkaitan dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi hari ini merupakan kelanjutan dari
peristiwa yang lalu. Peritiswa sekarang akan memberi kontribusi bagi peristiwa yang
akan datang. Untuk mempelajari pemerintahan sebagai sebuah kontinum yang berisi
rangkaian masa lalu, masa sekarang dan prediksi masa yang akan datang digunakan
metode studi sejarah.
c. Metode studi perbandingan; fokus utama yang tampak dalam mempelajari metode
studi perbandingan adalah membandingkan satu institusi dengan institusi lainnya
yang sejenis. di dalam pengertian perbandingan terkandung adanya unsur yang sama
dan unsur yang berbeda. Perbandingan dapat dilakukan antar tempat, antar waktu,
antar peristiwa, antar sistem dan antar individu.
d. Metode/Pendekatan legalistik; Pendekatan legalistik adalah salah satu cara untuk
melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang aturan-aturan formal. Hal tersebut
sekaligus menjadi ciri yang membedakan ilmu pemerintahan dari ilmu-ilmu sosial
lainnya. Kajian-kajian pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peraturan
perundangundangan sebagai hukum positif yang mengatur berjalannya pemerintahan.
e. Metode/Pendekatan sistemik; Pemerintahan adalah sebuah sistem. dengan demikian
kita dapat menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan melalui pendekatan
sistemik.
f. Metode/Pendekatan paradigmatik; pada saat mempelajari gejala dan peristiwa
pemerintahan di satu negara atau daerah, perhatian paradigma yang digunakannya
sehingga akan diperoleh analisis yang akurat, yang pada gilirannya akan diperoleh
pengetahuan yang benar. Dalam hal ini kebenaran bukan hanya menurut pendapat

pengkaji saja, melainkan kebenaran menurut kaidah-kaidah ilmiah maupun kebenaran
menurut kalangan luas.

6. Jelaskan pemahaman fungsi ilmu secara umum, maka bisa juga diletakan
dalam ilmu pemerintahan, bahwa fungsi ilmu pemerintahan pun harus mempu
mewujudkan kelima fungsi ilmu?
Jawaban.
a. Mendeskripsikan (Description); Fungsi ini dipakai untuk memberikan gambaran-
gambaran, definisi-definisi mengenai:
1. Organisasi yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai kesatuan;
2. Kemudian hubungan antara alat kelengkapan satu sama lain;
3. Menyelidiki secara sistematis persoalan sekitar sentralisasi dan desentralisasi,;
4. Koordinasi;
5. Kontrol kedalam dan keluar;
6. Hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah; (mengatur sedemikian rupa

sehingga menghindari timbulnya atau meruncingnya pertentangan-pertentangan,
disamping itu mengusahakan supaya sedapat-dapatnya terjamin keserasian dan
daya tindak yang tinggi dari pemerintahan).
b. Menjelaskan (Explanation); Fungsi ini dipakai untuk melihat kaitan antara sebab
dan akibat (kausalitas) dari suatu gejala dan peristiwa pemerintahan yaitu:
1. Bagaimana hadirnya dinas umum dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan
manusia;
2. Kemudian hubungan antara alat kelengkapan satu sama lain;
3. Bagaimana munculnya peralihan sentralisasi dan desentralisasi,;
4. Bagaimana Koordinasi dalam dinas pemerintahan;
5. Bagaimana pentingnya kontrol kedalam dan keluar;
6. Sebab akibat perlunya relasi yang baik antara pemerintahan dan yang diperintah
sehingga menghindari timbulnya atau meruncingnya pertentangan-pertentangan.
c. Memverifikasi (Verification);Dalam konteks ilmu pemerintahan verifikasi yang
dilakukan berguna untuk menguji kebenaran mengenai fakta empirik dari:
1. Organisasi dinas umum pemerintahan;
2. Hubungan antara alat kelengkapan satu sama lain;
3. Persoalan pentingnya sentralisasi dan desentralisasi,;
4. Koordinasi pemerintahan;