3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan Segala kekuatan dan
kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk
mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu
perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat
membantu organisasi mencapai tujuannya,atau yang mungkin menimbulkan
masalah. Walau pun sulit dilakukan, antisipasi keadaan,masalah, dan
kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang
adalah bagian esensi dari proses perencanaan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian
tujuan Tahap terakhir dalam proses perncanaan meliputi pengembangaan
berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-
alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan)
diantara berbagai alternatif yang ada.
Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan
1. Mendukung Koordinasi Antar Pelaku Pembangunan
2. Menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi waktu dan fungsi
pemerintah, baik pusat maupun daerah,
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan,
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil
serta berkelanjutan.
12. Sebutkan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Indonesia ?
Jawaban.
1. Pembangunan di Bidang Ekonomi
Pembangunan ekonomi (economic development) sebenarnya tidak dapat dipisahkan
dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi berfungsi
dalam rangka mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kehidupun bangsa
dan negara. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pelaksanaan
pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses upaya yang
dilakukan secara sadar untuk kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita
dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi suatu bangsa atau negara. Adapun pertumbuhan
ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk
kenaikan pendapat nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan
ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Pembangunan di Bidang Politik
Konfigurasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang politik yang dilakukan oleh
para evaluator bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu
aktivitas di bidang pembangunan sehingga fenomena yang tergambar dalam
kehidupan masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa mengharuskan terciptanya
dua jenis kekuatan. Pertama, kekuasan yang dilakukan oleh kaum politisi bahwa
untuk menetapkan suatu kebijakan dalam pelaksanaan dari berbagai jenis
pembangunan lebih banyak diwarnai atau ditentukan oleh kemauan atau kekuasaan
politik. Kedua, kekuatan yang tercipta atas ketentuan dalam pelaksanaan
pembangunan yang dilakukan oleh kaum birokrasi yang mengatasnamakan publik
untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat,
tetapi sesungguhnya lebih berorientasi pada memenuhi desakan atau tuntutan
kebutuhan ataupun keinginannya sendiri.
3. Pembangunan di Bidang Sosial
Tujuan utama pembangunan di bidang sosial (social development) adalah mengurangi
penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir, tanah
longsor, dan sebagainya, maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia dengan
pemikiran dan tindakan melalui program yang dapat memberikan manfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan.
4. Pembangunan di Bidang Pendidikan
Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan menciptakan kemampuan dan
kecerdasan manusia. Oleh karena itu, siapa pun yang berperan sebagai penyelenggara
pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan harus mempunyai semangat kerja
keras dan berdedikasi tinggi dalam semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.
Hal ini disebabkan penyelenggara pelaksanaan pembangunan pendidikan memerlukan
orang-orang yang jujur dan mempunyai keteladanan.
5. Pembangunan di Bidang Keagamaan
Pembangunan di bidang keagamaan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dan
dilandasi pemikiran rasional dan keyakinan secara transendental, untuk menghindari
pengingkaran terhadap kebenaran keagamaan, terutama bagi pemula terhadap
pendalam ajaran agamanya masing-masing. Usaha ini dilakukan secara sadar agar
tidak terjadi pengingkaran kebenaran keagamaan yang mereka anut.
6. Pembangunan di Bidang Lingkungan
Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan
secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan manfaat
sumber daya alam pada satu pihak dan sumber daya manusia pada pihak lain.
Pelaksanaan pembangunan lingkungan dapat dilakukan dengan cara menyerasikan
aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang tersedia dengan tidak
menciptakan adanya perusakan kondisi alam lingkungan, baik secara geogras maupun
demografis.
13. Jelaskan Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia dalam Peran
Masyarakat dan Pemerintah dalam Pembangunan berkelanjutan ?
Jawaban.
Peran Pemerintah dalam Pembangunan
1. stabilisator, yang dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Stabilisator dalam bidang
politik. Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa kehidupan
politik bangsa tidak terhindar dari berbagai rongrongan, baik yang datang dari
kekuatan politik dalam negeri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik
yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan antara berbagai
kekuatan politik, apalagi jika didasarkan pada perbedaan ideologi yang tajam. Bentuk
lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya
sendiri meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan
yang bersumber dari dalam negeri berupa keinginan dan tindakan kelompok ekstrem
tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan mengabaikan “peraturan
permainan politik” yang telah disepakati bersama.
Adapun rongrongan dari luar berasal dari negara-negara kuat dan adikuasa yang ingin
memantapkan pengaruh, bahkan memperluas hegemoninya. Dengan kata lain,
keinginan agar “lingkungan pengaruhnya” (sphere of in uence) semakin melebar,
antara lain berupa panutan ideologi dan sistem politik yang diterapkan di banyak
negara yang diakui sebagai sekutunya.
2. Stabilitas ekonomi, yaitu iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat
terpelihara sedemikian rupa sehingga:
1) ekonomi tumbuh secara wajar;
2) suku bunga yang tidak tinggi;
3) rendahnya inflasi;
4) kesempatan berusaha semakin luas;
5) proses industrialisasi berlangsung dengan baik;
6) kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional,
dan sebagainya.
7) inovator. Inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Ditinjau dari
segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan, metode, sistem, dan yang
terpenting cara berpikir baru. Dengan demiian, dalam memainkan peranan selaku
inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru
tersebut.
Untuk itu, pemerintah harus memiliki tingkat keabsahan (letimigacy) yang tinggi.
Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang”
dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan
tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Dengan kata lain,
tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, dengan kepemilikan
keabsahan yang tinggi, hal-hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan
diterima oleh masyarakat yang akan memudahkan terjadinya perubahan yang
diinginkan.
2.Modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang
modern, yaitu negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara
lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan
tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia.
Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri pada negara lain. Sederajat dalam arti
perolehan pengakuan de jure.
A. Peran Masyarakat dalam Peran Pembangunan
1. Peran masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan karena
masyarakat adalah aset yang sangat penting dalam tatanan negara.
Ketika pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat membuat
agenda-agenda pembangunan, selayaknya, masyarakat turut
mengambil peran dalam mengeluarkan gagasan yang bisa diterima
oleh pemerintah
2. Dari aspek ekonomi, pemerintah perlu mengambil serius akar
permasalahan dari perekonomian masyarakat yang masih banyak
berada di wilayah kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan yang
tepat, pemerintah turun langsung melihat kondisi real, agar masyarakat
yang awalnya apatis terhadap setiap kebijakan pemerintah bisa diajak
bekerja sama dalam pembangunan di negeri ini.
3. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bidang fisik ataupun bidang
materiil dan dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak
melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap
sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
14. Jelaskan pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah dan Permasalahan
yang timbul di daerah?
Jawaban.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah
dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan rnembentuk
suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi dalam wilayah tersebut.
Permasalahan yang timbul didaerah
1. Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan
berdasarkan pengertian daerah Modal. Dengan data yang sangat terbatas sangat
sukar untuk menggunakan metoda yang telah dikembangkan dalam
memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah.
2. Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk
analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
3. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab
perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian
nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk
clan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh,
4. Di samping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang ada
yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga
menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang
keadaan perekonomian suatu daerah.
15. Jelaskan Rencana Pembangunan Desa (RPMDes) dsan langkah membuat
perencanaan desa?
Jawaban.
Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.
Tujuan Prencanaaan Pembangunan Desa
1. Penyusunan rancangan RPJMDesa, DURKP DAN RKPDesa.
2. Memperkuat Pedoman hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-
sumber kekayaan desa.
3. Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Perenacanan Pembangunan Desa
1. RPJMDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
tahun).
2. RKPDes (Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari
RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun).
3. APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , merupakan Rencana
tahunan Keuangan Desa
Alur Penyusuan Perencanaan Desa
1. Pra Musrenbang / Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rpjmdesa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten
3. 1) Pengkajian keadaan 2) Penyusunan rencana usulan kegiatan pembangunan
desa 3) Penyusunan Laporan PKD 4) Penyusunan Rancangan DOkumen
RPJMDes
4. Musyawarah Pembahasan Rancangan Rpjmdesa Oleh Bpd
5. Penyempurnaan Rancangan Rpjmdesa Oleh Tim Penyusun Rpjmdesa Dan
Penyusun Rancangan Perdes Rpjmdes Oleh Bp Musrenbang Oleh Kepala
Desa 1) Penetapan Rancangan Rpjmdesa 2) Penetapan Perdes Rpjmdes
16. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengelolaan SDM Pemerintahan?
Jawaban.
Pengelolaan SDM pemerintahan melalui sejumlah tahapantahapan yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi (Zaenuri, 2015). Sejumlah tahapan
tersebut dipengaruhi berbagai faktor dalam proses tata kelola SDM. Adapun faktor
yang mempengaruhi tata kelola SDM pemerintahan dapat dikategorikan menjadi dua
faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari misi dan
tujuan organisasi, Strategi pencapaian tujuan, dan jenis teknologi yang digunakan
sedangkan faktor eksternal yaitu kebijaksanaan pemerintah, sosial budaya,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Handoko, 2005)
17. Jelasakan faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola SDM pemerintahan?
Jawaban.
a. Strategi Pengelolaan SDM dalam meningkatkan kompetensi ASN;
b. Optimalisasi website atau portal dalam meningkatkan pelayanan publik;
c. Evaluasi Kebijakan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara;
d. Budaya Organisasi yang berkembang pada instansi Pelayanan Publik;
e. Penguasaan Informasi dan Teknologi ASN
18. Jelaskan Manajemen SDM di Pemerintahan pemerintahan berdasarkan
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
Jawaban.
Dikeluarkannya undang-undang yang baru ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sudah tidak sesuai dengan
tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Permasalahan yang
melatar belakangi diterbitkannya undang-undang ini didasarkan pada asumsi bahwa
pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan
antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi
dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan
promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna mewujudkan aparatur sipil negara
sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai
profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggung-jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Di dalam udang-undang yang baru
tersebut diatur tentang ketentuan-ketentuan dalam mengelola sumber daya manusia di
pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Di dalam undangundang tersebut diatur secara komprehensif dan memuat prinsip-
prinsip pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia mulai dari penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan pegawai, pangkat dan jabatan, pengembangan karier,
pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, hingga
perlindungan pegawai.
Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan tercipta pengelolaan sumber daya
manusia yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik,bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran
sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Ketentuan yang ada dalam
regulasi tersebut masih memuat dan mengatur hal-hal yang bersifat umum dan hanya
prinsip-prinsipnya saja sehingga perlu ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan
pelaksanaan untuk melengkapi perangkat dalam implementasinya.
19. Jelaskan Manajemen SDM di Pemerintahan?
Jawaban.
Sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan manusia atau pegawai yang
mencakup penerimaan, penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya
manusia yang ada untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
20. Jelaskan perbedaan manajemen SDM di Pemeritahan dan Sektor swasta?
Jawaban.
Dengan mulai berkembangnya paradigma manajemen publik baru (New Public
Management/NPM) antara organisasi swasta dan pemerintah mempunyai
persenyawaan yang cukup tinggi. Banyak konsep dan praktek penyelenggaraan
pemerintahan yang diilhami dari konsep dan praktek pengelolaan perusahaan di
organisasi swasta, dalam bidang pengelolaan SDM-pun juga demikian. Model-model
pengelolaan SDM khususnya di perencanaan juga banyak sekali mengadopsi dari
sektor swasta.
Munculnya konsep analisis jabatan dan analisis beban kerja di sektor publik, sedikit
banyak terinspirasi dari praktek perencanaan SDM di sektor swasta. Sebelum
membahas tentang manajemen SDM di pemerintahan yang sedikit banyak sudah
terinspirasi dari manajemen swasta namun tetap bahwa antara swasta dan pemerintah
mempunyai perbedaan yang cukup fundamental, oleh karena itu upaya untuk
menyuntikan spirit yang ada di sektor swasta ke sektor publik harus memperhatikan
berbagai hal yang itu merupakan keterbatasan-keterbatasan yang tidak sepenuhnya
seratus persen sukses di sektor swasta dapat diaplikasikan di sektor publik.
Secara garis besar banyak ditemui persamaan-persamaan fungsi antara manajer publik
dan manajer swasta dalam mengelola SDM. Fungsi-fungsi manajemen yang
dirumuskan secara sederhana oleh Gullick dan Urwick disingkat dgn POSDCORB
(Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) juga
dilakukan baik oleh manajer swasta maupun publik.
Demikian juga perencanaan tentang pengadaan pegawai dengan mendasarkan pada
kompetensi dan sistem meritokrasi yang dilakukan secara ketat dan kompetitif,
dilakukan oleh manajer SDM di perusahaan maupun pimpinan badan kepegawaian di
pemerintahan. Persoalan mendasar yang harus dipahami oleh semua pihak bahwa
manajemen SDM di pemerintahan harus tunduk pada regulasi yang ditetapkan baik
oleh pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan untuk sektor swasta lebih leluasa
untuk menentukan teknik dan mekanismenya sendiri tetapi tetap harus
memperhatikan prinsip-prinsip yang harus ditepati sesuai undang-undang
ketenagakerjaan.
Salah satu perbedaan manajemen pada sektor publik dan sektor swasta yang dapat
diidentifikasi dengan jelas adalah pada manajemen pelayanannya. Dalam bukunya
Management in the Public Domain, Public Money and Management, Stewart &
Ranson secara umum menggambarkan perbedaan manajemen pelayanan pada sektor
publik dan manajemen pelayanan sektor swasta. Model manajemen pelayanan sektor
publik memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, yaitu:
pertama, sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu (individual choice)
dalam pasar.
Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan
individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Keadaan seperti
itu berbeda dengan yang terjadi pada sektor publik. Sektor publik tidak mendasarkan
pada pilihan individual dalam pasar akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan.
Organisasi sektor publik mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya
kolektif (massa). Untuk memenuhi tuntutan individual tentu berbeda dengan
pemenuhan tuntutan kolektif. Oleh karena itu, manajemen pelayanan yang digunakan
tentunya juga berbeda.
21. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik?
Jawaban.
Austin Ranney, mendefinisikan kebijakan publik sebagai a selected line of action or
declaration of inten.
B. G. Peters, kebijakan publik adalah the sum of goverment activities, wheter acting
directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens.
Chaizi Nasucha, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah
dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan
hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam
masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan
sosial yang harmonis.
Chander dan Plano, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang
strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik
atau pemerintah. Bahkan Chander dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik
merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan
orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka tetap hidup dan ikut
berpartisipasi dalam pemerintah.
Carl Friedrich, mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan
ancaman dan peluang yang ada, kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk
memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka
mencapai tujuan tertentu.
David Easton, mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat aktivitas pemerintah
(the impact of goverment activity).
Harold Laswell dan Abraham Kaplan, mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu
program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan
praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices).
Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan
tetep yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari
mereka yang membuat dan mematuhi keputusan tersebut.
Hugo Heglo, menyebutkan kebijaka sebagai suatu tindakan yang bermaksud
mencapai tujuan “goal” (a course of action intended to accomplish some end).
James Anderson, menberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai
serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan
suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatiakan (a reletive stable, purposive
course of action followed by an actor or set of actor in dealing whit a problem or
matter of concern).
Michael Howlett dan M. Ramesh, mengemukakakn bahwa public policy is a comlex
phenomenon consisting of numerous decisons made by numerous individual and
organizations. It is ofen shaped by ealier policies and is frequently linked closely whit
other seemingly unrelated decisions.
Richard Rose, mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang
dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi
bagi yang berkepentingan sebagai suatu keputusan yang berlaianan.
Robert Eyestone, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara
pemerintah dengan lingkungannya.
Shfritz dan Russel, mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut
“is whatever goverment dicidies to do or not to do”.
Steven A. Peterson, mendefinisikannnya sebagai goverment action to address some
problem.
Thomas R. Dye, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang
dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah
kehidupan bersama tampil berbeda (what goverment do, why they do it, and what
diference it makes).
William Jenkins, mendefinisikan kebijakan publik sebagai a setof intterrelated
decisons taken by a political actor or group a actors concerning the selection of goals
and the means of achieving them whitin a specified situations where those decisions
should, in principle, be whitin the power of those actor to achieve . . .public policy is
a goal oriented behavior on the part goverment. . . public pilicies are decissions taken
by goverment which define a goal and set out means toachieve it.
William N. Dunn, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian
pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pemerintah
pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan
keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,
perkotaan dan lain-lain.
Kita bisa menenukan banyak sekali definisi kebijakan publik, dan tidak ada satupun
dari definisi tersebut yang keliru, semuanya benar dan saling melengkapi.
Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan
beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik.
1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang
mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau
acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh
pemerintah, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau
menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang
akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif
kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam
menangani suatu permasalahan, sedangkan secara negatif kebijakan publik
dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan
suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut
keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan
merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat
memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah,
yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.
22. Jelaskan secara umum proses kebijakan!
Jawaban
Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang
dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut
nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup agenda, formulasi kebijakan,
adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan
aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan
evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.
Nugroho (Abu, 2019:24) mengatakan bahwa kebijakan publik keputusan politik yang
dibuat oleh lembaga publik. Lembaga publik adalah lembaga yang didanai dari
dana/uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif.
23. Jelaskan model implemetasi kebijakan menurut para ahli!
Jawaban.
a. George C. Edward III
Dalam pandangan Edward III (dalam Indiahono, 2009:31) menunjukan empat
variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.
Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan
struktur birokrasi.
1) Komunikasi
yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik
jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan
para kelompok sasatan (target group). Tujuan dan sasaran dari
program/kebijakan dapat disosialisasikan dengan cara baik sehingga dapat
menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting
karena semakin tinggi pengetahuna kelompok sasaran atas program maka akan
mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan
program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
2) Sumberdaya
menunjukan karakteristik yang menenpel erat kepada implementor
kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah
kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen
tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui
dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap
berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program.
Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam
melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis
akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota
kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan
menurunkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap
implementor program/kebijakan.
3) Disposisi
yaitu menunjukan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang
memadai, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Sumber
daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor
yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial
adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Kedua
harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab
tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan
lambat dan sadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin
keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang
memadai, program tidak akan dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai
tujuan dan sasaran.
4) Strusktur birokrasi
menunjukan bahwa menunjukan struktur birokrasi menjadi penting dalam
implemtasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting
pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.
Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar
operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline
program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas,
sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan
menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi
pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan
kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya
pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.
Hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel
menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hierarkis dan birokratis.
Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki
keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran
program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan
satu varibel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja,
implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan
korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam
mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak implementor kurang demokratis
akan sangat proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model dari George
C. Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Komunikasi
Sumber daya Implemetasi
Disposisi
Struktur
birokrasi
Sumber : Indiahono (2009:33)
Gambar _._ Model implementasi Edward III
b. Merilee S. Grindle
Keberhasilan implmentasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua
variabel besar, yakni :
1) Isi kebijakan (content of policy)
a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran (target group) termuat
dalam isi kebijakan
b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group
c) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu
program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran
lebih sulit diimplemetasikan daripadaprogram yang sekedar memberikan
bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin
d) Apakah letak sebuah program sudah tepat
e) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan
rinci
f) Apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai
2) Lingkungan implementasi (context of implementation)
a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi
kebijakan
b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
Tujuan Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : Hasil kebijakan:
kebijakan A. Isi kebijakan a. Dampak pada
Tujuan yang 1. Kepentingan kelompok sasaran masyarakat, individu
dicapai 2. Tipe manfaat & kelompok
3. Derajat perubahan yang diinginkan b. Perubahan &
4. Letak pengambilan keputusan penerimaan
5. Pelaksanaan program masyarakat
6. Sumber daya yang dilibatkan
Program aksi dan
proses individu B. Lingkungan implementasi
yang didesain dan 1. Kekuasaan kepentingan dan stategi
aktor yang terlibat
didanai 2. Karakteristik lembaga dan
penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap
Program yang Mengukur
dilaksanakan sesuai keberhasilan
dengan rencana n
Sumber : Subarsono (2012:94)
Gambar _._ Model implementasi Merilee S. Grindle
c. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :
1) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)
a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada
beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan
persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di
pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan
seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu,
sifat masalah itu sendiri akan mempengarhu mudah tidaknya suatu program
diimplementasikan.
b) Tingkat kemajemukna kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program
akan relatif mudah diimplemtasikan apabila kelompok sasarannya adalah
homogen. Sebaliknya, apabila kelompom sasarnnya heterogen, maka
implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman
setiap anggota kelompok sasaran relatif berbeda.
c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan
relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannyamencakup semua populasi.
Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplemetasikan apabila jumlah
kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapakan. Sebuah program yang
bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah
diimplemtasikan daripada program yang bertujuan untuk sikap dan perilaku
masyarakat. Sebagai contoh Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan sulit diimplemetasikan karena menangkut perubahan
perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.
2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure
implementation)
a) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan
akan mudah diimplemetasikan karena implementor mudah memahami dan
menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi
kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
b) Seberapa jauh kebijkan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang
memiliki dasar teoretis memiliki sifat lebih mantap karena telah teruji,
walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber
daya keuangan adalah faktor krusial untu setiap program sosial. Setiap
program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya
itu perlu biaya.
d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi
pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi
vertikal maupaun horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi
program.
e) Kejelasan dan konsisten aturan yang ada pada badan pelaksana.
f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang
terjadi di negara-negara dunia ketiga, khusunya di Indonesia salah satu
sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan
tugasdan pekerjaan atau program-program.
g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi
masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program
yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau
teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di
wilayahnya.
3) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation)
a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan
relatif lebih mudah menerima program-program pembaruan
dibanding dengan masyarakat yang masih tetutup dan tradisional.
Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam
proses keberhasilan implementasi program, karena program-
program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan
dengan bantuan teknologi modern.
b) Dukungan publik terhada sebuah kebijakan. Kebijakan yang
memberikan insentif biasanya mudah mendapat dukungan publik.
Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan
harga BBM atau kenaikan pajak akan kuarang mendapat
dukungan publik.
c) Sikap dari keompok pemilih (constituency groups). Kelompok
pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain :
kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap
keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai
komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan atau
kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung
melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan
pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada
badan legislatif.
d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan
tujuan yang telah tertuang dalam kebiakan adalah variabel yang
paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki
keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya
merealisasikan prioritas tujuan tersebut.
Mudah/tidaknya masalah
dikendalikan
1. Kesulitan teknis
2. Keragaman perilaku kelompok
sasaran
3. Prosentase kelompok sasaran
dibanding jumlah populasi
4. Ruang lingkup perubahan
perilaku yang diinginkan
Kemanapun kebijakan Variabel di luar kebijakan yang
menstrukturkan proses mempengaruhi proses implemetasi
implementasi 1. Kondisi sosio-ekonomi dan
1. Kejelasan dan konsistensi tujuan teknologi
2. Digunakan teori kausal yang 2. Dukungan politik
memadai 3. Sikap dan sumber-sumber yang
3. Ketepatan alokasi sumber daya dimiliki oleh pemilih
4. Keterpaduan hierarki dalam dan 4. Dukungan dari pejabat atasan
diantara lembaga pelaksana 5. Komitemn dan keterampilan
5. Aturan-aturaTnakheappu-ttuashaannddarailam proses implementasi (vkaerpieambieml tpeirngaannpteujnabga)t-pejabat
badan pelaksana pelaksana
6. Rekruitmen pejabat lpukKealeeralpkoasmatupnhoaakn Dampak Dampak Perbaikan
7.OuAtkpsuets formal pihak nyata output mendasar
kebijakan dari
badan-badan sasaran output kebijakan dalam
pelaksana terhadap kebijakan sebagaimana undang -
output dipersepsi undang
kebijakan
Sumber : Subarsono (2012:95)
Gambar _._ Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi
d. Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn
Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi implementasi,
yakni :
1) Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai
oleh program/kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek,
menengah atau panjang. Kejelasa dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat
secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau
kegagalan dari kebijakan/program yang dijalankan.
2) Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan
sasaran yang telah ditetapkan awal.
3) Sumberdaya
Sumberdaya menunjukan seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya
manusia untuk melaksanakan program/kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah
berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk
menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik. Evaluasi
program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yng efisien.
4) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas menunjukan kepada
mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan
program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya : seberapa
sering rapat rutin diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi
juga menunjukan adanya tuntutan saling dukung antar intitusi yang berkaitan
dengan program/kebijakan.
5) Karakteristik agen pelaksana
Karakteristik badan pelaksana, menunjukan seberapa besa daya dukung
struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi
yang terjadi di internal birokrasi.
6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjukan bahwa ingkungan dalam
ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan
itu sendiri.
7) Sikap pelaksana, menunjukan bahwa sikap pelaksana menjadi varibel
penting dalam implemtasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan
responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat
ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.
Adapun model Van Meter dan Van Horn dapat dilihat sebagai berikut :
Komunikasi
antar organisasi
dan pelaksana
kegiatan
Standar
dan sasaran
Karakteristik Sikap Kinerja
badan pelaksana kebijakan
pelaksana
Sumber
daya
Lingkungan sosial,
ekonomi dan
politik
Sumber : Indiahono (2009:40)
Gambar _._ Model implementasi Van Meter dan Van Horn
Model Van Meter dan Van Horn menunjukan bahwa implementasi kebijakan
merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu varibel dapat
mempengaruhi variabel yang lain seperti :
➢ Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial,
ekonomi dan politik,
➢ Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar
badan pelaksana,
➢ Variabel sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi karakteristik
badan pelaksana,
➢ Variabel sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap
pelaksana,
➢ Variabel sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja
kebijakan,
➢ Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan saling
mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana,
➢ Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap
pelaksana,
➢ Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana,
➢ Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi kinerja kebijakan
secara langsung.
e. G. Shabbir Chema dan Dennis A. Rondinelli
Ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu
program, yakni :
1) Kondisi lingkungan
2) Hubungan antar organisasi
3) Sumberdaya organisasi untuk implemetasi program
4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
f. David L. Weimer dan Aidan R. Vining
Dalam pandangan Weimer dan Vining, ada tiga kelompok besar yang dapat
mempengaruhi keberhasilan implemetasi suatu program, yakni :
1) Logika kebijakan
2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan
3) Kemampuan implementor kebijakan
g. Charles O. Jones (1991:296) mendefinisikan penerapan adalah suatu kegiatan
yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga kegiatan
berikut ini adalah pilar-pilarnya :
1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-
unit serta metoda untuk menjadikan sumber berjalan.
2) Interpretasi, menafsirkan agar program (sering kali dalam hal ststus)
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
dilaksanakan.
3) Penerapan, ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya
yang disesuaiakn dengan tujuan atau perlengkapan program.
h. Merille S. Grindle (1980) (dalam Subarsono, 2012:93) menyatakan
keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni :
1) Isi kebijakan (content of policy)
a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group
termuat dalam isi kebijakan,
b) Jenis dan manfaat yang diterima oleh target group, sebagai
contoh, masyarakat di wilayah slum area lebih suka menerima
program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program
kredit sepeda motor,
c) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku
kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada
program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan
beras kepada masyarakat miskin,
d) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya ketika
BKKBN memiliki program peningkatan kesejahtaeraan keluarga
dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga pra
sejahtera, banyak orang yang menanyakan apakah letak program
ini sudah tepat berada di BKKBN,
e) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya
dengan rinci,
f) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang
memadai.
2) Lingkungan implementasi (context of implemetation)
a) Seberapa besar kekuasaa, kepentingan dan strategi yang dimiliki
oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
b) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa,
c) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Tujuan Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : Hasil kebijakan:
kebijakan C. Isi kebijakan c. Dampak pada
Tujuan yang 7. Kepentingan kelompok sasaran masyarakat, individu
dicapai 8. Tipe manfaat & kelompok
9. Derajat perubahan yang diinginkan d. Perubahan &
10. Letak pengambilan keputusan penerimaan
11. Pelaksanaan program masyarakat
12. Sumber daya yang dilibatkan
D. Lingkungan implementasi
4. Kekuasaan kepentingan dan stategi
aktor yang terlibat
5. Karakteristik lembaga dan
Program aksi dan
proses individu
yang didesain dan
didanai
Program yang Mengukur
dilaksanakan sesuai keberhasilan
dengan rencana n
Sumber : Subarsono (2012:94)
Gambar _._ Model implementasi Merilee S. Grindle
i. G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) (dalam Subarsono,
2012:101) menggambarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk
analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralis.
Ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak
suatu program, yakni :
1) Kondisi lingkungan
2) Hubungan antar organisasi
3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program
4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
j. David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999) (dalam Subarsono, 2012:103)
memandang bahwa ada tiga kelompok variabel besar yang dapat
mempengaruhi implemetasi suatu program, yakni :
1) Logika kebijakan. Logika dari sebuah kebijakan ini dimaksudkana
gar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan
mandapat dukungan teoretis. Kita dapat berpikir bahwa logika dari
suatu kebijakan sama halnya hubungan logis dari suatu hipotesis.
2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan. Lingkunga kebijakan
tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implemetasi
suatu kebijakan. Lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik,
ekonomi, hankam dan fiskmatau geografis. Suatu kebijakan dapat
berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata
gagal diimplemtasikan di daerah yang lain, karena kondisi
lingkungan yang berbeda.
3) Kemampuan implemetor kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan
dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari
para implementor kebijakan. Untuk kasus implementasi kurikulum
berbasis kompetensi di SMP dan SMU, maka kualitas, komitmen
dan jumlah guru yang memadai memberikan sumbangan yang
signifikan bagi keberhasilan program tersebut, karena merekalah
implementor dari program tersebut.
k. Hogwood dan Gunn (dalam Nugroho, 2009:630) menyatakan bahwa untuk
melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, antara lain :
1) Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh
lembaga/badan pelaksana tidak menimbulkan masalah besar.
2) Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai,
termasuk sumber daya waktu.
3) Apakah perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar ada.
4) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan
kausal yang andal.
5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
6) Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8) Tugas-tugas yang telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
24. Jelaskan tujuan dari monitoring!
Jawaban:
Monitoring atau pemantauan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memberikan
informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang
diimplemetasikan dengan tujuan :
a. Menjaga kebijakan yang sedang diimplemetasikan sesuai dengan tujuan dan
sasaran.
b. Menentukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih
besar.
c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring
mengharuskan untuk itu.
25. Kenapa harus dilakukan evaluasi kebijakan?
Jawaban:
Berikut beberapa argumen perlunya evaluasi, antara lain :
a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni untuk mengetahui
seberapa jauh kebijakan mencapai tujuannya.
b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat
efektivitasnya. Maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau
gagal.
c. Mengetahui aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja
suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari
kebijakan dan program pemerintah.
d. Menunjukan pada stakeholder manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan
evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder terutama kelompok
sasaran tidak mengetahu pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
e. Agar tidak mengulangi kesalaahn yang sama. Pada akhirnya evaluasi kebijakan
bermanfaat untuk memberikan pemasukan bagi proses pengambilan kebijakan
yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya dari
hasil evalusi diharapkan dapat ditetapkannya kebijakan yang lebih baik.
26. Apa yang dimaksud dengan psikologi social, jelaskan dengan memberikan
contohnya?
Jawaban.
a. Psikologi sosial terdiri dari dua kata yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan
sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental
manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan
dengan hubungan antar individu. Jadi, pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga
merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia
yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat.
b. Psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang
hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku
manusia itu sendiri sehingga dalam suatu lingkungan akan ada yang namanya
pertengkaran, pertikaian hingga perselisihan. Psikologi sosial merupakan ilmu
mengenai proses pekembangan mental manusia sebagai makhluk sosial. Dengan
demikian, psikologi sosial mempelajari hal hal yang meliputi perilaku manusia dalam
konteks sosial.
c. Psikologi sosial merupakan keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antara
manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku
manusia. Dalam kehidupan bersosial, terkadang ada kalanya kita mempunyai
hubungan yang tidak baik dengan manusia lainnya, terjadi hal -hal yang mencetuskan
pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan antar kelompok yang bisa terjadi diantara
keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Kemudian, hal ini yang mendorong
perkembangan ilmu psikologi sosial untuk mempelajari hubungan antar manusia dan
perilaku yang mempengaruhi hubungan tersebut. Hubungan antar manusia yang
dipengaruhi oleh tingkah laku, sikap, dan juga pembuatan keputusan berasa dari
psikologi sosial dan bisa melahirkan respon yang bersifat destruktif ataupun
konstruktif.
Psikologi Sosial Menurut para ahli :
Hubber Bonner menyatakan psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang
mempelajari tentang tingkah laku manusia.
Shaw dan Costanzo menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan
yang mempelajari tentang tingkah laku individu yang merupakan rangsangan sosial.
Kimbal Young menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan studi tentang proses
interaksi individu.
Sherif Bersaudara menyatakan dalam bukunya yang berjudul ‘An Outline of Social
Psycology’ yaitu psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mepelajari
pengalaman dan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan situasi situasi
perangsang sosial.
Gordon W. Allport menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan
yang berusaha mengerti bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu
dipengaruhi oleh kenyataan atau kehadiran orang lain.
Joseph E. Mc. Grath menyatakan bahwa psikologi sosial adalah ilmu yang
menyelidiki perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kehadiran, keyakinan, tindakan,
dan lambang dari orang lain.
Secord dan Backman menyatakan bahwa psikologi sosial meruppakan ilmu yang
mempelajari individu dan konteks sosial.
27. Sebutkan dan jelaskan konsep–konsep dasar psikologi sosial yang menjadi
salah satu bagian dari kajian ilmu social.!
Jawaban.
Sebelum Konsep – konsep dasar psikologi sosial menjadi salah satu bagian dari kajian
ilmu sosial sebagai berikut :
a. Emosi terhadap objek sosial. Emosi dan reaksi emosional dapat dipengaruhi
oleh lingkungan. Ketajaman emosi dan reaksi emosional dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal. Pengendalian respon emosi sangat penting dalam
kehidupan bersosial. Emosi merupakan kajian dari psikologi sosial yang
memiliki peranan penting dalam pembentukan perilaku seseorang teradap
respon dari stimulus dalam lingkungan sosial. Bahkan, emosi juga sebagai
potensi kepribadian yang perlu dilakukan pembinaan psikologis misal bisa
melalui pendidikan keagamaan.
b. Perhatian. Perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam
lingkungan sosial seseorang juga mempengaruhi cara seorang individu
bersikap terhadap hubungan sosialnya.
c. Minat. Minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosialnya juga
berpengaruh terhadap hubungan antar individu dan kelompok berkaitan
dengan proses interaksi dan pemberian respon. Minat muncul dari dalam diri
individu dan mungkin bisa dipengaruhi oleh subjek subjek dari luar seperti
keluarga, budaya, lingkungan.
d. Kemauan. Kemauan merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri
individu untuk memperoleh dan mencapai suatu yang diinginkan. Keinginan
yang kuat merupakan modal dasar dari suatu pencapaian. Kemauan menjadi
landasan yang kuat untuk melakukan sesuatu untuk berprestasi.
e. Motivasi. Motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri
dan juga bisa didapatkan dari lingkungan atau orang terdekat. Motivasi
merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan untuk mencapai
sesuatu. Kemudian motivasi yang keras akan memperkuat perjuangan seorang
individu untuk mencapai apa yang diinginkan.
f. Kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial. Kecerdasan merupakan
modal dasar yang ada dalam diri individu masing masing dan berbeda pada
setiap individu. Kemudian juga merupakan modal dasar untuk memecahkan
permasalahan sosial yang muncul. Potensi kecerdasan yang karakternya
bersifat kognitif akan lebih mudah diukur. Sedangkan kecerdasan yang
sifatnya afektif lebih sulit diukur dan dievaluasi dengan aspek kecerdasan.
Kecerdasan juga sangatlah penting bagi individu untuk menjalani kehidupan
dan masalah masalah hidup yang terus terjadi.
g. Penghayatan. Penghayatan adalah proses kejiwaan yang sifatnya menuntut
suasana yang tenang. Proses ini tidak hanya melibatkan sikap merasakan,
memperhatikan, menikmati atau lainnya, namun lebih dari itu. Hal -hal yang
terjadi dalam proses interaksi sosial, dirasakan serta diikuti dengan tenang
sehingga menimbulkan kesan yang mendalam pada diri masing masing
individu. Proses penghayatan ini dilakukan dalam kondisi penuh kesadaran.
Penghayatan penuh akan lebih sulit dilakukan.
h. Kesadaran. Kesadaran perlu ada dalam melakukan suatu tindakan, mengambil
keputusan dalam interaksi dengan kehidupan sosial. Kesadaran pada individu
ditentukan oleh individu itu sendiri setelah melihat apa yang terjadi pada
lingkungan sosialnya sebagai respon psikologis yang positif.
i. Harga diri. Harga diri merupakan konsep yang menciptakan manusia sebagai
makhluk hidup yang bermartabat. Martabat atau harga diri yang terbina dan
dipelihara akan menjadi perhitungan bagi pihak individu lain dalam
memandang individu. Harga diri yang dijatuhkan akan merusak martabat
individu dan dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal yang tidak positif.
j. Sikap mental. Sikap mental merupakan reaksi yang timbul dari diri masing-
masing individu jika ada rangsangan yang datang. Reaksi mental bisa bersifat
positif, negatif, dan juga netral. Hal tersebut tergantung pada kondisi diri
masing masing individu serta bergantung pula pada sifat rangsangan yang
datang. Rangsangan yang datang akan direspon oleh individu melalui sikap
atau reaksi mental yang bisa dikatakan positi, negatif ataupun netral.
k. Kepribadian. Kepribadian merupakan gagasan yang dinamika, sikap, dan
kebiasaan yang dibina oleh potensi biologis secara psiko-fisiologikal dan
secara sosial ditransmisikan melalui budaya, serta dipadukan dengan kemauan,
dan tujuan individu berdasarkan keperluan pada lingkungan sosialnya.
28. Apa tujuan dari Psikologi Sosial.!
Jawaban:
Tujuan psikologi sosial dijabarkan sama seperti disiplin ilmu lainnya. Dimana
terdapat tujuan instruksional dalam bentuk tujuan kurikuler atau tujuan pembelajaran
(Ilmu Pemerintahan). Tujuan kurikuler dalam psikologi sosial, terdapat lima tujuan
yang perlu dicapai, yaitu :
a. Situasi sosial tidak semuanya baik, sehingga mahasiswa perlu mendapat
pengetahuai tentang psikologi sosial agar tidak terpengaruh, tersugesti, oleh
situasi sosial yang tidak baik tersebut.
b. Mahasiswa dibekali pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan
menyusun alternatif pemecahan masalah sosial secara sistematis dan
menanamkan proses kejiwaan yang berkaitan tentang hubungan kehidupan
bersama yang saling mempengaruhi.
c. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan
sesama individu dalam masyarakat sehingga memudahkan melakukan
pendekatan untuk mewujudkan perubahan kepada tujuan dengan sebaik-
baiknya.
d. Mahasiswa dibekali dengan kesadaran akan kehidupan bersosial dan
lingkungannya untuk merubah sifat dan perilaku sosialnya lebh baik.
e. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan pengembangan pengetahuan dan
keilmuan psikologi sosial dalam perkembangan kehidupan, perkembangan
masyarakat, lingkungan, teknologi, dan keilmuan.
29. Jelaskan manfaat mempelajari psikologi sosial di kaitkan dengan fungsi dan
peran lulusan program studi ilmu pemerintahan?
Jawaban.
Hadirnya keilmuan psikologi sosial ditujukan untuk memberikan manfaat terhadap
perubahan perilaku manusia dalam kehidupan bersosial Khususnya peran dan perilaku
lulusan dan alumni prodi Ilmu Pemerintahan. Dan juga meningkatkan kualitas
kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah manfaat yang didapat dari mempelajari
psikologi sosial dan menerapkannya dalam lingkungan bermasyarakat.
❖ Memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin
hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial.
❖ Mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan
oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat.
❖ Memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat.
Dengan psikologi sosial, manusia bisa memahami karakter suatu masyarakat
sehingga mudah untuk menemukan solusi dari konflik yang tengah terjadi
dalam masyarakat.
❖ Sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan antar individu
dalam masyarakat. Dan juga menjadikan perbedaan itu sebagai pemerkuat
hubungan sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
30. Bagaimana Implementasi Psikologi Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat
khususnya dalam pemerintahan.
Jawaban:
a. Setiap masalah berasal dari ketidakseimbangan yang ditimbulkan antar individu
dalam perilaku dan interaksi sosial. Munculnya masalah dan ketidakefektifan
penyelesaian berasal dari psikologi seseorang terhadap kehidupan sosialnya yang bisa
berdampak positif atau negatif.
b. Dalam beberapa kasus, psikologi sosial membantu memecahkan masalah dengan
perangsang sosial pendidikan, agama, pemerintahan dan lingkungan yang baik. Pada
beberapa kasus dengan individu dari lingkungan yang tidak kondusif, memperikan
pengertian atau perhatian yang buruk akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa
seseorang yang berdampak pada hubungan interaksi sosial yang buruk. Maka dari itu
pentingnya psikologi sosial ini dalam hubungan interaksi bermsyarakat mendukung
kehidupan harmonis antar individu dan penyelesaian masalah yang saling
menguntungkan.
c. Menurut Arifin, 2004, dalam hal ini yang paling penting adalah penanaman jiwa
keagamaan sejak dini. Peranan keagamaan pada diri individu diharapkan dapat
menyaring segala sesuatu yang bersifat negati dalam kehidupan bermasyarakat.
d. Misalnya, kasus pemukulan siswa oleh temannya di sekolah. Situasi tersebut terjadi
sebagai akibat dari proses psikologi sosial maladaptif. Individu tersebut mungkin
tidak mendapatkan pendidikan atau contoh yang baik dari keluarganya, atau
lingkungannya yang berakibat pembentukan kejiwaan yang maladaptif. Kondisi
kejiwaan mempengaruhi emosi seseorang dalam situasi tertentu. Inisiatif pemecahan
masalah diantara kedua pihak tidak bisa dilakukan karena pertumbuhan kejiwaan
yang maladaptif dari lingkungannya.
e. Kemudian, hasil dari psikologi maladaptif yang dibawa dari keluarga dan
lingkungannya kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut pada
setiap lingkungan dimana dirinya berada. Psikologi sosial perlu diajarkan dan
ditanamkan pada tiap individu agar dapat berinteraksi dengan orang orang di
sekitarnya dengan baik, dan hidup dengan nyaman.
f. Demikian penjabaran tentang psikologi sosial dan peranannya dalam kehidupan
bermasyarakat. Begitu pentingnya psikologi sosial mempengaruhi kehidupan kita
dalam berinteraksi dengan orang lain dan juga menjadi dasar karakteristik perilaku
seseorang yang dapat berdampat positi maupun negatif baik bagi individu tersebut
maupun kesejahteraan kehidupan bersosialisasi di masyarakat.
g. Kemudian, psikologi sosial menitikberatkan pada kondisi kejiwaan seseoran yang
dipengaruhi oelh berbagai aspek dan dihubungkan dengan hubungan atau iteraksi
individu dengan individu lainnya maupuan dengan lingkungannya dalam
bermasyarakat. Dengan konsep dasar saling membutuhkan, psikologi sosial membawa
perubahan perilaku bagi setiap individu yang menginginkan perubahan hidup menjadi
lebih baik.
31. Jelaskan pengertian Studi Kependudukan dan apa pengertian demografi
menurut para ahli?
Jawaban:
a. Demografi berasal dari gabungan kata bahasa Yunani, yaitu demos memiliki arti
rakyat atau penduduk, sedangkan graphein memiliki arti tulisan atau catatan.
Demografi mempelajari tentang penduduk, yang paling utama adalah mempelajari
tentang fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian dan mobilitas.
b. Demografi merupakan tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia.
Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan yaitu ilmu yang mempelajari
tentang dinamika kependudukan manusia. Selain itu demografi juga mencakup seperti
jumlah penduduk, ukuran, kematian dan penuaan, persebaran geografis, komposisi
penduduk, karakter geografis dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berubah.
Demografi juga fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif,
seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga teknik-teknik
perhitungan data kependudukan. Demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan
hasil dan kualitas perhitungan yang baik.
c. Demografis juga menawarkan informasi mengenai wawasan berharga tentang
bagaimana populasi diorganisasikan, ukuran serta komposisinya. Selain itu
demografis juga dapat memainkan dalam ekonomi. Selain itu demografi juga
dibangun pemerintah untuk membagi sumber daya, menyusun daerah pemilihan,
merencanakan inisiatif kebijakan, dan lain sebagainya.
d. Selain itu demografi juga bisa digunakan untuk mengembangkan hubungan sebab
akibat antara perkembangan penduduk dan berbagai macam aspek sosial, ekonomi
dan budaya. Selain itu demografi menjelaskan pertumbuhan masa lalu dan
memprediksi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Demografi juga
dapat digunakan sebagai mempelajari secara kuantitas dan persebaran penduduk pada
suatu daerah tertentu.
32. Pengertian Demografi menurut beberapa para ahli mengenai demografi
sebagai berikut?
Jawaban.
a. Johan Sussmilch (1762). Johan Sussmilch dikenal sebagai bapak demografi Jerman.
Johan Sussmilch juga merupakan seorang pendeta Protestan Jerman, juga seorang ahli
statistik dan demografi. Johan Sussmilch berpendapat bahwa demografi merupakan
suatu ilmu yang mempelajari hukum ilahi atau hukum Tuhan, dalam perubahan-
perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia. Perubahan tersebut yang tampak
dari kelahiran, kematian serta pertumbuhannya.
b. Achille Guillard (1855). Istilah demografi digunakan Achille Guillard pertama kali
dalam sebuah karangannya yang berjudul Elements de Statistique Humaine, ou
Demographie Comparee atau Elements of Human Statistics or Comparative
Demography. Achille Guillard berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu yang
mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang tidak dapat diukur.
Hal tersebut meliputi perubahan secara umum, sifat fisik manusia, peradaban,
intelektual serta kondisi moralnya.
c. George W.Barclay (1970). George W.Barclay berpendapat bahwa demografi
merupakan ilmu yang memberikan gambaran menarik dari penduduk yang
digambarkan secara statistika. Selain itu, demografi juga mempelajari mengenai
tingkah laku keseluruhan, bukan hanya tingkah laku perorangan saja.
d. Phillip M. Hauser dan Dudley Duncan. Menurut dua ahli tersebut, demografi
merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan
komposisi penduduk, serta mempelajari perubahan-perubahan dan sebab-sebab dari
adanya perubahan tersebut.
e. David V. Glass (1953). Sedangkan David V. Glass berpendapat bahwa demografi
merupakan ilmu yang secara umum sangat terbatas. Untuk mempelajari suatu
penduduk yang dipengaruhi oleh proses demografis, yaitu fertilitas, mortalitas dan
juga migrasi.
f. Donald J. Boague (1973). Berpendapat bahwa demografi merupakan suatu ilmu
yang empelajari secara statistika dan matematika tentang besar, komposisi dan
distribusi penduduk. Selain itu demografi juga mempelajari tentang terjadinya
perubahan-perubahan pada manusia.
33. Jelaskan Ruang Lingkup dan tujuan demografi!
Jawaban:
Ruang Lingkup Studi Demografi, adalah :
a. Demografi Murni atau Pure Demography. Demografi murni berhubungan
dengan besar distribusi penduduk atau komposisi perubahan dan pertumbuhan
penduduk yang menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data
kependudukan dan juga memperoleh perkiraan keadaan penduduk di masa
depan atau di masa lampau.
b. Studi Kependudukan atau Sociological Demography, Population Studies,
Demographic Sociology. Studi ini mempelajari sifat-sifat etnik, sosial dan
ekonomi masyarakat. Sifat-sifat etnik meliputi ras, nasionalitas, logat bicara.
Sifat-sifat meliputi cara perkawinan, status kekerabatan, kelahiran, pendidikan
dan lain sebagainya. Selain itu sifat ekonomi meliputi aktifitas ekonomi, status
pekerjaan, lapangan usaha, penghasilan dan sebaginya.
c. Dinamika penduduk akibat dari adanya perubahan-perubahan dalam jumlah,
persebaran dan komposisi akibat dari peristiwa fertilitas, mortalitas dan
migrasi, perilaku penduduk secara kelompok bukan individu, perubahan-
perubahan penduduk yang disajikan dalam bentuk data statistik.
Tujuan Mempelajari Studi Kependudukan/Demografi.
Pada dasarnya, tujuan dari adanya demografi adalah untuk mengetahui informasi
mengenai jumlah penduduk, komposisi, organisasi, dan distribusi dari penduduk yang
ada di suatu daerah. Selain itu, demografi juga bisa membantu kita dalam mempelajari
tren pertumbuhan populasi yang menggambarkan evolusi masa lalu, distribusi
penduduk sekarang ini, dan perubahan populasi suatu daerah di masa depan. Berikut
ini adalah beberapa tujuan demografi yang perlu kamu pahami:
a. Untuk menjelaskan tentang perkembangan penduduk yang ada di suatu
wilayah, entah itu pertumbuhan yang pernah terjadi di masa lalu, tingkat
perkembangannya, tingkat persebaran, dan lain sebagainya.
b. Supaya bisa mempelajari tentang tingkat kuantitas dan distribusi penduduk di
suatu wilayah tertentu.
c. Agar bisa memprediksikan tingkat pertumbuhan penduduk yang ada di suatu
wilayah di masa mendatang dan berbagai kemungkinan konsekuensinya.
d. Supaya dapat menemukan keterkaitan antara sebab dan akibat dari
pertumbuhan penduduk dan aspek-aspek organisasi sosial yang ada di dalam
masyarakat.
e. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk
dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial
f. Menjelaskan pertumbuhan masa lampau.
g. Penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data
yang tersedia
h. Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu
i. Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang dan
kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya.
j. Mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kriteria aspek
sesuai keinginan supaya dapat mencapai tujuan awal.
k. Memberikan informasi peluang pasar bagi bisnis sehingga bisa menarik
investor.
l. Memberikan informasi mengenai data penduduk
m. Menjadi pencetus kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
n. Sarana dan acuan membuat kebijakan pembangunan.
34. Sebutkan dan jelaskan komponen Demografi dalam studi Kependudukan?
Jawaban:
Komponen Demografi
a. Angka Kelahiran atau Fertilitas. Angka kelahiran ini mencakup semua jumlah
kelahiran bayi yang hidup. Akan tetapi, tak jarang tingkat angka kelahiran atau
fertilitas diukur dari jumlah anak yang berasal dari tiap pasangan di sebuah daerah.
b. Angka Kematian atau Mortalitas. Angka kematian di suatu wilayah tentu berbeda-
beda, bergantung pada faktor yang bisa mempengaruhinya. Akan tetapi, tidak semua
peristiwa kematian dicatat di dalam demografi, contohnya saja keguguran. Melalui
tingkat kematian ini, bisa diketahui mengenai tingkat kesejahteraan serta kesehatan
penduduk di suatu wilayah.
c. Status Perkawinan. Angka atau jumlah perkawinan adalah salah satu faktor yang
bisa mempengaruhi angka kelahiran dan juga perubahan jumlah penduduk di suatu
wilayah. Itu artinya, semakin besar angka perkawinan di suatu wilayah, maka hal itu
juga akan berdampak pada kenaikan tingkat kelahiran atau fertilitas.
d. Mobilitas Sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu perubahan ataupun pergeseran
posisi status sosial seseorang di dalam masyarakat sosial. Perubahan status sosial itu
dapat terjadi secara vertikal ataupun horizontal. Misalnya saja seorang pengangguran
mulai berubah menjadi seorang pengusaha sukses karena kerja kerasnya.
e. Migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah
lain, baik itu tinggal dalam jangka waktu yang lama ataupun tinggal sementara saja.
Kegiatan migrasi bisa dibagi menjadi dua jenis yaitu: (a). Migrasi Internasional: Ini
adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, biasanya jenis migrasi
ini disebut dengan imigrasi atau emigrasi. (b). Migrasi Nasional: Ini adalah
perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya yang ada di dalam satu
negara. Biasanya jenis migrasi ini disebut dengan transmigrasi atau urbanisasi.
f. Tingkat Pendidikan. Penduduk yang ada di wilayah masing-masing tentu
mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Dengan adanya tingkat
pendidikan yang berbeda tersebut dapat menimbulkan perbedaan di dalam hal
kebutuhan dan juga konsumsi berbagai barang atau produk yang diperlukan guna
menunjang kebutuhan pendidikan. Misalnya saja, sebuah daerah dengan penduduk
yang sebagian besarnya berasal dari kalangan mahasiswa, maka mereka tentu akan
membutuhkan laptop. Sementara di daerah lain yang penduduknya jarang ada
mahasiswanya, mereka tidak terlalu memerlukan fasilitas tersebut.
g. Pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di suatu daerah tidak selalu sama dengan
daerah lainnya. Misalnya saja, jenis pekerjaan yang ada di kota-kota besar biasanya
masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai pegawai di perkantoran atau perusahaan.
Sementara untuk jenis pekerjaan yang ada di wilayah pedesaan, umumnya mayoritas
masyarakatnya bekerja sebagai petani.
h. Jumlah Penghasilan. Jumlah penghasilan masyarakat yang ada di setiap wilayah
bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya yaitu jenis pekerjaan yang mereka
geluti. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk variabel yang bisa kita ketahui melalui
analisis demografi.
i. Agama. Melalui demografi, kita bisa mengetahui apa saja agama yang diyakini oleh
penduduk di wilayah tertentu.
j. Jenis Kelamin. Analisis demografi juga bisa menjelaskan mengenai perbandingan
jumlah penduduk yang ada di suatu daerah berdasarkan jenis kelaminnya.
k. Etnis. Penduduk yang ada di suatu daerah biasanya berasal dari beberapa suku serta
etnis yang berbeda-beda. Data dari analisis demografi bisa menjelaskan mengenai
etnis atau suku pada masyarakat di suatu daerah. Misalnya saja, di wilayah Ibukota
Jakarta, sebagian besar penduduknya berasal dari suku dan etnis Jawa, Tionghoa,
Batak, Padang, Sunda, Betawi, Ambon, dan lainnya.
35. Sebutkan dan jelaskan sumber data kependudukan!
Jawaban.
Sumber data kependudukan, yaitu :
a. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan,
mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia
biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali.
b. Survey penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel
data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk.
c. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja
sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian,
pernikahan, pengangkatan anak (adopsi) dan peristiwa penting lainnya.
36. Apa yang dimaksud dengan Bonus Demografi dan apa dampaknya bagi
pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Jawaban:
Bonus demografi merupakan suatu fenomena, di mana struktur penduduk sangat
menguntungkan dari sisi pembangunan. Sebab jumlah penduduk usia produktif sangat
besar, sementara proporsi usia muda semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum
banyak. Bonus geografis adalah keadaan dimana komposisi penduduk kita sangat
menguntungkan dari sisi pembangunan. hal ini disebabkan karena a. jumlah penduduk
usia kerja atau usia produktif cukup besar, jumlah penduduk usia muda & usia tua
sedikit.
Pengertian dari bonus demografi ialah keuntungan yang suatu negara dapatkan karena
memiliki proporsi penduduk produktif (usia 15-64 tahun) yang besar. Keuntungan
tersebut terlihat dari menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses
penurunan fertilitas jangka panjang. Rasio ketergantungan sendiri ialah perbandingan
antara populasi nonusia kerja dan populasi usia kerja.Fenomena ini mulai terjadi di
Indonesia sejak tahun 2010. Pada tahun tersebut, berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), rasio ketergantungan Indonesia sebesar 51,3 persen. Bonus demografi
ini akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2020 hingga tahun 2030. Bonus
demografi tertinggi yang biasanya suatu negara peroleh ialah ketika angka
ketergantungan sudah berada di kisaran 40-50%.
Berdasarkan hasil survei kependudukan tahun 2020, diketahui bahwa populasi usia
produktif Indonesia mencapai 191,08 juta jiwa dari keseluruhan 270,20 juta jiwa
penduduk Indonesia. Dengan demikian, rasio ketergantungan Indonesia di tahun 2020
sudah mencapai angka 41. Hal ini berarti 100 penduduk usia produktif akan
menanggung 41 penduduk usia nonproduktif.
Dampaknya bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bonus demografi memberi dampak bagi peningkatan laju perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi.
Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah menaikkan produk domestik bruto dalam
jangka panjang. Hal ini dapat terwujud dengan besarnya potensi tenaga kerja
produktif yang didukung oleh faktor pendukung berikut.
1. Perubahan struktur ekonomi kepada sektor-sektor yang memberikan nilai
tambah bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Pembentukan kapital menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini
dapat terlaksana dengan meningkatkan tabungan nasional.
3. Peningkatan pendidikan dan kesehatan sebagai human capital yang akan
berpengaruh pada peningkatan produktivitas.
37. Apa yang dimaksud dengan sistem?
Jawaban.
Secara linguistis, sistem berasal dari bahasa Latin, systema dan bahasa Yunani
sustema, artinya kesatuan yang terdiri atas komponen yang saling berhubungan secara
sinergis untuk mencapai tujuan tertentu serta memudahkan aliran informasi, materi
dan energi. Dalam bahasa Yunani, kata sistem berasal dari sustema yang berarti
keseluruhan yang terdiri atas banyak bagian dan hubungan erat yang teratur antar
bagian atau antar komponen.
Kata systema maupun sustema berarti himpunan atau bagian yang saling berhubungan
secara teratur dan integral antar semua komponen (a whole). Istilah sistem dalam
perkembangannya memiliki banyak arti, bergantung pada objek pembicaraan. Akan
tetapi, setiap definisi mewujudkan ide mengenai objek yang berada dalam relasi
struktural dan karakteristiknya yang interaktif.
Menurut Rusadi Kartaprawira, istilah sistem diadopsi dari ilmu alam, misalnya sistem
peredaran darah, sistem tata surya dan sistem saraf. Sistem tata surya diartikan
sebagai mekanisme yang konsisten dari unsur-unsurnya, seperti matahari dikelilingi
oleh sembilan planet. Diantara Sembilan planet tersebut adalah bumi yang mengintari
matahari secara ritmik menurut hukum tertentu, sehingga tercipta ketertiban dan
keteraturan. Keduanya memiliki fungsi masing-masing, sehingga tidak menyimpang
dari jalannya. Rusadi menegskan bahwa dalam satu sistem terdapat beberapa sistem
kecil (secondary system, subsystems).
Beberapa ahli lain mendefinisikan system sebagai berikut :
a. Campbell mendefinisikan sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang
saling berhubungan, yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.
b. Awad mengatakan sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang
terorganisir dan saling berkaitan sesui dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu.
c. Konontz dan O. Donnell mendefisinikan sistem bukan wujud fisik, melainkan ilmu
pengetahuan yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin dan sejenisnya.
d. Pada prinsipnya, setiap sistem terdiri atas empat elemen, yaitu :
e. Objek, yang dapat berupa bagian, elemen ataupun variable, dapat bersifat benda
kongkret serta bagian yang abstrak.
f. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
g. Hubungan internal, sebagai relasi yang tidak dapat dipisahkan.
h. Lingkungan, tempat sistem berada.
38. Jelaskan maksud dari masyarakat merupakan sebuah sistem?
Jawaban.
Beberapa pakar mendefinikan masyarakat sebagai berikut :
a. Linton mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang
hidup bersama dan bekerja sama mengorganisasikan dirinya sebagai suatu kesatuan
sosial dengan batas-batas tertentu.
b. M. J. Herskovits masyarakat adalah sekelompok individu yang
terorganisasikan dengan mengikuti pola hidup tententu.
c. J. L. Gillin dan J. P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok
manusia dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama dengan
motivasi kesatuan.
d. S. R. Steinmetz bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang
meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai hubungan erat
dan teratur.
e. Maclver mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur
dari otoritas dan saling membantu, meliputi kelompok dan pembagian sosial lain,
sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.
Jadi masyarakat timbul dari kelompok individu yang telah cukup lama hidup dan
bekerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum
terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu :
a. Adaptasi dan organisasi tingkah laku dari para anggota
b. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau l’esprit de corps. Proses itu
biasanya bekerja tanpa disadarai dan diikuti oleh semua anggota kelompok
dalam suasana trial eror. Kelompok yang dimaksud belum terorganisasikan
secara sadar. Contoh adalah crowd, class, primary dan sedcondary group,
serta organisasi besar.
39. Apa yang dimaksude dengan masyarakat majemuk?
Jawaban.
a. Istilah masyarakat majemuk mempunyai istilah yang sama dengan
masyarakat plural atau pluralistik. Biasanya hal itu diartikan sebagai
masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa, atau masyarakat yang
berbhineka. Menurut Smith (dalam Soekanto, 2016:16) suatu masyarakat
majemuk adalah suatu keadaan dimana setipa kelompok kebudayaan
mempunyai lembaga-lembanga yang berkaitan dengan setiap bidang
kehidupan kecuali bidang politik, dimana lembaga-lembaga dari suatu
kelompok kebudayaan tertentu memegang kekuasaan mutlak di dalam
masyarakat yang bersangkutan.
b. Smith (dalam Soekanto, 2016:16) membedakan bentuk masyarak majemuk
ke dalam kategori sebagai berikut :
a. Bentuk masyarakat majemuk dimana dominasi politik dipegang oleh suatu
kelompok tertentu. Tingkat kemajemukannnya adalah kemajemukan struktural,
yang mencakup kemajemuk budaya dan sosial. Bentuk ini disebut differential
incorporation.
b. Bentuk masyarakat majemuk dimaan dijumpai suatu keadaan dimana hak-hak
dan kewajiban tersebar secara merata diantara kelompok-kelompok sosial
yang ada walaupun dijumpai keanekawarnaan lembaga-lembaga sosial, oleh
karena itu pembagian masyarakat kedalam kelompok-kelompok sosial tertutup,
yang sifatnya sangat tajam. Bentuk masyarakat majemuk ini disebut
consociation.
c. Bentuk masyarakat majemuk dimana semua masyarakat dimasukan ke dalam
suatu wadah yang bersifat publik, tanpa memperhatikan pola identitas yang
ideal maupun yang nyata. Taraf kemajemukannya adalah kemajemukan
budaya. Bentuk masyarakat majemuk ini disebut uniform incorporation.
40. Jelaskan apa yang dimaksud dengan integrasi sosial?
Jawaban.
Abidin dan Saebani (2014: 165) menyatakan integrasi sosial berasal dari bahasa
Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial
dimaknai sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam
kehidupan masyarakat, sehingga menghasilakan pola kehidupan masyarakat yang
memiliki fungsi. Integrasi sosial juga merupakan keadaan yang menyebabkan
kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan
mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan masing-
masing.
41. Apa yang dimaksud dengan konflik?
Jawaban.
Abidin dan Saebani (2014:271) menyatakan konflik berasala dari kata kerja bahasa
Latin, yaitu configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik
diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), yang
salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya
atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakatpun yang tidak mengalami
konflik, sebab konflik akan hilang bersaman dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Definisi konflik menurut para ahli (dalam Abidin dan Saebani, 2014:271) yaitu :
a. Newstorn dan Davis menyebutkan konflik merupakan warisan sosial
yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat berbangkitnya keadaan
ketidaksetujuan, kontoversi, pertentengan diantara dua pihak atau lebih
secara berkelanjutan.
b. Muchlas memandang konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi
pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok, atau pada tingkatan
organisasi. Konflik ini terutama pada pada tingkatan individual yang
sangat dekat hubungannya dengan stres.
c. Minerry menyebutkan konflik organisasi merupakan interaksi antra dua
atau lebih pihakyang satu sama lain berhubungan dan saling
tergantung,tetapi terpisahkan oleh perbedaan tujuan.
d. Robins mendefinisikan konflik dalam organisasisering terjadi tidak
simetris,karena terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan
respon terhadap konflik tersebut atau satu pihak memersepsikan adanya
pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif.
e. Face dan Faules menyebutkan konflik merupakan ekspresi pertikaian
antara individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok
lain karena berbagai alasan. Dalam pandangan ini pertikaian
menunjukan adanya perbedaan anatara dua atau lebih individu yang
diekspresikan, diingat dan dialami.
42. Sebutkan dan Jelaskan perbedaan karakteristik antara metode penelitian
kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif ?
Jawaban.
No Aspek Metode Kuantitatif Metode Kuanlitatif
1 Tujuan A. Menunjukkan hubungan a. Menemukan Pola
antar variabel hubungan yang bersifat
b. Menguji Teori interaktif
c. Mencari Generalisasi b. Menemukan Teori
yang mempunyai nilai c. Bertujuan Memperoleh
prediktif pemahaman makna
d. Menggambarkan realitas
yang kompleks
2 Desain a. Prosedur penelitiannya a. Prosedur Penelitiannya
lebih spesifik dan rinci lebih bersifat umum
b. Masalah dirumuskan b. Masalah bersifat
dengan jelas sementara dan dapat
c. Teori/Literatur berkembang setelah studi
berhubungan dengan pendahuluan
masalah dan variable c. Teori/Literatur yang
yang diteliti digunakan bersifat
d. d. Hipotesis dirumuskan tentative, tidak menjadi
dengan jelas pegangan utama
d. Bisa menggunakan
proposisi dan bisa tanpa
menggunakan proposisi
3 Teknik Teknik pengumpulan data, Mengutamakan
Pengumpulan penelitian kuantitatif penggunaan wawancara (in
Data mengutamakan depth interview), participant
penggunaan angket atau observation, Dokumentasi
kuesioner dan Triangulasi
4 Data a. Dari bentuk sajian data, a. Data disajikan dalam
penelitian kuantitatif bentuk cerita detail sesuai
berupa angka (Kuantitatif) bahasa dan pandangan
b. Hasil Pengukuran informan (Deskriptif
Variabel yang Kualitatif)
dioperasionalkan dengan b. Hasil dari Catatan
menggunakan instrumen Lapangan, ucapan dan
tindakan
informan/partisipan,
dokumen dan lain-lain
5 Analisis a. Analisis data penelitian a. Analisis data dilakukan
kuantitatif dilakukan sejak awal peneliti ke
setelah selesai lapangan untuk
pengumpulan data melakukan pengumpulan
dengan menggunakan data sampai akhir
perhitungan statistik kegiatan penelitian untuk
untuk menguji hipotesis mencari pola, model, dan
b. Analisis didasarkan pada teori.
logika Deduktif b. Analisis didasarkan pada
logika Induktif
6 Instrumen Instrumennya adalah Peneliti sebagai instrument
Penelitian angket atau kuesioner (human instrument) Karena
peneliti sebagai manusia
dapat beradaptasi dengan
para informan dan aktivitas
mereka.
7 Sampel/Sumber a. Besar a. Kecil
Data b. Representatif b. Tidak Representatif
c. Ditentukan secara c. Purpossive, Snowball
Random d. Sampel/Sumber Data
d. Sampel/Sumber Data Berkembang selama
sudah ditentukan sejak proses penelitian
awal
43. Berdasarkan jenisnya, metode penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan
menjadi beberapa jenis penelitian. Sebutkan dan Jelaskan jenis atau tipe
penelitian kualitatif !
Jawaban :
Studi Kasus
Metode studi kasus digunakan apabila seseorang ingin memahami latar belakang
suatu persoalan, atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai
suatu kelompok secara mendalam, utuh, holistik, intensif, dan naturalistic. Dalam
penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail
tentang situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, satu
peristiwa, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat memahami
dan mengerti bagaimana objek tersebut dalam latar alamiah.
Tiga tipe penelitian kasus , yaitu :
(1) Studi kasus instrinsik (intrinsic case studies) Studi kasus intrinsik dilaksanakan
apabila peneliti ingin memahami lebih baik tentang suatu kasus biasa, seperti sifat,
karakteristik, atau masalah individu, perhatian peneliti terfokus dan ditujukan untuk
mengeti lebih baik aspek-aspek intrinsik dari suatu kasus
(2) Studi kasus instrumental (instrumental case studies) Studi kasus instrumental
digunakan apabila peneliti ingin memahami atau menekankan pada pemahaman
tentang suatu isu atau merumuskan kembali suatu penjelasan secara teoritis.
(3) Studi kasus kolektif (collective case studies) Studi kasus kolektif merupakan studi
beberapa kasus instrumental (bukan melalui sampling) dan menggunakan beberapa
instrument serta sejumlah peneliti sebagai suatu tim.
b. Grounded Theory Grounded Theory adalah suatu metodologi umum untuk
mengembangkan teori melalui penelitian kualitatif yang dilakukan secara sistematis
dan mendasar. Teori dibangun berdasarkan data yang dikumpulkan tentang suatu
fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan Grounded Theory
methodology, peneliti akan dapat menjawab pertanyaan : Bagaimanakah membangun
teori secara induktif tentang suatu fenomena yang tampak dan data yang didapat dari
lapangan yang berhubungan dengan situasi/peristiwa tertentu. Secara sederhana
langkah-langkah pengembangan Grounded Theory methodology sebagai berikut :
1) Perumusan masalah
2) Mendeteksi fenomena lapangan
3) Penyusunan konsep teori
4) Pengembangan teori
5) Rekonstruksi teori.
c. Fenomenologi Metode Fenomenologi adalah suatu metode yang difokuskan untuk
menggali, memahami, dan menafsirkan arti fenomena, peristiwa dan hubungannya
dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Sifat dasar metode fenomenologi
sehingga berbeda dengan metode yang lain yaitu:
1. Menggali nilai-nilai pengalaman hidup manusia,
2. Seluruh bagian menjadi fokus penelitian,
3. Penelitian bertujuan menemukan hakikat pengalaman,
4. Mendapatkan gambaran kehidupan seseorang,
5. Memperoleh data ilmiah mengenai perilaku manusia,
6. Pertanyaan mencerminkan kepentingan dan komitmen pribadi peneliti,
7. Memandang pengalaman sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
d. Etnografi Etnografi merupakan suatu bentuk penelitian yang terfokus pada makna
sosiologis diri individu dan konteks sosial budayanya yang dihimpun melalui
observasi lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian etnografi mencoba
memahami, mempelajari, dan menguji suatu fenomena dalam situasi sesungguhnya,
mempunyai akses ke kelompok dan sebagainya, kaya dengan data, dan dapat
digunakan sebagai dasar informasi yang diperlukan dalam penyusunan hipotesis bagi
jenis penelitian yang lain. Namun demikian penelitian etnografi memiliki kelemahan
dalam validitas dan reliabilitas, sangat menekankan pada proses, serta membutuhkan
waktu yang cukup lama.
e. Studi Sejarah Penelitian historis merupakan salah satu tipe dan pendekatan dalam
penelitian kualitatif yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali secara sistematis,
akurat, dan objektif kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi dimasa lampau
dengan menggunakan pendekatan normatif dan interpretative. Beberapa ciri khusus
penelitian historis sebagai berikut :
1. Lebih banyak tergantung pada data yang ditulis, dicatat atau diobservasi oleh orang
lain dari pada diobservasi oleh peneliti sendiri. 2. Berlainan dengan anggapan popular,
peneliti historis haruslah tertib, ketat, sistematis, dan tuntas.
3. Tergantung pada dua macam data: primer dan sekunder.
4. Untuk menentukan nilai data, biasanya dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik
internal dan eksternal.
5. Meskipun penelitian historis mirip degan penelaahan kepustakaan, mendahului
rancangan penelitian yang lain, namun pendekatan historis lebih tuntas mencari
informasi dari sumber yang lebih luas.
44. Sebutkan dan Jelaskan langkah-langkah analisis data dalam penelitian
kualitatif !
Jawaban :
a. Reduksi Data Reduksi data merupakan tahapan pertama dalam analisis data
kualitatif, yakni dengan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan
pada hal penting, dicari tema serta polanya. Hal ini dilakukan karena data yang
diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dilakukan analisis
data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah melalui tahap reduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mampu mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan bahkan dapat mencari lagi data
bila memang diperlukan.
b. Display Data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian
data (Data Display). Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk narasi singkat, Tabel, bagan, grafik, flowchart, dan lain sebagainya. Melalui
penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola
hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.
c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif
adalah penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara
dan akan berubah bila tidak ditemukan adanya bukti-bukti kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang
kuat dan valid serta konsisten maka saat peneliti kembali ke lapangan dan
mengumpulkan data sudah seharusnya kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
45. Dalam penelitian kuantitatif, variabel penelitian merupakan salah satu hal
yang sangat penting dan menjadi bagian sentral dalam proses penelitian
kuantitatif. Sebutkan dan Jelaskan jenis variabel penelitian !
Jawaban :
a. Variabel independen (stimulus, prediktor, antecedent, bebas), merupakan variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel
dependen (terikat)
b. Variabel dependen (output, kriteria, konsekuen, terikat, tergantung), merupakan
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas
c. Variabel moderator (variabel independen kedua) adalah variabel yang
mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel
independen dan dependen.
d. Variabel intervening (penyela) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi
hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak
langsung dan tidak dapat diamati dan diukur
e. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh
faktor luar yang tidak diteliti.
46. Jelaskan Manfaat dilakukannya observasi dalam penelitian !
Jawaban :
a. Peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi
sosial, sehingga akan dapat diperoleh pandangan yang holistic dan menyeluruhb.
Peneliti akan memperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti
menggunakan pendekatan induktif yang membuka kemungkinan untuk melakukan
penemuan atau discovery
c. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati
oleh orang lain.
d. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak terungkapkan oleh informan dalam
wawancara
e. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar persepsi responden/informan,
sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif
47. Jelaskan pemilihan metode penelitian secara makro dan design secara meso
dan mikro, dibutuhkan Knowledge tentang perspektif filosofis Riset (Ontology,
Epistemology, Aksiology, Metode, Praxiology, dan Etika). Refleksikan
pemahaman tentang ontology dan epistemology !.
Jawaban:
a. Ontology mengandung makna realitas, kebenaran, dan keberadaan suatu objek ilmu
pengetahuan, ontologis mempermasalahkan keberadaan sebagai nyata atau tidak.
Apakah pokok permasalahannya menyangkut keberadaan dari suatu realitas yang
nyata ataukah sekedar gambaran yang ada dalam alam pikirian ide dasar, ontologi
bertanya apa itu realitas dan apa itu ada (Gelfert, 2010; Reccuci, 2010; Rosyadi,2020).
b. Epistemologi bertanya apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita tahu apa yang
kita ketahui, epistemologi menjelaskan tentang “theory of knowledge” bagaimana
ilmu pengetahuan adalah suatu pembenaran, truth dari kepercayaan belief kemudian
menghasilkan proses justification terhadap fakta menjadi suatu realita (Gelfert, 2010;
Reccuci, 2010; Rosyadi,2020).
48. Jelaskan beberapa pengertian tentang penelitian !.
Jawaban:
Beberapa defenisi penelitian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya
adalah:
a) Soerjono Soekanto (2006) menegaskan bahwa penelitian adalaha suatu kegiatan
ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan dengan
secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat
mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk
dapat mengenai apa yang sedang dihadapinya.
b) Sanafiah Faisal (2007) menegaskan bahwa penelitian adalah suatu aktifitas di
dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah dengan cara
tertata serta sistematis untuk dapat menemukan pengetahuan baru yang bisa
diandalkan kebenarannya tentang dunia alam serta juga dunia sosial.
49. Kualitas dan ketepatan penelitian antara lain ditentukan oleh desain penelitian.
Refleksikan pengetahuan dan pemahaman anda terkait:
a. Desain penelitian !.
b. Kegunaan Desain Penelitian !.
Jawaban:
a. Desain penelitian secara arti luas adalah semua proses yang dibutuhkan dalam
perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sebaliknya dalam arti sempit adalah
penggambaran secara jelas tentang hubungan/ keterkaitan diantara variabel/ konsep,
pengumpulan data dan analisis data sehingga dengan desin yang baik maka peneliti
maupun orang lain dapat memiliki gambaran tentang bagaimana keterkaitan/
hubungan antar variabel, dan bagaimana mengukurnya (Sukardi, 2004: 184).
b. Kegunaan desain penelitian adalah:
1. Memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan
penelitiannya.
2. Menentukan Batasan-batasan penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
3. Memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, dan
memberikan gambaran tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi dan
mungkin juga telah dihadapi oleh para peneliti. Dengan demikian kita telah memiliki
proteksi dini terkait cara mengatasi dan mengantisipasinya.
50. Refleksikan jenis-jenis penelitian menurut:
1. Tempat pelaksanaan
2. Berdasarkan fungsinya
3. Berdasarkan pendekatan
Jawaban:
1. Berdasarkan tempat pelaksanaan maka penelitian terbagi menjadi beberapa kategori,
diantaranya adalah:
a. Penelitian Perpustakaan ( Library Research)
b. Penelitian Laboratorium (Laboratorium Research)
c. Penelitian Lapangan (Field Research/ Original Reserach)
2. Berdasarkan fungsinya maka penelitian terbagi menjadi beberapa kategori,
diantaranya adalah:
a. Penelitian Dasar (Grounded Theory)b. Penelitian Terapan (Applied Research)
c. Penelitian Aksi ( Action Research)
d. Penelitian Kebijakan
3. Berdasarkan pendekatan maka penelitian terbagi menjadi beberapa kategori,
diantaranya adalah:
a. Pendekatan Kualitatif menekankan kepada penjelasan deskriptif terhadap