Bahan Ujian Komprehensif

5. Kontrol kedalam dan keluar yang harus dilakukan;Hubungan yang ideal antara
pemerintahan dan yang diperintah; sehingga melahirkan model yang mampu
menghindari timbulnya atau meruncingnya pertentanganpertentangan g. Serta
bagaimana bentuk usaha supaya sedapat-dapatnya terjamin keserasian dan daya
tindak yang tinggi dari pemerintahan.

d. Memprediksikan (Prediction); untuk memperkirakan keadaan masa mendatang
dengan berdasarkan keadaan saat sekarang. Dalam hal ini melihat fenomena atau
gejala peristiwa pemerintahan yang terjadi masa sekarang lalu berusaha menganalisis
data yang ada untuk memprediksi hal yang akan terjadi dimasa mendatang. Tentu hal
yang diprediksi adalah menyangkut obyek ilmu pemerintahan tersebut yaitu:
1. Model Organisasi dinas umum pemerintahan yang bagaimana kedepannya;
2. Pola hubungan yang bagaimana antara alat kelengkapan satu sama lain dimasa

mendatang kalau fakta yang terjadi saat ini seperti itu;
3. Sistem pemerintahan yang ideal kedepannya (efektif dan efisien) seperti apa

dengan tuntutan kebutuhan dan kesulitan geografis yang ada apakah sentralisasi
dan desentralisasi,;
4. Apa yang terjadi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat kedepannya kalau
model koordinasi pemerintahannya seperti saat ini; bagaimana model koordinasi
yang efektif dan efisien.
5. Dengan sistem kontrol kedalam dan keluar yang dilakukan saat ini kirakira apakah
memberikan tata kelola pemerintahan yang baik dimasa mendatang;
6. Bagaimana hubungan yang ideal antara pemerintahan dan yang diperintah
sehingga melahirkan model yang mam-pu menghindari timbulnya atau
meruncingnya pertentangan-pertentangan;
7. Apa yang terjadi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang belum menjamin
keserasian dan daya tindak yang tinggi dari pemerintahan

E. Membentuk Teori (Theory Formulation); Fungsi ilmu yang tertinggi, yang
sekaligus merupakan akumulasi dari fungsi-fungsi ilmu lainnya. Dalam menjalankan
keempat fungsi lainnya melalui berbagai kajian maupun penelitian, akan terbangun
teori-teori baru yang akan membuat ilmu pemerintahan menjadi semakin fungsional
untuk menjelaskan gejala dan peritiwa mengenai hubungan antara yang memerintah
dan yang diperintah dalam konteks kewenangan dan pemberian layanan pulik. Erat
kaitannya dengan pengembangan ilmu pemerintahan maka diharapkan melahirkan

suatu teori pemerintahan yang nantinya mampu menjadi problem solving bagi
persoalan-persoalan pemerintahan tersebut.

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusional?
Jawaban.
Menurut C.F. Strong, konstitusi merupakan “kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur
kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di
antara keduanya”.Dengan demikian, konstitusi itu mengandung prinsip-prinsip
hubungan dan batas-batas kekuasaan antara pemerintahan dengan hak-hak rakyat
(diperintah). Sementara James Bryce mengemukakan bahwa (konstitusi sebagai satu
kerangka masyarakat politik yang pengorganisasiannya melalui dan oleh hukum).
Lebih lanjut Jimly mengemukakan bahwa,“semua konstitusi selalu menjadikan
kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang
perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya”. Dikatakannya pula bahwa
“konstitusi membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan,
dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan
berpemerintahan sehari-hari”. Bahkan “konstitusi juga menyediakan mekanisme
kontrol agar setiap penyimpangan penggunaan kewenangan dapat dikembalikan pada
posisi normatifnya atau sesuai dengan konstitusi”.

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat konstitusi?
Jawaban.
Pertama,Undang-Undang Dasar dapat bersifat luwes (flexible) atau kaku (rigid).
Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu
Undang-Undang Dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah apakah terhadap naskah
konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya
cukup mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Kedua,
Sifat dari konstitusi formil dan materiil ini sering diidentikkan dengan Undang-
Undang Dasar. Ketiga konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis suatu konstitusi
disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan
suatu konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur
dalam naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi
atau undang-undang biasa.

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori konstitusi?
Jawaban.

Pertama, teori pembentukan konstitusi menurut Cf Strong (1952:128-129)
menyebutkan ada 4 (empat) motif dibentuknya konstitusi yaitu; pertama, keinginan
warga negara untuk menjamin hak-hak mereka ketika hak mereka terancam, dan
membatasi tindakan penguasa; Kedua, keinginan salah satu pihak bisa dari warga
negara atau keinginan penguasa, yang berharap dapat memenuhi keinginan rakyatnya
untuk menetapkan bentuk sistem pemerintahan yang saat itu belum jelas menurut
aturan-aturan hukum positif, guna menghindari kemungkinan tindakan yang
sewenang-wenang. Ketiga, konstitusi diciptakan oleh pembentuk negara baru, untuk
mendapatkan motode penyelenggaran pemerintahan yang permanen dan dapat
dipahami oleh warga negara.

Keempat, keinginan komunitas-komunitas yang terpisah agar ada tindakan
bersama yang efektif. Kedua teori daya ikat konsitusi Rasyid menyebutkan ada tiga
aspek hukum yang menjadi faktor daya ikat konstitusi yaitu sebagai berikut Konstitusi
mengikat karena ditetapkan badan atas nama rakyat yang berwenang membentuk
hukum yang didalamnya terkandung ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam
UU organik. Aspek Politik Hukum itu merupakan produk politik, sehingga setiap
produk hukum merupakan kristalisasi pemikiran atau proses politik. Aspek Moral
Konstitusi ditetapkan berdasarkan nilai-nilai moral dan bahkan konstitusi merupakan
landasan fundamental yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari
etika moral.
Ketiga teori hukum alam sebagaimana ditegaskan oleh Paul Scholten, bahwa
konstitusi sebagai landasan mental kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai universal moral dan etika. Demikian pula, menurut William H. Hawet
berpendapat bahwa moral ada diatas konstitusi. Kelima, Teori Positivisme Hukum
Teori ini berdasarkan atas validitas konstitusi yang ditaati oleh warga negara dan
penduduk. Sebab, konstitusi dibentuk dan disahkan oleh badan yang berwenang.
Kelima, teori sosiologi Teori sosiologi Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat
bukan karena ditetapkan oleh badan yang berwenang tetapi karena konstitusi itu
diterima dan ditaati oleh rakyat.

10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai konstitusi?
Jawaban.
Karl Loewenstein kepada tiga jenis penilaian konstitusi, yaitu konstitusi yang
mempunyai nilai normative, nilai nominal, dan konstitusi yang mempunyai nilai
semantic.
a. Nilai Normatif Nilai konstitusi mempunyai nilai normatif apabila penerimaan

segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar murni dan
konsekuen, konstitusi itu ditaati dan demikian dijunjung tinggi tanpa adanya
penyelewengan sedikitpun juga. Sebagai contoh dapat diberikan Konstitusi
Amerika Serikat di mana ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah.
b. Nilai Nominal Nilai nominal dari suatu konstitusi kita peroleh apabila ada
kenyataan sampai dimana batas-batas berlakunya itu, yang dalam batas-batas
berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal suatu konstitusi. Dari
sejumlah pasal dalam suatu konstitusi terdapat beberapa pasal yang tidak dapat
diberlakukan dengan baik, bahkan mungkin dibeberapa daerah tertentu terdapat
pasal yang sama sekali tidak dapat diberlakukan. Yang dimaksud di sini bawha
suatu konstitusi itu secara umum berlaku, namun berlakunya itu tidak sempurna,
karena ada pasal-pasal tertentu dari padanya yangdalam kenyataannya tidak
berlaku.
c. Nilai Semantik Nilai konstitusi yang bersifat semantic ialah suatu konstitusi yang
dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar member
bentuk (formalization) dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan
politik.

11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan materi muatan konstitusi?
Jawaban.
Menurut C.F Strong memandang apapun bentuknya sebuah konstitusi sejatinya
mencamtukan keterangan-keterangan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut;
(1) cara pengaturan berbagai jenis institusi, (2) jenis kekuasaan yang dipercayakan
kepada institusi-institusi tersebut dan (3) bagaimana cara kekuasaan tersebut
dilaksanakan. Sebagaimana dikutif oleh Sri Soemantri pada umumnya suatu konstitusi
berisi tiga pokok yakni (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga
negaranya, (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat

fundamental, (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga
bersifat fundamental. Dengan demikian apa yang diatur dalam setiap konstitusi
merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok tersebut.
12. Sebutkan komponen manajemen pemerintahan?
Jawaban.
Dalam manajemen pemerintahan ada 3 komponen yakni masyarakat (society),
organisasi publik (public sector), organisasi swasta, (private sector). Ketiga
komponen tersebut harus ada relasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat dalam pencapaian manajemen pemerintahan yang baik (good governance)
Pemerintah memiliki kekuasaan, masyarakat memiliki kedaulatan, dan swasta tentu
sebagai pemegang modal. Ketiga memiliki relasi dan asumsi jika masyarakat kita baik
(dalam arti terdidik, tercukupi pendapatannya dan beradab) maka kita berharap
masyarakat akan melahirkan pemerintah yang baik sebab bagaimanapun pemerintah
adalah produk masyarakat.

13. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup manajemen pemerintahan ?
Jawaban.
Menurut Taliziduhu Ndraha, Ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui
fungsi-fungsi manajemen :
a. Perencanaan Pemerintahan
b. Pengorganisasian Pemerintahan
c. Penggunaan Sumber-Sumber pemerintahan
d. Kontrol Pemerintahan

14. Apa yang dimaksud dengan e-Governmenternment?
Jawaban.
E-Governmenternment secara umum adalah suatu proses penyelenggaraan
pemerintahan dengan pemanfaatan TI untuk tujuan efisiensi, efektifitas, transparansi,
dam akuntabilitas guna meningkatkan kualitas layanan publik,. Dapat dikatakan
bahwa e-Governmenternment adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis
internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan
penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan
usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Termasuk di dalamnya adalah
situs-situs yang berisi informasi yang dimiliki oleh badan pemerintah, sebagai wahana

transaksi antar lembaga pemerintah (inter agency relationship- G2G, pemerintah
dengan masyarakat (Government to Citien-G2C) dan pemerintah dengan kalangan
bisnis (Government to Business Enterprises- G2B.

15. Apa yang dimaksud dengan koordinasi pemerintahan?
Jawaban
Taliziduhu Ndaraha mendefinisikan Koordinasi Pemerintahan dapat didefinisikan
sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur
(yang terlibat dalam proses) pemerintahan ( plat merah (pemerintah), plat kuning
(swasta), plat hitam (masyarakat) ) yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat,
dan komponen, fungsi dan kepentingan, antar pemerintah dengan yang diperintah,
sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan
pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang
satu tidak dirusak pihak yang lain.
Menurut G.Terry Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha usaha untuk
menciptakan pengaturan waktu yang terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang
harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, koordinasi adalah :
• Usaha sinkronisasi yang teratur
• Pengaturan waktu yang terpimpin
• Harmonis
• Tujuan yang ditetapkan
Koordinasi menurut James D.Mooney adalah susunan yang teratur dari usaha
kelompok , untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar kesatuan bersama.
Jadi unsur –unsur koordinasi terdiri dari :
• Susunan yang teratur
• Usaha kelompok
• Kesatuan tindakan
• Tujuan bersama

16. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, tujuan kepemimpinan , dan
teknik dalam kepemimpinan pemerintahan?
Jawaban:

a. Kepemimpinan dalam bahasa inggris berarti leadership adalah :Kemampuan dan
kepribadian seseorang agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga
yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok
b. Tujuan Kepemimpinan :
Kent (2003) tujuan memimpin adalah untuk meciptakan arah dan kebersamaan atau
kesatuan kehendak yang akan dicapai melalui pengembangan/ membangun nilai-nilai
serta pemikiran baru dalam individu dalam organisasi
C. Teknik dalam Kepemimpinan Pemerintahan:

• Teknik Persuasif
• Teknik Komunikatif
• Teknik Fasilitas
• Teknik Motivasi

17. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika pemerintahan ?
Jawaban:
Etika pemerintahan berhubungan dengan yang harus dilakukan oleh para elit pejabat
publik atau para penyelenggara negara. Wujud dari etika pemerintahan yaitu aturan-
aturan dasar yang termuat dalam konstitusi. Etika pemerintahan memberikan amanah
kepada para elit pejabat publik untuk bersikap jujur, amanah, melayani, berjiwa besar,
memiliki keteladanan serta siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti
melakukan kesalahan yang secara moral kebijakannya yang bertentangan dengan rasa
keadilan masyarakat.

18. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip etika ?
Jawaban.
A. Prinsip Keindahan (Beauty), prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup
penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Dengan demikian berdasarkan prinsip ini,
etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilainilai keindahan. Itulah
sebabnya seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak
dipandang dalam berpakaian, dan menggunakannya pada waktu yang tepat. Tidaklah
etis jika seseorang memakai pakaian olahraga dalam waktu jam kerja atau tidak
sepatutnya seseorang menghadapi tamunya dengan berpakaian tidur.

B. Prinsip Persamaan (Equality), hakekat kemanusiaan menghendaki adanya
persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir
di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, pada dasarnya adalah
sama atau sederajat. Etika yang dilandasi oleh prinsip persamaan (equalitgl ini dapat
menghilangkan perilaku diskriminatif, yang membeda-bedakan, dalam berbagai aspek
interaksi manusia. Pemerintah sesungguhnya tidak dapat membeda-bedakan tingkat
pelayanan terhadap masyarakat, hanya karena kedudukan mereka sebagai warga
negara adalah sama. Yang membedakan dalam pemberian layanan pemerintah kepada
masyarakat adalah tinggi rendahnya tingkat urgensinya, sehingga dapat diberikan
prioritas-prioritas tertentu.
C. Prinsip Kebaikan (Goodness). Secara umum kebaikan berarti sifat atau
karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik (good)
mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan
Jika menginginkan kebaikan tatanan sosial, maka yang diperlukan adalah sikap-sikap
sadar hukum, saling menghormati, perilaku yang baik (good habits), dan sebagainya.
Jadi lingkup dari ide atau prinsip kebaikan adalah bersifat universal. Dalam
pemerintahan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi
masyarakat warga negaranya.
D. Prinsip Keadilan (Justice). Suatu definisi tertua yang hingga kini masih sangat
relevan untuk merumuskan keadilan (Iustice berasal dari zaman Romawi kuno;
Justitia est contants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi' (Keadilan adaiah
kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang
semestinya).
E. Prinsip Kebebasan (Liberty). Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan
sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang
tersedia bagi seseorang oleh karena itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab,
dan begitu pula tidak ada tanggungjawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan
yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya.
F. Prinsip Kebenaran (Truth) Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan
mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai
cabang ilmu, misal: matematika, ilmu fisika,biologi, sejarah, dan juga filsafat Untuk
itu, kita perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran (truth in the mind)
dengan kebenaran dalam kenyataan (truth in reality) atau kebenaran yang terbuktikan.

Betapapun doktrin etika tidak selalu dapat diterima oleh orang awam apabila
kebenaran yang terdapat didalamnya belum dapat dibuktikan.

19. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika dalam penyelenggaran
pemerintahan?
Jawaban.
Etika dalam penyelenggaran pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan Suasana politik
yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggungjawab, tanggap akan
aspirasi rakrat, menghargai perbedaan, Jujur dalam persaingan, kesediaan untuk
menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunj'ng tinggi hak asasi manusia dan
keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan
mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki Rasa kepedulian tinggi dalam
memberikan pelayanan kepada publik, Siap mundur apabila merasa dirinya telah
melanggar kaidah dan sistem Nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah
masyarakat, bangsa dan negara.

20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber etika pemerintahan?
Jawaban.
Dari berbagai penjelasan tentang etika pemerintahan maka dapat dikemukakan bahwa
pada hakekatnya sumber etika pemerintahan itu dapat berasal dari peraturan
perundangan, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari
kehidupan kemasyarakatan serta berasal dari adat kebiasaan dan yang sejenis dengan
itu, jika dirinci nilai-nilai dimaksud antara lain bersumber dari: Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Kewenangan, tugas pokok dan fungsi
lembaga pemerintah dan organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban serta larangan
bagi anggota organisasi Pemerintan; Nilai-nilai keagamaan; Nilai sosial budaya yang
berlaku dari masyarakat kadangkala mewarnai pola perilaku dari masyarakat yang
bersangkutan, terdapat hubungan interaksi antara nilai-nilai sosial budaya yang
berlaku dengan nilai-nilai etika pemerintahan.

21. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip perilaku etika dalam
penyelenggaran pemerintahan?
Jawaban.
a. Tidak membuat suatu kebijakan atau membuat keputusan atau melakukan tindakan
yang bertentangan dengan perturan perundangan atau melanggar aturan, dan tidak
melibatkan orang-orang lain untuk kepentingan ini. Peraturan perundang-undangan
merupakan salah satu sumber utama dari etika pemerintahan, untuk itu keberadanya
perlu mendapat perhatian dan pemahaman yang seksama dan tentunya untuk di
implementasikan dan tidak dilanggar.
b. selalu bertindak cermat, menghindari sekecil mungkin berbuat kesalahan, untuk itu
diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan dipecahkan,
diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya dan diperlukan dukungan data dan fakta.
c. Berusaha bekerja dengan baik dan membimbing orang lain dalam pekerjaan, untuk
itu di butuhkan sensitifitas yang tinggi terhadap kebutuhan orang yang membutuhkan
bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
d. Membela orang-orang yang bekerja baik dan benar dan melindungi mereka yang
memberikan informasi yang penting atau laporan yang penting dan berguna
berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan tertentu.
e. Menjaga komunikasi yang terbaik dan jujur serta terbuka baik di lingkungan
internal maupun eksternal organisasi berkenaan dengan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan tertentu dalam kerangka pencapaian visi dan misi organisasi.
f. Berusaha memahami dan dapat membedakan kerus terangan dan ketidak setiaan
anggota, untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang baik terhadap latar belakang
anggota-anggota organisasi agar diketahu dengan benar kesetiaan masing-masing
anggota baik terhadap tugasnya maupun terhadap pemimpinnya.
g. Berusaha mengatakan tidak bilamana diminta oleh atasan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau untuk
melakukan perbuatan yang dipandang dari sisi etika itu tidak etis (tidak sesuai dengan
nilai-nilai etika pemerintahan).
h. Menangani dan menanggapi dengan peka kebutuhan akan jasa layanan yang
diperlukan oleh masyarakat dan kebutuhan masyarakat pada umumnya serta
menanganinya secara manusiawi dan berdasarkan prinsip-prinsip aturan yang benar.
i. Memastikan pemanfaatkan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,
untuk ini diperiuka keseksamaan dalam mengelola sumberdaya yang ada baik itu

berupa dana, tenaga, prasarana dan sarana, mengingat sumberdaya itu langka
jumlahnya.
j. Menempatkan kepentingan masyarakat yang pertama dan utama di dalam
implementasi manajemen pemerintahan.

22. Jelaskan pengertian tentang:
a. Sosiologi, Pemerintah dan Pemerintahan, dan Sosiologi Pemerintahan
Jawaban:
a. Sosiologi berasal dari bahasa latin yakni “Socius” artinya kawan dan “Logos”
berarti ilmu. Sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat, yaitu tentang hubungan yang
berlaku dan proses yang timbul dalam berbagai hubungan tersebut. Sistem hubungan
kemasyarakatan yang menjadi pokok bahasan sosiologi ialah hubungan kekerabatan,
hubungan pergaulan, hubungan pekerjaan, hubungan formal dan informal serta
hubungan sosial lainnya. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari
masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.
b. Secara umum pemerintah dapat didefenisikan sebagai organisasi yang memiliki
kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah
tertentu. Pemerintah sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas memerintah
dari sebuah unit politik, kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik,
aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan
kekuasaan, kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk
menangani perselisihan dan membicrakan putusan administrasi dan dengan monopoli
atas kekuasaan yang sah. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government
yang berasal dari bahasa latin Gobernare, Greek kybernan yang berarti
mengemudikan atau mengendalikan.
c. Sosiologi pemerintahan merupakan kajian tentang pemenuhan kebutuhan rakyat
akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil dilihat dari sudut proses
sosial, institusi sosial, prilaku sosial, dan sistem nilai yang dianut oleh suatu
kelompok masyarakat.

23. Refleksikan subjek kajian dan objek material, formil, serta ruang lingkup
kajian Sosiologi Pemerintahan !.
Jawaban:

a. Subjek kajian Sosiologi Pemerintahan adalah masyarakat. Masyarakat dimaknai
sebagai konsep yang mengandung unsur nilai-nilai makhluk, manusia, orang,
penduduk, warga masyarakat, warga bangsa, warga dunia, rakyat, dan yang diperintah.
Fokus utamanya adalah manusia sebagai subjek yang diperintah.
b. Objek material Sosiologi Pemerintahan adalah masyarakat dengan objek formilnya
adalah Governance yang dibangun atau ditopang oleh tiga sub kultur yakni sub kultur
ekonomi, kekuasaan, dan sosial/ pelanggan. Ruang lingkup kajian Sosiologi
Pemerintahan adalah pelayanan publik dan pelayanan sosial, aspek kepercayaan
masyarakat, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, legitimasi
pemerintahan, pemerintahan yang bertanggung jawab, birokrasi dan kepemimpinan
pemerintahan, kebijakan publik, Social Justice dan Social Welfare.

23. Jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam studi Sosiologi
Pemerintahan !
Jawaban:
Ada 5 (lima) pendekatan dalam studi Sosiologi Pemerintahan yakni Pendekatan
Strukturalis Fungsionalis, Pendekatan Konflik, Pendekatan Kelas, Pendekatan Elite,
dan Pendekatan Pluralis.

24. Sebut dan jelaskan tiga dimensi kesosialan manusia yang mendasari dirinya
dalam bertindak!.
Jawaban:
Tiga dimensi kesosialan manusia adalah (1) dalam penghayatan spontan individu,
yang berarti, dalam segala apa yang dilakukannya ia merasa ditentukan oleh
kehadiran manusia-manusia lain. Ia membutuhkan kebersamaan; (2) berhadapan
dengan lembaga-lembaga sosial, yang berarti ada kebutuhan yang hanya dapat
dipenuhi dalam kebersamaan dengan orang lain, dan ada lebih banyak lagi yang
pemenuhannya sangat dipermudah apabila diusahakan bersama-sama. Pola-pola
tindakan bersama itu disebut lembaga; dan (3) melalui pengartian-pengartian simbolis
terhadap realitas yang berupa segala macam paham, kepercayaan, pandangan tentang
makna realitas sebagai keseluruhan, agama, pandangan dunia, sistem-sistem nilai dan
pandangan moral, politik dan estetis, keyakinan-keyakinan falsafati dan segala macam
ideologi. Fungsi utama sistem-sistem itu adalah memberikan legitimasi terhadap

struktur-struktur sosial yang dihadapi manusia sehingga ia mendapat orientasi dan
kepastian.

25. Jelaskan mengapa kehadiran Civil Society Organization (CSO) di Indonesia
memainkan peran penting dalam menumbuhkan dan memperkuat budaya
demokrasi?
Jawaban:
Civil Society Organization (CSO) mempunyai peranan penting dalam menjalankan
roda pemerintahan demokrasi di Indonesia. Civil Society Organization (CSO)
diibaratkan sebagai penyangga utama untuk menegakkan dan menghidupkan
demokrasi sehingga dapat tumbuh sesuai jalannya. Civil Society Organization (CSO)
berguna untuk menindak setiap tingkah laku negara sehingga tidak dapat melakukan
tindakan sewenang-wenang. Civil Society Organization (CSO) dpat membantu peran
pemerintah dalam melayani rakyat. Masyarakat sipil berlaku sebagai control bagi
negara. Masyarakat sipil yang terorganisir akan meningkatkan kualitas pelaksanaan
demokrasi demikian pula sebaliknya, apabila lemah maka akan menurunkan kualitas
demokrasi. Civil Society Organization (CSO) mempunyai hak untuk ikut serta dengan
pemerintah dalam seluruh kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.
Civil Society Organization (CSO) harus memiliki karakter sebagai masyrakat yang
kuat yang tidak didominasi oleh negara dan mampu mengimbangi peran negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

26. Uraikan Definisi E-Governmenternment Menurut Non-Government
Organization (NGO) !
Jawaban :
Definisi NGO (Non Government Organization)
Bank dunia (World Bank) : E-Governmenternment refers to the use by government
agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and
mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens,
businesses, and other arms of government.
UNDP (United Nation Development Programme): E-Governmenternment is the
application of information and communication Technology (ICT) by government
agencies.

27. Uraikan Definisi E-Governmenternment menurut Government
Organization !
Jawaban :
Pemerintah Federal AS : E-Governmenternment refers to the delivery of government
information and services online through the internet or other digital means.
Pemerintah Bagian Nevada AS :
1. Online services that eradicate the traditional barriers that prevent citizens and
businesses from using government services and replace those barriers with convenient
access
2. government operations for internal constituencies that simplify the operational
demands of government for both agencies and employees
Pemerintah New Zealand : E-Governmenternment is a way for government to use
new technologies to provide people with more convenient Access to government
information and services, to improve the quality of the services and provide greater
opportunities to participate in our democratic institutions and processes.

28. Riset dan Kajian Harvard JFK School of Government, menyimpulkan
bahawa Penerapan konsep digitalisasi sektor publik memerlukan 3 elemen
sukses, sebutkan dan jelaskan !
Jawaban :
Support
Elemen pertama dan krusial adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik
dan politik untuk terapkan e-Government, bukan hanya ikutan trend saja atau
menentang inisiatif e-Government
•Political will yang direalisasikan dalam bentuk kesepakatan semua pihak
- Support yang diharapkan adalah : •Disepakatinya kerangka e-Government, sebagai
salah satu kunci sukses pencapaian visi misi bangsadan diprioritaskan
•Alokasi SDM, Anggaran, waktu, informasi disetiap level pemerintahan
•Dibangunnya infastruktur dan suprastruktur pendukung sehingga tercipta lingkungan
kondusif utk pengembangan e-Government
•Sosialisasi konsep e-Government yang merata dan berkelanjutan
Capacity
unsur kemampuan pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-Government
menjadi kenyataan. 3 hal penting :

1.Ketersediaan Sumber cukup untuk melakukan inisiatif e-Government yang terkait
anggaran
2.Ketersediaan infrastruktur terkait fasilitas penunjang e-Government
3.Ketersediaan SDMyang memiliki kompetensi
Value
•Elemen 1 dan 2 diatas merupakan 2 aspek yang dilihat dari sisi pemerintah (supply
side)
•Ada pihak yang diuntungkan yaitu masyarakat dan pihak berkepentingan (demand
side)
•Dibutuhkan aplikasi apa yang paling dibutuhkan, karena apabila salah merespon
demand maka akan semakin sulit mengembangkan e-Governmenternment

1. Jelaskan tipe-tipe relasi dalam e-Governmenternment !
Jawaban :
G to C Government to Citizens
• Tipe ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum
• Tujuan utamanya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal akses

pelayanan
• Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi

dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat
G to B Government to Business
• Salah satu tugas pemerintah adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif
• agar mendukung perekonomian negara;
• Interaksi antara pebisnis/pengusaha dan pemerintah dalam hak dan kewajiban
• organisasi yang berorientasi profit
• Relasi yang baik antara pemerintah dan swasta dapat saling menguntungkan kedua

belah pihak
G toG Government to Government
• Era globalisasi menimbulkan kebutuhan baru atas negara untuk saling
• berkomunikasi secara intensif;
• Komunikasi yang terjadi bukan hanya dalam aspek diplomatik saja, namun dalam
• berbagai aspek hubungan yang saling menguntungkan

G to E-Governmenternment to Employee
• Ditujukan untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan karyawan / pegawai negeri

suatu pemerintahan sebagai pelayan masyarakat

29. Langkah awal yang dilakukan pemerintah di sebuah negara dalam
menakar seberapa jauh kesiapan pemerintah di negara tersebut untuk
mengimplementasikan konsep e-Governmenternment diistilahkan sebagai e-
Governmenternment capacity /capability check; Uraikan dan jelaskan 6 aspek
yang perlu dikaji untuk mengetahui kesiapan pemerintah menghadapi
penerapan konsep dan prinsip e-Governmenternment !
Jawaban :
1. Aspek e-Strategy
Aspek yang perlu dikaji pada level strategis; Dianalisa seberapa jauh pemerintah
serius memahami, menginginkan dan memiliki konsep yang jelas mengenai e-
Government yang ingin diimplementasikan;
4 sub aspeknya yaitu:

a. e-vision (visi seluruh stakeholders➔sosialisasi,pemahaman dukungan
birokrasi)

b. Governance (dukungan institusi dalam capaian visi misi e-Government➔
pemimpin, koordinator, fasilitator proyek e-Government)

c. Strategies, Plan and policies (pengembangan kebijakan sejalan dengan strategi
pembangunan nasional)

d. Resources commitment (alokasi sumber daya pada proyek e-Government ➔
man, asset, finance)

2. Aspek Arhitecture
Berhubungan dengan arsitektur sistem dan teknologi informasi yang dimiliki saat ini
oleh pemerintah; 6 Sub aspeknya yaitu :

a. Bussiness model (sejauhmana pemetaan seluruh proses pelayanan di birokrasi
yang akan ditransformasikan dalam e-Government)

b. Security (penerapan sistem keamanan e-Government terjamin dalam transaksi
dengan pemerintah/kepercayaan)

c. Data (pemetaan data dan relasinya yang dikelola e-Government➔struktur,
penyimpanan, akses, distribusi data mentah➔ diolah menjadi informasi dan
pengetahuan

d. Application (mendefinisikan dan menerapkan aplikasi /software e-
Government➔ pengintegrasian aplikasi berbeda➔sistem aplikasi holistik

e. Technology (standar spesifikasi hardware➔tidak menghambat
pengintegrasian sistem informasi➔ biaya, resiko, ketersediaan, trend, dll)

3. Aspek Risk And Program Management
Hubungannya dengan manajemen proyek e- gov serta resiko yang dihadapi dalam
proses pengembangan dan implementasi.
4 sub aspek yang penting diperhatikan yaitu :

a. Risk management (sejauhmana pemerintah memiliki mekanisme/
mengidentifikasi, mengkaji, memonitor resiko yang timbul dalam proyek e-
Government➔makro-mikro)

b. Portofolio Management (kemampuan pemerintah untuk mengelola proyek e-
Government dari perencanaan, monitoring dan evaluasi➔dampak terhadap
seluruh program e-Government)

c. Project management ((adanya mekanisme pengelolaan proyek e-Government
yang standar/sesuai kaidah)

d. Business transformation (kemampuan mengendalikan perubahan lingkungan
krn adanya transformasi dari prosedur pemerintahan yang struktural menuju
implementasi e-Government yang berbasis proses)

4. Aspek Organizational Capabilities
Berkaitan dengan kemampuan dari pihak-pihak internal yang ada dalam sistem
pemerintahan untuk beradaptasi dengan konsep organisasi baru yang ditawarkan e-
Government.
3 sub aspeknya yaitu :

1. e-Governmenternment Competencies (berkaitan dengan keberadaan
mekanisme dalam pemerintahan untuk mendefinisikan, merekrut,
mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk implementasi e-Government;

2. E-Governmenternment Tools and Techniques (berkaitan dengan dimilikinya
teknik dan metodologi ( plus fasilitas) oleh pemerintah sbg sarana penunjang
dalam plan, desain, kontruksi, implementasi, dan evaluasi sistem e-
Government)

3. Organizational Learning (berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk
menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan yang dimilikinya melalui

pemrosesan terhadap data dan informasi sehari-hari kepada mereka dikalangan
internal yang membutuhkan)
5. Aspek Value Chain Management
Berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola rangkaian proses
penciptaan produk /layanan dalam sistem e-Government;
Ada 3 sub aspek yang perlu dikaji, yaitu :
• Partner Relationships (berkaitan dengan adanya dukungan terhadap usaha
pemerintah dan jajarannya untuk menjalin kerjasama antar lembaga baik
pemerintah, swasta dan pihak eksternal lainnya, terutama untuk pengalihdayaan
(outsourching);
• Value Chain Intergration (berkaitan dengan kemauan/kemampuan pemerintah
dalam mengintegrasikan berbagai proses dan aktivitas yang ada di birokrasi
dengan proses dan aktivitas para mitra kerja lain dengan tujuan akhir
memberikan pelayanan yang optimal dan efisien kepada pelanggan;
• Public Readiness Assessment (berkaitan dengan dimilikinya mekanisme di
lingkungan pemerintah untuk mengkaji sejauhmana kesiapan masyarakat dalam
menghadapi implementasi berbagai program e-Government)
6. Aspek Performance Management
Berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam menentukan dan mengukur
tingkat keberhasilan program e-Governmenternment;
Ada 5 (lima) sub aspek yang harus dikaji yaitu :
1. Client satisfaction (mekanisme mengukur efektivitas pelayanan e-Government
yang diimplementasikan, dipandang dari sisi masyarakat (users));
2. Privacy Complience (adanya penjaminan terhadap hak-hak privacy
seseorang/sekelompok orang yang harus dilindungi sebagai bagian dari
transaksi dan interaksi dalam sistem e-Government;
3. Benefit Monitoring (berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam
melakukan pemantauan terhadap manfaat yang dirasakan berbagai kalangan
stelah e-Government diimplementasikan)
4. Predictability (berkaitan dengan mekanisme untuk memantau dan mengukur
tingkat ketersediaan teknologi informasi yang dibutuhkan➔data base, aplikasi,
dan teknologi untuk menjalankan sistem e-Government sesuai yang

direncanakan➔meyakinkan tidak adanya gangguan yang berarti dikemudian
hari;
5. E-Governmenternment Maturity Reporting (berkaitan dengan dimilikinya
sistem pelaporan yang baik/efektif dikalangan pemerintahan➔sehubungan
dengan kepentingan pengukuran terhadap keberhasilan capaian sasaran yang
ditargetkan diraih oleh aplikasi e-Governmenternment.

30. Sebutkan dan Jelaskan Pembagian Urusan Pemerintahan antara pusat dan
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah !
Jawaban :
A. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan ini meliputi :
1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional;
6. Agama.
B. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.Urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
1. Urusan Pemerintahan Wajib
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:
• Pendidikan;
• Kesehatan;
• Pekerjaan umum dan penataan ruang;
• Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
• Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
• Sosial.
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar meliputi:

• Tenaga kerja;
• Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
• Pangan;
• Pertanahan;
• Lingkungan hidup;
• Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
• Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
• Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
• Perhubungan;
• Komunikasi dan informatika;
• Koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal;
• Kepemudaan dan olah raga;
• Statistik;
• Persandian;
• Kebudayaan;
• Perpustakaan; dan
• Kearsipan.
2. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
• Kelautan dan perikanan;
• Pariwisata;
• Pertanian;
• Kehutanan;
• Energi dan sumber daya mineral;
• Perdagangan;
• Perindustrian;
• Transmigrasi.
C. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang meliputi :
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang
timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan
Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

31. Dalam Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip
eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi serta kepentingan strategis nasional.
Jelaskan maksud dari keempat prinsip tersebut !
Jawaban :
a. Eksternalitas merupakan prinsip dimana penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan
ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat
penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
b. Akuntabilitas merupakan prinsip dimana penanggungjawab penyelenggaraan suatu
Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan
jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan
Pemerintahan.
c. Efisiensi merupakan prinsip penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
d. Kepentingan Strategis Nasional merupakan prinsip dimana penyelenggara suatu
Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga
keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan
luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Sebutkan dan jelaskan model-model dalam pelaksanaan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah !
Jawaban :
a. Model Pelaksana (Agency Model), dalam model ini Pemerintah Daerah semata-
mata dianggap sebagai pelaksana oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan Daerah sangat
terbatas namun wajib melaksanakan semua kebijakan Pusat. Dalam model ini,
pemerintah pusat sewaktu-waktu dapat memperluas dan mempersempit wewenang
yang dimiliki oleh daerah atau lebih jauh lagi dapat mencabut hak dan kewajiban
daerah.
b. Model Mitra (Partnership Model), dalam model ini pemerintah daerah tidak
semata-mata dipandang sebagai pelaksana melainkan oleh pemerintah pusat telah
dianggap sebagai partner atau sebagai mitra kerja yang memiliki independensi bagi
penentuan berbagai pilihan sendiri, walaupun pemerintah daerah tetap dalam posisi
subordinatif terhadap pemerintah pusat namun pemerintah daerah diakui memiliki
legitimasi politik tersendiri
c. The Relative Autonomy Model, dalam model ini pola hubungan yang terbentuk
adalah memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan
tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian
kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan
tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan.
d. The Interaction Model : suatu bentuk model di mana keberadaan dan peran
pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

33. Jelaskan apa yang anda pahami dengan hubungan keuangan pusat dan
daerah serta jelaskan ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah ?
Jawaban :
Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu
sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan,
akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang Adapun yang menjadi Ruang
lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
meliputi:

a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi dengan
mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang
efisien
b. Pengelolaan Transfer Ke Daerah untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan
horizontal
c. Pengelolaan Belanja Daerah melalui peningkatan kualitas Belanja Daerah
d. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah;
e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

34. Sebutkan dan Jelaskan Dana Transfer/Dana Perimbangan yang bersumber
dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan
disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah !
Jawaban :
a. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer Ke
Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu
dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan
tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pusat dan Daerah, serta kepada
Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau
meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
b. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari Transfer
Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
c. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari Transfer
Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program,
kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu
operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh
Pemerintah.
d. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta yang selanjutnya disebut Dana
Keistimewaan adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk

mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yoryakarta.
f. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi
desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

35. Jelaskan pengertian ekologi pemerintahan?
Jawaban :
Ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling
pengaruh mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan
timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara, maupun antar
pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya.

36. Jelaskan dua macam Ekosistem dalam Ekologi Pemerintahan?
Jawaban :
a. Ekosistem/lingkungan Fisik Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama
tumbuhan dan hewan yang ada disuatu wilayah Negara, termasuk manusia sebagai
salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan Fisik
dapat digolongkan kedalam 3 kelompok yaitu : kondisi geografis, keadaan penduduk,
dan sumber daya alam.
b. Ekosistem/lingkungan sosial atau geografis Lingkungan geografis dapat memberi
pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia.

37. Jelaskan Lingkungan fisik pemerintahan?
Jawaban :
a. Lingkungan geografis Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap
kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena didalamnya selalu terdapat
adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta
berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan
mempertahankan diri, dan lain-lain. Pengaruh lingkungan geografis terhadap
kehidupan Negara dapat dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu :
a. Letak Negara dalam rotasi bola dunia
b. Bentuk daratan
c. Bentuk air

d. Kesuburan tanah dan mineral
e. Iklim
f. Bentuk – bentuk fisik pebatasan Negara
g. Ukuran wilayah negara
b. Sumber daya dan kekayaan alam (SDA) Sejak awal kehidupan manusia selalu
berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus menerus
dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan berbagai adaptasi.
Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam
yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia.
Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam SDA, namun secara spesifikasi
berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi (cair
maupun padat) yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya.
c. Penduduk Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan
lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut sebagai
faktor produksi.

38. Jelaskan Lingkungan sosial pemerintahan?
Jawaban :
a. Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial
pemerintahan. Ideologi dalam suatu Negara tentu memberi pengaruh yang sangat
besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu negara. Sebagai contoh sistem
pemerintahan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang
dianut dan diterapkan didalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang
dianut dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan
yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara.
b. Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga
perbedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini, dapat
dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat
mempengaruh aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Kita lihat saja sistem
perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multipartai.
Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh
yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang
dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar
parpol yang ada. Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan

tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan
dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi
kepentingan parpol yang memboncenginya.
c. Sosial Budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling
besar memberikan impact bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu
Negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di
Indonesia, dengan sosial budaya yang multikulural akibat dari kondisi geografis yang
terpisah – pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya,
yakni Negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama,
semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi
sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan
pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom,
dengan harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan segala potensi yang
dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah
memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar
lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI.
d. Ekonomi Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan, merupakan dua ujung tali
yang saling tarik menarik antarbagian yang satu dengan bagian yang lainnya.
Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan
taraf ekonomi suatu negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal
hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam
bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak akibat
eksploitasi besar – besaran dilakukan. Misalnya saja di Indonesia, akibat sistem
pemerintahan yang otonom pada tiap daerah menyebabkan lahirnya bermacam –
macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut
ternyata berangkat dari ekonomi. Bagaimana PAD tiap daerah kemudian dijadikan
“ajang persaingan” bagi daerah – daerah, sehingga tak ayal pengerukan kekayaan
daerah dilakukan sebagaimana mungkin asalkan PAD-nya tinggi.
e. Hankam (pertahanan dan keamanan) merupakan bidang yang tak bisa dinafikan
bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan kita. Salah satu
syarat suatu Negara dapat dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini
kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan
keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal

tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan –
kesenjangan bidang hankam Indonesia. Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau
antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan terkait hankam
tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini, masalah klaim
mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat kurangnya
perhatian pemerintah terkait masalah tersebut.

38. Jelaskan 4 prinsip dasar Ekologi Pemerintahan menurut Fuad Amsyari?
Jawaban :
a. Setiap masalah akan menimbulkan stimulus negatif terhadap sistem yang akan
menghancurkan eksistensi manusia.
b. Perlunya tindakan adaptasi yang menyeluruh dan mengarah kepada suatu perbaikan
ekosistem agar menjadi lebih stabil dan harmonis.
c. Serta bebas dari ancaman stimulus negatif yang sama untuk dimasa yang akan
datang. Apabila tindakan adaptasi yang dilakukan merupakan satu stimulus negatif
yang baru bagi organisme lain, maka segala usaha harus mendahulukan kepentingan
populasi manusianya dibanding kepentingan populasi lainnya.
d. Tindakan adaptasi apapun yang dilakukan harus berorientasi pada pemikiran untuk
kemanfaatan yang sebesar mungkin untuk kepentingan eksistensi manusia.

39. Jelaskan Pengaruh Ideologi terhadap Ekologi Pemerintahan?
Jawaban :
Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Ideas dan
logos. Yang berarti ilmu atau ajaran tentang ide, gagasan, atau cita – cita tertentu, di
mana sifatnya tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Untuk
memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut :
Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif. Pancasila sebagai ideologi
terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbimbing dan
mengarahkan masyarakat, Bangsa dan Negara. Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan
Nusantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk
sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Contoh para
pemimpin, penyelenggara Negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal
yang sangat mendasar. Pembangunan seimbang antara fisik, material, dan spiritual
untuk menghindari tumbuhnya matrealisme dan sekularisme. Pendidikan moral

Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam
pelajaran lain.

40. Apakah yang dimaksud dengan system pemerintahan desa?
Jawaban :
Suatu Kesatuan Pemerintahan Yang terdapat dalam Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, sesuai
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tujuan perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

41. Bagaimanakah cara terbentuknya desa?
Jawaban :
Cara terbentuknya Desa

a. Territoriale Rechtsgemeenschapen :
Cara berdirinya masyarakat yang dibentuk atas dasar bertempat tinggal bersama.

b. Genealogische Rechtsgemeenschapen :
Di samping di negeri kita ada masyarakat lain, yang dibentuk atas dasar
keturunan dan oleh orang asing.

42. Apa saja yang termasuk ruang lingkup keuangan desa?
Jawaban :
Ruang lingkup keuangan desa :

a. Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan pengaturan desa.
b. Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar

tagihan pihak ketiga.
c. Penerimaan desa
d. Pengeluaran desa
e. Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang , surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka
Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum.

43. Apa saja struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa?
Jawaban :
Struktur APBDesa
1. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening DESA yang
merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran , terdiri dari :

a. Pendapatan asli desa (PADesa)
b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota
c. Bagian dari retribusi kebupaten/ kota
d. Alokasi Dana Desa (ADD)
e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/ kota, dan desa lainnya.
f. Hibah
g. Sumbangan pihak ketiga
2. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan
kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa.
Belanja Desa terdiri dari:
Belanja langsung ( Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal) Belanja
tidak langsung (Belanja pegawai/penghasilan tetap, Belanja subsidi, Belanja hibah,
Belanja bantuan sosial, Belanja bantuan keuangan, Belanja tak terduga.
3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

44. Apa hubungan kerja kepala desa dengan BPD, hubungan kerja kepala desa
dengan perangkat desa, dan hubungan kerja kepala desa dengan lembaga adat
dan lembaga kemasyarakatan?
Jawaban :
HUBUNGAN KERJA PEMERINTAHAN DESA
a. Hubungan Kerja Kepala Desa dengan BPD. Menurut Sadu (2001 : 19-20),
Hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah yang harmonis namun tetap
krisis dapat dijalankan dengan berlandaskan filosofi siapa. Mengerjakan apa, serta
bagaimana caranya Pertanyaan siapa berarti menunjukan pada pengertian dan

kedudukan dari eksekutif maupun legislatif daerah. Pertanyaan mengerjakan apa
berhubungan dengan pembagian tugas antara eksekutif dan legislatif dan pertanyaan
bagaimana caranya menunjukan kemampuan (kapabilitas) melaksanakan Hubungan
kerja Kepala Desa dengan BPD dilakukan melalui pengertian dan kedudukan, tugas
dan fungsi serta kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Hubungan kerja
Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam mekanisme
kemitraan mengenai penetapan peraturan desa.
b. Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa
Hubungan kerja bersifat hierarkis, acuannya adalah norma umum bahwa Kepala Desa
ialah Pemimpin bagi terselenggaranya Pemerintah Desa. Hubungan kerja atasan
bawahan melalui pembagian tugas Kepala Desa sebagai pimpinan dalam
menyelengarakan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagai pelaksana yang
membantu Kepala Desa. Dalam bentuk lebih konkrit berupa:
1) Kepala Desa sebagai pimpinan bertugas dalam pengambilan keputusan , pemberi
arahan dan motivasi serta keteladanan sedangkan Perangkat Desa sebagai bawahan
melaksanakan keputusan yang telah diambil Kepala Desa serta memperhatikan arahan
dan keteladanan yang telah diberikan.
2) Hubungan kerja selanjutnya akan muncul dalam pelayanan administrasi, keuangan,
kepegawaian, (personalia) peralatan dan tata surat menyurat bagi sekretaris desa.
3) Hubungan atasan bawahan secara jelas dan sistematis dapat diketahui melalui
struktur organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi. Prinsip siapa mengerjakan
apa secara sistematis pula dapat diketahui melalui analisis pekerjaan. Analisis
pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan-pekerjaan apa saja yang
harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, mengapa pekerjaan itu harus
dikerjakan. ( Hasibuan, 1990 : 32).
4) Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Lembaga Adat dan Lembaga
Kemasyarakatan: Di desa ada lembaga kemasyarakatan yang pada esensinya
membantu pemerintah desa dalam menggerakan pembangunan dan partisipasi.
Hubungan kerja kepala desa dan lembaga adat ini bersifat kemitraan tetapi inisiatif
dan prakarsa yang harus lebih dulu muncul adalah kepala desa tentang bagaimana
menghidupkan perekonomian masyarakat di desa. Pada masyarakat negara
berkembang seperti di Indonesia, hal yang penting setiap dan segala strategi
mobilisasi peran serta dan meningkatkan efektivitasnya adalah perhatian yang
mendalam untuk memberikan motivasi pada masyarakat supaya mereka melibatkan

diri dalam kehidupan suatu proyek (pembangunan) (Bryant & White, 1982 : 292).
Artinya bahwa Kepala Desa dengan bantuan lembaga kemasyarakatan dapat
memotivasi masyakat untuk terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang
bertujuan mewujudkan kesejahteraan di desa.

45. Apa saja dasar-dasar pengambilan keputusan (decision making) yang
dimiliki oleh manajer (decision maker) ?
Jawaban :

a. Intuisi, pengambilan keputusan berdasarkan perasaan (good feeling), iham
atau suara hati yang sifatnya subjektif.

b. Pengalaman, pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi pengetahuan
praktis karena pengalaman yang dimiliki seseorang dapat memperkirakan
keadaan sesuatu serta dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik
buruknya keputusan yang diambil.

c. Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan
yang sehat, solid, dan baik karena dengan fakta tingkat kepercayaan dapat
lebih tinggi terhadap keputusan yang diambil sehingga orang dapat
menerimanya dengan rela dan lapang dada.

d. Wewenang (authority), pengambilan keputusan berdasarkan wewenang
biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya.

e. Rasional, pengambilan keputusan berdasarkan rasio dapat menghasilkan
keputusan yang bersifat objektif, logis, transparan. dan konsisten untuk
memaksimalkan hasil atau nilai dalam kendala tertentu, sehingga dapat
dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

46. Sebutkan tugas-tugas pemimpin (manajer) tersebut?
Jawaban :

a. manager cycle adalah siklus pengambil keputusan, perencananan,
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penilaian, dan pelaporan.

b. memotivasi bawahan agar tercipta suasana kerja yang baik dan harmonis;
c. berusaha memenuhi kebutuhan para bawahannya agar loyalitas dan

partisipasinya meningkat;
d. dapat menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan

kepuasan dalam pekerjaan;

e. berusaha agar para bawahannya bersedia memikul tanggung jawab dalam
menyelesaikan tugasnya-tugasnya dengan baik;

f. berusaha membina bawahannya agar bekerja secara efektif dan efisien;
g. mewakili dan membina hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak luar;
h. bertanggung jawab atas keselamatan kerja para bawahannya selama melakukan

pekerjaan;
i. melakukan pembagian pekerjaan kepada bawahan;
j. melakukan koordinasi tugas-tugas, agar terintegrasi dengan tujuan organisasi;
k. bersedia menjadi penanggung jawab terakhir atas hasil yang dicapai dari proses

manajemen.

47. Jelaskan, apa yang dimaksud sifat du characteristic dalam pendelegasian
wewenang ?
Jawaban :

a. pihak bawahan (delegate) menerima wewenang dari atasan (delegator), tetapi
pada saat yang sama atasan yang bersangkutan masih tetap memiliki
wewenang tersebut, Jadi wewenang yang didelegasikan oleh atasan “bukan
hak mutlak” bawahan, sebab atasan masih memiliki atau tidak hilang haknya
terhadap wewenang yang didelegasikan;

b. wewenang yang didelegasikan atasan kepada bawahan tetap milik bersama
sehingga wewenang tersebut masih dapat dikerjakan sendiri oleh atasan.

48. Hal-hal apa saja yang menyebabkan koordinasi itu menjadi penting dalam
organisasi ?
Jawaban :

a. untuk mencegah terjadinya kekacauan, tumpang tindih atau kekosongan
pekerjaan;

b. untuk menyelaraskan orang-orang dengan pekerjaannya dan mengarahkannya
untuk pencapaian tujuan organisasi;

c. untuk mengoptimalkan pemanfaatan unsur-unsur manajemen (6M) dan
pekerjaan masing-masing karyawan untuk tercapainya tujuan organisasi;

d. untuk mengintegrasikan semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan ke sasaran yang
diinginkan.

49. Mengapa organisasi sangat penting dalam manajemen ? serta apa saja
manfaat organisasi bagi anggota organisasi?
Jawaban :

a. Organisasi sangat penting dalam manajemen karena organisasi:
1) merupakan syarat utama manajemen, sebab tanpa organisasi manajemen itu

tidak ada;
2) merupakan wadah dan alat pelaksana proses manajemen dalam mencapai

tujuan;
3) merupakan tempat kerja sama formal dari sekelompok orang dalam melakukan
tugas-tugasnya;
4) mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
b. Manfaat organisasi bagi anggota organisasi, yaitu:
1) mencapai tujuan yang diinginkan;
2) meningkatkan wawasan dan pengetahuan;
3) meningkatkan disiplin;
4) melatih kepemimpinan;
5) memperluas pergaulan;
6) membentuk karakteristik;
7) meningkatkan kekuatan diri dalam menghadapi tekanan;
8) membangun kepercayaan diri;
9) melatih mental dalam berkomunikasi;
10) meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah;
11) mengenal sifat-sifat anggota oragnisasi.

50. Jelaskan apa yang menjadi landasan hukum dari keberadaan pemerintah
Daerah di Indonesia?
Jawaban.
Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar
1945 dan penjelasannya. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Dengan mengkaji
Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen, Bagir Manan (2001), menyatakan bahwa telah
terjadi perubahan sangat mendasar berkenaan dengan struktur maupun substansinya.
Secara struktur, Pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi tiga pasal. Terjadi
penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Jadi, sekarang ini yang

menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pasal
18, Pasal 18A dan Pasal 18B.

51. Jelaskan bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu Local Self
Government dan Local State-Governmenternment?
Jawaban.
a. Local Self Government Pemerintah daerah dalam bentuk Local Self Government
berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam
bentuk Local Self Government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk
menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah
artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan
lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini
dikarenakan Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat
daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah
khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut.
b. Local state-Governmenternment adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit
organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.
Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di
daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh
pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan
wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Local state-Governmenternment
atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-
instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.
Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah
pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak
lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan
masyarakat.

52. Jelaskan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintahan daerah!
Jawaban.
Menurut M. Aries Djaenuri (2003), faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap
pemerintahan daerah di Indonesia adalah: 1. Lingkungan alamiah, meliputi kondisi
geografis, kekayaan alam, keadaan penduduk. 2. Lingkungan politik, meliputi
pemahaman terhadap institusi politik, partisipasi politik dan dukungan. 3. Lingkungan
ekonomi, meliputi pendapatan rata-rata masyarakat, distribusi pendapatan, pemilikan
harta kekayaan, dan infra struktur. 4. Lingkungan sosial, meliputi pola
pemukiman/tempat tinggal, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, mobilitas sosial. 5.
Lingkungan budaya, meliputi nilai-nilai demokrasi pemerintahan, cara pengambilan
keputusan dan partisipasi.

53. Jelaskan prinsip-prinsip otonomi daerah?
Jawaban.
a. Prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dan kepada daerah diberikan
kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang
menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
b. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
c. Dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip
otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada
dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan
daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama
dengan daerah lainnya. Sedangkan otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud
pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan
nasional.
d. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi
yang tumbuh dalam masyarakat.

e. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara
daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

54. Jelaskan apa yang disebut dengan Otonomi Daerah dan apa sebenarnya
tujuan umum pemerintahan daerah?
Jawaban.
Bayu Suryaningrat berpendapat bahwa otonomi berarti mengatur sendiri,
melaksanakan pemerintahan sendiri.Dari beberapa pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa otonomi adalah menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dalam
pengertian menyelenggarakan pemerintahan sendiri ini terkandung unsur hak dan
wewenang. Tanpa adanya hak dan wewenang suatu lembaga tidak akan dapat
melaksanakan pemerintahan sendiri. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa
pengertian otonomi adalah hak dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan
sendiri.Berdasarkan pemahaman di atas dapatlah dikemukakan bahwa otonomi
Daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur/memerintah Daerahnya sendiri.
pertimbangan-pertimbangan tentang perlu adanya penyerahan kewenangan kepada
Pemerintah di Daerah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, dikandung maksud
dan tujuan berikut.
a. Secara politis untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem
Pemerintahan Pusat dan Daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.
b. Secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD
1945.
c. Secara operasional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan melancarkan pelaksanaan
pembangunan.
d. Secara Administrasi pemerintahan untuk lebih memperlancar dan menertibkan
pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka good governance;
e. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas maka kegiatan Pemerintahan
Daerah harus terarah kepada terjaminnya pertumbuhan pembangunan Daerah,
terselenggaranya pembinaan kestabilan politikdan kesatuan bangsa dan terjaminnya

hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan
Negara Kesatuan.

55. Jelaskan kewenangan pemerintahan apa saja yang tidak dapat diserahkan
menjadi kewenangan daerah otonom!
Jawaban.
Kewenangan pemerintah yang tidak dapat diserahkan menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah adalah yang menyangkut bidang-bidang Pertahanan keamanan,
peradilan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang
lain.

56. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengawasan?
Jawaban.
Pengawasan merupakan bidang kajian yang bersifat multidisiplin baik dalam
perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi maupun
kategori ilmu sosial yang lainnya. Meskipun secara lebih mendalam kajian
pengawasan banyak dikaji dalam ranah ilmu manajemen. Ruang lingkup dari
pengawasan juga sangat tergantung sudut pandang mana yang digunakan. Diantara
literatur manajemen ada yang mengklasifikasikan pengawasan ke dalam pengawasan
prefentif dan pengawasan represif, pengawasan langsung maupun tidak langsung,
pengawasan formal dan informal, pengawasan internal dan pengawasan eksternal
serta pengawasan lintas sektoral.

57. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan pemerintahan?
Jawaban.
Pengawasan pemerintahan ini berfungsi untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur
negara dalam pelaksanaan pelayanan publik, pemberdayaan dan pembangunan dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerinahan yang baik.
Secara teoritis pengawasan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari
kebebasan berotonomi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. Antara kebebasan
dan kemandirian berotonomi di satu pihak dan pengawasan di pihak lain, merupakan
dua sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi
(desentralisasi). Pengawasan merupakan kendali terhadap desentralisasi yang

berlebihan mengutip dari pakar hukum tata negara Bagir Manan mengatakan bahwa
tidak ada otonomi tanpa sistem pengawasan.

58. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan DPRD?
Jawaban.
Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan
untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan
langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta
pembangunan di daerah. Dalam tata kepemerintahan yang baik, pengawasan berperan
memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian
dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.Masalah kualitas anggota DPRD
seringkali menjadi fenomena yang dikeluhkan oleh masyarakat. Beragamnya latar
belakang anggota DPRD, baik pendidikan maupun pekerjaan berimbas pada kurang
efektif dan maksimalnya pengawasan, karena jangkauan ruang lingkup pengawasan
yang cukup luas.

59. Jelaskan upaya penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik?
Jawaban.
Paradigma baru dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah tetap menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan Pemerintah
Daerah adalah menempati posisi yang sama kuat.
Hal itu diperlukan guna mewujudkan pemerintah yang baik (good government,), yang
diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui mekanisme
check and balance. Pemerintahan yang baik berdasarkan pada norma atau peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab
dalam rangka mencapai tujuan negara yang dilandasi prinsip transparan, akuntabel,
bersih, jujur dan amanah.
Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk
keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan seperti
kebijakan kepala daerah.

DPRD sebagai badan legislatif daerah melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan. Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, maka
dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan DPRD adalah kegiatan untuk menilai suatu
pelaksanaan tugas secara de facto terhadap pemerintah daerah dalam kerangka
terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

60. Di Indonesia kekuasaan eksekutif dan administrasi berada dalam satu
tangan. Hal ini menyebabkan pengertian Hukum Tata Pemerintahan terdiri atas
3 unsur. Jelaskan pernyataan itu dengan menyebutkan 3 unsur tersebut!
Jawaban.
Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi diselenggarakan dalam
satu tangan, yaitu presiden. Oleh sebab itu, pengertian HTP (pendapat lain
menyebutnya sebagai pengertian HAN yang luas) terdiri atas 3 unsur, yaitu:
a. Hukum Tata Pemerintahan, yakni Hukum Eksekutif atau Hukum Tata Pelaksanaan
Undang-Undang; yang merupakan hukum tata penggunaan dan penegakan serta
kewibawaan negara atau hukum mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan eksekutif,
kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang.
b. Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit, yaitu hukum tata pengurusan
rumah tangga negara. Termasuk dalam urusan rumah tangga negara adalah urusan
atau tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan undang-undang sebagai urusan negara.
c. Hukum Tata Usaha Negara adalah merupakan hukum tentang birokrasi negara,
seperti hukum mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan
dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan
sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, sertifikat-sertifikat dan surat-surat keterangan
lainnya dalam pekerjaan kantor pemerintah sehari-hari yang dipublikasikan oleh
negara.

61. Sebut dan jelaskan pembidangan ruang lingkup Hukum Hukum Tata
Pemerintahan!
Jawaban.
Ruang lingkup HTP adalah berada pada lingkungan bidang Rechts Handelingen
(perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban) dan lapangan Hukum
Publik (bersegi satu). Namun pembidangan ruang lingkup ini tidak mutlak/absolut

karena Hukum Privat dan Hukum Publik bersegi dua dimungkinkan untuk dapat
masuk dalam lapangan HTP. Hal ini sangat tergantung pada sudut pandang (pendapat)
yang dianut dan mendasarinya.

62. Sebut dan jelaskan siapa sajakah yang menjadi subjek hukum dalam
lapangan Hukum Tata Pemerintahan!
Jawaban.
Subjek hukum dalam konteks HTP dimaksudkan sebagai pendukung hak dan
kewajiban yang bersumber pada bidang hukum publik. Berdasarkan batasan tersebut,
maka sebagai subjek hukum HTP adalah Pegawai Negeri, Jabatan, dan Badan-Badan
Hukum Publik.

63. Sebut dan jelaskan tentang objek-objek hukum yang menjadi objek hukum
dalam lapangan Hukum Tata Pemerintahan!
Jawaban.
Objek HTP dapat dipahami dengan membagi pengertian HTP menjadi 2 bidang, yaitu
HTP Heterogen dan HTP Otonom.
a. Berdasarkan HTP Heterogen, Objek HTP adalah semua aturan hukum yang
mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Sedangkan menurut HTP Otonom,
objek HTP adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh aparat pemerintah yang
sifatnya istimewa, baik aturan yang sifatnya sepihak maupun aturan yang bersifat dua
pihak.
b. Sumber-sumber hukum dalam lapangan HTP terbagi menjadi 2, yaitu sumber
hukum formil dan sumber hukum materiil.
c. Sumber hukum formil dalam lapangan HTP meliputi baik aturanaturan hukum yang
tertulis maupun tidak tertulis, yaitu: UU, praktek administrasi negara, Yurisprudensi
dan pendapat para ahli.

KBK
administrasi &

SOSIAL

1. Jelaskan tiga pandangan terhadap birokrasi?
Jawaban.
a. Birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (bureau-rationality) seperti
terkanduang dalam pengertian Hegelian Bureaucracy dan Weberian Bureaucracy.
Pada pandangan ini negara secara apriori melayani kepentingan umum, karena ia
merupakan sintesis dari pertentangan-pertentangan individu yang subjektif dan tidak
rasional. Dalam kenyataannya kebijaksanaan-kebijaksanaan negara seringkali hanya
menguntungkan sekelompok orang dalam masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya
struktur yang menjembatani antara The State yang merefleksikan kepentingan umum,
dan civil society yang terdiri dari berbagai kepentingan khusus dalam masyarakat.
b. Birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit (bureau pathology) seperti
diungkap oleh Karl Marx, Laski, Robert Michels, Donald P. Warwick, Michael
Crocier, Fred Luthan dan lainnya. Pada pandangan ini negara dianggap hanyalah
kelas dari alat yang berkuasa yakni kelas bangsawaan di negara feodal dan kelas
kapitalis di negara kapitalis. Bagi Marx, birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa,
yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitasi kelas proletar. Birokrasi
adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan
dipergunakan untuk menghisap kelas proletar tadi. Karena eksistensi birokrasi terkait
dengan ”kelas” maka setelah terjadi revolusi sosial yang memporak-porandakan
kelas-kelas sosial dan tercipta classless society, bersamaan dengan itu akan lenyaplah
birokrasi.
c. Birokrasi dalam pengertian netral (value-free), artinya tidak terkait dengan
pengertian baik atau buruk. Dalam pengertian netral ini birokrasi dapat diartikan
sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat
negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi bisa juga diartikan sebagai setiap
organisasi yang berskala besar (every big organization is bureaucracy).

2. Jelaskan dan sebutkan konsepsi legitimasi kekuasaan menurut Max Weber?
Jawaban.
a. Rational-legal authority (Otoritas Legal Rasional) yaitu otoritas dimana legitimasi
yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum yang diciptakan secara rasional dan
juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai prosedur.
Weber yakin bahwa otoritas ini dapat diandalkan karena ini merupakan bentuk
otoritas yang paling memuaskan dari segi teknis.

b. Traditonal authotiy (Otoritas Tradisional) yaitu otoritas dimana sebuah legitimasi
yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan masing-masing
pengemban tradisi. Menurut weber otoritas ini merupakan sarana ketidaksetaraan
yang diciptakan dan dipelihara karena jika tidak ada yang menentang otoritas ini
maka pemimpin atau kelompok pemimpin akan tetap dominan.
c. Charismatic type (Otoritas Kharismatik) yaitu otoritas dimana legitimasi
dilandaskan kepada Karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga ia
dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya.

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan legal dan rasional?
Jawaban.
LEGAL adalah kondisi tunduk pada aturan-aturan tertulis dan serta dapat disimak
oleh siapa pun juga. RASIONAL artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas
penjelasan sebab-akibatnya.

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ‘when politics ends administrations
begins’?
Jawaban.
Birokrasi dan birokrat dianggap pelaksanaan dan pelaksana dari kebijakan-kebijakan
yang telah dibuat oleh para pejabat politis untuk direalisasikan. Dengan kata lain
birokrasi adalah sebagai mesin penggerak sistem negara atau pemerintahan.

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Impersonalitas?
Jawaban.
Impersonalitas merupakan salah satu tipe dari birokrasi yang ideal menurut Max
Weber di mana pelaksanaan terhadap standar operasi pemerintah dilakukan tanpa
adanya interferensi (dicampur) kepentingan personal atau have no personal reference
or connection in the order and delivery of works. Kondisi impersonal ini menciptakan
adanya perlakuan yang sama terhadap semua orang sehingga mendorong demokrasi
dalam sistem administrasi untuk meningkatkan rasa keadilan dan persamaan.

6. Jelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara Tujuan dan Fungsi
Anggaran?
Jawaban.
keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Tujuan Anggaran

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi
antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. •

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan
jasa publik melalui proses pemrioritasan.

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada

DPR/DPRDdan masyarakat luas
Fungsi Anggaran

1. ALAT PERENCANAAN
• merumuskan tujuan, sasaran kebijakan, visi dan misi
• merencanakan program pencapaian tujuan
• mengalokasikan dana yang dibutuhkan
• menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. ALAT PENGENDALIAN
Pengendalian anggaran dilakukan dengan beberapa cara
• Membandingkan selisih dengan kinerja
• Menghitung selisih anggaran
• Menemukan penyebab yang terkendali dan tidak terkendali
• Melakukan revisi anggaran untuk periode berikutnya

3. Alat kebijakan fiskal
• Stabilisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

4. Alat politik
5. Alat koordinasi dan komunikasi

→ antar bagian dalam pemerintahan → menjamin
Konsistensi unit kerja dalam pencapaian tujuan
6. Alat penilaian kinerja

7. Alat motivasi → tidak terlalu tinggi & tidak terlalu rendah
8. Alat untuk menciptakan ruang publik. Keterlibatan dalam proses

(terorganisasi, misal : Lsm, perguruan tinggi)
9. Masyarakat harus terwakili (aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam

proses politik yang ada.

7. Jelaskan Ruang lingkup keuangan negara, Tugas negara?
Jawaban.

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan pinjaman;

2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan
negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.

8. Jelasakan Aspek- aspek dan pendekatan apa saja yang harus dilakukan
dalam dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD?
Jawaban.
Pendekatan dalam Penyusunan Anggaran

1. pendekatan penganggaran terpadu (Unified Budget),
• Unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi
penganggaran lainnya, yaitu PBK dan KPJM;

• mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL

• diharapkan dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas
akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang
dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai
mata anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada
duplikasi penggunaannya.

2. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau Perfomance Based Budgeting
(PBB).
a. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (ouput) dan
hasil(outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan
b. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu
tahun anggaran sesuai dengan Renstra dan/atau tugas-fungsi K/L.
c. Indikator kinerja yang digunakan baik pada tingkat program atau kegiatan
dalam penerapan PBK dapat dibagai dalam: - Input indicator yang
dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan
untuk menjalankan suatu kegiatan atau program;
- Output indicator, dimaksudkan melaporkan unit barang/jasa
yang dihasilkan suatu kegiatan atau program;
- Outcome/effectiveness indicator, dimaksudkan untuk
melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan).
- Outcome/effectiveness indicator, dimaksudkan untuk
melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan).

3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menegah (KPJM) atau Medium Term
Expenditure Frame work (MTEF):
a. penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk.
jangka menengah;
b. Penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit,
dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
c. Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan)
jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu
total belanja pemerintah (resources envelope);

d. Pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masingmasing K/L
(line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka menengah tersebut
merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah;
e. Penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries ceilings)
masingmasing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan
indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan

9. Jelaskan Prinsip – prinsip Pengelolaan Keuangan Negara dan Penyusunan
Anggaran?
Jawaban.

1. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.

2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap
tahun ditetapkan dengan undang-undang.

3. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

4. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi
kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan
dalam APBN.

5. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun
anggaran berikutnya.

6. Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau
penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR

Prinsip Prinsip Penyusunan Angggran
a. Hanya ada dua sifat belanja ( B.Oprasional dan Non Operasional)
b. Total belanj a operasional dan belanj a non-operasional pada tingkat program
dan/ atau kegiatan tidak boleh digeser, kecuali disetujui oleh mitra kerja K/ L
di Direktorat Anggaran atau dalam hal terdapat kebij akan baru;
c. Angka Dasar merupakan acuan untuk menyusun Pagu Indikatif
d. Keluaran ( Output) Kegiatan adalah produk akhir, dapat berupa barang atau
jasa yang dihasilkan oleh unit eselon 2 atau satker pemilik kegiata

e. Komponen adalah aktivitas yang dilakukan dalam upaya menghasilkan
Keluaran ( Ou tput) Kegiatan

f. Untuk proses perhitungan Angka Dasar dan Prakiraan Maju,semua komponen
pendukung dihitung menggunakan metodologifiat basis

g. Angka Dasar dan Prakiraan Maju disesuaikan berdasarkan realisasi anggaran
tahun

h. Semua komponen dikalikan dengan parameter inflasi sesua1 dengan asumsi
i. Angka Dasar dan Prakiraan Maju dimutakhirkan terhadap kebij akan baru
j. Angka Dasar dan Prakiraan Maju di tingkat pemerintah pusat dikonsolidasikan

oleh Direktorat Anggaran.

10. Jelskan Keuangan daerah /Pengelola keungan Daerah ,ruang lingkup dan
batasannya, Satuan Kerangka Perangkat Daerah (SKPD)?
Jawaban.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
Ruang Lingkup dan batasnya

• Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

• kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga;

• Penerimaan Daerah;
• Pengeluaran Daerah;
• kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
• kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
• perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat
pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala
satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Contohnya: SKPD
dinas kesehatan, SKPD dinas pendidikan, SKPD dinas pemuda dan olahraga,
dan lain sebagainya.
• Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan
daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat di daerah.

Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1. menyusun RKA-SKPD;
2. menyusun DPA-SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan
8. menandatangani SPM;
9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;
10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui
sekretaris daerah.

Aspek Yang Perlu Di Perhatikan
• Aspek penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk
sekretariat;
• Aspek pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat;

• Aspek perencanaan diwadahi dalam bentuk badan;
• Aspek unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah; dan
• Aspek pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah.

11. Jelaskan apa Perencanaan PembangunanIndonesi dan Sebutkan Tahapan
dan tujuan Perencanaan Pembanguanan?
Jawaban.

1. Pembangunan Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan
yang berencana dan dilakukan scr sadar oleh suau bangsa, negara dan
pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. ( P Siagian )

2. suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi
pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang utk mempengaruhi
secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa
variabel utama perekonomian nasional” ( Todaro)

3. Merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh
suatu penguasa (pemerintah) pusat utk mencapai suatu sasaran dan tujuan
tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula (M.L. Jhingan, 1984)

Tahapan Perencanaan Pembangunan
1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan Perencanaan dimulai dengan
keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau
kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan
menggunakan sumber daya – sumber dayanya secara tidak efektif.

2. Merumuskan Tujuan keadaan saat ini Pemahaman akan posisi perusahaan
sekarang dari tujuan yang hendak di capai atau sumber daya-sumber daya
yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan
dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan
perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk
menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini
memerlukan informasi-terutama keuangan dan data statistik yang didapat
melalui komunikasi dalam organisasi.