51 10. Bagan Alur (flowchart) Hasil pembinaan dan supervisi KPPN Selesai Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Menyiapkan data permintaan usulan pegawai sebagai anggota Tim Pembinaan dan/ atau permasalahan serta isu-isu terkini yang dihadapi KPPN Dokumen hasil pembinaan dan supervisi KPPN Dokumen hasil pembinaan dan supervisi KPPN Data permasalahan serta isu-isu terkini yang dihadapi KPPN Penatausahaan dokumen hasil pembinaan dan supervisi KPPN Menerima data permasalahan serta isu-isu terkini yang dihadapi KPPN sebagai bahan pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN Menerima permintaan usulan pegawai sebagai anggota Tim Pembinaan dan/ atau permasalahan serta isu-isu terkini yang dihadapi KPPN dan menyampaikan kepada Kepala Bidang/Bagian Menerima dan memeriksa data permintaan usulan pegawai sebagai anggota Tim Pembinaan dan/ atau permasalahan serta isu-isu terkini yang dihadapi KPPN dan menyampaikan kepada Kepala Bidang/Bagian Memeriksa data permintaan usulan pegawai sebagai anggota Tim Pembinaan dan/ atau permasalahan serta isu-isu terkini yang dihadapi KPPN Mulai
52 PROPOSAL INOVASI I. Data Inovasi A. Judul Inovasi : PINTER NABUNG (Pembinaan dan Supervisi KPPN Terintegrasi Serta Berkesinambungan) B. Unit Pemilik Inovasi : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah C. Inovator : Bidang SKKI D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : Februari 2023 E. Partisipasi pada KIKK : Belum Pernah F. Kelompok Inovasi : Inovasi yang mendukung secara tidak langsung pelaksanaan layanan publik G. Ringkasan Singkat (Summary) Inovasi : Pembinaan dan Supervisi KPPN Terintegrasi Serta Berkesinambungan (PINTER NABUNG) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah merupakan inovasi dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisipelaksanaan tugas KPPN yang dilaksanakan melalui sinergi denganmelibatkan Bidang/Bagian lain lingkup Kanwil serta integrasi pendokumentasian bahan/data dan hasil pembinaan dan supervisi KPPN dalam satu data storage yang dapat diakses secara on line serta berkesinambungan dari periode ke periode. Sinergi diwujudkan dengan adanya pegawai Bidang/Bagian lain sebagai anggota Tim Pembinaan serta data permasalahan dan isu-isu terkini yang dihadapiKPPN sesuai tusi masing-masing Bidang/Bagian terkait sebagai bahan pembinaan dan supervisi. Selanjutnya seluruh dokumen hasil pembinaan dan supervisi KPPN diintegrasikan dan ditatausahakan dalam data storage yang dapat diakses secara on line. Penerima manfaat inovasi ini adalah Kanwil DJPb dan KPPN di lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dampak atas penerapan inovasi PINTER NABUNG adalah meningkatnya kinerja KPPN serta kualitas pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN dapat tercapai secara optimal dan dapat terdokumentasi dengan baik. II. Substansi Proposal No Indikator Penjelasan 1 Ide Inovatif (Bobot 25%) Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-24/PB/2019tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan TugasKPPN sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen PerbendaharaanNomor: PER/1/PB/2023 disebutkan bahwa dalam pelaksanan pembinaan dan supervisi dapat melibatkan unit lain di lingkup Kanwil.Sejalan dengan pelaksanaan tugas kantor vertikal DJPb yang semakin meningkat dan bervariasi serta tingginya mobilitas pegawai di lingkungan DJPb, perlu adanya variasi/modifikasi pembinaan dan supervisi yang dapat meng-capture berbagai permasalahan yang
53 dihadapi KPPN sesuai tusi Bagian/Bidang terkait sekaligus dokumentasi dapat tertata usaha dengan baik. Oleh karena itu inovasiPINTER NABUNG diproyeksikan menjembatani kebutuhan sinergitaspembinaan dan supervisi dengan Bidang/Bagian lain serta integrasi pendokumentasian bahan/data dan hasil pembinaan dan supervisi KPPN dalam satu data storage yang dapat diakses secara on line serta berkesinambungan dari periode ke periode. Tujuan dari inovasi yaitu untuk mendorong peningkatan kinerja KPPNserta meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN agar tercapai secara optimal dan dapat terdokumentasi dengan baik. Inovasi ini dilakukan dengan cara bersinergi melibatkan Bidang/Bagian lain lingkup Kanwil sebagai anggota Tim Pembinaan, penyusunan data permasalahan dan isu-isu terkini yang dihadapi KPPN sesuai tusi masingmasing Bidang/Bagian, serta integrasi pendokumentasian bahan/data dan hasil pembinaan dan supervisi KPPN dalam satu data storage yang dapat diakses secara on line serta berkesinambungan dari periode ke periode. Kegiatan dilaksanakan secara per semesteran (2 kali setahun). Penerima manfaat inovasi adalah Kanwil DJPb dan KPPN di lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah. Inovasi ini adalah inovasi baru/asli dan belum pernah ada di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. 2 Signifikansi (Bobot 25%) Signifikansi atas implementasi inovasi ini yaitu adanya keterlibatan pegawai Bidang/Bagian sebagai anggota Tim Pembinaan, penyusunan data permasalahan dan isu-isu terkini yang dihadapi KPPN sesuai tusi masingmasing Bidang/Bagian, serta integrasi pendokumentasian bahan/data dan hasil pembinaan dan supervisi KPPN dalam satu data storage yang dapat diakses secara on line serta berkesinambungan dari periode ke periode. Dengan demikian dapat memudahkan dan membantu Kanwil DJPb dalam melakukan pembinaan dan supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN agar berjalan lebih efektif dan efisien. 3 Adaptabilitas (Bobot 20%) Inovasi ini sangat mudah direplikasi atau berpotensi diadaptasi/direplikasi oleh unit/instansi lain, mengingat terdapat kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada unit lain. 4 Keberlanjutan (Bobot 20%) Dalam rangka keberlanjutan/keberlangsungan inovasi, pelaksanaan inovasi dilakukan dengan tetap mengikuti dinamika/perkembangan organisasi yang ada dengan mengoptimalkan sumber daya SDM maupun sarana dan prasarana yang ada di Bidang SKKI, sertaadanya komitmen dari pimpinan untuk mendukung keberhasilan inovasi. Selain itu, dilakukan evaluasi secara periodik terhadap inovasi untuk mengetahui progres dan kekurangan yang ada guna dilakukan penyempurnaan berikutnya. 5 Kolaborasi Pemangku Kepentingan (Bobot 10%) Bidang SKKI merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan inovasi, sedangkan Bidang/Bagian lainterlibat dalam Tim Pembinaan dan penyiapan bahan. Sementara KPPN terlibat dan bertanggung jawab atas penyiapan dan pemenuhan dokumen kinerja yang disampaikan kepada Kanwil.
54 Cover Petik Gitar
55 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAHNOMOR: KEP- 50 /WPB.14/2023 TENTANG INOVASI PESAN KODE ETIK, GRATIFIKASI DAN ANTIKORUPSI (PETIK GITAR) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSIJAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka internalisasi kode etik, gratifikasi dan antikorupsi yang lebih menarik dan efektif kepada semua pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan memanfaatkan media komunikasi yangdimiliki semua pegawai; b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, tidak ada pelanggaran kode etik pegawai, pengendalian gratifikasi serta penguatan integritas para pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Inovasi Pesan Kode Etik, Gratifikasi dan Antikorupsi (PETIK GITAR). Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:KEP253/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4. Peraturan Menteri Keuangan No.227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 5. Keputusan Menteri Keuangan No.258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan MEMUTUSKAN:
56 Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG INOVASI PESAN KODE ETIK, GRATIFIKASI DAN ANTIKORUPSI (PETIK GITAR) PERTAMA : Pesan Kode Etik, Gratifikasi dan Antikorupsi (Petik Gitar) merupakan inovasi terkait penyampaian pesan kode etik, gratifikasi dan antikorupsi kepada seluruh pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah secara berkala setiap bulan. KEDUA : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyampaian pesan Kode Etik, Gratifikasi dan Antikorupsi secara berkala telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PETIK GITAR sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 02 Maret 2023KEPALA KANTOR WILAYAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
57 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operational Prosedur Pesan Kode Etik, Gratifikasi dan Antikorupsi (PETIK GITAR) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke 1. Diskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses internalisasi kode etik, gratifikasi dan anti korupsi melalui whatsapp blast kepada seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah secara berkala yaitu dilakukan setiap tanggal 13 dan 28. 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/PMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan; c. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-253/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan, d. Peraturan Menteri Keuangan No.227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan; e. Keputusan Menteri Keuangan No.258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya 4. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Kepala Kanwil b. Kepala Bidang SKKI c. Kepala Seksi Kepatuhan Internal d. Kasubag TU/RT Bagian Umum e. Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal 5. Persyaratan dan Perlengkapan Nomor handphone dan data seluler yang masih aktif 6. Keluaran (output) Pesan berupa flyer/video/gambar 7. Jangka Waktu Penyelesaian Setiap tanggal 13 dan 28 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi Kanwil dalam rangka penguatan integritas kepada seluruh pegawai. Pelaksanaan SOP ini secara tidak langsung mendukung kinerja Kanwil dalam melakukan pelayanan publik.
58 Kasubag TU/RT Kepala Seksi Pelaksana Seksi KI KI Kepala Kanwil Kabid SKKI Pesan Kode Etik, Gratifikasi dan Antikorupsi (PETIK GITAR) Mengumpulkan nomor Whatsapp seluruh pegawai Menerima dan memberikan persetujuan materi yang dipublikasikan Memeriksa dan meneliti materi Melakukan pemeriksaan dan verifikasi materi Menyiapkan materi flyer/video/ gambar Melakukan Publikasi Matriks Hasil RASCI Petik Gitar Kepala Kanwil Kabid SKKI Kepala Seksi KI Kasubag TU/RT Pelaksana KI Mengumpulkan nomor Whatsapp para pegawai C R Menyiapkan Materi Petik Gitar C S R Melakukan pemeriksaan dan verifikasi materi C R Memberikan arahan dan persetujuan atas materi A R I Melakukan publikasi materi ke whatsapp para pegawai I S R 9. Prosedur Kerja a. Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal mengumpulkan seluruh nomor handphone (whatsapp) para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. b. Pelaksana menyiapkan materi Petik Gitar dan mengirimkan ke Kasi Kepatuhan Internal c. Kepala Seksi Kepatuhan Internal melakukan verifikasi materi Petik Gitar (dalam bentuk flyer/video/gambar) dan menyampaikan ke Kepala Bidang SKKI. d. Kepala Bidang SKKI memeriksa dan meneliti materi Petik Gitar dan menyampaikan ke Kepala Kanwil untuk mendapatkan persetujuan. e. Kepala Kanwil menerima dan memberikan persetujuan materi Petik Gitar dan mengirimkan kembali ke Kepala Bidang SKKI untuk dipublikasikan. f. Kepala Bidang SKKI mengirimkan ke Kepala Seksi TU/RT untuk dipublikasikan 10. Bagan Alur (flowchart) Mulai Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
59 PROPOSAL INOVASI I. Data Inovasi A. Judul Inovasi : Pengingat Kode Etik, Gratifikasi dan Anti Korupsi (Petik Gitar) B. Unit Pemilik Inovasi : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah C. Inovator : Bidang SKKI D. Waktu Mulai Penerapan Inovasi : Februari 2023 E. Partisipasi pada KIKK : Belum Pernah F. Kelompok Inovasi : Inovasi yang mendukung secara tidak langsung pelaksanaan layanan publik G. Ringkasan Singkat Inovasi : Anti korupsi, gratifikasi dan kode etik adalah hal yang sangat sensitif namun harus tegas disampaikan kepada semua pegawai agar dapat memahami dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Seperti seorang wanita yang mudah terbawa perasaan maka diperlukan media untuk menyampaikan pesan agar tidak menyinggung perasaan secara langsung dan perlu dilakukan secara berulang-ulang agar menjadi budaya kerja. Oleh karena itu ”Petik Gitar” menjadi sarana membentuk budaya kerja yang anti korupsi, gratifikasi dan kode etik bagi para pegawai melalui broadcast anti korupsi, gratifikasi dan kode etik dengan media WhatsApp. Broadcast dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah yang akan dimulai pada bulan Februari 2023. Penerima manfaat adalah pegawai yang bersangkutan, organisasi dan mitra kerja penerima layanan. Dampak atas penerapan adalah unit kerja yang bersih dari korupsi dan melayani publik dengan ikhlas. II. Substansi Proposal No Uraian Penjelasan 1 Latar belakang dan tujuan inovasi Pelaksanaan tugas dan fungsi di Kanwil DJPb cukup berpotensi untuk terjadi korupsi, gratifikasi dan pelanggaran kode etik. Seiring dengan makin beragamnya peran yang diemban dan semakin banyaknya stakeholder yang dilayani sementara jumlah pegawai terbatas maka potensi terjadinya korupsi, gratifikasi dan pelanggaran kode etik menjadi semakin besar. Tujuan dari inovasi yaitu : a. Mengingatkan pegawai untuk menghindari perilaku korupsi dan pelanggaran kode etik b. Perilaku anti korupsi, menolak gratifikasi dan melaksanakan kode etik menjadi budaya kerja Inovasi ini dilakukan dengan cara mengirim broadcast (berupa: tulisan/gambar/video) melalui aplikasi whattsapp ke seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Jateng secara berkala setiap tanggal 13 dan 28 Penerima manfaat inovasi secara langsung adalah pegawai yang bersangkutan, unit kerja dan mitra kerja penerima layanan. Inovasi ini adalah baru/asli (belum pernah ada) di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. 2 Signifikansi Signifikansi atas penerapan inovasi adalah internalisasi anti korupsi, gratifikasi dan kode etik harus senantiasa dilakukan namun tidak harus melalui melalui sosialisasi/bimtek yang memerlukan waktu lama, membosankan dan membutuhkan banyak biaya, dengan menggunakan media handphone yang berbasis android cukup dilakukan dengan mengirim broadcast dengan bahasa/gambar/video sederhana yang mudah, murah dan sebentar saja untuk mengingatkan kembali nilai integritas yang seharusnya dijunjung setiap ASN. 3 Adaptabilitas Inovasi ini sangat mudah direplikasi 4 Keberlanjutan Untuk keberlangsungan inovasi, hal yang dibutuhkan: a. SDM yang menyediakan materi broadcast
60 b. Handphone, pulsa dan nomor kontak pegawai c. Dukungan pimpinan untuk mendukung keberhasilan inovasi 5 Kolaborasi Pemangku Kepentingan Bidang SKKI menjadi penyedia tulisan/gambar/video dan membroadcast ke semua pegawai Bagian Umum sebagai editor gambar/flyer/video
61 Cover Talk to me
62 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: KEP- 49/WPB.14/2023 TENTANG INOVASI TALK TO ME (TTM) KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya pelanggaran di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah diperlukan peran serta aktif dari pegawai, stakeholder dan masyarakat dalam melaporkan setiappelanggaran yang diketahui; b. bahwa penanganan yang baik atas laporan pengaduan oleh unit kerja akan berdampak positif terhadap kepuasan para pemangku kepentingan; c. bahwa dalam rangka perbaikan secara terus menerus atas layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah pada baikinternal maupun eksternal diperlukan saran atau masukan melalui saluran pengaduan yang sederhana, mudah diakses, terlokalisir dansegera ditindaklanjuti oleh unit pengelola pengaduan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam d. huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengahtentang Inovasi Talk To Me yang merupakan inovasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi dan Penguatan Pengawasan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah: Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan No.227 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan ; 2. Peraturan Menteri Keuangan No.190 Tahun 2018 tentang Kode Etik& Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemenkeu; 3. Keputusan Menteri Keuangan No.477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan ; 4. Keputusan Menteri Keuangan No.258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan; 5. Keputusan Menteri Keuangan No.149/PMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan ; 6. Keputusan Menteri Keuangan No.1005/KM.1/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan ; 7. Perdirjen Nomor Per-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan; 8. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-593/PB/2016 tentang Tata Cara Pengumpulan Bahan dan Keterangan, dan Investigasi Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 9. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-593/PB/2016 tentang Tata Cara Pengumpulan Bahan dan Keterangan, dan Investigasi Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
63 10. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-253/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas Ditjen Perbendaharaan Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1537/SJ/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S- 3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)KantorWilayah padaDirektoratJenderal Perbendaharaan MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG INOVASI TALKTO ME (TTM) PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Inovasi Talk To Me sebagai sarana Pengendalian Gratifikasi dan Penguatan Pengawasan Unit Kerja. KEDUA : Inovasi Talk To Me (TTM) merupakan sarana yang dapat digunakan oleh pegawai, stakeholder dan masyarakat untuk menyampaikan informasi atau pengaduan yang meliputi : 1. Informasi pemberian gratifikasi kepada pegawai Kanwil atau penerimaan atau penolakan gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku yang diterima oleh pegawai; 2. Keluhan atau pengaduan terkait layanan atau fraud pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah KETIGA KEEMPAT : Inovasi Talk To Me dikelola oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaanProvinsi Jawa Tengah untuk diketahui dan dilaksanakan. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 1 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
64 PROFIL DAN SOP INOVASI Dalam rangka menjaga komitmen, integritas pegawai dan peningkatan kualitas layanan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah mengajak para pegawai, stakeholder dan masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikanpengawasan atas pelayanan publik. Apabila ditemui tindakan pungli, gratifikasi, pelanggaran kode etik, dan disiplin pegawai, saran/masukan atau keluhan lainnya, dapat segera dilaporkan melalui sarana pengaduan yang telah tersedia. Talk To Me adalah inovasi baru sebagai sarana Pengendalian Gratifikasi dan Penguatan Pengawasan Unit Kerja berupa platform pengaduan yang dapat diakses secara online di samping saluran-saluran pengaduan lain yang telah tersedia. Platform Pengaduan Online ini dibuat secara sederhana, mudah diakses, terlokalisir sehingga mempermudah proses penyampaian pengaduan dan dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat. Petunjuk Perekaman Pengaduan Melalui Aplikasi Talk To Me 1. Satker mengakses Aplikasi Place to Compline pada tautan berikut https://bit.ly/TalkToMe-kanwil-djpbjateng 2. Selanjutnya tekan tombol Rekam Pengaduan 3. Akan ditampilkan halaman Layanan Pengaduan Online Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, tekan tombol next 4. Selanjutnya, akan ditampilkan formulir Pengaduan. Isikan identitas pelapor yang terdiri atasnama pelapor, tanggal melapor, dan status dari pelapor. Isikan satuan kerja apabila pelapormerupakanpegawai di satuan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui, bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah hanya berfokus pada materi pengaduan, sehingga identitas pelapor akan terjamin kerahasiannya.
65 5. Selanjutnya, pilih jenis pengaduan yang disampaikan. 6. Selanjutnya, Isi uraian pengaduan, harus memuat unsur 4W+1H, yaitu : a. What (Apa) Berupa informasi hal perbuatan pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin pegawai.(misalkan pemukulan dan perkataan kasar) b. Where (Dimana) Lokasi Perbuatan dimaksud (misalkan : pada KPPN xx) c. When (Kapan) Waktu terjadinya peristiwa / perbuatan dilakukan (misalkan : pada tanggal 00 bulan 00tahun 0000 pukul : 00:00 WIB) d. Who (Siapa) Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut baik pelaku, penderita ataupun saksi yang mengetahui peristiwa (misalkan :perilaku si A memukul dan berkata kasarterhadap si B yang disaksikan oleh si C dan D) e. How (Bagaimana) Berisi Informasi Modus/cara suatu perbuatan yang berindikasi pepelanggaran tersebut dilakukan (misalkan : Si A mendatangi ruangan si B dengan tanpa basa basikemudian memukul berkali-kali dengan tangan kosong dan mengumpat)
66 7. Selanjutnya, tekan tombol submit Perekaman Pengaduan telah selesai, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
67 Alur Pengelolaan Pengaduan dari Aplikasi Talk To Me No Uraian Kegiatan 1. Stakeholders/masyarakat/pegawai (Pelapor) Mengirimkan pengaduan melalui Aplikasi Talk To Me 2. Petugas Helpdesk dan Verifikasi a. Menginput pada formulir pengaduan b. Melakukan verifikasi unsur pengaduan dan identitas pelapor. c. Menetapkan status pengaduan. Apabila lengkap, maka dilanjutkan ke petugas pengkaji. Jika tidak, maka menghubungi pelapor untuk melengkapinya. 3. Petugas Pengkaji a. Melakukan pengkajian atas pengaduan b. Memetakan usulan rekomendasi. Usulan Rekomendasi : 1) Pemeriksaan 2) Diteruskan ke unit terkait 3) Diteruskan ke unit UKI-Kanpus 4) Tidak cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan c. Menyerahkan hasil kajian pada Petugas yang Bertanggungjawab/Ketua UPG 4. Petugas yang Bertanggungjawab/Ketua UPG a. Melakukan reviu hasil kajian b. Menetapkan tindak lanjut 1) Ke kepala kantor sebagai perbaikan pelayanan 2) Ke unit terkait 5. Kepala Kantor a. Menerima hasil tindak lanjut dari PBY/Kepala UPG b. Menetapkan upaya perbaikan layanan 6. Unit Lain a. Memproses pengaduan di unitnya Satker/Masy arakat/peg Petugas Helpdesk & Verifikasi T Y Petugas Pengkaji PYB/ Ketua UPG T Y Kepala Kantor Unit Terkait b. Mengirimkan hasil tanggapan (paling lambat 6 hari kerja sudah tersampaikan ke pelapor)
68 Cover Berandaku
69 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAHNOMOR KEP-84/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI BELAJAR AKUNTASI DAN ANALISIS DATA KEUANGAN (BERANDAKU) KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas data laporan Keuangan tetap andal, tepat saji dan akuntabel serta monitoring kinerja satker UAKPA terkait kinerja anggaran dan laporan Keuangan tingkat Wilayah Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa dalam rangka upaya menyamakan persepsi, bertukar informasi dan memberikan panduan penyusunan Laporan Keuangan UAKPA; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Inovasi Belajar Akuntansi dan Analisis Data Keuangan (BERANDAKU) Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. MEMUTUSKAN
70 Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI BELAJAR AKUNTASI DAN ANALISIS DATA KEUANGAN (BERANDAKU) PERTAMA : “BERANDAKU” adalah kegiatan diskusi dan sharing session secara daring melalui media online sebagai konsolidator data Keuangan tingkat wilayah, yang bertujuan untuk menjaga kualitas data laporan Keuangan tetap andal, tepat saji dan akuntabel serta monitoring kinerja satker UAKPA terkait kinerja anggaran dan laporan Keuangan. KEDUA : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan BERANDAKU berjalan dengan baik dan lancar telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) BERANDAKU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI JAWA TENGAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
71 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operational Prosedur Belajar Akuntansi dan Analisis Data Keuangan (BERANDAKU) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke 1. Diskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses kegiatan diskusi dan sharing session secara daring melalui media online sebagai konsolidator data Keuangan tingkat wilayah, yang bertujuan untuk menjaga kualitas data laporan Keuangan tetap andal, tepat saji dan akuntabel serta monitoring kinerja satker UAKPA/B terkait kinerja anggaran dan laporan Keuangan. 2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. 3. Ketertautan SOP ini memiliki ketertautan dengan pencapaian indikator kinerja utama Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W periode tahunan. 4. Pihak Pihak yang Terlibat a. Kepala Kanwil b. Kepala Bagian Umum c. Kepala Bidang PAPK d. Kepala Subbagian Keuangan e. Pelaksana pada Subbagian Keuangan dan Subbagian TU/RT f. Satker KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah 5. Persyaratan dan Perlengkapan Akses internet dan perangkat yang terhubung dengan internet 6. Keluaran (output) Nilai kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W melebihi target. 7. Jangka Waktu Penyelesaian Setiap bulan 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi Kanwil dan KPPN selaku satuan kerja BA 15 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah 9. Prosedur Kerja a. Pelaksana pada Subbagian Keuangan dan TU/RT menganalisis data berdasarkan data dari Aplikasi SAKTI dan Mon SAKTI, apakah terdapat data-data yang memerlukan konfirmasidan tidak valid b. Hasil analisis data diteruskan ke Kepala Subbagian Keuangan untuk mendapatkan koreksi dan pendapat c. Hasil penelitian Kepala Subbagian Keuangan diteruskan ke Kepala Bagian Umum untuk mendapatkan penetapan.
72 Persetujuan kegiatan BERANDAKU d. Kepala Bagian Umum melakukan penelitian ulang atas data-data yang ada dan menetapkan persetujuan. e. Dari kendala yang muncul/ada langkah berikutnya membuat Kerangka Acuan Kegiatan BERANDAKU ke Kepala Kanwil untuk mendapatkan pesetujuan. f. Pelaksanaan kegiatan BERANDAKU dengan media MS Team dengan Peserta Para Operator SAKTI Satker KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan Narasumber dari Bidang PAPK. g. Pembuatan Notula dan Matrik Tindak Lanjut kegiatan BERANDAKU 10. Bagan Alur (flowchart) Operator SAKTI KPPN Kabid PAPK Kepala Kanwil Kepala Bagian Umum Kepala Subbagian Keuangan Pelaksana Subbagian Keuangan dan TU/RT Pelaksa- Sebagai Mulai naan Kegiatan BERANDA Narasumber Analisis data dari SAKTI KU dan Mon Ya Laksanakan Ya Setuju untuk dapat mem-buat KAK Persetujuan ND dan KAK Bahan data untuk kegiatan BERANDAKU Menbuat KAK kegiatan Konsep ND dan KAK BERANDAK U SAKTI apakah terdapat data- data yang memerlukan konfirmasi dan tidak valid Meneruskan hasil analisis data ke Kasubbag Keuangan Notula dan MTL Semarang, 30 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Meneliti Bahan data untuk kegiatan BERANDAKU Meneliti, koreksi dan pendapat
73 Profil Inovasi BERANDAKU No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi BERANDAKU- Belajar Akuntansi dan Analisis Data Keuangan bersama Operator UAKPA/B Satker KPPN Lingkup KanwilDJPb Provinsi Jawa Tengah 2. Unit pemilik inovasi Kanwil DJPb ProvinsiJawa Tengah 3. Ringkasan Singkat “BERANDAKU” adalah inovasi pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dalam perannya sebagai konsolidator data Keuangan tingkat wilayah, Pembina satker UAKPA yang bertujuan untuk menjaga kualitas data laporan Keuangantetap andal, tepat saji dan akuntabel serta monitoring kinerja satker UAKPA terkait kinerja anggaran dan laporan Keuangan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk diskusi, sharing session secara daring melalui media online a. Tujuan inovasi Upaya menyamakan persepsi, bertukar informasi, memberikan paduan penyusunan LK dan diskusi secara berkala atas permasalahan yang sering menjadi kendala terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporanKeuangan bagi satuan kerja dalam lingkup UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah b. Signifikansi (arti penting) Kegiatan ini sebagai upaya memitigasi permasalahan data Keuangan sehingga dapat dilakukan perbaikan data lebih awal dan dapat membantu satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel, tepat saji dan dapat dibandingkan. c.Novatif (kebaruan/keunikan/keaslian) BERANDAKU ini merupakan inisiatif asli Subbagian Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan metode bersama-sama menelaah dan menganalisa data keuangan atas hasil rekonsiliasi data SAKTI, MonSAKTI dan SPAN serta analisis data kinerja anggaran dari berbagai sumber data yaitu MONSAKTI, OMSPAN dan SMART DJA secara daring melalui MS Teams sehingga biaya lebih efisien. d.transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi BERANDAKU dapat direplikasi oleh Kanwil DJPb lain dengan bentuk kegiatan yang sama atau berbeda dalam upaya untuk membangun sinergi, komunikasi dan koordinasi dengan satker konsolidasian.
74 e. Sumber daya berkelanjutan Mendorong Tim SDM pada Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum KPPN untuk dapat terus belajar menganalisis dan mengolah data serta melatih untuk menyajikan narasi terkait angka-angka yang tersaji dalam laporan Keuangan f. Dampak 1. Dampak bagi Organisasi - Meningkatnya nilai kinerja organisasi untuk IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb dan IKU Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah pada K-Two - Meningkatnya nilai kinerja organisasi untuk IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN dan IKU Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Satker pada K-Three 2. Dampak bagi individu - Meningkatnya nilai Capaian kinerja pegawai - Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
75 Cover Si Peka
76 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAHNOMOR KEP-75/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah maka perlu dibuat suatu sistem informasi agar dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja yang lebih cepat dan mudah dipantau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Inovasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SiPeKa). MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA (SiPeKa) PERTAMA : Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SiPeKa) adalah sistem informasi internal terkait pengelolaan kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KEDUA : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Informasi Penilaian Kinerja telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SiPeKa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruandalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
77 Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DJPbPROVINSI JAWA TENGAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
78 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-75/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA (SiPeKa) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA (SiPeKa) No. Uraian Kegiatan Kakanwil Kabid Kabu Kasubbag Pelaksana 1. Pelaksana a. Menyusun konsep sistem informasi penilaian kinerja yang mudah diakses oleh para pegawai. b. Mengunduh dokumen yang diperlukan dari aplikasi atau tools lain terkait penilaian kinerja. c. mengunggah dokumen yang sudah diunduh pada sistem informasi yang sudah dibuat. d. menyusun konsep Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja dokumen apa saja yang sudah diunggah pada system informasi yang sudah dibuat. 2. Kepala Subbagian a. Menerima konsep konsep Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja. b. Memeriksa konsep Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja dan menyesuaikannya pada sistem informasi yang sudah dibuat. c. Menyampaikan konsep Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang sudah benar kepada Kepala Bagian Umum. Jika terdapat kesalahan, maka dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki. 3. Kepala Bagian Umum a. Menerima konsep Laporan Periodik (setiap
79 Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja dari Kepala Subbagian. b. Memeriksa konsep Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja. c. Menandatangani konsep Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang sudah benar kepada Kepala Kantor Wilayah. Jika terdapat kesalahan, maka dikembalikan kepada Kepala Subbagian untuk diperbaiki. 4. Kepala Kantor Wilayah a. Menerima Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang sudah ditandatangani. b. Menyampaikan Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang sudah ditandatangani kepada para Kabid dan Kabu. 5. Kepala Bidang a. Menerima Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang sudah ditandatangani dari Kepala Kantor Wilayah. b. Menugaskan pejabat pengawas dan/atau pelaksana untuk mengakses system informasi yang sudah diupdate. 6. Kepala Bagian Umum a. Menerima Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang sudah ditandatangani dari Kepala Kantor Wilayah. b. Menugaskan pejabat pengawas dan/atau pelaksana untuk mengakses system informasi yang sudah diupdate. c. Menugaskan pelaksana dari untuk mengarsipkan Laporan Periodik (setiap
80 Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang sudah ditandatangani. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI JAWA TENGAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
81 PROFIL INOVASI SiPeKa (Sistem Informasi Penilaian Kinerja) Judul Inovasi SiPeKa (Sistem Informasi Penilaian Kinerja) Waktu mulai penerapan inovasi Tahun 2023 Ringkasan Singkat (Summary) Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah maka perlu dibuat suatu sistem informasi internal agar dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja yang lebih cepat dan mudah dipantau kapan saja dan dimana saja. Selain itu agar dapat diukur keberhasilannya perlu adanya penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban atas implementasi inovasi tersebut. A Analisis Masalah 1. Apakah masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini? Pada pelaksanaan kegiatan rapat sering dibutuhkan data yang update dan bisa diakses dari mana saja, terkait dengan pengelolaan kinerja karena ada beberapa aplikasi yang digunakan dan harus log in terlebih dahulu, dirasa kurang efektif, maka dibuat SiPeKa (Sistem Informasi Penilaian Kinerja) agar pimpinan dan pegawai dapat mengakses informasi terkait pelaksanaan kinerja lebih cepat dan update. B Pendekatan Strategis 2. Siapa saja yang mengusulkan memecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut? Kepala Kantor Wilayah DJPb Jawa Tengah mendorong agar setiap bidang/bagian membuat inovasi untuk pelaksanaan tugas masing-masing yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan individu. 3. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif? Inovasi ini memberikan informasi antara lain: 1. Peraturan Pengelolaan Kinerja dan pedoman penggunaan aplikasinya 2. Monitoring DKO dan dokumen pendukungnya 3. Monitoring DAMS 4. Monitoring SFO 5. Manual IKU C Pelaksanaan dan Penerapan 4. Bagaimana pelaksanaan inovasi? Inovasi SiPeKa dibuat menggunakan google sites pada tautan https://sites.google.com/view/sipekajateng . Pimpinan dan pegawai dapat mengakses tautan tersebut tanpa harus log in terlebih dahulu. Update data akan selalu diperbaharui setiap bulan, sehingga pimpinan dan pegawai bisa mendapat informasi yang lebih cepat.
82 5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah 6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi? Pegawai yang berkompeten untuk meng-update data terkait pengelolaan kinerja pada tautan yang sudah disediakan. 7. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil? Peningkatan kulaitas pengelolaan kinerja pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah 8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan? Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh admin terkait hal-hal apa saja yang di-update kepada koordinator tim SiPeKa yang kemudian di rekap menjadi laporan Tahunan yang digunakan sebagai bahan evaluasi Inovasi SiPeKa 9. Apa kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut diatasi? Admin SiPeKa juga mempunyai pekerjaan rutin di bidangnya masing-masing namun tetap berusaha untuk meng-update dokumendokumen yang dibutuhkan untuk inovasi tersebut. Koordinator Tim memantau update dokumen setiap bulan. D Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi 10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini? Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 baik untuk organisasi maupun individu. 11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi? Sebelum inovasi ini jika pimpinan dan pegawai ingin mendapatkan informasi terkait pengelolaan kinerja, belum ada media yang dimiliki, setelah inovasi ini ada ada informasi terkait pengelolaan kinerja lebih terbuka dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. E Keberlanjutan 12. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan direplikasi? Inovasi ini berkelanjutan sampai dengan sekarang 13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? Dengan inovasi ini informasi terkait pengelolaan kinerja lebih mudah di dapat dan lebih update. Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
83 Cover Adah
84 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAHNOMOR KEP-74/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI SATU DATA JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan Langkah- langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah maka perlu dibuat suatu sistem informasi untuk mendokumentasikan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Bidang/Bagian yang menjadi salah satu bahan dalampenyusunan laporan tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang PenetapanInovasi Satu Data Jawa Tengah (ADAH). MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI SATU DATA JAWA TENGAH (ADAH) PERTAMA : Satu Data Jawa Tengah (ADAH) adalah sistem informasi internal terkait pendokumentasian kegiatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KEDUA : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Informasi Penilaian Kinerja telah disusun Standar Operasional Prosedur(SOP) ADAH sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalamKeputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
85 Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DJPbPROVINSI JAWA TENGAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
86 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP74/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI SATU DATAJAWA TENGAH (ADAH) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI SATU DATA JAWA TENGAH No. Uraian Kegiatan Kakanwil Kabid Kabu Kasubbag Pelaksana 1. Kepala Bidang Menyampaikan Nota Dinas Laporan Kegiatan 2. Pelaksana a. Mengupload laporan pada link yang sudah disediakan b. Menyusun konsep ND setiap triwulan ke Bidang/Bagian konfirmasi kegiatan selama 3 bulan berjalan 3. Kepala Subbagian a. Menerima konsep ND setiap triwulan ke Bidang/Bagian konfirmasi kegiatan selama 3 bulan berjalan b. Memeriksa konsep ND setiap triwulan ke Bidang/Bagian konfirmasi kegiatan selama 3 bulan berjalan dan menyesuaikannya pada sistem informasi yang sudah dibuat. c. Menyampaikan konsep ND setiap triwulan ke Bidang/Bagian konfirmasi kegiatan selama 3 bulan berjalan yang sudah benar kepada Kepala Bagian Umum. Jika terdapat kesalahan, maka dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki. 4. Kepala Bagian Umum a. Menerima konsep ND setiap triwulan ke Bidang/Bagian
87 konfirmasi kegiatan selama 3 bulan berjalan dari Kepala Subbagian. b. Memeriksa konsep ND setiap triwulan ke Bidang/Bagian konfirmasi kegiatan selama 3 bulan berjalan. c. Menandatangani konsep ND setiap triwulan ke Bidang/Bagian konfirmasi kegiatan selama 3 bulan berjalan. Jika terdapat kesalahan, maka dikembalikan kepada Kepala Subbagian untuk diperbaiki. 5. Kepala Bidang a. Menerima Laporan Periodik (setiap Triwulan) Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang sudah ditandatangani dari Kepala Kantor Wilayah. b. Membalas Nota Dinas yang sudah disampaikan Ditetapkan di Semarang pada tanggal 24 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DJPbPROVINSI JAWA TENGAH, Ditandatangani secara elektronikM U H D I
88 PROFIL INOVASI ADAH (Satu Data Jawa Tengah) Judul Inovasi ADAH (Satu Data Jawa Tengah) Waktu mulai penerapan inovasi Tahun 2023 Ringkasan Singkat (Summary) Dalam rangka penyusunan laporan Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan, diperlukan data-data kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang/bagian pada periode tersebut, sehingga di perlukan media yang dapat digunakan untuk merekap kegiatan tersebut sehingga penyusunan laporan Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelollab kinerja menjadi lebih praktis. A Analisis Masalah 1. Apakah masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi ini? Dalam penyusunan laporan Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan, subbagian Penilaian membuat nota dinas permintaan bahan penyusunan laporan tersebut ke Bidang/bagian di Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah. B Pendekatan Strategis 2. Siapa saja yang mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi ini telah memecahkan masalah tersebut? Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Jawa Tengah mendorong agar setiap bidang/bagian membuat inovasi untuk pelaksanaan tugas masing-masing yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Sehingga nanti Subbagian Penilaian Kinerja sudah mempunyai informasi kegiatan-kegiatan pada tiap Bidang/Bagian dan tinggal mengkonfirmasi terkait kegiatan-kegiatan tersebut. 3. Dalam hal apa inovasi ini kreatif dan inovatif? Inovasi ini memberikan informasi antara lain: 1. Daftar Kegiatan Bidang/Bagian 2. Sofcopy Dokumen pendukung kegiatan seperti Undangan, laporan, daftar hadir dan lain-lain. C Pelaksanaan dan Penerapan 4. Bagaimana pelaksanaan inovasi? Inovasi Adah dibuat menggunakan google sites pada tautan https://sites.google.com/view/satudatajawatengah. Pegawai pada Subbagian Penilaian Kinerja menginput pada google form yang terseida di link terkait laporan kegiatan Bidang/Bagian yang dikirim melalui aplikasi Nadine. Kemudian setiap triwulan akan direkapitulasi dan disampaikan ke bidang untuk dilakukan konfirmasi, apabila sudah sesuai akan dimasukkan menjadi bagian laporan Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. 5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? Pegawai pada Subbgaian Penilaian Kinerja dan Seluruh anggota LO Kinerja pada setiap bidang/bagian.
89 6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi? Pegawai yang berkompeten untuk meng-input laporan kegiatan pada tautan yang sudah disediakan. 7. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil? Peningkatan kulaitas pengelolaan kinerja pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah 8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan? Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh admin terkait hal-hal apa saja yang di-update kepada koordinator tim Adah yang kemudian di rekap menjadi laporan Tahunan yang digunakan sebagai bahan evaluasi Inovasi Adah 9. Apa kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut diatasi? Admin Adah juga mempunyai pekerjaan rutin di bidangnya masing-masing namun tetap berusaha untuk meng-update dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk inovasi tersebut. Koordinator Tim memantau update dokumen setiap bulan. D Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi 10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini? Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 baik untuk organisasi maupun individu. 11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi? Sebelum inovasi ini jika akan menyusun laporan Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja akan membuat Nota Dinas permintaan bahan terkait kegiatan bidang selama triwulan berjalan, setelah ada inovasi akan di buat nota dinas konfirmasi kegiatan yang dilakukan selama triwulan berjalan. E Keberlanjutan 12. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan direplikasi? Inovasi ini berkelanjutan sampai dengan sekarang 13. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? Dengan inovasi ini diharapkan penyusunan laporan Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja lebih mudah Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
90 Cover Si Taruna
91 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAHNOMOR KEP-73/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI INFORMASI SEPUTAR RUMAH NEGARA (SI TARUNA) LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi Pelaksanaan Administrasi Kantor Wilayah: b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Inovasi Informasi Seputar Rumah Negara (Si Taruna) Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1596/SJ/2015 tanggal 25 September 2015 hal Persetujuan Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Perbendaharaan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI INFORMASI SEPUTAR RUMAH NEGARA (SI TARUNA) LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH PERTAMA : Keberadaan Rumah Negara yang tertata tertib secara administrasi menjadi tantangan Bagian Umum. Dengan Si Taruna ini diharapkan histori informasi terkait Rumah Dinas bisa diakses oleh pegawai pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dan KPPN Semarang
92 meskipun terjadi mutasi pegawai. Sehingga tidak ada informasi yang hilang terkait administrasi Rumah Negara, terutama terkait pembayaran tagihan daya dan jasa serta pembayaran PBB. KEDUA : Standar Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Inovasi Si Taruna – Informasi Seputar Rumah Negara Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk memberikan panduan kepada Penghuni/Pengelola Rumah Negara/Dinas Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KETIGA : Uraian SOP Pelaksanaan Inovasi Si Taruna – Informasi Seputar Rumah Negara Lingkup Kanwil Djpb Jawa Tengah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan; 3. Para Penghuni Rumah Negara/Dinas Lingkup Kanwil DJPb Provinsi JawaTengah. Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 21 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik M U H D I
93 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operational Prosedur Informasi Seputar Rumah Negara Lingkup Kanwil DJPb Jawa Tengah (Si Taruna) No.SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi : Revisi Ke : 1. Diskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses monitoring dan evaluasi ketertiban penghuni Rumah Negara berupa kepatuhan dalam melakukan kewajiban pembayaran langganan daya dan jasa berupa tagihan Listrik dan tagihan Air/PDAM Lingkup Kanwil DJPb Jawa Tengah; 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 4. Pihak-pihak yang terlibat a. Chief Executive Officer of Regional Treasury b. Chief Operating Officer c. General Affair Team d. Public Relation Team e. Protocol Team Team f. Penghuni Rumah Negara 5. Persyaratan dan Perlengkapan a. Grup WhatsApp b. Situs sites google sheet c. SIP Penghunian Rumah Negara 6. Keluaran (output) Masukan , monitoring dan evaluasi atas kepatuhan pembayaran tagihan Listrik dan Air. 7. Jangka Waktu Penyelesaian Bulan Berikutnya paling lambat tanggal 20. 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi kanwil DJPb Jawa Tengah khususnya Bagian Umum, subbag TURT dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan para penghuni rumah Negara atas kewajiban pembayaran tagihan langganan daya dan jasa berupa tagihan Listrik dan Air PDAM, untuk menghindari adanya denda keterlambatan pembayaran maupun sampai terjadi pemutusan jaringan listrik dan air PDAM.
94 Matriks Hasil RASCI Uraian Kegiatan Inovasi Si Taruna Chief Executive Officer of Regional Treasury Chief Operating Officer General Affair Team Public Relation Team Protocol Team Penghuni Rumah Negara Membentuk grup Whatsapp penghuni rumah Negara dengan Bagian Umum C R Monitoring pengisian link google sheet Si Taruna A R/C I S Reminder kepda penghuni rumah Negara terkait status tagihan langganan daya dan jasa A R/C Membuat laporan implementasi Si Taruna terkait kepatuhan pembayaran tagihan Listrik dan Air PDAM R R S Memberikan Arahan A C Mengisi data google sheet Si Taruna R 9. Prosedur Kerja a. Public Relation Team bertanggung jawab membuat grup Whatsapp dengan para penghuni rumah Negara serta membuat database rumah Negara di google sheet; b. Penghuni rumah Negara melakukan update pengisian penyelesaian pembayaran tagihan Listrik dan Air PDAM di link https://s.id/1AWRv : c. General Affair Team melakukan monitoring kepatuhan pembayaran tagihan listrik dan Air PDAM melalui link yang tersedia bersama dengan Protocol Team ; d. Chief Operating Officer bertanggungjawab dalam pelaporan kepatuhan penghuni rumah dinas dalam membayar kewajiban langganan daya dan jasa sesuai hasil monitoring General Affair Team; e. Chief Executive Officer of Regional Treasury memberikan arahan dan memberikan aproval Nota Dinas laporan evaluasi kepatuhan pembayaran tagihan Listrik dan Air PDAM ; 10. Bagan Alur (flowchart) Chief Executive Officer of Regional Treasury Chief Operating Officer General Affair Team Public Relation Team Protocol Team Penghuni Rumah Negara Mulai Membuat Grup WA dan Database rumah negara Mengisi Data google sheet Monitoring pengisian Si Taruna Monitoring pengisian Si Taruna Review penyusunan Laporan
95 Disahkan Oleh : Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Aprove Laporan Monev Si Taruna Memberi Arahan dan masukan Selesai
96 Profil Inovasi SiTaruna No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi SiTaruna – Informasi Seputar Rumah Negara Kanwil DJPb Jateng 2. Unit Pemilik Inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov. Jateng, Bagian Umum, Subag TURT 3. Ringkasan Singkat Rumah Negara merupakan aset Barang MilikNegara yang sangat penting dalam membantu Pegawai yang membutuhkan tempat tinggal ketika menjalankan tugas di luar homebase. Keberadaan Rumah Negara yang tertata tertib secara administrasi menjadi tantangan subag TURT. Dengan SiTaruna ini diharapkan histroy informasi terkait Rumah dinas bisa diakses oleh pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Jateng meskipun terjadi mutasi pegawai. Sehingga tidakada informasi yang hilang terkait administrasiRumah Negara, terutama terkait pembayaran tagihan daya dan jasa serta Pajak PBB setiap tahun nya. a. Tujuan Inovasi Dalam rangka menyediakan Informasi yangselalu update dan secara history mudah mengetahui informasi administrasi Rumah dinas,seperti penghuni, status pembayaran tagihan langganan daya dan jasa, PBB dsb. Sehingga menghindari terjadinya tunggakan ataupunpemutusan jaringan listrik dan air tanpa sepengetahuan pihak TURT Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah.
97 b. Signifikansi (arti penting) Banyak kejadian dimana kurang tertibnya administrasi rumah dinas, terutama terkait pembayaran tagihan langganan daya jasa ketika terjadi pergantian penghuni, menyebabkanmunculnya denda yang cukup besar bahkan sampai dengan pemutusan jaringan listrik maupun air, sehingga ketika akan di tempati penghuni baru menyebabkan permasalahan, sehingga dengan adanya SiTaruna ini bisa mencegah terjadinya kejadian serupa dimasa yang akan dating. c. Inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) SiTaruna ini merupakan inisiatif dari Subag TURT Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah, yang menyediakan informasi spesifik terkait penghunian rumah dinas, ijin tinggal serta statuspembayaran langganan daya dan jasa serta PBBper masing-masing rumah dinas secara rutin setiap bulannya melalui link google drive. Sehingga setiap penghuni dengan mudah untuk bisa mengisi link tersebut setiap bulannya. d. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Informasi Seputar Rumah Negara ini sangat mudah dan gampang untuk direplikasi oleh satker lain dalam rangka meningkatkan pengelolaan Rumah Negara yang tertib. e. Sumber daya berkelanjutan Secara umum, inovasi ini sangat mudah dijalankan oleh siapapun selama pengisian dataselalu dimonitoring setiap bulan, sehingga kedepannya siapapun yang bertugas di TURT akan bisa melakukan pemantauan terkait administrasi Rumah Dinas. Monitoring link bisa dibuka baik melalui PC computer maupun
98 Handphone, jadi memudahkan memberikan informasi terkait status rumah dinas pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. f. Dampak Inovasi ini diharapkan bisa mencegah terjadinya tunggakan tagihan pembayaran Langganan Daya dan Jasa baik itu Listrik maupun PDAM, yang mana sangat vital untuk pendukung pemanfaatan rumah dinas tersebut. Dengan monitoring informasi setiap bulan, bisa segera teridentifikasi penyebab rumah dinas belum dilakukan pembayaran tagihan daya dan jasa. https://s.id/1AWRv
99 Cover MBKM Riset
100 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-5/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA(MBKM) RISET KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan terutama sebagai Regional Chief Economist (RCE); b. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan output penguatan RCE sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk sebuah tim inovasi yang mengimplementasikan agenda di dunia pendidikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan TIm Inovasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Riset; Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DirektoratJenderal Perbendaharaan; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist Dalam Rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan; 6. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND323/PB.1/2023 tanggal 26 Januari 2023 hal PenyampaianNotula dan Matriks Tindak Lanjut Rapat Pimpinan Terbatas DJPb (16 s.d. 18 Januari) Tahun 2023; 7. Perjanjian Kerjasama Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal