201 Data diambil per tanggal : 23.02.2023 Data diambil per tanggal : 23.02.2023
202 Inovasi Pesan Bunda
203 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-70/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI PESAN BUNDA (PENYELESAIAN PERMASALAHAN BUN DAERAH) KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta sebagai pelaksanaan atas Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dipandang perlu menyusun dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 2. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan dan akuntabilitas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30); 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist Dalam Rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Wilayah; 5. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah DJPb; 6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization Pada Kanwil Dirjen Perbendaharaan. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI PESAN BUNDA (PENYELESAIAN PERMASALAHAN BUN DAERAH) KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH
204 PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi PeSan BUNDa (Penyelesaian Permasalahan BUN Daerah) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini. KEDUA : SOP Inovasi PeSan BUNDa (Penyelesaian Permasalahan BUN Daerah) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami prosedur kerja setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Berjalan. KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 17 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
205 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Permasalahan BUN Daerah (PeSan BUNDa) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke: 17. Deskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses bisnis terkait penyelesaian permasalahan BUN Daerah dengan cara mengomunikasikan dan melakukan konfirmasi kepada KPPN terkait hasil analisis dari Kanwil mengenai data SPAN dan data laporan keuangan satker dari aplikasi MonSAKTI. 18. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb. c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 19. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 20. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Co-Chief of Regional Economic b. Accounting and Reporting Team c. Government Finance Statistics Team d. Data Analytics Team e. Kuasa BUN (KPPN) 21. Persyaratan dan Perlengkapan a. Laptop/komputer b. Hasil analisis data dari SPAN dan MonSAKTI c. Meeting Conference Apps 22. Keluaran (output) Rekomendasi perbaikan Laporan Keuangan/Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan. 23. Jangka Waktu Penyelesaian Sebelum tanggal 13 setiap bulan. 24. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi KPPN dan satker yang bersangkutan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel. Pelaksanaan SOP ini secara langsung mendukung kinerja Kanwil dalam melakukan pelayanan publik.
206 Matriks Hasil RASCI Penyelesaian permasalahan BUN Daerah Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team KPPN Melakukan analisis mingguan data SPAN dengan kertas kerja analisis sesuai PER 56/PB/2016. C C R Melakukan monitoring kualitas data laporan keuangan satker dan pelaksanaan rekonsiliasi melalui aplikasi MonSAKTI. R C C Melakukan konfirmasi kepada seluruh KPPN melalui forum daring menggunakan meeting conference app sebelum tanggal 13 setiap bulannya atas hasil analisis tersebut. A R C C Memberikan rekomendasi dalam rangka memperbaiki permasalahan tersebut. R C C 13. Prosedur Kerja a. Data Analytic Team melakukan analisis mingguan data SPAN dengan kertas kerja analisis yang sesuai dengan PER 56/PB/2016. b. Accounting and Reporting Team melakukan monitoring kualitas data laporan keuangan satker dan pelaksanaan rekonsiliasi melalui aplikasi MonSAKTI. c. Co-Chief of Regional Economic melakukan approval terhadap analisis yang dibuat oleh Data Analytic Team dan Accounting and Reporting Team atau mengembalikan jika masih diperlukan perbaikan. d. Accounting and Reporting Team Melakukan konfirmasi kepada seluruh KPPN melalui forum daring menggunakan meeting conference app sebelum tanggal 13 setiap bulannya atas hasil analisis tersebut. e. Accounting and Reporting Team memberikan rekomendasi kepada KPPN dalam rangka memperbaiki permasalahan yang timbul dalam penyusunan laporan keuangan. 14. Bagan Alur (flowchart)
207 Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team KPPN Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I Menganalisa data SPAN Melakukan konfirmasi ke KPPN Melakukan monitoring terhadap data laporan keuangan dari aplikasi MonSAKTI KPPN menerima rekomendasi dari kanwil Setuju Mulai Memberikan rekomendasi kepada KPPN dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut Tidak
208 Profil Inovasi Desa dan UMKM Beraksi No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi PeSan BUNDa – Penyelesaian permaSalahan BUN Daerah 2. Unit Pemilik Inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI full module untuk seluruh K/L pada tahun 2022, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP). Data SPAN dan SAKTI secara periodik akan ter-push ke Aplikasi MonSAKTI Dalam rangka memastikan kualitas Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, dilakukan analisis Laporan Keuangan sebagai berikut: 1) Data SPAN dilakukan analisis dengan kertas kerja sesuai ketentuan dalam PER 56/PB/2016. 2) Data SPAN dan SAKTI yang secara periodik akan ter-push ke Aplikasi MonSAKTI tanpa melalui upload data, dilakukan analisis dengan menu-menu yang telah disediakan aplikasi MonSAKTI diantaranya menu rekonsiliasi, menu to do list, menu daftar, menulaporan dan menu-menu lain sesuai keperluan. Hasil dari analisis melalui dua aplikasi tersebut diharapkan dapat memitigasi dan pada akhirnya dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel. Proses bisnis adalah sebagai berikut: 1. Melakukan analisis mingguan data SPAN dengankertas kerja analisis sesuai PER 56/PB/2016 2. Melakukan monitoring kualitas data laporan keuangan satker dan pelaksanaan rekonsiliasi melalui aplikasi
209 MONSakti 3. Berdasarkan hasil analisis data SPAN dan hasil monitoring kualitas data laporan keuangan satkerselanjutnya dilakukan konfirmasi kepada seluruh KPPNmelalui forum diskusi secara daring sebelum tanggal 13setiap bulan 4. Hasil forum diskusi tersebut menentukan langkahperbaikan untuk penyelesaian permasalahan yangsesuai dengan lebih dini sehingga saat menyusun laporan keuangan telah mendapatkan data yang akurat dan akuntabel 4. Tujuan Inovasi Melalui koordinasi intensif setiap bulan dengan seluruh KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan lebih dini sehingga permasalahan bisa diselesaikan lebih cepat dan akurat untuk mewujudkan LKBUN yang berkualitas 5. Signifikansi (arti penting) Dengan pertemuan setiap bulan diharapkan akurasi data SPAN dan pending matters data K/L yang ada di MonSAKTI dapat segera diselesaikan sebagai quality assurance LKBUN dan LKKL 6. Inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) Pesan BUNda merupakan inisiatif asli dari Bidang PAPK Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, yang berkolaborasi dengan data dari SPAN dan data laporan keuangan satker dari aplikasi MonSAKTI. 7. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi PeSan BUNda berpotensi bisa direplikasi ke KanwilDJPb lainnya dan KPPN dengan pendekatan yang sama atau berbeda 8. Sumber daya berkelanjutan Inovasi ini dilaksanakan oleh teamwork yang terdiri daripara pejabat dan pegawai bidang PAPK, didukung olehJafung APN serta praktisi dari bagian Umum pelaksanaannya dan tidak memerlukan sumberdayaberupa anggaran yang cukup besar. SDM yang terlibat dalam inovasi ini secara periodik diberikan update kompetensi melalui Gugus Kendali Mutu, FGD dan diklat- diklat terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan proses bisnis PeSan BUNDa telah didukung dengan Standar Prosedur
210 Operasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan inovasi PeSan BUNDa secara periodik dilakukan evaluasi sebagai dasar untuk pengembangan dan penyempurnaan. Hal ini merupakan langkah assurance untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini 9. Dampak Inovasi ini diharapkan bisa berdampak pada kualitas LKBUN dan LKKL yang lebih terjaga dan akuntabel
211 Cover PDRB
212 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-79/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PANDUAN DEVIASI DAN REALISASI BELANJA (PDRB) Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran secara periodik; b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Anggaran, khususnya yang terkait pengendalian Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan, perlu disediakan data dan informasi terkait progress deviasi RPD Bulanan Satuan Kerja; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Inovasi dan Standar Operasional Prosedur Panduan Deviasi dan Realisasi Belanja (PDRB). Mengingat : a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PANDUAN DEVIASI DAN REALISASI BELANJA (PDRB) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH. PERTAMA : Menetapkan Inovasi yang bernama Panduan Deviasi dan Realisasi Belanja (PDRB) menjadi layanan yang diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah kepada satuan kerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Anggaran. KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi PDRB adalah sebagaimana yang ditetapkan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : SOP Inovasi PDRB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disusun sebagai pedoman pelaksanaan Inovasi PDRB bagi para pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi PDRB. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
213 KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Semarang Pada Tanggal : 30 Maret 2023 Kepala Kantor WIlayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
214 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : S- /WPB.14/2023 Tanggal Penetapan : 30 Maret 2023 Nomor SOP : … Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Panduan Deviasi dan Realisasi Belanja (PDRB) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Standard Operating Procedures (SOP) Panduan Deviasi dan Realisasi Belanja (PDRB) No Uraian Kegiatan Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I 1. Updating Data PDRB : a. Kepala Bidang PPA. I memberikan instruksi melakukan updating data PDRB secara mingguan. b. Kepala Seksi PPA. I A/B/C/D memberikan petunjuk teknis updating data PDRB dan melakukan pemantauan atas proses penyelesaiannya. c. Staff Bidang PPA. I yang ditunjuk melakukan : - Unduh data OM-SPAN. - Olah data pada template Excel yang telah disediakan. 2. Kepala Seksi PPA. I A/B/C/D : Memeriksa akurasi data PDRB pada template excel dari Staff Bidang PPA. I : a. Apabila terdapat kesalahan, template excel dikembalikan ke staff untuk dilakukan perbaikan. b. Apabila data sudah benar, Kepala Seksi PPA.I A/B/C/D memerintahkan staff untuk upload template excel ke google drive. 3. Staff Bidang PPA. I a. Melakukan perbaikan data dalam hal ditemukan terdapat kesalahan. b. Upload data PDRB ke google drive. c. Share data PDRB menggunakan looker google studio.
215 No Uraian Kegiatan Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I Matriks RASCI No Uraian Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I 1. Updating Data PDRB A R R 2. Pemeriksaan akurasi data PDRB pada template excel R/A S 3. Perbaikan data dalam hal ditemukan terdapat kesalahan R 4. Upload data PDRB ke google drive. R 5. Share data PDRB menggunakan looker google studio. R Disahkan Oleh : Kepala Kantor Wilayah Ditandatangani secara elektronik M U H D I
216 Profil Inovasi Panduan Deviasi dan Realisasi Belanja (PDRB) No. Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Panduan Deviasi dan Realisasi Belanja (PDRB) 2. Unit Pemilik Inovasi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah 3. Ringkasan Singkat ▪ Inovasi PDRP K/L muncul dilatarbelakangi kondisi pencapaian nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA) Periode Triwulan I s.d. Triwulan IV tahun 2022yang tidak pernah mencapai target. ▪ Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA) yang dilakukan berkesimpulan bahwa satker belum sepenuhnya memahami batasan belanja setiap triwulan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah disusun di setiap awal triwulan. ▪ Satker dalam Menyusun RPD Bulanan juga masih belum memperhatikan target penyerapan anggaran triwulanan, sehingga sering dihadapkan pada kondisi pertentangan antara mencapai target penyerapan dan mencapai deviasi belanja minimal terhadap RPD Bulanan. ▪ Berangkat pada kondisi tersebut, Bidang PPA. I menilai perlu untuk menyediakan data progress pencapaian target penyerapan dan posisi deviasi belanja terhadap RPD bulanan sebagai acuan bagi satker dalam eksekusi belanja, yang diberi nama Panduan Deviasi dan Realisasi Belanja (PDRB). ▪ Data dimaksud disertai dengan kesimpulan kondisi dan rekomendasi yang perlu dilakukan satker agar pencapaian pencapaian nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran dapat mencapai nilai maksimal. 4. Tujuan Inovasi PDRB-K/L disusun sebagai acauan bagi satker dalam melakukan realisasi belanja, selain untuk mendapatkan nilai yang optimal pada Indikator Penyerapan Anggaran Deviasi RPD Bulanan pada Halaman III DIPA. 5. Signifikansi (Arti Penting) Inovasi PDRB-K/L sangat penting bagi Satker, dengan pertimbangan : a. Masih terdapat satker yang melakukan eksekusi belanja tanpa memperhatikan RPD Bulanan pada Halaman III DIPA.
217 No. Uraian Penjelasan b. Masih sering terjadi ketidaksesuaian antara RPD Bulanan dengan target penyerapan anggaran, sehingga perlu ditentukan skala prioritas untuk mendapatkan nilai IKPA yang maksimal. 6. Inovatif (Kebaruan, Keunikan, dan Keaslian) Edukasi tentang cara Menyusun RPD bulanan atau strategi mencapai IKPA maksimal sudah dilakukan oleh semua Kanwil DJPb, namun menyediakan data sebagai acuan belanja beserta rekomendasi tertulis per satuan kerja, kiranya merupakan hal yang baru. 7. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi PDRB mudah direplikasi, karena tidak memerlukan keahlian khusus di bidang IT, yaitu : a. Unduh data dari OM SPAN b. Olah data menggunakan Excel (sudah disiapkan templete dan formulanya) c. Upload ke google drive. d. Menampilkan secara visual menggunakan looker studio google dengan alamat https://linktr.ee/bidang_ppa_1_jateng. 8. Sumberdaya Berkelanjutan Penerapan Inovasi PDRB akan berkelanjutan,sepanjang kebijakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L masih diberlakukan dan sumber datanya masih tersedia di OM-SPAN. 9. Dampak Dampak yang diharapkan timbul dari inovasi PDRB adalah : ▪ Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA meningkat, sehingga memberikan kontribusi positif bagi peningkatan nilai IKPA keseluruhan.
218 Cover macro
219 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-78/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN ANALISIS CAPAIAN RINCIAN OUTPUT GENERASI KE-2 (MACRO G2) Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran secara periodik; b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Anggaran, khususnya yang terkait penghitungan, pengisian, dan penyampaian data capaian output, maka inovasi Monotoring dan Analisis Capaian Rincian Output (MACRO) yang sudah dilaunching pada tahun 2021 perlu perlu dilanjutkan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Inovasi dan Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Analisis Capaian Rincian Output Generasi Ke-2 (MACRO G2). Mengingat : a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN ANALISIS CAPAIAN RINCIAN OUTPUT GENERASI KE-2 (MACRO G2) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH. PERTAMA : Menetapkan Inovasi yang bernama Monitoring dan Analisis Capaian Rincian Output Generasi Ke-2 (MACRO G2) menjadi layanan yang diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah kepada satuan kerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Anggaran. KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi MACRO G2 adalah sebagaimana yang ditetapkan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : SOP Inovasi MACRO G2 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disusun sebagai pedoman pelaksanaan Inovasi MACRO G2 bagi para pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi MACRO G2. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
220 Ditetapkan di : Semarang Pada Tanggal : 30 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
221 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : S- /WPB.14/2023 Tanggal Penetapan : 30 Maret 2023 Nomor SOP : … Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Monitoring dan Analisis Capaian Rincian Output Generasi Ke-2 (MACRO G2) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Dasar Hukum : 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Standard Operating Procedures (SOP) Monitoring dan Analisis Capaian Rincian Output Generasi Ke-2 (MACRO G2) No Uraian Kegiatan Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I 1. Updating Data MACRO G2: d. Kepala Bidang PPA. I memberikan instruksi melakukan updating data MACRO G2 secara harian pada saat open period upload data capaian output oleh satuan kerja.. e. Kepala Seksi PPA. I A/B/C/D memberikan petunjuk teknis updating data MACRO G2 dan melakukan pemantauan atas proses penyele-saiannya. f. Staff Bidang PPA. I yang ditunjuk melakukan : - Unduh data OM-SPAN. - Olah data pada template Excel yang telah disediakan. 2. Kepala Seksi PPA. I A/B/C/D : Memeriksa akurasi data MACRO G2 pada template excel dari Staff Bidang PPA. I : c. Apabila terdapat kesalahan, template excel dikembalikan ke staff untuk dilakukan perbaikan. d. Apabila data sudah benar, Kepala Seksi PPA.I A/B/C/D memerintahkan staff untuk upload template excel ke google drive.
222 No Uraian Kegiatan Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I 3. Staff Bidang PPA. I d. Melakukan perbaikan data dalam hal ditemukan terdapat kesalahan. e. Upload data MACRO G2 ke google drive. f. Share data MACRO G2 menggunakan looker google studio. Matriks RASCI No Uraian Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I 1. Updating Data MACRO G2 A R R 2. Pemeriksaan akurasi data MACRO G2 pada template excel R/A S 3. Perbaikan data dalam hal ditemukan terdapat kesalahan R 4. Upload data MACRO G2 ke google drive. R 5. Share data MACRO G2 menggunakan looker google studio. R Disahkan Oleh : Kepala Kantor Wilayah Ditandatangani secara elektronik M U H D I
223 Profil Inovasi Monitoring dan Analisis Capaian Rincian Output Generasi Ke-2 (MACRO G2) No. Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Monitoring dan Analisis Capaian Rincian Output Generasi Ke-2 (MACRO G2) 2. Unit Pemilik Inovasi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah 3. Ringkasan Singkat ▪ Inovasi MACRO G2 merupakan kelanjutan atas Inovasi MACRO G2 yang dilaunching dan dijalankan sejak pertengahan 2021 dengan menggunakan aplikasi berbasis visual foxpro. ▪ Pada pertengahan tahun 2022, pengembangan Aplikasi MACRO tidak bisa dilanjutkan karena kendala SDM. ▪ Agar Inovasi MACRO dapat terus dilaksanakan berkesinambungan, mengingat terbukti efektif membuat nilai capaian output Kanwil DJPb Jateng menjadi yang terbaik pada kategori Kanwil Besar di tahun 2021, maka MACRO dilanjutkan dengan menggunakan metode baru. ▪ Metode baru dimaksud, adalah dengan melakukan olah data menggunakan excel yang hasilnya di- share ke satuan kerja dan KPPN untuk ditindaklanjuti. ▪ Pada awal tahun 2023, hasil olah data macro ditampilkan secara visual menggunakan looker studio google, yang diberi nama MACRO G2. 4. Tujuan Inovasi Inovasi MACRO G2 digunakan sebagai alat bantu analisis data capaian output yang diupload satker ke OMSPAN, sehingga tindak lanjutnya dapat dilakukan lebih tepat sasaran pada satuan kerja tertentu yang terdapat kesalahan data capaian output. 5. Signifikansi (Arti Penting) Inovasi MACRO G2 menampilkan hasil analisis data capaian output yang belum tersedia di OM-SPAN, sehingga sangat membatu bagi user untuk melihat secara rinci tentang kondisi data capaian output. 6. Inovatif (Kebaruan, Keunikan, dan Keaslian) Mungkin setiap Kanwil DJPb memiliki cara masingmasing dalam melakukan reviu dan analisis data capaian output, namun analisis menggunakan excel yang memudahkan user dan ditampilkan secara visual menggunakan looker studio google.
224 No. Uraian Penjelasan 7. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi MACRO G2 mudah direplikasi, karena prosedurnya sangat mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus di bidang IT, yaitu : a. Unduh data dari OM SPAN b. Olah data menggunakan Excel (sudah disiapkan templete dan formulanya) c. Upload ke google drive. d. Menampilkan secara visual menggunakan looker studio google dengan alamat https://linktr.ee/bidang_ppa_1_jateng. 8. Sumberdaya Berkelanjutan Penerapan Inovasi MACRO G2 akan berkelanjutan, sepanjang kebijakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L masih diberlakukan dan sumber datanya masih tersedia di OM-SPAN. 9. Dampak Dampak yang diharapkan timbul dari inovasi MACRO G2 adalah : ▪ Nilai Indikator Capaian Output IKPA dapat terus meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan nilai IKPA secara keseluruhan.
225 Cover paper IKPA
226 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-80/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PANTAU PERKEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (PAPER IKPA) Menimbang : d. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran secara periodik; e. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Anggaran, khususnya yang terkait pengendalian capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), perlu disediakan data dan informasi terkait progress capaian IKPA Satuan Kerja sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi Kantor Wilayah dan Koordinator Wilayah Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; f. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Inovasi dan Standar Operasional Prosedur Pantau Perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PaPer IKPA). Mengingat : f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; g. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara; h. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PANTAU PERKEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (PAPER IKPA) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH. PERTAMA : Menetapkan Inovasi yang bernama Pantau Perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PaPer IKPA) menjadi layanan yang diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah kepada satuan kerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Anggaran. KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi PaPer IKPA adalah sebagaimana yang ditetapkan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : SOP Inovasi PaPer IKPA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disusun sebagai pedoman pelaksanaan Inovasi PaPer IKPA bagi para pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi PaPer IKPA. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
227 KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Semarang Pada Tanggal : 30 Maret 2023 Kepala Kantor WIlayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
228 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : S- /WPB.14/2023 Tanggal Penetapan : 30 Maret 2023 Nomor SOP : … Standar Prosedur Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Pantau Perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PaPer IKPA) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Dasar Hukum : 11. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 12. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara; 13. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Standard Operating Procedures (SOP) Pantau Perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PaPer IKPA) No Uraian Kegiatan Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I 1. Updating Data PaPer IKPA : g. Kepala Bidang PPA. I memberikan instruksi melakukan updating data PaPer IKPA secara harian pada masa open period upload data capaian output. h. Kepala Seksi PPA. I A/B/C/D menginstruksikan updating data PaPer IKPA dan melakukan monitoring penyelesaiannya. i. Staff Bidang PPA. I yang ditunjuk melakukan : - Unduh data OM-SPAN. - Olah data pada template Excel yang telah disediakan. 2. Kepala Seksi PPA. I A/B/C/D : Memeriksa akurasi data PaPer IKPA pada template excel dari Staff Bidang PPA. I : e. Apabila terdapat kesalahan, template excel dikembalikan ke staff untuk dilakukan perbaikan. f. Apabila data sudah benar, Kepala Seksi PPA.I A/B/C/D memerintahkan staff untuk upload template excel ke google drive.
229 No Uraian Kegiatan Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I 3. Staff Bidang PPA. I g. Melakukan perbaikan data dalam hal ditemukan terdapat kesalahan. h. Upload data PaPer IKPA ke google drive. i. Share data PaPer IKPA menggunakan looker google studio. Matriks RASCI No Uraian Kabid PPA. I Kasi PPA. I A/B/C/D Staff Bidang PPA. I 1. Updating Data PaPer IKPA A R R 2. Pemeriksaan akurasi data PaPer IKPA pada template excel R/A S 3. Perbaikan data dalam hal ditemukan terdapat kesalahan R 4. Upload data PaPer IKPA ke google drive. R 5. Share data PaPer IKPA menggunakan looker google studio. R Disahkan Oleh : Kepala Kantor Wilayah Ditandatangani secara elektronik M U H D I
230 Profil Inovasi Pantau Perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PaPer – IKPA) No. Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Pantau Perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PaPer – IKPA) 2. Unit Pemilik Inovasi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah 3. Ringkasan Singkat ▪ Inovasi Paper - IKPA diluncurkan untuk melengkapi informasi capaian IKPA yang tersedia pada OMSPAN. ▪ Sebagaimana diketahui, bahwa OM-SPAN sudah menyediakan data capaian IKPA, yang ditampilkan menurut Satuan Kerja, KPPN, Kementerian Negara/ Lembaga, dan Kanwil DJPb, namun data Capaian IKPA per Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah masih belum tersedia. ▪ Berdasarkan kondisi empiris, bahwa pengendalian oleh atasan langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerjapelaksanaan anggaran, sehingga para Kantor Wilayah K/L perlu diberikan data progress kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di bawahnya sebagai salah satu tools pengendalian dimaksud. 4. Tujuan Inovasi Upaya meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap peningkatan nilai IKPA secara menyeluruh, baik oleh Kanwil DJPb, KPPN, maupun Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah K/L. 5. Signifikansi (Arti Penting) Inovasi PaPer-IKPA memiliki arti penting bagi KantorKantor Wilayah atau Koordinator Wilayah K/L sebagai tools sistem pengendalian. 6. Inovatif (Kebaruan, Keunikan, dan Keaslian) Sejauh yang diketahui, belum ada Kanwil DJPb yang telah melakukan penyediaan data untuk KantorWilayah atau Koordinator Wilayah. 7. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi PaPer–IKPA mudah direplikasi, karena prosedurnya sangat mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus di bidang IT, yaitu : a. Unduh data dari OM SPAN b. Olah data menggunakan Excel (sudah disiapkan templete dan formulanya) c. Upload ke google drive.
231 No. Uraian Penjelasan d. Menampilkan secara visual menggunakan looker studio google, dengan alamat https://linktr.ee/bidang_ppa_1_jateng. 8. Sumberdaya Berkelanjutan Penerapan Inovasi PaPer–IKPA akan berkelanjutan, sepanjang kebijakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L masih diberlakukan dan sumber datanya masih tersedia di OM-SPAN. 9. Dampak Dampak yang diharapkan timbul dari inovasi PaPer - IKPA adalah : ▪ Nilai IKPA Kanwil DJPb Jateng dapat melampaui target, melalui peningkatan efektivitas pengendalian oleh Kantor Wilayah dan KoordinatorWilayah K/L.
232 Cover ngopi page
233 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-76/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NGOBROL PINTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DAN EVALUASINYA(NGOPI PAGE) KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran secara periodik; b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Anggaran, khususnya yang terkait evaluasi pelaksanaan anggaran pada satker K/L, perlu diadakan suatu forum kegiatan yang membahas evaluasi pelaksanaan anggaran satker K/L yang dilakukan secara efektif, efisien, dan dilaksanakan secara periodik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Inovasi dan Standar Operasional Prosedur NGObrol PIntar Pelaksanaan AngGaran dan Evaluasinya (NGOPI PAGE); Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga;
234 MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN INOVASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NGOBROL PINTAR PELAKSANAAN ANGGARAN DAN EVALUASINYA (NGOPI PAGE). PERTAMA : Menetapkan Inovasi yang bernama NGObrol PIntar Pelaksanaan AngGaran dan Evaluasinya (NGOPI PAGE) menjadi layanan yang diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah kepada satuan kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi Bimbingan Teknis dan Supervisi atas Pelaksanaan Anggaran satuan kerja K/L. KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi NGOPI PAGE adalah sebagaimana yang ditetapkan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : SOP Inovasi NGOPI PAGE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disusun sebagai pedoman pelaksanaan Inovasi NGOPI PAGE bagi para pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi NGOPI PAGE. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 29 Maret 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH, Ditandatangani secara elektronikM U H D I
235 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH Standar Operational Prosedur NGObrol PIntar Pelaksanaan AngGaran dan Evaluasinya (NGOPI PAGE) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke 1. Diskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses evaluasi pelaksanaan anggaran yang dikemas dalam format acara sharing session untuk menggali permasalahan dan berbagi solusi pemecahan permasalahan pelaksanaan anggaran. 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga; d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya 4. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Kepala Kanwil DJPb b. Kepala Bidang PPA I c. Kepala Seksi PPA I A/B/C/D d. Pelaksana Bidang PPA I 5. Persyaratan dan Perlengkapan Bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran dan ruang rapat (online/ofline). 6. Keluaran (output) Laporan Evaluai Pelaksaksanaan Anggaran 7. Jangka Waktu Penyelesaian Triwulanan 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran guna mendorong kinerja pelaksanaan anggaran pada satker K/L agar lebih optimal dan berkualitas. Matriks Hasil RASCI NGOPI PAGE Kepala Kanwil DJPb Kabid PPA I Kepala Seksi PPA I A/B/C/D Pelaksana PPA I A/B/C/D Mempersiapkan bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran dan konsep surat undangan kepada satker. R R Memeriksa dan memverifikasi bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran C R Memeriksa dan menyetujui bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran dan surat undangan kepada satker A I S
236 9. Prosedur Kerja a. Kepala Seksi PPA I A/B/C/D Berdasarkan rencana kerja Bidang PPA I, menugaskan pelaksana menyiapkan bahan/data evaluasipelaksanaan anggaran triwulanan dan konsep surat undangan kepada satker. b. Pelaksana Seksi PPA I A/B/C/D Menyiapkan bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan dan konsep surat undangan kepadasatker. c. Kepala Seksi PPA I A/B/C/D Melakukan verifikasi bahan/data, melakukan pendalaman atas bahan/data yang telah disiapkan pelaksana dan meneliti serta meneruskan konsep surat undangan kepada Kepala Bidang PPA I. d. Kepala Bidang PPA I Memeriksa bahan/data evaluai pelaksanaan anggaran dan konsep surat undangan kemudianditeruskan kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. e. Kepala Kanwil DJPb Memeriksa dan menandatangani surat undangan kepada satker. 10. Bagan Alur (flowchart) NGObrol PIntar Pelaksanaan AngGaran dan Evaluasinya (NGOPI PAGE) Kepala Kanwil DJPb Kepala Bidang PPA I Kepala Seksi PPA I A/B/C/D Pelaksana Seksi PPA I A/B/C/D Persetujuan dan tanda tangan Bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan dan konsep surat undangan kepada satker Teliti dan paraf Mulai Menugaskan pelaksana menyiapkan bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan dan konsep surat undangan kepada satker pelaksanaan anggaran Teliti dan paraf Menyiapkan bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan dan konsep surat undangan kepada satker pelaksanaan anggaran Bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan dan konsep surat undangan kepada satker Bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan dan konsep surat undangan kepada satker Bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan dan konsep surat undangan kepada satker Penatausahaan Bahan/data evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan dan surat undangan kepada satker Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
237 PROFIL INOVASI N.G.O.P.I P.A.G.E (NGObrol PIntar Pelaksanaan AngGaran dan Evaluasinya) No. Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi NGOPI PAGE (NGObrol PIntar Pelaksanaan AngGarandan Evaluasinya) 2. Unit Pemilik Inovasi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah 3. Ringkasan Singkat ▪ Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) selama ini dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang satker dalam jumlah banyak pada kisaran 20 s.d. 40 satker. ▪ Kegiatan FGD EPA dalam satu kegiatan dengan jumlah peserta yang banyak memberikan hasil yang tidak optimal untuk memperoleh informasi dan membahas permasalah pelaksanaan anggaran pada satker. ▪ Dalam rangka peningkatan efektifitas dan untuk mengoptimalkan tujuan pelaksanaan EPA perlu dilakukan perubahan format kegiatan FGD EPA dalam bentuk yang baru. ▪ Bentuk baru pelaksanaan FGD EPA adalah dalam bentuk kelompok kecil diskusi EPA dengan peserta masimal 6 satker. Jumlah kelompok kecil diskusi EPA disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan EPA tiap triwulan. Kegiatan diskusi EPA dapat dilaksanakan secara daring atau luring. ▪ Diskusi EPA dilaksanakan minimal satu kali setiap triwulan. Kelompok diskusi EPA dipandu oleh pejabat pengawas pada Bidang PPA I. ▪ Kegiatan diskusi EPA dikemas dalam format acara sharing session untuk menggali permasalahan dan berbagi solusi pemecahan permasalahan pelaksanaan anggaran. ▪ Nama diskusi EPA agar lebih familiar dan mudah dikenal dinamakan NGOPI PAGE (NGObrol PIntar Pelaksanaan AngGaran dan Evaluasinya). 4. Tujuan Inovasi NGOPI PAGE dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektifitas pelaksanaan EPA dan agar dapat mengoptimalkan tujuan pelaksanaan EPA itu sendiri yaitu meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran menuju spending better.
238 No. Uraian Penjelasan 5. Signifikansi (Arti Penting) NGOPI PAGE sangat penting, dengan pertimbangan : a. Bagi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah berdapak pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan dan dapat mendorong kinerja pelaksanaan anggaran satker melalui pembinaan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif. b. Bagi satker pengguna layanan, evaluasai dan alternatif solusi permasalah anggaran yang diperoleh dapat memberi dampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih optimal. 6. Inovatif (Kebaruan, Keunikan, dan Keaslian) Kebaruan NGOPI PAGE adalah belum pernah dilakukan sebelumnya di Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Keunikan NGOPI PAGE adalah pemberian nama yang terkesan tidak formal dan mudah dikenal. Keaslian NGOPI PAGE diinisiasi sendiri oleh Tim Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. 7. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) NGOPI PAGE mudah direplikasi, karena prosedurnya sangat mudah. 8. Sumberdaya Berkelanjutan Penerapan Inovasi NGOPI PAGE akan berkelanjutan karena kebutuhan kegitan EPA akan selalu ada. 9. Dampak Dampak yang diharapkan timbul dari inovasi NGOPI PAGE adalah : ▪ Satker memperoleh alternatif solusi dalam mengahdapi permasalahan pelaksanaan anggaran. ▪ Permasalahan pelaksanaan anggaran yang segera dapat diselesaikan memberi dampak peningkatan kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran bagi satker. ▪ Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan kualitas layanan dalam bentuk memfasilitasi pelakasanaan diskusi EPA yang lebih efektif. ▪ Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dapat memperoleh informasi yang lebih cepat, akurat, dan lebih banyak terkait permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan anggaran di satker yang selanjutnya dapat segera dilakukan mitigasi dan usulan rekomendasi penyelesaian masalahnya.
239 Cover Go KKP
240 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-61/WPB.14/2023 TENTANG PENETAPAN INOVASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) GERAKAN OPTIMALISASI KARTU KREDIT PEMERINTAH (GO KKP) KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH Menimbang : a. bahwa dalam rangka modernisasi sistem pembayaran atas transaksi belanja atas beban APBN dengan sistem nontunai, telah diimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme Uang Persediaan pada Satuan Kerja; b. bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaian tagihan kepada negarapada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga lingkup Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Inovasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gerakan Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (GO KKP); Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorPER12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik;
241 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAHTENTANG PENETAPAN INOVASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) GERAKAN OPTIMALISASI KARTU KREDIT PEMERINTAH. PERTAMA : Gerakan Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (GO KKP) merupakan dashboard yang menyajikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) baik KKP eksternal maupun KKP domestik sebagai alat pembayaran atas beban APBN. Dashboard tersebut selanjutnya dipublikasikan kepada KPPN, Koordinator Wilayah Satuan Kerja, dan Bank Himbara melalui grup aplikasi pesan singkat untukditindaklanjuti. KEDUA : Sebagai pedoman dalam pelaksanaan GO KKP telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) GO KKP sebagaimana yang ditetapkan pada lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Semarang Pada Tanggal : 28 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatanganisecara elektronik M U H D I
242 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH Standar Operational Prosedur Gerakan Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (GO KKP) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke 1. Diskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses monitoring dan evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah melalui penyajian dashboard Kartu Kredit Pemerintah. 2. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah; d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang TataCara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dengan Menggunakan Kartu Kredir Pemerintah Domestik. 3. Ketertautan SOP ini memiliki ketertautan dengan pencapaian indikator kinerja utama Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisory pada komponen Monitoring dan Evaluasi Implementasi Digipay/KKP secara Triwulanan. 4. Pihak Pihak yang Terlibat a. Kepala Kanwil b. Para Kepala Bidang PPA I c. Kepala Seksi pada Bidang PPA I d. Para Pelaksana pada Bidang PPA I e. KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah f. Satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah g. Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI) 5. Persyaratan dan Perlengkapan Akses internet dan perangkat yang terhubung dengan internet 6. Keluaran (output) Dashboard monitoring dan evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. 7. Jangka Waktu Penyelesaian Setiap bulan
243 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi Kanwil, KPPN, Koordinator Wilayah dan Bank Himbara dalam rangkamengevaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dan penentuan langkah-langkah dalam mengoptimalisasi penggunaan kartu Kredit Pemerintah dalam pembayaran belanja pemerintah atas beban APBN. Matriks Hasil RASCI 9. Prosedur Kerja a. Pelaksana pada Bidang PPA I melakukan unduh data transaksi penggunaan KKP pada aplikasi OMSPAN dan melakukan olah data pada aplikasi excel/google spreadsheet untuk penyusunan database Dashboard. b. Kepala Seksi PPA I A/B/C/D memeriksa akurasi data pada database Dashboard. c. Kepala Bidang PPA I memeriksa dan meneliti informasi pada Dashboard. d. Kepala Kanwil menerima informasi perubahan pada Dashboard. e. Kepala Seksi PPA I A/B/C/D menyampaikan Dashboard kepada KPPN, Koordinator Wilayah/Satker, dan Bank Himbara sebagai bentuk monitoring dan evaluasi penggunaan KKP melalui grup Whatsapp. f. KPPN menindaklanjuti informasi yang tersedia pada Dashboard dengan mengidentifikasi permasalahan dan melakukan pembinaan kepada satuan kerja. g. KPPN menyampaikan laporan kepada Kanwil setiap triwulan sebagai bahan penyusunan laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi KKP. Go KKP Kepala Kanwil Kepala Bidang PPA I Kepala Seksi PPA I A/B/C/D Pelaksana PPA I A/B/C/D KPPN Koordinator Wilayah/ Satker Himbara Penyediaan Data Transaksi UP KKP dari aplikasi OMSPAN C A R Penyajian Data Transaksi UP KKP pada Dashboard I C A R Publikasi Dashboard C/I A R S I I I Diskusi C R S R C/I C/I Laporan Monev Penggunaan KKP R
244 8. Bagan Alur (flowchart) Penyediaan Data Monitoring dan Evaluasi Penggunaan KKP KPPN Kepala Kanwil Kepala Bidang PPA I Kepala Seksi PPA I A/B/C/D Pelaksana PPA I A/B/C/D Menerima informasi pada Dashboard Meneliti informasi pada Dashboard Dashboard KKP Persetujuan Mulai Meneliti akurasi data pada database Melakukan unduh dan olah data Dashboard Menerima Melakukan informasi pada data update data Dashboard Spreadsheet pada Spreadsheet Pelaksanaan Dashboard KKP data Spreadsheet pembinaan kepada satker Konsep Publikasi Dashboard Melalui KKP Laporan Whatsapp Pembinaan Triwulanan Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
245 Profil Inovasi Gerakan Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (GO KKP) No. Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi GO KKP (Gerakan Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah) 2. Unit Pemilik Inovasi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, KanwilDitjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah 3. Ringkasan Singkat Gerakan Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah merupakan sebuah dashboard yang menyajikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan KartuKredit Pemerintah (KKP) baik KKP eksternal maupun KKP domestik sebagai alat pembayaran atas beban APBN. Dashboard tersebut selanjutnya dipublikasikan kepada KPPN, Koordinator Wilayah Satuan Kerja, dan Bank Himbara melalui grup aplikasi pesan singkat untukditindaklanjuti. 4. Tujuan Inovasi Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi melalui dashboard GO KKP memudahkan kepada stakeholderuntuk mengetahui jumlah dan nilai transaksi atas penggunaan KKP. Adapun permasalahan yang menyebabkan keterbatasan penggunaan KKP dapat menjadi bahan diskusi pada forum grup aplikasi pesan singkat, agar mampu mereduksi hambatan implementasi KKP di lapangan. 5. Signifikansi (Arti Penting) 1. Bagi Kanwil DJPb Provinsi Jateng dan KPPN: dapat mendorong penggunaan KKP pada satker. 2. Bagi Perbankan: dapat mengetahui informasi penggunaan KKP. 3. Bagi Satker dapat mengetahui informasi penggunaan KKP. 6. Inovatif (Kebaruan, Keunikan, dan Keaslian) Dashboard memiliki penampilan menarik dan lebihmudah dipahami serta mudah dalam memperbandingkan dengan instansi sejenis. 7. Tranferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) GO KKP mudah direplikasi karena data yang digunakan tersedia pada aplikasi OMSPAN. 8. Sumberdaya Berkelanjutan Penerapan inovasi GO KKP akan berkelanjutan selama data mengenai penggunaan UP KKP pada satuan kerja tersedia. 9. Dampak Dampak yang diharapkan timbul adalah munculnya kesadaran dari satuan kerja mengenai penggunaan KKPsehinggadengan semakin banyak satker yang menggunakan KKP, semakin besar volume dan nilai transaksi penggunaanKKP.
246 Inovasi Jumirsih
247 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-100/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) JUMIARSIH (JUMAT BERSIH TANPA SELISIH) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis sistem akuntansi dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah; 2. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan Rekonsiliasi; 3. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, perlu adanya efisiensi pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Jawa Tengah tentang Inovasi JUMIARSIH (Jumat Bersih Tanpa Selisih) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
248 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954). Mengingat : 9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1537/SJ/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI JUMIARSIH (JUMAT BERSIH TANPA SELISIH) PADA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH. PERTAMA KEDUA : : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi JUMIARSIH (Jumat Bersih Tanpa Selisih) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. SOP Inovasi JUMIARSIH (Jumat Bersih Tanpa Selisih) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk memastikan seluruh transaksi diselesaikan pencatatannya dalam aplikasi SAKTI secara tuntas dengan memanfaatkan hasil monitoring data-data melalui Aplikasi MonSAKTI
249 KETIGA KEEMPAT : : sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan baik LK-KL atau LK-BLU. Uraian SOP Inovasi JUMIARSIH (Jumat Bersih Tanpa Selisih) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 23 Mei 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
250 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operasional Prosedur JUMIARSIH (Jum’at Bersih Tanpa Selisih) No.SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke: 2. Deskripsi Merupakan SOP yang ditujukan untuk menjadikan ketuntasan sebagai suatu budaya dalam melakukan pencatatan di dalam aplikasi SAKTI dengan tidak menunda dan menumpuk transaksi sehingga akurasi dan keandalan Laporan Keuangan senantiasa dapat dijaga, proses penyusunan Laporan Keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan keandalan data LK dapat diwujudkan. 3. Dasar Hukum • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 4. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 5. Pihak-pihak yang terlibat • Chief Executive Officer of Regional Treasury; • Co-Chief of Regional Economic; • Data Analytics Team; • Accounting and Reporting Team; • Government Finance Statistics Team; • KPPN. 6. Persyaratan dan Perlengkapan • Aplikasi Monsakti; • Laptop/computer; • Aplikasi WhatsApp Messenger dan/atau Email. 7. Keluaran (output) Penyelesaian secara tuntas tanpa pending, pencatatan seluruh transaksi dalam aplikasi SAKTI dengan mengoptimalkan tools yang tersedia pada Aplikasi MonSAKTI. 8. Jangka Waktu Penyelesaian Setiap hari Jum’at. 9. Perhatian SOP ini dapat berjalan baik dengan diwujudkan melalui gerakan komitmen secara bersama-sama Kanwil dan KPPN Lingkup Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan pada setiap Jumat seluruh proses pencatatan transaksi pada Modul SAKTI telah dilakukan secara tuntas dengan memastikan tidak ada selisih TK-TM Persediaan/Aset/Piutang, RK-RM, Pendapatan belum disettle Piutang, Tidak ada Aset/Persediaan yang belum didetailkan, aset/persediaan belum validasi approve.