101 Soedirman NomornPRJ-01/WPB.14/2023 dan B/1688/UN23.7/HK.06.00/2023 tanggal 14 Februari 2023. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) RISET KESATU : Menunjuk pejabat/ pegawai yang yang namanya tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Inovasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Riset pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir. KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Februari 2023. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Direktur Pelaksanaan Anggaran; 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Februari 2023 http://tipettd/ KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSIJAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik MUHDI
102 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP - 5/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) RISET KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSIJAWA TENGAH SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) RISETKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH 1. Pengarah : M U H D I 2. Ketua : Ahmad Heryawan 3. Narasumber (Pembekalan/Pembimbing) : 1. Muhdi 2. Ahmad Heryawan 3. Moch. Fahrudin 4. Werdha Candratrilaksita 5. Suparjito 4. Koordinator Umum : 1. Wawan Setiawan 2. Meilena Sarmilasari 3. Rizki Anggunani 5. Koordinator Keuangan : 1. Wahju Indah Anggraeni 2. M. Wahid Hasyim 3. Novita Ratna Dewi 6. Koordinator Data/Materi : 1. Suparjito 2. Akhmad Zainuddin 3. Tri Usodo Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Februari 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI JAWA TENGAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
103 LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP - 5/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKANTIM BANTUAN LAYANAN SAKTI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TUGAS DAN TENGGUNGJAWAB TIM INOVASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) RISETKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH No Jabatan dalam Tim Tugas 1. Pengarah a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran atas kerjasama dan tema penelitian/ riset. b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan yang berkaitan. c. Melakukan evaluasi MBKM Riset. 2. Ketua a. Mengkoordinasikan rencana/agenda MBKM Riset dengan para pemangku kepentingan. b. Membantu pembekalan mahasiswa. c. Melakukan bimbingan proposal dan atau hasil riset/kajian. d. Melakukan evaluasi MBKM Riset. 3. Narasumber (Pembekalan/ Pembimbing) a. Menyusun bahan/ materi pembekalan mahasiswa. b. Melakukan bimbingan proposal dan atau hasil riset/kajian. 4. Koordinator Umum a. Mengkoordinasikan timeline MBKM Riset dengan para pemangku kepentingan. b. Menyusun laporan dan dokumentasi lain yang diperlukan.. c. Melakukan evaluasi MBKM Riset. 5. Koordinator Keuangan a. Merencanakan kebutuhan terkait anggaran dalam rangka pelaksanaan inovasi MBKM Riset. b. Menyusun laporan pertanggungjawaban yang diperlukan. 6. Koordinator Data/Materi Menyediakan data/ informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan inovasi MBKM Riset. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Februari 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI JAWA TENGAH, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
104 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH STANDAR OPERATING PROSEDUR Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Riset No.SOP- 3/WPB.14/2023 Tanggal Penetapan: 10 Februari 2023 Tanggal Revisi: Revisi ke: A. DESKRIPSI Prosedur ini menguraikan proses kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan antara Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman dalam menghasilkan sebuah penelitian/kajian. B. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist Dalam RangkaKesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan 4. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-323/PB.1/2023 tanggal 26 Januari 2023 hal Penyampaian Notula dan Matriks Tindak Lanjut Rapat Pimpinan Terbatas DJPb (16 s.d. 18 Januari) Tahun 2023 C. KETERTAUTAN SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. D. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 1. Kepala Kantor Wilayah 2. Kepala Bidang PPA II 3. Kepala Seksi Bidang PPA II (Kasi PPA II A/B/C) 4. Pelaksana Seksi PPA II A/B/C 5. Pejabat Fungsional 6. Widyaiswara Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta 7. Tim MBKM FEB Uinversitas Jenderal Soedirman
105 E. PERSYARATAN DAN PERLENGKAPAN 1. Perjanjian Kerjasama (PKS) 2. Tema Kajian 3. Sumber Daya Manusia 4. Bahan/Data (seperti: Aplikasi OMSPAN, OMSPAN-TKD, Simtrada, Portal DJPK, SIKP-KUR, SIKP-Umi, dan lain-lain) F. KELUARAN Hasil penelitian (riset) dalam bentuk prosiding dan atau jurnal penelitian ilmiah. G. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 6 (enam) bulan setelah pembekalan materi. H. PERHATIAN SOP ini bermanfaat bagi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan pelaksanaan proses kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Riset dalam kerangka Perjanjian Kerjasama (PKS) Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah dengan FEB Universitas Jenderal Soedirman. I. MATRIKS RASCI Merdeka Belajar KampusMerdeka (MBKM) Riset Kepala Bidang PPA II Kepala Seksi PPA II Pelaksana Pejabat Fungsional Widyaiswara BDK Yogyakar a Kepala Kanwil Tim MBKM UNSOE D Menentukan konsep dan arah penelitian/kajian R A I C/I I Menyusun konsep Kerjasama dengan Universitas/Kampus, menyusun draft tema/topik riset/kajian, serta Menyusun laporan/dokumentasi lainnya yang diperlukan A R Menyusun timeline dan mengorganisir mahasiswa I I/A I I R Membuat surat tugas pembekalan mahasiswa MBKM A R I I I Melaksanakan Pembekalan Mahasiswa R A R R R A Pembimbingan dan Penyusunan Proposal I I R
106 Diseminasi Proposal R R R I R Diseminasi Hasil Riset R R R I R Seleksi artikel untuk submitke Jurnal SINTA I I R Submit artikel ke Jurnal SINTA I I R Hasil riset/kajian yang masuk prosiding/journal I I I R Evaluasi MBKM riset R A A R R R J. PROSEDUR KERJA 1. Pelaksana Bidang PPA II a. Menerima arahan konsep MBKM Riset dari Kepala Bidang danKepala Seksi PPA II b. Menyusun konsep kerjasama dengan Universitas/Kampus serta menyusun draft tema/topik riset/kajian c. Menyusun konsep penugasan pembekalan mahasiswa d. Menyusun laporan dan dokumentasi lainnya yang diperlukan e. Membantu pembekalan mahasiswa apabila diperlukan f. Melakukan bimbingan proposal dan atau hasil riset/kajian apabila diperlukan 2. Kepala Seksi Bidang PPA II a. Menerima, memeriksa dan melakukan review serta menyetujui atas konsep kerjasama dengan Universitas/Kampus serta menyusundraft tema/topik riset/kajian dari pelaksana b. Menerima, memeriksa dan menyetujui konsep surat penugasan, dokumen dan laporan terkait lainnya yang diperlukan dari pelaksana c. Melakukan koordinasi konsep kerjasama, tema dan timeline MBKM riset serta penugasan pembekalan mahasiswa dengan Tim MBKM UNSOED d. Membantu pembekalan mahasiswa apabila diperlukan e. Melakukan bimbingan proposal dan atau hasil riset/kajian apabila diperlukan 3. Kepala Bidang PPA II a. Menerima, memeriksa dan melakukan review serta menyetujui atas konsep kerjasama dengan Universitas/Kampus serta draft tema/topik riset/kajian dari Kepala Seksi b. Menerima, memeriksa dan menyetujui konsep surat penugasan, dokumen dan laporan terkait lainnya yang diperlukan dari Kepala Seksi
107 c. Melakukan koordinasi dengan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta terkait pemateri untuk pembekalan mahasiswa d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya terkait PKS dan pelaksanaan MBKM Riset e. Membantu pembekalan mahasiswa f. Melakukan bimbingan proposal dan atau hasil riset/kajian g. Melakukan evaluasi MBKM riset 4. Pejabat Fungsional a. Menerima konsep dan arahan MBKM riset b. Menyusun bahan/materi pembekalan mahasiswa c. Membantu pembekalan mahasiswa d. Melakukan bimbingan proposal dan atau hasil riset/kajian apabila diperlukan 5. Kepala Kanwil a. Menentukan arah dan konsep MBKM riset b. Menerima, memeriksa dan menyetujui konsep kerjasama dengan Universitas/Kampus serta draft tema/topik riset/kajian dari Kepala Bidang c. Menerima, memeriksa dan menyetujui konsep surat penugasan, dokumen dan laporan terkait lainnya yang diperlukan dari Kepala Bidang d. Melakukan pembekalan mahasiswa e. Melakukan bimbingan proposal dan atau hasil riset/kajian f. Melakukan evaluasi MBKM riset 6. Widyaiswara Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta a. Menyusun bahan pembekalan b. Melakukan pembekalan mahasiswa c. Melakukan bimbingan proposal dan atau hasil riset/kajian d. Melakukan evaluasi MBKM riset 7. Tim MBKM FEB UNSOED a. Menyusun timeline dan mengorganisir mahasiswa b. Melakukan pembimbingan dan penyusunan proposal c. Menyelenggarakan diseminasi proposal dan diseminasi hasil riset d. Menyelenggarakan seleksi artikel untuk submit ke Jurnal SINTA e. Menatausahakan hasil riset/kajian yang masuk prosiding ataujurnal f. Melakukan evaluasi MBKM riset
108 K. BAGAN ALUR INOVASI MBKM RISET Disahkan oleh Kepala Kanwil Ditandatangani secara elektronik M U H D I
109 Profil Inovasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Riset 2023 No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Riset 2023– merupakan bagian PKS Kanwil DJPb Jawa Tengah denganFEB UNSOED Purwokerto 2. Unit pemilik inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov Jateng, Bidang PPA II 3. Ringkasan Singkat Program Treasury Goes To Campus sebagai ajang edukasi dan penguatan peran Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor Pemerintah Daerah, selama ini tidak hanya sekedar teoritis tapi perlu implementatif. Kajian yang ada belum saat ini belum dapat “meng-capture” issue-issue terkini fungsi APBN yang sesuai dengan kondisi riil. Sehingga diperlukan adanya suatu kajian/penelitian dengan tema/topik yang update sehingga dapat menghasilkan informasi dan masukan yang tepat dalam pengambilan keputusan baik ditingkat wilayah (Jawa Tengah)maupun keputusan secara nasional. a. tujuan inovasi Melakukan penelitian/kajian atas beberapa tema/topik yang update dengan issue-issue terkinit guna mendukung peran Kanwil DJPb selaku Regional Chief Economist dan Financial Advisor Pemerintah Daerah. b. signifikansi (arti penting) Arti penting inovasi ini selain sebagai implementasi riil dari peran Kanwil DJPb selaku Regional Chief Economist dan Financial Advisor Pemerintah Daerah juga dimaksudkan guna mendukung program Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pengembangankompetensi mahasiswa dalam kerangka Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM). c. inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) Peneliti Muda Berkontribusi ini merupakan inisiatif asli Tim Bidang PPA II Kanwil DJPb Jawa Tengah. Inovasi ini telah dijalankan sejak tahun 2022 sesuai PKS No819/UN23.7/HK.06.00/2021 dan PRJ-01/WPB.14/2021 tanggal 2 November 2021 Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan
110 Kualitas Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2023 tema/topik penelitian/riset dikembangkan dari semula tema Dana Desa menjadi 5 (lima) tema antara lain: (1) Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan; (2) Pengelolaan Pajak dan Kebijakan Fiskal Daerah; (3) Pengembangan Kewirausahaan dan Potensi Pemberdayaan UMKM; (4) Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy;dan (5) Penguatan Good Governance dan Investasi Daerah. d. transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi Peneliti Muda Berkontribusi berpotensi dapat direplikasi ke Kanwil DJPb/KPPN lain di Indonesia, melalui konsep Kerjasama dengan Universitas/Lembaga Pendidikan yang ada.
111 Cover Tumbas UMKM
112 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-6/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM TUMBUH BERSAMA UMKM (TUMBAS UMKM) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program pemberdayaanusaha mikro, kecil, dan menengah melalui sosial media, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah membuat program Tumbuh Bersama UMKM (Tumbas UMKM); b. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pembagian tugas dan koordinasi pelaksanaan program Tumbas UMKM agar lebih efektif perlu dibentuk Tim Program Tumbas UMKM pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Program Tumbuh Bersama UMKM (Tumbas UMKM) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, TambahanLembaga Negara Republik Indonesia 6619); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.01/2022 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Perwakilan Kementerian Keuangan; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK/01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan.
113 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM TUMBUH BERSAMA UMKM (TUMBAS UMKM) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023. KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagaiTim Program Tumbuh Bersama UMKM (Tumbas UMKM) padaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ProvinsiJawa Tengah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir. KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran2023. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukanperbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Februari 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik MUHDI
114 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP6/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM TUMBUH BERSAMA UMKM (TUMBAS UMKM) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM TUMBUH BERSAMA UMKM (TUMBAS UMKM) PADA KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Pengarah : Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Koordinator : Kepala Bidang PPA II Wakil Koordinator : Suparjito Administrator : 1. Wahju Indah Anggraeni 2. Wawan Setiawan 3. Sri Ambarwati 4. Meilena Sarmilasari 5. Riski Anggunani 6. Novita Ratna Dewi 7. M. Wahid Hasyim 8. Roni Dwi Kurniawan 9. Dinar Rafikhalif Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Februari 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik MUHDI
115 LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP6/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM TUMBUH BERSAMA UMKM (TUMBAS UMKM) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PROGRAM TUMBUH BERSAMA UMKM (TUMBAS UMKM) PADA KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 No. Jabatan dalam Tim Tugas 1. Pengarah Memberi arahan perancangan, pembentukan, penyusunan alur kerja, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Tim. 2. Koordinator a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim; b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan program Tumbuh Bersama UMKM (Tumbas UMKM); c. Memimpin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim. 3. Wakil Koordinator a. Membantu koordinator dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi kegiatan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Tumbuh Bersama UMKM (Tumbas UMKM); c. Menyusun bahan rapat evaluasi. 4. Administrator a. Menyusun rencana konten terkait UMKM untuk diunggah ke media sosial Instagram dan Youtube; b. Melakukan survei dan pengumpulan bahan terkait UMKM yang akan diunggah ke media sosial Instagram dan Youtube; c. Menyusun bahan konten terkait UMKM untuk diunggah ke media sosial Instagram
116 dua kali dalam satu bulan dan ke media sosial Youtube satu kali dalam satu semester; d. Mengunggah konten terkait UMKM untuk diunggah ke media sosial Instagram dua kali dalam satu bulan dan ke media sosial Youtube satu kali dalam satu semester. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Februari 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik MUHDI
117 LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP6/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM TUMBUH BERSAMA UMKM (TUMBAS UMKM) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Prosedur Standar Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Program Tumbuh Bersama UMKM No Bidang PPA II Bagian Umum 1 Membuat rencana konten media sosial terkait UMKM Menghimpun bahan untuk konten UMKM pada media sosial Memberikan bahan konten UMKM untuk media sosial ke Bagian Umum 2 Menerima bahan konten UMKM dari Bidang PPA II Menyusun dan menyunting bahan konten UMKM Melakukan posting pada media sosial Kanwil DJPB Jawa Tengah Ditetapkan di Semarang pada tanggal 22 Februari 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik MUHDI
118 Profil Inovasi TUMBAS UMKM No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Tumbas UMKM – Tumbuh Bersama UMKM 2. Unit Pemilik Inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov. Jateng, Bidang PPA II 3. Ringkasan Singkat Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program untuk membangun UMKM di Indonesia agar pelaku UMKM dapat bertambah banyak sertabisa naik kelas. UMKM merupakan penggerak perekonomian Indonesia dengan jumlah 64,2 juta pelaku pada tahun 2018 atau mencapai 9,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM menyerap sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja dunia usaha dandapat menghimpun 60,4% dari total investasi. Selain itu, UMKM berkontribusi terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1% dengan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan olehpelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Sesuai yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan, Ditjen Perbendaharaan turut serta mendukung pemberdayaan UMKM. Dengan Tumbas UMKM ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal mengenai profil UMKM di wilayah Jawa Tengah maupun program-programdukungan untuk UMKM dari pemerintah melalui sosial media (Instagram) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
119 a. Tujuan Inovasi Untuk membantu UMKM di wilayah Jawa Tengah agar lebih dikenal oleh masyarakat, meningkatkan omset penjualannya, serta dapat memberikan informasi kepada pelaku UMKM maupun calon pelaku UMKM mengenai programdukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta informasi-informasi lain yang relevan dengan pengembangan bisnis UMKM. b. Signifikansi (arti penting) Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan memperoleh akses informasi terhadap program pembiayaan maupun program dukungan lain dari pemerintah. Banyak juga dari pelaku UMKM yang memerlukan bantuan atau bahkan belummelakukan pemasaran secara digital. Adanya Tumbas UMKM ini diharapkan dapat meingkatkan kebermanfaatan sosial media yangdimiliki oleh Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pertumbuhandan perkembangan UMKM khususnya di Jawa Tengah. c. Inovatif Tumbas UMKM merupakan inovasi dari Bidang PPA II Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah, yang menyediakan informasi spesifik terkait UMKM secara rutin setiap bulannya melalui sosial media instagram milik Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah. Sehingga pelaku UMKM dan masyarakat bisa mendapatkan info yang up to date mengenaiprogram dukungan UMKM dari pemerintah sertamembantu mengiklankan produk UMKM. (kebaruan/keunikan/keaslian)
120 d. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi ini sangat mudah dan gampang untuk direplikasi oleh organisasi lain dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM. e. Sumber daya berkelanjutan Secara umum, inovasi ini sangat mudah dijalankan oleh siapapun selama ketersediaandata untuk konten dapat disediakan setiapbulannya dengan tepat waktu, sehingga kedepannya siapapun yang bertugas di Bidang PPA II akan bisa melakukan penyediaan data untuk konten. Inovasi ini juga memerlukan sinergi dengan Bagian Umum karena admin dari sosial media milik Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah adalah Bagian Umum. f. Dampak Inovasi ini diharapkan bisa membantu memberikan informasi yang cepat dan update kepada masyarakat dan pelaku UMKM mengenai program dukungan pemerintah untuk UMKM, serta dapat membantu peningkatanomset penjualan dari UMKm.
121 Cover berkawan TKD
122 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-3/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI BERSAMA KAWAL ANGGARAN TRANSFER KEDAERAH (BERKAWAN TKD) PADA KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis,kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan terutama dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah; b. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pembagian tugas dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran dana Transfer ke Daerah agar lebih efektif dan responsif perlu dibentuk Tim Inovasi Bersama Kawal Anggaran Tranfer ke Daerah (Berkawan TKD) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Inovasi Bersama Kawal Anggaran Tranfer ke Daerah (Berkawan TKD) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolmn Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus.
123 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM BERSAMA KAWAL ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (BERKAWAN TKD) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Inovasi Bersama Kawal Anggaran Transfer ke Daerah (Berkawan TKD) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir. KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada: 1. Direktur Pelaksanaan Anggaran 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di … pada tanggal 22 Februari 2023 http://tipettd/ KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik MUHDI
124 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANGPEMBENTUKAN TIM INOVASI BERSAMA KAWAL ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (BERKAWAN TKD) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI BERSAMA KAWAL ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (BERKAWAN TKD) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Pengarah : Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah Koordinator : Kepala Bidang PPA II Wakil Koordinator : Kepala Seksi PPA II A Pendamping DAK Fisik : Wahju Indah Anggraeni Pendamping DAU, DBH, BOK dan DAK Non Fisik Lainnya : Wahid Hasyim Pendamping Dana Desa : Roni Dwi Kurniawan Pendamping BOS dan BOP : Novita Ratna Dewi
125 LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANGPEMBENTUKAN TIM INOVASI BERSAMA KAWAL ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (BERKAWAN TKD) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM INOVASI BERSAMA KAWAL ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH (BERKAWAN TKD) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Pengarah : Memberi arahan perancangan, pembentukan, penyusunan alurkerja, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Tim. Koordinator : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim; b. Memberikan dukungan teknis pelaksanaan bimbingan/pendampingan dan administrasi kegiatan; c. Memimpin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim; d. Berkoordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran; e. Meneliti, menandatangani dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Pengarah. Wakil Koordinator : a. Membantu Koordinator dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi kegiatan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan; c. Menyusun bahan rapat evaluasi; d. Menyusun konsep laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim. Pendamping : a. Melakukan pemantauan dengan mengunduh data dan melakukan analisa; b. Menyampaikan hasil pemantauan melalui WA Grup; c. Melakukan pengawalan hasil pemantauan; d. Melakukan asistensi penyaluran TKD kepada KPPN danPemda.
126 PROSES BISNIS PENGAWALAN TKD No Aktivitas Pendamping Wakil Koordinator 1. Melakukan pemantauan dengan mengunduh data dan melakukananalisa 2. Menyampaikan hasil pemantauan melalui WA Grup 3. Melakukan pengawalan hasil pemantauan; 4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawalan PROSES BISNIS ASISTENSI TKD No Aktivitas Pendamping Wakil Koordinator 1. Melakukan inventarisasi permasalahan TKD di Jawa Tengah 2. Melakukan pendampingan permasalahan TKD di Jawa Tengah
127 Profil Inovasi Berkawan TKD No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Berkawan TKD – Bersama Kawal Anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2. Unit Pemilik Inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov. Jateng, Bidang PPA II 3. Ringkasan Singkat Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 211/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana OtonomiKhusus, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mulai tahun 2023 dilaksanakan melalui KPPN di daerah. Setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD), kini DAU dan DBH disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah, hal ini dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia, meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara pemda dengan Kemenkeu, dan meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi sertaanalisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah. Guna mendukung dan mewujudkan tujuan yang telah diamanatkan dalam PMK dimaksud yaitu untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah memerlukan sarana yang tepat agar monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran TKD dapat berjalan dengan baik yaitu dengan menciptakan inovasi “Berkawan TKD”. a. Tujuan Inovasi Dengan inovasi Berkawan TKD Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah dapat bersinergi dengan KPPN lingkup
128 No Uraian Penjelasan Jawa Tengah dengan memberikan saran, informasi, menjawab pertanyaan sesuai tugas dan fungsinya terkaitpenyaluran TKD agar penyaluran TKD dapat diterima oleh pemda secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. b. Signifikansi (arti penting) Proses komunikasi yang efektif harus dilakukan agar penyaluran TKD dapat diterima oleh pemda secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Banyaknya sarana yang digunakan saat ini dalam penyampaian informasi terkait peraturan, rekomendasi, informasi TKD terkadang menjadikan informasi terlewat tidak tersampaikan dengan baik. Penyampaian broadcast informasi dengan media yang tepat dan waktu yang tepat sangat dibutuhkan agar tugas KPPN sebagai penyalur dapat dijalankan dengan baik sehingga kualitas penyaluran TKD tetap terjaga. c. Inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) Berkawan TKD merupakan inovasi dari Bidang PPA II Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah, yang menyediakan informasi terkait TKD baik itu rekomendasi, monitoring, peraturan, tanya jawab dan lain-lain melalui broadcastWhatsApp Group. Penggunaan data informasi yang menarik, mudah dibaca,gaya bahasa yang informatif serta segmen penerima yang langsung kepada person in charge (PIC) yang menangani TKD menjadikan inovasi ini dirasa efektif dalam membantu mengawal penyaluran TKD yang berkualitas. d. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Inovasi ini sangat mudah untuk direplikasi olehorganisasi lain dalam rangka mendukung efektivitaspenyaluran TKD guna mendorong percepatan pelaksanaan APBD selaras dengan percepatan APBN. e. Sumber daya berkelanjutan Secara umum, inovasi ini sangat mudah dijalankan oleh
129 No Uraian Penjelasan siapapun selama ketersediaan data dan informasi dapat disediakan setiap saat dengan tepat waktu, sehingga kedepannya siapapun yang bertugas di Bidang PPA II akan bisa melakukan penyediaan data untuk disampaikan melalui broadcast. f. Dampak Inovasi ini diharapkan bisa membantu mewujudkan Penyaluran TKD yang berkualitas yang akan berperan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud
130 Cover bluder jateng
131 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-4/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI BLUDER JATENG PADA KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaanterutama dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; b. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pembagian tugas dan koordinasi pelaksanaan asistensi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efektif dan responsif perlu dibentuk Tim Inovasi Badan Layanan Umum Daerah Regional Jawa Tengah (BLUDeR Jateng) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ProvinsiJawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ProvinsiJawa Tengah tentang Pembentukan Tim Inovasi Badan Layanan Umum Daerah Regional Jawa Tengah (BLUDeR Jateng) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023; Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Badan layanan Umum; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. MEMUTUSKAN:
132 Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH REGIONAL JAWA TENGAH (BLUDeR JATENG) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagaiTim Inovasi Badan Layanan Umum Daerah Regional Jawa Tengah (BLUDeR Jateng) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir. KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada: 1. Direktur Pola Pengelolaan Keuangan BLU 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di … pada tanggal 22 Februari 2023 http://tipettd/ KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSIJAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik MUHDI
133 Profil Inovasi BLUDeR Jateng No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi BLUDeR Jateng – Badan layanan Umum Daerah Regional Jawa Tengah 2. Unit Pemilik Inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov. Jateng, Bidang PPA II 3. Ringkasan Singkat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Unit Kerja di lingkungan pemerintah daerah yangdibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sejalan dengan UU HKPD, Kementerian Keuangan juga mencanangkan penguatan peran kantor vertikal DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang mendukung peningkatan pengelolaan keuangan yang baik dan terbangunnya kerja sama/kemitraan dengan unit Kementerian Negara/Lembaga (K/L) lain di vertikal dan khususnya Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan denganpenerapan PPKBLUD maka kanwil DJPb perlu melakukan pengembangan asistensi bagi SKPDdapat menerapkan PPK-BLUD dan tentunya dalam meningkatkan kinerja pelayanan sesuai
134 No Uraian Penjelasan dengan amanat PP 23 tahun 2005 tentang PPKBLU maupun peraturan terkait lainnya. a. Tujuan Inovasi Tersedianya sumber informasi baik mengenaiprofil BLUD di Jawa Tengah maupun peraturan- peraturan seputar BLUD yang mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. b. Signifikansi (arti penting) Sampai dengan saat ini belum ada referensi ataudata mengenai pengelolaan BLUD yang cepat dan mudah diakses. Selain itu informasi mengenai profil BLUD yang tersebar di Jawa Tengah belum tersedia. Informasi ini penting mengingat banyaknya BLUD yang baru mulaitumbuh yang memerlukan asistensi dan banyakreferensi agar tujuan dari pendirian BLUD dapat tercapai secara efektif dan efisien. c. Inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) BLUDeR Jateng ini merupakan inisiatif dari Bidang PPA II Kanwil DJPb Prov Jawa Tengah, yang menyediakan informasi terkait peraturan tata kelola, tata pelaporan yang relevan dengan BLUD serta menyajikan pula profil BLUD di Jawa Tengah. BLUDeR Jateng dapat diakses melalui website resmi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. d. Transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Informasi BLUD ini sangat mudah dan gampanguntuk direplikasi oleh satker lain dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai BLUD di Jawa Tengah. e. Sumber daya berkelanjutan Secara umum, inovasi ini sangat mudah dijalankan oleh siapapun selama update data No Uraian Penjelasan dan konten peraturan selalu dimonitoring setiapbulan. Kedepannya siapapun yang bertugas di Bidang PPA II akan bisa melakukan perbaikan dan penyempurnaan. f. Dampak Inovasi ini diharapkan bisa membantu memberikan informasi yang cepat dan up to datekepada pihakpihak yang berkepentingan dalam pengelolaan BLUD.
135 Cover macapat
136 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-88/WPB.14/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI BULETIN MAOS CAPAIAN JATENG (MACAPAT) KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menambah sarana penyampaian informasi d a n edukasi di bidang perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menyusun Buletin Maos Capaian Jateng (Macapat) yang diterbitkan secara berkala; b. bahwa agar Buletin Macapat dapat terbit secara teratur /berkala, muatan/konten dapat lebih berkualitas, konsisten, dan terjaga, serta untuk mengakomodasi para kontributor dalam penyusunan konten Buletin Macapat, perlu dibentuk Tim Inovasi Buletin Macapat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Inovasi Buletin Macapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
137 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI BULETIN MAOS CAPAIAN JATENG (MACAPAT)KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 KESATU : Membentuk Tim Pengelola Buletin Macapat Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada LampiranI yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada: 1. Direktur Pelaksanaan Anggaran 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 4 April 2023 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Ditandatangani secara elektronik M U H D I
138 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANGPEMBENTUKAN TIM INOVASI BULETIN MAOS CAPAIAN JATENG (MACAPAT) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI BULETIN MAOS CAPAIAN JATENG (MACAPAT) PADAKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Pengarah : Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Penanggung Jawab : Kepala Bidang PPA II Redaktur : Kepala Seksi PPA IIA, Kepala Seksi PPA IIB, Kepala Seksi PPA IIC Penyunting/ Editor : Dinar Rafikhalif, Rizki Anggunani, M. Wahid Hasyim Desain Grafis/ Fotografer : Novita Ratna Dewi, Roni Dwi Kurniawan, Yulida Anggryawan Sekretariat : Kepala Bagian Umum, Sri Ambarwati Kontributor Artikel : Kepala Bidang PPA I, Kepala Bidang PAPK, Kepala Bidang SKKI Pejabat Fungsional
139 LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWATENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI BULETIN MAOS CAPAIAN JATENG (MACAPAT) PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM INOVASI BULETIN MAOS CAPAIAN JATENG (MACAPAT) PADAKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 Pengarah : memberikan pengarahan, pertimbangan, saran, dan pendapat mengenai pengelolaan Buletin Macapat. Penanggung Jawab : a. bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan Buletin Macapat secara internal maupun eksternal; b. menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional;dan c. membantu Pengarah dalam memberikan pengarahan, pertimbangan, saran, dan pendapat mengenai pengelolaan Buletin Macapat. Redaktur : a. memberikan ulasan mengenai isu-isu khusus yang ditampilkan ke dalam rubrik/kolom tertentu, termasuk menjadi penanggung jawab rubrik/kolom; b. menetapkan konsep terbitan dan perumusan tema terkait pembahasan teknis maupun pemutakhiran (updating) informasi pada masing-masing unit kerja terkait; dan c. menerima pelimpahan pertanggungjawaban secara hukum dari penanggung jawab sepanjang menyangkut isi penerbitan (redaksional). Penyunting/ Editor : a. melakukan editing atau penyuntingan dan perbaikan naskah yang akan dimuat sesuai konsep dan tema yang ditetapkan; dan b. melakukan reviu atas konten dan desain rubrik Buletin Macapat pada tahap penyusunan Desain Grafis/ Fotografer : a. bertanggung jawab terhadap naskah siap cetak (materi final) dari penyunting/ editor dengan melakukan desain cover dan tata letak (layout) serta hal-hal yang menyangkut artistik (ilustrasi, tabulasi, jenis dan ukuran huruf, dan lain-lain). b. bertanggung jawab dalam mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu, serta mengumpulkan data/fakta yang akurat untuk melengkapi atau memperkuat sebuah penulisan. Sekretariat : a. mengelola keuangan, administrasi, korespondensi/koordinasi, dan distribusi Buletin Macapat; dan b. memberikan dukungan yang dibutuhkan Redaktur di luar kontendan teknis penyusunan Buletin Macapat. Kontributor Artikel : menyusun naskah/materi tulisan terkait dengan isu aktual seputar keuangan negara dan perbendaharaan negara sesuai konsep dan tema yang ditetapkan.
140 No URAIAN KEGIATAN Bidang PPA II Bidang PPA I, Bidang PAPK, Bidang SKKI, Pejabat Fungsional Kepala Kanwil Kepala Bagian Umum 1 Membuat rencana penerbitan 2 Mengumpulkan bahan dari Bidang lain 3 Melakukan penyusunan atas bahan yang terkumpul 4 Melaporkan kepada Kepala Kanwil untuk persetujuan terbit 5 Memberikan kepada Bagian Umum untuk dipublikasikan melalui kanal publikasi Prosedur Standar Operasi / Standard Operating Procedures (SOP) Buletin Maos Capaian Jateng (Macapat)
141 Profil Inovasi “Buletin Macapat” No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Buletin Macapat, Maos Capaian Jateng 2. Unit pemilik inovasi Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Prov Jateng, BagianUmum 3. Ringkasan Singkat Buletin Macapat (Maos Capaian Jateng) diambil dari kata Macapat yang merupakan tembang atau puisi tradisional warisan budaya jawa. Setiap tembang tersebut memiliki makna tersendiri yang terkandung di dalamnya yang mampu memberikan gambaran tentang kehidupan agar lebih bermakna bagi sesama. Buletin ini menggunakan nama tersebut sebagai identitas kearifan lokal Jawa Tengah dengan mengusung semangat agar mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. tujuan inovasi Sebagai jembatan informasi atas perkembangan ekonomiregional Provinsi Jawa Tengah sekaligus bentuk akuntabilitas atas peran Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dalam mengemban amanah kepada para pemangku kepentingan. 5. signifikansi (arti penting) Diharapkan media ini dapat bermanfaat kepada para pemangku kepentingan baik satuan kerja, pemerintah daerah, maupun masyarakat pada umumnya sehingga dapat digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk peningkatan perekonomian dan memberikan informasi perkembangan ekonomi dan fiskal regional Provinsi Jawa Tengah. 6. inovatif (kebaruan/keunikan/keaslian) Buletin Macapat tidak hanya menyajikan informasi aktual seputar fiskal dan kondisi ekonomi makro di Jawa Tengah, tetapi juga rubrik pendukung seperti opini pegawai pada “Pangudarasa”, testimoni mitra kerja pada “Guneman”, serta artikel wisata/kuliner lingkup jawa tengah pada “Mlampah Jateng” sehingga informasi yang disajikan semakin komprehesif. Buletin Macapat juga telah terdaftar di ISSN sehingga menunjukkan identitas terbitan yang telah terindekssecara nasional dengan lebih akurat. 7. transferabilitas (sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) Buletin Macapat dapat direplikasi pada unit DJPb lainnya mengingat setiap unit pada dasarnya memiliki muatan informasi yang dapat disebarluaskan kepada publik.
142 8. 9. Sumber format : KMK 362/KMK.01/2019 tentang Perubahan atas KMK 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkeu (disesuaikan sesuai kebutuhan pelatihan) sumber daya berkelanjutan Tim penyusun Buletin Macapat terus berupaya menyajikan informasi paling aktual dan relevan di lingkup Jateng. Inovasi dapat dilakukan dengan menerbitkan Buletin Macapat edisi khusus yang mengulas secara mendalam sebuah isu tertentu yang penting untuk disebarluaskan sehingga publik dapatterinformasikan denganlebih lengkap. dampak Inovasi ini dampaknya diharapkan dapat menjadi wadah pagi setiap pegawai untuk mengembangkan kemampuan literasinya danruang untuk menyampaikanopini atau gagasannya.
143 Cover Klik Asik Pemda
144 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAANPROVINSI JAWA TENGAH NOMOR KEP-68/WPB.14/2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI KLIK ASIK (KLINIK AKUNTANSI) KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAHKEPALA KANTOR WILAYAH, Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah serta sebagai pelaksanaan atas Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S3022/SJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dipandang perlu menyusun dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 2. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan dan akuntabilitas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padaangka 1 dan 2, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
145 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KMK.01/2022 tentang Program Penguatan Regional Chief Economist Dalam Rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER- 30/PB/2017 tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb; 5. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER- 34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayahpada Kantor Wilayah DJPb; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI KLIK ASIK (KLINIK AKUNTANSI) KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Klik Asik (Klinik Akuntansi) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dariKeputusan Kepala Kantor Wilayah ini. KEDUA : SOP Inovasi Klik Asik (Klinik Akuntansi) pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusunsebagai pedoman bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dalammelaksanakan tugas dan fungsi, serta bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami prosedur kerja setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Berjalan. KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
146 Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah; 3. Para Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/Subbag lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 17 Maret 2023 Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik M U H D I
147 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH Standar Operasional Prosedur Klik Asik (Klinik Akuntansi) No. SOP Tanggal Penetapan Tanggal Revisi: Revisi Ke 1. Deskripsi Merupakan SOP yang menggambarkan proses bimbingan/konsultasi penyusunan Laporan Keuangan bagi Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. Bimbingan/konsultasi/klinik akuntansi ini dilaksanakan melalui wa grup dan konsultasi langsung di Mini Treasury Learning Center (Mini TLC) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah secara berkala yaitu sebulan sekali pada Minggu II hari Kamis pada jam kerja. 2. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb. c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 3. Ketertautan SOP ini tidak memiliki ketertautan dengan SOP lainnya. 4. Pihak-Pihak yang Terlibat a. Chief Executive Officer of Regional Treasury b. Co-Chief of Regional Economic c. Accounting and Reporting Team d. Government Finance Statistics Team e. Data Analytics Team f. Pemerintah Daerah 5. Persyaratan dan Perlengkapan Nomor handphone dan data seluler yang masih aktif. 6. Keluaran (output) Saran/Masukan kebijakan akuntansi. 7. Jangka Waktu Penyelesaian Setiap hari melalui wa grup dan setiap hari Kamis Minggu ke II. 8. Perhatian SOP ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan. Pelaksanaan SOP ini secara langsung mendukung kinerja Kanwil dalam melakukan pelayanan publik.
148 Matriks Hasil RASCI Klik Asik Chief Executive Officer of Regional Treasury Co-Chief of Regional Economic Accounting and Reporting Team Government Finance Statistics Team Data Analytics Team Pemerintah Daerah Membentuk forum wa grup dengan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Jawa Tengah A/R Meneliti pertanyaan atau permasalahan yang diajukan dari Pemerintah Daerah terkait penyusunan Laporan Keuangan C/R C/R C/R C/R Melakukan koordinasi internal Division of Accounting and Data Analytics (Div.AccDA) A C/S C/S C/S Memberikan arahan A A/C Memberikan jawaban yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang ada melalui wa grup/tatap muka bila jika konsultasi dilakukan di Mini TLC A/C A/C C C I 9. Prosedur Kerja a. Chief Executive Officer of Regional Treasury terkait current issue yang ada di Provinsi Jawa Tengah. b. Accounting and Reporting Team, Government Finance Statistics Team, Data Analytics Team meneliti pertanyaan yang ada pada wa grup/pertanyaan yang diajukan langsung secara tatap muka dan menyusun konsep jawaban. c. Co-Chief of Regional Economic, Accounting and Reporting Team, Government Finance Statistics Team, Data Analytics Team melakukan koordinasi dan meneliti terkait jawaban yang akan disampaikan. d. Co-Chief of Regional Economic memeriksa dan meneliti konsep jawaban yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan/arahan lebih lanjut.
149 Pemerintah Daerah Data Analytics Team Government Finance Statistics Team Accounting and Reporting Team Co-Chief of Regional Economic Chief Executive Officer of Regional Treasury Meneliti pertanyaan yang diajukan 9. Bagan Alur (flowchart) Mulai Mengajukan pertanyaan/ konsultasi Setuju Disahkan Oleh: Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik ban dan dan n apkan materi jawa ukan pemeriksaan asi konsep jawaba Menyi melak verifik Rekomendasi kebijakan Memeriksa dan meneliti materi jawaban Memberikan arahan secara umum
150 Profil Inovasi Klik AsiK No Uraian Penjelasan 1. Judul Inovasi Klik AsiK 2. Unit Pemilik Inovasi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Bidang PAPK 3. Ringkasan Singkat Sesuai amanat dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-30/PB/2017 tentang Pedoman Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Kantor Wilayah DJPb, inovasi ini dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap pemerintah daerah (pemda) dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Guna mendukung dan mewujudkan tujuan yang telah diamanatkan dalam Perdirjen dimaksud, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, sehingga memerlukan sarana yang tepat agar kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tercapai yaitu dengan menciptakan inovasi “Klik Asik”. Klik AsiK merupakan klinik akuntansi keuangan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bisa diakses oleh pemerintah Daerah untuk mendiskusikan berbagai permasalahan akuntansi dalam rangka penyusunan LKPD sesuai standar Akuntansi Pemerintahan. Layanan bisa diakses melalui media chatting pada aplikasi Whattsapp, direct telepon atau tatap muka pada Mini TLC Kanwl DJPb pada hari setiap hari Kamis Minggu ke II mulai pukul 09.00 WIB sd 15.00