Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan

AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN
SOSIAL DAN LINGKUNGAN

TEORI DAN KONSEP

Ersi Sisdianto, M.Ak,
Dakun, M. Ak

i

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DAN
LINGKUNGAN; Teori dan Konsep

Penulis : Ersi Sisdianto, M. Ak,

Dakun, M.Ak

Desain Sampul : Rizal Fahmi AS

Tata Letak : Adam Akbar

ISBN : 978-623-96156-8-0

Diterbitkan oleh : PUSTAKA AKSARA, 2021
Redaksi:
Jl. Karangrejo Sawah IX nomor 17, Surabaya
Telp. 0858-0746-8047
Laman : www.pustakaaksara.co.id
Surel : [email protected]

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

ii

KATA PENGANTAR

Buku ajar sangat penting dalam dunia pendidikan dan
proses pengajaran. Buku ajar yang berjudul “Akuntansi
Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan” akan dipakai
sebagai buku ajar pada Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung dan bisa digunakan untuk Universitas-universitas
lainnya atau sebagai bahan panduan dalam penerapan akuntansi
pertanggungjawaban social dan lingkungan. Buku ini
diperuntukan bagi mahasiswa/I Prodi Akuntansi Syari‟ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Neger Raden
Intan Lampung dimana pada Prodi Akuntansi Syar‟iah
mempunyai mata kuliah Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
dan Lingkungan.

Buku ajar Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan
Lingkungan ini menyajikan beberapa bab bahasan seperti prolog
corporate social responsibility, konsep corporate social responsibility,
corporate social responsibility dalam prsefektif pancasila, etika bisnis
dan tanggungjawab lingkungan perusahaan, islamic corporate social
responsibility, islamic social reporting, disclousure islamic financial
reporting, tiga prinsip dasar corporate social responsibility.

Buku ajar ini dapat selesai atas bantuan beberapa pihak.
Dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan
dalam penyelesaian buku ini sehingga tersaji dengan rapi dan
mudah untuk dipahami. Penulis sangat menyadari bahwa buku
ajar ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan yang tidak
disengaja. Oleh karena itu saran beserta masukan sangat
diharapkan untuk penyempurnaan buku ajar edisi selanjutnya
dengan judul yang sama.

iii

DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................... i
Daftar Isi................................................................................................ ii

BAB I
PROLOG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)...... 1

BAB II
KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)....... 18

BAB III
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM
PRESFEKTIF PANCASILA............................................................... 35

BAB IV
ETIKA BISNIS DAN TANGGUNGJAWAB LINGKUNGAN
PERUSAHAAN ................................................................................... 42

BAB V
ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ...... 50

BAB VI
ISLAMIC SOCIAL REPORTING...................................................... 89

BAB VII
DISCLOUSURE ISLAMIC FINANCIAL REPORTING ................ 108

BAB VIII
TIGA PRINSIP DASAR CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) ................................................................... 151

Daftar Pustaka ..................................................................................... 174
Biodata Penulis.................................................................................... 178

iv

BAB I
PROLOG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. Latar Belakang
Corporate social responsibility (CSR) yaitu sebuah tindakan

yang perusahaan lakukan sebagai wujud pertanggung
jawabannya pada lingkungan sosial yang ada di sekitar lokasi
berdirinya perusahaan tersebut. Wujud pertanggung jawaban
ini bermacam-macam, seperti adanya perbaikan lingkungan
dan aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
sumbangan dana untuk pembangunan fasilitas pendidikan,
dan pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu di wilayah
keberadaan perusahaan tersebut. Adanya corporate social
responsibility (CSR) disebabkan munculnya kesadaran
perusahaan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntung
saja, melainkan keberlanjutan perusahaan jangka panjang
adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Sumber daya manusia
sendiri ialah aset paling berharga untuk menjalankan roda
organisasi agar tetap berdiri. Sumber daya manusia mencakup
beberapa individu dengan suatu kompetensi yang saling
melakukan kerja sama guna mewujudkan tujuan dari
organisasi. Oleh karenanya, dibutuhkan usaha dalam
mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan
integritas serta kualitas dengan harapan di masa depan
organisasi bisa berkompetisi. Pelaksana corporate social
responsibility (CSR) termasuk dari 118 sumber daya manusia
yang ada pada organisasi dimana diperlukan adanya
pengembangan lewat kegiatan-kegiatan pelatihan dan juga
pendidikan.

Perusahaan termasuk aktor ekonomi yang ada di sebuah
wilayah, baik itu wilayah negara, provinsi, kabupaten,
kecamatan, maupun desa yang dipaksa menghasilkan profit
semaksimal mungkin. Akan tetapi, prinsip terkait perusahaan
yang sebatas bertujuan kepada perolehan laba, pelan-pelan
telah mulai menghilang atau ditinggalkan. Perusahaan juga
diharuskan mempunyai tanggung jawab sosial dimana ini

1

berhubungan dengan posisinya yang ada di tengah-tengah
masyarakat. Tanggung jawab perusahaan tersebut di antaranya
ialah turut terlibat dalam mensejahterakan perekonomian
masyarakat lewat program bina lingkungan dan kemitraan.
Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat
tersebut dinamakan corporate social responsibility (CSR).

Definisi komprehensif dari corporate social responsibility
(CSR) sendiri yaitu komitmen dunia bisnis atau perusahaan
untuk turut terlibat dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan melalui tanggung jawab sosialnya serta
berorientasi kepada keselarasan antara perhatian dengan aspek
lingkungan, sosial, dan ekonomis. Dewasa ini, praktek
kedermawanaan sosial perusahaan berkembang pesat selaras
akan berkembangnya konsep corporate social responsibility (CSR).
Ini berkaitan dengan instruksi dunia untuk tidak sebatas
mencari keuntungan belaka, namun juga harus bertindak etis
serta aktif dalam pembentukan investasi sosial terhadap
lingkungan.

Isu lingkungan merupakan hal yang mejadi perhatian
bagi semua kalangan baik secara internasional ataupun
nasional. Kondisi tersebut terbukti banyaknya pertemuan dan
kesepakatan-kesepakatann berbagai negara untuk terlibat
langsung dalam upaya penyelamatan lingkungan salah satunya
Paris Agrrement yang diselenggaran pada tahun 2015.
Kesepakatan bersama untuk membatasi suhu global barada
dibawah 2°C dibandingkan dengan masa pra-industri,
tentunya tidak akan tercapai tanpa campur tangan pelaku
bisnis. Hal inilah yang semakin menunjukkan bahwa tanggung
jawab perusahaan tidak hanya berfokus terhdap stockholder saja
melainkan juga mencakup tanggung jawab social dan
lingkungan. Dengan kata lain perusahaan dapat disebut
sebagai salah satu agen pembangungan dengan misi
menyejahterakan masyarakat. Maka untuk mencapai
keseimbangan tersebut dibutuhkan adanya analis lingkungan
bisnis yang mampu mendeskripsikan dampak atau pengaruh
bisnis yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar dan

2

kemudian menerjemahkannya dalam strategi perusahaan baik
jangka panjang dan jangka pendek. Sehingga dengan demikian
strategi perusahaan yang semula hanya memaksimalkan laba
kemudian berubah menjadi perspektif bisnis triple buttom line
yang mamaksa perusahaan tidak semata-mata hanya berfokus
untuk menghasilkan laba saja (profit) tetapi juga berfokus pada
upaya untuk menyejahterakan masyarakat (people) serta
menjaga kelestarian lingkungan (planet (Prastowo&Huda,
2011).

Dalam skala nasional, pemerintah dalam Undang-
Undang No. 40 / 2007 tentang Perseroan Terbatas telah
dinyatakan, adanya kewajiban perusahaan untuk menjalankan
kegiatan corporate social responsibility (CSR) sebagai wujud
kepdulian pelaku bisnis terhadap lingkungannya dan menjadi
bagian dari perusahaan yang tidak bisa dipisahkan.

Indonesia merespons isu lingkungan tersebut dengan
membentuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. BAB V Pasal 74 dalam perundang-
undangan tersebut menjelaskan ”Perseroan yang menjalankan
kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber
daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan”. Maka dari hal tersebut, baik perusahaan swasta
atau BUMN harus melakukan kegiatan corporate social
responsibility (CSR). Selain itu juga diperkuat dengan Surat
Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP.04/MBU/2007 dimana
memaparkan bahwa stakeholder eksternal yang menjadi
sasarannya, dimana meliputi lingkungan dan community.

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggun jawab
sosial dan lingkungan merupakan sebuah konsep yang
menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab
terhadap stakeholders dimana perusahaan dalam
melaksanakan aktivitasnya harus mempertimbangkan segala
dampak positif dan negatif yang dimungkinkan dapat terjadi
dan memengaruhi tatanan sosial ekonomi dan lingkungan
masyarakat. Dengan kata lain, corporate social responsibility
(CSR) adalah sebuah representasi dari kinerja perusahaan itu

3

sendiri. Melalui program corporate social responsibility (CSR)
perusahaan memastikan bahwa masyarakat dan perusahaan
bisa saling mendukung dan tumbuh bersama serta
memperlihatkan bagaimana perusahaan bisa mewujudkan
keselarasan dalam hal norma sosial, lingkungan, dan ekonomi
tanpa mengabaikan harapan dari stakeholder perusahaan.

Indonesia menjadi negara satu-satunya yang mewajibkan
korporasi, terutama yang beroperasi dalam sektor pengelolaan
sumberdaya alam (SDA) mengeluarkan dana untuk corporate
social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
perusahaan. Secara eksplisit hal ini termuat dalam UU No.
40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana
sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi dikuatkan untuk
segera diberlakukan. Walaupun peraturan perundang-
undangan di bawahnya belum dibuat sebagai petunjuk teknis
(juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak), akan tetapi
berbagai perusahaan di Indonesia secara hukum sudah terikat
dengan UU ini. Kebalikannya, di berabagai negara maju
semacam Eropa Barat dan Amerika Serikat, walaupun corporate
social responsibility (CSR) sifatnya voluntary (sukarela), akan
tetapi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan corporate
social responsibility (CSR) justru di sana tengah diperhatikan
oleh kalangan korporasi. Ternyata sifatnya tidaklah wajib,
rupanya beberapa perusahaan lebih terikat secara sosial dan
moral dalam mengalokasikan beberapa dari keuntungan yang
diperolehnya untuk aktivitas-aktivitas terkait corporate social
responsibility (CSR). Umumnya orang-orang yang ada di negara
maju lebih melek akan informasi, terutama terkait isu dunia,
misalnya: pemanasan global, pendidikan, kesehatan,
kemiskinan, pencemaran lingkungan, deforestasi, serta lainnya,
juga turut „memaksa‟ korporasi untuk lebih memiliki tanggung
jawab yang besar terhadap 3P (people, planet, dan profit) lewat
corporate social responsibility (CSR). Beberapa perusahaan di
negara maju menghadapi persoalan seperti kesulitannya
menemukan kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang
sesuai dengan visi dan misinya sebagai dunia usaha. Selain itu,

4

beberapa perusahaan tersebut juga adalah negara kaya dimana
tentunya tidak banyak memiliki persoalan terkait pencemaran
lingkungan dan kemiskinan. Dampaknya, korporasi wajib
untuk menemukan “tambahan outlet” yang ada di luar negara
asalnya. Hal ini adalah peluang yang baik untuk negara
berkembang dalam menangkap dana corporate social
responsibility (CSR) yang melimpah dimana di negara asal
perusahaan tersebut belum tersalurkan. Bagi korporasi yang
mempunyai kegiatan atau kantor operasi di negara
berkembang, cenderung akan tidak sulit dalam mengeluarkan
dana corporate social responsibility (CSR).

B. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR)
Program corporate social responsible (CSR) dilakukan

sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
khalayak umum dimana memiliki beberapa manfaat serta
fungsi. Corporate social responsibility (CSR) secara umum
memiliki fungsi sebagai wujud pertanggung jawaban
perusahaan kepada pihak-pihak yang terdampak maupun
terlibat secara tidak langsung ataupun langsung terhadap
kegiatan perusahaan dengan memperhatikan berabagai pihak
tersebut secara lebih.

Program corporate social responsibility (CSR) yakni
investasi jangka panjang yanv berguna sebagai alat untuk
menunjang peningkatan citra perusahaan di mata publik dan
berguna mengurangi risiko sosial. Program corporate social
responsibility (CSR) memiliki salah satu implementasi yaitu
community development (pemberdayaan atau pengembangan
masyarakat). Maka dari hal tersebut, fungsi dari corporate social
responsibility (CSR) juga sebagai investasi perusahaan guna
sustainability (keberlanjutan dan pertumbuhan) perusahaan dan
tidak lagi dipandang sebagai cost centre (sarana biaya)
melainkan sebagai profit centre (sarana meraih keuntungan).

Sedangkan apabila diuraikan lebih luas, corporate social
responsibility (CSR) memiliki fungsi serta manfaat untuk
perusahaan, di antaranya meliputi:

5

1. Izin sosial untuk beroprasi (sosial licence to operate)
Masyarakat bagi perusahaan adalah sebuah faktor

yang membuatnya bergerak atau bisa juga sebaliknya.
Melalui terdapatnya corporate social responsibility (CSR),
masyarakat sekitarnya akan bisa mendapat manfaat dari
perusahaan di lingkungannya sehingga secara otomatis
masyarakat merasa diuntungkan serta pelan-pelan juga
merasa "memiliki" perusahaan itu. Apabila kondisinya
sudah semacam ini, perusahaan dalam mengoperasikan
usahanya di daerah tersebut akan lebih leluasa.
2. Memperbaiki Hubungan Dengan Stakehoder

Dilakukannya program corporate social responsibility
(CSR) bisa untuk membangun komunikasi bersama
stakeholder menjadi lebih erat dan lebih sering, di mana ini
bisa meningkatkan kepercayaan stakeholders pada
perusahaan tersebut.
3. Mereduksi Risiko Bisnis Perusahaan

Melalui corporate social responsibility (CSR) akan
menjadikan hubungan antara pihak yang bersangkutan
dengan perusahaan bertambah lebih baik lagi, dampak dari
ini resiko bisnis semacam konflik dapat dengan mudah
ditangani. Apabila kondisinya semacam ini, maka biaya
pengalihan resiko dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang
lebih berguna untuk perusahaan atau masyarakat.
4. Meningkatkan Semangat dan Produktivitas Karyawan

Reputasi yang baik yang dimiliki perusahaan yaitu
perusahaan yang dapat memberi kontribusi besar kepada
lingkungannya, masyarakat sekitar, dan stakeholder. Tentu
saja hal ini akan menjadi suatu kebanggan khusus untuk
karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan
dimana ini akan menjadikan produktivitas dan etos kerja
para karyawannya meningkat.
5. Melebarkan Akses Menuju Market

Semua biaya dan investasi yang digunakan untuk
mendanai program corporate social responsibility (CSR) pada
dasarnya dapat menjadi suatu peluang baik untuk

6

mendapatkan pasar yang lebih luas. Mencakup di dalamnya
dapat menembus pangsa pasar yang baru dan
meningkatkan loyalitas konsumen. Kondisi tersebut
dikarenakan program corporate social responsibility (CSR) bisa
menjadikan brand atau nama perusahaan menjadi lebih
dikagumi serta dikenal masyarakat luas.
6. Melebarkan Akses Sumber Daya

Apabila pengelolaan corporate social responsibility
(CSR) secara baik, maka bagi perusahaan akan menjadi
keunggulan dalam bersaing dimana ke depannya bisa
membantunya memperlancar jalan dalam memperoleh
sumber daya yang diperlukan.
7. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Secara umumnya perusahaan yang melakukan
corporate social responsibility (CSR) dapat berkontribusi
sebagai regulator dalam mengurangi beban pemerintah.
Sebenarnya pemerintahlah yang bertanggung jawab besar
terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.
8. Mereduksi Biaya

Melalui program corporate social responsibility (CSR)
juga bisa menekan anggaran perusahaan semacam
melaksanakan program corporate social responsibility (CSR)
yang berhubungan dengan lingkungan dimana dalam
perusahaan mengaplikasikan konsep daur ulang, sehingga
akan berkurang biaya produksi dan limah perusahaan.
9. Peluang Mendapatkan Penghargaan

Suatu perusahaan yang berkontribusi besar untuk
lingkungan sekitar dan masyarakat luas lewat program
corporate social responsibility (CSR) akan memiliki peluang
lebih besar dalam mendapatkan penghargaan. Hal ini bagi
perusahaan tersebut tentunya menjadi kebanggaan
tersendiri.

7

Sedangkan menurut pendapat Wibisono (2007: 99)
manfaat corporate social responsibility (CSR), yaitu;
1. Bagi negara, praktik yang baik dari corporate social

responsibility (CSR) dapat mencegah malpraktik bisnis atau
“corporate misconduct” semacam tingginya tingkat korupsi
yang dipicu oleh penyuapan kepada aparat hukum atau
aparat negara. Negara juga akan bisa menikmati
pendapatan dari pajak yang tidak digelapkan perusahaan,
2. Bagi lingkungan, praktik yang baik dari corporate social
responsibility (CSR) bisa menjauhkan dari berlebihannya
eksploitasi terhadap sumber daya alam, melalui mengurangi
tingkat polusi yang bisa mempertahankan kualitas dari
lingkungan, serta justru perusahaan berkontribusi
memengaruhi lingkungannnya,
3. Bagi masyarakat, praktik yang baik dari corporate social
responsibility (CSR) dapat menunjang peningkatan nilai-
tambah perusahaan di sebuah daerah sebab tenaga kerja
akan terserap sehingga kualitas sosial di daerah yang
bersangkutan meningkat. Penyerapan pekerja lokal akan
akan dilindungi berbagai hak yang dimilikinya sebagai
pekerja. A[abila ada masyarakat lokal atau masyarakat adat,
praktek corporate social responsibility (CSR) akan menjunjung
tinggi budaya dan tradisi lokal tersebut,
4. Bagi Perusahaan. Melalui pengimplementasian corporate
social responsibility (CSR), ada empat manfaat yang bisa
perusahaan dapatkan. Pertama, perusahaan bisa
mempermudah pengelolaan manajemen risiko dan
meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang
kritis. Kedua, perusahaan bisa menjaga kualitas dan
keloyalan sumber daya manusia. Ketiga, perusahaan tidak
sulit dalam mendapat akses terhadap modal. Keempat,
perusahaan memperoleh citra positif dari masyarakat dan
keberadaan perusahaan bisa tumbuh dan berkelanjutan.

8

Manfaat pelaksanaan corporate social responsibility (CSR)
sesuai pemaparan dari Kotler ialah:
1. Meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan
2. Membentuk hubungan yang harmonis antara komunitas

dengan perusahaan.
3. Penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal dan

berdampak pada perubahan sosial.
4. Mendorong peningkatan penjualan dan menciptkan

preferensi merek.
5. Meningkatkan loyalitas konsumen terhadap organisasi atau

perushaan.
6. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan.

Khususnya pada masa krisis, kuatnya reputasi di
masyarakat dapat menjadi asset nyata yang berharga.
Positifnya citra perusahaan juga bisa memengaruhi pembuat
kebijaksanaan, serta memberi pengaruh positif yang lain
semacam, bisa berkontribusi positif untuk meningkatkan
kinerja finansial perusahaan dan bisa meningkatkan
loyalitas dan kepuasan karyawan.
7. Memperkuat brand positioning.
Brand atau perusahaan yang turut terlibat dalam berbagai
aksi sosial di masyarakat, bisa membentuk jiwa pada satu
merek atau “spirit of the brand”. Kegiatan marketing yang
meliputi sesuatu yang mengarah kepada sosial akan lebih
memberi dampak positif pada penilaian terhadap suatu
merek (brand jugmenets).

C. Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR)
Pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) bagi

perusahaan ialah sebagai wujud pertanggung jawaban sosial
perusahaan kepada lingkungan, pemerintah, dan masyarakat
sekitar baik yang berdampak tidak langsung ataupun langsung,
memiliki fungsi yaitu;
1. Izin Sosial untuk Beroperasi

Masyarakat sendiri bagi suatu perusahaan adalah
faktor yang menentukan perkembangan perusahaan.

9

Melalui terdapatnya corporate social responsibility (CSR),
masyarakat yang menetap di sekitar perusahaan yang
bersangkutan akan memperoleh manfaat dari perusahaan
tersebut. Kondisi ini tentu saja akan memberikan
keuntungan kepada masyarakat sekitar. Oleh karenanya,
pelan-pelan masyarakat dapat loyal terhadap perusahaan
itu. Apabila sudah semacam ini, kegiatan atau program di
wilayah tersebut akan lebih mudah dijalankan perusahaan.
2. Corporate Social Responsibility (CSR) Bisa Meminimalkan
Resiko Bisnis Perusahaan

Corporate social responsibility (CSR) akan membentuk
hubungan yang semakin lebih baik antara pihak yang
terlibat dengan, oleh karenanya risiko bisnis semacam
terjadinya konflik dapat dengan mudah diatasi. Apabila
kondisinya semacam ini, maka biaya pengalihan resiko
dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna
untuk perusahaan atau masyarakat.
3. Corporate Social Responsibility (CSR) Dapat Melebarkan Akses
Sumber Daya

Apabila pengelolaan corporate social responsibility
(CSR) dilakukan secara baik, maka akan menjadi suatu
keunggulan eksklusif untuk bisa berkompetisi serta guna
mempermudah perusahaan dalam memperoleh sumber
daya yang dibutuhkan.
4. Corporate Social Responsibility (CSR) Memudahkan Akses
Menuju Market

Semua pengeluaran biaya dan investasi terkait
program corporate social responsibility (CSR) pada dasarnya
juga dapat menjadi peluang baik untuk memperoleh pasar
yang lebih luar. Mencakup di dalamnya dapat menembus
pangsa pasar yang baru serta membangun loyalitas
konsumen. Terjadinya ini disebabkan program corporate
social responsibility (CSR) dapat menjadikan brand atau nama
perusahaan menjadi lebih dikagumi dan terkenal di
khalayak umum.

10

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Dapat Menekan Biaya
Pengeluaran
Melalui adanya program corporate social responsibility
(CSR) dapat juga menghemat anggaran yang dikeluarkan
perusahaan semacam penerapan konsep daur ulang dalam
perusahaan. Oleh karenanya dapat berkurang biaya untuk
produksi dan juga limbah yang dihasilkan.

6. Corporate Social Responsibility (CSR) Mampu Memperbaiki
Hubungan dengan Stakeholder
Program corporate social responsibility (CSR) yang
dilakukan dapat memudahkan atau membantu komunikasi
bersama stakeholder. Ini tentunya akan meningkatkan
kepercayaan stakeholder pada perusahaan tersebut.

7. Corporate Social Responsibility (CSR) Mampu Memperbaiki
Hubungan dengan Regulator
Secara umum perusahaan yang menerapkan program
corporate social responsibility (CSR) sebagai regulator akan
ikut berkontribusi dalam membantu peringanan beban
pemerintah. Sebenarnya pemerintahlah yang bertanggung
jawab besar terkait kesejahteraan masyarakat dan
lingkungannya.

8. Corporate Social Responsibility (CSR) Meningkatkan
Produktivitas dan Semangat Karyawan
Reputasi baik dari sebuah perusahaan ialah
perusahaan yang dapat turut andil kepada lingkungannya,
masyarakat sekitar, dan stakeholder. Tentu saja ini akan
menjadi sesuatu yang membanggakan bagi karyawan yang
bekerja di perusahaan itu, dimana ini akan berakibat
terhadap meningkatnya produktivitas dan etos kerja
karyawan.

9. Corporate Social Responsibility (CSR) Memperbesar Peluang
Memperoleh Penghargaan
Perusahaan yang berkontribusi besar untuk
lingkungan sekitar dan masyarakat luas lewat program
corporate social responsibility (CSR) akan memiliki peluang
besar dalam memperoleh penghargaan. Tentu saja ini akan

11

menjadi sesuatu yang membanggakan untuk perusahaan
yang bersangkutan.

D. Unsur-Unsur Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate social responsibility (CSR) pada dasarnya juga

bentuk tanggung jawab perusahaan pada stakeholder, sehingga
ini dikelompokkan dalam tiga unsur, mencakup:
1. Berkomitmen dalam pembangunan ekonomi secara

berkesinambungan dan luas.
2. Mempunyai komitmen dalam berupaya secara legal dan etis

dan juga memiliki peranan dalam peningkatan ekonomi
karyawannya.
3. Ditunjukkan dengan suatu tindakan sosial berbentuk sikap
peduli akan lingkungan yang ada di sekeliling perusahaan
dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku.

E. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility (CSR)
Dasar hukum corporate social responsibility (CSR) di

Indoensia yaitu termuat dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007
terkait kewajiban CSR bagi PT, dimana ini adalah keputusan
pemerintah terkait corporate social responsibility (CSR) untuk
perseroan terbatas (PT), yang meliputi:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) merupakan kewajiban perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan
memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan terbatas yang tidak melksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud ayat (I) dikenai sanksi sesuai
dengan peraturan perundang- undangan. 4. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan pemerintah.

12

Pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 terkait penanaman modal
memuat bahwa semua penanam modal memiliki kewajiban
yakni:
1) Mematuhi seluruh ketetapan dalam perundang-undangan;
2) Menjunjung tinggi tradisi budaya masyarakat sekitar tempat

usaha penanaman modal;
3) Membuat laporan terkait aktivitas penanaman modal serta

menyampaikannya ke badan koordinasi penanaman moda;
4) Menjalankan tanggung jawab sosal perusahaan; serta
5) Mengaplikasikan berbagai prinsip tata kelola perusahaan

yang baik.

Berdasar pada pemaparan di atas, bisa diketahui bahwa
konsep corporate social responsibility (CSR) tidak sebatas sebuah
kewajiban moral, akan tetapi menjadi kewajiban yang bisa
dipertanggungjawabkan dalam hukum dengan berlaku nya
pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 dan pasal 15 UU No. 25 Tahun
2007, namun khusus sebatas untuk perseroan yang
menanamkan modalnya dan berkegiatan usaha yang berkaitan
dan/atau di bidang sumber daya alam di Indonesia

F. Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)
Beberapa tokoh penting dalam perkembangan corporate

social responsibility (CSR) dan beberapa institusi internasional
mengajukan prinsip-prinsip dasar yang bisa dimanfaatkan
menjadi pedoman dalam melaksanakan corporate social
responsibility (CSR). Berbagai prinsip ini secara umum
berdasarkan good corporate governace (tata kelola perusahaan
yang baik) dan konsep pembangunan berkelanjutan. Beberapa
prinsip ini, meliputi:
1. Keterbukaan.

Membangun dialog dan keterbukaan dengan publik
dan pekerja, merespons dan mengantisipasi potencial hazard,
serta akibat jasa, limbah, produk, dan operasi.

13

2. Memberi sumbangan.
Memberi sumbangan untuk pengembangan lembaga

pendidikan, lintas departemen pemerintah, lembaga
pemerintah, kebijakan publik dan bisnis, serta terhadap
usaha bersama yang akan menjadikan kesadran akan
tanggung jawab sosial meningkat.
3. Transfer best practise.

Turut terlibat dalam transfer praktik dan
penegmbangan bisnis yang secara sosial bertanggung jawab
terhadap seluruh sektor dan industri publik.
4. Siaga menghadapi darurat.

Merumuskan dan menyusun rencana untuk
menghadapi kondisi darurat, serta apabila situasi berbahaya
terjadi, maka akan melakukan kerja sama bersama
komunitas loka, instansi berwenang, dan layanan gawat
darurat. Selain itu juga mengenali kemunculan potensi
bahaya.
5. Prinsip pencegahan.

Melakukan modifikasi terhadap penggunaan jasa
atau produk, pemasaran, dan manufaktur selaras akan
penelitian yang mutakhir guna menangkis dampak sosial
yang sifatnya negatif.
6. Penelitian.

Mendukung atau melakukan peneitian dampak social
limbah, emisi, proses, produk, dan bahan baku yang
berhubungan dengan aktivitas usaha. Penelitian menjadi
alat untuk meminimalisir akibat yang negatif.
7. Fasilitas dan operasi.

Mengoperasikan, merancang, dan mengembangkan
fasilitas dan melaksanakan aktivitas dengan temuan kajian
dampak sosial sebagai pertimbangannya.
8. Informasi publik.

Memberikan informasi serta (serta dibutuhkan)
mendidik publik, distributor, dan pelanggan terkait jasa,
penyimpanan dan pembuangan produk, transportasi, dan
juga penggunaan yang aman.

14

9. Produk dan jasa.
Melakukan perkembangan terhadap jasa dan produk

yang secara sosial tidak berdampak negatif.
10. Pengkajian.

Mengkaji dampak sosial sebelum mengawali proyek
atau kegiatan baru serta sebelum meninggalkan lokasi
pabrik atau menutup satu fasilitas.
11. Pendidikan karyawan.

Memotivasi karyawan dan mengadakan pelatihan
dan pendidikan.
12. Proses perbaikan.

Memperbaiki kinerja, program, dan kebijakan sosial
korporat secara berkesinambungan berdasarkan temuan
penelitian yang relevan dan terbaru, mengaplikasikan
kriteria sosial tersebut serta memahami kebutuhan sosial.
13. Manajemen terpadu.

Mengintegrasikan praktik, program, dan kebijakan ke
dalam tiap aktivitas bisnis sebagai sebuah komponen
manajemen yang termuat pada fungsi manajemen.
14. Prioritas korporat.

Tanggung jawab sosial ialah prioritas korporat yang
paling tinggi serta menjadi penentu dalam pembangunan
berkesinambungan. Melalui ini korporat dengan cara yang
bertanggung jawab secara sosial dapat membuat program,
kebijakan, serta praktik dalam menjalankan bisnisnya.
15. Pencapaian dan pelaporan.

Melakukan evaluasi terhadap kinerja sosial, secara
berkala melakukan audit sosial, serta melakukan pengkajian
terhadap pencapaian berdasar kepada peraturan
perundang-undangan dan kriteria korporat, serta
menyampaikan informasinya kepada pekerja, pemegang
saham, dan dewan direksi.

15

G. Jenis-Jenis Program Corporate Social Responsibility (CSR)
Pemilihan program kegiatan corporate social responsibility

(CSR) yang akan perusahaan lakukan bergantung pada tujuan
pelaksanaannya yang hendak dicapai perusahaan tersebut.
Kotler dan Lee memaparkan, program corporate social
responsibility (CSR) memiliki enam kategori, yaitu:
1. Socially responsible buisness practice

Perusahaan menjalankan kegiatan bisnis melebihi
kegiatan bisnis yang hukum wajibkan dan berinvestasi yang
menunjang kegiatan sosial dimana tujuannya guna
memelihara lingkungan hidup dan meningkatkan
kesejahteraan konmunitas.
2. Community volunteering

Perusashaan mendorong dan mendukung rekan
pedagang eceran dan para karyawan supaya secara sukarela
menyisihkan waktunya untuk membantu masyarakat yang
menjadi target program dan membantun berbagai
organisasi masyarakat lokal.
3. Corporate philanthropy

Perusahaan menyumbang langsung berbentuk derma
untuk suatu kalangan masyarakat. Bisanya sumbangan ini
dalam bentuk pemberian pelayanan secara gratis, paket
bantuan, dan uang tunai. Biasanya corporate philanthropy
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi
perhatian prioritas perusahaan.
4. Corporate social marketing (SCM)

Perusahaan melaksanakan dan mengembangkan
kampanye guna merubah prilaku masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan
kesehatan dan keselamatan publik. Mayoritas kampanye
SCM lebih berorientasi dalam memacu perubahan prilaku
yang berhubungan dengan berbagai isu keterlibatan
masyarakat, lingkungan, perlindungan terhadap
kecelakaan, dan kesehatan.

16

5. Cause related marketing (CRM)
Terkait program ini, perusahaan berkomitmen

menyumbang suatu persentase dari penghasilan yang
didapatnya untuk kegiatan sosial dengan berdasar
banyaknya produk yang terjual. Biasanya kegiatan tersebut
didasarkan untuk suatu aktivitas, suatu jangka waktu, dan
penjualan produk tertentu.
6. Cause promotion.

Perusahaan terkait program ini menyediakan sumber
daya atau dana yang dimilikinya untuk menunjang
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan
sosial atau guna perekrutan tenaga sukarela, partisipasi
masyarakat, dan mendukung pengumpulan untuk suatu
kegiatan.

17

BAB II
KONSEP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR)

A. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
Perkembangan pelaksanaan corporate social responsibility

(CSR) di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan
yang sudah mengimplementasikannya. Semakin banyak
perusahaan yang menerapkannya baik berbentuk
pembedayaan (enpowerment) maupun amal (charity). Paling
tidak dapat diketahui melalui publikasi yang gencar yang
berhubungan dengan implementasi corporate social responsibility
(CSR) di berbagai media elektronik dan cetak. Perkembangan
pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) di Indonesia bisa
diketahui melalui banyaknya usaha pemerintah kota,
kabupaten, dan provinsi dalam menerbitkan aturan
perundang-undangan berhubungan dengan pelaksanaan
corporate social responsibility (CSR) di wilayahnya.

Corporate social responsibility (CSR) berdasar pada
pemaparan Suharto (2007) dalam buku yang ditulisnya
berjudul "Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat
Tanggung jawab Sosial Perusahaan corporate social responsibility
(CSR)", dimana Suharto memaparkan corporate social
responsibility (CSR) yakni operasi bisnis yang memiliki
komitmen bukan sebatas untuk menjadikan keuntungan
perusahaan meningkat secara finansial, namun guna
pembangunan sosial ekonomi kawasan secara berkelanjutan,
melembaga, dan holistik. Corporate social responsibility (CSR)
dalam konteks pemberdayaan termasuk policy perusahaan yang
pelaksanaannya secara melembaga dan profesional. Kemudian
corporate social responsibility (CSR) hampir sama dengan
corporate social policy (CSP), yaitu strategi dan roadmap
perusahaan yang memadukan tanggung jawab ekonomis
korporasi dengan tanggung jawab etis, legal, dan sosial. Kotler
dan Nancy (2015) memberikan definisi komprehensif dari
corporate social responsibility (CSR) yakni komitmen yang

18

dimiliki perusahaan guna mengontribusikan beberapa sumber
daya perusahaan serta menunjang peningkatan kesejahteraan
komunitas lewat praktik bisnis yang baik. Sementara itu,
Fraderick et al, memaparkan, corporate social responsibility (CSR)
yakni prinsip yang menjelaskan bahwa perusahaan wajib
memiliki tanggung jawab atas akibat dari seluruh tindakan di
dalam lingkungannya maupun masyarakat. Selanjutnya
Kicullen dan Kooistra menjelaskan bahwa yang dimaksud
corporate social responsibility (CSR) ialah tingkat
pertanggungjawaban moral yang diduga asalnya dari
perusahaan di luar kepatuhan pada hukum negara. Definisi
lainnya dari Khourey bahwa corporate social responsibility (CSR)
yakni keseluruhan hubungan antara stakeholders dengan
perusahaan.

Beberapa pengertian tersebut, didapat kesimpulan
bahwa corporate social responsibility (CSR) adalah wujud
pertanggung jawaban soal perusahaan terhadap keadaan
lingkungan sekitar baik lingkungan biotik maupun lingkungan
abiotik.

B. Bentuk-Bentuk tanggung jawab Corporate Social
Responsibiity (CSR)
Weiss memaparkan, tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap lingkungan sekitar bisa berwujud:
1. Perusahaan sesuai dengan kompetensinya mengikut
sertakan dirinya dalam kegiatan sosial di mana ada
kebutuhan sosial yang krusial;
2. Melakukan perhitungan berbagai biaya sosial dari tiap jasa,
produk, atau aktivitas ke dalam harga yang mana
konsumen membayarnya atas konsekuensi konsumsi yang
dilakukannya terhadap masyarakat;
3. Perusahaan harus mengkalkulasi manfaat dan biaya sosial
dari jasa, produk, atau aktivitas serta dengan cermat
mempertimbangkannya supaya bisa diputuskan aktivitas
itu bisa atau tidak dilanjutkan;

19

4. Perusahaan wajib bekerja sebagai sistem dua arah dan
terbuka dengan menerima masukan masyarakat secara
terbuka serta menjelaskan operasi yang dilakukannya
kepada khalayak umum;

5. Pemeliharaan sumber daya masyarakat.
Bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan

terhadap lingkungan sesuai pemaparan Weiss bahwa
pemeliharaan terhadap sumber daya masyarakat ialah sesuatu
yang krusial, yang perusahaan lakukan terkait program
corporate social responsibility (CSR) ialah perusahaan dalam
menerima masukan masyarakat harus transparan serta
menjelaskan operasi yang dilakukannya, menghitung biaya
sosial serta menambahkan biaya tersebut dalam harga yang
akan konsumen beli (dilakukannya ini untuk membayar akibat
pembuatan barang yang dikonsumsi konsumen terhadap
masyarakat).

Archie B. Carroll dalam buku yang ditulisnya “Business
and Society: Ethics and Stakeholder management: menjelaskan,
corporate social responsibility (CSR) memiliki empat prinsip
dasar, meliputi:

20

1. Economic Responsibilities;
Setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh

keuntungan. Motif mencari keuntungan ini merupakan
dasar dari sebuah perusahaan beroperasi. Perusahaan yang
didirikan dan berada di suatu lingkungan harus memiliki
nilai tambah sehingga keberlangsungan hidup sebuah
perusahaan bisa terjamin. Secara ekonomis keuntungan
perusahaan dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Jika
perusahaan sudah dinyatakan memiliki keuntungan maka
perusahaan tersebut mempunyai tanggung sosial terhadap
lingkungan sekitar.

Jika perusahaan telah menjalankan tanggung jawab
sosial berbentuk tanggung jawab ekonomi akan berdampak
sangat besar pada lingkungan sosial perusahaan tersebut,
karena dengan adanya perusahaan tersebut ada kesempatan
pekerjaan bagi angkatan kerja disekitar perusahaan, peluang
baru dalam bidang UMKM, dan peluang-peluang lainnya
yang dapa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar
perusahaan.

Tanggung jawab ekonomi bagi suatu organisasi bisnis
adalah tangung jawab paling mendasar. Tanggung jawab ini
memperlihatkan dimana perusahaan diharapkan bisa
menghasilkan jasa dan barang serta mendapatkan
keuntungan sebagai insentif atas efektifitas dan efisiensi.
Usahanya

2. Legal Responsibilities;
Kegiatan operasional perusahaan harus selalu

mengedepankan hukum sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan. Proses mencari keuntungan perusahaan tidak
boleh melanggar adat, norma yang berlaku dimasyarakat
tersebut dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-
undangan dan ketentuan (hukum) yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Bisnis wajib taat akan peraturan hukum
(peraturan) yang berlaku. Disebut baik sebuah perusahaan
apabila mentaati hukum meskipun tindakan ini tidak cukup

21

tanpa diikuti etika. Etika dan hukum saling melengkapi,
sebab etika mendahului hukum dari segi normatif. Oleh
karenanya, kerap disebutkan bahwa perusahaan telah
bertindak etis jika sudah taat akan hukum. Maknanya,
tanggung jawab hukum perusahaan dipandang telah sesuai
akan kewajibannya apabila sudah patuh terhadap peraturan
yang berlaku dan bertindak legal.

Tanggung jawab hukum yaitu harapan dimana
perusahaan bisa mengoperasikan bisnis yang dimilikinya
selaras akan keberlakuan aturan main. Dua tanggung jawab
ini adalah tanggung jawab paling mendasar bagi
perusahaan yang dalam menjalankannya disertai dengan
tanggung jawab etika.

3. Ethical Responsibilities;
Tanggung jawab etis perusahaan terhadap

lingkungan sekitar meliputi praktik dan kegiatan yang
dilarang atau diharapkan oleh anggota masyarakat
walaupun tidak dilakukan kodifikasi menjadi undang-
undang. Bentuk tanggung jawab tersebut harus perusahaan
penuhi guna memenuhi rasa keadilan dan kebenaran
masyarakat. Kebenaran dan keadilan yang dilaksanakan
oleh perusahaan bukan merupakan paksaan karena undang-
undang atau peraturan yang berlaku tetapi karena itu
semua merupakan tanggung jawab etis perusahaan.
Contohnya, saat Shell yang pada 1995 ingin membuang
anjungan minyak Brent Spar di laut, Shell mendapat
persetujuan penuh dari pemerintah serta otoritas hukum
Inggris. Greenpeace sebagai NGO yang peduli lingkungan
menentang keinginan Shell dan terus mengkampanyekan
boikot terhadap produk Shell. Dampaknya, akhirnya
dibatalkan keputusan hukum terkait pembuangan anjungan
di laut tersebut, sebab perusahaannya tidak berhasil
mengkalkulasi ekspektasi etis masyarakat (atau paling tidak
para pemrotes).

22

Sesuai pemaparan dari Carroll (1991), bahwa
tanggung jawab etis perusahaan merupakan sesuatu
keinginan yang umum masyarakat harapkan, melampaui
harapan hukum dan ekonomi. Sebab hukum tersebut adalah
sesuatu yang krusial namun tidak memadai, diperlukannya
tanggung jawab etis guna merangkul praktik dan kegiatan
yang dilarang atau diharapkan masyarakat walaupun
hukum tersebut tidak dilakukan kodifikasi menjadi undang-
undang. Sebuah tanggung jawab etis membentuk ruang
lingkup penuh dengan harapan, nilai, standar, dan norma
yang mencerminkan apa yang dianggap masyarakat,
pemegang saham, karyawan, dan konsumen sebagai
konsisten dan dengan perlindungan atau penghormatan
terhadap berbagai hak moral dari para pemangku
kepentingan.

Selain itu, perubahan nilai atau etika lebih dulu
dibanding pembentukan hukum sebab peran mereka
sebagai kekuatan pendorong di belakang pembentukan
awal peraturan dan hukum. Contohnya, gerakan hak-hak
konsumen, lingkungan, dan sipil menunjukkan berbagai
perubahan paling dasar dalam nilai-nilai sosial, sehingga
bisa dipandang sebagai bayangan, penentu etika, serta
kemudian mengarah kepada legislasi. Makna lainnya,
tanggung jawab etis bisa dipandang sebagai mencerminkan
dan merangkul norma-norma serta nilai-nilai yang baru ada
dimana masyarakat mengharapkan untuk dipenuhi oleh
bisnis, walaupun mungkin mencerminkan lebih tingginya
standar kinerja dibanding yang kini hukum wajibkan.
Definisi dari tanggung jawab etis kini terus berkembang
atau kerap kali tidak jelas. Dampaknya, berlanjutlah
perdebatan terkait legitimasinya. Bisnis dalam hal apapun
diharapkan responsif akan berbagai konsep baru yang
muncul dari praktik etika. Beberapa tahun terakhir ini, etika
di arena global sudah memperluas studi terkait praktik
bisnis dan norma yang bisa diterima.

23

4. Philantropic Responsibilities.
Tingkat keempat corporate social responsibility (CSR)

melihat tanggung jawab filantropi korporasi. Aspek
corporate social responsibility (CSR) tersebut mengkaji
permasalahan-permasalahan besar semacam pembangunan
fasilitas rekreasi untuk karyawan beserta keluarganya, amal,
sumbangan, mensponsori kegiatan olah raga dan senin,
serta dukungan untuk sekolah setempat. Carroll (1991)
menjelaskan, perusahaan semata-mata menginginkan
tanggung jawab filantropis tanpa diminta atau diharapkan,
dimana menjadikannya kurang penting dibanding tiga
kategori yang lain.

Walaupun dalam arti kata sesungguhnya bukanlah
tanggung jawab, namun ini dilihat sebagai tanggung jawab
sebab saat ini oleh publik mencerminkan ekspektasi bisnis.
Sifat dan jumlah kegiatan tersebut sifatnya sukarela, dimana
sebatas diarahkan oleh keinginan bisnis untuk berkontribusi
dalam kegiatan sosial yang tidak diharuskan, tidak
diamanatkan oleh hukum, serta secara umum dalam arti etis
tidak diharapkan dari bisnis. Akan tetapi, harapan
masyarakat bahwa bisnis akan memberikan kembali, serta
oleh karenanya kategori tersebut sudah termasuk kontrak
sosial antara masyarakat dengan bisnis. Kegiatan seperti ini
bisa meliputi kemitraan dengan pemerintah daerah dan
organisasi lain, kesukarelaan karyawan, sumbangan layanan
dan produk, pemberian perusahaan, serta seluruh bentuk
keterlibatan sukarela yang lain dari karyawan dan
organisasi dengan pemangku kepentingan lainnya atau
masyarakat.

Banyak contoh perusahaan yang telah memenuhi
tanggung jawab filantropis serta Berbuat baik dengan berbuat
baik, yaitu:
1. Ribuan perusahaan secara sukarela memberikan waktu,

layanan, dan uang untuk program untuk orang cacat,

24

urusan minoritas, perbaikan lingkungan, senin dan budaya,
organisasi kesehatan, pemuda, dan pendidikan.
2. Whole Foods memberikan 5% dari keuntungan yang
diperolehnya kepada banyak badan amal serta sebatas
melakukan penjualan barang yang diproduksinya dengan
cara yang dianggap etis. Whole food juga menolak menjual
biota laut yang ditangkap terlalu banyak semacam bass laut
Chili.
3. UPS sudah berkomitmen untuk program dua tahun
sejumlah $ 2 juta, perancangan volunteer impact initiative
guna membantu organisasi nirlaba mengembangkan
berbagai cara inovatif untuk mengelola, melatih, dan
merekrut sukarelawan.
4. Timberland memberikan jaminan pelatihan keterampilan
untuk para wanita yang bekerja di pemasoknya yang ada di
Cina. Hal ini di Bangladesh membantu menyediakan
layanan kesehatan serta pinjaman mikro bagi buruh.
5. Chiquita (produsen pisang), saat ini 100% mendaur ulang
benang dan kantong plastik yang digunakannya di ladang,
serta sudah meningkatkan kondisi kerja melalui
pembangunan sekolah dan perumahan untuk keluarga dari
karyawannya.
6. Chick-fil-A (restoran cepat saji), mengoperasikan panti
asuhan melalui Yayasan WinShape Center untuk lebih dari
120 anak, sudah menyediakan beasiswa untuk lebih dari
16.500 siswa, serta mensponsori kemah musim panas yang
setiap tahunnya dari 24 negara bagian menampung lebih
dari 1.700 kemping.

Walaupun terkadang terdapat motivasi etis untuk
perusahaan yang turut serta dalam filantropi, namun lebih
kerap dinilai sebagai upaya praktis di mana perusahaan bisa
memperlihatkan bahwa ini merupakan warga korporat yang
baik. Bukan hanya hal tersebut, tidak sedikit perusahaan turut
serta dalam filantropi sebab perusahaan tersebut merasakan
harapan institusional yang dilakukan. Maknanya, mereka

25

dalam industrinya melihat berbagai perusahaan besar yang lain
menjalankannya serta berpikir bahwa mereka untuk bisa
diterima juga perlu berpartisipasi.

Tanggung jawab filantropis dan tanggung jawab etik
memiliki perbedaan yakni dimana yang paling akhir umumnya
tidak diharapkan dalam arti etika atau moral. Masyarakat
mengharapkan dan menginginkan bisnis untuk
menyumbangkan waktu, fasilitas, dan uang karyawannya
untuk tujuan atau program kemanusiaan, namun apabila
perusahaan tidak menyediakan layanan ini pada tingkat yang
diinginkan, maka dianggap tidak etis. Maka dari hal tersebut,
tanggung jawab ini cenderung bersifat sukarela atau
diskresioner pada bagian bisnis, walaupun masyarakat
berharap bahwa sudah diberikan serta ada dalam beberapa
waktu. Kategori dari bentuk tanggung jawab tersebut kerap
dinamakan kewarganegaraan perusahaan.

Model empat bagian corporate social responsibility (CSR)
memiliki keuntungan dimana model ini menyusun bermacam
tanggung jawab sosial dalam dimensi yang tidak sama, akan
tetapi tidak berupaya menerangkan tanggung jawab sosial
dengan tidak mengakui tuntutan sebenarnya yang diletakkan
terhadap perusahaan untuk berubah legal serta
menguntungkan. Hal tersebut cukup pragmatis dalam
pengertian ini.

C. Model Pertanggungjawaban Sosial di Indonesia
Beberapa bentuk dari corporate social responsibility (CSR)

yang sudah disebutkan bisa dijalankan perusahaan. Pola atau
model tanggung jawab sosial yang diaplikasikan di Indonesia
umumnya, meliputi:
1. Bergabung atau mendukung suatu konsorsium.

Perusahaan ikut mendukung, menjadi anggota, atau
mendirikan suatu lembaga sosial dimana pendiriannya
untuk suatu tujuan sosial. Daripada model yang lain, model
ini cenderung mengarah kepada pemberian hibah
perusahaan yang sifatnya “hibah pembangunan“. Lembaga

26

atau pihak konsorsium seperti inilah yang perusahaan
percayai yang secara proaktif memilih mitra kerjasama yang
asalnya dari kalangan lembaga opersional serta selanjutnya
bersama-sama mengembangkan progam yang sudah
disetujui.
2. Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial lewat
bekerja sama bersama organisasi nonpemerintah atau
lembaga sosial, media massa, universitas, atau instansi
pemerintah baik terkait pengelolaan maupun pelaksanaan
kegitan sosial yang diikutinya, misalnya Yayasan
Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa,
serta lainnya.
3. Melalui organisasi sosial atau yayasan perusahaan.

Membentuk suatu yayasan semacam di bawah grup
atau perusahaannya. Model semacam ini mengadopsi dari
model yang umum diaplikasikan di beberapa perusahaan
yang ada di negara maju. Umumnya, perusahaan
menyediakan dana abadi, dana rutin, atau dana awal yang
secara teratur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yayasan,
misalnya yayasan Dharma Bhakti Astra, Bakti Djarum,
Sampoerna Fundation, serta lainnya.
4. Keterlibatan langsung.

Perusahaan secara langsung melaksanakan program
tanggung jawab sosial dengan tanpa perantara
menyerahkan sumbangan ke masyarakat atau
menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial. Guna
melaksanakan tugas ini, biasanya perusahaan melimpahkan
tugas kepada seorang pejabat seniornya, misalnya ini
termasuk tugas pejabat public relation, atau public affair, atau
corporate secretary.

D. Standar Social Responsibility ISO 26000
Corporate social responsibility (CSR) ISO 26000 memiliki

standar paling baru dengan memberikan tujur dasar tanggung
jawab sosial yang wajib suatu organisasi lakukan yakni:

27

Sumber: Social Responsibility-7 Core Subjects of ISO2600

1. Organizational governance;
Organizational governance (tata kelola organisasi) ini

merujuk kepada cara perusahaan perusahaan membentuk
serta mengaplikasikan keputusan yang strategis, maka dari
itu pada akhirnya bisa diterapkan prinsip tanggung jawab
sosial.
2. Human rights;

Human rights (hak asasi manusia) menyebutkan hak
dasar yang berhak seluruh individu sebagai manusia miliki,
di antaranya meliputi hak budaya, sosial, politik, dan sipil.
3. Labour practices;

Labor practices (praktek-praktek ketenagakerjaan) ini
terkait seluruh praktik dan kebijakan yang berhubungan
dengan pekerjaan. Contohnya, tenaga kerja yang disiksa,
dibayar dengan upah rendah, atau setiap harinya bekerja
dengan 15 jam/20 jam.
4. The environment;

Perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak
lingkungan kepada masyarakat dari kegiatan bisnis yang
dilakukan.
5. Fair operating practices;

Fair operating practices (prosedur operasi yang wajar)
adalah perilaku perusahaan saat berhubungan dengan
karyawannya. Tanggung jawab perusahaan pada fase ini
berbicara dari hulu sampai dengan ke hilir. Membahas
tentang fairness Supply chains, ketenagakerjaan dalam hal ini

28

ketenagakerjaan sudah sesuai dengan undang-undang
perburuhan, tenaga kerja dibawah umur, tenaga kerja usia
lanjut.
6. Consumer issues;

Consumer issues (isu konsumen) ini bagaimana
berbagai hak konsumen harus perusahaan penuhi semacam,
menginformasikan terkait layanan atau produk, tidak
memberitahukan pemasaran yang tidak jelas, tidak adil,
menyesatkan, serta lainnya.
7. Community involvement and development.

Community involvement and development (pelibatan dan
pengembangan masyarakat) berkaitan dengan pemberian
dana untuk bantuan masyarakat, pendidikan, dan
kesehatan. Saat ini orang-orang hanya fokus pada
community involvement and development idealnya tidak hanya
berbicara tentang itu saja.

Tanggung jawab sosial menurut ISO 26000
diterjemahkan sebagai tanggung jawab organisasi terhadap
akibat dari aktivitas keputusannya atas lingkungan dan
masyarakat, lewat tindakan yang etis dan transparan, yang:
1. Terintegrasi di semua kegiatan organisasi, dimana definisi

ini mencakup baik jasa, produk, maupun kegiatan;
2. Konsisten dengan norma-norma internasional dan sesuai

hukum yang berlaku;
3. Memperhatikan kepentingan para stakeholder.
4. Konsisten dengan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan berkelanjutan.

Berdasar kepada konsep ISO 26000, pengaplikasian social
responsibility sebaiknya terintegrasi di semua kegiatan
organisasi dimana meliputi tujuh isu pokok yang sudah
dipaparkan sebelumnya. Oleh karenanya, apabila perusahaan
sebatas memperhatikan satu isu saja, maka selaras akan konsep
dari ISO 26000 bahwa sesungguhnya perusahaan tersebut
belum secara utuh menjalankan tanggung jawab sosialnya.

29

E. Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR)
1. Sejarah Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR)
Dunia
a. Awal Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 1700 SM
Berdasar tulisan dari artikel-artikel dalam Kode
Hammurabi (1700-an SM) dimana berisikan sekitar 282
hukum yang memberi sanksi kepada pengusaha-
pengusaha yang memicu kematian pelangganya. Kode
Hammurabi ini menerangkan, akan dihukum mati orang
yang mengantongi ijin untuk memproduksi minuman
dan makanan, akan tetapi melakukan pembangunan di
bawah kualitas standar dan pelayanan yang diberikan
buruk.
b. 1930 Fenomena Tanggung Jawab Moral
Banyak terjadi protes dari masyarakat pada tahun
ini yang disebabkan tindakan perusahaan yang tidak
peduli dengan masyarakat sekelilingnya. Seluruh hal
sebatas diketahui oleh perusahaan saja. Selain itu juga
kenyataan bahwa sudah terjadi resesi dunia secara besar-
besaran pada waktu itu dimana memicu banyak
perusahaan bangkrut dan merebaknya pengangguran.
Dunia pada masa ini berhadapan dengan modal yang
kurang untuk pelaksanaan produksinya. Ini merugikan
pekerjanya, menjadikan pengangguran sangat luas sebab
buruh terpaksa berhenti. Waktu itu juga muncul rasa
tidak puas terhadap tindakan perusahaan yang tidak
bertanggung jawab atas pekerja di dalamnya sebab
perusahaan sebatas tidak dapat bertindak apa-apa dan
diam. Masyarakat menerangkan bahwa pada waktu
tersebut perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab
moral sama sekali. Sadar akan kemarahan masyarakat
ini, beberapa perusahaan menunjukkan dirinya dengan
meminta maaf pada masyarakat serta memberi jaminan-
jaminan pada karyawan yang sudah dipecatnya. Suatu
hal dari fenomena ini yang menarik ialah istilah corporate
social responsibility (CSR) belum dikenal, namun

30

perusahaan telah menjalankan. Walaupun sudah terlihat
jelas usaha yang perusahaan lakukan untuk
memperhatikan masyarakat sekitarnya. Akan tetapi
usaha tersebut sebatas lebih dikenal dengan tanggung
jawab moral.
c. Tahun 1940-an : Pengembangan Masyarakat

Diawali dengan istilah Comdev yang dipakai pada
tahun 1948 di Inggris, dimana istilah ini adalah istilah
pengganti untuk pendidikan massa (mass education).
Pengembangan masyarakat yakni alternatif
pembangunan yang berbasis komunitas dan kompleks
dimana bisa melibatkan berbagai lembaga
nonpemerintah, swasta, ataupun pemerintah. Alternatif-
alternatif pendekatan yang sudah pernah diterapkan di
Amerika Serikat yang berhubungan dengan
pengembangan masyarakat ini, di antaranya yakni:
1) Pengelolaan sumberdaya alam,
2) Pendekatan konflik kekuatan,
3) Pendekatan eksperimental,
4) Pendekatan pemecahan masalah,
5) Pendekatan komunitas.

Pendekatan komunitas yakni pendekatan yang
sangat kerap dipakai dalam pengembangan masyarakat.
Tiga ciri utama pendekatan ini, meliputi:
1) Bersifat holistik
2) fokus pada kebutuhan sebagian besar warga

komunitas
3) Basis partisipasi masyarakat yang luas

Pendekatan ini memiliki keunggulan yaitu terdapat
tingginya partisipasi dari pihak terkait dan warga dalam
mengambil keputusan (merencanakan), melaksanakan,
mengevaluasi, serta menikmati hasilnya bersama warga
komunitas.

31

a. Tahun 1950-an: Corporate Social Responsibility (CSR)
Modern
(SR tidak CSR). Kata corporate tidak disebutkan
dimana ini kemungkinannya sebab adanya intervensi
dari korporasi modern. Howard R. Bowen memaparkan
dalam buku yang ditulisnya yakni: “Social Responsibility
of The Businessman” dimana tulisan ini dianggap tonggak
bagi corporate social responsibility (CSR) modern. Bowen
(1953:6) dalam bukunya ini juga mendefinisikan corporate
social responsibility (CSR) yaitu: “obligation of businessman
to pursue those policies, to makethose decision or to follow
those line of action wich are desirable in term of theobjectives
and values of our society”. Seolah bisa gender jika
membaca dari judulnya (sebatas mencantumkan
businessman dengan tidak menyebutkan businesswoman),
dari terbitnya buku ini, pengertian corporate social
responsibility (CSR) yang diterangkan Bowen
berpengaruh besar terhadap berbagai literatur corporate
social responsibility (CSR) yang terbit sesudahnya. Ini
memberikan kontribusi besar terhadap peletakan fondasi
corporate social responsibility (CSR), oleh karenanya Bowen
layak dijuluki Bapak corporate social responsibility (CSR).

b. Tahun 1960-an
Para pakar pada periode ini mulai memformalisasi

pengertian dari corporate social responsibility (CSR). Keith
Davis, seorang pakar teori sifar dimana adalah salah satu
akademisi corporate social responsibility (CSR) yang
populer di masa ini. Dikenalnya Davis ini sebab telah
sukse memberikan perspektif mendalam terhadap
hubungan antara kekuatan bisnis dengan corporate social
responsibility (CSR). Davis memaparkan, “Iron Law of
Responsibility” yang mana “social responsibilities of
businessmen need to be commensurate” dengan artinya
tanggung jawab sosial pengusaha tidak berbeda dengan
kedudukan sosialnya.

32

c. Tahun 1994 : triple bottom line
Istilah corporate social responsibility (CSR) semakin

semakin tenar saat terbitnya buku “Cannibals With Forks:
The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998)” di
pasaran. Buku tersebut dikarang oleh John Elkington.
John Elkington dalam buku ini mengembangkan tiga
unsur yang krusial dari sustainable development, yaitu
social equity, environmental protection, dan economic growth,
yang digagas oleh The World Commission on Environment
and Development (WCED). Elkington dalam Brundtland
Report (1987) menguraikan CSR dalam tiga fokus
dimana secara sengaja disingkatnya menjadi 3P yakni
singkatan profit, planet, serta people.

2. Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia
Istilah corporate social responsibility (CSR) di Indonesia

mulai dikenal sekitar tahun 1980-an. Akan tetapi sejak tahun
1990-an baru populer digunakan. Tidak berbeda dengan
sejarah kemunculan corporate social responsibility (CSR) di
dunia di mana munculnya istilah corporate social responsibility
(CSR) saat sebenarnya sudah terjadi kegiatan corporate social
responsibility (CSR). Contohnya, beasiswa, pembagian
tunjangan hari raya (THR), bantuan bencana alam, dan
lainnya. Lewat adanya konsep investasi sosial perusahaan
“seat belt”, dimana dibentuknya sejak tahun 2000-an.
Departemen Sosial sejak tahun 2003 tercatat sebagai
lembaga pemerintah yang senantiasa mengadvokasi
perusahana-perusahaan nasional serta senantiasa aktif
dalam mengembangkan konsep corporate social responsibility
(CSR). Terkait ini, Departemen Sosial adalah pelaku awal
corporate social responsibility (CSR) di Indonesia. Sesudah
keluarnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 terkait
kewajiban Perseroan Terbatas, program corporate social
responsibility (CSR) hampir hampir diterapkan oleh seluruh
perusahaan di Indonesia, meskipun kegiatan tersebut masih
berjalan ketika tahap keterikatan peraturan pemerintah dan

33

cari popularitas. Contohnya, tidak sedikit perusahaan yang
apabila memberi bantuan maka yang menerima bantuan
harus menempelkan poster terkait perusahaan tersebut
ditempatnya dimana ini adalah tanda bahwa sudah
menerima bantuan perusahaan itu.
3. Tantangan dan Halangan Penerapan corporate social
responsibility (CSR)

Praktik untuk mencapai dan menjalankan corporate
social responsibility (CSR) banyak halangan, terlebih lagi di
negara berkembang di mana sistem, standar, dan
institusinya masih lemah. Dewasa ini corporate social
responsibility (CSR) dikelompokkan menjadi kewajiban yang
wajib dijalankan, namun sifat pelaksanaannya tetap
berdasarkan prinsip voluntary/kesukarelaan. Akibatnya
terjadi keragaman pengertian konsep CSR, tidak terdapat
konsep baku yang bisa dijadikan pedoman pokok baik di
tingkat lokal ataupun global.

Salah satu dampak negatif dari kondisi tersebut
terlihat pada kecenderungan pelaksanaan corporate social
responsibility (CSR) dimana sangat ditentukan oleh charity
(kebaikan hati) perusahaan. Maknanya, kebijakan corporate
social responsibility (CSR) secara otomatis belum sesuai akan
visi dan misi perusahaan. Penerapan corporate social
responsibility (CSR) masih dilihat sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan sebatas terhadap pencapaian prestasi
pribadi dan kepentingan kepuasan shareholders (nilai
saham tinggi, profit besar, dan produktivitas tinggi).

Implementasi program corporate social responsibility
(CSR) memiliki beberapa tantangan dan kendala, meliputi:
a. Sasaran dan target yang belum terukur dan terfokus;
b. Kesadaran corporate social responsibility (CSR) yang masih

belum merata dan belum terlalu;
c. Informasi dan data valid yang berhubungan dengan

program corporate social responsibility (CSR) yang terbatas;
d. Program cenderung kurang terkoordinasi, jalan sendiri-

sendiri.

34

BAB III
CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) DALAM
PERSPEKTIF PANCASILA

A. Corporate Social Responbility (CSR) dalam Perspektif

Pancasila

Nilai-nilai Pancasila digali dari kebiasaan, adat

istiadat, norma dan kearifan lokal masyrakat Indonesia. Nilai-

nilai Pancasila dipercaya oleh bangsa Indonesia sebagai nilai

negara yang fundamental. Pancasila sebagai

Staatsfundamentalnorm di Indonesia menjadi sumber atas

berbagai sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila dilihat objektif

sebagai cita-cita moral yang luhur, cita-cita hukum, kesadaran,

dan pandangan yang mencakup watak bangsa Indonesia serta

kondisi jiwa.

Berkaitan dengan corporate social responsibility

(CSR) dapat dikatakan bahwa tanggung sosial perusahaan

sudah selaras nilai pancasila yang cerminan watak rakyat

Indonesia. Perusahaan yang sudah menyelenggarakan program

ini sama saja telah menerapkan nilai-nilai pancasila. Nilai

Pancasila tercermin pada penyelenggaraan corporate social

responsibility (CSR) bagi perusahaan yakni:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama pancasila menjadi jiwa dan dasar atas

empat sila di bawahnya. Sebab manusia tetaplah makhluk

Tuhan Yang Maha Esa dimana segala nilai Bangsa Indonesia

termasuk pengejawantahan tujuan manusia pada

penciptanya. Setiap penyelenggaran dan pelaksanaan

negara wajib mencerminkan berbagai nilai Ketuhanan Yang

Maha Esa. Pelaksana dan penyelenggara Negara harus

memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai ketuahanan dan

memegang tegug moral Bangsa yakni Moral peraturan

perundang-undangan Negara, hukum, pemerintah Negara,

politik Negara, dan penyelenggara Negara, hak asasi dan

kebebasan warga Negara harus mengacu pada jiwa

Ketuhanan.

35

Nilai ketuhanan sifatnya mutlak dan sebagai nilai
tertinggi. Peletakan manusia harus berdasarkan kdudukan
manusia sebagai makhluk Tuhan. Sehingga dalam hal ini
paham atheis tidak mendapatkan tempat. Begitu pula
manusia dengan akalnya yang harus ditempatkan dengan
berpedoman pada nilai ketuhanan, agar tidak tersisa tempat
bagi kritik dasar akal bagi nilai keTuhanan Yang Maha Esa.

Implementasi program corporate social responsibility
(CSR) berdasarkan sila satu ketuhanan yang maha esa
didasarkan pada kesamaan sebagi makhluk tuhan.
Perusahaan dalam menjalankan program corporate social
responsibility (CSR) tidak memandang masyrakat
berdasarkan agama, suku, ras dan antar golongan.
Perusahaan menjalankan program ini karena didasari pada
asas kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Melalui Al-Qur‟an, Agama Islam memberi peringatan
pada kekayaan yang disalahgunakan, namun manusia
diizinkan dalam pencarian kekayaan yang halal asal harta
yang diperoleh tidak menjadikannua serakah dan
dipamerkan (Riya‟). Sejalan dengan ayat Al-Qur‟an yang
terkait dengan hal ini yakniSurat Al-Baqarah ayat 275
dimana berbunyi:

Artinya:
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata
bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Barangsiapa memperoleh peringatan dari Tuhannya, lalu
dia berhenti, maka apa yang telah didapatkannya dahulu
menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

36

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Moral etik keagamaan yang digunakan pada bisnis
akan berpengaruh kepada “perilaku dari perusahaan”
dengan, memempatkan diri pada kepedulian dan
kesederhanaan dengan pihak lain, Usaha akan dijalan
perusahaan mengacu Charity principle dan Stewardship
Prinsiple. Tidak akan ada penekanann gaji karyawan sampai
minim oleh shareholder, bahkan kesejahteraan hidup
karyawan menjadi hal yang dipedulikan, termasuk pula
masyarakat dari luar Perseroan yang marginal.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Pada sila kedua Pancasila mengandung nilai manusia

sebagai makhluk beradab dan dijunjung tinggi oleh HAM
dan Negara. Sehingga pada kehidupan bernegara
khususnya peraturan perundang-undangan tujuannya
yakni martabat dan harkat manusia yang tinggi. Termasuk
peraturan perundangan Negara yang ahrus menjamin hak
dasar atau disebut hak manusia yang merupakan hak atas
kodrat manusia. Dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab terkandung nilai tingkah laku manusia dan
kesadaran tingkah laku manusia mengacu potensi budi
nurani manusia dalam hubungan secara umum dengan
norma dan nilai kebudayaan, termasuk terhadap
lingkungan, sesama manusia ataupun diri sendiri. Nilai
kemanusaiaan yang beradab ialah wujud nilai manusia yang
berbudaya, bermoral dan beragama. Begitu pula penjabaran
nilai tersebut yang harus menyeluruh pada aspek
kehidupan secara keseluruhan.

Lahan dan hutan yang terbakar menjadi contoh
kejadian yang tidak manusiawi bahkan dikatakan tidak adil
dan beradab. Jika terdapat sekumpulan orang saja sebagai
penguasa ribuan hektar lahan, dapat melaksanakan apapun
pada lahan tersebut, berkilah juga ketika kebakaran terjadi,

37

bahkan bereuforia menjadi kelompok yang peduli
lingkungan, perusahaan dengan corporate social responsibility
(CSR) terbaik, disitulah terganggunya rasa kemanusiaan dan
keadilan pada sila kedua.

Tindakan yang menyebabkan terganggunya aspek
kemanusiaan disebut tindakan yang tidak Pancasilais.
Demikian juga tindakan atas pemberian akses sikap non
pancasilais ini muncul, mencakup pula pemberian izin
berskala besar, apalagi bekerjasama dengan penerbitan izin
tersebut. Apa yang dapat dilakukan Pembatasan
kepemilikan lahan dan pemilik lahan harus diwajibkan
dalam penjagaannya.

3. Sila Persatuan Indonesia
Pada sila Persatuan Indonesia mengandung nilai,

Negara menjadi persekutuan hidup antara elemen
pembentuk Negara secara bersamaan, yakni agama,
Golongan, Kebersama diantara elemen-elemen yang
membentuk Negara, yaitu, Suku, Ras, Kelompok. Bedanya
yakni pada ciri khas nya sendiri dan bawaan kodrat
manusia. Bagi Negara konsekuensinya yakni terdiri atas
keanekaragaman yang bersatu dan saling terikat pada
persatuan dimana tercermin pada semboyan “Bhineka
Tunggal Ika”. Dari Negara, individu diberikan kebebasan
agama, ras, suku, dan golongan sebagai realisasi
keseluruhan potensi secara integral pada kehidupan
bersama.

Perusahaan dengan penerapan Persatuan Indonesia,
pada prakteknya menekankan pada kemitraan,
kekeluargaan dan kebersamaan. Kebijakan perusahaan yang
diambil tidak mungkin diskriminatif dan pada golongan
tertentu seperti masyarakat adat tidak dimarjinalkan.
Perseroan pun lebih menekankan pemangku kepentingan
yang terlibat, dengan berdiskus, dibentuknya Forum
Pemangku kepentingan, Dibuatnya kebijakan perusahaan
secara partisipatif, tidak melakukan penyewaan Militer atau

38

Preman guna menjaga keamanan Perusahaan dan
pelaksanaan patnership/Kemitraan bagi swasta dan
pemerintah, pengusaha kecil dan besar jawa dan luar jawa.
Sehingga Perseroan melaksanakan corporate social
responsibility (CSR) dengan Stewardship Principle dan turut
serta ikut dalam peningkatan Persatuan Indonesia.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan / Perwakilan
Pada sila kerakyatan yang secara mutlak
mengandung nilai demokrasi yang wajib dilaksanakan
dalam kehidupan negara. Pada sila keempat, nilai
demokrasi yang ada yakni:
a. Terdapat perbedaan yang diikuti dengan tanggung
jawab secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
juga masyarakat.
b. Martabat dan harkat yang dijunjung tinggi
c. Memperkokoh dan menjamin kesatuan persatuan dalam
kehidupan bersama
d. Mengakui adanya kodrat bawaan manusia yakni agama,
suku, ras, kelompok, dan individu.
e. Mengakui pada masing-masing agama, suku, ras,
kelompok, dan individu memiliki hak yang sama.
f. Memberikan arahan kerja sama kemanusiaan yang adil
dan berada akibat perbedaan yang ada dengan azs
musyarah yang dijunjung tinggi.
g. Menjadikan dan mewujudkan keadilan sebagai dasar
kehidupan bermasyarakat demi tercapainya tujuan
bersama, kemudian menjadikan nilai tersebut agar
konkret yakni kehidupan bernegara menyangkut
perundangan, aspek hukum, aspek politik, dan moralitas
kenegaraan.

Keberadaan Bangsa Indonesia yakni pada seuah
wilayah yang terhampar dan terkait satu sama lain.
Kesakitan pada satu sisi dan berdampak pada terganggunya

39

sisi lainnya. Bersatu berarti saling terikat, saling merasa,
saling memerlukan pada satu rangkaian tidak terpisah.
Jikalau tindakan yang kita laksanakan berakibat pada
rusaknya atau boroknya pihak lainnya maka persatuan akan
menjadi terganggu. Sebuah aliran sungai dengan hulunya
satu provinsi namun hilir pada daerah lainnya, maka harus
dilihat sebagai sebuah hamparan, satu landscape. Tidak serta
merta disebut ini bukan urusan saya, sebab menyebabkan
persatuan sudah terganggu.

Point penting pada sila ke empat Pancasila dijelaskan
keseluruhan tumpah darah negara harus mendapat
perlakukan sebaik mungkin, guna semangat kebersamaan
dan kemakmuran secara bijaksana. Demikianlah disebut
mufakat, tanpa adanya kehendak yang dipaksakan pada
sebuah keinginan. Kekayaan alam, bumi dan tanah
merupakan miliki bersama sehingga harus mendapat
perlakan yang bijaksana. Tahu dimana padi akan ditanam,
pohon akan bertumbuh dan dimana air mengalir. Tidak
malah melihat semuanya guna manusia, industri, rumah
dan pabrik saja. Bermufakatlah, maka kita akan bijaksana
dan demikian ialah jiwa yang Pancasilais.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia berjiwa dan berdasarkan sila pertama, kedua,
ketiga dan keempat. Pada sila kelima ini mengandung nilai
yang merupakan tujuan hidup bersama dari suatu Negara.
Oleh karenanya pada kehidupan bersama harus
diwujudkan nilai keadilan yang berjiwa dan berdasar
hakikat manusia yang adil. Yakni, keadilan atas hubungan
manusia dengan Tuhannya, manusia dengan masyarakat,
manusia dengan manusia lain, manusia dengan diri sendiri,
manusia dengan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Guna sebagai wujud keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia maka harus dicapai dahulu kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan

40

permusyawaratan perwakilan. Dimana dasarnya adalah
persatuan Indonesia yang dilandasi kemanusiaan yang adil
dan beradab dengan sumber hukum utamanya ialah
keyakinan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini yang
disebut dalam etika hidup bermasyarakat yang diwujudkan
manusia sebagai makhluk sosial.

Pada corporate social responsibility (CSR) yang
dilaksanakan ini harus berlandaskan apa yang sbeelumnya
dijelaskan. Dalam pelaksanaan program corporate social
responsibility (CSR) termasuk perencanaannya, implementasi
keseluruhan sila harus diikutsertakan. Sebab sejalan dengan
watak bangsa Indonesia yang dicerminkan oleh nilai
pancasila sangatlah luar biasa. Dalam program corporate
social responsibility (CSR) yang menjadi batasnya yakni
segala norma agama dan nilai ketuhanan sebab nilai ini
kana menjadi pengontrol program yang berjalan. Seluruh
pelaksanaan program semata-mata sebagai pemenuhan
kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan dimana tuhan
sendiri memerintahkan manusia dalam hal tolong
menolong. Serta rasa kodrat dalam sila kedua yang sama ini
akan muncul bukan atas dasar merendahkan orang lain atau
diskriminasi dalam pelaksanaan program. Apabila
dilaksanakan dengan benar dan bukan berniat menutup
keburukan yang ada maka semuanya akan indah, termasuk
jika pelaksaan program berdasar pada hati nurani yang
menyebabkan munculnya jwa yang terikat pada persatuan
Indonesia.

Seluruh rakyat Indonesia memiliki kesamaan hak
untuk makmur termasuk ketentraman, kebahagiaan,
kenyamanan, dan kesehatan. Seandainya rawa dikeringkan
guna HTI dan kelapa sawit, tanah dikeruk guna batubara,
serta hutan kita tebang maka dapat mengganggu
ketentraman dan kebahagiaan itu sendiri. Hawa sejuk akan
menjadi panas dan kering. Harimau memangsa manusia,
gajah masuk kebun, ikan mati, dan sungai menjadi kering,
demikianlah yang disebut menghambat dan mengganggu
keadilan sosial yang merupakan pengunci dalam Pancasila.

41

BAB VI
ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

A. Pengertian Etika Binis
Secara etimologi etika berasal dari kata “ethos” (bahasa

Yunani) artinya watak kesusilaan, perasaan, akhlak, adat,
kebiasaan, cara berfikir dan sikap. Istilah etika sudah
dimanfaatkan filsuf Yunani Aristoteles guna sebagai petunjuk
filsafat moral. Pada perkembangannya, etika pun memiliki
makna sebagai pengetahuan sekaligus ilmu terkait apa yang
baik dan yang buruk terkait kewajiban dan hak moral (akhlak)
manusia pada kehdupan yang dijalankan (KBBI, 2015). Dalam
arti sederhana, etika diartikan menjadi standar perilaku, norma
dan prinsip dimana kelompok dan individu diatur agar dapat
membedakan yang salah dan benar. Sebagai panduan, etika
bisnis mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas
terbaiknya dalam bidang usaha ekonomi.

Kejujuran dam etika yang diterapkan dalam bisnis akan
menyebabkan kualitas serta nilai atas bisnis tersebut
mengalami peningkatan. Tingginya tingkat persaingan, dan
semakin kritisnya konsumen membuat kepercayaan dan
kepuasan masyarakat serta konsumen menjadi hal yang paling
penting. Hal inilah yang mengakibatkan perusahaan dapat
terus hidup dan berkembang. Perusahaan dengan etika yang
diterapkan dapat membuat motivasi para pekerja meningkat,
sebab diperolehnya dengan cara yang baik sekaligus dan
hasilnya dituntut baik juga. Sehingga pengimplementasian
etika ini secara umum dapat memberikan dorongan kualitas
perusahaan secara otomatis.

B. Etika Bisnis Dalam Islam
Etika dalam Islam mengandung 2 definisi : Pertama, etika

yang disesuaikan moralitas, dimana isinya yakni norma dan
nilai nyata yang dijadikan pegangan hidup dan pedoman pada
kehidupan bermasyarakat. Kedua, etika yang merefleksikan

42

rasional dan kritis. Etika menolong manusia untuk secara bebas
melaksanakan tindakan namun bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara bisnis menjadi sebuah organisasi dengan aktivitas
produksi yang dijalankan dan penjualan barang serta jasa
sesuai harapan konsumen dalam mendapatkan keuntungan.

Bisnis dan etika yang digabung artinya bagi dunia bisnis,
norma agama dipaksakan, kode etik profesi bisnis dipasang,
hukum dan sistem ekonomi diperbaiki, dan peningkatan
keterampilan guna pemenuhan tuntutan etika pihak-pihak luar
sebagai pencarian titik aman dan lainnya. Bisnis dengan etika
ialah bisnis yang mempunyai komitmen tulus dalam
keberjalanan penjagaan kontrak sosial. Kontrak sosial menjadi
perjanjian yang harus ditepati.

Bisnis Islami diartikan sebagai segala rangkaian aktivitas
bisnis dengan macam-macam bentuk dimana tidak terdapat
keterbatasan total kepemilikan (barang/jasa) mencakup pula
kuntungannya, akan tetapi terdapat keterbatasan dalam
memanfaatkan dan memperoleh hartanya sebab aturan haram
dan halal.

Sebenarnya, etika bisnis Islam sudah diajarkan Nabi
Muhammad SAW. Selama proses berdagangnya. Karakteristik
Nabi Muhammad SAW, sebagai pedagang ialah, selain
keuletan dan dedikasinya juga mempunyai sifat tabligh, amanah,
fathanah, dan shidiq. Ciri tersebut terdapat tambahan lain yakni
Istiqamah. Shidiq artinya jujur dan memiliki landasan dalam
berucap, amal perbuatan dan keyakinan dengan dasar nilai
yang terdapat dalam Islam. Istiqamah (konsisten) dalam
imannya dan nilai kebaikan lain, walaupun berhadapan
menghadapi tantangan dan godaan. Istiqamah dalam kebaikan
artinya yakni keuletan, kesabaran, dan keteguhan yang mana
mampu membuahkan hasil yang optimal. Fathanah artinya
menghayati, memahami, dan mengerti segala yang menjadi
kewajiban dan tugasnya dengan mendalam. Sifat ini akan
melahirkan kemampuan dan kreatifitas melaksanakan segala
macam inovasi yang bermanfaat. Amanah, tanggung jawab
guan memenuhi kewajiban dan tugasnya. Amanah ditunjukkan

43

dengan kebajikan (ihsan), pelayanan optimal, kejujuran, dan
keterbukan pada segala hal. Tabligh, menawarkan ajakan dan
juga memberi teladan bagi pihak lain guna memenuhi
ketentuan yang diajarkan Islam dalam kehidupan
bermasyarakat.

Mengacu semua sifat yang telah disebutkan, pada
konteks corporate social responsiblity (CSR), para pihak
perusahaan dan pelaku usaha dituntut memiliki sikap tidak
kontradiksi dalam bisnis secara disengaja antara perbuatan dan
ucapannya. Terdapat tuntutan agar mereka mampu menepati
janji, tepat waktu, tidak menutup-nutupi (mengakui)
kekurangan serta kelemahannya, melakukan perbaikan kualitas
jasa dan barangnya secara konsisten dan tidak dipekenankan
berbohong apalagi melakukan penipuan.

Bagi pihak perusahaan dan pelaku usaha wajib
mmepunyai sifat amanah dimana menjadi petunjuk sikap
kebajikan (ihsan), pelayanan optimal, kejujuran, dan keterbukan
pada segala hal, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan
masyarakat. Melalui sifat amanah, pelaku usaha bertanggung
jawab atas kewajiban yang harus diamalkan. Penyampaian sifat
tabligh bisa dilakukan dengan persuasif, argumentatif, sabar,
dan bijak (hikmah) dapat menyebkan tumbuhnya hubungan
antar manusia yang kuat dan solid.

Terdapat tuntutan para pelaku usaha untuk memiliki
kesadaran terkait moral dan etika, sebab dua-duanya mnejadi
kebutuhan yang harus dimiliki. Cerobohnya perusahaan dan
pelaku usaha dalam penjagaan etika, tidak akan mampu
melaksanakan bisnis dengan baik oleh karenanya bisa
merugikam konsumen dan menjadi ancaman hubungan sosial
termasuk bagi dirinya sendiri.

C. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam
Mengacu pada Islam, etika artinya al-adab dan al-akhlak

yang tujuannya guna memberikan pendidikan moral manusia.
Contoh penerapan etika bisnis dalam islam sudah diterapkan
oleh Nabi Muhammad SAW. yaitu nilai semangat,

44