The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Dalam buku "Manajemen Bisnis Halal" para pembaca akan diajak untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai halal.
Di tengah perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, buku ini menjadi panduan yang sangat relevan bagi para pemilik bisnis, manajer, akademisi dan para
profesional yang ingin membangun bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan.
Buku ini tidak hanya mengulas konsep dasar tentang manajemen bisnis halal, tetapi juga membahas berbagai aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan bisnis yang halal. Mulai dari pemahaman tentang konsep dasar halal, hingga pendampingan proses produk halal. Buku ini juga membahas tentang pentingnya sertifikasi halal,
pemasaran dan branding yang halal, serta etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan
motivasi bagi pembaca untuk melihat peluang bisnis yang lebih luas di pasar yang semakin sadar akan kehalalan.
Dengan pembahasan yang mendalam dan berimbang, buku ini mendorong pembaca untuk memahami pentingnya integritas, kepatuhan terhadap hukum agama, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. Pembaca juga akan diajak untuk mempertimbangkan dampak bisnis mereka terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.
Ditulis oleh para ahli dan praktisi bisnis yang berpengalaman di bidang manajemen bisnis halal, buku ini menyajikan konten yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor bisnis dan skala usaha. Dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini cocok untuk para pembaca yang tertarik dalam mengembangkan bisnis yang berkesinambungan,
menjunjung tinggi prinsip kehalalan, dan meraih keberkahan dalam bisnis mereka.
"Manajemen Bisnis Halal " adalah buku yang wajib dibaca bagi para pemilik bisnis,
manajer, dan siapa pun yang ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis halal. Dengan panduan praktis dan wawasan mendalam, buku ini akan membantu pembaca meraih kesuksesan yang berkelanjutan dalam bisnis mereka sambil tetap
memegang teguh prinsip-prinsip kehalalan.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by penamudamedia, 2023-07-17 04:05:40

MANAJEMEN BISNIS HALAL

Dalam buku "Manajemen Bisnis Halal" para pembaca akan diajak untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai halal.
Di tengah perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, buku ini menjadi panduan yang sangat relevan bagi para pemilik bisnis, manajer, akademisi dan para
profesional yang ingin membangun bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan.
Buku ini tidak hanya mengulas konsep dasar tentang manajemen bisnis halal, tetapi juga membahas berbagai aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan bisnis yang halal. Mulai dari pemahaman tentang konsep dasar halal, hingga pendampingan proses produk halal. Buku ini juga membahas tentang pentingnya sertifikasi halal,
pemasaran dan branding yang halal, serta etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan
motivasi bagi pembaca untuk melihat peluang bisnis yang lebih luas di pasar yang semakin sadar akan kehalalan.
Dengan pembahasan yang mendalam dan berimbang, buku ini mendorong pembaca untuk memahami pentingnya integritas, kepatuhan terhadap hukum agama, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. Pembaca juga akan diajak untuk mempertimbangkan dampak bisnis mereka terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.
Ditulis oleh para ahli dan praktisi bisnis yang berpengalaman di bidang manajemen bisnis halal, buku ini menyajikan konten yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor bisnis dan skala usaha. Dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini cocok untuk para pembaca yang tertarik dalam mengembangkan bisnis yang berkesinambungan,
menjunjung tinggi prinsip kehalalan, dan meraih keberkahan dalam bisnis mereka.
"Manajemen Bisnis Halal " adalah buku yang wajib dibaca bagi para pemilik bisnis,
manajer, dan siapa pun yang ingin memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis halal. Dengan panduan praktis dan wawasan mendalam, buku ini akan membantu pembaca meraih kesuksesan yang berkelanjutan dalam bisnis mereka sambil tetap
memegang teguh prinsip-prinsip kehalalan.

MANAJEMEN BISNIS HALAL Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si., Agustin Widianingsih, S.T., M.M., Siti Murtiyani, SE.,M.Si.,Akt.,Ph.D., Nur Ayu Anggraeni Utarto, M.IKom, Muhamad Wawang Darmawan Lc, MESy, Trisna Wijaya, S.E.I.,M.E.Sy., Muhammad Dzulfaqori Jatnika, Abi Suryono, SE., Ak., M.Ak., AWP., CA., Acep Zoni Saeful Mubarok, Qiny Shonia Az Zahra, Mohamad Ainun Najib, Lc., M.S.I


Manajemen Bisnis Halal Copyright© PT Penamudamedia, 2023 Penulis: Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si., Agustin Widianingsih, S.T., M.M., Siti Murtiyani, SE.,M.Si.,Akt.,Ph.D., Nur Ayu Anggraeni Utarto, M.IKom, Muhamad Wawang Darmawan Lc, MESy, Trisna Wijaya, S.E.I.,M.E.Sy., Muhammad Dzulfaqori Jatnika, Abi Suryono, SE., Ak., M.Ak., AWP., CA., Acep Zoni Saeful Mubarok, Qiny Shonia Az Zahra, Mohamad Ainun Najib, Lc., M.S.I Editor: Abdi Fadhlan, S.E., M.M. ISBN: 978-623-09-4588-5 Desain Sampul: Tim PT Penamuda Media Tata Letak: Enbookdesign Diterbitkan Oleh PT Penamuda Media Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta HP/Whatsapp : +6285700592256 Email : [email protected] Web : www.penamuda.com Instagram : @penamudamedia Cetakan Pertama, Juli 2023 x + 178, 15x23 cm Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin Penerbit


v Kata Pengantar Kepada para pembaca yang terhormat, Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan akan manajemen bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip halal semakin meningkat. Dalam konteks ini, dengan bangga kami mempersembahkan buku ini yang berjudul "Manajemen Bisnis Halal." Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik manajemen bisnis halal yang relevan dan berlaku secara global. Kami percaya bahwa dalam menjalankan bisnis, tidak hanya faktor keuntungan semata yang harus dipertimbangkan, tetapi juga penting untuk mempertimbangkan aspek etika dan kepatuhan terhadap prinsipprinsip halal. Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana membangun dan mengelola bisnis yang halal dengan baik. Kami membahas berbagai aspek penting seperti pemahaman konsep dasar halal, pemahaman masyarakat tentang industri halal, mekanisme akuntansi keuangan syariah, mekanisme pemasaran syariah, mekanisme halal produk fashion, industri halal di Indonesia, audit halal, dan pendampingan proses produk halal.


vi Dalam proses penulisan buku ini, kami didukung oleh para ahli dan praktisi bisnis yang berpengalaman dalam bidang manajemen bisnis halal. Kami berharap bahwa buku ini tidak hanya menjadi referensi yang berharga bagi para pemilik bisnis, akademisi dan profesional, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda yang ingin membangun bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses pembuatan buku ini. Kami juga berharap bahwa buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi semua pembaca yang ingin mengembangkan bisnis mereka dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehalalan. Terakhir, kami berharap agar buku ini dapat menjadi langkah awal yang bermanfaat dalam membangun kesuksesan bisnis yang berkelanjutan dan mendapatkan ridha Allah SWT. Abdi Fadhlan, S.E., M.M. Editor


vii Daftar Isi KATA PENGANTAR ................................................................................. v DAFTAR ISI ........................................................................................... vii BAB 1. PEMAHAMAN KONSEP DASAR HALAL ......................................... 1 A. Definisi Halal .................................................................................1 B. Ayat dan Hadits Dasar Penetapan Halal ......................................4 C. Prisnip-prinsip Dasar Halal...........................................................7 D. Penerapan Konsep Dasar Halal....................................................9 BAB 2. PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG INDUSTRI HALAL .......... 13 A. Konsep Halal dalam Islam..........................................................15 B. Halal Awareness..........................................................................16 C. Konsep Industri Halal .................................................................17 D. Ekosistem Pendukung Industri Halal.........................................18 E. Kondisi Industri Halal .................................................................19 F. Analisis Pemahaman UMKM terhadap Kebijakan Produk Halal20 G. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan.........21


viii H. Potensi Industri Halal di Indonesia ............................................24 I. Tantangan Industri Halal di Indonesia.......................................26 J. Edukasi Pengolahan Makanan Halal Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal.................28 K. Pemahaman Masyarakat akan Makna Halal dan Tayib ............30 L. Gaya hidup halal (halal lifestyle)................................................30 BAB 3. MEKANISME AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH ......................... 32 A. Landasan Muamalah...................................................................34 B. Ruang Lingkup Muamalah..........................................................35 C. Akad Transaksi Muamalah..........................................................36 D. Jenis-Jenis Barang......................................................................37 E. Mekanisme Transaksi Jual Beli Musawamah (Bai’)...................37 F. Mekanisme Transaksi Ijaroh (Sewa/ Jasa).................................40 G. Mekanisme Transaksi Samsarah (Makelar) ...............................41 H. Mekanisme Transaksi Shirkah (kerjasama usaha) ....................41 I. Mekanisme Transaksi Qardh (Pinjaman)...................................42 BAB 4. MEKANISME PEMASARAN SYARIAH ........................................... 44 A. Pengertian Mekanisme Pemasaran Syariah ..............................44 B. Karakteristik Pemasaran Syariah...............................................46 C. Prinsip Pemasaran Syariah.........................................................49 D. Tujuan Pemasaran Syariah.........................................................54 E. Mekanisme Pemasaran Syariah .................................................56 F. Etika Pemasaran Syariah............................................................60


ix BAB 5. MEKANISME HALAL PRODUK FASHION .................................... 65 A. Metode ........................................................................................67 B. Hasil.............................................................................................67 C. Pembahasan ...............................................................................69 D. Kesimpulan .................................................................................73 BAB 6. PEMAHAMAN KONSEP DASAR HALAL ....................................... 75 A. Hukum Bisnis Dalam Islam.........................................................75 B. Bisnis Halal Merupakan Suatu Kewajiban Bagi Muslim ............77 C. Transaksi-transaksi Bisnis Yang Diharamkan Dalam Islam ......80 BAB 7. INDUSTRI HALAL DI INDONESIA ............................................... 96 A. Posisi Industri Halal Indonesia di Mata Dunia Internasional ....96 B. Peluang Industri Halal di Indonesia.........................................100 C. Tantangan Industri Halal di Indonesia.....................................102 D. Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia ..............104 BAB 8. AUDIT HALAL PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL .......113 A. Urgensi Sertifikasi Halal ...........................................................115 B. Pengajuan Sertifikasi Halal: Reguler dan Selfdeclare .............116 C. Pendampingan Proses Produk Halal .......................................121 D. Urgensi Pendampingan Halal...................................................122 E. Pendamping Halal ....................................................................124 F. Penutup.....................................................................................127 BAB 9. MANAJEMEN PRODUKSI HALAL ..............................................129 A. Konsep Manajemen Produksi Halal .........................................130 B. Fungsi dan Tujuan Manajemen Produksi Halal .......................133


x C. Prinsip Produksi Halal ..............................................................137 D. Etika Produksi Halal..................................................................139 E. Faktor-Faktor Produksi Halal ...................................................140 BAB 10. HALAL HARAM DALAM TRANSAKSI BISNIS ............................. 143 A. Konsep Halal Haram dalam Islam............................................145 B. Konsep Bisnis Syariah...............................................................147 C. Landasan Halal Haram Dalam Bisnis Syariah..........................148 D. Falsafah dan Prinsip-prinsip Bisnis Syariah.............................151 E. Halal Haram Dalam Bisnis Islam ..............................................152 F. Barang-barang yang termasuk Monopoli ................................157 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 159 TENTANG PENULIS ............................................................................ 171


Manajemen Bisnis Islam 1 Pemahaman Konsep Dasar Halal alal merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan umat Islam. Namun, apakah kita benar-benar memahami konsep dasar halal dengan baik? Dalam tulisan ini, kita akan membahas tentang konsep dasar halal, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan manfaatnya. A. Definisi Halal Halal dalam Kaidah Fiqh ( حالل (adalah istilah bahasa Al[\ ^[f[g [a[g[ Imf[g s[ha \_l[lnc ‚^cctche[h‛ [n[o ‚\if_b‛. Af-Quran menggunakan istilah "halal" dan "haram" dalam berbagai konteks untuk merujuk pada berbagai konsep, beberapa di antaranya berkaitan dengan makanan dan minuman. Hadis Nabi juga menggunakan kedua istilah tersebut. Halal secara bahasa, menurut beberapa teori, H


2 Manajemen Bisnis Islam berasal dari akar kata الل yang menandakan (البحة ,(sesuatu yang diperbolehkan (Ali, 2016). Al-Jurjani (1405 H) menulis, kata "halal" berasal dari kata الل yang berarti "terbuka" (الفتح .(Dari segi istilah, kata ini berarti segala sesuatu yang tidak dikenakan kewajiban. Secara istilah, itu berarti segala sesuatu yang tidak dikenakan sanksi atas penggunaannya, atau suatu tindakan yang dibolehkan oleh Syariah. Syariat mengizinkannya untuk dilakukan. Menurut Abû Ja'far al-Tabari (224-310 H), kata halâl (حلل ( berarti pembebasan atau kebebasan (طْ ل .( قاً Abu Muhammad al-Hom[sh c\h M[m’o^ [f-Baghawi (436- 510 H) dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa kata "halal" berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena ia baik. Muhammad ibn 'Ali al-Syawkani (1759-1834 H) berpendapat, halal dinyatakan halal karena telah terurai simpul tali atau ikatan larangan yang menghalangi. Senada dengan pendapat al-Syawkani (1759-1834 H). Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terputus buhul yang membahayakan, dan Allah membolehkannya untuk dilakukan. Sedangkan 'Abd al-Rahman ibn Nashir ibn alS['^c’ e_nce[ g_h^_`chcmce[h e[n[ 'b[f[f' f_\cb g_hsilinc pada cara mendapatkannya, bukan dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan hasil dari muamalah yang haram atau bentuk yang haram. M_holon cg[g g[tb[\ Ss[`c’c A\o Mob[gg[^ [fHom[sh c\h M[m’o^ [f-Baghawi (436-510 H), kata halal mengacu pada sesuatu yang diizinkan oleh syariat karena sifatnya yang baik. Muhammad ibn Ali al-Syawkani (1759– 1834 H) berpendapat bahwa karena simpul tali atau ikatan


Manajemen Bisnis Islam 3 larangan yang menghalangi telah terurai, halal dinyatakan halal. Sesuai dengan pendapat al-Syawkani (1759–1834 H). Ulama modern, seperti Yusuf al-Qaradhawi, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terputus buhul yang membahayakan, dan Allah membolehkannya dilakukan. Namun, Abd al-Rahman ibn Nashir ibn al-S[’^c mendefinisikan kata halal, dia lebih memfokuskan pada cara memperolehnya, bukan dengan mencuri atau ghashab, dan bukan sebagai hasil dari transaksi haram atau bentuknya. Menurut Girindra (1998), secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya). Dalam al-Qol’[h cmncf[b b[f[f doa[ diungkapkan dengan istilah at-thayyib, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Araf ayat 157. Dalam kosakata sehari-hari, istilah ini biasanya merujuk pada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Halal ialah sesuatu yang boleh dilakukan tanpa ikatan larangan dan diizinkan oleh P_g\o[n Ss[lc’[n. Didasarkan pada beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa halal adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) dimanfaatkan, atau (iii) diusahakan karena telah dilepaskan dari ikatan atau ikatan yang menghalanginya atau unsur-unsur yang membahayakannya, dengan mempertimbangkan cara memperolehnya daripada sebagai hasil dari transaksi yang haram. Tidak ada keraguan bahwa kata thayyib digunakan dalam Al-Quran


4 Manajemen Bisnis Islam dalam konteks ini. Konsep halal dalam Islam mencakup ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia. B. Ayat dan Hadits Dasar Penetapan Halal Penetapan Halal dalam Islam terkandung dalam AlQuran dan Hadits. Berikut landasan hukum mengenai konsep halal dalam Hakim (2021): 1. Surat Al-Baqoroh (2) Ayat 168 ‚Aff[b g_g_lchn[be[h g[homc[ ohnoe g[e[h (minum) semua yang ada di muka bumi asalkan halalan (b[f[f) nb[ssc\[h (\[ce ^[h m_b[n)‛. 2. Surat Al-Baqoroh (2) Ayat 172 ‚Aff[b g_g\if_be[h g[homc[ g[e[h ^[h gchog dari hal-hal yang bace ^[h ^cb[f[fe[h if_b Aff[b‛. 3. Surat Al-Maidah (5) Ayat 3 ‚Aff[b g_f[l[ha g[homc[ ohnoe g_haeihmogmc [n[o mengambil manfaat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti bangkai, daging babi, hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah dan lainf[ch‛. 4. Surat Al-Ah’[g (6) As[n 121 ‚Aff[b g_g\_lce[h [f[m[h e_h[j[ s[ha ^cm_\one[h ^c [n[m cno ^cb[l[ge[h, e[l_h[ m_go[ cno ^cm_\on h[dcm‛. Najis menurut para alim ulama ahli bidang Fiqih yang n_lno[ha ^[f[g \oeo Rcs[^bof B[^c’[b b[f 26, [^[f[b m_a[f[ sesuatu yang kotor serta dapat mencegah keabsahan Shalat (membatalkan Shalat). Artinya dengan demikian bila hal


Manajemen Bisnis Islam 5 yang najis itu melekat atau ada di dalam tubuh kita maka menyebabkan sholat kita tidak sah sampai kapan pun. Berarti seorang muslim bila mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah berarti dalam dirinya terdapat najis yang menyebabkan sholat dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Atau Allah menganggapnya bahwa dia tidak pernah beribadah kepada-Nya. Selain itu, landasan mengenai konsep halal berdasarkan hadits yaitu: 1. Hadits riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi R[mofoff[b Sbif[ff[bo’[f[cbc q[m[f[g n_f[b \_lm[\^[ "Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak ^cn_l[hae[h), g[e[ \[l[ha cno n_lg[moe s[ha ^cg[[`e[‛. (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi) Hadits tersebut menjadi dalil bahwa apa yang ada di dalam Al-Qol’[h n_le[cn ^_ha[h b[f[f ^[h b[l[g [^[f[b memang betul halal dan memang betul haram adanya, sehingga harus diperhatikan oleh semua orang Islam. 2. Hadits At-Thabrani N[\c Sbif[ff[bo’[f[cbc q[m[f[g \_lm[\^[ s[ha [lnchs[: ‚S_nc[j no\ob s[ha nog\ob ^[lc (g[e[h[h) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (f_\cb f[s[e g_g\[e[lhs[).‛ (HR. An-Thabrani). Sementara hadits di atas menjadi konsekuensi bila tubuh kita terdapat ada yang masuk atau menempel maka hanya api neraka yang pantas untuk melekat dan mengurungnya.


6 Manajemen Bisnis Islam 3. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim ‚K_go^c[h R[mofoff[b Sbif[ff[bo’[f[cbc q[m[f[g menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR. Muslim). Lebih lanjut, dengan hadits di atas ada konsekuensi lain bahwa bagi seseorang yang ada di dalamnya masuk atau melekat sesuatu yang tidak halal, maka setiap ^i’[hs[ tidak dikabulkan oleh Allah SWT. 4. Hadits Bukhari dan Muslim yang disampaikan Yazid bin Abdul Qodir Jawas dalam artikelnya di Al-Manhaj dimana terdapat hadits yang diterima dari Abu ‘A\^cff[b No’g[h \ch B[mscl R[^bcs[ff[bo [hbog[ ‚Aeo g_h^_ha[l R[mofoff[b Sb[ff[ff[bo ‘[f[cbc q[ m[ff[g \_lm[\^[: ‚S_mohaaobhs[ s[ha b[f[f cno n_f[b jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah,


Manajemen Bisnis Islam 7 bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpaldaging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim]. Berdasarkan ayat dan hadits di atas sudah sangat jelas bahwa halal adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat Muslim karena merupakan bagian dari ajaran agama Islam. C. Prisnip-prinsip Dasar Halal Prinsip-prinsip Halal adalah seperangkat aturan dan pedoman yang harus diikuti dalam memproduksi, memproses, dan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Islam adalah halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau meragukan. Beberapa prinsip-prinsip Halal yang harus diperhatikan dalam produksi dan pengolahan makanan dan minuman antara lain: 1. Tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau meragukan, seperti babi, alkohol, dan daging dari hewan yang tidak disembelih secara Islami.


8 Manajemen Bisnis Islam 2. Tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram atau meragukan selama proses produksi dan pengolahan. 3. Diproses dan disimpan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Halal. 4. Diperiksa dan disertifikasi oleh lembaga yang terpercaya untuk memastikan kehalalannya. Hervina (2017) menyebutkan ada beberapa aturan tentang halal dan haram pada suatu produk, diantaranya yaitu: 1. Semua yang ada diperbolehkan, namun beberapa pengecualian tertentu terhadap barang yang dilarang secara khusus. 2. Kehalalan dan keharaman semua produk adalah hak Allah SWT untuk menentukannya. 3. Yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal termasuk mensekutukan Allah SWT. 4. Hal yang mendasari keharaman suatu produk merupakan bahaya atau tidak bermanfaat. 5. Sesuatu yang halal ada yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT melarang yang diperlukan untuk menggantikan dengan yang baik. 6. Tidak diperbolehkan membawa produk haram. 7. Tidak dibenarkan untuk bersiasat ke produk yang haram.


Manajemen Bisnis Islam 9 8. Adanya niat baik tidak bisa dibenarkan dengan yang haram. 9. Anjuran untuk menjauhkan diri dari produk yang meragukan, karena takut mendekati haram. 10. Tidak ada untuk niatan memilah dan memilih produk haram D. Penerapan Konsep Dasar Halal 1. Sertifikasi Halal Sertifikat halal adalah sebuah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk halal sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menenangkan hati konsumen dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pemerintah, dan diperlukan untuk menjamin bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi, dan juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat. Hal ini juga penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global.


10 Manajemen Bisnis Islam Sertifikasi halal memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut: Fungsi: a. Memberikan kepastian status kehalalan suatu produk; b. Menjamin keamanan dan kesehatan konsumen; c. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal; d. Meningkatkan daya saing produk di pasar global; e. Meningkatkan kualitas produk. Tujuan: a. Memberikan kepastian hukum atas status kehalalan produk; b. Menenangkan hati konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk halal; c. Memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan persyaratan agama Islam; d. Meningkatkan daya saing produk di pasar global; e. Memenuhi tuntutan dan kebutuhan konsumen Muslim. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pemerintah, dan diperlukan


Manajemen Bisnis Islam 11 untuk menjamin bahwa produk yang diproduksi benarbenar halal dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi, dan juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat. Hal ini juga penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global. 2. Regualasi Halal di Indonesia Regulasi halal di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui beberapa produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal. Berikut adalah beberapa produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal di Indonesia: a. Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH). c. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. d. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal


12 Manajemen Bisnis Islam e. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.


Manajemen Bisnis Islam 13 Pemahaman Masyarakat Tentang Industri Halal ndustri halal global telah menjadi salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Meningkatnya populasi penganut ajaran Islam, penerimaan positif dari non-Muslim dan meningkatnya migrasi menjadi beberapa faktor terjadinya peningkatan permintaan akan produk dan pelayanan halal. (Semmaila et al., 2022) Isu keamanan dan kehalalan suatu produk yang beredar telah berkembang pesat di pasar dunia, namun peranan Indonesia masih sangat rendah. Hal ini tentu tidak terlepas dari rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap halal hanya sebagai isu agama semata. Bagi masyarakat awam, istilah halal seringkali hanya dipahami sebatas masalah makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam agama Islam. Padahal, sebagai konsep yang sangat mendasar dalam agama Islam, halal sesungguhnya mencakup makna yang lebih luas meliputi tingkah I


14 Manajemen Bisnis Islam laku, tindakan, ucapan, sikap, pakaian, kosmetika, obat-obatan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, halal tidak hanya menjadi perhatian agama Islam, namun sudah merambah menjadi bahasa perdagangan dan bisnis. Hal ini bisa dilihat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah seperti perbankan dan pariwisata. (Kartina et al., 2020) Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, produk halal menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya, masyarakat masih kesulitan dalam mengidentifikasi kehalalan suatu produk makanan dan minuman. Data LPPOM-MUI menunjukkan dari 1.209.172 jumlah produk pangan yang beredar di pasaran, hanya 874 produk yang memiliki sertifikat halal atau hanya sekitar 0,07%. Tidak jauh beda dengan data pangan, data Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOMSI) dari 744 perusahaan kosmetika Indonesia, hanya sekitar 3 % yang telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM-MUI. (Kartina et al., 2020) Sebagian besar masyarakat awam di Indonesia bersikap masa bodoh dalam mengonsumsi berbagai macam produk yang ada dipasaran. Terlebih lagi sosialisasi tentang produk bersertifikasi halal dan berBPOM masih sangat kurang. Sosialisasi sertifikasi halal khususnya kepengusaha kecil belum optimal. Artinya hanya sebagian orang saja yang sadar akan pentingnya label halal tersebut yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsinya. Padahal setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (Kartina et al., 2020)


Manajemen Bisnis Islam 15 A. Konsep Halal dalam Islam Islam adalah agama yang sangat sempurna, dimana dalam Islam semua ketentuan akan kehidupan telah dijabarkan secara rinci dalam Al-Qol’[h g[ojoh Af-Hadis. Salah satu yang menjadi pokok ajaran Islam adalah mengenai konsep halal. Pada dasarnya, hukum asal atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal dan mubuh, kecuali terdapat sebuah nash yang mengharamkannya. (W[bc^[nof ’[cf[b, 2019) Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, kata halal memiliki tiga makna yakni pertama, halal adalah sesuatu yang tidak akan menimbulkan hukuman bagi orang yang menggunakannya. Kedua, halal yakni suatu hal yang dibenarkan oleh syariat sehingga diperbolehkan untuk dikerjakan. Dan ketiga, halal juga dapat diartikan dengan boleh, jaiz atau mubah. Kata halal juga dapat diartikan dengan arti baik atau thayyib dan merupakan antonim dari kata haram. (W[bc^[nof ’[cf[b, 2019) Konsep halal dalam Islam mencakup kedalam seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi. Mulai dari produksi, konsumsi hingga distribusi juga menjadi cakupan daripada penerapan konsep halal dalam Islam. Seluruh aspek dalam kehidupan ekonomi haruslah berlandaskan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam. Salah satu yang terpenting adalah dalam melakukan aktifitas konsumsi. (Wahidatul ’[cf[b, 2019) Dalam melakukan konsumsi, seorang muslim bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan


16 Manajemen Bisnis Islam kepuasannya semata melainkan tujuan utama daripada konsumen muslim sebagaimana dikemukakan oleh AlGhazali adalah untuk keselamatan. Baik itu keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, penting bagi konsumen muslim untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang memang diperbolehkan atau dihalalalkan oleh syariat Islam. (W[bc^[nof ’[cf[b, 2019) Konsep halal-haram mempunyai makna penting dalam dunia usaha, khususnya untuk produsen makanan dan minuman. Makna itu ditentukan oleh seberapa dalam pemahaman produsen dan se- berapa besar kemampuan mereka untuk menjaga, memelihara, dan memupuk konsep halal-haram. (Guanabara et al., n.d.) B. Halal Awareness Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online) adalah suatu kondisi seseorang dalam merasakan, mengerti, memahami dan mengetahui akan suatu hal. Kesadaran juga dapat diartikan sebagai bentuk pemahaman atau pengetahuan atas situasi tertentu yang dirasakan oleh seseorang. (W[bc^[nof ’[cf[b, 2019) Adapaun kesadaran halal adalah sikap seorang muslim dalam mengetahui tentang konsep halal baik secara mendasar maupun menyeluruh. Serta yang paling penting dalam halal awareness adalah sikap seorang muslim untuk memprioritaskan mengkonsumsi makanan halal. (W[bc^[nof ’[cf[b, 2019) Salah satu aspek dalam kesadaran halal adalah bagaiamana konsumen muslim dalam mengkonsumsi


Manajemen Bisnis Islam 17 segala produk selalu didasarkan pada keberadaan sertifikat halal yang dimiliki oleh produsen maupun logo halal yang tercantum dalam kemasan produk. Pengetahuan akan komposisi yang terkandung dalam makanan tentang status kehalalan produk yang akan dikonsumsi juga menjadi cakupan daripada kesadaran halal. (W[bc^[nof ’[cf[b, 2019) Kesadaran halal atau halal awareness disamping mengetahui akan konsep halal, tetapi juga meliputi pengetahuan maupun pemahaman kehalalan produk yang akan dikonsumsi, serta bagaimana proses produksi makanan ataupun minuman tersebut. Kesadaran halal mempunyai ruang lingkup yang lebih dalam daripada sekedar akan pemahaman terkait konsep konsumsi halal semata. (W[bc^[nof ’[cf[b, 2019) C. Konsep Industri Halal Makna halal berasal dari kata Arab, yaitu halla, hillan, yahillu, dan wahalalan yang artinya diperbolehkan atau dibolehkan oleh hukum syariah. Dengan makna tersebut, maka industri halal mempunyai konsep produksi hasil industri yang harus sesuai dengan hukum syariah (dibolehkan dalam Islam). Berdasarkan konsep syariah, apapun yang dikonsumsi oleh muslim, baik makanan maupun non makanan harus berasal dari sumber yang halal. (Guanabara et al., n.d.) Dalam perkembangannya, produksi industri halal juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti orientasi pada kelestarian lingkungan dan sosial. Sertifikasi halal berfokus pada aspek higienitas, kualitas, dan keamanan produksi dan persiapannya. Sedangkan orientasi kelestarian lingkungan


18 Manajemen Bisnis Islam berfokus pada pengurangan dampak negatif dari aktivitas industri terhadap lingkungan. Green management atau dikenal dengan Environmental Management System (EMS) merupakan salah satu bagian integral dari industri halal. Tujuannya untuk memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan bahwa operasi bisnis halal sesuai dengan kepatuhan lingkungan, yakni dikelola dan dikendalikan sesuai dengan pedoman EMS. (Guanabara et al., n.d.) Saat ini, industri dengan pelabelan halal dari suatu produk bukan hanya terkait dengan pelabelan syariah, namun konsep halal telah menjadi model keunggulan produk secara komprehensif. Ini terbukti dengan partisipasi dan keterlibatan negara dan organisasi nonmuslim dimana halal dengan cepat muncul sebagai standar pilihan konsumen. Banyak negara Barat (Eropa dan Amerika) telah mengenali tren global yang muncul dalam konsumerisme terhadap produk dan layanan halal, dan sekarang berlomba untuk mendapatkan pijakan dalam industri halal. (Guanabara et al., n.d.) D. Ekosistem Pendukung Industri Halal Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara menyeluruh dan utuh yang saling mempengaruhi antar segenap unsur lingkungan hidup. Ekosistem industri halal dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan yang mempengaruhi dinamika perkembangan dan tingkat pertumbuhan industri halal, yakni mencakup pedoman, kontrol, pengaturan, prosedur tata kelola, karakter pemangku kepentingan, dan regulasi. Ekosistem industri


Manajemen Bisnis Islam 19 halal juga dimaknai sebagai seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan dan hukum yang mengarahkan organisasi atau perusahaan pelaku industri halal menuju kepatuhan syariah. (Guanabara et al., n.d.) Ekosistem industri halal dikatakan sebagai instrumen logistik agar lingkungan penentu keberhasilan industri halal dapat meningkatkan daya kompetisinya. Ekosistem yang baik harus mampu merubah keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang hanya didasarkan pada kepemilikan sumberdaya (contoh bonus demografi muslim dan kekayaan SDA), namun minim inovasi dan peningkatan nilai tambah (value added). Sementara keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah berbasis inovasi dan teknologi, serta keunggulan sumberdaya manusia. Dalam konteks tersebut, ekosistem industri halal dikatakan sebagai pengaturan kelembagaan dan pengaturan hierarkis untuk memastikan bahwa terdapat pengawasan otonom yang layak atas konsistensi prinsip kepatuhan syariah berorientasi keunggulan kompetitif. (Guanabara et al., n.d.) E. Kondisi Industri Halal Perkembangan industri halal harus disertai dengan ekosistem yang mendukung, baik dari sisi regulasi, kondisi makro ekonomi, pelaku industri, pertumbuhan pasar, pembiayaan, dan beragam aspek pendukung lainnya. Salah satu ekosistem pendukung percepatan industri halal adalah perkembangan sektor industri dan kontribusinya bagi


20 Manajemen Bisnis Islam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai representasi kondisi makro ekonomi. Industri halal merupakan bagian integral dari perkembangan sektor industri, yang berfungsi untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari sektor primer maupun sekunder. Secara agregat, struktur PDRB dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat seberapa jauh peranan sektor industri terhadap perekonomian nasional. Ketika peranan sektor industri tinggi, maka terdapat probabilitas yang juga tinggi dalam menghasilkan jenis-jenis industri halal, begitu sebaliknya. (Guanabara et al., n.d.) F. Analisis Pemahaman UMKM terhadap Kebijakan Produk Halal Halal telah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang atau dikenal dengan halal lifestyle. Halal lifestyle tidak hanya disukai umat muslim, tetapi non muslim juga (Indonesia Halal Lifestyle Center. 2019). Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yakni 229 juta jiwa atau sekitar 87,2%. Dengan demikian warga negara Indonesia mengonsumsi makanan halal yang sesuai dengan syariat Islam (World Population Review, 2022). (Widayat et al., 2022) Pangsa pasar di Indonesia untuk pangan sebesar 12,6%, bahkan Indonesia dikenal sebagai konsumen produk pangan dan busana halal terbesar di dunia. Pada saat ini, Indonesia masih harus mengimpor produk pangan halal guna memenuhi kebutuhan domestik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara optimal.


Manajemen Bisnis Islam 21 Padahal Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia, termasuk produk pangan halal. (Widayat et al., 2022) Pentingnya pemahaman mengenai produk makanan dan minuman yang halal dan baik harus dimiliki oleh setiap masyarakat, dikarenakan dalam islam setiap umat harus memakan makanan yang halal lagi baik. (Misaroh, 2021) G. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari State of The Global Islamic Report (2019), ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya. Proyeksi dari Compound Annual Growth Rate (CAGR) industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Total dana yang dihabiskan oleh konsumen industri halal juga akan meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa industri halal memiliki prospek yang sangat cerah ke depannya (State of Global Islamic Economy Report 2019). (Fathoni, 2020) Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Tentu saja, potensi yang besar ini merupakan implikasi dari


22 Manajemen Bisnis Islam banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Indonesia menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia. Bila dilihat dari jumlahnya, pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 229 juta penduduk muslim tinggal di Indonesia. Total populasi di Indonesia diperkirakan mencapai 273 juta jiwa, sehingga jumlah penduduk muslim setara dengan 87,2% total populasi di Indonesia (World Population Review, 2020). Populasi muslim yang besar ini membuat permintaan terhadap produk halal juga besar. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar industri halal dunia. Bahkan, total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal sebesar USD 218,8 miliar pada tahun 2017 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). (Fathoni, 2020) Industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian. Maka, sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia. Industri halal telah menyumbang USD 3,8 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, industri halal juga telah menyumbang USD 1 miliar investasi dari investor asing dan membuka 127 ribu lapangan pekerjaan per tahunnya. Bila dioptimalkan lagi, industri halal dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Maka, sudah semestinya Indonesia mulai mengembangkan industri halal agar bisa membangun perekonomian secara maksimal. (Fathoni, 2020) Namun sangat disayangkan bahwa potensi industri halal yang dimiliki Indonesia belum tergarap sepenuhnya. Data di lapangan menunjukkan masih sedikit sekali output industri halal yang ada di Indonesia. Berdasarkan penilaian


Manajemen Bisnis Islam 23 yang tercantum pada State of The Global Islamic Report (2019), Indonesia hanya menempati peringkat ke-5 dalam kategori Top 15 Global Islamic Economy Indicator dengan skor sebesar 49. Sementara itu, bila dilihat dari berbagai sektor industri halal, Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam Top 10 Islamic Finance, peringkat ke-4 dalam Top 10 Muslim-Friendly Travel, dan peringkat ke-3 dalam Top 10 Modest Fashion. Sementara itu, untuk sektor Halal Food, Media and Recreation dan Pharma and Cosmetics, Indonesia tidak masuk ke dalam peringkat 10 besar (State of Global Islamic Economy Report 2019). (Fathoni, 2020) Tentu saja hal ini membuat kita miris, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduk muslim yang begitu banyak ternyata belum bisa menjadikan Indonesia sebagai negara pemasok kebutuhan komoditas halal di dunia. Hal ini terlihat dari belum mampunya Indonesia untuk masuk ke dalam Top 10 di semua sektor industri halal. Bahkan, untuk halal food yang merupakan kebutuhan dasar seorang muslim Indonesia belum bisa memenuhinya. Jika kita lihat, terdapat ketimpangan yang begitu besar antara potensi dengan realita industri halal yang terjadi di lapangan. (Fathoni, 2020) Ketimpangan ini membuat Indonesia masih berkutat sebagai konsumen pasar industri halal dunia. Sudah saatnya Indonesia bangkit dan menjadi role model dalam industri halal dunia. Bahkan pemerintah sudah menyuarakan citacita bahwa Indonesia bisa dan sangat mungkin menjadi kiblat industri halal dunia. Untuk itu, ketimpangan ini harus dihilangkan guna mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sudah


24 Manajemen Bisnis Islam seharusnya industri halal semakin dioptimalkan demi membangun perekonomian dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, mengingat peran industri halal yang sangat strategis dalam perekonomian. (Fathoni, 2020) H. Potensi Industri Halal di Indonesia Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat banyak. Potensi industri halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor wisata halal, dan sektor busana muslim. Berikut ini adalah penjelasan potensi dari masing-masing sektor. (Fathoni, 2020) Pertama, sektor makanan halal. Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya. Bila kita lihat dari jumlah penduduk muslim di Indonesia, tentu saja Indonesia punya potensi dalam sektor ini. Potensi yang benar-benar terlihat adalah potensi pasar yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan USD 173 miliar untuk konsumsi makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia (State of Global Islamic Economy Report 2019). (Fathoni, 2020) Kedua, sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah menjadi gerbang pembuka industri halal di Indonesia. Semenjak terbentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sektor keuangan syariah telah membawa perkembangan yang cukup baik bagi industri


Manajemen Bisnis Islam 25 keuangan syariah. Aset keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, aset keuangan syariah mengalami kenaikan sebesar 13,97% (yoy) menjadi Rp1.287,65 triliun (Otoritas Jasa Keuangan 2019). Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam pasar aset keuangan Islam di dunia dengan total nilai aset sebesar USD 86 miliar. Indonesia juga menempati urutan ke-5 dalam Top 10 Islamic Finance (State of Global Islamic Economy Report 2019). Pada tahun 2019, market share industri keuangan mencapai angka 8,69%. Angka tersebut merupakan total dari market share perbankan syariah sebesar 5,94% ditambah market share Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebesar 2,75% (CNN Indonesia 2019). Pertumbuhan sektor keuangan ini mencerminkan potensi sektor keuangan syariah yang cukup besar di Indonesia. (Fathoni, 2020) Ketiga, sektor wisata halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya serta kaya akan sejarah dan tradisi-tradisi keagamaan. Selain itu, indahnya panorama alam di Indonesia serta masyarakatnya yang ramah menjadi daya tarik Indonesia dalam bidang pariwisata. Bila dikaitkan dengan wisata halal, potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Ada banyak objek wisata yang bisa dikunjungi oleh halal traveller, diantaranya masjid, keraton, makam, benda-benda pusaka, hingga kuliner halal. (Fathoni, 2020) Potensi wisata halal Indonesia mendapat apresiasi yang luar biasa, sebab Indonesia berhasil meraih peringkat pertama bersama Malaysia pada kategori utama Top 10 OIC Destinations dengan skor 78. Selain itu, Indonesia juga meraih peringkat pertama dua kategori lainnya, seperti Top


26 Manajemen Bisnis Islam 10 Destinations-Communications dan Top 10 DestinationsServices (Crescent Rating 2019). Selain itu, Indonesia juga meraih peringkat ke-4 dalam Top 10 Muslim-Friendly Travel (State of Global Islamic Economy Report 2019). Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah mengembangkan sepuluh destinasi wisata ramah muslim di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta Sulawesi Selatan. (Fathoni, 2020) I. Tantangan Industri Halal di Indonesia Dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini bisa berasal dari segi eksternal dan dari segi internal. Dari segi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah: pertama, banyaknya negara pesaing. Negara-negara pesaing tersebut diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan, ada negara pesaing yang termasuk ke dalam negara non-muslim. Negara-negara ini diantaranya Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, Italia, dan lain sebagainya. Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus bisa memanfaatkan dengan baik potensi yang dimilikinya. Bila tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi konsumen di pasar yang besar dan menjanjikan ini. (Fathoni, 2020) Tantangan dari eskternal ini juga berpengaruh terhadap konsumsi produk dalam negeri. Jika ada banyak produk asing masuk ke Indonesia, maka konsumsi produk


Manajemen Bisnis Islam 27 Indonesia akan berkurang. Dampaknya, neraca perdagangan akan mengalami defisit karena lebih banyak impor yang masuk ketimbang ekspor. Maka, solusi dari masalah ini adalah keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum kepabeanan. Kita membutuhkan proteksi untuk melindungi produk lokal. Kebijakan proteksi ini harus bisa menekan angka impor, namun tidak g_g\o[n h_a[l[ j_hacgjil ‛n_lmchaaoha‛. Todo[hhhs[ agar produk lokal terproteksi sekaligus tetap menjaga hubungan internasional. (Fathoni, 2020) Kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal intenasional. Setiap negara memiliki kriteria tersendiri dalam penetapan sertifikasi halal. Kriteria ini belum tentu diterima oleh negara lain. Maka, tercipta ketidakteraturan dalam sertifikasi halal. Tentu saja, hal ini bisa berdampak kepada kepercayaan konsumen saat produk tersebut diekspor ke negara lain. Oleh sebab otu, perlu diadakan pertemuan di antar negaranegara di dunia untuk membahas standarisasi sertifikasi halal ini. Setidaknya, langkah ini bisa dimulai oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). (Fathoni, 2020) Sementara itu, tantangan internal yang dialami Indonesia yaitu: pertama, kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Ada banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal. Halal awareness memiliki keterkaitan dengan religiusitas dan pengetahuan mengenai konsep halal. Religiusitas memiliki


28 Manajemen Bisnis Islam pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku konsumsi produk halal dibanding pengetahuan terhadap suatu produk halal. Ada juga yang menyatakan bahwa halal awareness dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, label/logo halal, dan tingkat eksposur yang baik. Selain itu, halal awareness dipengaruhi oleh kepercayaan agama, identitas diri dan paparan media. (Fathoni, 2020) Kedua, adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sejak ditetapkan tahun 2014, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Setelah ditetapkan pada tahun 2019, UU JPH ini masih tetap membutuhkan waktu karena kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Masuknya berbagai produk halal dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus bersaing agar tetap eksis. Namun sayangnya, kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi masyarakat Indonesia masih rendah. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal. J. Edukasi Pengolahan Makanan Halal Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Makanan Halal 1. Memberikan Materi Tentang Produk Halal Konsumsi halal merupakan suatu hak yang dijamin oleh pemerintah melalui pemberian sertifikasi halal. Jaminan ini sesuai dengan amanah Undang-undang No


Manajemen Bisnis Islam 29 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengharuskan setiap komoditas yang beredar dipasaran harus tersertifikasi halal dengan penanda yaitu adanya label halal pada kemasan produk tersebut. (Pengabdian & Vol, 2022) 2. Memberikan Materi Tentang Pengolahan Makanan Halal Pengolahan makanan menjadi salah satu indikator diperolehnya makanan halal pada kelompok keluarga. Terlihat sederhana namun justru menjadi sangat penting dalam rangkaian proses mengkonsumsi makanan sehari-hari yang dilakukan dirumah. (Pengabdian & Vol, 2022) 3. Memberikan Materi Tentang Pentingnya Mengkonsumsi Makanan Halal Makanan halal bukan hanya merupakan isu strategis atau mengikuti gaya hidup semata. Namun, sebagai pengejawantahan keimanan dan bentuk penghambaan. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan memakan makanan dan minuman yang halal lagi baik, perintah ini memiliki dua dimensi tersirat bagi manusia. Pertama dimensi kepatuhan m_\[a[c m_il[ha ‘[\c^ [n[o b[gj[ s[ha m_d[nc noh^oe terhadap segala ketetapan penciptanya, kedua dimensi árrahim atau bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia dengan menajda setiap hal yang dimungkinkan masuk kedalam badannya. Karena sejatinya manusia merupakan makhluk tertinggi yang Allah ciptakan berbeda dengan hewan namun memiliki


30 Manajemen Bisnis Islam kesamaan yakni sama-sama memiliki intuisi untuk makan. (Pengabdian & Vol, 2022) K. Pemahaman Masyarakat akan Makna Halal dan Tayib Kata Halal dalam sebagian besar masyarakat Muslim selalu dipahami sebatas tidak berasal dari anjing dan babi, namun daging ayam juga bisa haram jika proses penyembelihannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat awam banyak yang tidak mempermasalahkan proses pembuatan/penyembelihan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Terkait masalah tayib, nara sumber juga menjelaskan bahwa kata tahyyib/baik sangat bermakna dalam mengikuti kata halal, karena hampir semua bahan makanan pada dasarnya halal, namun belum tentu baik bagi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Makna tayib ini dalam masyarakat di kenal secara bahasa, tapi kurang dipahami sebagai sebuah hukum. (Mailin, 2022) L. Gaya hidup halal (halal lifestyle) Menunjukkan bagaimana sesorang menjalani kehidupannya dengan didasarkan pada nilai-nilai Islam. Gaya hidup halal memiliki prinsip halal dan thayyiban yang berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, memenuhi standar kelayakan, kebersihan, serta memiliki efek yang baik bagi manusia. Gaya hidup halal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan adanya halal lifestyle konsumen semakin kritis dalam melakukan pembelian pada


Manajemen Bisnis Islam 31 setiap produknya, baik mengkonsumsi produk makanan maupun jasa. (Aziz & Hipni, 2022)


32 Manajemen Bisnis Islam Mekanisme Akuntansi Keuangan Syariah isnis merupakan suatu kegiatan atau aktifitas manusia untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan bisnis banyak ragamnya meliputi memproduksi barang, penjualan barang dagangan maupun jasa. Aktifitas yang dilakukan dengan pihak lain, baik penjualan barang dagangan maupun jasa disebut dengan transaksi. Dengan adanya transaksi inilah suatu bisnis bisa memberikan keuntungan (Profit). Aktifikas transaksi merupakan ujung tombak dari suatu kegiatan bisnis, karena dengan aktifitas transaksi yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap keberlangs-ungan dari suatu perusahaan. Namun pengelolaan keuang-an tetap memerlukan perhitungan yang tepat sehinga kegiatan transaksi akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Transaksi halal adalah transaksi bisnis yang berdasarkan pada nilai-hcf[c ms[lc[b ^[f[g Af Qol’[h ^[h H[^cnm, \[ce jli^oe B


Manajemen Bisnis Islam 33 yang diperjualbelikan, proses produksi, cara melakukan penjualan, cara pemasaran, cara pem-bayaran serta jenis ransaksi yang digunakan. Akuntansi keuangan perusahaan merupakan cara penghitungan keuangan dan pencatatan terhadap transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan, apabila bisnis dijalankan secara syariah maka akuntansinya juga system akuntansi syariah, karena akuntansi merupakan alat untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu setiap transaksi bisnis yang dilakukan akan terlihat nama rekening atau akun dalam laporan keuangan perusahaan. Baik pada laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, perubahan ekuitas atau modal dan laporan lainnya. Akuntanssi keuangan syariah diperlukan karena tuntutan atas pelaksanaan syariah dan kebutuhan pengaruh pesatnya perkembangan transaksi syariah. Di dalam akuntansi keuangan syariah ada akad/ kontrak/ transaksi. Jenis akad terdiri dari tabaru (membantu sesama dalam hal meminjamkan uang tanpa mengharapkan apapun), dan tijarah (mendapatkan keuntungan dari perjanjian kerjasama). Transaksi yang dilarang dalam akuntansi Syariah, yaitu semua aktifitas dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah SWT (Riba, penipuan, perjudian, dll). Transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian disebut dengan gharar (penimbunan barang/ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan), dan transaksi suap (n[’[ffok, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, talaqqi al rukban)


34 Manajemen Bisnis Islam A. Landasan Muamalah Dalam menjalankan setiap aktifitas muamalah harus berpedoman pada hukum dan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah SWT. Muamalah Maliyah [^[f[b ‚Hukumboeog ms[l[’ s[ha \_le[cn[h ^_ha[h olom[h ^ohc[‛ (AfMo’d[gof W[mcnb, II/628). Of_b e[l_h[ cno m_\[a[c f[h^[m[h ^[f[g g_f[em[h[e[h go[g[f[b ^[f[g Kcn[\ mo]c Af Qol’[h, surat An-Ncm[’: [s[n 29 ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu‛ Maknanya bahwa dalam setiap transaksi muamalah dilarang untuk mengelola dan memperoleh harta dengan cara/ jalan yang bathil yaitu cara memperoleh harta yang sah dan halal sesuai syariat Islam, dengan aktifitas muamalah harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah diatur dalam syariat Islam. Prinsip-prinsip dalam pengembangan bisnis yaitu harus terbebas dari unsur yang membahayakan (dharar), ketidakjelasan transaksi (jahalah), dan merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak (zulum). Jadi seluruh rangkaian aktifitas muamalah harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari Maysir (Judi), Aniaya (Zulum), Gharar (penipuan), Haram, Riba, Iktinaz atau Ihtikar dan terakhir Bathil. Termasuk aktifitas konsumsi harus menghindari perilaku zalim dan bathil (Abdul Karim Al-Khatib, 1976: 151-152). Muamalah itu kategori perbuatan manusia, bukan masuk dalam kategori benda (asy-s[’). Oleh karena itu,


Manajemen Bisnis Islam 35 boeog [m[f ohnoe go’[g[f[b m[g[ ^_ha[h e[c^[b ohnoe perbuatan manusia, yaitu hukum asal dari perbuatan g[homc[ [^[f[b n_lce[n ^_ha[h boeog ms[lc’[n s[ha fcg[, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. B. Ruang Lingkup Muamalah Transaksi Muamalah dalam Syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1) transaksi kompersial (tijarah), segala macam perjanjian yang berorientasi mencari keuntungan (Profit Oriented), karena bersifat komersial. 2) transaksi sosial (tabbaru’), m_a[f[ g[][g j_ld[hdc[h s[ha nc^[e berorientasi mencari keuntungan (Non Profit Oriented). Transaksi ini pada hakekatnya untuk tolong menolong diantara pihak yang bertransaksi, bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan. Contoh transaksi komersial (tijarah) antara lain, B[c’ (jual beli), Salam (jual beli tunda), Istishna’ (j_m[h[h), Syirkah (kerjasama), Ijarah (sewa/ Jasa), Samsarah (makelar), Jualah (sayembara). Sedangkan contoh akad sosial (Tabbaru’) [hn[l[ f[ch: Z[e[n, S_^_e[b, Wakaf, Hibah, Ariyah (pinjam pakai), Wakalah (Perwakilan), Kafalah (penjaminan), Hiwalah (pengalihan utang), Wadiah (titipan), Qardh (pinjaman), Rahn (gadai).


36 Manajemen Bisnis Islam C. Akad Transaksi Muamalah Menurut T[’lc` Ss[l’c Ae[^ [^[f[b ‚ikatan ijab dengan K[\of s[ha m_mo[c boeog ms[l[’ s[ha g_hcg\ofe[h [ec\[n hukum pada objek akad‛ (Yomo` Am-S[\[nch, Af Boso’, bfg 13). Akad yang sah apabila akad-nya memenuhi perintah ms[l[’ j[^[ loeon-rukun akad. Akad yang tidak sah yaitu [e[^ s[ha nc^[e g_g_hobc j_lchn[b ms[l[’ j[^[ loeohrukun akad. Akad batal apabila akad yang cacat pada salah satu rukun akadnya, atau cacat pada syarat yang wajib ada pada rukun akad. Konsekuensi akad harus diulang agar sah. Akad Fasad apabila akad yang cacat pada sifat akad, yang bukan rukun-rukun akad, konsekuensinya agar akad sah tidak harus mengulang, namun cukup menghilangkan cacatnya saja. T[’lc` Ss[l’c [n[o ^_`chcmc m_][l[ ms[l’c s[cno boeog berupa definisi yang berlaku untuk banyak kasus. Meskipun T[’lc` ms[l’c \oe[h ^[fcf ms[l’c n_n[jc ^c[g[fe[h m_j_lnc b[fhs[ ^[fcf ms[l’c. M[emo^hs[ ^[j[n g_hd[^c ^[m[l \[ac penetapan hukum-hukum kontemporer. Hukum-hukum kontemporer ini bukan hukum yang sama sekali baru, melainkan sekedar cabang hukum dari hukum pokoknya (yaitu T[’lc` ms[l’c itu sendiri). Syarat-syarat pengamalam T[’lc` Ss[l’c antara lain: 1)tidak boleh bertentangan dengan nash-h[mb ms[l[’ ^[f[g Af Qol’[h ^[h Am Sohh[b. 2)dce[ \_ln_hn[ha[h ^_ha[h h[mbnash syal[’ g[e[ s[ha ^c[g[fe[h [^[f[b h[mb ms[l[’ 3)m_^[hae[h n[’lc` ms[l’chs[ q[dc\ ^c[\[ce[h (nc^[e \if_b diamalkan).


Manajemen Bisnis Islam 37 D. Jenis-Jenis Barang Jenis-janis barang dalam transaksi Syariah dikelompokkan dalam 3 jenis barang: 1. Barang Qimiyat yaitu barang yang tidak ada padanannya di berbagai pasar atau toko. Barang Qimiyat tidak perlu ditimbang, ditakar atau dihitung; perlu didiskripkan, atau dilihat secara detail; boleh online, tidak wajib maqbudh (dipegang atau dikuasasi), contohnya tanah, rumah, mobil second, hp second, dan sebagainya. 2. Barang Misliyat yaitu barang yang ada padanannya di berbagai pasar dan toko. Barang Misliyat perlu ditimbang, ditakar atau dihitung, tidak perlu didiskripkan atau dilihat secara detail, boleh online, wajib maqbudh (dipegang atau dikuasai), contohnya beras, gula, minyak, dan sebagainya. 3. Barang Ribawi yaitu barang yang terikat dengen ketentuan hukum-hukum riba. Barang ribawi perlu ditimbang, ditakar atau dihitung, tidak perlu didiskripkan atau dilihat secara detail, tidak boleh secara online (ada pengecualiannya), wajib maqbudh (dipegang atau dikuasai). Contohnya; Emas, perak, gandum, Jewawut, kurma dan garam. E. Mekanisme Transaksi Jual Beli Musawamah (Bai’) Menurut n[’lc` ms[l’c Jual Beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Adapun rukun jual beli antara lain 1)dua pihak


38 Manajemen Bisnis Islam yang berakad (Penjual dan Pembeli), 2)barang dagangan, 3)Ijab dan kabul. Syarat Jual beli 1)dua pihak yang berakad harus berakal, mumayiz (7 tahun), mukhtar (dapat memilih, tidak dipaksa). 2)Objek Barang harus suci/ bukan najis, dapat ^cg[h`[[ne[h m_][l[ ms[l’c (m[b ^cj_ldo[f \_fce[h), gcfce orang yang berakad, dapat diserahterimakan, barangnya diketahui, barangnya maqbudh (sudah dipegang/dikuasai penjual). 3)Ijab Kabul harus muwafiq (kesesuaian), dalam satu majelis akad, tidak ada pemisah, penjual dan pembeli dapat mendengar ucapan keduanya. Transaksi Jual beli tunda (Salam) menurut n[’lc` ms[l’c adalah menjual suatu barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan (tidak hadir) hingga tempo/ waktu tertentu dengan harga yang dibayarkan di depan. Beberapa ketentuan dalam jual beli Salam meliputi; harga harus jelas di awal, pembayaran lunas di awal akad, barangnya misliyat (bisa ditimbang, ditakar dan dihitung), penjual bisa membeli atau menjual barangnya.


Manajemen Bisnis Islam 39 Transaksi Jual beli Pesanan (Istishna’) g_holon n[’lc` ms[l’c adalah akad atas suatu barang dalam tanggungan (tidak hadir atau tidak ada) yang mensyaratkan pekerjaan (pembuatan barang) menurut cara tertentu, dengan harga tertentu. Beberapa ketentuan dalam jual beli istishna meliputi; Harga harus jelas di awal, boleh lunas di awal, dicicil, maupun setelah barang tersedia, barang qimiyat (spesifik) ataupun misliyat (bisa ditimbang, ditakar, dihitung), penjual membuat barangnya.


40 Manajemen Bisnis Islam F. Mekanisme Transaksi Ijaroh (Sewa/ Jasa) Menurut n[’lc` ms[l’c Ijaroh adalah akad atas manfaat dengan pengganti kompensasi (iwadh). Rukun Ijaroh antara lain 1)dua pihak yang berakad, 2)objek akad (manfaat atau upah), 3)Ijab Kabul Jenis-jenis Ijaroh ada 3 yaitu: 1. Ijarah untuk manfaat benda atau barang, disebut penyewaan benda. Contoh; penyewaan mobil, rumah, dll 2. Ijarah untuk manfaat perbuatan. Contoh; Jasa Dokter, Arsitek, Akuntan, Kursus, dll 3. Ijaroh untuk manfaat orang. Contoh; menjadi pegawai, pembantu, buruh, dll Syarat manfaat dalam Ijaroh antara; 1. Manfaat harus mubah 2. Manfaat harus diketahui dengan jelas (g[’fog) 3. Manfaat harus dapat diserahterimakan (taslim)


Click to View FlipBook Version