Manajemen Bisnis Islam 91 yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan, yaitu : (1)Orang yang menyembelih haruslah orang yang beragama Islam atau ahli kitab yang berakal. Allah swt berfirman : ُهْم َّ َو َطعَا ُم ُكْم ِح ٌّل ل َّ ُكْم َب ِح ٌّل ل َٰ ِكتَ ْ ٱل ۟ وتُوا ُ ِذي َن أ َّ ُم ٱل َو َطعَا ‚M[e[nan (sembelihan) ahlul kitab itu halal bagimu, dan makanan e[go b[f[fjof[ \[ac g_l_e[‛ (QS. Almaidah ; 5) (2)Teknik penyembelihannya harus benar. Hewan yang akan disembelih haruslah hewan yang masih dalam keadaan hidup. Juga alat yang dipakai harus tajam sehingga bisa memotong saluran pernafasan dan saluran makanan. (3)Hewan yang disembelih tidak diniatkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah swt, seperti berhala atau roh/makhluk astral yang dipercaya mampu memberikan manfaat atau madarat. (4)Membaca basmalah, yang merupakan syarat sahnya penyembelihan sebagaimana yang
92 Manajemen Bisnis Islam disepakati oleh para ulama. Allah swt berfirman : ِف ْس ٌق ِنَّهُۥ لَ َوإ ْي ِه َعلَ َكِر ٱ ْسُم ٱ ََّّللِ ْم يُذْ ِمَّما لَ ۟ ُوا ُكل ْ َوََل تَأ ‚D[h d[ha[hf[b e[go g_g[e[h binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu e_`[mce[h‛ (QS. Af[h’[g : 121) c) Bangkai Bangkai adalah hewan yang mati diluar cara penyembelihan. Penyebab kematiannya bisa karena tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk atau diterkam binatang buas. Sebagaimana firman Allah swt : ِر ِه َّل ِلغَ ْي ُ ِر َو َمآ أ ِزي ِخن ْ ْحُم ٱل َولَ َوٱل َّدُم َمْيتَةُ ْ ْي ُكُم ٱل ُحِّر َم ْت َعلَ َك َل َ َو َمآ أ ِطي َحةُ َوٱلنَّ َرِّديَةُ ُمتَ ْ َوٱل َمْوقُوذَةُ ْ َوٱل ُمْن َخنِقَةُ ْ َوٱل ٱ ََّّللِ بِ ِهۦ ْم ََّل َما ذَ َّكْيتُ ِ ٱل َّسبُ ُع إ ‚Dcb[l[ge[h \[acgo (g_g[e[h) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu g_hs_g\_fcbhs[<‛ (QS. Al-Maidah : 3)
Manajemen Bisnis Islam 93 d) Hewan buas Menjadikan binatang buas sebagai objek jual beli dengan tujuan untuk dikonsumsi hukumnya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah saw : ‚I\ho A\\[m l.[ \_le[n[ \[bq[ Rasulullah saw melarang memakan hewan yang punya taring dari binatang buas dan s[ha g_gcfcec ][e[l ^[lc ohaa[m‛ (HR. Muslim) ‚M_g[e[h m_go[ b_q[h s[ha \o[m boeoghs[ b[l[g‛ (HR. Muslim dan M[fce‛ e) Hewan yang kotor dan menjijikan (khabaits) Uf[g[ Ss[`c’cs[b g_hd_f[me[h \[bq[ yang dimaksud dengan lafadz khabaits adalah makanan yang kotor yang diharamkan untuk dimakan (Sarwat, 2014). Firman Allah swt : ئِ َث ٓ َٰ َخبَ ْ ِهُم ٱل ْي ِت َويُ َحِّر ُم َعلَ َٰ ِبَ َّطيّ ُهُم ٱل >َويُ ِح ُّل لَ ‚<^[h (Aff[b) n_f[b g_hab[f[fe[h bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang \oloe‛ (Al-A’l[` :157) b. Haram karena bukan karena zatnya (li ghoirihi) Suatu objek transaksi bisa haram bukan hanya karena zatnya saja, akan tetapi bisa juga
94 Manajemen Bisnis Islam karena hal yang lain. Dan ini erat keterkaitannya dengan bagaimana cara untuk mendapatkan objek tersebut. Jika objek transaksi tersebut didapat dengan cara kriminal seperti dengan cara mencuri, merampok, korupsi atau dengan modus kriminal lain, maka hukum haram untuk dijadikan objek transaksi, meskipun secara zat status hukumnya halal. Allah swt berfirman : ۟ ُوا ُكل ْ ُح َّكاِم ِلتَأ ْ لَى ٱل ِ بِ َهآ إ ۟ ُوا ِط ِل َوتُ ْدل َٰ بَ ْ ْمَو َٰ لَ ُكم بَ ْينَ ُكم بِٱل َ أ ۟ ٓوا ُ ُكل ْ َوََل تَأ ُمو َن ْعلَ ْم تَ نتُ َ َوأ ِم ْ ِل ٱلنَّا ِس بِٱ ْْلِث ْمَو َٰ َ ا ِّم ْن أ ِريقً فَ ‚D[h d[ha[hf[b m_\[b[ac[h e[go memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu g_ha_n[boc.‛ (QS. Al-Baqarah : 188) 5. Ihtikar (Penimbunan Barang) Ihtikar adalah aksi membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga yang tinggi disaat masyarakat membutuhkannya (Tarmizi, 2012). Perbuatan ini sudah jelas dilarang dalam Islam karena terdapat kezaliman di dalamnya. Karena ihtikar memberikan dampak negatif bagi masyarakat, maka Rasulullah saw mencap pelakunya sebagai pendosa, sebagaimana hadits :
Manajemen Bisnis Islam 95 D[lc M[’g[l \ch A\^cff[b l.[, ^[lc R[mofoff[b saw bersabda : ‚cbnce[l tidak akan dilakukan e_]o[fc if_ m_il[ha j_h^im[‛ (HR. Muslim) Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah saw bersabda : ‚B[l[ha mc[j[ s[ha g_hcg\oh mo[no timbunan agar dengan cara ini harga menjadi g[b[f [n[m og[n Imf[g, g[e[ c[ n_f[b \_l^im[‛ (HR. Ahmad)
96 Manajemen Bisnis Islam Industri Halal di Indonesia A. Posisi Industri Halal Indonesia di Mata Dunia Internasional Industri halal saat ini telah menjadi bagian penting dalam perekonomian di beberapa negara yang mulai fokus dalam pengembangan industri halal. Berdasarkan laporan dari The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) yang meliputi 81 negara-negara di dunia, Negara Malaysia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Indonesia, dan Turkey memimpin peringkat lima besar (Dinar Standard and Salam Gateway, 2022). Fokus pengembangan industri halal beberapa negara tersebut juga membuat tingkat konsumsi terhadap produk halal meningkat. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh State of The Global Islamic Economic pada tahun 2021
Manajemen Bisnis Islam 97 diperkirakan konsumsi terhadap produk halal berkisar dua triliun US Dollar. Produk halal yang dimaksud adalah produk makanan, obat-obatan, kosmetik, busana sederhana, perjalanan, dan media. Pengeluaran untuk produk halal sebesar itu merefleksikan bahwa terdapat pertumbuhan konsumsi produk halal dari tahun ke tahun sebesar 8,9%. Kabar pertumbuhan konsumsi produk halal tersebut akan menjadi kabar baik untuk pengembangan Ekonomi Islam di dunia internasional. Karena pertumbuhan konsumsi produk halal tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan aset keuangan syariah. Berdarkan laporan dari State of The Global Islamic Economic diperkirakan pada tahun 2022 aset keuangan syariah berada pada angka 3,6 triliun US Dollar dan akan meningkat pada tahun 2025 menjadi 4,9 triliun US Dollar. Pertumbuhan pada sektor industri halal ini perlu segera direspon oleh Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, populasi terbesar belum dapat membawa Indonesia menduduki peringkat teratas pemain Industri Halal di dunia. Indonesia masih berada di peringkat ke lima di bawah Malaysia, Saudi Arabia, dan United Arab Emirates. Saat ini, posisi Indonesia sebagai salah satu pemain dalam industri halal dunia cukup bagus. Berdasarkan laporan dari The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) menunjukkan bahwa peringkat Indonesia dalam sektor keuangan Islam berada pada posisi enam di bawah Malaysia, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, dan United Arab Emirates. Sektor makanan halal Indonesia menempati
98 Manajemen Bisnis Islam peringkat kedua hanya di bawah negara Malaysia. Sektor pakaian sederhana Indonesia berada pada peringkat ketiga hanya di bawah United Arab Emirates dan Turkey. Sektor obat-obatan dan kosmetik halal Indonesia berada pada peringkat sembilan, pada sektor ini negara Singapura menempati peringkat pertama. Laporan dari GIEI menggunakan enam variabel dalam penilaiannya, yaitu: keuangan Islam, makanan halal, muslim friendly travel, pakaian sederhana, obat-obatan dan kosmetik, serta media dan recreation. Indonesia belum masuk ke dalam sepuluh besar pada sektor muslim friendly travel dan media dan recreation. Kondisi tersebut menjadi sebuah cermin yang perlu ditindaklanjuti oleh Indonesia. Sektor makanan halal saat ini menjadi sektor unggulan Indonesia dalam industri halal. Ekspor makanan halal Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 16%. Angka tersebut akan terus bertambah besar karena Indonesia mulai melakukan langkah kodifikasi dan digitalisasi sertifikat halal untuk melacak informasi nilai dan volume produk halal. Selain itu, sektor yang menjadi unggulan di Indonesia adalah sektor keuangan syariah. Sektor keuangan Islam di Indonesia sendiri akan semakin berkembang dan diuntungkan dengan adanya merger bank syariah antara PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Selain perusahaan perbankan syariah, perusahaan fintech syariah juga menyumbangkan kontribusi terhadap sektor keuangan Islam. Indonesia menjadi rumah bagi 31 perusahaan fintech syariah, 17 platform Peer to Peer Lending (P2PL) untuk UMKM yang sesuai dengan aturan syariah.
Manajemen Bisnis Islam 99 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumen halal Indonesia akan mencapai 262, 733 juta jiwa pada periode 2025-2030 dan 267,038 juta jiwa pada periode 2040-2045. Indonesia sendiri telah mulai melihat pengembangan ekonomi Islam menjadi sektor yang cukup menjanjikan. Indonesia saat ini akan menerapkan kebijakan nasional tentang kewajiban industri makanan, minuman, bahan baku, dan obat-obatan untuk memiliki sertifikat halal pada tahun 2024. Hal ini didukung juga oleh program-program yang memfasilitasi para pengusaha khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mensertifikasi halal produknya. Pasar industri halal di Indonesia memang tergolong besar tapi belum diimbangi dengan tersedianya produk lokal yang dihasilkan oleh industri halal lokal di Indonesia. Artinya, Indonesia masih besar sebagai negara konsumen produk halal bukan negara produsen produk halal. Berdasarkan laporan dari Global Islamic Economy Report tahun 2019 menyebutkan Indonesia cenderung masih menjadi negara konsumen produk halal dunia, dengan nilai konsumsi yang cukup tinggi. Konsumsi makanan halal menempati peringkat pertama dengan nilai 173 miliar USD, pariwisata menempati peringkat kelima dengan nilai 11 miliar USD, fashion menempati peringkat ketiga dengan nilai 21 miliar USD, obat-obatan menempati peringkat keempat dengan nilai 5 miliar USD, kosmetik menempati peringkat kedua dengan nilai 4 miliar USD, dan media menempati peringkat kedua dengan nilai 10 miliar USD. Tentunya ini harus menjadi fokus bagi pemerintah agar Indonesia bukan lagi negara konsumen produk halal melainkan menjadi negara produsen produk halal, sehingga
100 Manajemen Bisnis Islam akan ikut merasakan manfaat dari perkembangan produk halal. B. Peluang Industri Halal di Indonesia Secara global industri halal saat ini berkembang dan diperkirakan pertumbuhannya semakin pesat. Seiring perkembangan global yang pesat, industri halal di Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar. Berikut ini beberapa peluang yang membuat industri halal semakin berkembang di Indonesia: Pertama, kecenderungan saat ini dari perilaku konsumen muslim untuk menerapkan konsumsi yang sesuai dengan peraturan Islam, serta mulai mengaktualisasikan makna dan tujuan konsumsi dalam Islam (Rohim and Priyatno, 2021). Hal ini mengakibatkan minat serta selera konsumen produk dan layanan halal semakin meningkat, sehingga memicu peningkatan permintaan produk dan layanan halal. Apabila ini terus berlangsung, maka konsumsi produk dan layanan halal akan menjadi sebuah gaya hidup masyarakat yang selalu berorientasi pada syariat Islam. Model gaya hidup halal ini akan menjadi peluang yang bagus bagi Indonesia, karena berpeluang untuk mengembangkan ekosistem halal di Indonesia. Kedua, tentunya salah satu peluang pendorong industri halal di Indonesia adalah populasi penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Populasi Muslim yang besar akan memberi dampak pada peningkatan permintaan produk dan layanan halal. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2020) yang
Manajemen Bisnis Islam 101 menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara keberadaan label halal dengan keputusan konsumsi. Korelasi ini akan memvalidasi bahwa ketika populasi Muslim Indonesia bertambah maka akan menciptakan daya tarik konsumen untuk mengkonsumsi produk dan layanan halal. Ketiga, dukungan pemerintah Indonesia juga dapat menjadi peluang besar perkembangan industri halal. Dukungan itu ditandai dengan adanya kebijakan mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal bagi industri yang produknya makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-undang No. 33 tahun 2014 beserta turunannya yang akan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. Bahkan keseriusan pemerintah dalam hal sertifikasi halal ini juga ditandai dengan pemberlakuan sanksi apabila dalam waktu yang telah ditentukan industri tersebut belum memiliki sertifikat halal. Selain itu, keseriusan pemerintah Indonesia dapat dilihat dengan pembentukan lembaga untuk penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keempat, sektor industri keuangan syariah yang berkembang cukup pesat. Secara global industri keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sejak tahun 2014 dengan nilai aset 1.975 miliar Dollar AS terus meningkat sampai pada tahun 2020 dengan nilai aset 3.374 (Islamic finance development report, 2021). Berdasarkan data tersebut berarti aset keuangan syariah naik hampir dua kali lipat hanya dalam kurun waktu enam tahun. Bahkan pada tahun 2025 aset keuangan syariah
102 Manajemen Bisnis Islam diprediksi mencapai 4.940 miliar Dollar AS. Saat ini Indonesia berada pada peringkat keenam di dunia dalam sektor keuangan syariah. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aset keuangan syariah Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 aset keuangan syariah Indonesia meningkat sebesar 13,82% menjadi Rp. 2.050, 44 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.801, 40. Pertumbuhan keuangan syariah ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dan tentunya industri keuangan syariah ini dapat menjadi pendukung perkembangan industri halal. Harapannya peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri halal untuk mengembangkan ekosistem halal di Indonesia. C. Tantangan Industri Halal di Indonesia Pengembangan industri halal di Indonesia perlu perencanaan strategi yang mencakup saat ini dan masa yang akan datang, sehingga memerlukan identifikasi tantangan apa saja yang perlu diselesaikan oleh Indonesia agar perencanaan strategi yang dilakukan dapat mewujudkan perkembangan industri halal yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah tantangan industri halal yang perlu dihadapi oleh Indonesia: Pertama, halal awareness dan tingkat pemahaman mengenai konsep halal masyarakat Indonesia masih kurang (Fathoni, 2020). Berdasarkan gambaran tersebut tantangan yang harus dihadapi Indonesia adalah menemukan cara bagaimana meningkatkan pemahaman dan halal awareness masyarkat Indonesia, sehingga masyarakat semakin sadar
Manajemen Bisnis Islam 103 dan paham akan pentingnya mengkonsumsi produk dan layanan yang bersertifikasi halal. Kedua, fasilitas untuk penyelenggaraan sistem jaminan produk halal Indonesia belum memadai. Lembaga pendukung jaminan produk halal seperti Rumah Potong Hewan (RPH) masih kurang (KNKS, 2019). Hal ini dapat berdampak pada neraca perdagangan yang masih didominasi oleh produk impor. Ketika aktivitas impor masih mendominasi maka perlu adanya pengawasan yang lebih ketat mengenai rantai nilai halal dari hulu ke hilir, karena produk impor belum tentu menggunakan standar produk halal. Tantangan kedua yang perlu dihadapi oleh Indonesia adalah mengembangkan infrastruktur pendukung sistem jaminan produk halal. Ketiga, Indonesia masih menjadi negara konsumen bukan negara produsen. Tingkat konsumsi makanan dan minuman halal serta kosmetik Indonesia menempati peringkat pertama dan kedua di dunia. Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang memberikan surplus perkembangan industri halal pada negara lain. Hal ini menjadi tantangan bagi para pelaku industri halal di Indonesia untuk melakukan segmentasi pasar industri halal dunia untuk melihat peluang produk dan layanan apa yang tepat untuk diproduksi serta dipasarkan sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Keempat, pemanfaatan potensi sumber daya dan teknologi produksi yang belum optimal. Indonesia masih fokus untuk melakukan ekspor komoditas pertambangan dan perkebunan, belum fokus pada pengembangan produk
104 Manajemen Bisnis Islam halal (Qoniah, 2022). Indonesia perlu fokus dalam pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk baru kemudian mengekspor produk tersebut. Pengolahan produk tersebut dapat didukung dengan perkembangan teknologi produk halal yang ada saat ini, sehingga para pelaku industri halal di Indonesia memiliki daya saing produk dengan negara lain. Untuk menjawab peluang dan tantangan industri halal Indonesia tersebut maka perlu adanya strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia agar dapat lebih banyak berperan di pasar global. D. Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Besarnya pasar produk halal di pasar global dan nasional akan menjadi potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Namun, potensi besar perlu didukung dengan perumusan dan pengimplementasian strategi yang efektif serta efisien. Perumusan strategi yang tepat dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah strategi pengembangan industri halal yang dapat diterapkan di Indonesia: Pertama, pemerintah bersama dengan semua organisasi masyarakat Islam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep halal-haram, pentingnya konsumsi halal, dan sertifikasi halal produk. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dapat berupa materi kajian rutin yang banyak membahas atau menjadikan tema utamanya mengenai halal, seperti dalam seminar, webinar,
Manajemen Bisnis Islam 105 event pameran produk halal, kunjungan ke lembaga j_h^c^ce[h, ebon\[b Jog’[n, ^[h [][l[-acara keagamaan. Sedangkan, secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara memasukkan topik khusus halal ke dalam kurikulum pendidikan nasional atau menggunakan perantara media cetak dan elektronik. Media cetak yang digunakan dapat berupa artikel, majalah, koran buku, jurnal, bahkan komik mengenai halal. Selain media cetak dapat juga menggunakan media elektronik dengan membuat konten di media sosial Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, dan Telegram mengenai halal. Kedua, penguatan dalam kebijakan research & development untuk meningkatkan inovasi produk halal, sehingga produk halal yang dihasilkan menjadi produk yang berkualitas dan diterima oleh pasar global. Untuk mewujudkan strategi ini perlu adanya penguatan dalam kerangka regulasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung. Regulasi yang diperlukan diantaranya adalah standarisasi proses dan produk halal, halal value chain, sertifikasi halal, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Peningkatan sumber daya manusia pekerja industri halal dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Kompetensi sumber daya manusia yang kompeten akan diikuti dengan diperolehnya produk yang berkualitas dan terjamin kehalalannya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbanyak fasilitas-fasilitas seperti laboratorium, rumah potong hewan, teknologi produk halal, dan kawasan industri halal sebagai infrastruktur pendukung pengembangan industri halal. Ketiga, pengembangan industri halal dengan menghasilkan produk halal yang memiliki kualitas
106 Manajemen Bisnis Islam internasional, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi melalui marketplace global yang tersedia saat ini. Selain itu, karena sebaran perusahaan Indonesia yang masih banyak didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maka perlu juga untuk melakukan pembianaan usaha, memperbanyak kemitraan antara dunia usaha dan industri dengan para peneliti, mempermudah permodalan, mensosialisasikan sistem manajemen dan teknologi yang baik.
Manajemen Bisnis Islam 107 Audit Halal Halal Halal berasal dari kata-kata Arab 'halla', 'yahillu', 'hillan', dan 'wahalalan', yang berarti diizinkan atau diperbolehkan sesuai dengan hukum syariah (Iqmal et al., 2021) . Audit halal adalah proses pemeriksaan oleh auditor yang memiliki keahlian khusus untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar dan persyaratan kehalalan yang ditetapkan dalam agama Islam. Tujuannya adalah memastikan bahwa bahan, proses produksi, dan praktek bisnis yang terlibat dalam pembuatan produk sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Selama audit halal, auditor akan melakukan serangkaian kegiatan seperti inspeksi fisik, pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan pengujian laboratorium jika perlu. Mereka akan memeriksa keabsahan sertifikat halal bahan baku, memeriksa label dan kemasan produk, serta memastikan bahwa tidak ada kontaminasi atau pencemaran yang terjadi selama proses produksi.
108 Manajemen Bisnis Islam Auditor halal adalah individu yang memiliki keterampilan dalam memeriksa kehalalan produk. Perannya dan fungsi yang ia emban sangat penting dalam proses sertifikasi halal produk (Nadha, 2021). Auditor halal juga akan mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur kebersihan, penggunaan bahan tambahan yang diperbolehkan dalam Islam, proses produksi yang benar, dan pemisahan yang memadai antara produk halal dan non-halal. Mereka juga akan menilai sistem manajemen halal yang diterapkan oleh perusahaan, termasuk kelengkapan dokumentasi dan upaya pemantauan yang memadai. Hasil dari audit halal akan dijelaskan dalam laporan audit yang memberikan informasi tentang kesesuaian produk dengan standar halal yang berlaku. Laporan tersebut menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat halal yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah lulus audit dan dapat dikonsumsi oleh umat Muslim. Audit halal memiliki peran penting dalam mempertahankan kepercayaan konsumen Muslim terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Dengan adanya audit halal yang dilakukan secara profesional dan transparan, konsumen dapat yakin bahwa produk yang mereka beli memenuhi persyaratan kehalalan yang diinginkan. Para produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI dengan mengisi formulir, melaporkan semua produk, lokasi produksi, pabrik pengemasan, tempat makan, menu yang ditawarkan, gerai, dapur, dan gudang. Jika ada Rumah Potong Hewan, mereka juga harus mendaftarkan tempat penyembelihan. Setelah formulir dan dokumen pendukungnya diisi, mereka dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya, dan jika ada yang kurang lengkap, perusahaan harus melengkapinya.
Manajemen Bisnis Islam 109 LPPOM MUI melakukan audit melalui tim auditor yang memeriksa lokasi produksi produsen saat proses produksi berlangsung. Hasil pemeriksaan dan audit serta hasil uji laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Jika hasil audit belum memenuhi persyaratan, perusahaan diberitahu tentang temuan yang perlu diperbaiki. Jika sudah memenuhi persyaratan, auditor menyusun laporan yang akan diajukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI memiliki keputusan untuk menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan, dan hasilnya akan dikembalikan kepada produsen. Sertifikat halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah mendapatkan status kehalalannya yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI. Memberikan sertifikat halal memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim terhadap makanan dan minuman yang tidak halal. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen dapat merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut, karena mereka tidak akan ragu lagi bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam syariat Islam dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. LPPOM MUI membentuk sebuah tim auditor yang bertugas melakukan audit selama proses produksi, dan hasil audit tersebut kemudian disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan. Setelah itu, MUI akan mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal ini memberikan manfaat dalam perdagangan produk dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal (Syafrida, 2016) . LPPOM MUI menunjuk seorang auditor halal internal atau sebuah tim yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan
110 Manajemen Bisnis Islam produk halal. Mereka melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI dan secara rutin membuat laporan setiap 6 bulan mengenai pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diintegrasikan ke dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, proses sertifikasi halal melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan tiga entitas penting, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan bahan berdasarkan Sistem Jaminan Halal (SJH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa dalam sidang untuk menentukan status kehalalan suatu produk. LPH memiliki peran sebagai lembaga yang secara ilmiah memeriksa kehalalan produk, dan tugasnya meliputi pemeriksaan terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, pengemasan, distribusi, serta implementasi sistem jaminan halal dalam industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, LPH mengandalkan auditor halal. Menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, auditor halal adalah individu yang memiliki keterampilan dalam melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Karena peran dan tanggung jawabnya yang penting, auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut termaktub dalam Pasal 14 UU Cipta Kerja, di antaranya adalah menjadi warga negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dan memiliki pendidikan
Manajemen Bisnis Islam 111 minimal sarjana (S1) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian. Kemahiran dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, juga menjadi aspek yang penting dalam memahami dokumen pendukung berbahasa Inggris serta untuk berkomunikasi dengan auditee dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam audit, terutama dalam konteks perusahaan internasional. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa audit pada perusahaan luar negeri dilakukan dengan tepat dan akurat. Sebagai bukti kompetensi, auditor diharapkan dapat menyajikan hasil audit dalam pertemuan auditor dengan menggunakan bahasa Inggris di hadapan rekan auditor lainnya. Secara khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, Pasal 40 Ayat 4, merangkum peran dan fungsi auditor halal sebagai berikut: 1. Memeriksa dan mengevaluasi bahan yang digunakan. Dalam proses pemeriksaan dan evaluasi bahan dalam suatu produk, auditor perlu memiliki keahlian yang memadai dalam aliran produksi. Pada tahap ini, auditor harus memastikan bahwa semua bahan baku termasuk dalam kategori halal. 2. Memeriksa atau mengevaluasi proses pengolahan produk. Produk yang dibuat dengan menggunakan bahan baku yang halal 100% tidak menjamin bahwa hasil akhirnya juga akan menjadi halal. Oleh karena itu, pemeriksaan harus dilakukan.
112 Manajemen Bisnis Islam 3. Memeriksa dan mengevaluasi sistem penyembelihan. Produk yang dihasilkan dari bahan baku yang berasal dari hewan menjadi perhatian khusus dalam proses sertifikasi halal. Auditor halal harus memastikan bahwa proses penyembelihan hewan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. 4. Meneliti lokasi produksi. Auditor halal harus memastikan bahwa lokasi produksi, tempat penyembelihan, peralatan pengolahan, pengemasan, dan distribusi produk halal tidak tercampur dengan produk yang tidak halal. 5. Memeriksa sistem Jaminan Halal dari pelaku usaha. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produknya harus memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH adalah manajemen terintegrasi yang dibuat dan ditetapkan untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan, proses produksi, sumber daya manusia, dan prosedurnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. 6. Melaporkan hasil pengujian atau pemeriksaan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Setelah melakukan pemeriksaan, auditor halal wajib melaporkan temuan-temuan kepada LPH. Temuan tersebut kemudian akan dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan dari MUI.
Manajemen Bisnis Islam 113 Pendampingan Proses Produk Halal alam Undang-Undang No 33 tahun 2014 pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan terbitnya aturan ini berarti semua produk tanpa terkecuali harus bersertifikat halal. Limit waktu yang diberikan kepada pelaku usaha adalah sampai tahun 2024. Keharusan ini merupakan kewajiban regulatif yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia, sehingga mengandung asas mandatory halal certification. Walaupun payung hukum untuk sertifikasi halal berupa peraturan perundang-undangan yang menjamin kehalalan produk. Bagi seorang muslim nilai kehalalan produk bukan hanya atas dasat ketundukan pada aturan pemerintah. Lebih dari itu merupakan sebuah ketundukan pada syariat agama. Keinginann D
114 Manajemen Bisnis Islam untuk mensertifikasikan produk atau informasi tentang kehalalan produk menjadi sebuah kerinduan. Karena kitab suci Al-Qol’[h membimbing dalam firman-Nya: ‚Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu g_loj[e[h gomob s[ha hs[n[‛ Dalam proses pengajuan para pelaku usaha atau industri sering kebingungan saat ingin memperoleh informasi bagaimana proses pengajuan untuk memperoleh sertifikat halal. Lebih dari itu Pemerintah memastikan pemberlakuan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dimulai dengan registrasi selama 5 tahun. Registrasi dimulai dari 17 Oktober 2019 dan berakhir pada 17 Oktober 2024 untuk industri makanan dan minuman. Walaupun objek halal tidak hanya produk makanan saja, mencakup objek yang lainnya seperti pariwisata dan perhotelan. Nampaknya kedua yang akhir ini akan menjadi program kelanjutan. Uhnoe g_h][j[c nodo[h l_aof[nc` ^[h nohnoh[h ms[l’c pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menghadirkan para pendamping dalam mendampingi Proses Produk Halal (PPH). Pendampingan PPH adalah Kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk. Sampai tulisan ini dibuat, menurut sumber dari website BPJPH Kemenag RI yaitu https://info.halal.go.id/pendampingan/, jumlah lembaga pendamping 187 lembaga dengan jumlah Pendamping PPH sebanyak 54,165 orang yang tersebar seluruh penjuru tanah air Indonesia. Dorongan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH sangat intens untuk
Manajemen Bisnis Islam 115 menerapkan regulasi halal ini. Diantara usaha yang menjadi trend di tahun 2023 adalah dengan memberikan kuota 1.000.000 (satu juta) Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) serentak di 1.000 titik se-Indonesia. Program ini bukan hanya gagasan saja tetapi diimplementasikan melalui pelatihan-pelatihan bagi para Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang begerak mendukung sepenuhnya gerakan tersebut. Tulisan ini akan menguraikan apa dan bagaimana Pendamping Proses Produk Halal (PPH) tersebut. Bagaimana tugas dan fungsinya, urgensi dan syarat-syarat lainnya yang harus dimiliki oleh para pendamping halal. Selain itu, dengan tulian ini diharapkan dapat mengungkapkan dan menjelaskan tugas utama dari para Pendamping Produk Halal di Indonesia. A. Urgensi Sertifikasi Halal Adanya sertifikasi halal sangat vital peranannya bagi kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, terlebih dalam memberikan jaminan atas kehalalan produk makanan, barang, jasa, sandang, kecantikan, sampai layanan bahkan gaya hidup (lifestyle) yang merupakan kebutuhan sangat esensial bagi masyarakat. Apalagi penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim (87,18 persen) menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sangat besar, dipastikan perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk maupun beredar di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau
116 Manajemen Bisnis Islam menggunakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam Undang-undang bahwa Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan trasparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu salah satu satu tujuan jaminan penyelenggaraan produk halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Hal lain yang didapatkan adalah meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya. Sehingga dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. B. Pengajuan Sertifikasi Halal: Reguler dan Selfdeclare Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia tidak serta merta lahir tanpa regulasi yang memberikan payung hukum. Diawali dengan terbitnya Undang-undang No 33 tahun 2014 dan diresmikannya BPJPH, secara otomatis Kementerian Agama menggantikan Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan label halal yang sebelumnya merupakan kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Kementerian Agama bukan mengambil tugas MUI, fatwa halal tetap menjadi domain utama MUI yang merupakan oranisasi yang menetapkan fatwa. Dalam hal ini terdapat pembagian kewenganan yang jelas. MUI masih
Manajemen Bisnis Islam 117 tetap memiliki kewenangan penuh dalam 3 hal yakni: Pertama, mengeluarkan fatwa kehalalan suatu produk. Dalam hal ini sebelum BPJPH mengeluarkan label halal, maka terlebih dahulu harus memperoleh fatwa kehalalan dari MUI. Kedua, melakukan sertifikasi terhadap LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang dibentuk oleh masyarakat, organisasi masyarakat maupun perguruan tinggi. Tidak sembarangan LPH diizinkan untuk beroperasi. Semuanya tergantung pada kewenangan dan keputusan MUI untuk menetapkan apakah sebuah lembaga lolos sebagai LPH atau tidak. Ketiga, para auditor yang bergerak dalam industri halal harus mendapatkan persetujuan MUI setelah sebelumnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan oleh MUI. Berapa lama mengurus sertifikasi halal sampai keluar sertifikat atau label halal. Inilah yang sering ditanyakan oleh industri atau pelaku usaha selama ini. Merujuk pada Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Waktu layanan penerbitan sertifikasi halal sudah diatur sangat jelas. Dokumen permohonan yang diajukan pelaku usaha harus sudah diverifikasi kemudian diserahkan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam waktu lima hari. Kerja LPH dibatasi waktu juga. LPH harus melakukan proses pemeriksaan dan atau pengujian produk dalam waktu 30 hari kerja. Selanjutnya, ketika kehalalan produk sudah difatwakan oleh MUI, Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
118 Manajemen Bisnis Islam Produk dari BPJPH. Selanjutnya dalam 7 (tujuh) hari kerja BPJPH harus sudah menerbikan sertifikat dan label halal. Kalau diakumulasikan waktu yang dibuthkan untuk terbitnya sertifikat atau label halal adalah sekitar 40 – 45 hari. Tahapan proses pengajuan sertifikasi halal terbagi pada 5 (lima) tahapan. Pertama, pelaku usaha/industri mengajukan secara tertulis kepada BPJPH dengan melampirkan sejumlah persyaratan dan dokumen, yaitu data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, serta proses pengolahan Produk. Kedua, BPJPH akan meneliti seluruh persyaratanpersyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha. Ketiga, LPH akan memeriksa produk yang hasilnya akan diserahkan kepada MUI. Keempat MUI menerbitkan fatwa kehalalan sebuah produk. Kelima, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Perlu diketahui bahwa ada 2 jalur yang bisa ditempuh untuk mengurus sertifikat halal, selain melalui skema reguler yang dipaparkan di atas, juga terdapat skema lain yaitu melalui pernyataan mandiri (self-declare). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur, bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (self-declare). Akan tetapi dalam hal ini terdapat pembatasan kriteria bagi pelaku UMK yang mendapatkan hak selfdeclare. Dalam PP JPH tersebut disebutkan beberapa kriteria yaitu: (1) produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan (2) proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
Manajemen Bisnis Islam 119 Selanjutnya PP JPH menjelaskan terkait pernyataan pelaku UMK (selfdeclare) harus dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan BPJPH, paling sedikit (minimal) terdiri atas: 1. adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: a. kehalalan produk dan bahan yang digunakan; dan b. Proses Produk Halal (PPH); dan 2. adanya pendampingan PPH. Lebih jelasnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengusaha dapat dilihat dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 tahun 2022 yaitu: a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); d. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri. e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal. f. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
120 Manajemen Bisnis Islam g. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini. h. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya i. Tidak menggunakan bahan berbahaya. j. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. k. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. l. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara. m. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan. n. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL. Setelah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal, pernyataan pelaku UMK tersebut disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI. Setelah menerima dokumen dari BPJPH, MUI menyelenggarakan Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan produk. Kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang didasarkan pada Fatwa Halal yang tertulis dari MUI. Untuk mempermudah pendaftaran pendaftaran sertifikasi halal melalui skema selfdeclare ini, pelaku
Manajemen Bisnis Islam 121 usaha tidak perlu sulit-sulit dengan administrasi yang Panjang. Cukup mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran secara online. Diantara syarat-syarat tersebut adalaha: 1. Membuat akun melalui ptsp.halal.go.id. 2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH). 3. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH., dan 4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL C. Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal disebut istilah Produk Halal dan Proses Produk Halal, sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dikenal Pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Proses Produk Halal atau disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Adapun Pendampingan PPH adalah kegiatan mendamping pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk.
122 Manajemen Bisnis Islam Pendampingan proses produk halal tentu didasarkan pada regulasi yang berlaku. Tanpa adanya peraturan yang menjadi paying hukum, pendampingan hanya akan menjadikannya sebatas peran konsultansi non formal. Maraknya penyelenggaraan pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH menumbuhsuburkan minat dari masyarakat untuk mengikutinya dan menjadi bagian dari padanya. Adapun dasar hukum yang melandasinya adalah sebagai berikut: 1. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 139 dan 140, tentang Penahapan Produk Makanan dan Minuman, produk pada sektor makanan dan minuman untuk penahapan pengajuan sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024. 3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. 4. Percepatan sertifikasi untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) didorong dengan menyegerakan fasilitasi melalui Pernyataan Pelaku Usaha/Self Declare. 5. Untuk dapat melaksanakan selfdeclare diperlukan adanya Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). D. Urgensi Pendampingan Halal Pengertian Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang
Manajemen Bisnis Islam 123 diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan kepuutusan, sehinggan kemandirian dapat diwujudkan. Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Pendampingan dalam konteks ini adalah pendampingan halal yang dimaksud untuk mendampingi proses produk halal sesuai dengan syariat Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam PP No 39 Tahun 2021 Proses Produk Halal yang disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendampingan halal sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena tidak semua mereka melek hukum dan faham tata cara untuk mengajukan proses halal. Pendampingan ini dilakukan supaya masyarakat mudah memproses sertifikasi halal tanpa ribet. Kementerian Agama melalui BPJPH sudah menyebar para pendaping halal ke seluruh penjuru tanah air. Hasilnya sangat luar biasa, masyarakat mulai mengerti dan berkeinginan untuk mensertifikatkan produknya. Sertifikasi halal tanpa pendampingan tidak akan dapat tersosialisasi dengan baik. Masyarakat dengan modal pemikiran sederhana, beranggapan bahwa semua bahan makanan yang beredar di pasaran adalah halal. Inilah yang memicu Kementerian Agama menurunkan para
124 Manajemen Bisnis Islam pendamping halal. Pelatihan-pelatihan disebar ke daerah dan lembaga-lembaga pendaping halal ditumbuhsuburkan baik melalui organisasi kemasyarakatan maupun perguruang tinggi. E. Pendamping Halal Pendampingan PPH merupakan kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi. Namun pendampingan PPH dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha, sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi. Kemudian masingmasing melakukan rekrutmen para pendamping PPH dan melakukan pembinaan serta mengevaluasi kinerja pendamping PPH tersebut. Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan (selfdeclare/declaratoir halal products) oleh pelaku UMK. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil, pendamping halal adalah Pendamping PPH, yaitu tenaga/Seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha (selfdeclare). Tugas yang dilakukan oleh pendamping ini memverifikasi dan validasi bahan dengan acara memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan.
Manajemen Bisnis Islam 125 Sementara verifikasi dan validasi proses produk halal meliputi pemeriksaan dokumen PPH, meminta skema PPH, serta melakukan verifikasi lapangan. Kemudian, apabila dalam proses terdapat ketidaksesuaian, maka tugas Pendamping PPH ini dapat melakukan koreksi, baik bahan maupun proses produk halal. Akan tetapi apabila sudah sesuai standar kehalalan, maka Pendamping PPH bisa membuat rekomendasi yang langsung diajukan ke BPJPH. Untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini dibutuhkan profesionalitas dan skill yang sudah terlatih. Maka diperlukan persyaratan bagi seorang pendamping PPH. Diantara persyaratan yang harus memenuhi oleh Pendamping PPH, adalah: a. warga negara Indonesia b. beragama Islam c. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk dan d. memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH Sedangkan untuk memiliki sertifikat pelatihan pendamping, para pendamping PPH harus mengikuti pelatihan. Untuk dapat mengikuti Pelatihan Pendamping PPH, calon peserta wajib memenuhi persyaratan, yaitu: a. warga negara Indonesia b. beragama Islam c. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan d. berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat.
126 Manajemen Bisnis Islam Bagi pendamping PPH yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan mendapatkan insentif dari hasil kerjanya. Hal ini diambil dari pembiayaan sertifikasi self declare itu sendiri. Karena dalam hal Pembiayaan sertifikasi halal selfdeclare sendiri, menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan berjumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupia), yang terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu: a. Sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penerbitan sertifikat halal; b. Sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen supervise dan monitoring oleh pendampingan proses produk halal; c. Sebesar Rp150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) untuk komponen instentif Pendamping Proses Produk Halal; dan d. Sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk komponen sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia. Beraneka persyaratan ini untuk memastikan bahwa proses verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH adalah profesional, sehingga menepis keraguan masyarakat terkait kinerja para pendamping halal termasuk BPJP yang merupakan pemegang kebijakan terkait persoalan halal di Indonesia. Kehalalan produk menjadi sebuah nilai keyakinan kepada masyarakat, regulasi terkait itu hanya sebagai saranan menuju tujuan. Salah satu keyakinan
Manajemen Bisnis Islam 127 muncul karena profesionalitas pendamping dan lembaga penanggungjawab kehalalan di Indonesia, yaitu BPJPH. F. Penutup Dengan lahirnya Undang-Undang No 33 tahun 2014 khususnya disebutkan dalam pasal 4 yang mengamarkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka secara regulatif aturan tersebut harus dilaksaakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk yang diamanatkan oleh UndangUndang tersebut, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Untuk mendukung perundang-undang tersebut dan mempermudah pelaksanaan pemerintah memberikan kebijakan terdapat 2 (dua) skema dalam mengurus sertifikat halal, yaitu skema reguler dan skema pernyataan mandiri (self-declare). Untuk skema mandiri pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk harus mendapatkan pendampingan oleh Pendanping Proses Produk Halal atau dikenal Pendampng PPH. Pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ORMAS) Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan dapat juga oleh Perguruan Tinggi. Tugas utama dari Pendamping PPH ini adalah untuk mendampingi pelaku usaha dalam memastikan bahwa bahan yang digunakan oleh pelaku usaha dalam produksinya menggunakan bahan yang halal. Kemudian
128 Manajemen Bisnis Islam setelah itu membantu mengurus sertifikat halal melalui jalur selfdeclare untuk memenuhi persyaratan kehalalan produk dalam rangka melaksanakan kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi.
Manajemen Bisnis Islam 129 Manajemen Produksi Halal i era globalisasi ini, kebutuhan akan produk halal telah menjadi fokus yang penting bagi banyak konsumen. Produk halal adalah produk yang diproduksi, diolah, dan disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat muslim di seluruh dunia mengutamakan pemenuhan kebutuhan halal sebagai bagian integral dari gaya hidup dan keyakinan mereka. Manajemen produksi halal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang diperlukan oleh konsumen muslim. Manajemen produksi halal melibatkan serangkaian kegiatan yang terintegrasi dengan baik, mulai dari pemilihan bahan baku yang halal, pengolahan yang sesuai dengan aturan halal, hingga penyimpanan, distribusi, dan pemasaran produk halal tersebut. Salah satu aspek utama dalam manajemen produksi halal adalah pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip halal dan persyaratan yang terkait. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap penggunaan bahan-bahan haram seperti D
130 Manajemen Bisnis Islam daging babi, alkohol, enzim dari sumber haram, dan kontaminasi silang dengan produk-produk yang tidak halal. Selain itu, terdapat juga persyaratan tertentu mengenai metode pemrosesan, kebersihan, dan tata kelola produksi yang harus dipenuhi agar produk dapat dianggap halal. Dalam era digital, teknologi juga berperan penting dalam manajemen produksi halal. Sistem informasi yang terintegrasi dapat digunakan untuk melacak setiap tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Hal ini memungkinkan produsen untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dalam setiap langkah produksi. A. Konsep Manajemen Produksi Halal Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik yang paling efisien mungkin. Kegiatan produksi pada dasarnya adalah proses bagaimana sumber daya masukan dapat diubah menjadi produk keluaran berupa barang atau jasa(Tisnawati & Saefullah, 2005). Manajemen produksi halal adalah pendekatan yang terdiri dari serangkaian praktik dan proses yang dilakukan oleh produsen untuk memastikan bahwa produk-produk yang mereka hasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas agama dan lembaga regulasi yang berwenang. Tujuan utama dari manajemen produksi halal adalah memastikan bahwa seluruh tahapan produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan,
Manajemen Bisnis Islam 131 hingga distribusi dan pemasaran, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariat islam. Selama dua puluh tahun terakhir, istilah "halal" telah menjadi populer dalam industri makanan Barat, terutama karena ekspor produk makanan ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Arti kata Arab ini, yang berarti "diperbolehkan" atau "sesuai hukum," sangat jelas. Namun, pemahaman praktis mengenai halal dapat berbeda-beda di antara negara-negara yang menjadi segmetasi pasar, begitu juga dengan pemahaman perusahaan-perusahaan yang menjadi produsen. Dalam manajemen produksi halal, peran penting juga dimiliki oleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses pengujian dan verifikasi independen yang dilakukan oleh badan sertifikasi halal. Badan sertifikasi ini memastikan bahwa produsen dan proses produksi mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas agama dan lembaga regulasi yang berwenang. Memperoleh sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal yang diakui secara luas. Dalam konteks ekonomi Islam, kegiatan produksi terkait dengan keberadaan manusia dalam aktivitas ekonomi. Produksi dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kekayaan dengan menggunakan sumber daya alam oleh manusia. Produksi biasanya berarti menciptakan nilai barang atau meningkatkan nilai suatu produk. Namun, penting untuk dicatat bahwa barang dan jasa yang diproduksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu halal dan baik. Artinya, hanya barang dan jasa yang
132 Manajemen Bisnis Islam diizinkan oleh agama Islam dan memberikan manfaat yang dihasilkan dalam produksi (Haneef, 2010). Muhammad Abdul Mannan, seorang ekonom Muslim asal Bangladesh, dalam menekankan bahwa produksi pada dasarnya adalah kegiatan menciptakan nilai guna (utility). Namun, agar dapat dianggap sebagai utility yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi, barang dan jasa yang diproduksi haruslah yang diizinkan dan menguntungkan, yaitu yang memenuhi kualifikasi halal dan baik (halalan thayyiba) menurut Islam. Konsep Islam tentang kesejahteraan terkait dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan produksi barang atau jasa yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia dan material) secara maksimal dan partisipasi jumlah penduduk yang maksimal dalam proses produksi. Peningkatan kuantitas, kualitas, maksimalisasi, dan partisipasi dalam proses produksi menjadikan produsen atau perusahaan memiliki peran yang berbeda dalam sistem ekonomi. Orientasi produsen tidak boleh hanya berhenti pada maksimisasi keuntungan atau laba semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, sosial, dan hambatan-hambatan institusional. Hal ini penting, mengingat kombinasi antara motivasi keuntungan, hubungan kekeluargaan, tanggung jawab sosial yang dipadukan dengan dorongan moral akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Dalam proses produksi, produsen dilarang dengan tegas memproduksi barang dan jasa yang dapat merusak aqidah, menghilangkan identitas umat, mengurangi nilainilai agama dan akhlak, menghabiskan waktu pada hal-hal
Manajemen Bisnis Islam 133 yang tidak bermanfaat, dan mengalihkan fokus dari hal-hal yang serius. Produsen juga dilarang mengarahkan pada kesesatan, menjauhkan dari kebenaran, mendekatkan pada dunia dan menjauhkan dari akhirat, serta hanya memiliki motivasi semata-mata pada keuntungan (Ibrahim et al., 2021). Manajemen produksi halal juga melibatkan aspek logistik dan rantai pasok yang ketat. Produsen harus memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan memenuhi standar halal. Mereka juga harus memperhatikan proses pengolahan, penyimpanan, dan transportasi agar tidak terjadi kontaminasi silang antara produk halal dengan produk yang tidak halal. B. Fungsi dan Tujuan Manajemen Produksi Halal Dalam manajemen produksi halal, tentu memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut (Bergeaud-Blackler et al., 2015; Riaz & Chaudry, 2017): 1. Fungsi Manajemen Produksi Halal: a. Pemilihan Bahan Baku: Manajemen produksi halal memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sesuai dengan persyaratan halal yang ditetapkan. Ini melibatkan penelitian, pengujian, dan pemilihan sumber bahan baku yang telah terverifikasi sebagai halal. b. Pengolahan yang Sesuai: Manajemen produksi halal mengatur proses pengolahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Ini termasuk penggunaan
134 Manajemen Bisnis Islam peralatan, bahan tambahan, dan metode produksi yang sesuai dengan standar halal. c. Pemisahan dan Pencegahan Kontaminasi: Manajemen produksi halal memastikan pemisahan yang tepat antara produk halal dan non-halal serta mencegah kontaminasi silang yang dapat terjadi selama proses produksi. d. Pengendalian Kualitas: Manajemen produksi halal melibatkan pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan. Ini mencakup pengujian, inspeksi, dan audit yang teratur untuk memastikan kepatuhan. 2. Tujuan Manajemen Produksi Halal: a. Memenuhi Kebutuhan Konsumen: Tujuan utama manajemen produksi halal adalah memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang mengharapkan produk-produk halal. Dengan memastikan bahwa produk-produk tersebut benar-benar halal, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dan loyalitas konsumen. b. Kepatuhan Agama: Manajemen produksi halal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan produksi dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip agama Islam. Hal ini penting bagi produsen yang ingin menjaga integritas agama dan moral dalam bisnis mereka. c. Kepatuhan Regulasi dan Standar: Manajemen produksi halal bertujuan untuk mematuhi regulasi dan standar halal yang ditetapkan oleh otoritas
Manajemen Bisnis Islam 135 agama dan lembaga regulasi yang berwenang. Ini termasuk memperoleh sertifikasi halal yang sah dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. d. Menjaga Reputasi Perusahaan: Dengan menerapkan manajemen produksi halal yang baik, perusahaan dapat menjaga reputasi mereka sebagai produsen yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam memproduksi produk halal. Hal ini dapat memberikan keuntungan kompetitif dan memperluas pangsa pasar. Tujuan produksi menurut perspektif fiqh ekonomi Khalifah Umar bin Khatab adalah sebagai berikut (Mochtar, 2020): a. Mencapai keuntungan seoptimal mungkin, namun berbeda dengan paham kapitalis yang hanya fokus pada keuntungan semata, Umar bin Khatab memperhatikan realisasi keuntungan dengan tidak hanya melakukan produksi rutin atau asal-asalan. b. Mencapai kecukupan bagi individu dan keluarga, di mana seorang Muslim memiliki kewajiban untuk melakukan aktivitas yang mampu memenuhi kecukupannya dan kecukupan orang-orang yang menjadi tanggungannya. c. Tidak mengandalkan orang lain, serta melarang orang yang mampu bekerja untuk mengemis atau mengharapkan bantuan orang lain. Ia mendorong umat Muslim untuk mengandalkan diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. d. Melindungi dan mengembangkan harta, harta memiliki peranan penting dalam Islam karena
136 Manajemen Bisnis Islam dengan harta, seseorang dapat menegakkan agama dan dunia. Khalifah Umar bin Khatab menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan harta melalui kegiatan produksi, karena harta memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam menjaga kehormatan, memperkuat agama, dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. e. Mengeksplorasi sumber daya ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan, Allah telah menyediakan banyak sumber daya ekonomi di dunia ini, namun manusia harus mengexploitasinya melalui kegiatan produksi agar dapat dimanfaatkan secara layak. Rezeki yang diciptakan Allah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. f. Pembebasan dari ketergantungan ekonomi, produksi adalah sarana utama dalam mencapai kemandirian ekonomi. Bangsa yang mampu memproduksi kebutuhan sendiri akan menjadi mandiri dan terbebas dari ketergantungan pada bangsa lain. Kemandirian ekonomi merupakan bagian penting dari kemandirian politik dan peradaban suatu bangsa. g. Taqarrub kepada Allah, seorang produsen Muslim akan mendapatkan pahala dari Allah karena aktivitas produksinya. Baik tujuan untuk mencari keuntungan, mencapai kemapanan, melindungi dan mengembangkan harta, atau tujuan lainnya, selama
Manajemen Bisnis Islam 137 aktivitas tersebut dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah C. Prinsip Produksi Halal Secara prinsip, produksi dalam konteks syariat Islam berhubungan dengan prinsip bahwa semua kegiatan produksi harus sesuai dengan tujuan konsumsi yang mengedepankan terwujudnya kemaslahatan (maslahah) guna mencapai kebahagiaan sejati (falah). Terdapat beberapa prinsip produksi dalam ekonomi syariah yang perlu diperhatikan (Rozalinda, 2019): a. Kegiatan produksi terikat pada nilai moralitas Islam. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semuanya harus didasarkan pada ketentuan moral dalam Islam. Produksi barang dan jasa yang berpotensi merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama tidak diperbolehkan. b. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial-kemasyarakatan. Produksi harus mempertimbangkan nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menikmati hasil produksi yang memadai dan berkualitas. Oleh karena itu, produksi tidak hanya berhubungan dengan kepentingan para produsen
138 Manajemen Bisnis Islam saja, tetapi juga melibatkan masyarakat secara keseluruhan (stakeholders). c. Masalah ekonomi timbul tidak hanya karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga karena faktor kompleksitas. Masalah ekonomi dapat muncul akibat kemalasan dan pengabaian dalam mengoptimalkan segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. d. Dalam perspektif Islam, kegiatan produksi memiliki sifat altruistik sehingga produsen tidak hanya mencari keuntungan maksimal semata. Produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas sesuai ajaran Islam, yaitu mencapai kebahagiaan hakiki (falah) di dunia dan akhirat. Kegiatan produksi juga didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat. Prinsip utama bagi produsen yang Islami adalah: a. Memiliki komitmen penuh terhadap keadilan. b. Memiliki motivasi untuk melayani masyarakat sehingga semua keputusan perusahaan harus mempertimbangkan hal ini. c. Optimisasi keuntungan diperbolehkan dengan mematuhi batasan dari kedua prinsip di atas. Dalam standar MUI, produk Halal merujuk pada produk yang memenuhi persyaratan Halal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam: (1) Tidak mengandung babi atau komponen yang berasal dari babi; (2) Tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti bahan yang
Manajemen Bisnis Islam 139 berasal dari tubuh manusia, darah, kotoran, dan lainnya; (3) Semua bahan harus berasal dari hewan halal yang telah disembelih sesuai dengan tata cara Syariah Islam; (4) Semua bahan yang berasal dari hewan halal harus digunakan dan disembelih sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta semua tempat penyimpanan, fasilitas pengolahan, dan sarana transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika sebelumnya digunakan untuk babi atau hewan yang diharamkan, harus dibersihkan sesuai dengan ajaran Islam; (5) Semua makanan dan minuman harus bebas dari kandungan alkohol (Departemen Agama RI, 2003). D. Etika Produksi Halal Menurut(Ishak, 2015) etika produksi dalam sistem ekonomi Islam menurut Yusuf Qardhawi, dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Kebebasan dalam berusaha dan berkreativitas (mengembangkan keahlian) merupakan aspek penting dalam produksi. b. Perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai tanggung jawab dalam produksi. c. Pemahaman bahwa kerja merupakan bentuk ibadah dan jihad. d. Mengedepankan prinsip kehalalan dan menjaga batasan dalam produksi. e. Pentingnya tekun dan ihsan (usaha yang baik) dalam berproduksi. f. Menitikberatkan pentingnya ketenangan jiwa dalam proses produksi.
140 Manajemen Bisnis Islam g. Mempertahankan sikap istiqamah (konsisten) dalam bekerja. h. Menerapkan prinsip keadilan dalam kegiatan produksi. i. Memproduksi barang yang menjadi kebutuhan manusia. j. Menetapkan target yang ingin dicapai dalam produksi. k. Memiliki sikap dermawan dan saling memberi kepada sesama. E. Faktor-Faktor Produksi Halal Faktor produksi halal dalam ekonomi Islam meliputi: a. Tenaga Kerja (Al-'Amal): Mengacu pada usaha dan pekerjaan manusia. Ini meliputi kerja fisik maupun intelektual. Ekonomi Islam menekankan nilai dari tenaga kerja yang produktif dan jujur. Hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah terpenuhinya syarat-syarat akad (kontrak) pekerjaan yang telah disetujui. Salah satu yang harus terpenuhi adalah hak para pekerja. Adapun hak yang harus diterima oleh pekerja adalah mendapatkan upah atau gaji dari hasil pekerjaannya, mendapatkan jaminan kerja dari pihak pemberi kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan dan tunjangan sosial lainnya, mendapatkan pendidikan agar kualitas bekerja dari para pekerja semakin meningkat.(Turmudi, 2017) b. Modal (Al-Mal): Mengacu pada kekayaan dan aset yang digunakan dalam produksi. Dalam ekonomi