Bab 2. Etika Profesional 41 sedangkan aturan etika merupakan standar minimum yang yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut : a. Tanggungjawab Profesi Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. b. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. c. Integritas Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. d. Obyektivitas Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa professionalismenya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan Teknik yang paling mutakhir.
42 AUDITING f. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada haka tau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. g. Prilaku Profesional Setiap anggota prilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. h. Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasa dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. 2. Aturan Etika Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Rekan pimpinan KAP bertanggungjawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Menurut (Abdul Halim, 2015) Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak ber-
Bab 2. Etika Profesional 43 kepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. a. Independensi, Integritas, dan Obyektifitas Independensi dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Integritas dan obyektivitas dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangan kepada pihak lain. b. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi 1) Standar Umum Anggota KAP harus memenuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI, yaitu : a) Kompetensi Profesional Anggota KAP hanya boleh memberikan jasa profesional secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
44 AUDITING b) Kecermatan dan Keseksamaan Profesional Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. c) Perencanaan dan Supervisi Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. d) Data Relevan yang Memadai Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak menjadi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesional. 2) Kepatuhan terhadap Standar Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. 3) Prinsip-prinsip Akuntansi Anggota KAP tidak diperkenankan : a) Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. b) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, apabila laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip
Bab 2. Etika Profesional 45 akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memmuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data yang menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampak (apabila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berterima umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. c. Tanggungjawab Kepada Klien 1) Informasi Klien yang Rahasia Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk : a) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. b) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan penjabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. c) Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI.
46 AUDITING d) Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota. 2) Fee Profesional a) Besaran Fee Besaran fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : Risiko penugasan Kompleksitas jasa yang diberikan Tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut Struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. b) Fee Kontinjen Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesionaltanpa adanya fee yang dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee tidak dianggap kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. d. Tanggungjawab Kepada Rekan Seprofesi Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan atau perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
Bab 2. Etika Profesional 47 1) Komunikasi Antar Akuntan Publik Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan public lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. 2) Perikatan Atestasi Akuntansi publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dulu ditunjuk oleh klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. e. Tanggungjawab dan Praktik Lain 1) Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. 2) Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesional. f. Komisi dan Fee Referal 1) Komisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk mem-
48 AUDITING berikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. 2) Fee Referal (Rujukan) Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/ diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi. 3) Bentuk Organisasi dan KAP Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.
49 BAB 3 Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing
50 AUDITING A. Teori dan Konsep Dasar Auditing Menurut (Abdul Halim, 2015) suatu teori memungkinkan die-die yang tampaknya terpisah menjadi terorganisasi kedalam suatu kumpulan yang akhirnya membentuk ilmu pengetahuan (a body of knowladge). Adanya ilmu pengetahuan tersebut biasanya dinyatakan sebagai suatu syarat utama aktivitas suatu profesi. Dengan dimilikinya suatu bidang ilmu pengetahuan yang formal, suatu profesi dapat memajukan proses profesionalisasinya. Namun demikian, pengetahuan tersebut akan sulit diobservasi dan diterangkan tanpa teori. Sehingga teori dimaksudkan agar praktik lebih berguna (make sense). Suatu teori dibentuk untuk menerangkan fenomena yang dapat diobservasi didalam dunia nyata. Tetapi, keberadaan teori dapat menimbulkan masalah. Masalah tersebut dapat muncul karena keterbatasan teori. Jadi, teori jarang merupakan sesuatu yang definitif. Teori sangat terbuka untuk didebat dan didiskusikan. Berdasarkan sifatnya, teori dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1. Teori Normatif, merupakan teori yang seharusnya di laksanakan 2. Teori Deskriptif, merupakan teori yang sesungguhnya di laksanakan Tidak seperti pada akuntansi, pada auditing tidak banyak orang yang berbicara tentang teori auditing sebagai lawan kata praktik auditing. Pada umumnya, orang menganggap auditing hanya suatu rangkaian prosedur, metode, dan teknik. Auditing tidak lebih dari sekedar suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan sedikit penjelasan, uraian,
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 51 rekonsiliasi, dan argumentasi. Meskipun demikian, ada berbagai usaha yang telah dicoba untuk meyakinkan perlunya suatu teori normatif pada auditing. Professor R.K. Mautz dan H.A. Sharaf, dengan bukunya ‚The Philosopy of Auditing‚, merupakan tokoh pertama yang melakukan usaha tersebut. Teori auditing merupakan tuntutan untuk melaksanakan audit yang bersifat normatif. Dalam melakukan audit, seorang auditor menerapkan prosedur audit sesuai dengan standar yang diterima oleh umum. Untuk menetapkan standar diperlukan konsep yang mendasarinya sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur yang dapat digunakan pada audit. Konsep adalah abstraksi-abstraksi yang diturunkan dari pengalaman dan observasi, dan dirancang untuk memahami kesamaan-kesamaan didalam suatu subjek, dan perbedaanperbedaannya dengan subjek yang lain. Ilmu auditing juga didasarkan pada konsep dasar seperti halnya pada ilmu Teknik, ekonomi sosiologi dan lain-lain. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar untuk membuat standar, yakni pengarah dan pengukur kualitas asal prosedur-prosedur audit diturunkan. Standar auditing merupakan pengukuran kualitas dan tujuan sehingga jarang berubah. Sedangkan prosedur audit, adalah metode-metode atau teknik-teknik rinci untuk melaksanakan standar, sehingga prosedur Menurut R.K. Mautz dan H.A. Sharaf, teori auditing tersusun atas lima konsep dasar, yaitu: 1. Bukti (Evidence) Tujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti adalah untuk memperoleh pengertian sebagai dasar untuk
52 AUDITING memberikan kesimpulan atas pemeriksaan yang dituangkan dalam pendapat auditor. Secara umum usaha untuk memperoleh bukti dilakukan dengan cara , yaitu : a. Authoritarianisme Bukti diperoleh berdasar informasi dari pihak lain. Misalnya keterangan lisan manajemen dan karyawan, dan pihak luar lainnya, serta keterangan lisan tertulis berupa doklumen. b. Mistikisme Bukti dihasilkan dari intuisi. Misalnya pemeriksaan buku besar, dan penelaahan terhadap keterangan dari pihak luar. c. Rasionalisasi Merupakan pemikiran asumsi yang diterima. Misalnya penghitungan kembalioleh auditor, dan pengamatan terhadap pengendalian intern. d. Emperikisme Merupakan pengalaman yang sering terjadi. Misalnya perhitungan dan pengujian secara fisik. e. Pragmatisme Merupakan hasil praktik. Misalnya kejadian setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan. 2. Kehati-hatian dalam Pemeriksaan (Due Care) Artinya melakukan pekerjaan dengan sangat hatihati dan selalu mengindahkan norma-norma profesi dan norma moral yang berlaku. Konsep kehati-hatian yang di harapkan auditor yang bertanggung jawab. Dalam auditing tersebut sebagai prudent auditor. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep ini lebih dikenal dengan konsep konservatif.
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 53 3. Penyajian atau Pengungkapan yang Wajar (Fair Presentation) Konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan. Konsep ini dijabarkan lagi dalam 3 sub konsep, yaitu : a. Accounting Propriety Berhubungan dengan penerapan prinsip akuntansi tertentu dalam kondisi tertentu. b. Adequate Disclosure Berkaitan dengan jumlah dan luas pengungkapan atau penyajian informasi. c. Audit Obligation Berkaitan dengan kewajiban auditor untuk independen dalam memberikan pendapat. 4. Independensi (Independence) Merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa dan pembuat dan pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap kedua hal tersebut tidak independen maka hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali. Konsep independensi berkaitan dengan independensi pada diri pribadi auditor secara individual (practitioner-independence) dan independensi pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi (profession-independence).
54 AUDITING a. Practitioner Independence Merupakan pikiran, sikap tidak memihak, dan percaya diri mempengaruhi pendekatan auditor dalam pemeriksaan. Auditor harus independent dalam menggunakan Teknik dan prosedur audit (programming independence), harus independent dalam memilih aktivitas, berhubungan secara professional, kebijakan manajemen yang akan diperiksanya (investigative independence), dan harus independent dalam mengemukakan fakta hasil pemeriksaannya yang tercermin dalam pemberian pendapat dan rekomendasi yang diberikannya (reporting independence). b. Profession Independence Merupakan persepsi yang timbul oleh anggota masyarakat keuangan/bisnis dan masyarakat umum tentang profesi ankuntan sebagai kelompok. 5. Etika Perilaku (Ethical Conduct) Dalam auditing berkaitan dengan perilaku yang ideal seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit. Profesor C.W. Schandl pada tahun 1978 yang mengembangkan pemikiran dari Mautz dan Sharaf, mengemukakan elemen-elemen dasar teori adalah sebagai berikut : a. Postulat Yaitu konsep dasar yang harus diterima tanpa perlu membuktikan. Postulat merupakan syarat penting dalam pengembangan disiplin, tidak perlu diperiksa kebenarannya lagi, sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan, sebagai dasar dalam membangun struktur teori, dan bisa juga dimodifikasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan definisi itu, Mautz dan Sharaf
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 55 mengemukakan 8 (delapan) tentatif postulat auditing, yaitu : 1) Laporan dan data keuangan harus bisa diperiksa 2) Tidak ada konflik kepentingan antara auditor dan manajemen perusahaan yang sedang diperiksa 3) Laporan dan informasi keuangan yang diserahkan untuk diperiksa bebas dari kolusi dan ketidakteraturan lainnya 4) Sistem pengendalian internal yang memuaskan dapat mengeliminasi kemungkinan ketidakteraturan dalam laporan keuangan 5) Konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar yang diterima umum sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar 6) Dalam hal bukti yang tidak jelas atau bertentangan, maka apa yang selama ini dianggap benar dalam dalam laporan keuangan yang diperiksa akan dianggap benar sekaran dan dimasa mendatang 7) Pemeriksaan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat yang independen, auditor harus bertindak selaku auditor 8) Status profesional dari seorang independen auditor menekankan pada tanggungjawab profesional b. Teori Yaitu dalil yang diterangkan oleh postulat c. Struktur Yaitu komponen disiplin tertentu dan hubungan dan hubungan antar komponen tersebut
56 AUDITING d. Prinsip Yaitu kaidah-kaidah yang diterapkan dalam praktik e. Standar Yaitu kualitas yang ditetapkan dalam hubungannya dengan praktik Menurut Lee dalam bukunya Corporate Audit Theory ada tiga kelompok postulat sebagai dasar teori dalam auditing, yaitu : 1. Aspek Keberadaan Audit 2. Aspek Prilaku 3. Aspek Fungsional Menurut (Abdul Halim, 2015) teori auditing merupakan tuntunan untuk melaksanakan audit yang bersifat normatif. Dalam melakukan audit, seorang auditor menerapkan prosedur audit sesuai dengan standar yang diterima oleh umum. Untuk menetapkan standar, diperlukan konsep yang mendasarinya sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur yang dapat digunakan pada audit. Konsep adalah abstraksi-abstraksi yang diturunkan dari pengalaman dan observasi, dan dirancang untuk memahami kesamaan-kesamaan didalam suatu subyek, dan perbedaanperbedaannya dengan subyek yang lain. Ilmu auditing juga didasarkan pada konsep-konsep dasar seperti halnya pada ilmu teknik, ekonomi, sosiologi dan lain-lain. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar pembuatan standar, yakni pengarah dan pengukur kualitas asal prosedur-prosedur audit diturunkan. Standar auditing adalah pengukur kualitas dan tujuan sehingga jarang berubah. Misalnya, sistem akuntansi berkomputer tentu berbeda dengan sistem akuntansi manual. Kedua hal tersebut menghendaki prosedur audit yang berbeda. Namun, kualitas dan tujuan audit tidak perlu berubah. Dengan demikian
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 57 prosedur audit merupakan alat untuk memenuhi standar audit. B. Standar Auditing Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. ‚Prosedur‛ berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan ‚standar‛ berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Jadi, berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing mencakup atau mengatur mengenai mutu profesional (professional qualities) auditor independen dan pertimbangan (judgement) yang digunakannya dalam pelaksanaan, penyusunan dan pembuatan laporan audit. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari sepuluh Standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1. Standar Umum a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Jadi standar umum mengatur tentang pribadi auditor, mengenai persyaratan kompetensi, sikap serta profesionalisme auditor dalam melaksanakan audit.
58 AUDITING 2. Standar Pekerjaan Lapangan a. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, mulai dari perencanaan, supervisi, pemahaman dan pengevaluasian pengendalian intern, pengumpulan bukti sampai selesainya pemeriksaan di lapangan. 3. Standar Pelaporan a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 59 keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor (IAI, 2001:150.1 dan 150.2). Standar ini memberikan pedoman bagi auditor dalam menyusun laporan auditnya. 1. Standar Umum a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar pertama ini menuntut kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan audit. Kompetensi ini ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : 1) Pendidikan formal dalam bidang akuntansi disuatu pergutuan tinggi, termasuk ujian profesi auditor. 2) Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing. 3) Pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karir auditor profesional. Meskipun seseorang sangat ahli dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor bila tidak memiliki Pendidikan dan pengalaman memadai dalam bidang auditing. Pendidikan, pelatihan, serta pengalaman dalam bidang auditing dan akuntansi yang memadai menjadikan auditor orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Keahlian tersebut menjadikan auditor mampu menilai secara objektif dan
60 AUDITING mempergunakan pertimbangan tidak memihak terhadap informasi akuntansi yang dihasilkan sistem akuntansi atau informasi lain yang berhasil diungkapkan melalui audit yang dilakukannya. b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kompetensi saja belum cukup bagi seorang auditor. Auditor juga di tuntut independen atau bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditing dan melaporkan temuan serta dalam memberikan pendapat. Auditor tidak dibenarkan menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan apabila dia tidak independen terhadap klien. Ada tiga aspek independensi, yaitu : 1) Independensi Senyatanya (Independence Infact) Auditor benar-benar tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam perusahaan yang dilihat dari keadaan yang sebenarnya, misalnya apakah ia sebagai direksi, komisaris, persero, atau mempunyai hubungan keluarga dengan pihak itu semua. Untuk menjadi independen, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi. Jika ada keterkaitan erat antara independensi infact dengan obyektivitas. 2) Independensi dalam Penampilan (Independence in Appearance) Kebebasan yang dituntut bukan saja dari fakta yang ada, tetap juga harus bebas dari kepentingan yang kelihatannya cenderung dimilikinya dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat berupa hubungan yang intim, pengaruh yang besar dan lain-lain. Independensi dalam penampilan merupakan pandangan pihak lain terhadap
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 61 diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain mempercayai sikap independensi dan obyektivitasnya. Meskipun auditor independen telah menjalankan audit dengan baik secara independen dan objektif, pendapatnya yang dinyatakan dalam laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila ia tidak mampu mempertahankan independensi dalam penampilan. Oleh karena itu, independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi auditor. 3) Independensi dari Keahlian atau Kompetensinya (Independence in Competence) Independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Auditor yang awam dalam electronic data processing system tidak memenuhi independensi keahlian bila ia mengaudit perusahaan yang mengolah datanya menggunakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi. Idependensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaanya, ia wajib menggunakan segala kemahiran jabatannya sebagai pemeriksa yang ahli dengan seksama dan hati-hati. Baik dalam merencanakan, melaksanakan pemeriksaan maupun sewaktu menyusun laporan hasil pemeriksaan. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar ini menuntut auditor untuk cermat dan seksama dalam melaksanakan audit dan dalam
62 AUDITING mengeluarkan laporan atas temuan-temuannya. Oleh karena itu, auditor yang berpengalaman harus mengkaji secara kritis pekerjaan dan judgement yang dibuat oleh para stafnya. Kualitas jasa yang diberikan auditor sangat tergantung pada kecermatan dari keseksamaan dalam melaksanakan audit dan dalam Menyusun laporan audit. Seorang auditor harus menggunakan seluruh kemampuan, kompetensi, dan keahliannya dalam melaksanakan tugasnya. 2. Standar Pekerjaan Lapangan a. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Pekerjaan mengaudit harus direncanakan secara memadai agar audit dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan meliputi pengembangan strategi audit dan perancangan program audit untuk melaksanakan audit. Meskipun auditor boleh mempekerjakan para asisten, tetapi tanggung jawab atas pekerjaan tersebut tetapi berada ditangan auditor. Oleh karena itu, auditor harus mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi para asistennya. b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Struktur pengendalian intern merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam audit. Keandalan data keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi dan terjaga tidaknya keamanan asset sangat ditentukan rancangan dan keefektifan struktur pengendalian intern klien untuk
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 63 merencanakan audit. Pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien akan digunakan untuk : 1) Mengidentifikasi salah saji yang potensial 2) Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi resiko salah saji yang material 3) Merancang pengujian substantif c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Audit harus menghimpun hal-hal yang bersifat membuktikan (evidential matter) dan tidak sekedar evident atau bukti kongkrit sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Yang dimaksud dengan evidential matter misalnya pengetahuan yang ada dipikiran auditor mengenai uang yang sebenarnya dikeluarkan untuk membeli suatu aktiva. Sebagai contoh A mengeluarkan uang Rp. 100.000.000 untuk membeli mesin tetapi ia memperoleh kuitansi atas pembelian itu sebesar Rp. 150.000.000. Auditor harus berusaha mencari dan menemukan evidential matter (Rp. 100.000.000) dan tidak sekedar evident yang berupa cek sebesar Rp. 150.000.000 tersebut. Auditor harus mengerjakan judgment profesional dalam menentukan kecukupan jumlah, kualitas dan kompetensi bukti yang diperlukan. Perbandingan Antara Evidance dan Evidential Matter No. Evidance Evidential Matter 1. Ada diluar benak atau kesadaran auditor Ada didalam benak atau kesadaran
64 AUDITING intelektual dan mental auditor 2. Bersifat kongkrit, empiris Bersifat abstrak 3. Realitas objektif Realitas subjektif 4. Realitas substantif Realitas bentuk 3. Standar Pelaporan a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar ini mengharuskan auditor untuk mengidentifikasikan dan menggunakan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia sebagai kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi asersi-asersi yang dibuat manajemen. Prinsip akuntansi yang berterima umum harus lebih luas daripada sekedar Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 1984 maupun Standar Akuntansi Keuangan sebagai pengganti PAI. Perkembangan dunia bisnis yang pesat menuntut dunia akuntansi untuk selalu menyesuaikan diri dan mengembangkan diri. Suatu kejadian ekonomi yang baru maupun alat finansial yang baru kadang tidak diatur dengan jelas dalam prinsip atau standar akuntansi keuangan tertulis. b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Konsistensi merupakan suatu konsep didalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 65 terus menerus, tidak berubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Konsistensi sangat diperlukan untuk mendukung komparabilitas laporan keuangan dari suatu period eke periode berikutnya. Bila laporan keuangan telah menerapkan konsistensi sebagaimana mestinya maka laporan audit tidak perlu menyebutkan frase konsistensi ini. c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Standar ini berkaitan erat dengan informasi tambahan sebagai pendukung dan pelengkap laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan maupun bentuk pengungkapan lainnya. Laporan audit tidak perlu dinyatakan hal ini apabila pengungkapan informatif sudah memadai. d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasan harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor. Standar pelaporan keempat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir tentang tingkat tanggungjawab yang dipikul auditor bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Auditor harus
66 AUDITING menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang tidak diaudit tapi namanya dikaitkan dengan laporan keuangan tersebut. Auditor juga harus menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapat meskipun seandainya melakukan beberapa prosedur audit apabila ia tidak independen terhadap klien. Menurut (Abdul Halim, 2015) dari sepuluh standar tersebut juka dihubungkan dengan konsep auditing maka standar umum didasari konsep kehati-hatian, independensi, dan etika. Standar pekerjaan lapangan didasari konsep bukti, dan standar pelaporan didasari konsep penyajian dan pengungkapan yang wajar. Standar auditing seperti yang dikemukakan dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar tersebut dirinci kedalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang terdapat dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA bersifat wajib (mandatory). Termasuk dalam SPA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA). IPSA merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan IAI. IPSA memberikan jawaban atas keragu-raguan, dalam penafsiran ketentuanketentuan yang dimuat dalam PSA, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Pelaksanaan atas tafsiran tersebut juga bersifat wajib (mandatory).
Bab 3. Teori, Konsep Dasar, dan Standar Auditing 67 Kesepuluh standar auditing yang ada pada SPAP merupakan landasan konsep sual yang dijabarkan kedalam PSA. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan panduan rinci bagi auditor dalam memberikan jasa audit atas laporan keuangan kepada masyarakat. Selain itu dimaksudkan pula untuk memberikan acuan bagi auditor dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan jasa auditing oleh masyarakat. Jadi, PSA merupakan landasan oprasional. Untuk tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda terhadap PSA maka disediakan wahananya berupa IPSA. Dengan demikian secara herarki antara Standar Auditing, Pernyataan Standar Auditing, dan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing. Herarki Standar Auditing
68 AUDITING
69 BAB 4 AUDIT LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDIT
70 AUDITING A. Audit Laporan Keuangan Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan oleh auditor independen. Hal ini disebabkan audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas. 1. laporan keuangan dikatakan memenuhi kriteria relevansi bilamana laporan tersebut mempunyai nilai prediktif dan atau nilai feedback, dan disajikan tepat waktu. 2. laporan keuangan dikatakan memenuhi kriteria dapat dipercaya atau reliabilitas bilamana laporan tersebut dapat diuji, netral, dan jujur. Para pemakai laporan keuangan melihat laporan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah memenuhi kedua kriteria tersebut. Dalam bukunya Halim (2001, 48) menyebutkan, ada empat alasan mengapa audit atas laporan dibutuhkan : 1. Perbedaan kepentingan Ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen dengan para pemakai (user) laporan keuangan. Manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya. Untuk itu manajemen akan berusaha agar laporan keuangan
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 71 perusahaan yang dipimpinnya memperlihatkan kinerja yang baik. Para user mengharapkan kepastian dari auditor independen bahwa laporan keuangan bebas dari pengaruh konflik kepentingan terutama kepentingan manajemen. Laporan keuangan perlu diaudit untuk menentukan kewajaran dan kenetralan laporan keuangan. 2. Konsekuensi Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi user / pemakai. Mereka menginginkan agar laporan keuangan berisi sebanyak mungkin informasi yang relevan untuk pengmabilan keputusan, mereka menginginkan adanya pengungkapan (disclosure) yang memadai. Para user mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan berisi pengunkapan yang diperlukan bagi para useryang berpengetahuan dan mengerti tentang laporan keuangan. 3. Kompleksitas Dunia bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Peningkatan kompleksitas ini mengakibatkan semakin tingginya risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Hal ini menyulitkan para user laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, mereka mengandalkan laporan auditor independen atas laporan keuangan yang diaudit untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang bersangkutan.
72 AUDITING 4. Keterbatan akses (remoteness) Pemakai laporan keuangan pada umumnya mempunyai keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Jika para pemakai ingin mengakses data secara langsung, maka mereka akan menghadapi kendala waktu, biaya, ketelitian, dan tenaga. Oleh karena itu, mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak ketiga yaitu auditor independen. B. Fungsi Audit Laporan Keuangan Fungsi audit laporan keuangan dilakukan tentunya memiliki tujuan tertentu. Berkaitan dengan pengertian audit di atas, berikut beberapa fungsi audit adalah sebagai berikut: 1. Memastikan Kelengkapan Laporan Keuangan Fungsi audit berguna dalam memastikan kelengkapan laporan keuangan yang terjadi, dari berbagai transaksi dan telah dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal dengan segala kelengkapannya. 2. Untuk Memastikan Ketepatan Kegiatan audit bertujuan untuk memastikan adanya ketepatan dalam semua transaksi dan saldo perkiraan akun yang ada. Biasanya didapat dari setelah perhitungan yang benar, jumlahnya tepat, didokumentasikan dengan baik, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 73 3. Meyakinkan Eksistensi Adanya auditor dalam meyakinkan pencatatan semua harta dan kewajiban memiliki eksistensi tersendiri, pada setiap jenis transaksi yang sesuai dengan tanggal tertentu. Oleh karena itu, semua transaksi yang dicatat harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 4. Menyajikan Penilaian Auditor dapat menyajikan penilaian sebagai fungsi untuk memastikan bahwa semua prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia telah diaplikasikan dengan benar. 5. Menyajikan Klasifikasi Kegiatan ini bermaksud untuk menyajikan semua transaksi yang dicatat dalam jurnal, sesuai yang sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksinya. 6. Melakukan Pemisahan Batas Fungsi audit berguna melakukan pemisahaan batas atas semua transaksi yang dekat tanggal neraca, dan dicatat dalam periode yang sesuai. Seringkali catatan pada akhir periode mengalami kemungkinan salah penyajian. 7. Menyajikan Pengungkapan Kegiatan audit berguna menyajikan pengukapan laporan keuangan yang memastikan saldo akun dan persyaratan. Sehingga pada tahap pelaporan keuangan sudah disajikan dengan baik, serta terdapat penjelasan yang wajar pada isi dan catatan kaki laporan yang dibuat.
74 AUDITING C. Pemisahan Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Perbedaan utama tanggung jawab manajemen dan auditor adalah : 1. Manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimuat dalam asersi atau pernyataan manjemen 2. Auditor independen bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Tabel dibawah ini menunjukkan pemisahaan tanggung jawab manajemen dan auditor Manajemen Auditor Tanggung Jawab Utama Membuat Laporan Keuangan Mengaudit Lap. Keu. Hasil akhir Laporan Keuangan Laporan Audit Kriteria Dasar tanggung Jawab Standar Akuntansi keuangan Standar Auditing
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 75 D. Hubungan Yang Harus Dipertahankan Oleh Auditor Auditor harus menjaga hubungan profesional yang dengan : 1. Manajemen Dalam melaksanakan audit, auditor perlu data yang relevan dan dapat dipercaya dari manajemen. Auditor perlu mengembangkan hubungan yang saling percaya dan saling menghargai dengan manajemen. Dengan demikian, auditor dengan mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Meskipun demikian auditor harus tetap menjaga independensi dan obyektivitasnya. 2. Dewan Komisaris Dewan komisaris berfungsi sebagai wakil para pemegang saham untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Hubungan auditor independen dengan dewan komisaris tergantung pada komposisi dewan komisaris. Apabila dewan komisaris sebagian besar terdiri atas direktur, atau staf manajemen lain, maka hubungannya seperti antara auditor dengan manajemen. Hubungan yang baik antara auditor dengan dewan komisaris ini adalah dalam rangka untuk menentukan kantor akuntan mana yang harus dipilih, karena seringkali dewan komisaris berperan penting pada rapat umum pemegang saham untuk menentukan KAP yang dipilih. Dismping itu, kadang dewan komisaris dibantu oleh komite audit untuk berperang sebagai penghubung auditor dan manajamen. Ada beberapa fungsi komite audit :
76 AUDITING a. Membantu dewan komisaris dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya. b. Mengawasi kebijakan dan praktik akuntansi, dan pelaporan keuangan perusahaan. c. Memperkuat independensi akuntan publik d. Menentukan kantor akuntan publik yang ditunjuk untuk melaksanakan audit e. Mendiskusikan lingkup audit dengan auditor f. Melakukan komuniksi dengan auditor mengenai masalah — masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanakaan audit seperti pembatasan lingkup audit oleh manajemen g. Menelaah laporan keuangan dan laporan audit bersama auditor independen. 3. Auditor Internal Auditor independen umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan auditor internal perusahaan yang diaudit. Auditor independen kadang diminta untuk menelaah dan menilai kualitas kinerja auditor internal. Disamping itu, auditor internal dapat membantu auditor independen pada saat penilaian struktur pengendalian intern perusahaan klien. 4. Pemegang Saham Pemegang saham mengandalkan laporan keuangan auditan untuk memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusan perusahaan dengan baik. Jadi, auditor mempunyai tanggung jawab penting pada para pemegang saham sebagai pemakai utama laporan audit. Meskipun demikian,
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 77 auditor independen sebaiknya menghindari kontak personal langsung dengan para pemegang saham yang bukan direktur maupun staf perusahaan, dan dewan komisaris. E. Hubungan Antara Akuntansi Dan Auditing Auditing umumnya dipelajari di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, dan dipraktekkan oleh akuntan publik. Keadaan seperti inilah memberikan kesan terhadap banyak orang bahwa auditing adalah cabang dari ilmu akuntansi. Memang auditing dan akuntansi berhubungan erat. Seorang auditor harus seorang akuntan, tetapi bukan berarti harus belajar akuntansi terlebih dahulu dari pada auditing. Ada perbedaan yang nyata antara proses akuntansi keuangan dengan auditing, baik dalam hal metode maupun tujuan : 1. Dalam hal metode, akuntansi mencakup pengidentifikasian transaksi atau kejadian yang mempengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, item tersbut diukur, direkam atau dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas dalam catatan akuntansi. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan. Sedangkan auditing mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti yng berhubungan dengan asersi manajemen. Hasil akhir proses auditing adalah laporan audit. 2. Dalam hal tujuan, akuntansi mempunyai tujuan mengkomunikasikan data keuanganyang relevan dan dapat diandalkan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sedang auditing tidak menciptakan informasi baru, tetapi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.
78 AUDITING 3. Jadi akuntansi mempunyai struktur yang bersifat konstruktif, sedang auditing mempunyai struktur yang bersifat analitis. Gambar Sifat Konstruktif Akuntansi dan Analitis Auditing F. Tahapan Audit Laporan Keuangan Ketika melakukan audit laporan keuangan, ada beberapa proses yang harus dilalui. Berikut ini adalah beberapa proses audit laporan keuangan yang penting untuk Anda ketahui. 3. Merencanakan dan Merancang Pendekatan Audit Laporan Keuangan Langkah pertama dalam audit menyeluruh atas laporan keuangan adalah merencanakan dan merancang pendekatan audit Audit Laporan Keuangan. Selama pemeriksaan, pemeriksa memperhitungkan dua hal yang mempengaruhi bagaimana mereka melanjutkan.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 79 Pertimbangan pertama adalah bukti audit yang dikumpulkan harus memadai untuk memenuhi tanggung jawab dan profesionalisme auditor. Pertimbangan kedua menyangkut masalah biaya minimum pengumpulan bukti. Kedua pertimbangan tersebut diperlukan untuk merencanakan audit dan menemukan pendekatan audit yang efektif dengan biaya audit Audit Laporan Keuangan yang wajar. 4. Melaksanakan Uji Pengendalian dan Uji Substantif Langkah selanjutnya dalam audit laporan keuangan adalah melakukan pemeriksaan kontrol dan tinjauan substantif atas transaksi. Jika laporan keuangan tahunan tidak akurat dan tidak ada bukti audit yang dilampirkan, auditor membatasi ruang lingkup audit di beberapa tempat. Pada tahap ini, auditor harus menguji efektivitas pengendalian atas keakuratan informasi dalam laporan keuangan. Selain itu, auditor juga harus mengevaluasi atau mengevaluasi catatan berbagai transaksi pelanggan dan memverifikasi nilai moneter dari transaksi tersebut. Validasi ini disebut tes konten transaksional. 5. Prosedur Analitis untuk Detail Skala dan Implementasi Pengujian Menerapkan prosedur analitis dan menguji rincian saldo adalah langkah selanjutnya yang perlu Anda pahami saat audit laporan keuangan. Ketika melakukan audit, perbandingan dan hubungan antara saldo akun dan kejadian data yang tepat digunakan untuk melakukan prosedur analitis. Di sisi lain, ketika mengaudit rincian saldo, auditor melakukan berbagai
80 AUDITING langkah spesifik yang bertujuan untuk memverifikasi salah saji keuangan dalam audit laporan keuangan 4. Selesaikan Proses Audit dan Buat Audit Laporan Keuangan Penyelesaian prosedur audit sangat penting bagi auditor. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan semua informasi yang diterima ke dalam penilaian secara keseluruhan sehingga laporan keuangan tahunan dapat disajikan secara wajar. Kesimpulan yang adil adalah proses yang penting dan didasarkan pada pertimbangan profesional auditor. Dalam prakteknya, pemeriksa menggabungkan semua informasi yang diterima selama proses pemeriksaan. Setelah mengumpulkan semua informasi dan menyelesaikan proses audit Audit Laporan Keuangan, auditor harus mengeluarkan laporan audit untuk menyelesaikan akun tahunan. G. Langkah Proses Audit untuk Menyusun Laporan Keuangan Audit laporan keuangan sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kredibilitas pada laporan keuangannya dan untuk memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan atau pemegang saham bahwa laporan yang disajikan adalah informasi yang andal dan akurat. Selain itu, audit laporan keuangan bertujuan untuk membantu meningkatkan pengendalian dan sistem internal perusahaan, termasuk manajemen risiko dan tata kelola, sehingga perusahaan dapat bergerak maju ke arah yang lebih baik. Proses pemeriksaan sendiri memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa. Di bawah ini adalah
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 81 langkah-langkah dan tanggung jawab seorang auditor dalam melaksanakan proses audit dalam rangka persiapan audit laporan keuangan atas laporan keuangan suatu entitas. 1. Perintah audit Pekerjaan audit laporan keuangan merupakan bagian dari perencanaan awal untuk mencapai kesepakatan antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Selama fase ini, auditor memberikan pemahaman awal tentang risiko, tanggung jawab, dan bagaimana proses audit akan dilakukan. Selain itu, pemeriksa juga akan meminta berbagai dokumen terkait persyaratan pemeriksaan seperti: Laporan audit sebelumnya, rekening giro, buku besar, catatan keuangan, dan bagan organisasi klien dan daftar pemangku kepentingan yang relevan. 2. Berencana Pada tahap ini, kami mengembangkan proses rinci untuk verifikasi keuangan berdasarkan informasi yang terkandung dalam dokumen yang disediakan oleh perusahaan. Untuk memperoleh informasi yang lengkap, auditor audit laporan keuangan mengusulkan pertemuan publik, mengundang manajer departemen untuk membahas ruang lingkup dan durasinya, dan memerlukan akses ke aplikasi atau lokasi yang relevan oleh auditor. Jika demikian, mintalah kerjasamanya. 3. Kerja Lapangan Setelah semua informasi terkumpul, auditor audit laporan keuangan akan mengimplementasikan rencana audit yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Selama kerja lapangan, auditor akan melakukan tes audit. Ini
82 AUDITING termasuk pengujian analitis untuk memeriksa data dan informasi perusahaan klien, pengujian pengendalian atau prosedur untuk menentukan efektivitas pengendalian internal perusahaan, dan pengujian pengendalian atau prosedur untuk mengidentifikasi kesalahan yang mungkin muncul dalam laporan keuangan. Pada tahap ini, staf mungkin perlu memberikan data tambahan kepada auditor atau menjawab pertanyaan lanjutan, jika perlu. 4. Persiapan akun tahunan Temuan dari setiap investigasi yang dilakukan oleh auditor didokumentasikan dan diringkas dalam audit akhir. Auditor audit laporan keuangan akan meringkas berbagai masalah yang teridentifikasi dan memberikan komentar dan resolusi atas temuan tersebut kepada perusahaan untuk memastikan tidak ada langkah yang salah diambil dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Selama fase ini, auditor melakukan tes kontrol dan konten. Pengujian ini dilakukan dengan cara memeriksa data dan informasi bisnis pelanggan dan membandingkannya dengan data dan informasi lainnya. Pengujian pengendalian adalah proses audit untuk memverifikasi efektivitas pengendalian internal pelanggan. Tinjauan substantif adalah proses peninjauan yang menemukan kesalahan secara langsung dan memberikan validitas sejauh itu. Setelah pengujian Audit Laporan Keuangan dilakukan, langkah terakhir adalah melaporkan hasil audit. Laporan hasil pemeriksaan memuat ruang lingkup pemeriksaan, subyek pemeriksaan, tujuan pemeriksaan,
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 83 hasil pemeriksaan berupa laporan pemeriksaan dan rekomendasi apabila terjadi kekurangan. Audit laporan keuangan ini merupakan bentuk komunikasi antara auditor dengan pihak lain dan oleh karena itu harus disusun dengan sangat rinci, teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi dan reputasi tempat kerja auditor audit laporan keuangan. 5. Tindakan korektif Tindakan korektif adalah tahap akhir dari proses tinjauan keuangan dan biasanya dilakukan pada rapat tertutup. Auditor akan memastikan bahwa semua masalah yang diidentifikasi sebelumnya dapat diperbaiki pada waktu yang tepat. Jika masalah lain mungkin timbul, auditor akan segera menyelesaikannya dan mendiskusikan penyelesaiannya dengan semua pihak terkait. H. Opini audit laporan keuangan Opini audit inilah yang mengungkapkan apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini audit terdiri dari 5 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut: 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK).
84 AUDITING Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut: a. Laporan keuangan lengkap b. Bukti audit yang dibutuhkan lengkap c. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten e. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan (going concern) 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika: a. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau b. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini audit, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 85 c. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Perbedaan dari kenis opini ini terletak pada paragraph penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu modified unqualified opinion adalah: 1) Sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya 2) Tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK. 3) Adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. 3. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian. Baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. 4. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion) Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan
86 AUDITING tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. I. Keuntungan Menggunakan Laporan Audit 1. Memberikan jaminan atas Laporan Keuangan. Laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor profesional dan independen yang merupakan independensi operasional dari manajemen entitas. Laporan yang dikeluarkan dari mereka dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi keuangan tersebut benar atau tidak. 2. Membuktikan integritas manajemen pada pemegang sahamnya. Karena auditor adalah independensi dari manajemen, laporan tersebut dapat membuktikan apakah manajemen jujur kepada pemegang sahamnya atau tidak. Hal ini terkait dengan prinsip dan teori keagenan. 3. Ini adalah persyaratan hukum dan regulasi. Sebagian besar negara mewajibkan entitas yang memiliki kriteria spesifik agar laporan keuangannya diaudit oleh auditor independen. Kriteria tersebut seperti omset tahunan, nilai aset, dan jumlah karyawan. Auditor adalah bukti yang dapat membuktikan kepada pemerintah bahwa entitas tersebut mematuhi hukum. 2. Itu adalah persyaratan pemegang saham. Sebagian besar pemegang saham perusahaan ingin laporan keuangan entitas mereka diaudit. Laporan ini diperiksa oleh para ahli dan diungkapkan dengan kata-kata yang mudah
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 87 dipahami oleh sebagian besar pemegang saham yang tidak memiliki latar belakang keuangan atau audit. 3. Persyaratan perusahaan induk. Banyak perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan yang beroperasi di negara lain atau bahkan di negara yang sama biasanya mengharuskan laporan keuangan anak perusahaannya diaudit. 4. Laporan ini dapat membantu mereka mengelola anak perusahaan dengan lebih efektif. 5. Membantu pemangku kepentingan untuk memahami tentang situasi keuangan dan operasional entitas. Ini mungkin poin paling penting, Auditor diharuskan untuk menyatakan laporan auditor apakah entitas memiliki masalah going concern atau tidak. Ini termasuk masalah keuangan dan non-keuangan yang dapat menyebabkan entitas menghadapi kebangkrutan di periode mendatang dari tanggal laporan audit. J. Batasan Laporan Audit 1. Ruang lingkup audit mungkin dibatasi oleh manajemen. Ini adalah diskusi populer tentang masalah audit. Dalam standar audit, auditor harus memiliki hak penuh untuk mengakses segala jenis informasi yang dapat membantu mereka memperoleh bukti audit untuk menyatakan pendapatnya. Namun, dalam praktiknya, manajemen mungkin mencoba sebaik mungkin untuk mencegah auditor memperoleh beberapa informasi sensitif. Ini mungkin manajemen tidak sepenuhnya mempercayai etika auditor terkait dengan kerahasiaan atau manajemen sendiri memiliki masalah integritas. Masalah-masalah ini mungkin menghalangi auditor
88 AUDITING untuk memberikan opini audit dengan kualitas terbaik yang seharusnya. 2. Waktu juga menjadi kendala bagi auditor. Dalam praktiknya, auditor biasanya menghadapi kendala waktu yang tidak memberikan mereka cukup waktu untuk melakukan pengujian sebagaimana mestinya. 3. Independensi Auditor. Kode etik mengharuskan auditor untuk tetap independen dari klien audit mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa auditor tidak bias ketika melakukan pekerjaannya dan juga ketika mengeluarkan opini audit. 4. Risiko yang mungkin tidak terdeteksi oleh auditor: Risiko Inheren dan Risiko Penipuan. Standar audit mensyaratkan auditor memiliki perencanaan audit yang tepat serta penilaian risiko. Ini untuk memastikan bahwa kualitas audit terjaga, dan risiko audit diidentifikasi dan diminimalkan. Namun, hal-hal tersebut tidak dapat auditor menghilangkan semua jenis risiko salah saji material dari laporan keuangan. Misalnya, risiko inheren dan risiko penipuan. 5. Kualifikasi dan Kompetensi Auditor. Ini juga merupakan poin penting. Kita semua tahu bahwa untuk menjalankan KAP, seseorang yang mewakili KAP harus memiliki kualifikasi CPA. Tapi masalahnya karena persaingan, dan karena jumlah pekerjaan, kualitas laporan audit mungkin bermasalah.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 89 BAB 5 STANDAR AUDIT DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDENT
90 AUDITING A. Standar Audit Syofyan (2022) mengungkapkan Laporan keuangan begitu sangat penting bagi perusahaan pihak yang mempunyai keperluan pengguna informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan sebagai pengambilan keputusan. Informasi keuangan dapat dalam laporan keuangan tentunya harus mempunyai kualitas yang bagus dapat di percaya bagi pengguna. Dengan begitu informasi yang memilikien, kulitas yang baik oleh pengguna haruslah melakukan peningkatakan laporan keungan agar telihat berkulitas. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit keuangan dapat meminimalkan asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajeman dan pengguna laporan keuangan serta membantu dalam pengambilan keputusan. Proses audit disusun sebaiak mungkin untuk menetukan bagaimana perkembangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan membukrikan bagaimana hasil dari kegiatan perusahaan dan posisi keuangan yang sebetulnya terjadi pada pelaporan yang jujur. Standar audit merupakan pedoman umum bagi auditor untuk membantu dalam memenuhi tanggung jawab professsionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti audit (Hery, 2021) Hery (2021) menyatakan bahwasanya sebelum tanggal 1 Januari 2013, pedoman umum yang dimaksud adalah berupa 10 standar audit yang berlaku umum (Generally Accepted Auditing Standards), yang dikembangkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). Standar