Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 91 ini memang tidak cukup spesifik untuk memberikan pedoman yang berarti bagi praktisi akuntan publik, akan tetapi menyajikan kerangka kerja atau acuan yang membuat AICPA dapat memberikan interpretasi. Standar audit yang berlaku umum (GAAS) dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut ini. 1. Standar Umum a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independent dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. c. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. 2. Standar Pekerjaan Lapangan a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenaj entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit. c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
92 AUDITING 3. Standar Pelaporan a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit. d. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan. Pada tanggal 1 Januari 2013, Indonesia secara resmi mengadopsi International Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) sebagai standar audit yang baru. Walaupun isinya mengandung banyak persamaan, namun sistematika dan struktur SPAP yang sekarang berlaku sangat
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 93 berbeda bila dibandingkan dengan SPAP yang berlaku sebelumnnya. Judul-judul dari isi standar audit yang telah diberlakukan IAASB dan diadopsi oleh IAPI adalah sebagai berikut. 4. Prinsip-prinsip Umum dan Tanggung Jawab a. Tujuan Keseluruhan Audit Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit. b. Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit. c. Pengendalian Mutu untuk Audit Laporan Keuangan. d. Dokumentasi Audit. e. Tanggung Jawab Auditor terkait dengan Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan. f. Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit Laporan Keuangan. g. Komunikasi dengan Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola. h. Mengomunikasikan Defisiensi Pengendalian Internal kepada Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola dan Manajemen. 5. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Telah Dinilai a. Perencanaan Audit Laporan Keuangan. b. Mengidentifikasi dan Menilai Risiko Salah Saji Material Melalui Pemahaman Entitas dan Lingkungannya. c. Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit. d. Respon Auditor terhadap Risiko yang Telah Dinilai.
94 AUDITING e. Pertimbangan Audit terkait Entitas yang Menggunakan Organisasi Jasa. f. Mengevaluasi Salah Saji yang Telah Diidentifikasi selama Proses Audit. 6. Bukti Audit a. Bukti Audit. b. Pertimbangan Spesifik Atas Pemilihan Bukti Audit. c. Konfirmasi Eksternal. d. Perikatan Audit Tahun Pertama-Saldo Awal. e. Prosedur Analitis. f. Sampling Audit. g. Audit atas Estimasi Akuntansi, termasuk Estimasi Nilai Wajar dan Pengungkapannya. h. Pihak Berelasi. i. Peristiwa Kemudian. j. Kelangsungan Usaha. k. Representasi Tertulis. 7. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain a. Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan Grup (termasuk Pekerjaan Auditor Komponen). b. Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal. Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor. 8. Kesimpulan Audit dan Pelaporan a. Perumusan Suatu Pendapat dan Pelaporan. b. Modifikasi Opini dalam Laporan Auditor Independen.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 95 c. Paragraf Penekanan atas Suatu Hal dan Paragraf Hal Lainnya dalam Laporan Auditor Independen. d. Informasi Komparatif yaitu Angka-angka yang Berkaitan dan Laporan Keuangan Komparatif. e. Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Informasi Lain dalam Laporan Keuangan Auditan. 9. Area-area Khusus a. Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Berdasarkan Kerangka Bertujuan Khusus. b. Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan. c. Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan. B. Laporan Audit Standar Wajar Tanpa Pengecualian Ardianingsih (2017) menyebutkan bahwasanya uditor eksternal menyatakan opini atas laporan keuangan Perusahaan auditee yang terdapat dalam laporan auditor independent. Auditor eksternal biasanya melakukan kegiatan audit mendekati tanggal neraca dan dalam jangka waktu tiga sampai empat bulan, atau sesuai dengan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk satu kali penugasan audit. Laporan auditor, sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses audit, sangatlah penting dalam setiap penugasan untuk mengomunikasikan berbagai hasil temuan auditor eksternal. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk mendapatkan asurans atas laporan
96 AUDITING keuangan tersebut. Auditor akan bertanggung jawab apabila laporan audit yang diterbitkannya tidaklah tepat. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi yaitu (Hery, 2021). 1. Bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. 2. Salah saji yang tidak dikoreksi tidak material, baik individual maupun kolektif. 3. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 4. Laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan yang dipilih dan diterapkan secara memadai. 5. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan adalah sudah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan sudah tepat. 6. Estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen adalah wajar, dan tidak adanya penyimpangan dalam pertimbangan manajemen. 7. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. 8. Laporan keuangan menyediakan pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan penggunanya memahami pengaruh transaksi dan peristiwa material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut. 9. Terminologi yang digunakan dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan sudah tepat. 10. Laporan keuangan telah disajikan secara wajar, termasuk struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 97 11. Laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya. 12. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu Untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan auditnya. Apabila semua persyaratan di atas terpenuhi, maka suatu laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian dapat diterbitkan. Laporan audit jenis ini disebut juga laporan auditor bentuk baku atau standar bahkan sering dikenal sebagai clean opinion karena tidak ada sesuatu hal yang membutuhkan kualifikasi atau modifikasi atas opini auditor. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh akuntan publik (auditor eksternal) apabila semua kondisi audit telah terpenuhi dart tidak ada salah saji yang signifikan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Agar para pemakai laporan dapat memahami laporan audit, standar profesional akuntan publik telah menyediakan kata-kata baku atau standar untuk setiap penerbitan laporan audit. Masing-masing auditor dapat mengubah sedikit katakata atau penyajian laporan auditnya, namun artinya harus sama. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian berisi hal-hal sebagai berikut (Hery, 2021). 1. Judul Laporan Standar audit mewajibkan bahwa laporan auditor harus diberi judul yang berisi kata independen, tepatnya adalah ‚laporan auditor independen‛ atau ‚pendapat akuntan independen‛. Kewajiban untuk mencantumkan
98 AUDITING kata independen ini dimaksudkan agar pemakai laporan mengetahui bahwa audit dilaksanakan secara tidak memihak (netral), dan untuk membedakan dengan laporan yang diterbitkan oleh pihak lain. Kata independen yang terdapat dalam laporan auditor mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan yang diberikan oleh seorang auditor independen. 2. Alamat Laporan Audit (Pihak yang Dituju) Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang ditentukan dalam perikatan. Laporan ini pada umumnya ditujukan kepada para pemegang saham, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 3. Paragraf Pendahuluan Ada beberapa hal yang dimuat atau ditunjukkan dalam paragraf ini, yaitu sebagai berikut. a. Suatu pernyataan sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Pernyataan ini dibuat untuk membedakan laporan audit dari laporan kompilasi atau laporan review. b. Mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. c. Menyatakan jenis laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk tanggal laporan posisi keuangan serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. d. Merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 99 e. Menyatakan bahwa penyiapan serta isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah hanya sebatas pada pemberian pendapat (opini) atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit yang telah dilakukan. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memberitahu pemakai laporan bahwa pihak manajemen bertanggung jawab atas pemilihan prinsip-prinsip akuntansi dan membuat pengukuran serta pengungkapan dalam menerapkan prinsipprinsip tersebut, serta untuk mengklarifikasi antara peran manajemen dan auditor. Paragraf pendahuluan juga memuat penjelasan bahwa manajemen menerima tanggung jawab atas pengendalian internal untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 4. Paragraf Ruang Lingkup Paragraf ini berisi pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. Mula-mula paragraf ini menyatakan bahwa auditor melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Dalam paragraf ini juga menyatakan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika, serta merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Kata ‚material‛ menunjukkan bahwa auditor hanya bertanggung jawab mencari salah saji yang signifikan,
100 AUDITING yang dapat memengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Sementara itu, istilah ‚keyakinan yang memadai‛ digunakan untuk menunjukkan bahwa Rudit tidak dapat diharapkan untuk memberikan jaminan penuh (garansi 1006) atau menghapus seluruh kemungkinan adanya salah Saji yang material dalam laporan keuangan klien, melainkan untuk memberikan tingkat kepastian yang tinggi. Paragraf ruang lingkup juga menyatakan bahwa melalui pelaksanaan prosedur (atas dasar pengujian), audit meliput: bemeriksaan bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa audit dilakukan atas dasar sampling dan bukan atas setiap transaksi dan jumlah yang tersaji dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko salah Saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan, untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, namun tidak untuk tujuan menyatakan suatu opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Paragraf ruang lingkup juga menyatakan bahwa audit juga meliputi penilaian atas ketepatan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas ketepatan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 101 Terakhir, paragraf ruang lingkup menyebutkan mengenai keyakinan auditor bahwa bukti audit yang dikumpulkan adalah sudah memadai guna menyatakan pendapat. 5. Paragraf Pendapat Paragraf ini merupakan paragraf terakhir dalam laporan audit standar, yang memuat kesimpulan atau pendapat auditor berdasarkan hasil audit yang telah dilakukannya. Pernyataan pendapat (opini) yang ada dalam paragraf ini bukan sebagai pernyataan mutlak atau sebagai jaminan, melainkan lebih kepada pernyataan yang berdasarkan pada pertimbangan profesional auditor terkait dengan laporan keuangan yang telah diauditnya. Dalam paragraf pendapat ini, sesuai dengan standar audit, auditor diwajibkan untuk menyatakan pendapat tentang laporan keuangan klien secara keseluruhan, termasuk kesimpulan mengenai apakah perusahaan klien telah mengikuti Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan dikatakan disajikan secara wajar apabila telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. 6. Nama Kantor Akuntan Publik, beserta Tanda Tangan Auditor Pada bagian ini memuat nama kantor akuntan publik yang telah melaksanakan audit atas laporan keuangan kliennya, kemudian ditandatangani. Seluruh bagian dari kantor akuntan publik tersebut mempunyai tanggungjawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa kualitas atas audit yang dilakukannya telah memenuhi standar profesional. Selain memuat nama dan tanda
102 AUDITING tangan auditor, laporan audit juga harus mencantumkan nomor izin KAP beserta nomor register akuntan yang menandatangani laporan tersebut. 7. Tanggal Laporan Audit Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor telah menyelesaikan keseluruhan prosedur audit di lokasi pemeriksaan (tanggal pekerjaan lapangan diselesaikan). Tanggal ini menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview atas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Jadi, jika tanggal laporan posisi keuangan adalah 31 Desember 2014 dan tanggal laporan audit adalah 25 Februari 2015, maka berarti bahwa auditor telah merneriksa transaksi dan peristiwa material yang belum dicatat, yang terjadi hingga tanggal 25 Februari 2015. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, yang mendasari opini audit atas laporan keuangan yang diauditnya. Tanggal laporan auditor ini menginformasikan kepada pengguna laporan auditor bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh peristiwa dan transaksi yang disadari oleh auditor dan yang terjadi sampai dengan tanggal tersebut. Dengan kata lain, tanggal laporan Suditor adalah tanggal ketika prosedur audit secara substansial telah selesai dilaksanakan, dan kesimpulan berdasarkan bukti audit yang cukup dan tepat telah dibuat. Berikut contoh dari laporan audit standar Wajar Tanpa Pengecualian:
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 103 Laporan Auditor Independen (Judul Laporan) Kepada Para Pemegang Saham (Alamat Laporan Audit) PT Permata Indah Jl. Jend. Sudiuman 51, Jakata Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Permata Indah per 31 Desember 2014 dan 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab kami adalah menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. (Paragraf Pendahuluan) Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika, serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-
104 AUDITING bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan, untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, namun tidak untuk tujuan menyatakan suatu opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas pengungkapan dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini kami. (Paragraf Ruang Lingkup) Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Permata Indah per 31 Desember 2014 dan 2013, serta hasil operasi, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Paragraf Pendapat) Kantor Akuntan Publik, (Nama Kantor Akuntan) Hery Alexander dan Rekan 25 Februari 2015 (Tanggal Laporan Audit)
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 105 C. Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan atau Modifikasi Kata-kata Laporan ini adalah laporan wajar tanpa pengecualian, di mana laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor merasa perlu atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan audit wajar tanpa pengecualian adalah sebagai berikut (Hery, 2021): 1. Tidak diterapkannya secara konsisten standar akuntansi 2. Adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha atau kelangsungan hidup perusahaan (going concern). 3. Auditor menyetujui penyimpangan dari standar akuntansi. 4. Diperlukannya penekanan atas suatu hal atau masalah. 5. Laporan yang melibatkan auditor lain. Untuk keempat penyebab yang pertama dan bersifat material (tidak diterapkannya secara konsisten standar akuntansi, adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha, auditor setuju dengan penyimpangan dari standar akuntansi, atau diperlukannya penekanan atas suatu hal atau masalah) memerlukan suatu paragraf penjelasan. Dalam hal ini, tiga paragraf (paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, dan paragraf pendapat) yang ada dalam laporan audit standar tetap disertakan tanpa adanya modifikasi kata-kata, namun ditambah dengan paragraf keempat sebagai paragraf penjelasan yang terpisah.
106 AUDITING Hanya laporan yang pembuatannya secara material melibatkan auditor lain yang memerlukan modifikasi katakata. Laporan ini memuat tiga paragraf (paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup, dan paragraf pendapat), yang di mana ketiga paragraf tersebut semuanya membutuhkan modifikasi. Sebagai kesimpulan, jika kelima penyebab di atas bersifat tidak material, maka laporan audit yang tepat untuk diterbitkan adalah laporan audit standar wajar tanpa pengecualian. Sementara itu, jika penyebabnya bersifat material maka laporan audit yang tepat untuk diterbitkan adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata, tergantung pada tipe penyebab yang ada. 1. Tidak Diterapkannya secara Konsisten Standar Akuntansi Standar audit mensyaratkan auditor untuk mengidentifikasi keadaan di mana prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Standar akuntansi mengharus-kan bahwa perubahan prinsip akuntansi Genis atau sifat, dan dampaknya) harus diungkapkan secara memadai dalam catatan laporan keuangan. Apabila terjadi perubahan yang material (seperti perubahan dalam metode penilaian persediaan), auditor harus memodifikasi laporannya dengan menambahkan paragraf penjelasan setelah paragraf pendapat, yang menyebutkan jenis perubahan tersebut dan mengarahkan pembaca ke catatan laporan keuangan untuk melihat secara lebih rinci perubahan yang dimaksud.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 107 Materialitas perubahan dievaluasi berdasarkan pengaruh perubahan prinsip akuntansi tersebut pada tahun berjalan. Jika auditor sepakat dengan kelayakan perubahan prinsip akuntansi. auditor akan menerbitkan laporan pendapat wajar tanpa pengecualian (ungualified opinion). Sebaliknya, jika auditor tidak sepakat maka perubahan prinsip akuntansi tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap standar akuntansi, dan dalam hal ini auditor harus menerbitkan laporan pendapat wajar dengan pengecualian (gualified opinion). Auditor harus mampu membedakan antara perubahan yang memengaruhi konsistensi pelaporan dengan perubahan yang dapat memengaruhi komparabilitas tetapi tidak memengaruhi konsistensi. Contoh perubahan yang memengaruhi konsistensi dan bersifat material sehingga memerlukan paragraf penjelasan dalam laporan audit adalah perubahan metode penilaian persediaan (perubahan prinsip akuntansi). Sementara contoh perubahan yang memengaruhi komparabilitas tetapi tidak memengaruhi konsistensi sehingga tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit adalah perubahan estimasi (seperti perubahan estimasi mengenai besarnya piutang tak tertagih, umur ekonomis dan nilai residu dari aset tetap, jumlah kewajiban garansi, besarnya kandungan mineral dari tanah yang disusutkan, dan asumsi yang digunakan dalam menghitung besarnya manfaat pensiun), koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi (seperti kesalahan matematis), dan variasi dalam format penyajian informasi akuntansi. Pos-pos yang secara material memengaruhi komparabilitas laporan keuangan umumnya memerlukan suatu pengungkapan secara
108 AUDITING memadai dalam catatan laporan keuangan. Laporan audit wajar dengan pengecualian menyangkut pengungkapan yang tidak memadai mungkin diperlukan bila klien menolak untuk mengungkapkan secara layak pospos material tersebut. 2. Adanya Keraguan yang Besar mengenai Going Concern Perusahaan Auditor memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk tetap dapat terus beroperasi menjalankan kegiatan usahanya. Apabila auditor menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian yang substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk dapat terus melanjutkan bisnisnya, maka auditor harus menerbitkan laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelasan. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan keraguan yang besar mengenai kelangsungan hidup Perusahaan: a. Kerugian operasi atau defisit modal yang terus berulang dan dalam jumlah yang signifikan. b. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi hampir seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo. c. Kehilangan pelanggan terbesarnya (‚pelanggan mahkota‛). d. Bencana yang tidak dijamin oleh asuransi, seperti banjir dan gempa bumi yang bersifat sangat destruktif dan signifikan merugikan perusahaan. e. Masalah ketenagakerjaan yang sangat serius.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 109 f. Tuntutan pengadilan yang dapat ‚membahayakan‛ status Serta kemampuan perusahaan untuk beroperasi. 3. Auditor Setuju dengan Penyimpangan dari Standar Akuntansi Dalam situasi yang tidak biasa, penyimpangan dari standa, akuntansi mungkin tidak memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Akan tetapi untuk menjustifikasi pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus memiliki keyakinan yang kuat dan menyatakan serta menjelaskan dalam satu paragraf terpisah pada laporan audit, bahwa dengan menaati prinsip akuntansi justru dapat memberikan hasil yang menyesatkan pada situasi tersebut. 4. Perlunya Penekanan Atas Suatu Hal atau Masalah Dalam situasi tertentu, auditor mungkin merasa perlu untuk menekankan suatu hal atau masalah tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan klien. Biasanya, informasi penjelas dicantumkan dalam suatu paragraf terpisah pada laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Contoh hal atau masalah tertentu yang di mana dirasa perlu oleh auditor untuk disampaikan atau ditekankan sebagai informasi penjelas dalam laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian adalah sebagai berikut: a. Adanya transaksi dalam jumlah yang besar dengan pihak tertentu. b. Peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.
110 AUDITING c. Uraian tentang masalah akuntansi yang memengaruhi komparabilitas laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. d. Ketidakpastian material yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 5. Laporan yang Melibatkan Auditor Lain Jika auditor melibatkan auditor lainnya dalam melaksanakan sebagian proses audit, khususnya bila klien memiliki beberapa cabang atau subdivisi yang tersebar di sejumlah lokasi, maka auditor utama memiliki tiga alternatif sebagai berikut. a. Menerbitkan Laporan Audit Standar Tanpa Pengecualian Ini biasanya dilakukan apabila auditor lain mengaudit bagian yang tidak material dari laporan keuangan klien dan auditor lain tersebut sudah sangat dikenal atau diawasi secara ketat oleh auditor utama, atau auditor utama telah melakukan review dengan sangat mendalam atas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain tersebut. Namun demikian, auditor lain tersebut tetap harus bertanggung jawab atas laporan hasil auditnya sendiri yang telah dilakukan apabila terjadi tuntutan hukum atau tindakan dari badan pengawas pasar modal. b. Menerbitkan Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Modifikasi Kata-kata Jenis laporan ini disebut juga sebagai laporan atau pendapat bersama. Laporan ini diterbitkan apabila dirasa tidak praktis untuk mereview pekerjaan auditor lain, atau apabila auditor lain mengaudit secara material bagian
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 111 dari laporan keuangan klien. Laporan ini tidak menambahkan paragraf terpisah yang membahas pembagian tanggung jawab, tetapi membahasnya dalam paragraf pendahuluan (dengan modifikasi kata-kata). Sementara dalam paragraf ruang lingkup (dengan modifikasi kata-kata), pada bagian akhir paragraf berbunyi: ‚...... (kalimat sebelumnya sama dengan kalimat yang ada pada paragraf ruang lingkup dalam laporan audit standar) Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor lain memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat‛. Modifikasi kata-kata yang ada dalam paragraf ruang lingkup ditunjukkan lewat kata-kata yang bercetak miring. Demikian juga, modifikasi kata-kata diberikan dalam paragraf pendapat, yaitu yang berbunyi: ‚Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor lain, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, ........ (sisa kalimatnya sama dengan kalimat yang ada pada paragraf pendapat dalam laporan audit standar)‛. Modifikasi kata-kata yang ada dalam paragraf pendapat ditunjukkan lewat kata-kata yang bercetak miring. Contoh yang menggambarkan keterlibatan auditor lain Yecara material atas laporan keuangan klien adalah misalkan kahwa KAP ‚A telah mengaudit laporan posisi keuangan beserta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi dari perusahaan 'X'. Perusahaan Yi memiliki anak perusahaan, yaitu perusahaan "Y', dengan bagian kepemilikan 'X' atas 'Y' adalah sebesar 7546 dan telah diaudi oleh KAP ‘B’.
112 AUDITING Pada bagian paragraf pendahuluan, yang terdapat dalam laporan audit yang diterbitkan oleh KAP ‚A', modifikasi kata. kata diberikan yaitu berupa pernyataan bahwa: ‚....... (kalimat sebelumnya sama dengan kalimat yang ada pada paragraf pendahuluan dalam laporan audit standar) Kami tidak mengaudi laporan keuangan perusahaan 'Y', sebuah anak perusahaan konsolidasi di mana perusahaan memiliki bagian kepemilikan ekuitas sebesar 7590 per 31 Desember 2010, yang laporan keuangannya menyajikan total aset sebesar Rp242 juta dan Rp223 juta masing-masing per 31 Desember 2010 dan 2009, dan total pendapatan sebesar Rp345 juta dan Rp312 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor lain yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh berkaitan dengan angka-angka milik ‚Y' di atas, semata-mata hanya didasarkan atas laporan auditor lain tersebut‛. c. Menerbitkan Laporan Audit Wajar dengan Pengecualian Laporan ini diterbitkan jika auditor utama tidak ingin memikul tanggung jawab apa pun juga atas pekerjaan auditor lain. Auditor utama dapat juga memutuskan bahwa diperlukan pengecualian jika auditor lain memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atas sebagian laporan keuangan yang telah diauditnya.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 113 D. Penyimpangan dari Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian Berikut adalah beberapa kondisi, yang bersifat material atau bahkan sangat matenal, yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian (Hery, 2021). 1. Pembatasan Ruang Lingkup Audit Pembatasan ruang lingkup terjadi apabila auditor tidak dapat mengumpulkan bahan bukti audit secara memadai untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Pembatasan ruang lingkup ini dapat disebabkan oleh karena klien sendiri atau oleh situasi yang berada di luar kendali klien atau auditor. Contoh pembatasan ruang lingkup audit yang disebabkan oleh klien adalah penolakan manajemen klien untuk memperbolehkan auditor melakukan konfirmasi piutang atau pengujian fisik atas persediaan (stock opname). Sementara contoh pembatasan yang disebabkan oleh situasi yang berada di luar kendali klien atau auditor adalah belum disepakatinya penugasan audit hingga berakhirnya tahun buku (tutup buku) perusahaan, sehingga tidak mungkin bagi auditor untuk mengamati persediaan secara fisik, mengonfirmasi piutang, atau melaksanakan prosedur audit penting lainnya setelah tanggal laporan posisi keuangan. 2. Ketidaksesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian juga dapat terjadi apabila klien tetap pada pendiriannya untuk tidak mematuhi standar akuntansi.
114 AUDITING Sebagai contoh: (a) menilai persediaan barang dagangan berdasarkan harga jual, bukan harga perolehan, (b) menggunakan biaya pengganti, bukan biaya historis, dalam menyajikan aset tetap di laporan posisi keuangan: (c) menyajikan investasi dalam held to maturity securities di laporan posisi keuangan pada akhir periode sebesar nilai pasar wajar, bukan sebesar harga perolehan yang telah diamortisasi, atau (d) menyajikan investasi dalam trading dan available for sale securities di laporan posisi keuangan pada akhir periode sebesar harga perolehan, bukan sebesar nilai pasar wajarnya. 3. Auditor Tidak Independen Auditor harus memiliki sikap mental yang independen. Sekalipun auditor memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, namun apabila tidak mempunyai sikap independen dalam mengumpulkan informasi, maka bahan bukti audit akan menjadi tidak berguna dan menghasilkan kesimpulan yang bias. Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak (netral) di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan Sekalipun auditor dibayar oleh klien, namun ia harus tetap memilik, kebebasan untuk melakukan audit secara andal. Apabila salah satu dari ketiga kondisi di atas bersifat material ata, bahkan sangat material sehingga memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian, maka laporan selain laporan Wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. Dalam hal ini, ada tiga
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 115 jenis utama laporan audit yang harus diterbitkan (sesuai dengan masing-masing kondisi yang ada), yaitu laporan pendapat wajar dengan pengecualian (gualified opinion), laporan pendapat tidak wajar (adverse opinion), atay laporan menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion). 1. Laporan Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Guatified Opinion) Laporan pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, tetapi terdapat pembatasan dalam ruang lingkup audit (kondisi.1) atau kelalaian dalam mematuhi standar akuntansi (kondisi.2). Laporan pendapat wajar dengan pengecualian merupakan bentuk penyimpangan yang paling ringan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan apabila kondisi 1 atau kondisi 2 terjadi secara material, namun tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Apabila kondisi 1 bersifat sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, maka harus diterbitkan laporan menolak memberikan pendapat. Sementara itu, apabila kondisi 2 bersifat sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, maka harus diterbitkan laporan pendapat tidak wajar. Untuk kondisi 3 (auditor tidak independen), laporan menolak memberikan pendapat harus diterbitkan tanpa melihat tingkat materialitasnya. Untuk kondisi 1 yang terjadi secara material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruh-
116 AUDITING an, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan pendapat wajar dengan pengecualian adalah sebagai berikut. a. Paragraf pendahuluan sama dengan laporan audit standar. b. Dalam paragraf ruang lingkup, kalimat pertama dimulai dengan pernyataan yang berbunyi: ‚Kecuali seperti dibahas dalam paragraf berikut ini, kami melaksanakan audit berdasarkan. Standar Audit ....... (sisa kalimatnya sama dengan kalimat yang ada pada paragraf ruang lingkup dalam laporan audit standar)‛. c. Setelah paragraf ruang lingkup, diperlukan sebuah paragraf tambahan yang menjelaskan adanya pernbatasan ruang lingkup tersebut sehingga auditor tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai. Sebagai contoh: ‚Kami tidak dapat memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit guna mendukung investasi perusahaan dalam anak perusahaan sebesar Rp175 juta, sebagaimana yang diuraikan dalam catatan XII atas laporan keuangan. Karena data akuntansi kurang memadai, kami tidak dapat memperoleh keyakinan atas nilai buku investasi tersebut dengan prosedur audit kami yang lain‛. d. Setelah paragraf tambahan, pernyataan yang ada dalam paragraf pendapat akan berbunyi (untuk contoh di atas): ‚Menurut pendapat kari, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika kami memeriksa bukti tentang investasi dalam anak perusahaan, laporan
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 117 keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, ........ (sisa kalimatnya sama dengan kalimat yang ada pada paragraf pendapat dalam laporan audit standar)‛. Untuk kondisi 2 yang terjadi secara material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan pendapat wajar dengan pengecualian adalah sebagai berikut. a. Paragraf pendahuluan dan paragraf ruang lingkup sama dengan laporan audit standar. b. Setelah paragraf ruang lingkup, diperlukan sebuah paragraf tambahan yang menjelaskan perihal tidak dipatuhinya standar akuntansi serta dampaknya terhadap akun laporan keuangan terkait. Sebagai contoh: ‚Perusahaan telah keliru mencatat pembayaran biaya operasi sebagai pembelian peralatan, yang menurut pendapat kami seharusnya pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi melainkan dibebankan langsung sebagai pengeluaran pendapatan agar sesuai dengan standar akuntansi. Jika biaya operasi tersebut tidak dikapitalisasi, beban operasi akan bertambah sebesar Rp160 juta, aset tetap berkurang Rp160 juta, dan laba ditahan berkurang Rp160 juta pada tanggal 31 Desember 2010, dan laba bersih serta laba per saham masingmasing akan berkurang sebesar Rp160 juta dan Rp225 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut‛. c. Setelah paragraf tambahan, pernyataan yang ada dalam Parag, pendapat akan berbunyi (untuk contoh
118 AUDITING sebelumnya): ‚Menur pendapat kami, kecuali untuk dampak pengapitalisasian biayg operasi, sebagaimana yang telah dibahas dalam Paragru sebelumnya, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, ........ (sisa kalimatnya sama dengan kalimat yang ada pada paragraf pendapat dalam laporan audi standar)‛. Apabila auditor menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menggunakan istilah ‚kecuali untuk‛ dalam paragraf pendapatnya. Ini artinya auditor merasa puas bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara benar kecuali untuk aspek tertentu dari laporan keuangan. Tidak dibenarkan untuk menggunakan istilah ‚kecuali untuk‛ pada jenis laporan audit lainnya. 2. Laporan Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) Laporan pendapat tidak wajar diterbitkan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi. Laporan pendapat tidak wajar hanya dapat diterbitkan apabila auditor memiliki informasi (pengetahuan), setelah melakukan investigasi yang mendalam, bahwa tidak ada kesesuaian dengan standar akuntansi. Hal ini jarang terjadi sehingga pendapat tidak wajar jarang sekali diterbitkan. Untuk kondisi 2 yang terjadi secara sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 119 penyusunan laporan pendapat tidak wajar adalah sebagai berikut. a. Paragraf pendahuluan dan paragraf ruang lingkup sama dengan laporan audit standar. b. Setelah paragraf ruang lingkup, diperlukan sebuah paragraf tambahan yang menjelaskan perihal tidak dipatuhinya standar akuntansi serta dampaknya terhadap akun laporan keuangan terkait. Sebagai contoh: ‚Perusahaan telah keliru mencatat pembayaran biaya operasi sebagai pembelian peralatan, yang menurut pendapat kami seharusnya pengeluaran tersebut tidak dikapitalisasi melainkan dibebankan langsung sebagai pengeluaran pendapatan agar sesuai dengan standar akuntansi. Jika biaya operasi tersebut tidak dikapitalisasi, beban operasi akan bertambah sebesar Rp450 juta, aset tetap berkurang Rp450 juta, dan laba ditahan berkurang Rp450 juta pada tanggal 31 Desember 2010, dan laba bersih serta laba per saham masing masing akan berkurang sebesar Rp450 juta dan Rp633 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut‛. c. Setelah paragraf tambahan, pernyataan yang ada dalam paragraf pendapat akan berbunyi (untuk contoh di atas): ‚Menurut pendapat kami, karena dampak dari masalah yang dibahas dalam paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi, posisi keuangan PT Permata Indah per 31 Desember 2014, dan hasil operasi serta
120 AUDITING arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut‛. 3. Laporan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) Laporan menolak memberikan pendapat diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan klien secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat akan timbul apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit (kondisi 1) yang sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan atau terdapat hubungan yang tidak independen antara auditor dengan kliennya (kondisi 3) tanpa melihat tingkat materialitasnya. Kedua kondisi tersebut sangat menghalangi auditor untuk dapat memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Penolakan memberikan pendapat berbeda dengan pemberian pendapat tidak wajar, di mana penolakan memberikan pendapat hanya dapat terjadi apabila auditor kurang memiliki informasi (pengetahuan) atas laporan keuangan yang disajikan klien, sedangkan untuk memberikan pendapat tidak wajar, auditor harus memiliki informasi (pengetahuan) bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Untuk kondisi 1 yang terjadi secara sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, halhal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan menolak memberikan pendapat adalah sebagai berikut.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 121 a. Dalam paragraf pendahuluan, kalimat pertama dimulai bernyataan yang berbunyi: ‚Kami telah melakukan Perikatan Untuk mengaudit ...... (sisa kalimatnya sama dengan kalimat van Ida pada paragraf pendahuluan dalam laporan audit standar)‛ b. Tidak ada paragraf ruang lingkup (dihilangkan). c. Setelah paragraf pendahuluan, diperlukan sebuah Paragraf tambahan dengan pernyataan yang berbunyi (sebagai contoh). ‚Kami tidak dapat memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit guna mendukung investasi perusahaan dalam anak perusahaan sebesar Rp505 juta, sebagaimana yang diuraikan dalam catatan XII atas laporan keuangan. Karena data akuntansi kurang memadai, kami tidak dapat memperoleh keyakinan atas nilai buku investasi tersebut dengan prosedur audit kami yang lain‛. d. paragraf tambahan, pernyataan yang ada dalam paragraf pendapat akan berbunyi (untuk contoh di atas): ‚Karena kami tidak dapat memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit guna mendukung investasi perusahaan dalam anak perusahaan dan kami tidak dapat memperoleh keyakinan atas nilai buku investasi tersebut dengan prosedur audit kami yang lain, ruang lingkup audit kami tidak mencukupi guna memungkinkan bagi kami untuk menyatakan, sehingga kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan ini‛. Jika auditor tidak dapat memenuhi persyaratan independensi (kondisi 3) yang dinyatakan dalam Kode Perilaku Profesional (yaitu peraturan perilaku yang wajib
122 AUDITING dipenuhi oleh para akuntan publik), maka penolakan memberikan pendapat harus dilakukan meskipun semua prosedur audit yang dianggap perlu telah dilaksanakan. Persyaratan yang ketat ini mencerminkan pentingnya independensi bagi para auditor. Tidak adanya independensi akan mengesampingkan semua pembatasan ruang lingkup audit. Oleh sebab itu, dalam laporan audit tidak ada alasan lain yang perlu disinggung (selain alasan tidak independen) untuk menolak memberikan pendapat. Tidak boleh ada pernyataan tentang pelaksanaan prosedur audit apa pun juga dalam laporan. Akibatnya, laporan audit menolak memberikan pendapat hanya terdiri atas satu paragraf saja dan tidak ada judul laporan (judul laporan: ‚laporan auditorindependen" dihilangkan dari laporan audit). Pernyataan yang ada dalam laporan menolak memberikan pendapat: akibat tidak adanya independensi, akan hanya berupa: ‚Kami tidak independen berkenaan dengan PT Permata Indah, dan laporan posisi keuangan terlampir per 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, dan arus kas terlampir untuk tahunnyang berakhir pada tanggal tersebut tidak kami audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut‛. E. Tiga Tingkatan Materialitas Hery (2021) menyatakan sesuatu dianggap material apabila dapat memengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Materialitas merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, dalam menentukan secara tepat jenis
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 123 laporan audit yang akan diterbitkan pada situasi-situasi tertentu. Jika salah saji relatif tidak material terhadap laporan keuangan, maka lebih tepat bagi auditor untuk menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian. Namun, jika salah saji relatif material, auditor perlu menerbitkan laporan audit wajar dengan pengecualian. Dan, pada saat salah saji relatif sangat material (begitu signifikan) sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, maka auditor perlu menolak memberikan pendapat atau memberikan pendapat tidak wajar, tergantung pada kondisi yang ada (kondisi 1 atau 2, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya). 1. Jumlahnya Tidak Material Apabila terdapat salah saji dalam laporan keuangan, namun cenderung tidak memengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan, maka salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, auditor layak menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian. Sebagai contoh, bagian akuntansi klien telah lalai dalam membuat penyesuaian atas saldo akun perlengkapan untuk menggambarkan pemakaian perlengkapan selama periode berjalan. Tidak dibuatnya penyesuaian tersebut menyebabkan salah saji dalam saldo akun perlengkapan dan saldo akun beban perlengkapan. Ini berarti bahwa manajemen klien telah gagal dalam mematuhi standar akuntansi, tetapi karena jumlahnya sedikit, maka salah saji tersebut dianggap tidak material dan laporan audit standar wajar tanpa pengecualian tepat untuk diterbitkan.
124 AUDITING 2. Jumlahnya Material Apabila salah saji dalam laporan keuangan memengaruhi keputusan para pemakai laporan tersebut, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar dan masih bermanfaat bagi para penggunanya, maka salah saji tersebut dikatakan material. Sebagai contoh, jika seandainya kreditur mengetahui adanya salah saji yang besar dalam saldo akun utang bank, di mana saldo utang bank disajikan terlalu kecil dalam laporan posisi keuangan debitur, maka mungkin akan memengaruhi keputusan kreditur untuk tidak memberikan (tambahan) pinjaman kepada debitur tersebut. Akan tetapi, salah saji yang besar dalam saldo akun utang bank ini tidak berarti bahwa saldo akun kas, piutang usaha, utang usaha, dan komponen laporan keuangan lainnya, atau laporan keuangan secara keseluruhan tidak benar secara material. Apabila auditor menyimpulkan bahwa salah saji bersifat material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, maka pendapat yang tepat yang harus diberikan oleh auditor adalah pendapat wajar dengan pengecualian. 3. Jumlahnya Sangat Material atau Begitu Pervasif Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagai contoh, jika persediaan merupakan saldo terbesar dalam laporan keuangan, maka salah saji yang besar mungkin akan begitu material sehingga laporan audit harus menunjukkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak dapat dipandang
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 125 sebagai telah disajikan secara wajar. Apabila tingkat materialitas tertinggi terjadi, auditor harus menolak memberikan pendapat atau memberikan pendapat tidak wajar, tergantung pada kondisi yang ada (kondisi 1 atau 2). Dalam mengambil keputusan tentang tingkat materialitas, auditor harus mengevaluasi semua pengaruhnya terhadap bagian atau komponen laporan keuangan yang lain. Ini yang disebut sebagai penyebaran (pervasiveness). Kesalahan dalam mengklasifikasi (mengidentifikasi) akun antara akun piutang usaha dan akun piutang lain-lain hanya akan memengaruhi kedua akun tersebut saja, sehingga tidak bersifat pervasif. Sementara itu, salah saji yang material dalam saldo akun persediaan akan bersifat sangat pervasif karena dapat memengaruhi bagian lainnya dari laporan keuangan, sehingga auditor perlu mempertimbangkan dampak gabungan materialitas terhadap persediaan, total aset lancar, total aset, harga pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, laba bersih sebelum pajak, pajak penghasilan, laba bersih setelah pajak, laba ditahan, ekuitas, utang pajak penghasilan, dan total kewajiban lancar. Melanjutkan contoh sebelumnya, jika kesalahan dalam mengklasifikasi akun antara akun piutang usaha dan akun piutang lainlain dianggap material, auditor harus menerbitkan laporan pendapat wajar dengan pengecualian, karena tidak bersifat pervasif. Sementara itu, salah saji yang material dalam saido akun persediaan (meskipun besarnya salah saji sama dengan besarnya nilai piutang yang keliru diklasifikasi), dapat mengakibatkan diterbitkannya laporan pendapat tidak wajar, karena efek pervasif yang ditimbulkannya.
126 AUDITING F. Keputusan mengenai Materialitas Secara konsep Hery (2021) menyebutkan pengaruh materialitas terhadap jenis laporan audit yang akan diterbitkan bersifat langsung. Namun dalam praktiknya, evaluasi atas tingkat materialitas merupakan hal yang tidak mudah. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, evaluasi terhadap tingkat materialitas juga tergantung pada apakah kondisinya melibatkan pembatasan ruang lingkup audit (kondisi 1) atau kegagalan dalam mematuhi standar akuntansi (kondisi 2). 1. Kegagalan dalam Mematuhi Standar Akuntansi Apabila klien gagal dalam mematuhi standar akuntansi, maka beberapa kemungkinan laporan audit yang dapat diterbitkan adalah laporan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan pendapat wajar dengan pengecualian, atau laporan pendapat tidak wajar, tergantung pada tingkat materialitas dari penyimpangan yang terjadi. Berikut adalah beberapa aspek materialitas yang perlu dipertimbangkan. a. Besarnya Salah Saji Dibandingkan dengan Tolok Ukur Tertentu Cara yang paling lazim untuk mengukur tingkat materialitas apabila klien gagal dalam mematuhi standar akuntansi adalah dengan membandingkan besarnya salah saji terhadap tolok ukur tertentu. Salah saji sebesar Rp35 juta mungkin material bagi perusahaan kecil, tetapi tidak material bagi perusahaan besar. Oleh sebab itu, salah saji yang terungkap (yang diketahui atau ditemukan berdasarkan hasil audit) harus dibandingkan terlebih dahulu dengan beberapa tolok ukur tertentu sebelum
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 127 memutuskan tingkat materialitas atas penyimpangan dari standar akuntansi. Tolok ukur yang lazim digunakan meliputi laba sebelum pajak, total aset lancar, dan total aset. Sebagai contoh, misalkan bahwa auditor telah menemukan adanya lebih saji sebesar Rp100 juta dalam saldo akun persediaan sebagai akibat dari kelalaian klien dalam mematuhi standa, akuntansi. Misalkan juga bahwa saldo akun persediaan tercatay dalam laporan keuangan sebesar Rp1,25 miliar, total saldo lancar Rp5 miliar, dan laba sebelum pajak Rp2,5 miliar. Dalan contoh ini, auditor harus mengevaluasi tingkat materialitas ata, salah saji persediaan sebesar 896 dari saldo akun persediaan, 24 dari total saldo aset lancar, dan 496 dari laba sebelum pajak. Untuk mengevaluasi tingkat materialitas secara keseluruhan auditor harus menggabungkan semua salah saji yang ada serta menilai apakah keseluruhan salah saji tersebut (jika digabungkan) akan memengaruhi laporan keuangan secara signifikan, Menyambung contoh persediaan di atas, misalkan juga bahwa auditor yakin adanya kekeliruan lebih saji sebesar Rp150 juta dalam saldo akun piutang usaha. Secara keseluruhan, besarnya salah saji dalam saldo akun persediaan dan saldo akun piutang usaha terhadap total saldo aset lancar adalah 546 (Rp250 juta dibagi Rp5 miliar) dan 1096 dari laba sebelum pajak (Rp250 juta dibagi Rp2,5 miliar). Pada saat membandingkan besarnya salah saji dengan tolok ukur tertentu, auditor juga harus secara cermat mengevaluasi bagian lainnya dari laporan keuangan yang akan dipengaruhi oleh salah saji tersebut,
128 AUDITING atau yang dikenal sebagai efek penyebarannya terhadap bagian atau komponen laporan keuangan yang lain (pervasiveness). Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, sangatlah penting untuk mengevaluasi pengaruh salah saji persediaan terhadap bagian lainnya dari laporan keuangan, yaitu total aset lancar, total aset, harga pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, laba setelah pajak, laba ditahan, ekuitas, utang pajak penghasilan, dan total kewajiban lancar. b. Daya Ukur Tidak semua kejadian dapat diukur dalam satuan uang. Sebagai contoh adalah keengganan klien untuk mengungkapkan adanya gugatan hukum. Dalam hal ini, keputusan tentang tingkaf materialitas tergantung pada pengaruh dari tidak diungkapkannya tuntutan hukum tersebut terhadap keputusan pemakai laporan keuangan. c. Sifat dari Transaksi atau Pos Tertentu Keputusan pemakai laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh sifat dari transaksi atau pos tertentu. Sebagai contoh: 1) adanya transaksi yang ilegal atau melanggar hukum; 2) pos yang secara material, baru akan memengaruhi laporan keuangan dalam periode mendatang, bukan dalam laporan keuangan periode berjalan; 3) pos yang mempunyai pengaruh psikis, seperti laba yang kecil; dan
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 129 4) pos yang dapat menimbulkan konsekuensi penting sebagai akibat dari kewajiban kontraktual, seperti pelanggaran terhadap perjanjian utang atau persyaratan kredit yang dapat mengakibatkan batalnya pemberian pinjaman. 2. Pembatasan Ruang Lingkup Audit Apabila terjadi pembatasan dalam ruang lingkup audit, maka beberapa kemungkinan laporan audit yang dapat diterbitkan adalah laporan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan pendapat wajar dengan pengecualian, atau laporan menolak memberikan pendapat, tergantung pada tingkat materialitas dari pembatasan ruang lingkup audit tersebut. Pada umumnya, akan jauh lebih sulit untuk mengevaluasi tingkat materialitas atas kekeliruan atau salah saji yang diakibatkan oleh adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit daripada kekeliruan atau salah saji yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi. Salah saji yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi dapat diketahui berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, sedangkan potensi (kemungkinan) salah saji yang diakibatkan oleh adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit biasanya harus diukur secara subjektif. Dalam hal ini, terlihat jelas adanya perbedaan utama antara kedua jenis salah saji tersebut, yaitu bahwa salah saji yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi telah diketahui (telah terungkap) lewat hasil audit, sedangkan salah saji yang diakibatkan oleh adanya pembatasan
130 AUDITING dalam ruang lingkup audit merupakan salah saji potensial, yang masih bersifat mungkin (bukan salah saji yang telah terungkap). Sebagai contoh, karena adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit, utang usaha sebesar Rp300 juta tidak dapat diaudit. Dalam hal ini, auditor harus mengevaluasi potensi salah saji yang ada atas utang usaha yang tidak dapat diaudit tersebut (ka pembatasan ruang lingkup) serta memutuskan seberapa materi pengaruhnya terhadap laporan keuangan, dengan kemungkinan atas efek penyebaran yang ditimbuikannya. 3. Ada Lebih dari Satu Kondisi yang Membutuhkan Penyimpangan atau Modifikasi Auditor sering kali menghadapi situasi yang melibatkan lebih dari satu kondisi sehingga membutuhkan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian atau modifikasi dari laporan audit standar wajar tanpa pengecualian. Apabila situasi ini terjadi, auditor harus memodifikasi pendapatnya pada setiap kondisi tersebut, kecuali ada satu kondisi yang dapat menetralisasi pengaruh kondisi lainnya. Contoh kondisi yang dapat menetralisasi pengaruh kondisi lainnya adalah kondisi yang membuat auditor tidak independen dan adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tidak adanya independensi akan mengesampingkan semua pembatasan ruang lingkup audit. Oleh sebab itu, dalam laporan audit tidak ada alasan lain yang perlu disinggung (selain alasan tidak independen) untuk menolak memberikan pendapat.
Bab 5. Standar Audit dan Laporan Auditor Independent 131 Dengan kata lain, pembatasan dalam ruang lingkup audit tidak perlu lagi diungkapkan dalam laporan audit. Situasi-situasi berikut merupakan contoh ketika diperlukan lebih dari satu modifikasi dalam laporan audit. a. Auditor tidak independen serta adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi. b. Adanya pembatasan dalam ruang lingkup audit dan keraguan yang substansial tentang kelangsungan hidup perusahaan. c. Adanya keraguan yang substansial tentang kelangsungan hidup perusahaan dan informasi mengenai penyebab ketidakpastian ini tidak diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. d. Adanya pelanggaran terhadap standar akuntansi dan prinsip akuntansi lainnya tidak diterapkan secara konsisten.
132 AUDITING
133 BAB 6 TUJUAN PENGAUDITAN DAN ASERSI MANAJEMEN
134 AUDITING A. Tujuan Pengauditan Atas Laporan Keuangan Munawir (2005) mengungkapkan Tujuan umum dari penugasan pemeriksaan akuntansi terhadap laporan keuangan adalah memberikan pernyataan apakah klien telah menyajikan laporan keuangan secara wajar, dalam semua aspek yang material sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan Abdul Halim (2018) mengatakan Tujuan umum audit diperoleh melalui penghimpunan bukti audit kompeten yang cukup. Bukti kompeten yang cukup diperoleh dengan cara mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik berdasarkan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Tujuan audit spesifik akan membantu auditor mengidentifikasikan bukti apa yang dihimpun dan bagaimana cara menghimpun bukti tersebut. Hery (2021) mengatakan standar audit sendiri telah menyebutkan bahwa tujuan dari dilakukannya pengauditan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dicapai melalui sebuah pernyataan atau opini auditor tentang apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan persyaratan etika yang relevan, memungkinkan bagi auditor untuk memberikan opini audit secara tepat. Opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam rangka memperoleh kesimpulan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, auditor mengumpul-
Bab 6. Tujuan Pengauditan dan Asersi Manajemen 135 kan bukti yang cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini audit yang akan diberikannya. Apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, atau tidak mungkin untuk menyatakan pendapat karena bukti audit yang tidak mencukupi, maka auditor bertanggung jawab untuk menyatakan hal tersebut kepada pengguna laporan keuangan dalam laporan auditnya. Dalam mengembangkan tujuan audit atas laporan keuangan, berikut adalah tahapan-tahapan yang akan ditempuh auditor (Hery, 2021). 1. Memahami tujuan dan tanggung jawab dari suatu pengauditan. 2. Membagi laporan keuangan ke dalam siklus-siklus. 3. Memahami asersi manajemen terkait laporan keuangan yang akan diaudit. 4. Memahami tujuan umum audit untuk golongan transaksi, akun, dan pengungkapannya. 5. Memahami tujuan khusus audit untuk golongan transaksi, akun, dan pengungkapannya. B. Tanggung Jawab Manajemen Hery (2021) mengungkapkan tanggung jawab untuk memilih dan mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, serta menyajikan laporan keuangan secara wajar berada di pihak manajemen, bukan auditor. Tanggung jawab ini timbul mengingat bahwa pihak manajemen selaku pelaksana harian perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih terperinci dan mendalam atas setiap transaksi perusahaan yang terjadi dibanding dengan pihak auditor. Pengetahuan auditor akan
136 AUDITING transaksi yang terjadi dan pengendalian internal klien hanya terbatas pada informasi (pengetahuan) yang diperolehnya selama menjalankan kegiatan audit. Untuk perusahaan publik, berikut adalah hal-hal yang pada umumnya dinyatakan dalam laporan tahunan manajemen mengenai tanggung jawabnya. 1. Laporan keuangan disiapkan oleh manajemen. 2. Manajemen bertanggungjawab atas integritas dan objektivitas laporan keuangan yang telah disiapkannya. 3. Laporan keuangan yang disiapkan didasarkan pada estimasi serta pertimbangan terbaik manajemen. 4. Manajemen telah menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai keandalan pelaporan keuangan. Sehubungan dengan audit atas laporan keuangan, standar audit telah menegaskan bahwa manajemen memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 1. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk penyajian wajar laporan keuangan. 2. Menetapkan dan menerapkan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 3. Menyediakan bagi auditor:
Bab 6. Tujuan Pengauditan dan Asersi Manajemen 137 a. akses ke seluruh informasi yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan, termasuk catatan akuntansi dan lain sebagainya. b. informasi tambahan yang mungkin diminta auditor untuk tujuan audit, dan c. akses secara tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas klien yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh tambahan bukti audit. Sesuai dengan standar audit, manajemen juga memiliki tanggung jawab terhadap tindakan pencegahan dan pendeteksian atas kemungkinan terjadinya kecurangan dalam organisasi. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen bertanggung jawab untuk mengantisipasi peluang terjadinya kecurangan. Manajemen diharapkan dapat membujuk individu-individu yang ada dalam organisasi untuk tidak melakukan kecurangan. Hal ini tentu saja membutuhkan kerja keras dan komitmen dari seluruh individu untuk menciptakan dan membangun budaya jujur, serta perilaku etis dalam Organisasi. Dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi entitas telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan entitas.
138 AUDITING C. Tanggung Jawab Auditor untuk Menemukan Salah Saji Material Sebagai dasar bagi auditor untuk menyatakan suatu opini, standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Meskipun tidak mudah dalam menguantifikasi ukuran materialitas, auditor tetap bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa seluruh persyaratan materialitas telah terpenuhi. Sangatlah tidak mungkin bagi auditor untuk menemukan semua kesalahan maupun kecurangan yang tidak materiai. Hery (2021) menjelaskan konsep materialitas diterapkan oleh auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, serta dalam pengevaluasian dampak salah saji yang teridentifikasi terhadap laporan keuangan. Pada prinsipnya, salah saji akan dipandang material jika salah saji tersebut (baik secara individual maupun kolektif) memengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Pengertian ‚keyakinan yang memadai‛ di sini merupakan suaty tingkat keyakinan yang tinggi, yang dicapai setelah auditor mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit (risikp bahwa auditor memberikan suatu opini yang tidak 138isbanding laporan keuangan yang mengandung salah saji material) ke tingkat rendah yang bisa diterima atau ditoleransi. Sebagai kesimpulan, auditor 138isbanding138 bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan,
Bab 6. Tujuan Pengauditan dan Asersi Manajemen 139 hasil operasi, sertaaruskassesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam hal ini, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memverifikasi dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, serta untuk menentukan keefektifan pengendalian internal yang telah diterapkan manajemen klien. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh kepastian yang layak, tetapi tidak absolut, bahwa salah saji yang material dapat dideteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa salah saji, apakah yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan, yang tidak material bagi laporan keuangan dapat dideteksi. Kalimat tadi menjelaskan bahwa auditor dengan tingkat kepastian yang layak bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan, namun tidak absolut, atau tidak berarti memberikan jaminan penuh (garansi 10076) atas kebenaran laporan keuangan yang disusun manajemen klien. Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan dapat memengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Meskipun sulit dalam mengukur materialitas, auditor tetap bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan.
140 AUDITING Dalam standar audit disebutkan bahwa istilah ‚kepastian yang layak‛ menggambarkan tingkat kepastian yang tinggi, tetapi tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak (keyakinan yang memadai), namun tidak absolut, karena: 1. Sebagian besar audit dilakukan atas dasar sampling, yang mengandung sejumlah risiko atas tidak terungkapnya salah saji yang material, 2. Melibatkan pertimbangan (judgement) auditor, khususnya dalam menentukan jenis, luas, dan waktu pengujian, termasuk evaluasi atas hasil pengujian tersebut: 3. Penyusunan laporan keuangan melibatkan sejumlah estimasi yang mengandung ketidakpastian: 4. Sulitnya mendeteksi kecurangan, apalagi yang disertai dengan adanya kolusi di kalangan manajemen 140isbanding. Apabila auditor diwajibkan untuk mendapatkan kepastian atas kebenaran seluruh asersi dalam laporan keuangan, maka jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta biaya untuk menyelenggarakan audit akan menjadi sangat tinggi dan mahal sekali, sehingga audit yang dilakukan menjadi sangat tidak praktis. Oleh sebab itu, auditor tidak mungkin bertanggung jawab untuk menemukan seluruh salah saji. Hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dapat diterima sepanjang pengauditan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar audit, dan mematuhi ketentuan etika yang