Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 185 ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.278 A. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah Pada dasarnya ada beberapa alasan para pihak tidak mempunyai akta pencatatan pernikahan, sebagaimana para suami istri pada umumnya, dilansir dari www.nu.or.id- postread-kepastian-hukum-itsbat-nikah, bahwa kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti;279 1. Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan sematamata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum). 2. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut 3. karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratanpersyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang 4. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undangundang Perkawinan 5. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya. Sebagaimana yang sudah penulis sampaikan, bahwa itsbat nikah ini merupakan jalan keluar dari permasalahan, 278Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, ( Jakarta: Pranada Media), 2004), h. 86. 279 www.nu.or.id- post-read-kepastian-hukum-itsbat-nikah, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017
186 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H dan perkara permohonan itsbat nikah ini tidak ada ubahnya seperti orang yang berperkara pada umumnya, harus menghabiskan waktu, tenaga, uang dan lain-lain. Sebagaimana disampaikan oleh Mahkamah Agung RI, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu:280 a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri(KTP). b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-Cuma. c. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan. d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat. 280 Mahkamah Agung RI, “Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama”, (Jakarta : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010) hal. 29
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 187 e. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR) f. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register. Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat, Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara)memeriksa kelengkapan surat gugatan Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan(BAP).281 Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang,untuk persidangan 281 Mahkamah Agung RI , Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), hal. 29.
188 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda. Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. Apa yang sudah dijelaskan di atas, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk mengatakan, bahwa tidak perlu melakukan pernikahan di KUA dengan proses-prosesnya hanya untuk mendapatkan pencatatn nikah, karena dengan alasan bahwa setiap orang dapat melakukan permohonan itsbat nikah. Apabila dipahami dari segi prosedur saja maka pada dasarnya alasan yang mengatakan bahwa biaya di KUA mahal, atau prosedur di KUA sulit pada dasarnya proses untuk mendapatkan itsbat nikah itu lebih membutuhkan waktu, biaya dan jauh lebih menyibukkan para pihak. Meskipun pada akhirnya tidak sedikit para pemohon mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama, sebagaimana misalnya dalam beberapa sampel keputusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru: nomor perkara:1174/Pdt. G/2018/PA. Pbr., nomor 0017/Pdt. G/2018/PA. Pbr., nomor 0036/Pdt. G/PA. Pbr., nomor 173/Pdt. G/2019/PA. Pbr., nomor 30/Pdt. P/2019/PA. Pbr., nomor 53/Pdt. P/2019/PA/Pbr., nomor 217/ Pdt. G /2019/ PA. Pbr. Tentu dengan berbagai pertimbangan hukum hakim, secara mayoritas hakim mengutip pendapat:
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 189 Pertama, Kitab Bughyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi ; فتذاشٓدِ ىٓت بيِة على وكف الدْٔى ثبتت اىزوجية ‚M[e[ dce[ n_f[b [^[ m[emc-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka n_n[jf[b j_lhce[b[h cno‛ Kedua: Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 sebagaimana berikut ini: ٌَ اْرف فلا ُة زوجة فلان شٓد بتىزوجية ٌتدم ىً يلً له دِيلا ْلا اُجٓتئٓت ‚B[l[ha mc[j[ g_ha_n[boc \[bq[ m_il[ha q[hcn[ cno sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang jonomhy[ j_le[qch[h‛. Apabila mengutip beberapa kaidah fikih dalam hukum Islam, misalnya: 282يسال الضرار) ,kemudaratan itu harus dihilangkan ). Pada dasarnya syariat memberikan jalan yang mudah dengan cara mengikuti ketentuan yang ada yaitu mencatatkan pernikahan di KUA, sebab syariat ini ingin semua pemeluknya agar merasakan kemaslahatan, apa yang sudah dijelaskan dalam bagian ketentuan adanya pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan cara untuk memudahkan para calon suami istri dan menjaga kemaslahatankemaslahatan yang banyak sekaligus menghindari kemudaratan, salah satu kemudaratan yang diperoleh orang yang tidak mempunyai akta nikah adalah harus mendatangi pengacar/kantor hukum bagi yang tidak faham akan prosedur, kemudaratan yang berkaitan dengan waktu yang tidak singkat, harus mendatangi beberapa kali Pengadilan, 282 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, cet. ke-7 (Jakarta: Kencana,2017), hlm. 164.
190 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H harus mengeluarkan biaya, mendatangkan saksi-saksi di Pengadilan, dan seterunya. Akan tetapi bagi para pihak yang sudah terlanjur melangsungkan pernikahan dengan alasan karena tidak paham, atau karena saat itu biaya tidak ada, atau buku nikah hilang dan alasan-alasan lainnya, para pihak tetap dapat diizinkan melalui litigasi/proses peradilan untuk mendapatkan haknya, dan sebagian yang terbukti dan dapat dikabulkan juga merupakan bentuk dari realisasi mencegah kemudharatan yang lebih besar, dimana setelah melalui proses yang panjang di peradilan, maka putusan Pengadilan juga dapat dikatakan sebagai bentuk merealisasikan syariah putusan adanya dengan dimana 283درء المفا سد مقدم على جلب المصالح hakim ini merupakan langkah awal dalam rangka mencegah kemudaratan (kerusakan), dimana mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang hakim (Abdul Aziz) di atas perlu ditegaskan, bahwa tidak semua perkara permohonan itsbat nikah dikabulkan, kebolehan mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ini merupakan jalan keluar (problem solver) dalam artian bukan pilihan untuk para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Ada banyak kemudaratan yang timbul apabila tidak mencatatkan pernikahan di KUA, dan begitu juga ada banyak proses dan kesulitan yang harus dijalani oleh para pihak pemohon itsbat nikah di Pengadilan dibandingkan para pihak yang mengikuti prosedur pencatatan pernikahan di KUA sebagaimana pada umumnya.284 283 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, cet. ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 161. 284 Lihat, Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Maslahah terhadap Perkembangan Hukum Hukum Keluarga Islam di Indonesia), (Yogyakarta: Deefublish, 2023), hlm. 143
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 191 Melihat kemaslahatan yang ditimbulkan, maka sesuailah dengan g[k[mc^ my[lc’[b dan juga prinsip-prinsip syariat. Hal ini sangat penting (ضروري ,(tanpa adanya ketentuan ini akan dapat menimbulkan mafsadah yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan hal ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan (الحرج (dan sekaligus juga akan menciptakan kesempitan (الضيك ,(kesulitan-kesulitan yang dimaksud sudah kami jelaskan sebelumnya dalam poin ketentuan pencatatan pernikahan, hal ini menunjukkan kesatu paduan antara bolehnya permohonan itsbat nikah dengan ketentuan dan prosedur serta kesulitan yang akan dijalani di Pengadilan dan kemudahan (kemaslahatan) yang di dapat apabila mengikuti ketentuan tentang pencatatan pernikahan sebagaimana mestinya.
192 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H XIV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Sebagaimana yang penulis sampaikan dalam kata pengantar, bahwa praktik hukum keluarga (munakahat) yang mengarah pada konservatisme pemikiran hukum dan sikap Sikap mendua masyarakat dalam memandang hukum keluarga (Islam) masih menonjol dari waktu ke waktu. Mereka memahami hukum keluarga (Islam) harus dipisahkan dari hukum positif. Dalam membicarakan suatu e[mom, g_l_e[ \_lof[ha e[fc g_hy[n[e[h, gcm[fhy[, ‚Ihc m[b menurut hukum Islam tapi tidak sah menurut pandangan h_a[l[‛ [n[o m_\[fcehy[. Mcm[f f[ch j_le[n[[h, ‚Y[ha j_hncha sah menurut agama, sedangkan hukum negara hanya j_g\_h[l[h [^gchcmnl[nc` \_f[e[‛ masih menjadi permasalahan yang serius dalam menciptakan hukum keluarga (munakahat) yang modernis di Indonesia. Lahirnya instruksi Presiden RI tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada tahun 1991 merupakan hasil ijtihad
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 193 ulama Indonesia melakukan ijtihad dalam rangka Islamisasi aktiviti pelaksanaan hukum yang berkembang dalam masyarakat yang telah dipengaruhi hukum Barat dan Hukum Adat. Perumusan pasal demi pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dilakukan manhaj istinbath yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat pula diuji kebenarannya. Penyusunannya tidak mengabaikan konsep hukum Islam serta tidak memaksakan kepada satu mazhab tertentu, agar hukum Islam tetap wujud dan dapat dipergunakan bagi menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini. Dalam kaitan ini, prinsip yang harus digunakan sudah jelas bahwa terkandung prinsip maslahat yang besar yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan, agar menjauhkan rakyat daripada keburukan dan kerosakan. Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam buku ini, terlihat jelas bahwa apa yang diatur dalam hukum nasional (Kompilasi Hukum Islam) merupakan hasil kerja keras ulama Indonesia dalam melakukan ijtihad yang benar-benar berdasarkan prinsip hukum Islam dengan merujuk kepada nash al-Quran, hadits-hadits nabi dan bebagai pendapat ulama yang disesuakan dengan kondisi masyarakat Indonesia dalam rangka menciptakan keselarasan, kepastian dan keadilan dalam rangka menjauhkan masyarakat dari keburukan dan kerusakan, hal itu terlihat dalam penjelasanpenjelasan yang berkaitan dengan kajian munakahat seperti aturan hukum tentang mahar, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, rujuk, nusyuz, harta bersama, itsbat nikah dan lain-lain. Negara Muslim sudah melakukan kodifikasi hukum keluarga sejak awal abad ke-20. Misalnya, Pemerintah Turki mengambil inisiatif pertama dengan mengeluarkan Hukum Hak-Hak Keluarga Pemerintahan Usmaniyah (Qanun Qarar, al-Huquq al-‘A'cf[b [f ‘Unmg[hcyy[b) pada 1917, yang segera diadopsi oleh negara negara Muslim lainnya. Mesir
194 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H mengeluarkan Undang-Undang No. 25/1920, yang diikuti oleh Undang-Undang No. 25/1929. Iran menyusul dengan menetapkan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian pada 1931, yang diganti dengan Undang-Undang Perlindungan Keluarga (Qanun al-Himayat al-Khaniwad). Undang-undang ini diganti lagi dengan Undang-undang Perlindungan Hak-Hak Keluarga pada 1975. Tunisia memberlakukan Hukum Perdata No. 66/1956 (Majallat alAhwal al-Syakhshiyyah), yang mengalami amandemen pada 1958 dan 1959. Maroko mengeluarkan Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhshiyyah, yang secara formal diterapkan mulai 1958 dan mengalami perubahan signifikan pada 2004 dengan keluarnya versi Mudawwanah yang lebih baru." Sedangkan Indonesia baru mengeluarkan hasil kodifikasi yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam berbentuk instruksi presiden RI tentang Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991. Pembaharuan dalam hukum perkawinan, sebagaimana terdapat dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam, mengenai pendaftaran Perkawinan, pembatasan usia kawin, kawin hamil dan status nasab anaknya, izin poligami, harta sepencarian (gono-gini) dalam perkawinan dan perceraian dalam sidang Pengadilan Agama yang sudah penulis jelaskan dalam buku ini dan sebagain tema yang lain juga dapat dibaca ^c \oeo j_hofcm y[ha f[ch ^_ha[h do^of ‚Hukum keluarga Islam Indonesia (Konsep Maslahah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia), membuktikan bahwa apa yang diatur oleh Negara dalam hukum Nasional, terlebih khsusus Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad ulama yang selaras dengan hukum Islam. Formulasi pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam, daripada segi substansi, bertujuan untuk merealisasikan al-maslahat bagi kepentingan am dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal,
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 195 keturunan dan harta. Kehadiran yang patut dibanggakan, yang mana peruntukannya tidak terlepas daripada fungsi uli al-[glc ^[f[g mcy[m[n my[l‘cyy[n ohnoe j_hyomoh[h oh^[haundang keluarga Islam dan ia lahir daripada hasil ijtihad ulama-ulama Indonesia berdasarkan kaedah-kaedah ijtihad istislah, terutama ketika memformulasikan aspek-aspek baru yang tidak terkandung dalam ijtihad klasik. B. Saran 1. Bagi kalangan akademisi, terkhusus yang mempunyai bidang kajian hukum keluarga (munakahat) kiranya dapat menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan tujuan untuk mendorong modernisasi hukum di Indonesia, dalam rangka menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan serta kemaslahatan dalam masyarakat. Ada baiknya, pemikiran-pemikiran yang mengatas namakan agama, seperti cuapan, misalnya ‚Y[ha j_hncha m_m[oc ^_ha[h my[lc[n/‛boeog Imf[g‛ [n[o ‚m[b m_][l[ [a[g[‛, nc^[e f[ac ^c[haa[j b[f y[ha lumrah/sah-sah saja. 2. Bagi masyarakat sebagai subjek hukum, sangat perlu memahami peraturan materil maupun formil dalam bidang hukum perkawinan, karena kurangnya pemahaman akan berakibat fatal.
196 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H DAFTAR PUSTAKA A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, Cet ke-7, Jakarta: Kencana,2017. A. Khairul Anam, Sno^c [h[fcmcm P_h^[j[n Ig[g Sy[`c’c T_hn[ha Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2011. A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional-Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002. A.g Img[noff[b, ‚M[z[bc\ Jolh[f P_gcecl[h Imf[g,Kihm_j Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam al-Qol[h‛ (Perspektif Penafsiran al-Quran dan Tafsirnya), Vol. XIV, No. 1 Juni 2015. Abd al-” Azcz M[\loe [f-Aḥmadi, dkk, al-Fiqh al-Muyassar, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016. Abd Al-Qadir Mansyur, Buku Pintar Wanita( Jakarta: Zaman, 2012), Hlm 308 Abd al-W[bbā\ [f-Khallaf, Ilm Usul al-Fiqh, terj: Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2015. A\^cff[b Momn[lc, ‚Pifca[gc ^[f[g R_chn_ljl_n[mc‛, Jurnal Sipakalebbi, Vol 1 No. 2 Desember 2014.
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 197 Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah Bina‟AlUsrah Al- Muslimah: Mausu’ah Al-Za waj A1-Islami), Penerjemah: Ida Nursida Bandung: Mizan Pustaka 2005. Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Jilid 14 Singapura: Pustaka Nasional, 1999. Abdur Rohman Al-Jaziri, Fckb ‘Af[ Madzahibul Al\[’[b Juz 4, Beirut: Darl al-Fikr, 1987. Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Suyutiy, Al-Asybat wa al-Nazair, Juz 1, Makkah al-Mukarramat, Maktabat Nizar Mustafa alBaz, 1997. A\^omm[gc’ Ahcm , Metode Rasulullah Mengatasi Problematika Rumah Tangga, Jakarta: Qisthi Press, Tt. Abi Muhammad Husen Bin Mas'ut Al Baghowi , Tafsir Al Baghowi Juz II, Penerjemah Hasan Fadhli, Makkah: Dar Al Toyibah , 1989. Abil Fida Ismail Bin Umar Bin Katsir ,Tafsir Ibnu Katsir Juz II, Riyat, Saudi Arabia : Darutthoyibah, 1997. Abu Adillah Bin Muhammad Al-Qurthubi,Jami Al-Abe[gc Qol’[h, Jilid 3, Beirut: Darl-Al Fikr,1994. Abu Hamid Al-Ghozali, Ihya Ulumuddin Juz II, Penerjemah Hasan Fadhli, Beirut : Dar Al-Fikr, 2014. Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Wanita, Jakarta : Al-I'tishom Caahaya Umat, 2007. Add-Qadir Manshur, Buku Pintar Fiqh Wanita ,Jakarta: Zaman, 2012. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : UII Press,, 1996.
198 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia,cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Darus Sunnah, 2014. Ahmad Warsan Munawir,Al-Munawir Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997. AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 10, Nomor 1, Maret 2020. Al-Ashfahani, al-Mufradat fi Gharibil-Qol'[h, B_clon: DālofM[‘lc`[b, n.nb. Al-Husein bin Muhammad bin Al-Mufadhal Al-Raghib Al-Isfihani, Al-Mufradat fi Gharib al- Quran, Riyadh, Dar Al-Wathan, 2003. Ali Ahmad Al Qolimi, Ahkamul Usrah fi as-Sy[lc’[b [f-Islamiyyah, Daru An-Nomblib fcf J[g[’[b: 2008. Al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir, Tafsir Al-Qol’[h Af-Adzim, Jilid 2, Bandung: Sinar Baru Agresindo, 2000. Al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir, Tafsir Al-Qol’[h Af-Adzim, Jilid 2 ,Bandung: Sinar Baru Agresindo, 2000. Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, jilid. 14, terj. M. Masrida, Jakarta: Pustaka Azam, 2008. Al-Razy, Mafatih Al-Ghoib, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 2007. Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia, Jakarta: Prenada Media,2006. _________, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat & Undang- Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Arifin Abdullah, dkk. ‚Jolh[f Hoeog K_fo[la[ ^[h Hoeog Imf[g, K_^o^oe[h Izch Rodoe So[gc ^[f[g M[m[ ‘I^^[b
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 199 (Analisis Perspektif Hukum Islam). Volume 2 No.2. JuliDesember 2018. Amg[h, ‚Af-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan PerundangUndangan Volume 7 No 2, Desember 2020. As-Subki, Ali Yusuf, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam ,Jakarta : Amzah, 2010. Bakri A. Rahman Dan Ahmad Sukadja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Pekawinan dan Hukum Perdata/BW, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2001. _________, Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang ,Bandung: Pustaka Setia, 2008. D[bf[h H[mycg, ‚Tchd[o[h Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak D[f[g P_le[qch[h‛, Jurnal Mimbar, Vol. 23, No. 2007. Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka, 1995. D_qc Molhc, ‚T[`mcl Af-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan M_ni^ifiacm)‛, Jurnal Syahadah Vol. 3 No. 2, 2015. Dc^c Sog[l^c, ‚Pifca[gc P_lmj_enc` K_[^cf[h G_h^_l‛, Jurnal ‘A^fcy[, Vol. 9 No. 1, 2015. Dwi Runjani Juwita, Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam. Jurnal AnNuha. Vol 4 Nomor 2, Desember 2017. Fazlurrahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, Banung: Pustaka, 1948.
200 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H H.E. Syibli Syarjaya, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani , Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, (cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010. Hasbi ash-Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001. Husein Muhammad, fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: Tp,Tt. Ibn Hajar al-Asqalaniy, Fathul Bari, (Beirut: Darul Fikr. t.th.), Jilid 5, No.Hadits: 2494. Ibn Rusyd, Bc^āy[b [f-Mujtahid w[ Ncbāy[b [f-Muqtaṣid, ( terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016. _________, Bidayat al-Mujtahid, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga, tt. Ibnu Jarir al-Tabari, J[gc’ [f-B[y[h ‘[h ‘T[qcfc Ayc [f-Quran, Beirut: Darul Fikr. 2001. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtaṣar Zad al-M[’[^, _^. Ih, Z[^of M[’[^: Jalan Menuju ke Akhirat, (terj: Kathur Suhardi), cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2011. I\ho T[cgcy[b, T[kcyo^^ch, Ig[g [f’ Af[g[b, P_h_ld_g[b Rusnan Yahya, Hukum Hukum Perkawinan, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997. Ibrahim dan Darsono, Penerapan Fiqih, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003. Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 6, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 201 Imam As-Suyuthi, Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat AlQul’[h ,Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014. Imam Jalaluddin al-Mahalli & Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun Abu Bakar ,Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010. Imam Muhammad Bin Ismail al-Bukhori, al-Adabul Mufrad, Jakarta: Buana Ilmu Ilami, 2005. Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi ,Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002. Jalaluddin As-Suyuthi, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Beirut, Muassasatul Kutub At-Tsaqafah: 1422 H /2002 M. Joghc N_ffc, ‚ Ah[fcm[ T_hn[ha K_q[dc\[h Nafkah Keluarga dalam P_g\_lf[eo[h H[ln[ B_lm[g[‛, jurnal Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2017. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Instruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional-Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, edisi revisi, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Machfud, Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia ,Surabaya: Citra Fajar, 2008. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017. Zulfahmi bin Bustami Nurdin, Disertasi ‚K[dc[h Klcncm T_lb[^[j Aplikasi Istislah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ih^ih_mc[‛, Universiti Sains Malaysia, 2017.
202 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 ,Bandung: Pustaka Setia, 2001. Livi Holden dan Euis Nurlaelawati, Nilai-nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Indonesia: Praktik Terbaik, Yogyakarta: Suka Press, 2022. M. Fuad Abdul Baqi, al-Mo’d[g [f-Mufahraz li Alfad Alquran, Beirut:Dar al-Fikr, 1980. M. Idris Romulo, Beberapa Aspek Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002. Mahkamah Agung RI , Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010. M[mcy[h M Sy[g, F[cm[f Hcnigc, ‚Poligami dalam Surah al- Nisa (4): 3 (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed) , (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Misbah bin Zainil Musthofa, Tafsir Jalalain, Surabaya: Hidayah, Tt. Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-N[’cg: Epistemologi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam- Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017. Morteza Mutahhari, Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam, Cet I; Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 203 Muh. Yusuf Asy Syahir. Tafsir Al-Bahr Al-Muhit. Beirut : Dar AlAlamiyah, 1993. Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masyhur A.B., Afif Muhammad & Idrus al-Kaff ,Jakarta: Lentera Basritama, 1996. Mob[gg[^ N[mc\ Rc`[’I, Taisiru al-Aliyyil Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Kasir, Alih bahasa Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999. Muhammad Rasyid Ridha, panggilan Islam Terhadap Wanita, pengalihan Bahasa, Afif Muhammad, Cet,1 Bandung:Pustaka, 1986. Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Maslahah terhadap Perkembangan Hukum Hukum Keluarga Islam di Indonesia), Yogyakarta: Deefublish, 2023. Muslim, Shahih Muslim, Jilid 1, (Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al- ‘Al[\cy[b, nn), bfg. 596. N[mbl H[gc^ A\o Z[c^, ‚Mafhum al-Nash Dirasah fi 'Ulum alQur'an, Terj. Khoiron Nahdliyin‛, Yiay[e[ln[: LKcS, 1993. N[mblo^^ch B[c^[h, ‛W[q[m[h B[lo Ifgo T[`mcl‛, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Nur cholifah dan Bambang Ali Kusumo, Hak Nafkah anak Akibat Perceraian, Jurnal Wacana Hukum, vol IX, Oktober, 2011. Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius Jakarta: Paramadina, 2000.
204 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H Okta Vinna Abriyanti, Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo, kabupaten Lampung Tengah), Skripsi hukum Keluarga IAIN Metro, 2017. R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam T_lb[^[j Pl[en_e K[`[’[b S_\[a[c Uj[y[ M_g\_hnoe Keluarga Sakinah." UMMUL QURA 15.1 (2020) Rizem Aizid, Fikih Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim, Yogyakarta: Laksana, 2018 Rusli Halil Nasution , ‚A^cf M_holon Qol[cmb Sbcb[\ D[f[g AfQol’[h T_lb[^[j Pl[en_e Pifca[gc‛, (T_\cha Tchaac: Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) 2018. Sayyid Ibrahim, Tafsir fathul qodir, alih bahasa Imam Muhammad as-Syaukani Jakarta: Pustaka Azam, Tt. Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal al-Quran, n_ld. Am’[^ Y[mch ^ee, J[e[ln[: Gema Insani, 2004. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz III ,Beirut: dar-alFikr, 1983. Si\[q[cbc, ‚Hermeneutika Fazlur Rahman,‛ Yiay[e[ln[: Jalasutra, 2007. Sohari Sahlan, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap, Jakarta: Rajawali, 2010. Suryani, Kajian Hermeneutika Hadis Tanggung Jawab Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia, Disertasi Program Studi Hukum Keluarga, UIN Raden Intan Lampung. Syaikh Imam Al Qurthubi. Tafsir Al-Qurthubi, Cet.I. ,Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 205 Syeikh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Nihayah Az-Zain, penerjemah Hasan Fadhli, Surabaya: Haromain, 2007. Umg[h, ‚P_l^_\[n[h M[m[f[b Pifca[gc D[f[g Imf[g (K[dc[h T[`mcl Al-Maraghi QS. al-Ncm[’ [y[n 3 ^[h 129)‛, Jurnal An-Nida, Vol. 39, No. 1 Tahun 2014. Wahbah al-Zuḥ[cfī, al-Mu‟tamad fī al-Fiqh al-Syāfi‟ī, Juz 4, D[g[meom: Dāl [f- Qalam, 2011. Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993. Yasid Fiqh Realitas ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial." Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman 6.2 , 2020. Zainuddin Abdul Aziz Al—Malibariy, F[nbof Mo’ch. n_ld. Afcy Am’[^. Kudus: Menara kudus, 1980. Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009. Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008. A]b. Pohcg[h, ‚Hoeog P_le[qch[h M_holon Hoeog Imf[g D[h Undang-Uh^[ha Ni. 1 T[boh 1974‛, Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 1 Mei 2018. A`lcfc[ W_h^l[, ‚P_lhce[b[h, T[f[e, D[h Rodoe D[f[g Imf[g‛, ‚PERNIKAHAN, TALAK DAN RUJUK DALAM ISLAM‛ - Segores Info (segores-info.blogspot.com), diakses pada 4 Juni 2021. al-Suyuti, Lo\ā\ [f-Nokof `ī Am\[\ [f-Nuzul, ( terj: Tim Abdul Hayyie, Cet.10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
206 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H Agch A\^off[b, ‚Metode Kontemporer dalam Tafsir Al-Qur‟an: Kesalingketerkaitan Asbabun Al-Nuzul Al- Qadim Dan AlJadid Dalam Tafsir Al-Qur‟an Kontemporer‛, (Dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur‟an Dan Hadits, Jurnal: Vol.13, No.1 Januari 2012. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Azni, Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer, Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015. M. Qol[cmb Sbcb[\, ‚M_ni^_ P_h_fcnc[h T[`mcl‛, Ujung Pandang: IAIN Af[o^^ch‛, 1984. Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Pranada Media, 2004.
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 207 TENTANG PENULIS Muhammad Hafis, S.H.,M.H.,C.Me: Anak ketujuh dari delapan bersaudara yang mempunyai watak ingin tahu banyak hal dan ingin selalu melakukan hal-hal baru, meskipun itu harus dijalani sendiri tidaklah menjadi penghalang bagi diri. Lahir dari keluarga yang bahagia pada hari senin tanggal 15 Mei 1997. Setelah tamat Sekolah Dasar (SD), penulis melanjutkan j_h^c^ce[h ^c P_m[hnl_h D[lof ‘Ufum 2016, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, selesai pada tahun 2020 dengan predikat cumlaude IPK 3, 87, kemudian pada tahun sama pula penulis melanjutkan magister HKI di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selesai pada tahun 2022 dengan predikat cumlaude IPK 3,92 dengan masa studi 1 tahun 10 bulan. Selama menjalani masa pendidikan S1 di Riau penulis aktif di organisasi Komunitas Rohani Islam (ROHIS) baik tingkat Fakultas maupun Universitas dan Penulis juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum 2018, selama penulis menjalani pendidikan starata satu (S1) penulis pernah mendapat beasiswa dua kali, Pertama beasiswa dari Peningkatan prestasi akademik (PPA) dan kedua beasiswa PTPN V. Perjuangan S1 di Pekanbaru dan S2 di Yogyakarta mempunyai tantangan
208 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H berbeda, S2 dengan membuka jualan minuman dan mengajar guru ngaji merupakan tantangan tersendiri, meski merasa sangat kerepotan dalam mengatur waktu antara memenuhi kebutuhan keuangan dan mengejar target S2, selain itu saya juga mempunyai tanggungjawab sebagai koordinator bidang pelatihan di muamalat center consulting, salah satu lembaga di Pekanbaru yang fokus dalam bidang konsultasi, edukasi hukum dan manajemen pada sektor bisnis syariah dan keluarga Islam, selain itu penulis juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana RiauYogyakarta (HMPR-Y) sebagai wakil ketua umum 2022-2023. Setiap orang yang curhat, baik masalah pendidikan, keluarga, pekerjaan, karir, bahkan agama. Pada akhirnya curhatan panjang akan berakhir dengan dua hal: janji dan rencana. Ketidakpastian yang terus dibumbuhi keoptimisan akan prosfek masa depan, hanya dua hal itu yang dapat dipegang, oleh karena itu terus semangat melanjutkan studi adalah bentuk konsistensi terhadap keinginan, harapan dan keoptimisan tersebut, sebagaimana il[ha \cd[e \_le[n[ ‚eoh]c e_moem_m[h [^[f[b `ieom j[^[ nodo[h bukan hambatan, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika m_f_m[c‛. Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh penulis, selain buku yang ada dihadapan pembaca ini adalah : 1. An Interpretive Review Of Interfaith Marriages And Validity In Indonesia Election: Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 7, No.2, Desember 2022 P-Issn: 2548-5679 Doi: 10.25217/Jm V7i2.2707. 2. Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1522-1531.
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 209 3. Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr ): Justitiabelen,Vol. 7 No.2 Desember 2021. 4. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015: Hukum Islam, Vol. 22, No. 2 Desember 2022. 5. Kewajiban Menghadirkan Saksi Dalam Talak Di Pengadilan Agama Dan Relevansinya Dengan Pandangan Ibnu Hazm: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (Jas) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022 E-Issn: 2714-7398. 6. Persepsi Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (Jas) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022 E-Issn: 2714-7398. Selain karya ilmiah di atas penulis juga aktif menulis di beberapa website dengan tulisan lepas yang dapat dibaca juga oleh pembaca. 1. Maqasid Al Syar'ian Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Anak Pasca Perceraian: http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2420 2. Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia Perspektif Fenomenologi: https://jurnalpost.com/fenomena-nikahbeda-agama-di-indonesia-perspektiffenomenologi/32557/. 3. Status Nasab Anak Akibat Pernikahan Hamil https: // muamalatcenterconsulting.com/status-nasab-anak-
210 Muhammad Hafis.,S.H.,M.H akibat-pernikahan hamil/ https:// jurnalpost.com/statusnasab-anak-akibat-pernikahan hamil/35329/. 4. Tujuan Pernikahan dalam Al-Qol’[h (T[`mcl Q.S. [l-Rum; 30: 21) https://muamalatcenterconsulting.com/tujuanpernikahan-dalam-al-quran-tafsir-q-s-ar-rum-30-21/ 5. Hak dan Kewajiban Dalam Pernikahan, Bukanlah Antara Majikan dan Bawahan:https://jurnalpost.com/hak-dankewajiban-dalam-pernikahan-bukanlah-antara-majikandan-bawahan/20912/ 6. Pentingnya Pendidikan Dalam Rumah Tangga (Generasi Emas Indonesia 2045):https://muamalatcenterconsulting.com/pentingnya -pendidikan-dalam-rumah-tangga-generasi-emasindonesia-2045/ 7. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pencegahan Dalam Islam Sebelum Dipenjarakan.https://jurnalpost.com/kekerasan-dalamrumah-tangga pencegahan-dalam-islam-sebelumdipenjarakan/38031/ 8. HAT, WAM, DAN HAM Dalam Keluarga Islam https://jurnalpost.com/hat-wam-dan-ham-dalamkeluarga-islam/22314/ 9. Makna Pemimpin Dalam Pernikahanhttps://jurnalpost.com/makna-pemimpin-dalampernikahan/19453/
Konkritisasi Aturan Munakahat di Indonesia 211