Kewirausahaan | 193 kelembagaan telah diatur agar jalannya usaha UMKM berjalan lancar dengan aturan-aturan yang belaku. Aspek-aspek yang tertuang tersebut, menjadi dasar perlindungan usaha bagi pelaku yang sedang melakukan pendanaan, sarana dan prasarana sampai dukungan kelembangan telah diatur sehingga dapat diselenggarakan secara optimal dan menyeluruh serta berkesinambungan melalui pemberian kesempatan berusaha, pengembangan iklim yang kondusif dan pengembangan usaha seluas–luasnya serta dukungan perlindungan bagi pelaku usaha, sehingga pada akhirnya akan mampu menimbulkan peningkatan peran, kedudukan dan potensi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam hal tercapainya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pendapatan rakyat yang terus tumbuh dan adanya penciptaan lapangan kerja yang luas sehingga pengentasan kemiskinan di Indonesia semakin berkurang. 1.4 Sanksi Pelanggaran Pelaku Usaha Terjadinya transaksi jual-beli memiliki perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak-hak dan kewajiban terutama dari pelaku usaha ke konsumen memiliki peraturan perundang-undangan sebagai pemberi keadilan bagi keduanya. Sebagai produsen atau pelaku usaha yang memperdagangkan produk baik barang/jasa ke konsumen atau pembeli telah mengikat diri apabila terjadi terjadi kerugian atau mengakibatkan malapetaka bagi konsumen maka konsumen dalam hal ini dapat melakukan gugatan pidana yang tertuang UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam pasal 38, 39 dan 40 tentang Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana, yang mana isinya adalah;
Kewirausahaan | 194 1. Konsumen yang dirugikan mengetahui bahwa pelaku usaha/produsen yang membuat produk tersebut atau yang pertama digugat berdomisili di dalam negeri; 2. Apabila pelaku usaha/produsen memproduksi di luar negeri yang membuat produk yang mengakibatkan kerugian konsumen, terkait pelaku usaha yang berada di luar negeri di UUPK tidak mencakup hal tersebut ssehingga yang dapat digugat hanyalah importirnya yang berada di dalam negeri; 3. Apabila suatu produk barang/jasa tidak diketahui produsen maupun importirnya, maka yang digugat yaitu penjual/pedagang dari siapa konsumen tersebut membeli produk. Gugatan pada urutan-urutan yang telah disebutkan diatas bisa dilakukan namun apabila sebuah produk tenyata mengalami kerusakan/cacat saat produksi dilakukan maka pasal 38 tidak berlaku dikarenakan produk tersebut telah berada di luar kontrol pelaku usaha/produsen yang memproduksi produk tersebut. Bisa dikatakan bahwa pada saat proses produksi, pihak pelaku usaha gagal dalam memproduksi produk sehingga hal ini diakibatkan factor lain diluar kuasa pelaku usaha seperti mesin, (pekerja/operator) dan lain-lain. Namun apabila terbukti bersalah tidak dikarenakan diluar control pelaku usaha maka produsen akan diberikan sanksi Administratif yang tertuang di pasal 39 dan 40 yakni : 1. Apabila Usaha Besar yang melakukan pelanggaran maka akan dicabut perizinan usahanya dan/atau didenda maksimal Rp 10.000.000.000,00 atau terbilang sepuluh milyar rupiah oleh pihak instansi yang berwenang. 2. Apabila yang melanggar usaha menengah maka akan dicabut perizinan usahanya dan/atau di denda maksimal
Kewirausahaan | 195 Rp 5.000.000.000,00 atau terbilang lima milyar rupiah oleh instansi yang berwenang. 3. Apabila pelaku usaha bermaksud dalam bentuk memakai atau mengaku nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (brand) yang telah ada sebelumnya atau milik orang lain demi agar memperoleh keuntungan baik berupa kemudahan dana, kegiatan atau bidang usaha, tempat usaha, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang alokasinya diperuntukkan bagi semua sektor UMKM maka pelaku usaha akan dipidana dengan maksimal kurungan 5 tahun penjara dan sejumlah denda maksimal Rp 10.000.000.000,00 atau terbilang sepuluh milyar rupiah. Menurut Widjaja dan Yani (2000; 30) bahwa konsumen sebagai pembeli produk barang/jasa memiliki hak untuk memilih barang/jasa yang diinginkannya atas dasar kebebasan informasi yang real, jujur dan jelas. Sehingga produsen/pelaku usaha haruslah memperhatikan suatu barang/jasa yang diperjualbelikan dalam penggunaannya nyaman, layak dan aman serta tidak membahayakan konsumennya, sehingga jika terdapat penyimpangan yang merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil, memperoleh advokasi, pembinaan, untuk didengar, kompensasi sampai ganti rugi dari kerugian yang diterima konsumen. Oleh karenanya sebagai pelaku usaha diperlukan kebenaran, kejelasan dan kejujuran hal ini akan tercermin pada produk dan usaha yang dijalankan agar sanksi-sanksi yang telah ditentukan tidak dilanggar demi keberlangsungan usaha itu sendiri.
Kewirausahaan | 196 Daftar Pustaka Barkatullah, Halim, Abdul. 2016. Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Bandung: Nusa Media. Manalu, Rambe, Paingot. 2000. Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Miru, Ahmadi., Yodo, Sutarman. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sinaga, Aman. 1993. Tata Hukum di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Konsumen tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jakarta: Sinar Grafika. Widjaja, gunawan., Yani, ahmad. 2020. Hukum tentang perlindungan konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kewirausahaan | 197 Tentang Penulis Husnul Muamilah,S.E.,M.M. Penulis lahir di Pangkep, Sul-Sel tanggal 24 Juni 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kewirausahaan, Universitas Dipa Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Muslim Indonesia dan melanjutkan S2 pada Jurusan yang sama di Universitas Hasanuddin. Penulis juga menekuni bidang Menulis di berbagai jurnal nasional terakreditasi.
Kewirausahaan | 198