Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 139 (manufacturer) yang sering disebut dengan vendor program. Gambar 1. Independent Lessor Pembelian Barang Pembayaran Angsuran Kontrak Leasing 2. Captive Lessor Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka sewakan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan, sehingga mengurangi penumpukan barang digudang atau took. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan trasdisional. Captive lessor ini sering pula disebut dengan twoparty lessor. Pihak pertama terdiri atas

140 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary) dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Untuk jelasnya perhatikan Gambar 2. Gambar 2. Captive lessor Pembayaran Penjualan Barang Angsuran Kontrak Leasin 3. Lease Broker atau Packager Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan - keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk disewakan. (Kasmir, 2002 : 262-263 ). Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah leasebroker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee denngan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing beasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Disamping itu perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 141 leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Mekanisme lease broker atau packager dapat dilihat pada Gambar 3. kompensasi atas penggunaan barang tersebut (lihat Gambar 3). Gambar 3. Mekanisme lease broker Selanjutnya Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 kegiatan leasing dapat dilakukan dengan cara berikut ; 1. Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) 2. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) Penggolongan suatu transaksi leasing menurut ketentuan Menteri Keuangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Leasing digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua criteria berikut : a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan

142 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. b. Masa sewa guna usaha untuk barang modal ditetapkan sekurangkurangnya : 2 tahun untuk Golongan I, 3 tahun untuk Golongan II dan III, dan 7 tahun untuk Golongan bangunan. c. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan, mengenai hak opsi 2. Leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi kriteria berikut : a. Jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-lease-kan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor b. Perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan dan konsep akuntansi. Dari defenisi leasing yang telah dibahas pada awal bab ini dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang (lessor) dengan pemakai barang (lessee). Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing (basic lease). Pihak lessee berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut (lihat Gambar 4).

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 143 Gambar 4. Mekanisme transaksi leasing Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat proses dan mekanisme yang harus dijalankan sebagai beikut : 1. Lessee bebas memilih dan menentukan pealatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk suplaier peralatan. 2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease! maka dikirimkan kepada lesor disertai dokumen lengkap. 3. Lesse mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee lalu ditanda tangani. 4. Pada saat yang sama lease dapat menanda tangani kontrak asuransi seperti yang tercantum dalam kontrak lease 5. Kontrak pemberian pealatan akan ditanda tangani less or dengan suplaier peralatan tersebut. 6. suplaier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut! supplier akan menanda tangani perjanjian tersebut. 7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan m enyerahkan kepada supplier 8. Supplier menyerahkan tanda terima ( yang diterima dari lessee) bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor

144 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 9. Lessor membayar harga peralatan yang dileasee kepa da supplier. 10. Lesse membayar sewa lease secara periodik sesuai de ngan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. (Thomas Suytano , 1999 : 59) Ada dua macam pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan leasing, yaitu? 1. Operating leasing adalah usaha leasing, dimana pihak lessee hanya membayar sewa pembiayaan (rental) sesuai perjanjian, tanpa diikuti dengan pemilikan barang modal tersebut oleh lessee pada akhir masa perjanjian. Dalam praktiknya lessor biasanya membeli barang modal dari supplier atau pihak lain terlebi dahulu, kemudian pihak lessee akan membayar rental sejumlah tertentu, tanpa memperhitungkan terlalu rinci biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. 2. Operating lease, Adalah usaha leasing, dimana selain membayar sewa yang ditetapkan, pada akhirnya masa kontrak pembiayaan lessee akan membeli barangbarang modal tersebut berdasarkan sisa yang disepakati bersama.(Subagyo, 2002 : 224) Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu :

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 145 Gambar 5. mekanisme transaksi leasing Keterangan gambar 1-9 : a. Lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purnajual atas barang yang akan di-lease b. Lessee melakukan negoasiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lease quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain : keterangan barang, cash security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa dan persyaratan-persyaratan lainnya. c. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.

146 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan d. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee. Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencakup hal-hal antara lain : pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya. e. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. f. Pengriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. Selanjutnya lessee menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier g. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. h. Pembayaran oleh lessor kepada supplier i. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lesso rselama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bungannya (Richard Burton Simatupang, 2007 : 110-112 1. Finance Lease Finance Lease merupakan suatu bentuk cara pembiayaan, lessor yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan menyerahkan kepada lessee

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 147 untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. Dalam perjanjian kontrak, lessee bersedia untuk melakukan serangkaian pembayaran atas penggunaan suatu asset yang menjadi objek lessee. Lessee pun berhak memperoleh manfaat ekonomis dengan mempergunkan barang tersebut sedangkan hak miliknya tetap pada lessor. Dengan demikian berarti lessee telah menanam modal. Dalam perjanjian finance lease ini biasanya tidak dapat di batalkan atau diputuskan ditengah jalan oleh salah satu pihak, kecuali bila pihak lessee tidak memenuhi perjanjian atau kontrak. Ciri utama sewa guna usaha dengan hak opsi yaitu pada akhir kontrak, lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesaui dengan nilai sisa (residual value) yang disepakati, atau mengembalikannya, memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Tehnik finance lease biasanya disebut juga dengan fill pay out leasing yang artinya suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee. (Sri Susilo, 2000 :131). Dalam praktinya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi antara lain sebagai berikut; a. Direct Financial Lease Transaksi leasing dalam bentuk direct financial lease, sering pula disebut truelease, atau direct lease aja; merupakan suatu bentuk transaksi leasing di

148 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus menyewagunausahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkuatan. Spesifikasi barang yang akan di-lease tersebut termasuk penentuan harga dan penentuan supplier dapat dilakukan oleh lessee. Tujuan utama lessee pada dasarnya adalah semata-mata untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara leasing, guna memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi dan atau meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan proses pembelian mulai dari order pembelian dilakukan pihak lessor dan semata-mata untuk kebutuhan lessee. Mekanisme transaksi bentuk direct lease dapat dilihat pada Gambar 6. Gambar 6. mekanisme transaksi direct financial lease

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 149 Keterangan : 1) Penandatangan kontrak antara lessor dengan lessee 2) penerimaan pembayaran pertama dari lessee, yang berupa : - Security Deposit - Uang lease pertama, jika in advance - Biaya administrasi - Premi asuransi tahun pertama - Pembayaran pertama lainnya, jika ad 3) Pemesanan barang modal kepada supplier / dealer 4) Pengiriman barang modal ke alamat lease 5) Lessor akan melaksanakan pembayaran kepada supplier/dealer 6) Kontrak penutupan asuransi 7) Pembayaran premi asuransi 8) Pembayaran lease bulanan dari lessee kepada lessor. Ciri-ciri direct financial lease antara lain : Lessee sebelumnya tidak memiliki barang modal (kebalikan dengan sale and lease back), Pembelian barang oleh lessor semata-mata untuk kebutuhan lessee, Penentuan spesifikasi barang, harga dan supplier dapat dilakukan oleh lessee, Tujuan utama lessee semata-mata untuk mendapatkan financing untuk tujuan proses produksi atau peningkatan kapasitas produk. b. Sale and lease back

150 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Lessee membeli dahulu atas nama sendiri barang modal (impor atau eximpor) termasuk membayar biaya bea masuk dan impor lainnya. Kemudian barang modal tersebut dijual kepada lessor dan selanjutnya diserahkan kembali kepada lessee untuk digunakan bagi keperluan usahanya sesuai dengan jangka waktu kontrak sewa guna usaha. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing di sini bersifat refinancing. Transaksi leasing seperti ini banyak dilakukan di Indonesia akibat adanya masalah impor barang modal, perizinan serta pengoperasian, maupun pembiayaan kembali terhadap pinjaman yang telah diperoleh lessee untuk memperoleh barang modal ini terutama dalam hal pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka pengadaan suatu barang modal, umunya pihak lessee akan membeli lebih dahulu atas nama sendiri barang impor atau eksimpor, termasuk membayar bea masuk dan bea impor lainnya. Selanjutnya barang tersebut dijual kepada lessor untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada lessee untuk digunakan sesuai dengan jangka waktu yang disetujui dalam kontrak leasing. Transaksi leasing seperti di atas sering disebut technical sale and lease back (lihat Gambar 7 ),

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 151 Gambar 7. mekanisme transaksi sale and lease back Keterangan : 1) Jual beli barang modal dari pihak lessee ke pihak lessor. 2) Penutupan kontrak asuransi . 3) Lessor melakukan pembayaran kepada lessee, sesuai dengan kontrak jual beli. 4) Penandatangan kontrak leasing antara lessor dengan lessee. 5) Lessee melakukan pembayaran pertama, yang berupa : - Security Deposit - Uang lease pertama, jika in advance - Biaya administrasi - Premi asuransi tahun pertama - Pembayaran pertama lainnya, jika ada. 6) Pembayaran premi asuransi. 7) Pmbayaran lease bulanan dari lessee kepada less. c. Leveraged lease Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease yang digunakan lessor. Menurut teknik ini, disamping

152 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan kreditor jangka panjang dalam membiayai suatu objek leasing. Bentuk khusus dari sewa guna usaha telah rnenjadi semakin populer dalam pendanaan aktiva besar, seperti pesawat terbang, peralatan pengeboran minyak, dan peralatan kereta api. Sarana ini disebut sewa guna usaha leveraged (leveraged leasing).( James C. Van 2005 : 408). Pada leasing ini dilibatkan pihak ketiga yang disebut credit provider. Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%. Kemudian sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh credit provider. d. Syndicated lease Syndicated lease adalah pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu objek leasing. Syndicated lease terjadi apabila lessor karena alasan-alasan risiko tidak bersedia, atau karean alasan tidak memiliki kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee. e. Cross Border Lease Cross border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara, di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara lessee. Jenis transaksi leasing ini kadang-kadang disebut pula sebagai leasing lintas negara atau transaksi leasing internasional karena yang dilakukan melibatkan dua negara yang berbeda. Metode

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 153 pembiayaan ini merupakan hal yang kompleks dan bersifat khusus. f. Vendor Program . Vendor program atau disebut juga vendor lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa finace lease atau kadang-kadang pula disebut full-pay out leasing adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee di mana a. Lessor sebagai pihak pemilik barang atas objek leasing, dimana objek leasing dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak dan memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut b. Lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau lease payment yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan lessor dan tingkat keuntungan atau spread yang diinginkan lessoLessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya

154 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan yang berhubungan dengan barang yang di-lease tersebut ditanggung oleh lessee. c. Lessee pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang disepakati, atau mengembalikan pada lessor, atau memperpanjang masa lease sesuai dengan syaratsyarat yang disetujui bersama. Pembayaran berkala pada masa perpanjanngan lease tersebut biasanya jauh lebih rendah daripada angsuran sebelumnya. Ciri-ciri finance lease antara lain : a. Objek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi b. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak / tidak bergerak c. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya d. Jumlah lease payment = jumlah biaya perolehan + biaya-biaya lainnya + spread e. Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak (non-cancellablea), atau akan dikenakan denda f. Risiko ekonomis misalnya biaya pemeliharaan ditanggung lessee g. Transaksi keuangan h. Full pay out i. Disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 155 i. Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal j. Angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 23. 2. Operating Lease Ciri utama leasing jenis ini adalah lessee hanya berhak menggunkan barang modal selama jangka waktu kontrak tanpa hak opsi setelah masa kontrak berakhir. Pihak lessor hanya menyediakan barag modal untuk disewakan kepada lessee dengan harapan setelah kontrak berakhir, lessor memperoleh keuntungan dari penjualan barang modal tersebut. Adapun tujuan dari operating lease ini ialah menjual barang modal itu apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian lease, sehingga untuk ini diberikan syarat-syarat yang lebih ringan atau lunak. ( Ahmad Anwari, 1987 : 31). Operating lease atau kadang-kadang juga disebut dengan sewa guna usaha biasa adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee di mana. a. Lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur ekonomis barang modal tersebut. b. Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut

156 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan beserta bunganya atau disebut juga non full pay out lease c. Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. d. Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor e. Lessee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau disebut cancelable. (Drs. Herman Darmawi, 2006 : 207- 210) Terdapat beberapa jenis leasing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan luas bidang lease, yang antara lain adalah: a. Sales Type Leases Sales type leases merupakan finacial lease, tetapi dalam hal ini leased property pada saat permulaan lease mempunyai nilai yang berbeda dengan cost yang ditanggung lessor. Lessor dalam hal ini bisa mempakan suatu fabrikan atau dealer yang memakai metode leasing sebagsai salah satu jalur pmasarannya. b. Direct Financing Leases Direct Financing leases adalah salah satu bentuk financial leasing yang dibiayai langsung oleh lessor. Ditinjau mengenai tarifnya, tiap pembayaran leasse terdiri dari bagian pengembalian investasi lessor dalam lease terdiri dari bagian pengambilan investasdi lessor dalam leased property tersebut ditambah dengan komponen income (keuntungan) yang diharapkan.

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 157 c. Leverage Leases Leverage leases adalah financial lease dalam bentuk yang lebih kompleks sebab melibatkan sekurangnya tiga pihak yng berdiri sendiri. Jadi disamping lessor dan lessee ada pula credit proveder atau debt perticipatnt yang membiayai sebagaian besar leased property. d. Operating Lease Operating lease adalah suatu kontrak dimana barang leasenya tidak diamortisir sampai babis selama primary leade period dan lessor tidak mengharapkan profit semata-mata dari rental lease tersebut tetapi mengharpkan adanya recovery dari hasil penjualan barang atau dengan menyewakan kembali barang itu kepada pihak berikutnya. (Djoko Prakoso, 1990 : 7). Untuk memahami klasifikasi lease, berikut ini disajikan flow chart kalisfikasi lease yang ditinjau dari segi lessee dan segi lessor. (lihat Gambar 8) Sumber : Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate, BPFE, Yogyakarta.

158 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan (lihat Gambar 9) Sumber : Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate, BPFE, Yogyakarta Pada saat berakhirnya masa sewa-guna-usaha dengan hak opsi, lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa-guna-usaha. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-gunausaha. Dalam hal lessee menggunakan opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal. Lessee dapat juga memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha. Jika Lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewaguna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewaguna-usahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha.

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 159 1. Perlakuan Pajak Penghasilan pada Sewa-Guna-UsahaDengan-Hak-Opsi bagi lessor a. penghasilan lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha; b. lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan hak opsi; c. dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan yaitu sekurangkurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan, maka Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor; d. lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha dengan hak opsi. e. kerugian yang diderita karena piutang sewa-gunausaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan; f. dalam hal cadangan penghapusan piutang raguragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud

160 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. 2. Perlakuan Pajak Penghasilan pada Sewa-Guna-UsahaDengan-Hak-Opsi bagi lessee a. selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli; b. setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan; c. pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini; d. dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-usaha. e. Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha dengan hak opsi.

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 161 3. Perlakuan Pajak Penghasilan pada Sewa-Guna-UsahaTanpa-Hak-Opsi bagi Lessor a. seluruh pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan. b. lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan tanpa hak opsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 beserta peraturan pelaksanaannya. c. Perlakuan Pajak Penghasilan pada Sewa-GunaUsaha-Tanpa-Hak-Opsi bagi Lessee d. pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. e. lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. (http://www.pajakita.net) Pembiayaan melalui perusahaan leasing memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan yang diberikan melalui lembaga-lembaga keuangan lain misalnya bank atau dengan teknik-teknik pembiayaan lain seperti sewa menyewa dan sewa beli. (lihat Tabel 1).

162 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Penjelasan Metode Pembiayaan Leasing Sewa beli Sewa menyewa Kredit Bank Jenis barang Barang bergerak & tidak bergerak Barang bergerak Barang bergerak perlu pemeliharaan Semua jenis investasi Penyewa/pemb eli Perusahaan atau perseoranga Perusahaan atau perseorangan Perusahaan atau perseorangan Perusahaan atau perseorangan Bentuk perusahaan Badan hukum Supplier Supplier Bank Pemilikan barang Perusahaan leasing pemilik barang Pemilik barang Debitur Jangka waktu Menengah Pendek Menengah/pend ek/ jangka panjang Pendek/menengah Besarnya pembiayaan 100 % 80 % Lebih rendah 80 % Biaya bunga Bunga + margin Tinggi Bunga+margin spread Interbank rate + Akhir kontrak 1. Menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitor sisa 1. Memperpanjang kontrak 2. Mengembalikan kepada lessor Barang menjadi milik penyewa Barang kembali kepada pemilik 1. Kredit lunas. 2. Jaminan kembali Tabel 1. Pembiayaan Leasing dan Teknik Pembiayaan Lainnya Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan, maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut: 1. Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu besarnya

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 163 pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan. 1 Tidak diperlukan jaminan, karena hak kepemilikan sah atas aktiva yang di lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang dilease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri. 2 Capital saving, yaitu tidak menyediakan dana yang besar, maksimum hanya menyediakan down payment yang jumlahnya dalam kebiasaan lease tidak terlalu besar, jadi dalam hal ini bisa dikatakan menjadi suatu penghematan modal bagi lessee, yaitu lessee dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lain. Karena leasing umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan. 3 Cepat dalam pelayanan, artinya secara prosedur leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan bila dibandingkan dengan kredit investasi bank, jadi tanpa prosedur yang rumit dan hal itu memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk memperoleh mesin–mesin dan peralatan yang mutakhir untuk memungkinkan dibukanya suatu bidang usaha produksi yang baru atau untuk memodernisasi perusahaan. 4 Pembayaran angsuran lease diperlakukan sebagai biaya operasional, artinya pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan, jadi pembayarannya dihitung dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak.

164 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 5 Sebagai pelindung terhadap inflasi, artinya terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi, yaitu lessee sampai kapan pun tetap membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajibannya. 6 Adanya hak opsi bagi lessee pada akhir masa lease. 7 Adanya kepastian hukum, artinya suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan dalam keadaan keuangan umum yang sangat sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter yang sesulit apapun perjanjian leasing tetap berlaku. 8 Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 165

166 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Koperasi adalah Suatu bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanta. Koperasi biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan, partisifasi demokratis, tanggung jawab social dan pemberdayaan ekonomi. M_r_e[ \_rij_r[sc \_r^[s[re[h jrchscj “ s[tu [haait[, s[tu su[r[”. Dcg[h[ s_tc[j [haait[ g_gcfcec b[e y[ha sama dalam pengambilan keputusan. Salah satu karakteristik utama koperasi adalah tujuan utamanya bukanlah mencari keuntungan semata, melainkan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Koperasi dapat bergerak di berbagai sector ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, konsumen,kredit atau jasa. Keuntungan bergabung dalam koperasi antara lain akses terhadap barang atau layanan dengan harga lebih terjangkau, memperoleh dividen atau keuntungan atas usaha koperasi, serta mendapat layanan atau bantuan sosial dari koperasi sesuai dengan kebutuhan anggota (zandra dwanita, 2022). Koperasi memiliki sejarah perkembangan yang Panjang dan menarik. Mereka pertama kali muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang sulit pada abad ke-19 di inggris. Ini adalah periode industrialisasi yang menghadirkan banyak tantangan bagi

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 167 pekerja, seperti kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan kurangnya akses ke layanan keuangan. Salah satu tokoh kunci dalam sejarah koperasi adalah Robert Owen, seorang industrialis dan filantropis dari inggris. Pada awal abad ke 19, owen mendirikan koperasi pekerja di New Lanark, Skotlandia yang memberikan akses pekerja ke perumahan yang layak, Pendidikan dan kondisi kerja yang lebih baik. Perkembangan koperasi terus berlanjut di berbagai negara di Eropa dan kemudian menyebarke seluruh dunia. Gerakan koperasi mengalami puncaknya pada awal abad ke-20 dengan pendirian organisasi koperasi besar seperti International Cooperative Alliance (ICA) pada tahun 1895. Sejak itu, koperasi telah berkembang menjadi berbagai jenis, termasuk koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi kredit, dan banyak lagi. Mereka telah menjadi bagian integral dari perekonomian global, memberikan manfaat bagi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan dengan mengedepankan prinsipprinsip seperti keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi, dan pembagian keuntungan secara adil (Moonti, 2016). Prinsip-prinsip koperasi adalah panduan atau nilainilai yang menjadi dasar bagi organisasi koperasi dalam menjalankan kegiatan dan memenuhi tujuan mereka, beberapa prinsip koperasi yang umumnya diakui secara

168 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan internasional adalah sebagai berikut (fifi Hasmawati, 2013): 1. Keanggotaan terbuka dan sukarela : koperasi terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi, dan keanggotaan didasarkan pada sukarela. 2. Pengendalian Demokratis oleh Anggota : Keputusan dalam koperasi diambil secara demokratis oleh para anggota, dengan setiap anggota memiliki satu suara, tanpa memandang jumlah modal yang di investasikan. 3. Partisipasi Ekonomi Anggota : Anggota koperasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, seperti penggunaan jasa, penjualan produk, atau berinvestasi dalam koperasi. 4. Otonomi dan kemandirian : Koperasi beroperasisecara otonom dan mandiri, tanpa campur tangan dari pihak eksternal dalam keputusan internal mereka. 5. Pendidikan, pelatihan dan informasi : koperasi memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya serta menyediakan informasi yang relevan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang koperasi. 6. Kerjasama antar koperasi : koperasi bekerja sama secara aktif dengan koperasi lainnya dalam skala local, nasional dan internasional untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan sosial mereka. 7. Pelayanan kepada Masyarakat : Koperasi berurusan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umumnya, bukan hanya kepadaa anggota mereka, dengan cara-cara seperti memberikan pekerjaan,

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 169 meningkatkan kesejahteraan sosial, atau mendukung pengembangan komunikasi. 8. Komitmen terhadap Etika : Koperasi Mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis yang mengedepankan kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial dan keadilan dalam hubungan dengan anggota, karyawan, dan mitra lainnya. Koperasi memainkan peran yang penting dalam pembangunan ekonomi melalui beberapa cara : 1. Pemberdayaan Ekonomi : Koperasi memberdayakan anggotanya, terutama kelompok yang rentan seperti petani kecil, pekerja informal, atau pemilik usaha kecil dan menengah. Mereka dapat mengakses sumber daya, pasar dan pelatihan yang mungkin sulit dijangkau secara individual. 2. Pengurangan Kemiskinan : Koperasi dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses ke pasar, harga yang adil, dan kesempatan ekonomi kepada anggota yang sebelumnya terpinggirkan. 3. Penciptaan Lapangan kerja : koperasi cenderung menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektorsektor dimana individu mengkin kesulitan memasuki pasar kerja formal. 4. Peningkatan Akses Keuangan : Koperasi seringkali menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman mikro dan tabungan, yang membantu anggotanya

170 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan untuk mengembangkan usaha mereka dan mengelola keuangan secara lebih baik. 5. Pengembangan Komunikasi : Koperasi memainkan peran dalam pengembangan komunikasi dengan berkontribusi pada infrastruktur local, Pendidikan, Kesehatan dan program-program sosial lainnya. 6. Peningkatkan Ketahanan Ekonomi : Koperasi dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi suatu komunitas atau negara dengan mengurangi ketergantungan pada sektor – sektor ekonomi tertentu dan menciptakan diversifikasi ekonomi yang lebih seimbang. 7. Mendorong Inklusivitas Ekonomi : Koperasi cenderung mendorong inklusivitas ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang biasanya diabaikan atau dianggap tidak layak dalam struktur ekonomi yang konvensional. 8. Memperjuangkan Keadilan Sosial : koperasi seringkali terlibat dalam upaya memperjuangkan keadilan sosial, termasuk pembagian keuntungan secara adil, kesetaraan gender dan penghargaan terhadap hakhak pekerja. Manfaat koperasi terdiri dari : 1. Manfaat bagi anggota koperasi : a. Akses Keuangan : Anggota koperasi dapat mengakses layanan keuangan seperti pinjaman dan tabungan dengan syarat yang

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 171 b. lebih mudah dan biaya yang lebih rendah daripada Lembaga keuangan konvensional. c. Penguatan Ekonomi : Koperasi membantu meningkatkan daya beli anggotanya dengan menyediakan pasar untuk produk -produk mereka dan memberikan harga yang lebih adil. d. Pendidikan dan pelatihan : Anggota koperasi sering mendapatkan Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ketermpilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha. e. Partisipasi demokratis : Anggota memiliki wakesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan koperasi secara demokratis, memberikan mereka control atas operasi koperasi. 2. Manfaat bagi masyarakat dan ekonomi local : a. Penciptaan lapangan kerja : koperasi cenderung menciptakan lapangan kerja baru di komunitas mereka, membantu mengurangi tingkat pengangguran. b. Peningkatan kesejahteraan : koperasi memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses kepada anggota dan masyarakat umum kelayanan dan produk yang diberikan oleh koperasi. c. Pengembangan infrastruktur : Sebagian keuntungan koperasi sering digunakan untuk mengembangkan infrastruktur local seperti jalan, air bersih, atau Pendidikan.

172 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan d. Keseimbangan ekonomi : koperasi membantu menciptakan keseimbangan ekonomi dalam komunitas dengan memberikan alternatif ekonomi yang berbeda dari bisnis besar yang dominal. 3. Kontribusi koperasi terhadap pembangunan berkelanjutan : a. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif : Koperasi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan melibatkan anggota dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. b. Pemanfaatan sumber daya local : koperasi cederung menggunakan sumber daya local dan mendukung praktek-praktek produksi yang berkelanjutan. c. Keadilan sosial dan ekonomi : koperasi mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan keuntungan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggotanya. d. Perlindungan lingkungan : koperasi dapat berperan dalam pelestarian lingkungan dengan mendorong praktik-praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian koperasi bukan hanya memeberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat local maupun global (sitepu, 2018).

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 173 Ada beberapa jenis koperasi yang dapat ditemui tergantung pada tujuan, sector, dan karakteristik spesifik dari masing-masing koperasi. Berikut adalah beberapa jenis koperasi yang umum : 1. Koperasi Konsumen Koperasi ini didirikan oleh konsumen untuk membeli barang atau layanan dengan harga lebih murah atau lebih adil. Contohnya adalah koperasi supermarket atau koperasi pemilik apartemen. 2. Koperasi Produsen Koperasi ini terdiri dari produsen atau pengusaha yang bekerja sama untuk memproduksi atau mendistribusikan barang atau layanan. Contohnya adalah koperasi petani atau koperasi produsen barang- barang local. a. Koperasi kredit Koperasi ini menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman dan tabungan kepada anggotanya. Mereka sering focus pada memenuhikebutuhan keuangan anggota yang sulit dijangkau oleh Lembaga keuangan lainnya. b. Koperasi pemasaran Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya memasarkan produk-produk mereka dengan lebih efektif. Mereka dapat mengelola penjualan, distribusi dan promosi produk anggota. c. Koperasi karyawan

174 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Koperasi ini dimiliki dan dijalankan oleh karyawan suatu perusahaan. Mereka memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam kepemilikan dan pengambilan keputusan perusahaan. d. Koperasi Kontruksi Koperasi ini terdiri dari para kontraktor atau pekerja konstuksi yang bekerja sama dalam proyek – proyek pembangunan. Mereka dapat mengoptimalkan sumber daya dan memperoleh proyek-proyek yang lebih besar melalui kerja sama. e. Koperasi konsumen pekerja Koperasi ini melayani kebutuhan konsumen dan kebutuhan pekerjaan anggotanya. Contohnya adalah koperasi yang menyediakan layanan perumahan dan transportasi untuk pekerja f. Koperasi pertanian Koperasi ini terdiri dari petani atau produsen pertanian yang bekerja sama dalam memasarkan hasil pertanian, mendapatkan input pertanian dengan harga yang lebih baik atau mendapatkan layanan pertanian yang diperlukan. g. Koperasi energi terbarukan Koperasi ini mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, atau pembnagkit listrik mikro untuk mendorong penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Setiap jenis koperasi memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 175 anggotanya serta mendukung pembangunan komunitas secara keseluruhan. Pengelolaan koperasi meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan dan mengelola koperasi secara efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan koperasi (Toman Sony Tambunan dan Dr Hardi Tambunan, 2019) : 1. Manajemen Keuangan Pengelolaan keuangan koperasi meliputi pengaturan dan pengendalian dana, penagihan hutang, pembayaran utang, serta penyusunan laporan keuangan secara teratur. 2. Manajemen Sumber daya Manusia (SDM) Melibatkan proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja anggota koperasi dan staf manajemen untuk memastikan efisiensi dan produktivitas. 3. Pemasaran dan Penjualan Merencanakan strategi pemasaran, promosi produk atau layanan koperasi, menjalin hubungan dengan pelanggan, serta mengelola rantai pasokan agar koperasi dapat bersaing di pasar. 4. Manajemen Risiko Mengidenfifikasi, mengevaluasi dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi koperasi, seperti risiko keuangan, operasional, hukum atau reputasi.

176 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 5. Governance atau Tata Kelola Memastikan bahwa keputusan strategi dan operasional koperasi diambil secara transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi koperasi Pengelolaan koperasi yang baik sangat penting untuk memastikan keberlanjutan, pertumbuhan dan kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi memiliki peran yang signifikan dalm ekonomi global. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran koperasi dalam ekonomi global (zandra dwanita, 2022): 1. Pemberdayaan ekonomi Lokal Koperasi memberdayakan masyarakat local dengan memberikan akses ke pasar, sumber daya dan peluang ekonomi yang mungkin tidak dapat diakses secara individu. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat local. 2. Peningkatan Akses Pasar Koperasi memungkinkan para anggotanya untuk Bersatu dan mengakses pasar yang lebih besar. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif, koperasi dapat meningkatkan daya tawar dalam negosiasi harga dan memperluas jangkauan pasar bagi produkproduk mereka

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 177 3. Pemberdayaan Petani dan Produsen Kecil Koperasi seringkali menjadi sarana bagi petani dan produsen kecil untuk meningkatkan akses mereka ke teknologi, informasi dan sumber daya lainnya. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka. 4. Reduksi Ketimpangan Ekonomi Dengan memberikan kesempatan kepada kelompok-keloompok yang kurang terwakili dalam ekonomi formal, seperti petani kecil atau pekerja informal, koperasi dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. 5. Peningkatan Keberlanjutan Koperasi seringkali memiliki focus pada keberkelanjutan, baik dari segi lingkungan maupun sosial, mereka dapat mengadopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan di tingkat local dan global. 6. Pengembangan Komunitas Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai pusat pengembangan komunitas. Mereka dapat memberikan Pendidikan, pelatihan dan dukungan sosial kepada anggota mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Peran koperasi ini berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi global dengan

178 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan memperluas akses, memperkecil ketimpangan, dan mempromosikan praktik ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 179

180 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan Asuransi adalah sebuah kontrak yang disepakati antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi (penanggung) dan individu atau entitas yang diasuransikan (tertanggung). Dalam kontrak ini, perusahaan asuransi setuju untuk memberikan kompensasi finansial kepada tertanggung atas kerugian atau kerusakan yang terjadi pada masa mendatang, dengan syarat tertanggung membayar premi secara berkala. Kontrak ini biasanya mencakup risiko-risiko tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, atau kerugian lainnya. Peraturan dan regulasi asuransi sangat penting untuk memastikan bahwa industri asuransi beroperasi dengan adil, transparan, dan dapat dipercaya. Regulasi ini juga bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai peraturan dan regulasi asuransi: 1. Kerangka Hukum dan Regulasi Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur industri asuransi. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum untuk operasi perusahaan asuransi, termasuk persyaratan pendirian, modal minimum, dan kewajiban laporan keuangan. Regulasi yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang mengatur detail operasional industri asuransi, seperti standar perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, dan persyaratan solvabilitas.

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 181 2. Lembaga Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia adalah lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi, mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk asuransi. Fungsi Pengawasan nya Meliputi pengawasan preventif dan kuratif untuk memastikan perusahaan asuransi mematuhi regulasi yang berlaku dan mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka. 3. Standar Perlindungan Konsumen a. Transparansi: Perusahaan asuransi harus menyediakan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk asuransi, termasuk risiko yang dicakup, premi, dan prosedur klaim. b. Pengaduan Konsumen: Prosedur untuk menangani pengaduan konsumen harus tersedia dan efektif, memastikan bahwa keluhan ditangani dengan adil dan cepat. c. Edukasi Konsumen: Program edukasi untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang produk asuransi dan hak-hak mereka sebagai tertanggung. 4. Persyaratan Solvabilitas a. Modal Minimum: Perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum yang ditetapkan untuk memastikan mereka memiliki kapasitas keuangan untuk menanggung klaim.

182 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan b. Rasio Solvabilitas: Regulasi mengatur rasio solvabilitas yang harus dipertahankan oleh perusahaan asuransi untuk memastikan mereka tetap likuid dan mampu memenuhi kewajiban jangka panjang. 5. Pelaporan dan Audit Perusahaan asuransi wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada otoritas pengawas. Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. 6. Produk dan Inovasi Asuransi Produk asuransi baru biasanya harus mendapatkan persetujuan dari otoritas pengawas sebelum dipasarkan. Regulasi juga mencakup bagaimana teknologi baru (seperti asuransi digital atau insurtech) dapat diintegrasikan ke dalam layanan asuransi sambil tetap melindungi konsumen. 7. Anti Penipuan dan Anti Pencucian Uang (AML) a. Kebijakan Anti Penipuan: Perusahaan asuransi harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mendeteksi dan mencegah penipuan asuransi. b. Kepatuhan AML: Regulasi mengharuskan perusahaan asuransi untuk mematuhi undangundang anti pencucian uang, termasuk identifikasi pelanggan (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan.

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 183 8. Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan asuransi diwajibkan untuk memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko. Regulasi mengatur struktur tata kelola perusahaan yang baik, termasuk tanggung jawab dewan direksi dan eksekutif untuk memastikan praktik yang sehat dan beretika. 9. Sanksi dan Penegakan Hukum a. Sanksi Administratif: Meliputi denda, pembatasan operasional, atau pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar regulasi. b. Penegakan Hukum: Kerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk menangani pelanggaran serius, seperti penipuan atau pelanggaran hukum lainnya. Dengan adanya peraturan dan regulasi ini, diharapkan industri asuransi dapat beroperasi dengan lebih transparan dan dapat diandalkan, serta memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen. 1. Polis Asuransi: Dokumen resmi yang berisi syarat dan ketentuan perjanjian asuransi, termasuk jenis risiko yang ditanggung, jumlah pertanggungan, dan premi yang harus dibayar. 2. Premi: Jumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan.

184 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 3. Klaim: Proses permohonan pembayaran yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi setelah terjadinya kerugian atau kejadian yang diasuransikan. 4. Manfaat Asuransi: Jumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung atau penerima manfaat sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi. Asuransi memiliki berbagai kegunaan yang signifikan bagi individu maupun bisnis, antara lain: 1. Perlindungan Finansial a. Individu Memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial yang mungkin timbul akibat kejadian tak terduga seperti kematian, kecelakaan, atau penyakit serius. Ini membantu mengamankan kestabilan keuangan keluarga atau ahli waris. b. Bisnis Melindungi aset dan operasi bisnis dari kerugian yang mungkin timbul akibat bencana alam, pencurian, atau kecelakaan, sehingga bisnis dapat beroperasi dengan lebih stabil. 2. Manajemen Risiko a. Pengalihan Risiko

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 185 Mengalihkan beban finansial dari individu atau bisnis kepada perusahaan asuransi, yang lebih mampu mengelola risiko tersebut secara profesional. b. Keberlanjutan Bisnis Asuransi membantu bisnis untuk tetap bertahan dan melanjutkan operasinya meskipun menghadapi kejadian yang merugikan. 3. Kepastian dan Keamanan a. Ketenangan Pikiran Mengetahui bahwa ada perlindungan terhadap risiko-risiko yang tidak terduga memberikan rasa aman dan tenang, baik bagi individu maupun bisnis. b. Perencanaan Keuangan Memungkinkan individu dan bisnis untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik karena mereka dapat memperkirakan dan mengatur biaya untuk menghadapi risiko tertentu. 4. Peningkatan Ekonomi a. Investasi dan Pembangunan Dengan adanya perlindungan asuransi, individu dan bisnis lebih berani berinvestasi dan melakukan inovasi, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. b. Stabilitas Ekonomi Asuransi membantu menstabilkan ekonomi dengan menyebarkan risiko di seluruh masyarakat

186 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan dan mengurangi dampak keuangan dari bencana besar. 5. Kompensasi dan Pemulihan: a. Pemulihan Kerugian Asuransi memberikan kompensasi untuk kerugian yang diderita, memungkinkan individu atau bisnis untuk memulihkan diri dan kembali ke kondisi finansial sebelum kerugian terjadi. b. Dukungan Sosial Membantu masyarakat mengatasi beban finansial yang berat akibat kejadian-kejadian seperti kecelakaan, penyakit kritis, atau bencana alam. 1. Asuransi Jiwa: Memberikan manfaat kepada ahli waris atau penerima manfaat jika tertanggung meninggal dunia. Berguna untuk melindungi keuangan keluarga tertanggung. 2. Asuransi Kesehatan: Menanggung biaya medis dan perawatan kesehatan. Penting untuk mengelola biaya kesehatan yang tinggi dan tidak terduga. 3. Asuransi Kendaraan: Menanggung kerusakan atau kehilangan kendaraan. Bermanfaat untuk melindungi aset kendaraan dari risiko kecelakaan atau pencurian. 4. Asuransi Properti: Menanggung kerusakan atau kehilangan properti seperti rumah atau bangunan. Berguna untuk melindungi investasi dalam properti dari risiko kebakaran, pencurian, atau bencana alam.

Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 187 5. Asuransi Perjalanan: Menanggung risiko yang terkait dengan perjalanan, seperti pembatalan, kehilangan bagasi, atau kecelakaan selama perjalanan. Membantu pelancong mengatasi masalah yang dapat terjadi selama perjalanan. 6. Asuransi Bisnis: Melindungi bisnis dari risiko-risiko operasional, termasuk kerugian harta benda, gangguan bisnis, dan tanggung jawab hukum. Penting untuk keberlanjutan dan kelangsungan bisnis. 1. Insurable Interest: Tertanggung harus memiliki kepentingan yang sah terhadap objek yang diasuransikan. 2. Utmost Good Faith (Itikad Baik): Kedua belah pihak harus memberikan informasi yang benar dan lengkap saat membuat perjanjian asuransi. 3. Indemnity: Asuransi bertujuan untuk mengembalikan kondisi finansial tertanggung seperti sebelum terjadinya kerugian, tanpa keuntungan berlebih. 4. Subrogation: Hak perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah membayar klaim kepada tertanggung. 5. Proximate Cause: Klaim hanya dibayarkan jika penyebab utama kerugian adalah risiko yang ditanggung dalam polis.

188 Pengantar Bank dan Lembaga Keuangan 1. Pengajuan Aplikasi Calon tertanggung mengisi formulir aplikasi yang memuat informasi mengenai risiko yang ingin diasuransikan, seperti detail pribadi, kondisi kesehatan, atau informasi tentang properti atau kendaraan yang akan diasuransikan. 2. Underwriting Proses di mana perusahaan asuransi menilai dan mengevaluasi risiko berdasarkan informasi yang diberikan dalam aplikasi. Underwriter akan menentukan apakah risiko tersebut dapat diasuransikan dan berapa premi yang harus dibayar oleh tertanggung. 3. Penerbitan Polis Jika underwriting menyetujui aplikasi, perusahaan asuransi akan menerbitkan polis asuransi yang berisi syarat, ketentuan, dan detail perlindungan. Polis ini menjadi kontrak resmi antara tertanggung dan perusahaan asuransi. 4. Pembayaran Premi Tertanggung membayar premi sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam polis. Premi bisa dibayar bulanan, tahunan, atau sesuai dengan ketentuan yang ada.