Fikih Muamalah

Dasar-dasar Fikih Muamalah dalam Ekonomi Syariah

Fikih Muamalah Dasar-dasar Fikih Muamalah dalam Ekonomi Syariah Copyright© PT Penamudamedia, 2023 Penulis: Halimatus Sa’diyah, S.Sy, M.H., Muhammad Marizal, S.Sy., M.H., Dr. Safwan Kamal, M.E.I., Mohammad Ainun Najib, Lc., M.S.I., Alfian, M. E., Nasrul Fatah, M.Ag., Wardatun Nabilah, M.H., Ahmad Arif Zulfikar, S.H., M.H., Fadli Padila Putra, S.Pd., Abdullah Arief, S.Ag., Finka Febri Nur Aini, Dr (cd). Ir. Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., M.H., CMLC., C.Med., CTA. Editor: Mar’ah Nailul Faroh, S.Pd.I, M.Pd ISBN: 978-623-09-6912-6 Desain Sampul: Tim PT Penamuda Media Tata Letak: Enbookdesign Diterbitkan Oleh PT Penamuda Media Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta HP/Whatsapp : +6285700592256 Email : [email protected] Web : www.penamuda.com Instagram : @penamudamedia Cetakan Pertama, Desember 2023 xii + 164, 15x23 cm Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin Penerbit

v Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, petunjuk dan bimbingan-Nya, buku dengan judul "Fikih Muamalah" ini dapat terselesaikan, diterbitkan dan dipublikasikan. Buku ini terdiri dari 11 bab, yang mengupas tentang hukum bermuamalah dengan bahasa yang mudah, uraian yang jelas dan tersusun secara rapi sehingga memudahkan bagi setiap pembaca untuk memahami hukum muamalah dalam mengatur hubungan antara individu dengan sang pencipta dan juga dengan masyarakat sosial secara keseluruhan, yang tetap \_l[^[ j[^[ eilc^il ms[lc’[n ^[h f[h^[m[h boeog s[ha d_f[m dari perspektif fikih. Buku ini sangat menarik untuk dibaca, karena ditulis oleh akademisi dan praktisi dari berbagai universitas di Indonesia. Kami menyadari, pada buku ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan, penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini. Selamat membaca, semoga dengan adanya buku ini, pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan yang

vi lebih mendalam mengenai hukum bermuamalah, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amiin. Terima kasih. M[l’[b N[clul Faroh, S.Pd.I, M.Pd Editor

vii

viii

ix

x

xi

xii

| 1 Fiqh muamalah merupakan satu disiplin ilmu yang membahas tentang transaksi manusia dengan manusia f[chhs[. Fckb go[g[f[b n_l^clc ^[lc ^o[ e[n[ s[cno ‚fiqh‛ ^[h ‚muamalah‛. K[n[ fiqih berasal dari bahasa Arab yaitu al-fiqh berarti mengerti mengetahui dan paham sedangkan menurut istilah, fiqih dapat memiliki dua arti yaitu ditinjau dari arti dalam ilmu hukum (jurisprudence) dan arti dalam hukum itu sendiri (law). Ditinjau dari ilmu hukum, Fiqih merupakan ilmu hukum Islam yang menjadi salah satu cabang studi mengkaji tentang norma-norma Syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia. Sedangkan ditinjau dari hukum itu sendiri fiqih merupakan hukum Islam itu sendiri yaitu norma-norma atau hukum-hukum ms[l[’ yang mengatur tentang tingkah laku manusia baik yang ditetapkan langsung dalam Alquran dan sunnah nabi maupun dari hasil ijtihad dan penjabaran para ahli fiqih terhadap kedua sumber tersebut (Syaikhu, 2020:2). Kata muamalah dalam bahasa Arab merupakan masdar dari lafadz Amala (عامل (yang memiliki arti saling berbuat atau

2 | memiliki timbal balik. Jika di tasrif معاملت- يعامل- عامل yang memiliki arti interaksi dalam jual beli dan hal lainnya juga dapat diartikan sebagai transaksi dan dilakukan oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau dengan beberapa orang guna untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun secara terminologi fiqih muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan dunia seperti proses jual beli perserikatan kerjasama sewa menyewa dan lain sebagainya (abdul, 2022:2-3) Menurut Rasyid Ridho muamalah merupakan transaksi tukar menukar barang yang bermanfaat dengan beberapa cara yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Hudlori Byk muamalah merupakan semua akad yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam melakukan transaksi transaksi dengan saling menukar manfaatnya. Menurut Yusuf Musa muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan sosial bermasyarakat guna untuk menjaga kepentingan manusia. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa muamalah merupakan transaksi yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam tukar menukar barang atau mengambil manfaat dari barang tersebut dengan cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Dengan begitu fikih muamalah adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam persoalan keduniaan meliputi jual beli, hutang piutang, kerjasama perserikatan, sewa-menyewa, gadai dan lain sebagainya. (Abdul, 2010:2-3)

| 3 Terkait dengan bagian-bagian yang ada dalam fiqih muamalah, ada dua pendapat yaitu; 1. Menurut Ibnu Abidin (Suhendi, 2010:3) fiqih muamalah terbagi menjadi 5 bagian yaitu: a. Mu'awadhah maliyah (hukum kebendaan) b. munakahat (hukum perkawinan) c. mukhashamad (hukum acara) d. amanat dan ariyah (pinjaman) dan e. Tirkah (harta peninggalan). Sayangnya Pendapat ini memasukkan munakahat pada fiqih muamalah padahal munakahat sudah diatur dalam fiqih manakahat, dan juga memasukkan tirkah didalamnya padahal tirkah masuk di dalam fikih mawaris. 2. menurut Al Fikri, muamalah itu terbagi menjadi dua yaitu : a. muamalah Al Madiyah dan muamalah adabiyah. Almadiyah ini muamalah yang mengkaji pada objek nya yaitu pada benda-benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan benda-benda yang mau memberatkan dan mendatangkan manfaat bagi manusia dan segi-segi yang lainnya. ruang lingkup pada muamalah ini meliputi jual beli (bai'/tijarah), gadai (Rahn), Kafalah (tanggungan), hiwalah( pemindahan utang), syirkah (perseroan) dan lain sebagainya. b. Muamalah al-adabiyah mengkaji tentang tata cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca

4 | indra manusia dan unsur penegaknya yang meliputi hak-hak dan kewajiban seperti jujur hasud dengki dan dendam. ruang lingkup pada muamalah ini meliputi ijab Kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya (Ismail, 2012:12). Muamalah merupakan hal yang penting dalam islam guna sebagai aspek yang tidak terelakkan dalam semua aspek kehidupan manusia sebagai makhluk social. Islam sebagai pedoman hidup bagi penganutnya tidak terkecuali terkait dengan interaksi dunyawi yaitu interaksi keuangan antar manusia. Landasan fiqh secara umum berasal dari dua sumber utama yaitu dalil naqli berupa al-kol’[h ^[h b[^cm dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad), berikut akan dijelaskan dibawah ini: 1. Al-Qol’[h Al-Qol’[h g_hd[^c j_^ig[h bc^oj \[ac m_nc[j muslim, dalil al-kol’[h s[ha ^cdadikan pijakan dan landasan umat islam dalam menemukan dan menarik hokum tentang muamalah dapat ditemukan dalam firman allah swt QS. Al-Baqarah:188. : ‚Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat ^im[ j[^[b[f e[go g_ha_n[boc‛.

| 5 Dan firman allah swt QS. An-hcm[’: 29: ‚b[c orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka ^c [hn[l[ e[go‛. 2. Hadis Hadis merupakan segala yang disandarkan pada rasulullah saw.baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis menjadi pedoman umat islam setelah al-kol’[h non[ ^[f[g g[m[f[b go[g[f[b. S_j_lnc larangan adanya penipuan dan ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Nabi bersabda: غَ شػيد ةَ اىٍصيب أن رشٔل اهلل صلى اهلل عليّ وشيً ُهى غَ ةيع اىغرر رواه الإٌام ٌالم D[lc S[’c^ Bch Mom[ss[\ m_mohaaobhs[ l[mofoff[b saw. Melarang penipuan dari jual beli. (HR. Imam Malik). 3. Idg[’ ^[h Qcs[m Idg[’ g_loj[e[h e_m_j[e[n[h of[g[ godn[bc^ n_lb[^[j mo[no bieog ms[l[’ m_n_f[b h[\c Mob[gg[^ q[`[n, [a[l \cm[ ^cm_\on m_\[a[c cdg[’ g[e[ j_h_n[j[h kesepakatannya harus dilakukan oleh semua mujtahid g_mecjoh [^[ j_h^[j[n f[ch s[ha \_l\_^[ \[bq[ cdg[’ bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah upaya penetapan hokum pada kasus baru dengan cara menyamakan pada kasus yang serupa yang telah terdapat ketetapan

6 | hukumnya dalam al-kol’[h ^[h b[^cm (H[lcg[h, 2019:7- 9). Terkait dengan landasan muamalah, berdasarkan alQol’[h, H[^cm, cdg[’ of[g[ ^[h kcs[m s[ha ^cno[hae[h ^[f[g fiqh muamalah adalah: 1. Praktek muamalah dalam masyarakat tidak diciptakan oleh islam Sejauh datangnya islam, praktek transaksi muamalah sudah tercipta di masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, penanaman mosal berjalan sesuai dengan kebiasaan dan keinginan masyarakat pada m[[n cno. Imncf[b \[c’, mscle[b, go^b[l[\[b, k[l^ cno mo^[b dikenal dan dipraktekkan sebelum islam datang. Hal ini terdeteksi karena ada pernyataan nabi Muhammad terkait dengan praktik syirkah sebelum nabi diutus sebagai rasul, beliau bersabda: غَ شائب كال اىِبي صلى اهلل عليّ وشيً ننج شريكي في الجاْييث فهنج خيد شريم لا حدارني ولا حٍارني رواه إةَ ٌاجّ واىػبداني Diriwayatkan Dari saib nabi bersabda dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku (dalam berdagang) engkau mitra yang paling baik engkau tidak menghianatiku dan tidak membantahku. (HR. Ibnu Majah dan Tabrani) Hadis diatas nabi menjelaskan terkait dengan praktek muamalah masa itu, kedatangan islam melalui nabi Muhammad berfungsi untuk memperbaiki dan membersihkan praktik yang merugikan satu pihak, yang

| 7 bersifat samar dan adanya unsur paksa serta memiliki potensi yang membahayakan. Ketika hal tersebut terbebas dari praktik-praktik tersebut dan sesuai dengan maslahat maka praktik tersebut tetap dipertahankan dan jika masih ada unsur yang membahayakan dan menyalahi kebaikan maka diharamkan. 2. Islam mengatur praktik muamalah dengan kaidahkaidah umum Syariat Islam datang dengan membawa aturanaturan yang bersifat umum khususnya pada praktek muamalah di mana aturan umum tersebut menjadi acuan sebagian besar dari transaksi muamalah yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia adapun beberapa diantara kaidah-kaidah umum tersebut adalah: a. Adanya kerelaan dan kebaikan bagi jiwa Kerelaan atau ridho dalam muamalah menjadi unsur yang penting sesuai dengan firman Allah QS. an-nisa : 29 ‚b[c il[ha-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan firman Allah yang ada dalam QS. AL-Baqarah: 188 ‚ D[h janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.

8 | Nabi juga bersabda: لايحو ٌال اٌرئ ٌصيً إلا ةػيب ُفس ٌِّ رواه اىبيٓقي tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kebaikan jiwa darinya. b. Menepati janji dan kesepakatan Hal ini tertuang dalam firman Allah QS. Al-Maidah: 1 ‚b[c il[ha-orang yang beriman penuhilah akad-akad cno‛. c. Larangan berbuat penipuan atau ketidakjelasan (garar) Garar adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau adanya unsur penipuan. sebagaimana Nabi bersabda: غَ شػيد ةَ اىٍصيب أن رشٔل اهلل صلى اهلل عليّ وشيً ُهى غَ ةيع اىغرر رواه الإٌام ٌالم D[lc m[’c^ \ch gom[ss[\ m_mohaaobhs[ l[mofoff[b saw. Melarang penipuan dari jual beli. (HR. Imam Malik). Garar menurut imam Saraskhy merupakan sesuatu yang mengandung dampak dan akibat yang terselubung oleh karena itu tujuan daripada horor adalah tindakan preventif untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak di masa yang akan datang karena adanya ketidakjelasan.

| 9 Garar yang dilarang adalah kalor besar atau garar yang terkait objek transaksi tersebut seperti ketidakjelasan warna atau ukuran baju yang dibeli sedangkan negara ringan dimaafkan karena jika tidak mengganggu tujuan utama dari objek barang tersebut seperti ketidaktahuan pembeli ada di angkringan tadi tentang di mana benang pakaian itu diproduksi. d. Larangan melakukan riba Ulama fiqih sepakat akan pengharaman riba. riba merupakan kelebihan atau keuntungan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran:130 ‚ b[c il[ha-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan \_lfcj[n a[h^[‛. Nabi juga menegaskan dalam hadisnya: غَ جاةر كال ىػَ رشٔل اهلل صلى اهلل عليّ وشيً آكل اىرةا وٌؤكله وكاحتّ وشاْديّ وكال ًْ شٔاء. رواه ٌصيً diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dia berkata Rasulullah melaknat memakan riba yang memberikan riba mencatat transaksi riba dan kedua saksinya dan beliau bersabda mereka semua sama. HR. Muslim e. Larangan melakukan qimar (penjualan penjudian spekulasi) Qimar merupakan permainan atas harta di mana pemenang mengambil harta yang kalah siapapun itu atau dapat juga dijabarkan dengan menggantungkan peruntungan dengan cara yang tidak benar dan berbahaya.

10 | Qimar merupakan bagian dari garar karena terdapat ketidakjelasan dalamnya. Larangan ini terdapat dalam Quran surah almaidah ayat 90 artinya hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr berjudi berkurban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat kemenangan. f. Kewajiban berlaku adil dan larangan berbuat dzalim Berlaku adil dan tidak berbuat zalim merupakan aturan umum dalam syariat Islam hal ini Hal ini berlaku untuk semuanya termasuk pada muamalah sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah:8 ‚ hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Alf[b g_hd[^c m[emc ^_ha[h [^cf‛. 1. Islam mengikat muamalah dengan akidah dan akhlak Dalam perkara harta Islam menegaskan bahwa sesuatu yang ada di alam semesta adalah milik Allah dan manusia hanya sebatas memanfaatkannya aqidah sebagai dasar agama menjadi landasan seseorang muslim dalam melakukan aktivitas kepemilikan manusia terhadap harta bukanlah kepemilikan secara hakiki akan tetapi sebagai sebatas amanah dari Allah yang tidak dibenarkan jika menjadikan hartanya dengan semenamena tanpa sesuai dengan syariat di mana manusia diberikan amanah harta bukan hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah menumbuhkan kesadaran bahwa ridho Allah adalah tujuan utama dapat menjadi benteng bagi umat muslim dari transaksi-

| 11 transaksi yang diharamkan akan tetapi juga manusia diperintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan yang benar dan menjauhi perilaku yang merugikan orang lain yang tidak sepatutnya diperuntukkan hanya mengikuti hawa nafsu belaka dalam melakukan segala aktivitas duniawinya dalam Islam akhlak juga menjadi salah satu landasan umum dalam beraktivitas dan bermuamalah karena itu sikap jujur amanah menepati janji dan menjaga perkataan merupakan sikap yang harus ditekankan dan dijaga dalam melakukan muamalah dengan demikian Islam menginginkan segala tindakan umatnya terarah dan membawa rahmat bagi setiap insan. 2. Praktek muamalah harus sejalan dengan maqasid asSyariah Islam datang untuk memastikan kemaslahatan bagi umat dan menjauhkan dari yang membahayakan bagi mereka. dalam Islam terdapat 5 maqasid Syariah yang harus tidak dinafikan karena berkaitan dengan kemaslahatan hidup seorang muslim meliputi menjaga agama jiwa akan keturunan dan harta. Pada praktek muamalah ialah menjadi salah satu tindakan menjaga harta tidak boleh hanya dipahami sebagai tindakan dari pencurian semata akan tetapi juga pada kesucian harta itu sendiri di mana kesucian harta itu dimaksudkan untuk dual way yaitu kesucian dari dan ke mana seorang mukmin tidak hanya memikirkan kehalalan sumber harta akan tetapi juga dapat memastikan darimana dan kemana hartanya.

12 | Dalam perkara harta Islam menegaskan bahwa sesuatu yang ada di alam semesta adalah milik Allah dan manusia hanya sebatas memanfaatkannya aqidah sebagai dasar agama menjadi landasan seseorang muslim dalam melakukan aktivitas kepemilikan manusia terhadap harta bukanlah kepemilikan secara hakiki akan tetapi sebagai sebatas amanah dari Allah yang tidak dibenarkan jika menjadikan hartanya dengan semenamena tanpa sesuai dengan syariat di mana manusia diberikan amanah harta bukan hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah menumbuhkan kesadaran bahwa ridho Allah adalah tujuan utama dapat menjadi benteng bagi umat muslim dari transaksitransaksi yang diharamkan akan tetapi juga manusia diperintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan yang benar dan menjauhi perilaku yang merugikan orang lain yang tidak sepatutnya diperuntukkan hanya mengikuti hawa nafsu belaka dalam melakukan segala aktivitas duniawinya dalam Islam akhlak juga menjadi salah satu landasan umum dalam beraktivitas dan bermuamalah karena itu sikap jujur amanah menepati janji dan menjaga perkataan merupakan sikap yang harus ditekankan dan dijaga dalam melakukan muamalah dengan demikian Islam menginginkan segala tindakan umatnya terarah dan membawa rahmat bagi setiap insan (Rahmat, 2022:13-19).

| 13 ADA bab sebelumnya, telah dijelaskan konsep dasar akad dalam Fiqh Muamalah. Bahwa akad jika diartikan secara \[b[m[ \_l[lnc [^[f[b ‚j_ld[hdc[h‛, ‚j_lce[n[h‛, [n[o ‚eihnl[e‛. So\mn[hmc [e[^ ^c^[m[le[h j[^[ e_m_j[e[n[h j[l[ pihak, tanpa adanya paksaan dan tipu muslihat, melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Adanya akad/perjanjian dalam kehidupan manusia disebabkan adanya kebutuhan manusia akan hubungannya sesama manusia lain (hablumminannaas). Dengan begitu, perkembangan jenis, ragam, dan bentuk akad akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Berikut merupakan ragam akad yang dapat dikualifikasikan dari beberapa aspek, antara lain adalah: Jika dilihat dari sah atau tidaknya akad dengan ukuran terpenuhinya rukun dan syaratnya, maka akad dapat dibagi 2 jenis, yaitu: 1. Akad Shahih: yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga keberlakuannya pun mengikat bagi para pihak. Akad Shahih dapat dibagi 2 jenis: P

14 | a. Akad Nafiz yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya dengan sempurna sehingga tidak terhalang para pihak (subyek hukum) melaksanakan akad tersebut; dan b. Akad Mawquf yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun, tetapi salah satu atau kedua pihak terhalang untuk melaksanakan akad tersebut, seperti seorang yang belum cukup usianya (mumayyiz) melakukan suatu akad. 2. Akad Ghairu Shahih: yaitu akad yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi yang mana akibat hukumnya pada akad ini tidak mengikat dan tidak dapat berlaku bagi para pihak. Dalam kajian Fikih, terdapat 2 jenis Akad Ghairu Shahih, yaitu: a. Akad bathil, yaitu akad yang tidak terpenuhi salah satu dari rukun maupun syaratnya atau ada suatu f[l[ha[h ^[lc ms[l’. S_\[a[c ]ihnib, [j[\cf[ ^[f[g sebuah akad jual beli yang menjadi objek adalah khamr yang mana khamr dilarang diperjualbelikan ^[h ^ceihmogmc if_b ms[l[’; ^[h b. Akad Fasid, yaitu suatu akad yang pada dasarnya ^cj_l\if_be[h if_b ms[l[’, n_n[jc mc`[n ^[lc i\d_e yang disepakati dalam akad ini dianggap tidak jelas. Sebagai contoh dalam akad jual beli, jenis dan merk suatu benda yang menjadi objek jual beli tidak dijelaskan dengan detail sehingga mengakibatkan perselisihan antar para pihak.

| 15 Dalam fikih juga dikenal pembagian akad menurut Namanya, yaitu Akad yang Bernama (Akad Musamma) dan Akad yang Tidak Bernama (Akad Ghairu Musamma). Dalam Hukum Perdata Barat, Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang nama atau sebutannya pernah dibahas atau disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan Perjanjian yang Tidak Bernama adalah sebaliknya. Tidak lain pula konsep yang ada di dalam Fikih. 1. Akad Musamma adalah akad yang pernah disebutkan if_b ms[l[’ ^_hgan nama tertentu beserta dengan hukum dan konsepnya. Tujuan Akad Musamma adalah untuk: a. Pemindahan hak milik (al-tamlik); b. Melakukan pekerjaan (al-amal); c. Melakukan persekutuan (al-Isytirak); d. Melakukan pendelegasian (al-tafwidl); dan e. Melakukan penjaminan (al-tautsiq). f. Macam-macam Akad Musamma (Akad Bernama) menurut Wahbah Zuhaily: g. Ijarah (sewa menyewa); h. B[c’ (do[f \_fc) i. Kafalah (penanggungan) j. Hawalah (pemindahan hutang) k. Wakalah (pemberian kuasa) l. Shulh (perdamaian) m. Syirkah (persekutuan) n. Hibah (Pemberian Cuma-cuma) o. W[^c’[b (j_hcncj[h) p. Rahn (gadai)

16 | q. I’[l[b (jchd[g j[e[c) r. Al-Jo’[f[b (d[hdc cg\[f[h/m[s_g\[l[) s. Qardl (pinjam ganti) 2. Akad Ghairu Musamma adalah akad yang tidak secara langsung disebutkan nama, hukum, dan konsepnya oleh ms[l[’, n_n[jc _emcmn_hmchs[ [^[ earena sesuai pada prinsip Muammalah yang berbunyi al ashlu fil muamalah al ibahah (hukum asal dari muamalah adalah boleh/jaiz). Dalam Hukum Perdata, juga dikenal sebuah asas yaitu Freedom of Contract atau Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk menentukan isi dan pihaknya, bebas untuk menentukan prestasinya, dan bebas untuk membuat atau tidak membuat. Tetapi, kebebasan ini masih di dalam aturan rambu-rambu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Akad jenis ini eksis karena menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Para fuqaha/ahli juga menjawab kebutuhan ini dengan mengeluarkan berbagai fatwa yang memberikan rambu-rambu bagi akad-akad yang tidak B_lh[g[ chc [a[l nc^[e \_ln_hn[ha[h ^_ha[h ms[l[’ Jika ditinjau dari objeknya, akad dapat dibagi menjadi akad ainiyah, yaitu akad yang objeknya adalah benda berwujud. Oleh karena itu, hukum asal dari akad ini adalah go\[b m_f[g[ nc^[e [^[ ^[fcf ms[l[’ s[ha g_hohdoee[h bahwa itu haram. Benda berwujud dapat diartikan sebagai \_h^[ s[ha ^[j[n ‚^cch^_l[‛ if_b g[homc[, m_j_lni rumah, mobil, tanah, bangunan, dan barang-barang elektronik.

| 17 Sedangkan akad ghairu ainiyah adalah akad yang kesempurnaannya bergantung pada objek perbuatan seseorang. Sebagai contoh, objek yang tidak dapat diindera oleh manusia adalah hak atas suatu benda, juga jasa melakukan sesuatu. Ragam akad ini terbagi atas akad pokok dan akad tambahan/asesoir. Akad Pokok atau juga disebut sebagai Alaqd al-ashli adalah akad yang eksistensi/keberadaannya tidak tergantung pada akad-akad lainnya. Termasuk semua akad yang berdiri sendiri, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan lain-lain. Selain itu, jenis akad lainnya adalah Al-aqd al-tabi'i atau akad tambahan/asesoir adalah jenis akad yang keberadaannya bergantung pada suatu hak yang menjadi dasar keberadaan atau legalitas akad tersebut. Akad gadai dan penanggungan (kafalah) termasuk dalam kategori ini. Karena keduanya merupakan perjanjian penjaminan, keduanya tidak ada jika hak-hak yang dijamin tidak ada. Hukum akad tabi'i adalah sebagaimana hukum yang melekat pada akad pokok. Dalam jenis akad ini, terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Al-aqd al-zamani, juga disebut sebagai "akad yang bertempo", adalah akad yang memiliki unsur waktu sebagai bagian dari klausulanya. Yang termasuk dalam akad ini seperti akad sewa menyewa (ijarah), penitipan (q[^c’[b), pinjam meminjam, pemberian kuasa (wakalah), dan lain-lain. Dalam beberapa perjanjian

18 | tersebut, terhadap klausul waktu yang disepakati oleh para pihak. Tempo atau waktu dalam akad ini menjadi unsur esensilia, atau unsur mutlak, karena jika tidak ada waktu, maka akad ini akan menjadi jenis akad lain. Contoh: dalam akad sewa menyewa (ijarah), seseorang menyewakan suatu benda/objek akad kepada pihak lainnya dalam tempo waktu yang telah ditentukan, misal 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, yang mana pihak penyewa harus mengembalikan benda tersebut Ketika jangka waktunya habis. Jika tidak ada jangka waktu/tempo, maka akad ini akan menjadi akad hibah (pemberian Cuma-Cuma). 2. Al-aqd al-fauri, juga disebut sebagai "akad tidak bertempo", adalah akad di mana unsur waktu tidak termasuk dalam isi/klausul perjanjian. Misalnya, jual beli dapat terjadi secara instan tanpa mempertimbangkan waktu, karena unsur esensilia dari akad Jual Beli (\[c’) adalah adanya peralihan hak milik. Jenis-jenis akad jika ditinjau dari formalitasnya dibagi dalam 3 jenis, yaitu: 1. Akad konsensual, juga disebut al-aqd al-Radha'i, adalah akad yang dibuat atas kesepakatan para pihak tanpa persyaratan formalitas tertentu. Tulisan hanyalah salah satu syarat pembuktian dalam akad, meskipun formalitas ini terkadang dibutuhkan, seperti tulis-menulis, tetapi tidak mengahalangi keabsahan akad. Sebagaimana diketahui bahwa, syarat sah dalam suatu perjanjian/akad adalah adanya kesepakatan para pihak. Tetapi tidak

| 19 dipersyaratkan apakah kesepakatan tersebut harus ditulis atau cukup lisan. Artinya, akad baik tertuli maupun tidak tertulis tetap sah; 2. Akad formal disebut juga al-aqd al-syakli, adalah suatu akad yang tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan if_b ‚P_g\o[n‛ Hoeog (Ss[[lc’). Sebuah akad tidak sah jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Contohnya, kehadiran pihak-pihak yang akan menikah dan kesaksian para saksi adalah syarat sahnya akad nikah; 3. Akad riil, juga disebut sebagai al-aqd al-aini, adalah akad yang terjadi hanya dengan menyerahkan objek akad secara tunai dan tidak memiliki konsekuensi hukum sampai dilaksanakannya isi dari akad tersebut. Jenis akad ini terdiri dari lima jenis akad: hibah, pinjam pakai (c’[l[b), penitipan (q[^c’[b), hutang piutang, dan gadai (rahn). Adapun jenis akad ini adalah sebagai berikut: 1. Akad masyru', yaitu akad yang diizinkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak dilarang untuk menutupnya; 2. Akad ghairu masyru', atau terlarang, yaitu akad yang dilarang oleh agama karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ketertiban umum. Jenis akad apabila ditinjau dari unsur mengikatnya, maka dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu: 1. Al-aqd al-lazim adalah akad yang mengikat semua pihak setelah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Para

20 | pihak tidak memiliki kemampuan untuk membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini terdiri dari 2 bentuk, pertama mengikat dua pihak, seperti perdamaian, jual beli (\[c’), dan sewa menyewa (ijarah). Beberapa akad ini membuthkan kesepakatan kedua belah pihak dalam pembatalannya karena merupakan bentuk akad/perjanjian timbal balik (adanya Kepentingan kedua pihak). Yang kedua mengikat hanya satu pihak tetapi tidak yang lain. Contoh kafalah, atau penanggungan, dan gadai (rahn), masingmasing mengikat terhadap penanggung dan penggadai, dan mereka tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang memberikan gadai dan penanggungan. Sebaliknya, penanggungan dan gadai tidak mengikat, sehingga mereka dapat membatalkannya secara sepihak. Artinya, akad ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya. 2. Akad yang tidak mengikat, artinya akad dapat dibatalkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan pihak lain. Ada dua jenis akad ini, yang pertama adalah akad yang tidak mengikat (terbuka untuk di-faskh), seperti wakalah, hibah, wadi'ah, dan sebagainya. Yang kedua adalah akad yang tidak mengikat karena memiliki khiyar/pilihan hukum bagi para pihak. Artinya para pihak menyepakati klausul pilihan hukum untuk mengikat atau tidak mengikatnya akad tersebut pada diri mereka, para pihak.

| 21 Jenis akad ini antara lain adalah: 1. Akad nafidz adalah akad yang bebas dari semua hal yang dapat mencegah pelaksanaannya. Akad ini dibuat secara sah dan langsung dapat memiliki konsekuensi hukum. Artinya akad ini dapat langsung dilaksanakan tanpa dipersyaratkan apapun oleh para pihak; 2. Akad mauquf, yaitu akad yang dibuat secara sah tetapi ditangguhkan, dan baru dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Sebagai contoh, pada akad \[c’ salam (jual beli dengan pre-order), para pihak menyepakati bahwa akad/perjanjian jual beli ini baru dapat dilaksanakan apabila objek/benda yang diperjualbelikan sudah tersedia, tetapi mereka sudah menyepakati harga dan klausul lainnya di awal. Ada dua jenis akad dalam ragam akad ini, yaitu akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah adalah akad yang disyariatkan untuk menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan/profit, sedangkan akad tabarru' adalah akad yang disyariatkan dengan tolok ukur berbuat baik tanpa imbalan keuntungan/profit. Namun, ini tidak berarti bahwa akad n[\[llo’ tidak dapat digunakan dalam dunia bisnis. Sebaliknya, seringkali [e[^ n[\[llo’ sangat dibutukan dalam transaksi bisnis karena dapat menjembatani dan memperlancar akad tijarah. Contoh [e[^ n[\[llo’ sepeti Qardh hasan, hibah, dan wakaf.

22 | Jika ditinjau dari syarat penyertanya, akad dapat dibagi 2, yaitu akad munjiz yaitu akad yang disepepakati oleh para pihak tanpa ada syarat apapun dalam pelaksanaannya. Sedangkan akad ghairu munjiz yang juga disebut sebagai Akad Bersyarat adalah akad yang dibuat para pihak dengan menetapkan suatu syarat kepada pihak lainnya. Apabila akad dilihat dari ketercapaian tujuannya, maka dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu: 1. Akad tamlikiyah yaitu akad yang tujuannya adalah ketercapaian kepemilikan dari objek akad. Objek dalam hal ini dapat berupa benda maupun manfaat dari suatu benda/jasa. Contoh dari akad ini adalah akad Jual Beli (\[c’); 2. Akad isytirak yaitu akad yang tujuan utamanya adalah membangun hubungan kerja sama antara para pihak dalam menjalankan suatu usaha tertentu dengan prinsip kemanfaatan dari proses bagi hasil yang adil. Contoh akad ini adalah akad syirkah; 3. Akad ithlaq yaitu akad yang mempunyai tujuan menyerahkan suatu tanggungjawab dari suatu kewenangan kepada pihak lainnya untuk melakukan sesuatu. Contoh akad ini adalah akad wakalah; 4. Akad tausiq yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau menjamin suatu hal yang menjadi kewajiban pihak lainnya. Contoh akad ini adalah akad kafalah dan akad hawalah;

| 23 5. Akad hifdh yaitu akad yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda yang diamanahkan oleh pihak lain kepada pihak yang memelihara benda tersebut. Contoh akad ini adalah akad rahn. Dilihat dari sifatnya, akad dapat dibedakan menjadi akad radh'i dan akad syakli. Akad radh'I atau akad tidak formal, adalah akad yang berlaku hanya dengan kesepakatan dua pihak tanpa aturan formal, seperti akad harus tertulis atau harus dituangkan dalam akta notarial. Sedangkan akad syakli atau akad formal adalah akad yang berlaku hanya dengan aturan formal.

24 | Dalam melakukan sebuah transaksi, individu dipastikan bertindak atas adasar motivasi atau alaan untuk melakukan atau bertransaksi. Alasan yang kuat akan mendorong individu untuk berusaha dengan kemampuannya mencapai apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi merupakan suatu unsur penting dalam mendorong terjadinya transaksi. Asal kata dari bahasa Latin yaitu ‚M[p_l_‛ dengan arti dorongan. Pada Kamus besar bahasa Indonesia istilah motivasi di definisikan sebagai sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu (KBBI) (https://kbbi.kemdikbud.go.id/). Pengertian lainnya menjelaskan bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan yang timbul dari pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai sebuah tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diinginkan. Pada sisi proses, motivasi diluai dari adanya sebuah tekanan yang bersumber dari kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi, kemudian tekanan

| 25 tersebut menjadi sebuah dorongan untuk melakukan sebuah tindakan. Berdasarkan gambar di atas, proses untuk menghadirkan motivasi dimulai dari adanya kebutuhan, kemudian adanya tekanan dari individu, kemudian di lanjutkan dengan aanya dorongan, dari dorongan membentuk perilaku dan pada akhirnya kebutuhan/keinginan. Dalam pandagan Abraham Maslow (Abdurrahman, 2020), manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya Kebutuhan Tekanan Dorongan Perilaku Kebutuhan /Keinginan

26 | dimulai dari tingat yang paling rendah terlebih dahulu baru kemudian memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Seseorang cendrung akan berupaya mengenali kebutuhan dirinya secara berjenjang kemudian membentuk tekanan untuk tindakan hingga pada akhirnya adanya keputusan untuk bertransaksi. Motivasi difaktori oleh dua hal,pertama : motivasi intrinsic, yaitu dorongan yang muncul dari dalam atau internal individu, individu dalam melakukan tindakan atau transaksi di dorong oleh niat dalam pribadi. Kedua: Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul atas akibat respon dari berbagai informasi dari luar individu, banyaknya informasi yang masuk menjadi dorongan dalam melakukan sebuat aktivitas transaksi (McLeod, 2018). Dalam teori-teori motivasi, motivasi memiliki lingkaran yang membentuk motivasi. Lingkaran motivasi ini menjadi landasan dasar yang membentuk perilaku untuk melakukan transaksi. Berikut rincian lingkaran ini dari kegiatan lingkaran motivasi : 1. Kebutuhan Teori Maslow menggambarkan bahwa hierarki kebutuhan seseorang dapat bergeser dari suatu tingkat ke tingkat yang lain. Jika suatu tingkatan terendah sudah terpenuhi maka seseorang akan pindah ke tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Konsep Islam terkait individu dalam bertransaksi juga dapat dikatakan demikian, individu yang telah memenuhi kebutuhan dharuriyat (dasar) dimungkinkan dan diberikan ruang untuk meningkatkan komsumsinya dengan tingkat yang lebih baik(McLeod, 2018).

| 27 Teori Maslow mengambarkan ada lima tingkat kebutuhan yaitu, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan,kabutuhan cinta kasih dan social, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 2. Tingkah Laku Individu dalam memenuhi kebutuhannya memiliki tingkah laku. Tinkahlaku adalah sebuah aktivitas yang dilakukan individu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Tingkah laku seseorang dipengaruhi serta dirangsang oleh adanya keinginan, kebutuhan, tujuan dan kebutuhannya. Perilaku ini merupakan suatu hal yang dapat dilihat dari bentuk keputusan yang diambil setiap individu, apakah individu cenderung untuk menolak atau justru menerima (McLeod, 2018). 3. Tujuan Tujuan merupakan hal akhir yan menjadi motivasi capaian seseorang. Tujuan merupakan perilaku termotivasi yang dapat di amati dengan jelas.setiap perilaku seseorang tentu memiliki orientasinya terendiri. Kebutuhan tertentu akan dipenuhi untuk sebuah tujuan tertentu. Tujuan eseorang dapat dibentuk dari berbagai factor misalnya kapasitas fisik, pengalaman masalalu, norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku . Oleh sebab itu kebutuhan dan tujuan merupakan dua hal yang sangat berkaitan jika salah satunya tidak ada maka unsur lainnyapun hilang (Ni Wayan, 2010) 4. Keputusan Sebagai Dasar Motivasi Transaksi. Motivasi untuk melakukan pembelian atau bertransaski dibentuk oleh sebuah keputusan (Safwan

28 | Kamal, 2019; Budiman, Maulana and Kamal, 2021). Keputuan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang mencakup produk dan jasa apa yang akan di transaksikan atau tidak ditransaksikan. Dalam teori pemasaran, motivasi transaksi merupakan tahap dimana konsumen memiliki pilihan dan siap untuk melakukan pembelian ataupun pertukaran antara kekayaan baik dalam bentuk uang dengan diiringi hak kepemilikan atau penggunaan jasa atau barang tertentu (Kotler and Keller, 2016). Dalam difinisi yang lian motivasi pembelian juga dapat dimaknai dengan sebuah proses pengambilan keputusan terhadap sebuah teransaksi pembelian yang berkenaan dengan penentuan apa yang akan ditransaksikan atau tidak melakukan transaksi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Transaksi didasari oleh kesadaran individu yang kemudian juga menimbang bagaimana risiko dari pasca pembelian apakan membawa kebaikan ataukah membawa keburukan. Maka secara garis besar bahwa keputusan pembelian atau motivasi bertransaksi merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang menjadi landasan apakan setiap individu akan melakukan transaksi atau tidak melakukan transaksi namun motivasi tersebut di daari oleh kesadaran dan pemenuhan kebutuha atau untuk memenuhi keinginan.

| 29 5. Proses Motivasi Transaksi Terdapat lima proses dalam proses pembentukan motivasi transaksi yang dilalui oleh setiap individu dalam melakukan pembelian atau bertransaksi. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut : a. Pengenalan kebutuhan Motivasi bertransaksi pada level pertama adalah mengenali kebutuhan. Individu akan melakukan evaluasi trhadap kebutuhan yang dibutuhkan dan mempertimbangkan alternative yang ada. Dalam pertimbangan tersebut indifidu sangat dipengaruhi oleh persepsi yang dimilikinya sendiri. 1) Pencarian Informasi Pada level dua, motivasi transaksi didasari oleh kemampuan pencarian informasi (Safwan, 2021)(Safwan Kamal, 2022). Saat ini media informasi sebagai sarana untuk menambah pengetahuan sangat banyak, terlebih lagi tersedianya media digital. Degan adanya media digital konsumen saat ini dapat melakukan pencarian informasi secara mandiri dan cepat, mulai dari tingkat local, nasional dan global. 2) Evaluasi Aternatif Konsumen sebelum melakukan transaksi akan melakukan evaluasi terhadap alternative yang ada, mulai dari kebutuhan akan sejumlah barang dan jasa yang ditentukan, kemampuan finansial yang ada, kemampuan untuk menggunakan barang dan jasa

30 | dan evaluasi-evaluasi lainnya. Banyaknya informasi yang diperoleh individu akan justru memberikan banyak referensi dan ini berlaku sebaliknya, semakin sedikit informasi yang diperoleh akan menjadikan kemampuan alternative sedikit informasi menjadi sarana untuk mengembangkan sejumlah alternative baru dan alternative alternative pilihan. 3) Keputusan Bertransaksi Keputusan bertransaksi berkaitan dengan perencanaan untuk membeli, menunda atau tidak melakukan pembelian, penundaan pembelian dapat dikategorikan pada sebuah tindakan yang tiak atau belum melakukan pembelian. 4) Tingkah laku Pasca Pembelian Perilaku pasca pembelian merupakan respon lanjutan yang diberikan individu terhadap transaksi yang telah dilakukan (KAMAL, 2022). Apakah tindakan transaksi sebelumnya telah memberikan kepuasan kepada individu atau sebaliknya. Barang dan jasa yang telah dibeli sebelumnya dan memberikan kepuasan yang besar akan mendorong individu untuk melakukan transaksi yang berkelanjutan. Disisi lain, jika barang dan jasa yang telah dikonsumsi ternyata tidak memiliki dampak apapun bagi individu maka dimungkinkan individu akan beralih untuk mencari alternative yang lain.

| 31 b. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Dalam motivasi bertransaksi terdapat beberapa factor yang menjadi pendorong individu untuk melakukan transaksi, diantaranya adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, factor pribadi dan factor psikologis.

32 | SLAM adalah agama yang menjelaskan ajarannya komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperdulikan unsur keadilan dalam setiap transaksinya. Walaupun transaksi tersebut telah dilaksanakan secara sempurna karena terpenuhinya ketentuan rukun dan syaratnya, tetapi pelaku transaksi dalam bisnis adalah penjual dan pembeli masih diberikan hak untuk memilih ketentuan menyelesaikan transaksinya karena dianggap cukup dan tidak ada masalah atau dapat juga membatalkan transaksi yang disepakatinya karena ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan keinginan atau ada unsur cacat dalam obyek transaksinya. Karena bisa jadi transaksi yang telah disepakati ada hal hal yang membuat salah satu pelaku transaksi merasa dirugikan, seperti barang yang dijual saat transaksi dalam keadaan baik dan tidak ada cacat, tetapi saat penyerahan terjadi perubahan dan pengurangan dari sisi kualitas, atau cacat barang akibat proses penyerahan yang tidak hati-hati, atau terjadi perubahan dari pelaku transaksi untuk membatalkan akad yang telah disepakati. Dalam Islam, ketentuan akad harus memenuhi unsur rukun dan syarat untuk dikatakan transaksi telah menjadi sah. Karena salah satu unsur tidak terpenuhi dalam rukun, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah atau batil, begitujuga ketika dalam I

| 33 syarat tidak terpenuhi atau salah satunya tidak ada maka statusnya transaksi tersebut batil dan tidak sah. Dalam transaksi jual beli misalkan, ketentuan rukun sebagaimana pandangan mayoritas ulama ada unsur pelaku akad (penjual dan pembeli), obyek akad (barang yang diperjualbelikan), harga dan shighat ungkapan penjualan dari piohal penjual (ijab) atau ungkapan menyetujui transaksi penjualan (kabul). Setiap rukun harus memenuhi ketentuan syarat-syarat dalam setiap rukunnya. Dalam transaksi jual beli, ketentuan pelaku akad penjual dan pembeli harus berakal tidak masuk kategori gila atau tidak mampu mengelola ekonomi, mandiri tidak dipaksa orang lain, kemudian obyek barang yang dijual memiliki nilai tidak termasuk barang yang diharamkan atau mengandung unsur najis, jelas dan dapat diterima saat melakukan transaski. Dalam ketentuan dalam ijab kabul juga harus memenuhi unsur yang disyaratkan seperti kedua pelaku dalam satu majlis, tidak ada jeda yang menyebakan ketidak jelasan dalam transaksi, kejelasan ungkapan perkataan yang menunjukan transaksi tersebut. Khiyar adalah satu konsep hukum yang penting dalam syariat Islam, karena dapat memberikan fleksibilitas kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk melindungi kepentingan pelaku transaksi bisnis. Khiyar juga memberikan perlindungan hak invidu seperti perlindungan dari ketidakjelasan, penipuan, penindasan atau ketidakadilan dalam perjanjian. Tetapi tidak semua khiyar diperbolehkan, ada ketentuan syarat yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga penggunaan khiyar tidak seenaknya digunakan oleh para pelaku bisnis. Makanya para ulama juga membatasi ketentuan ketentuan khiyar yang diperbolehkan. Karena dalam prinsip khiyar dapat memberikan keadilan dan menghindari unsur kezdaliman.

34 | Khiyar dalam konsep fiqih Islam mengacu pada hak pemilihan atau pilihan yang diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual-beli. Kata Khiyar berasal istilah bahasa Arab yang artinya mencari kebaikan dari dua perkara, lawan kata (antonym) dari kata Asyrar yang berarti mencari keburukan. Atau juga bisa dipahami berasal dari kata Ikhtiyar yang memiliki makna pilihan atau bermakna opsi terhadap dua pilihan. Dalam Pembahasan khiyar di kemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. Secara terminologi para ulama fiqh klasik maupun kontemporer telah mendefinisikan khiyar dengan ragam definisi, di antaranya yang dijelaskan oleh Syekh Sayyid Sabiq seorang ulama dari Mesir mendefinisikan : ‚Kbcs[l [^[f[b g_h][lc e_\[ce[h ^[lc ^o[ j_le[l[, [hn[l[ g_f[hamohae[h [n[o g_g\[n[fe[h nl[hm[emc (do[f \_fc)‛. (Sabiq, 2009) Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili seorang ulama dari Syiria dalam master piecenya mendefinisikan khiyar dengan: ‚H[e ohnoe g_gcfcb ^[lc m[f[b m[no jcb[e [n[o e_^o[ \_f[b pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan transaksi. (Zuhaili, 2010) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah khiyar dijelaskan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli

| 35 untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Atau dalam penjelasan lain khiyar adalah Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Jadi khiyar adalah hak kebebasan yang diberikan kepada para pelaku transaksi bisnis atau pelaku transaksi ekonomi (Penjual dan Pembeli) secara umum setelah terpenuhinya ketentuan rukun dan syarat untuk menetapkan kesepakatan dalam transaksi ekonominya atau kesepakatan membatalkannya karena ada hal-hal yang mengharuskan transaksi tersebut batal. Ketentuan hak khiyar bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak dan memastikan tidak ada unsur keterpaksaan dan adanya unsur keridaan keduanya sehingga kesempurnaan terjadi dalam transaksi kedua pihak tersebut. Dan juga agar adanya pemikiran yang baik penuh dengan pertimbangan baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam kontrak. Khiyar diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan mereka. ((Sudarsono, 2001)

36 | Khiyar adalah akad yang diperbolehkan dan disyariatkan dalam Islam, di antara dalil yang mensyariatkan adanya akad khiyar dalam Islam terdapat dalam keterangan hadits dengan \_l\[a[c lcq[s[n ^[h e_m_j[e[n[h (Idg[’) j[l[ of[g[. Dc antara para ulama yang menetapkan kebolehan adanya khiyar di antaranya ; ulama dari kalangan mazdhab Imamiyah, mazhab Syafiiyah, mazhab Hanabilah, mazhab Dzohiriyah, sebagian ulama dari kalangan mazhab malikiyah dan mazhab Zaidiyah. Di antara hadits yang mensyariatkan diperbolehkannya khiyar adalah hadits sebagai berikut ; ُّ ل ُ ك َ ِن ف ا َ ل ُ ج اىره َ ع َ اي َ ب َ ا ت َ ذ ِ إ َ ال َ ك ُ ّ ه ُ َ أ َ ً ه ي شَ َ ِّ و ْ ي َ ل َ ع ُ ه ى اهلل ه ل ِ صَ ه اهلل ِ ٔل شُ َ ر ْ َ َ غ رَ َ ٍ ُ غ ِ َ ْ اة ْ َ َ غ ا َ ٍ ُ ْ ُ د َ ح َ أ َ د ه ي َ خ ْ ِ ن إ َ ف رَ َ آخ ْ ا ال َ ٍ ُ ْ ُ د َ ح َ أ ُ ِ د ّ ي َ خ ُ ي ْ و َ ا أ ً ِميػ َ ا ج َ اُ َ ك َ ا و َ ك ره َ ف َ خ َ ي ْ ً َ ا ى َ ٌ ِ ار َ ِخي ْ ال ِ ا ة َ ٍ ُ ٓ ْ ِحٍد ٌِِ ا َ و َا ٍ ُ ٓ ْ ٌِِ ٌ ِحد ا َ و ْ ك ُ د ْ ت َ ي ْ ً َ ى َ ا و َ ػ َ اي َ ب َ ت ْ ن َ أ َ د ْ ػ َ ا ة َ ك ره َ ف َ ح ْ ِن إ َ و ُ ع ْ ي َ ب ْ َب اى َ ج َ و ْ د َ ل َ ِم ف ِل َ ى ذ َ ل َ ا ع َ ػ َ اي َ ت َ ت َ ف رَ َ آخ ْ ال ُ ع ْ ي َ ب ْ َب اى َ ج َ و ْ د َ ل َ ف َ ع ْ ي َ ب ْ اى Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau \_lm[\^[, ‚Aj[\cf[ [^[ ^o[ il[ha melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli n_f[b n_ld[^c (doa[).‛ (HR. Bokhari dan Muslim)

| 37 Ada juga hadits dari Riwayat lain yang mensyariatkan diperbolehkanya khiyar dengan ketentuan dua pelaku akad belum terpisah dari tempat akad. غَ غٍرو ةَ شػيب، غَ أةيّ، غَ جده، أن رشٔل اهلل صلى اهلل عليّ وشيً كال: »اىبيػان ةالخيار ٌا ىً يخفركا إلا أن حهٔن صفلث خيار ولا يحو له أن يفارق صاحتّ خشيث أن يسخليله«: Dc lcq[s[ne[h ^[lc ‘Agl \ch Sso’[c\ ^[lc \[j[ehs[ ^[lc e[e_ehs[, \[bq[m[hs[ R[mofoff[b m[q \_lm[\^[: ‚P_g\_fc dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena eb[q[ncl ^c\[n[fe[h.‛ (HR. Tclgc^tc ^[h N[m[’c). ال َ ِ صلى اهلل عليّ وشيً ك َّ اهلل َ ٔل شُ َ ر َّ ن َ ٍم أ ا َ ِحز ِ َ ْ ة ِ ِهيً َ ح ْ َ َ ِث غ ِ ار َ ح ْ ال ِ َ ْ ِ ة َّ ِد اهلل ْ ت َ غ ْ َ َ غ : َ ن َ ا و َ ٍ َ خ َ ن ْ ِن إ َ ا و َ ٍ ِ ِػٓ ْ ي َ ِى ة ا ف َ ٍ ُ ٓ َ ى َ ِ ك ٔر ُ ا ة َ ِ َّ ي َ ة َ ا و َ ك َ د صَ ْ ِ ن إ َ ا ف َ ك ِ د َ ت ْ ف َ ي ْ ً َ ا ى َ ٌ ِ ار َ ِخي ْ ال ِ ِن ة ا َ ػ ّ ِ ي َ ب ْ ِج اى َ ِحل ُ ا م َ ة َ ذ ا َ ٍ ِ ِػٓ ْ ي َ ة ْ ٌَِ ُ ث َ ن َ د َ ب ْ .ال َ ار َ خ ْ خ َ ي ْ و َ ا أ َ ك رَّ َ ف َ خ َ ى ي َّ ت َ ح َ د ُ او َ ٔ د ُ ة َ أ َ ال َ .ك Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah,jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud \_le[n[ ‚m_bchaa[ g_l_e[ \_l^o[ \_ljcm[b [n[o g_f[eoe[h do[f \_fc ^_ha[h [e[^ ebcs[l.‛ (HR. A\o D[o^).

38 | Ketiga hadits di atas sangat jelas menjelaskan tentang dalil yang menjelaskan bahwa ajaran islam membolehkan dilakukanya khiyar pada transaki jual beli. Dalam jual beli terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak dan tidak terpikirkan pada obyek transaksi saat kesepakatan dilakukan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal. Maka untuk menghindari hal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk berpikir ulang dalam transaksi, akad tersebut dinamakan dengan khiyar. Agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan atau membatalkan transaksi. Sehingga terhindar perasaan penyesalan yang berakibat tidak rida antara kedua belah pihak. Karena unsur ridha adalah salah satu ketentuan dalam menentukan sahnya akad jual beli. Terkait pembagian khiyar, para ulama berbeda pendapat ketentuan dalam jumlah khiyar. Menurut ulama hanafiyah dogf[b ebcs[l [^[ 17 \[ac[h ^c [hn[l[hs[ ebcs[l lo’s[n, ebcs[l ms[l[n, [c\, q[m`, h[k^, n[’sch, abo\h ^[n taghrir, e[ggcs[b, cmncbk[k, n[balcl `c’fc, e[ms`of b[f, j_haebc[h[n[h dalam murabahah dan tauliyah, pemisah akad dengan sebagian rusaknya produk, ijarah dalam akad fudhuli, ketergantungan hak orang lain dengan produk yang dijual karena menjadi obyek yang disewakan atau digadaikan. Menurut Malikiyah hanya ada dua khiyar, yaitu khiyar tarwi adalah khiyar berupa analisis dari pihak penjual atau lainnya, dan juga khiyar naqishah adalah khiyar yang diakibatkan kurangnya jumlah produk atau produk yang