laporan pengawasan 2020

BAWASLU PROVINSI BENGKULU1 | P a g e

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..Salom, Om Swastiastu, Namo
Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-
Nya pembuatan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Bengkulu berjalan dengan lancar.

Laporan akhir ini di buat dengan tujuan:

a) Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;

b) Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 0936/K.Bawaslu
/PM.00.00/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penyusunan Laporan
Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernurt dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

c) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

d) Sebagai bahan dokumentasi tertulis terhadap proses pengawasan setiap tahapan
pemilihan;

e) Sebagai bahan evaluasi terhadap tugas pengawasan dalam rangka penguatan
proses pengawasan pemilu dimasa yang akan datang.
Maka dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Bawaslu Provinsi Bengkulu

dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga
laporan ini dapat menjadi bahan dokumentasi dan evaluasi perbaikan dalam
pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih
kepada seluruh staf Bagian Pengawasan dan jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi
Bengkulu yang telah mempersiapkan dengan serius dan baik dalam menyelesaikan
laporan hasil pengawasan ini.

Bengkulu, Januari 2021
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu,

Ttd

Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si

BAWASLU PROVINSI BENGKULU2 | P a g e

ABSTRAK

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Provinsi Bengkulu yang
di ikuti oleh delapan Kabupaten menjadi trend Pilkada yang sangat berbeda ditahun-
tahun sebelumnya. Pilkada yang dilaksanakan ditengah-tengah covid-19 menjadi hal
baru dan tantangan tersendiri bagi Penyelenggara khusunya Bawaslu Provinsi Bengkulu
dalam mengawasi jalanya Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Dinamika yang muncul dalam proses pemilihan di semua tahapan bervariasi,
dimana semua regulasi yang mengatur disertakan dengan penerapan protokol
kesehatan covid-19 yang tak pernah muncul di dalam proses pilkada yang telah
dilakukan sebelumya. Perubahan-perubahan teknis penyelenggaraan disemua tahapan
pada pilkada tahun 2020 banyak mengubah semua pola penyelenggaraan dan
pengawasan pada semua tahapan yaitu dari mulai tahapan pemuktahiran daftar pilih,
pencalonan, Kampanye, dana kampanye, Pengadaaan dan pendistribusian logistik serta
perlengkapan lainya, serta pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara.

Laporan ini dibuat berdasarkan hasil kegiatan pengawasan, kegiatan sosialisasi,
rapat koordinasi dan perjanjian kerja sama dengan stakeholder terkait, dengan mengacu
pada regulasi yang berlaku yang bertujuan agar proses pengawasan berjalan dengan
baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar pemimpin yang terpilih di Provinsi
Bengkulu ini adalah pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat Bengkulu.
Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Provinsi Bengkulu menjawab
semua kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dengan kesuksesan. Pemilihan Gubernur
dan 8 (delapan) Bupati di Bengkulu dapat berjalan dengan aman, lancar dan tanpa
hambatan. Saran perbaikan di dalam evaluasi pengawasan tahapan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu Perlu adanya perbaikan regulasi terhadap waktu tahapan
dan Pemahaman regulasi yang harus terus diperkuat.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah Serentak di tengah Pandemi virus corona-19,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU3 | P a g e

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR......................................................................................................... 1
ABSTRAK........................................................................................................................ 3
DAFTAR ISI..................................................................................................................... 4
DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................... 8
DAFTAR GRAFIK........................................................................................................... 10
DAFTAR TABEL............................................................................................................. 11
BAB 1 ........................................................................................................................... 13
PENDAHULUAN ........................................................................................................... 13

A. Gambaran Umum .......................................................................................... 13
B. Tujuan Laporan .............................................................................................. 18
C. Landasan Hukum ........................................................................................... 19
D. Sistematika Laporan ...................................................................................... 21
BAB II ........................................................................................................................... 22
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN ............................................... 22
A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH..................... 22

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data
Pemilih dan Daftar Pemilih ............................................................................ 22

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data
Pemilih Dan Daftar Pemilih............................................................................ 24

3. Data Pemilih Dan Daftar Pemilih ................................................................... 36
4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Pemuktahiran Data

Dan Daftar Pemilih......................................................................................... 45
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Pemuktahiran

Data................................................................................................................ 46

BAWASLU PROVINSI BENGKULU4 | P a g e

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PASANGAN CALON
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN
2020

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon
Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur .................. 47

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Partai
Politik Gubernur dan Wakil Gubernur........................................................... 49

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon Partai
Politik Gubernur dan Wakil Gubernur........................................................... 68

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon
Partai politik Gubernur dan Wakil Gubernur ................................................ 70

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan
Calon Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur ...................................... 71

C. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE........................................................... 72

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye ................ 72

2. Kegiatan pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye............. 73

3. Hasil-hasil pengawasan ................................................................................. 85

4. Dinamika dan permasalahan Tahapan Kampanye ........................................ 88

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan................................................................ 88

D. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA ............. 89

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya. ..... 89

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Pengadaan Dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Perlengkapan Lainnya. .... 93

3. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pengawasan
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
perlengkapan lainnya. ................................................................................. 101

4. Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan tahapan dan subtahapan
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
perlengkapan lainnya. ................................................................................. 103

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan............................................................. 104

BAWASLU PROVINSI BENGKULU5 | P a g e

E. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE .............................................. 106
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye...... 106
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye ............ 109
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye ......... 119
4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye. 125
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana
Kampanye .................................................................................................... 125

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN
REKAPITULASI SUARA ............................................................................................ 127

1. Pelaksanaan Pengawasan............................................................................ 127
2. Kegiatan Pengawasan.................................................................................. 130
3. Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi

Suara ............................................................................................................ 133
4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Pemungutan,Penghitungan, Dan

Rekapitulasi Suara ....................................................................................... 143
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan,

Dan Rekapitulasi Suara ................................................................................ 151
G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA............... 177

1. Pelaksanaan Pengawasan............................................................................ 177
2. Kegiatan Pengawasan.................................................................................. 178
a. Pencegahan ................................................................................................. 178
3. Hasil-Hasil Pengawasan ............................................................................... 178
4. Dinamika dan Permasalahan ....................................................................... 179
5. Evaluasi PelaksanaanPengawasan............................................................... 179
BAB III ........................................................................................................................ 180
PENGGUNAAN TEKNOLOGI....................................................................................... 180
BAB IV........................................................................................................................ 183
PENGAWASAN PARTISIPATIF .................................................................................... 183
BAB V......................................................................................................................... 188

BAWASLU PROVINSI BENGKULU6 | P a g e

PENUTUP ................................................................................................................... 188
A. Kesimpulan .................................................................................................. 188
B. Rekomendasi ............................................................................................... 189

BAWASLU PROVINSI BENGKULU7 | P a g e

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu ........................................... 17
Gambar 2. Rapat Pertama Dengan Dukcapil Provinsi Bengkulu................................. 27
Gambar 3. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS ..................................................... 29
Gambar 4. menyampaikan surat Rekomendasi pada saat Pleno DPS ........................ 30
Gambar 5. uji Publik DPS FKUB Provinsi Bengkulu ..................................................... 31
Gambar 6. RDK KPU Terkait Pemilih di Rumah Tahanan dan Lapas ........................... 33
Gambar 7. Rapat Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) ............................... 34
Gambar 8..................................................................................................................... 34
Gambar 9. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ................ 36
Gambar 10. Kegiatan pengawasan penyerahan Alat Peraga Kampanye.................... 78
Gambar 11. Kegiatan pengawasan penyerahan Alat Peraga Kampanye.................... 78
Gambar 12. pengawasan penyerahan Alat Peraga Kampanye................................... 79
Gambar 13. menghadiri Dialog Publik (Live Interaktif)............................................... 80
Gambar 14. koordinasi di Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu, ............................... 80
Gambar 15. koordinasi di Sentra Gakkumdu .............................................................. 81
Gambar 16. Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik/Terbuka ................................ 82
Gambar 17. Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik /Terbuka Pertama. ............... 82
Gambar 18. Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik /Terbuka Pertama ................ 83
Gambar 19. Sosialisasi Pengawasan Iklan di Televisi dan Radio................................. 84
Gambar 20. menghadiri Debat Terbuka Putaran Kedua............................................. 85
Gambar 21. Rapat di Kantor KPU Membahas Surat Suara yang akan di setujui ........95
Gambar 22. Proses Pemarapan Desain Surat Suara yang Telah disetujui oleh semua
calon untuk di cetak .................................................................................................... 95
Gambar 23. Desain Surat Suara yang telah paraf dan disetujui oleh semua pihak.... 96
Gambar 24. Rapat Kegiatan Pembentukan Kelompok Kerja ...................................... 97
Gambar 25. Pengawasan Percetakan Surat Suara...................................................... 98
Gambar 26. Akses Tps Yang Sulit Dijangkau ............................................................. 103
Gambar 28. KAP Heliantono dan Rekan (1/12/2020) ............................................... 114
Gambar 29. Ke KAP Sabar dan Rekan (1/12/20)....................................................... 115
Gambar 30. Rakor Penyerahan LADK dan LPSDK...................................................... 115
Gambar 31. Penyerahan BA. LPPDK (6/12/2020) ..................................................... 116
Gambar 32. Penyerahan LPPDK Paslon ke KAP......................................................... 117
Gambar 33. Penyerahan LPPDK Hasil Audit KAP ke KPU Provinsi Bengkulu ............ 118

BAWASLU PROVINSI BENGKULU8 | P a g e

Gambar 34. Penyerahan BA. LPPDK Hasil Audit KAP ke Paslon................................ 119
Gambar 35. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 ................................................... 177

BAWASLU PROVINSI BENGKULU9 | P a g e

DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Pengawasan Pergerakan Data DPS Ke DPT .................................................. 41
Grafik 2. Pencalonan Kepala Daerah se-Provinsi Bengkulu tahun 2020..................... 70
Grafik 3. Jumlah Calon Gubernur dan Bupati di Provinsi Bengkulu............................ 70
Grafik 4. Jumlah Keseluruhan Pelanggaran Kampanye .............................................. 86
Grafik 5. Pelanggaran tidak mematuhi Protokol kesehatan/covid-19 ....................... 86
Grafik 7. Pelanggaran Kampanye Paslon tidak memiliki STTP .................................... 87
Grafik 8. IKP dalam Konteks Pandemi dan Jaringan internet ..................................... 90
Grafik 9. Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten................................ 139
Grafik 10. Tingkat Partisipasi Pemilih........................................................................ 140
Grafik 11. Diagram Pengguna Hak pilih .................................................................... 140

BAWASLU PROVINSI BENGKULU10 | P a g e

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wilayah Provinsi Bengkulu ................................................................ 15
Tabel 2. Tabel Rincian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu ................................... 17
Tabel 3.Struktur Bawaslu Provinsi Bengkulu .............................................................. 18
Tabel 4. Temuan Rekapitulasi Akhir Data Pemilih Yang Harus Dicoret Dari Form A-
KWK Se Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu............................................................. 37
Tabel 5. Temuan Rekapitulasi Data Pemilih Yang Harus Masuk Ke Form A-KWK
Provinsi Bengkulu........................................................................................................ 37
Tabel 6. Temuan Data Rekapitulasi Ganda Dari Bawaslu RI ....................................... 37
Tabel 7. Temuan Pada Saat DPS Menuju Penetapan DPT .......................................... 39
Tabel 8. TahapanPencalonanPemilihanGubernur dan Wakil Gubernur..................... 49
Tabel 9. Surat ImbauanTerkaitTahpanPencalonan..................................................... 50
Tabel 10. Surat Instruksi Terkait Tahpan Pencalonan................................................. 51
Tabel 11. Nama Calon, Asal Sekolah dan Alamat........................................................ 52
Tabel 12. JumlahDukunganKursi dan PartaiPengusung.............................................. 53
Tabel 13. Hasil Dari VerifikasiDokumenPasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur ..................................................................................................................... 54
Tabel 14. SyaratPencalonana.n Helmi Hasan............................................................. 57
Tabel 15. SyaratPencalonana.n H.MuslihanDidingSoetrisno..................................... 58
Tabel 16. SyaratPencalonana.n DR. H. RohidinMersyah, MMA. ............................... 58
Tabel 17. SyaratPencalonana.n DR. H. Rosjonsyah, SIP., M.SI................................... 59
Tabel 18. SyaratPencalonana.nAgusrinMaryonoNajamudin, ST ................................ 60
Tabel 19. SyaratPencalonana.nDR.Ir.H.M . ImronRosyadi, MM,Msi .......................... 61
Tabel 20. Kerawanan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengakapan
Pemungutan Suara dan Perlengkapan laninya. .......................................................... 89
Tabel 21. Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik Dan Perlengkapan ...................... 91
Tabel 22. Surat Dalam Rangka Pencegahan................................................................ 93
Tabel 23. Jumlah Surat Suara yang Diterima dari Perusahaan Percetakan/Penyedia
Jasa Pengiriman........................................................................................................... 99
Tabel 24. Surat Suara Yang Kurang Dan Berlebih Saat Sampai Ke TPS..................... 102
Tabel 25. Pelaporan Penyerahan LADK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ............................................................................... 120
Tabel 26. Pelaporan PenyerahanLPSDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ............................................................................... 120
Tabel 27. Pelaporan Penyerahan LPSDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020. .............................................................................. 121

BAWASLU PROVINSI BENGKULU11 | P a g e

Tabel 28. Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.............................................................. 123
Tabel 29. Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)untuk Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ............................................. 124
Tabel 30. Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di TPS......................................... 134
Tabel 31. Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Tingkat PPK............................ 134
Tabel 32. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Provinsi Bengkulu Pada
Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu ......................................................................... 138
Tabel 33. Daftar Kejadian Khusus Tahapan Pemungutan & Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu Tahun 2020 ...................................................... 144

BAWASLU PROVINSI BENGKULU12 | P a g e

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Indonesia kembali menggelar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
serentak tahun 2020, tepatnya di penghujung tahun tanggal 9 Desember
2020. Pilkada merupakan kegiatan pemilihan kepala daerah bersama dengan
wakil Kepala Daerah secara langsung yang diperuntukkan guna memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati
pada tingkat Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat
Kota. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pilkada tahun 2020
diselenggarakan ketika masa pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Pilkada sebagai rangkaian kontestasi politik yang cukup besar
memerlukan upaya dari berbagai pihak. Tidak heran jika hampir di setiap
pemilihan kepala daerah sering dijumpai berbagai rangkaian kegiatan yang
mewarnai seperti kampanye, pemasangan alat peraga kampanye,
pemungutan suara, proses pengawalan hasil suara, rekapitulasi suara dan
lain-lain. Berbagai rangkaian Pilkada tersebut tentunya melibatkan banyak
orang di dalamnya. Di sisi lain, pemerintah, baik daerah maupun pusat
sedang menggenjot penurunan laju penularan Covid-19 dengan penerapan
protokol kesehatan, larangan berkerumun, Pembatasan Sosial Skala Besar
(PSBB) dan kebijakan lainnya. Dua gambaran fenomena besar tersebut
merupakan hal yang berkebalikan. Di satu sisi, diperlukan Pilkada untuk
mendapatkan kepala daerah baru, di sisi lain kebijakan terkait pencegahan
Covid-19 juga perlu diindahkan.

Meski begitu Pemerintah dan Penyelenggara menyepakati serta
optimis Pilkada tetap dilangsungkan pasca penundaan beberapa tahapan.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU13 | P a g e

Terdapat 270 daerah di Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala
daerahnya dengan rincian sebagai berikut: 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37
Kota. Sistem Pilkada secara serentak pada tahun 2020 ini merupakan yang
ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia. Keraguan dan kekhawatiran
banyak pihak akan kegagalan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020
terjawab sudah melalui hasil pelaksanaan yang dinilai sukses oleh
pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat.

Sementara itu di Provinsi Bengkulu Pemilihan kepala daerah (Pilkada)
Serentak 2020 diikuti sebanyak 24 peserta terdiri dari 3 pasangan calon
(paslon) Cagub-Cawagub dan 21 paslon Cabup-Cawabup. Satu paslon Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati di antaranya melawan kotak kosong karena
tidak ada lawan (di Kabupaten Bengkulu Utara). Gelaran Pilkada kali ini tentu
juga menjadi momentum bersejarah bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam
mengawal Pemilu agar berjalan sesuai perintah undang-undang. Banyak
perbedaan baik dalam segi aturan, teknis hingga cara pengawasan jika
dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya.Selain itu
keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat menjadi bagian penting sesuai
dengan slogan Bawaslu,”Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu
Tegakkan Keadilan Pemilu”. Laporan akhir pengawasan menjadi suatu hal
yang penting bagi Bawaslu sebagai bentuk dokumentasi Bawaslu dalam
melakukan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Pelaksana
Pemilu/Pemilihan. Selain itu laporan akhir dapat menjadi bahan referensi
perbaikan serta evaluasi untuk perbaikan pengawasan pemilihan selanjutnya.
1. Profil Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bengkulu adalah sebuah Provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota
Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian Barat daya Pulau Sumatra.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU14 | P a g e

Berikut merupakan batas wilayah Provinsi Bengkulu:
tabel

Tabel 1.1 Batas Wilayah Provinsi Bengkulu

Utara Sumatra Barat
Timur Jambi dan Sumatra Selatan
Selatan Lampung
Barat Samudra Hindia

Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis
seperti kerajaan Sungai Serut, kerajaan Selebar, kerajaan Patpetulai, kerajaan Balai
Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung dan
Kerajaan Marau Riang dibawah Kesultanan Banten mereka menjadi vazal. Sebagian
wilayah Bengkulu, juga pernah berada dibawah kekuasaan Indera Pura semenjak
abad ke XVII. Berithis East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat
perdagangan lada bengcoolen/ coolen yang berasal dari bahasa Inggris Cut Land
yang berarti Tanah Patah. Wilayah ini adalah wilayah patahan Gempa Bumi yang
paling aktip di dunia dan kemudian gudang penyimpanan ditempat yang sekarang
menjadi Kota Bengkulu.Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh Ralp Ord dan William
Cowley untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setalah pelabuhan Banten
jatuh ketangan VOC, dan EIC dilarang berdagang disana. Traktat dengan kerajaan
Selebar pada tanggal 12 tahun 1685 mengijinkan Inggris untuk mendirikan Benteng
dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 disekitar
Muara Sungai Serut.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU15 | P a g e

Sejak 1713, dibangun Benteng Marlboro selesai 1719 yang hingga sekarang
masih tegak berdiri. Namun, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu
tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah
mencukupi. Sejak dilaksanakannya perjanjian London pada Tahun 1824 Bengkulu
diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas
kepemilikan Tumasik/Singapura dan Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu Bengkulu
menjadi bagian dari Hindia Belanda.Penemuan deposit emas didaerah Rejang
Lebong pada paruh kedua abad XIX menjadikan tempat itu sebagai pusat
penambangan emas hingga abad ke XX. Saat ini, kegiatan penambangan komersial
pernah dihentikan sejak habisnya deposit.

Pada tahun 1930-an Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktifis
pendukung kemerdekaan termasuk Soekarno. Dimasa inilah Soekarno berkenalan
dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya. Setelah kemerdekaan Indonesia,
Bengkulu menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal
18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi ke-26 termuda setelah
Timor-timur.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun
1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya
19.813 km2Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi:

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko Muko
10. Kabupaten Seluma

BAWASLU PROVINSI BENGKULU16 | P a g e

Gambar 1.1 Peta Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Tabel 2. Tabel Rincian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota Ibukota Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Kecamatan Panwascam Desa/Kelurahan TPS
Kota Bengkulu Bengkulu 791
9 27 67 251
Bengkulu Tengah Karang Tinggi 11 33 143 335
8 24 117 576
Kepahiang Kepahiang 15 45 156 222
12 36 104 370
Rejang Lebong Curup 15 45 151 637
19 57 220 450
Lebong Tubei 14 42 202 391
11 33 158 318
Mukomuko Mukomuko 15 45 195 4.341
129 387 1.513
Bengkulu Utara Argamakmur

Seluma Tais

Bengkulu Selatan Manna

Kaur Bintuhan

Jumlah

BAWASLU PROVINSI BENGKULU17 | P a g e

Tabel 3.Struktur Bawaslu Provinsi Bengkulu

B. Tujuan Laporan
Adapun tujuan penulisan laporan akhir pengawasan Tahapan Pemilihan
Tahun 2019 antara lain:
f) Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
g) Menindaklanjuti surat edaran Ketua Bawaslu RI Nomor
0936/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 tanggal 21 Desember 2020
tentang Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
h) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh tahapan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
i) Sebagai bahan dokumentasi tertulis terhadap proses pengawasan
setiap tahapan pemilihan;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU18 | P a g e

j) Sebagai bahan evaluasi terhadap tugas pengawasan dalam rangka
penguatan proses pengawasan pemilu dimasa yang akan datang.

C. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliNKota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang
penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun
2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wali Kota menjadi undang-undang;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data
Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tahun Rekapitulasi Hasil Penghitungan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU19 | P a g e

Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Dan/Atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan,
dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan
Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
h. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
i. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor:S-0639.K.Bawaslu/PM.00.00/11/2020
tentang Pelaksanaan Pengawasan Perlengkapan Lainnya Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU20 | P a g e

D. Sistematika Laporan
Sistematika penulisan laporan akhir pengawasan tahapamn Pendaftaran
dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2020 dibagi ke dalam 5 (lima) Bab
sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum, tujuan laporan,
landasan hukum dan sistematika laporan.
2. Bab II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan, berisi tentang
pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, pelaksanaan pengawasan
tahapan pencalonan pasangan calon perseorangan dan pasangan
calon partai politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota da Wakil Walikota Tahun
2020. Kemudian pelaksanaan tahapan kampanye dan pelaksanaan
tahapan pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan
suara dan perlengkapan lainnya, pengawasan pemungutan suara
hingga pengawasan non-tahapan.
3. Bab III Penggunaan Teknologi, berisi tentang inovasi atau teknologi
atau sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan
pengawasan.
4. Bab IV Pengawasan Partisipatif, berisi tentang program pengawasan
partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.
5. Bab V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU21 | P a g e

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data
Pemilih dan Daftar Pemilih

Partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 di Provinsi Bengkulu merupakan
faktor penting. Salah satu keberhasilan penyelenggaraan Pilkada adalah
partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, untuk itu diperlukan
langkah-langkah strategis untuk menyusun daftar pemilih. Pemuktahiran daftar
pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala
Daerah atau Pilkada. Permasalahan Daftar Pemilih dari Pilkada ke Pilkada selalu
menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai. Problem yang sering kali
muncul pada tahapan ini di antaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih
(PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit
dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU.
Selain itu, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak
memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk
terdaftar di DPT. Selanjutnya daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan
mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan
demokrasi electoral, dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan
meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang
seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.
Sebagaimana filosofi dalam demokrasi “pemerintahan (cratos) adalah orang
(demo)” pendaftaran pemilih adalah deskripsi yang konkreat dari “demo” dalam
hal ini penduduk yang merupakan pemilik kedaulatan. Oleh karena itu proses
pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh
penyelenggara pemilu.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU22 | P a g e

a. Kerawanan-Kerawan dan IKP

IKP Pilkada 2020 dimensi pemuktahiran dapat dibagi menjadi 4 kerawanan :
1. Konteks Sosial Politik : Keamanan, Otoritas penyelenggara Pemilu, relasi

kuasa ditingkat lokal, Provinsi Bengkulu dalam hal ini rangking kerawanan di
angka 68,54 %
2. Pemilu yang bebas adil : meliputi hak pilih, pelaksanaan pemungutan suara,
pengawasan pemilu, di konteks ini Provinsi Bengkulu rangking IKP 66,25 %
3. Kontestasi meliputi politik uang rangking kerawanan Provinsi Bengkulu 84,23
%
4. Konteks partisipasi rangking IKP Provinsi Bengkulu 88,27 %
Data diatas hasil louncing IKP Pilkada 2020, dikonteks lokal atau dilapangan masih
ditemukan kerawanan pada saaat pemuktahiran daftar pilih anatara lain :
1. PPDP Tidak mencoklit pemilih dengan cara dari rumah kerumah, hanya

menyalin data dari RT atau Kelurahan
2. PPDP belum di Rapid Tes, dan tidak menerapkanProtokol Kesehatan tidak

menggunakan APD pada saat mencoklit
3. PPS tidak mengumumkan DPS pada tempat-tempat strategis
4. Pemilih yang tidak berada ditempat
5. Pemilih yang hanya bekerja tidak menetap di suatu tempat

b. Perencanaan Pengawasan

1. Menyelenggarakan zoom meeting sebelum tahapan dimulai, hal ini
menjadi penting dalam rangka pemetaan persoalaan- persoalaan yang
akan terjadi pada tahapan pemuktahiran daftar pemilih

2. Membahas alat kerja pemuktahiran daftar pemilih dari Bawaslu RI dengan
cara zoom meeting bersama Bawaslu Kabupaten/Kota Kordiv PHL dan
stafPengawasan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU23 | P a g e

3. Membuat alat kerja baru dalam rangka memudahkan proses Pengawasan

dibawah yaitu oleh jajaran Pengawas tingkat PKD

4. Mengadakan Rapat Koordinasi perencanaan Pengawasan dan

mengevaluasi yang sudah dilewati

5. RapatDalam Kantor (RDK) mensinkron data

hasilPengawasansebelumpenetapan DPT ditingkatProvinsi

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data
Pemilih Dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan
 Surat Imbauan Ke KPU Provinsi Bengkulu :
Selama proses pemuktahiran daftar pemilih sudah mengeluarkan surat
Imbauan dan Instruksi sebagai berikut :
1. Surat Imbauan Nomor : 47/K.BE/PM.01.01/6/2020, Tanggal 30 Juni 2020,
Perihal Surat Imbauan. Isi Surat Imbauan :
1. Sehubungan dengan telah dilakukan sinkronisasi data penduduk
potensial pemilih pemilu (DP4) dengan daftar pemilih tetap terakhir,
maka dengan ini kami sampaikan ke KPU Provinsi Bengkulu untuk
mencermati data pemilih ganda, meninggal dan pindah domisili
2. Memastikan agar daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu Legislatif Tahun
2019 masuk kedalam Daftar Pemilihan Tahun 2020

2. Surat Imbauan Nomor : 061/K.BE/PM.01.01/7/2020, tanggal 24 Juni 2020,
Perihal surat Imbauan. Isi suratImbauan :

1. Sehubungan dengan telah dialkukan pelaksanaan pencocokan dan
penelitian (Coklit) dari Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21
Juli 2020. Bawaslu Kabupaten/Kota sudah menyampaikan
Rekeomendasi/Imbauan Data Pilih Kepada KPU Kabupaten/Kota.
Untuk itu kami meminta kepada saudara untuk dapat memastikan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU24 | P a g e

Rekomendasi/Imbauan tersebut sudah ditindak lanjuti sebagaimana
mestinya.
 Membuat Surat Instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota :
1. Surat Nomor : 059/K.BE/PM.01.01/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020
perihal Instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Isi instruksi sehubungan
dengan telah dilakukan pelaksanaan pencocokan dan penelitian
(coklit) dari tanggal 15 juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020,
dari hasil coklit bila ada kekeliruan jadikan temuan untuk diperbaiki,
kemudian rekomendasi ke PPK di setiap Kecamatan, Bawaslu
Kabupaten/Kota menyampikan surat ke KPU masing-masing dengan
data pendukung dari masing-masing Kecamatan.
2. Surat Nomor : 16/K.BE/PM.01.01/3/2020, tanggal 2 Maret 2020
perihal Instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota, isi Instruksi :
1. Melakukan koordinasi bersama KPU dan Dinas Kependudukan dan

catatan sipil di masing-masing tingkatan serta pihak-pihak terkait
dalam rangka persiapan pengawasan pemuktahiran data dan
penyusun daftar pilih tahun 2020
2. Melakukan pengawasan tahapan pemuktahiran data dan
penyusunan daftar pemilih dengan berpedoman pada pertauran
perundangan-undangan dan panduan teknis pengawasan tahapan
pemuktahiran data pilih
3. Meneruskan panduan serta alat kerja pengawasan tahapan
pemuktahiran data dan penyusunan daftar pilih kepada jajaran
pengawas pemilu dan melakukan bimbingan teknis serta simulasi
pengisian Form-A dan alat kerja pengawasan tahapan
pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam
melakukan pengawasan tahapan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU25 | P a g e

4. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1
(satu) ke dalam Form-A dan melaporkan hasil pengawasan secara
berjenjang

5. Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan dengan
didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam alat kerja
pengawasan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pilih
kepada Bawaslu Provinsi melalui Email

6. Melakukan supervisi dan pembinaan secara berkala kepada
jajaran Pengawas Pemilu untuk memperkuat pelaksanaan
pengawasan tahapan pemuktahiran daftara pilih

Aktivitas Pengawasan

Divisi Pengawasan bekerja sama dengan Humas membuat Imbauan melalui
meme, lifleat yang disebarkan melalui Instagram Bawaslu, Kanal Youtube,
Website dan Media sosial lainya seperti Facebook. Disamping itu Bawaslu
melaksankan aktivitas pengawasan seperti RDK, Rakor, Bimtek,Pokja dan Rapat
Bersama Stake Holder Seperti KPU, Dukcapil Provinsi, Lapas

Tanggal, (18/8/2020). Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar rapat perdana
Tim Pokja DPT Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan menghadirkan unsur eksternal
yang tergabung dalam Pokja DPT yakni M.Ikhwan, S.H.,M.H Kadis Dukcapil
Provinsi Bengkulu. Kelompok Kerja Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah
satu Pokja dengan masa kerja tahapan terpanjang dalam pengawasan yakni
dimulai dari bulan Juli sampai dengan November 2020. Pokja tersebut merupakan
Pokja yang sangat berpengaruh yaitu dalam teknisnya memastikan warga yang
memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih tetap.Terkait pengawasan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) sendiri sudah dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana undang-
undang yang menyatakan bahwa DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati
adalah hasil sinkronisasai DP4 dengan data Pemilu Pemilihan terakhir. Bawaslu

BAWASLU PROVINSI BENGKULU26 | P a g e

memastikan kembali daftar pemilih terakhir dengan DP4 yang tentunya ada
penambahan ketika belum berumur 17 tahun pada saat pemilihan
Legislatif.Bawaslu Provinsi Bengkulu bersinergi dengan jajaran di bawahnya selalu
melakukan update data hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang
dilaporkan setiap minggunya dan memberikan rekomendasi ke KPU. Berdasarkan
hasil pengawasan tanggal 11-13 Agustus 2020, kategori warga yang sudah berusia
17 tahun namun belum masuk DPT berjumlah 3.173, warga yang beralih status
jadi TNI/Polri (tidak ada), pindah domisili 573, belum berusia 17 tahun sudah
menikah 6 orang. Total keseluruhanyang harus masuk form A-KWK adalah
sejumlah 3.752 orang.Untuk data pemilih 9 Desember 2020, Dukcapil Provinsi
dan Kabupaten/Kota sedang melakukan proses perekaman kembali terhadap
pemilih pemula yang berusai 17 tahun sebelum 9 Desember 2020.

Gambar 2. Rapat Pertama antara Bawaslu Provinsi Bengkulu Dengan Dukcapil Provinsi Bengkulu 18/8/2020

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
2020
Tanggal (15/9/2020) Hotel Mercure Bengkulu. Koordinator Divisi Hukum,
Humas dan Datin, Dodi Herwansyah, Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran Halid Saifullah didampingi Kabbag Pengawasan dan Humas,

BAWASLU PROVINSI BENGKULU27 | P a g e

Apriyanto Kurniawan dan staf. Turut hadir sebagai peserta Kegiatan, Kordiv
PHL Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua KPU dan Divisi Data dan perencanaan
Kabupaten/Kota, Partai Politik, Kapolda, Kemenkumham, Dukcapil Provinsi
dan Kejaksaan. Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan saputra, dalam
sambutanya ketika membuka acara tersebut menjelaskan bahwa tahapan
yang sudah dilalu dari DP4, Coklit, kemudian data hasil Coklit direkapitulasi
ditingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan Kabupaten lalu hari ini
(read: 15 September 2020) dilakukan pleno ditingkat Provinsi dan dilakukan
dengan terbuka. Untuk diketahui, dalam proses pemutakhiran daftar pemilih,
KPU menerima rekomendasi dari Bawaslu, diantaranya pemilih pemula
belum terdaftar, pemilih TMS yg belum masuk A. KWK., pemilih khusus yg
belum terdaftar dalam A. KWK, serta pemilih yang terpisah dalam satu
keluarga. Dijelaskan oleh Irwan, berdasarkan data rekomendasi tersebut KPU
secara berjenjang telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Disamping
itu juga KPU menerima rekomendasi diluar Bawaslu. KPU dan Bawaslu
kemudian sama-sama menyinkronkan data rekomendasi Bawaslu. Setelah
sambutan ketua KPU, acara diambil alih Siti baroroh, Anggota KPU Provinsi
Bengkulu dari Divisi Data yakni penyampaian langsung hasil rekapitulasi
ditingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh masing-masimg Ketua KPU
Kabupaten/Kota. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu diberi kesempatan
menyampaikan saran ataupun rekomendasi. Isi rekomendasi dari Bawaslu
disampaikan langsung oleh anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Dodi
Herwansyah. Adapun isi rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Nomor:
078/K.BE/PM.01.01/IX/2020 sebagai berikut:
A. Poin 1 memuat Dasar Hukum
B. Poin 2, Sehubungan dengan surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor:
1185/PL.02.1/SD/17/Prov/IX/2020 tanggal 13 September 2020 perihal
permintaan data hasil pengawasan, Bawaslu menyampaikan bahwa hingga

BAWASLU PROVINSI BENGKULU28 | P a g e

tanggal 14 September 2020 pukul 17.00 WIB Bawaslu belum menerima
seluruh data sebagaimana dimaksud untuk dapat melakukan pencermatan
DPS.
C. Poin 3, Berdasarkan surat KPU RI nomor 759/PL.02.1/SD/01/KPU/IX/2020
perihal tindak lanjut hasil rapat koordinasi KPU dan Bawaslu dalam
penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak 2020 tanggal 11 September
2020 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan data DPS (A.1-
KWK) kepada Bawaslu dalam bentuk softfile dengan format csv atau Excel.
D. Poin 4, memuat tentang isi rekomendasi Bawaslu kepada Kabupaten Seluma,
terdapat 5 pemilih yang data nya masih memerlukan perbaikan. Sementara
itu untuk di Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 21 orang pemilih yang
disarankan untuk masuk DPS dengan kategor belum 17 tahun tapi sudah
menikah.

Gambar 3.
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 15/9/2020

BAWASLU PROVINSI BENGKULU29 | P a g e

Gambar 4.
Anggota Bawaslu Provini Bengkulu menyampaikan surat Rekomendasi pada saat Pleno DPS

2. Rapat Dalam Kantor Tentang Uji Publik DPS (Daftar Pemilih Sementara)
Tanggal (18/9/2020) Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Patimah
Siregar, S.Pd., M.Pd. Mengikuti kegiatan Rapat Dalam Kantor tentang
Kegiatan Uji Publik DPS (Daftar Pemilih Sementara) di KPU Provinsi
Bengkulu.KPU menyusun konsep baru yakni konsep uji publik. KPU/KIP
Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (11) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan
pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.Uji
publik dilakukan sebagai pertanggungjawaban ke publik atas data yang sudah
dikerjakan KPU Kabupaten/Kota. Maksud dari dilakukannya uji publik
tersebut yakni untuk menyampaikan permasalahan tahapan dan proses
pemutakhiran data pemilih dan juga mengajak masyarakat berperan aktif
memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuaannya yakni untuk mendapatkan data pemilih yang
berkualitas, akurat dan mutakhir, selain itu semua pemilih terdaftar dalam
daftar pemilih serta menyelamatkan hak warga negara.Dalam rapat tersebut,
Patimah Siregar menyampaikan bahwa “mengenai data pemilih untuk
Provinsi Bengkulu termasuk yang terbaik, terkait dengan uji publik yang

BAWASLU PROVINSI BENGKULU30 | P a g e

disampaikan, kami jajaran Pengawas akan memastikan bahwa pelaksanaan
uji publik ini kita ingatkan agar tetap berkoordinasi dengan stakeholder di
tingkat bawah.”“ketika ada zona merah disuatu wilayah pasti itu dilarang
untuk melakukan suatu kerumunan, tadi ada 2 (dua) sistematika uji publik ini
yakni door to door atau mengumpulkan. Kiranya ini perlu ditekankan kembali
dan harapan kami dari Bawaslu Provinsi Bengkuli agar jajaran kita dibawah
harus kita pastikan untuk sistematika mana yang harus dilakukan sehingga
akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan sosialisasi uji publik ini,
kami juga dari jajaran Pengawas akn memastikan ini karena pengawasan kita
tidak lepas dari pencegahan penyebaran Covid-19”, lanjut Patimah.Rapat
tersebut turut dihadiri oleh Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Satgas Covid-19
Provinsi Bengkulu, FKUB Provinsi Bengkulu, Nahdlatul Ulama Provinsi
Bengkulu, Muhammadiyah Provinsi Bengkulu, MUI Provinsi Bengkulu, dan
PWI Provinsi Bengkulu.

Gambar 5.
Rapat Dalam Kantor Bawaslu, KPU tentang uji Publik DPS FKUB Provinsi Bengkulu, Nahdlatul Ulama

Provinsi Bengkulu, Muhammadiyah Provinsi Bengkulu, MUI Provinsi Bengkulu, dan PWI Provinsi
Bengkulu. 18/9/2020

2. Bawaslu Hadir dalam RDK KPU Terkait Pemilih di Rumah Tahanan dan Lapas

BAWASLU PROVINSI BENGKULU31 | P a g e

Tanggal (2/10/2020) Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal
mengahadiri Rapat dalam kantor (RDK) yang digelar oleh KPU Provinsi
Bengkulu. RDK tersebut berkenaan dengan pemilih di rumah tahanan dan
lapas Provinsi Bengkulu dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu tahun 2020.RDK tersebut dihadiri oleh Bawaslu, Kemenkumham,
Dukcapil dan LO pasangan calon.Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi
Bengkulu, Irwan Syaputra menjelaskan bahwa kegiatan RDK tersebut
dilaksanakan guna membahas mengenai pemenuhan hak Konstitusi warga
binaan di lapas dan rutan Provinsi Bengkulu. Dibahas pula hal-hal terkait
mekanisme pendataan pemilih di Lapas.Salah satu tanggapan peserta yakni
dari Kemenkumham menyatakan harapan adanya TPS khusus pihak serta
keamanan kemenkumham : utk TPS lapas dan rutan kita berharap TPS
khusus berikut pengamanannya. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir
suasana yang tidak kondusif. Terkait dengan banyak tahanan yg belum
dikirim dilapas dan rutan masih di polsek dan polres juga harus menjadi
perhatian. KPU juga harus segera melakukan sinkronisasi data karena data di
Lapas sangat dinamis.Sementara itu dari pihak Dukcapil menyampaikan poin
yg jadi perhatian adalah penduduk yg tidak mempunyai identitas. Tim
Dukcapil akan mendata dan melakukan perekaman ke Lapas. Bagi yang tidak
mempunyai identitas akan diberikan form F1-01 atau form permohonan
untuk perekaman KTP Elektronik dan dimasukan ke KK keluarganya.Patimah
Siregar selaku Kordiv Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Bengkulu
dalam kesempatan itu juga menekankan terkait hal memilih sebagai hak
konstitusi dan harus dijaga bersama dan jangan sampai ada warga yg
terlewatkan hingga tidak dapat memilih.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU32 | P a g e

Gambar 6. Rapat Dalam Kantor, RDK KPU Terkait Pemilih di Rumah Tahanan dan Lapas antara Bawaslu, KPU,
Dukcapil dan Kemenkumham . 2/10/2020

3. Rapat Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) DPT Tingkat
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
Tanggal (16/10/2020). Bawaslu dalam hal ini turut memastikan dan
mengawasi setiap proses yang dilakukan oleh KPU. Untuk menyinkronkan
data hasil pengawasan tersebut berikut mendiskusikan permasalahan yang
ditemui oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Bengkulu
mengundang Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota untuk hadir dalam rapat
Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) DPT, Dalam pembukaan rapat
tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Koordinator Divisi Pengawasan
dan Hubungan Antar Lembaga Patimah Siregar menyampaikan pentingnya
penyinkronan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu
Provinsi sehingga Bawaslu memiliki data-data yang valid.Selain itu, rapat
tersebut juga digunakan sebagai wadah diskusi terhadap permasalahan-
permasalahan yang ditemui oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses
pengawasan DPT.“Dari awal tahapan kita sudah sepakat untuk mengawasi
seluruh proses sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku. Dari
proses Coklit betul-betul kita gawangi. Jangan berhenti sampai disana saja,

BAWASLU PROVINSI BENGKULU33 | P a g e

konsepnya adalah pelanggaran ketika ada yang tidak sesuai dengan
Konstitusi, Lebih lanjut Ia menjelaskan tidak ada kata main-main dalam
pengawasan DPT. Hal ini dikarenakan penyusunan Daftar Pemilih Tetap
adalah hal yang sangat krusial menyangkut hak konstitusi warga.“Jangan
sampai nanti ada keributan pada saat masyarakat akan memilih tetapi belum
terdaftar di dalam DPT. Kewajiban kita untuk mengakomodir, KPU harus
berkoordinasi dengan Dukcapil,” imbuh Patimah.Rapat kemudian dilanjutkan
dengan pemaparan hasil pengawasan pleno DPT dari Bawaslu
Kabupaten/Kota dan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Gambar 7. Rapat Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) DPT Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi
Bengkulu 16/10/2020

Gambar 8.
Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan sambutan pada saat penusunan DIM untuk DPT

BAWASLU PROVINSI BENGKULU34 | P a g e

4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020

Tanggal (18/10/2020) Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap,
S.P.,M.Si bersama Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Patimah siregar,
S.Pd.,M.Pd, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Apriyanto Kurniawan,
S.IP.,M.AP dan staf serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu hadir
dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada
2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
Bengkulu di Hotel Santika Bengkulu, Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi
Bengkulu Irwan Saputra, S.Ag.,MM didampingi Anggota KPU Provinsi
Bengkulu Siti Baroroh, Eko Sugianto, Darlinsyah dan Emex Verzoni.
Sebagaimana disampaikan oleh Irwan Saputra dalam sambutannya, kegiatan
rapat tersebut merupakan puncak rangkaian yang sangat penting dan
strategis dari tahapan pemuktaharian daftar pilih. Adapun data-data yang
diperoleh berasal dari Coklit-DPS-DPSHP-dan rekap DPT tingkat
Kabupaten/Kota. Selanjutnya daftar pilih tersebut akan menjadi bahan
penetapan logistik pemilu. Dalam kesempatan itu, KPU Provinsi Bengkulu
juga membacakan rekomendasi Bawaslu se-Provinsi Bengkulu berikut
jawaban KPU dibacakan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota secara
rinci. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan data hasil pleno di tingkat
Kabupaten/Kota oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi
Bengkulu. Dari hasil penyampaian tersebut diperoleh angka untuk jumlah
DPT di Provinsi Bengkulu yakni sebanyak 1.374.430 (satu juta tiga ratus tujuh
puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) pemilih dengan rincian pemilih
laki-laki sebanyak 695.761 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus
enam puluh satu) yang tersebar di 129 Kecamatan dan 1.513
Desa/Kelurahan. Oleh KPU Provinsi Bengkulu, hasil rekapitulasi tersebut
dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1467/PL.02.1-BA/17/Prov/X/2020

BAWASLU PROVINSI BENGKULU35 | P a g e

yang selanjutnya salinan BA tersebut diserahkan kepada Polda Bengkulu,
Kejati Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu, Dinas Dukcapil Provinsi
Bengkulu, Kemenkumham Perwakilan Provinsi Bengkulu, Kesbangpol Provinsi
Bengkulu, serta Tim Kampanye Paslon Nomor urut 1 dan 2.

Gambar 9. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020

3. Data Pemilih Dan Daftar Pemilih
Temuan

a.

Pada tahapan pencocokan dan penelitian Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat
alat kerja dalam rangka mempermudahPengawas Kelurahan Desa (PKD)
mengawasi prose coklit, alat kerja ini di kumpulkan secara berjenjang per tiga
hari, PKDkirim ke Panwascam, kemudian Panwascam kirim ke Kabupaten atau
Kota, Kabupaten/Kota merekap dan per satu minggu sekali dikirim ke email
Pengawasan Provinsi, dalam alat kerja tergambar ada dua proses Pengawasan,
satu data pemilih yang harus dicoretdan kedua data pemilih yang harus masuk,
berikut kami sampaikan data temuan coklit dalam bentuk tabel dan sudah kami
rekap sejak awal coklit sampi berakahirnya masa coklit :
1. Temuan Pada Saat Coklit :

BAWASLU PROVINSI BENGKULU36 | P a g e

Tabel 4. Temuan Rekapitulasi Akhir Data Pemilih Yang Harus Dicoret Dari Form A-KWK Se Provinsi Bengkulu
Provinsi Bengkulu

N PERIODE TANGG MENINGGAL GAND RUBAH BELUM PINDAH DICABUT TNI / TIDA BUK TOT
O AL DUNIA (A) A STATUS 17 DOMISILI HAK POLRI K AN AL
(B) (D) PEN
359 (C) (E) POLITIK (G) DIKE DUD 5025
(F) NAL UK
903 (H) (I) 1236
1 MINGGU 1 15-21 1604 426 10 2109 0 92 284 141 4
2 MINGGU 2 JULI 3487 1863
3 MINGGU 3 2020 3934 92 17 5882 0 101 1535 347 2075
4 MINGGU 4 22-21 4003 1651 8
5 MINGGU 5 JULI 2636 465 23 10019 49 113 2669 1623
2020 1614 2193
29 JULI 154 29 10292 0 118 4524 1166 7
-4
AGUS 128 24 8235 0 106 4905 1445 1909
2020 1391 3
5-11 4722
AGUS 7 7917
2020 7
11-13
AGUS
2020

TOTAL 15664 6390 1265 103 36537 49 530

Tabel 5. Temuan Rekapitulasi Data Pemilih Yang Harus Masuk Ke Form A-KWK Provinsi Bengkulu

NO PERIODE NAMA KAB/KOTA SUDAH 17 ALIH STATUS PINDAH BELUM 17 TOTAL
BELUM TNI/POLRI DOMISILI SUDAH
1 MINGGU 1 15-21 JULI 2020 (B) (MASUK)(C) 2934
2 MINGGU 2 22-21 JULI 2020 MASUK (A) 19 MENIKAH 8154
3 MINGGU 3 29 JULI - 4 AGUS 2020 1915 988 (D) 12452
4 MINGGU 4 5-11 AGUSTUS 2020 14 12 15094
5 MINGGU 5 11-13 AGUSTUS 2020 5647 2478 3752
TOTAL 4 15 42386
8578 3841
12 29
13036 2014
0 32
3173 573
49 6
32349 9894
94

2. Temuan Pada Saat Setelah DPS Menuju Penetepan DPT

Tabel 6. Temuan Data Rekapitulasi Ganda Dari Bawaslu RI

PROVINSI NAMA_PROVINSI KABUPATEN NAMA_KABUPATEN TOTAL

BAWASLU PROVINSI BENGKULU37 | P a g e

17 BENGKULU 1701 KAB. BENGKULU SELATAN 27
17 BENGKULU 1702 KAB. REJANG LEBONG 228
17 BENGKULU 1703 KAB. BENGKULU UTARA 500
17 BENGKULU 1705 KAB. SELUMA 165
17 BENGKULU 1706 KAB. MUKO MUKO 77
17 BENGKULU 1707 KAB. LEBONG 11
17 BENGKULU 1708 KAB. KEPAHIANG 98
17 BENGKULU 1709 KAB. BENGKULU TENGAH
17 BENGKULU 1771 KOTA BENGKULU 8
27

BAWASLU PROVINSI BENGKULU38 | P a g e

Tabel 7. Temuan Pada Saat DPS Menuju Penetapan DPT

NO IDENTIVIKASI PERMASALAHAN JUMLAH TEMUAN

1 PPS YANG TIDAK MENEMPEL DPS 0

2 PEMILIH YANG BELUM MASUK DPS 4861 Orang

3 PEMILIH YANG SUDAH TERDAFTAR DI DPS TETAPI MENINGGAL 822 Orang

4 PEMILIH YANG BELUM MEMILIKI DATA KEPENDUDUKAN 12046 Orang

5 PEMILIH LAPAS YANG BELUM TERDAFTAR 369 Orang

6 PEMILIH RUTAN YANG BELUM TERDAFTAR 162 Orang

7 PEMILIH LAPAS PEREMPUAN BELUM TERDAFTAR 78 Orang

8 PEMILIH LAPAS ANAK BELUM TERDAFTAR 32 Orang

9 PEMILIH BELUM 17 TAHUN TAPI SUDAH MENIKAH 54 Orang

10 PEMILIH 17 TAHUN PADA SAAT HARI H 28 Orang

11 PEMILIH GANDA 896 Orang

12 NKK LUAR KABUPATEN 533 Orang

13 PEMILIH ANTAR KECAMATAN 206 Orang

14 DAFTAR PEMILIH DIBAWAH UMUR 44 Orang

15 DATA PEMILIH TANGGAL LAHIR INVALID 15 Orang

16 DATA PEMILIH INVALID 174 Orang

17 DAFTAR PEMILIH USAI 90 TAHUN KE ATAS 240 Orang

18 DAFTAR PEMILIH TMS 413 Orang

19 DAFTAR PEMILIH PINDAH TPS 136 Orang

20 DAFTAR PEMILIH NON KTP E 0

b. Rekomendasi

1. Surat Rekomendasi Nomor 078/K.BE/PM.01.01/IX/2020, Tanggal 14
Sepember 2020, Perihal Rekomendasi. Isi Rekomendasi :
a. Sehubungan dengan surat KPU Provinsi Bengkulu nomor : 1185/PL.02.1-
SD/17/Prov/IX/2020, tanggal 13 September 2020, Perihal Permintaan
data hasil pengawasan. Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa sampai
dengan tanggal 14 September 2020, pukul 17.00 wib Bawaslu belum
menerima seluruh data sebagaimanan dimaksud untuk bisa melakukan
pencermatan DPS
b. Berdasarkan suarat KPU RI Nomor 759/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2020
perihal tindak lanjut hail rapat koordinasi KPU dan Bawaslu dalam
penyusunan daftar pemilih pemilihan serentak tahun 2020 tanggal 11

BAWASLU PROVINSI BENGKULU39 | P a g e

September 2020. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan
data DPS (A.1-KWK) kepada Bawaslu dalam bentuk soft file dengan
Format CSV dan/atau Excel
c. Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu
selama proses coklit sampai dengan penetapan pleno DPS ditingkat
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu sebagai berikut :
1. Kabupaten Seluma

i. Atas nama Reno Agustian, NIK : 1705080508970001, asal Desa
Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat sekarang pindah ke Desa
Padang Genting TPS 2 Kecamatan Seluma Selatan, yang
bersangkutan masih terdata di Desa Talang Perapat, seharusnya di
Desa Padang Genting

ii. Atas Nama Hede Pendri, NIK 1705142009980002, asal Desa
Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, TPS 2, data bermaslah yaitu
elemen data NIK di KTP yang bersangkutan tidak cocok dengan
data yang ada di sidalih sehingga masih perlu perbaikan

iii. Atas nama Muhibatun, asal Desa Batu Balai, Kecamatan Talo Kecil
TPS 1, elemen data nama yang bersangkutan kurang lengkap
disidalih, seharusnya sesuai KTP bernama Muhibatun Munawaroh
sehingga masih perlu perbaikan

iv. Atas nama Dinsi NIK. 170510140560002, NIK 1705100205082444,
asal Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara, belum masuk ke
sidalaih sehingga masih perlu perbaikan

v. Atas nama Nurkimah NIK. 170507410150003. NKK.
1705072404120002, asal Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi,
belum masuk ke sidalih sehingga masih perlu perbaikan

2. Bengkulu utara

BAWASLU PROVINSI BENGKULU40 | P a g e

i. Terdapat 21 orang pemilih yang disarankan untuk masuk DPS
dengan kategori 17 tahun tapi sudah menikah

2. Surat Rekomendasi Nomor 568/K.BE/PM.01.01/X/2020, tanggal 16 Oktober
2020, perihal rekomendasi, isi rekomendasi
a. Memastikan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota sudah
ditindakanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota pada saat pleno
b. Pada saaat pleno tingkat Provinsi agar KPU Provinsi Bengkulu
menjelaskan bahwa Renvoi BA ditingkat Kecamatan sudah ditindak
lanjuti pada saat pleno di tingkat Kabupaten/Kota
c. Hasil pencermatan tahapan DPT Kabupaten Bengkulu Selatan hasil pleno
tanggal 15 Oktober 2020 masih terdapat data ganda atas nama beni
berlamat di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal Kabupaten Bengkulu
Selatan yang bersangkutan pada saat ini sedang menjalani hukuman
penjara di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Bengkulu Selatan dan
terdaftar di TPS 008 Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna.
Sehubungan dengan hal tersebut kami merekomendasikan agar salah
satu nama yang bersangkutan dapatdihapus dari Daftar Pemilih Tetap
(DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati pada Tahun 2020

Grafik 1. Pengawasan Pergerakan Data DPS Ke DPT Tahun 2020 Se-Provinsi Bengkulu

BAWASLU PROVINSI BENGKULU41 | P a g e

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

1. KPU Provinsi Bengkulu menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Provinsi
Bengkulu, surat nomor 1460/Pl.02.1-SD,17/PROV/X/2020, tanggal 16
Oktober 2020, perihal rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Isi surat
menindak lanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Nomor 568/K.PM.01.01/X/2020 16 Oktober 2020 perihal rekomendasi,
berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu
Kabupaten/Kota diminta kepada saudara KPU Kabupaten/Kota untuk
menindaklanjuti rekomendasi sebagai berikut:
1. Memastikan rekomendasi dari Bawaslu sudah ditindak lanjuti pada saat
pleno dimasing-masing Kabupaten/Kota;
2. Pada saat pleno tingkat Provinsi agar KPU Provinsi menjelaskan bahwa
renvoi berita acara ditingkat Kecamatan sudah ditindaklanjuti pada saat
pleno tingkat Kabupaten/Kota;
3. Hasil pencermatan DPT Kabupaten Bengkulu selatan hasil pleno tanggal
15 oktober 2020 masih terdapat data ganda atas nama Benidengan
alamat Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal Kabupaten Bengkulu Selatan
yang bersangkutan saat ini menjalani hukuman penjara di lembaga
pemasyarakatan kelas 2B Bengkulu Selatan dan terdaftar di TPS 008
Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna, sehubungan dengan
hal tersebut agar salah satu nama yang bersangkutan dapat dihapus dari
daftar pemilih tetap pada pemilihan serentak tahun 2020.

2. Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 1466/PL.02.1-SD/17/PROV/X/2020,
tanggal 17 Oktober 2020, perihal penyampaian hasil tindaklanjut
rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Isi surat menindaklanjuti surat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor
568/K.BE/PM.01.01/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal rekomendasi,

BAWASLU PROVINSI BENGKULU42 | P a g e

berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu
Kabupaten/Kota.
3. Berita acara Nomor :1465/PL.02.1-BA/17/PROV/X/2020 tentang hasil
tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Pada hari sabtu
tanggal 17 Oktober 2020, bertempat di Hotel Santika Bengkulu, KPU Provinsi
Bengkulu telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu
sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 568/K.BE/PM.01.01/X/2020
tanggal 16 Oktober 2020 perihal rekomendasi. KPU Provinsi Bengkulu telah
meneruskan temuan dimaksud ke KPU Kabupaten/kota dan langsung
ditindaklanjuti. Adapun hasil tindak lanjut sebagai berikut:
1. Bahwa rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota semua sudah

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Penjelasan KPU Provinsi Bengkulu tentang renvoi BA ditingkat

Kecamatan sudah ditindaklanjuti pada saat pleno di tingkat
Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPUKabupaten/Kotamenjelaskan langsung
setelahmenyampaikan hasil penetapan DPTnya dalam forum pleno ini;
Bahwa koreksi/perbaikan/renvoi BA Kecamatan dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penetapan DPT diwilayah masing-
masing. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan Daftar Pemilih
yang dilakukan rekapitulasinya ditingkat Kecamatan karena baru
ditemukan atau baru diterima laporanya dari banyak pihak termasuk
dari jajaran Bawaslu ditingkat bawah. Terdapat pemilih yang datanya
perlu di-TMS-kan salah satunya karena kegandaan, atau memasukan
pemilih baru karena belum terdata. Dan kesemuanya itu sudah ditindak
lanjuti sebelum ditetapkanya DPT pada saat rapat pleno terbuka
ditingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAWASLU PROVINSI BENGKULU43 | P a g e

1. Renvoi BA di Kabupaten Bengkulu Tengah dari 11 Kecamatan, 10 di
antaranya terdapat renvoi BA dan hanya 1 Kecamatan tidak terdapat
renvoi dan sudah ditindaklanjuti sebelum ditetapkanya DPT

2. Di Kabupaten Bengkulu Selatan hanyater dapat 1 Kecamatan dari 11
Kecamatan dan sudah ditindak lanjuti sebelum ditetapkanya DPT

3. Kabupaten Rejang Lebong terdapat di 10 Kecamatan dari 15
Kecamatan dan sudah ditindaklan juti sebelum ditetapkanya DPT

4. Kabupaten Bengkulu Utara diseluruh Kecamatan (19 kecamatan) dan
sudah ditindaklanjuti sebelum ditetapkanya DPT

5. Kabupaten Kaur terdapat di 14 dari 15 Kecamatan; dan sudah
ditindaklanjuti sebelum ditetapkanya DPT

6. Kabupaten Seluma terdapat di 13 dari 14 Kecamatan; dan sudah
ditindak lanjuti sebelum ditetapkanya DPT

7. Kabupaten Mukomuko dari 15 kecamatan terdapat 9 kecamatan ;
dan sudah ditindaklanjuti sebelum ditetapkanya DPT

8. Kabupaten Lebong dari 9 Kecamatan dari 12 Kecamatan dan ; sudah
ditindaklanjuti sebelum ditetapkanya DPT

9. Kabupaten Kepahiang dari 3 Kecamatan dari 8 kecamatan dan ;sudah
ditindaklanjuti sebelum ditetapkanya DPT

10. Kota Bengkulu terdapat disemuah Kecamatan (9 Kecamatan) ; dan
sudah ditindaklanjuti sebelum ditetapkanya DPT
Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tersebar di 97
Kecamatan dari 129 Kecamatan yang ada dalam Provinsi Bengkulu

4. Bahwa terhadap DPT Kabupaten Bengkulu Selatan hasil pleno tanggal 15
Oktober 2020 yang diduga masih terdapat data ganda atas nama Beni
yang beralamat di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten
Bengkulu Selatan (seharusnya Kabupaten Kaur) yang bersangkutan saat
ini sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU44 | P a g e

Kelas II Bengkulu Selatan dan terdaftar di TPS 008 Kelurahan Padang
Sialang Kecamatan Pasar Manna berdasarkan hasil pencermatan
Bawaslu, KPU Provinsi Bengkulu melakukan klarifikasi dan meminta KPU
Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan
perundangan-undangan berlaku. Hasil tindak lanjut, dapat dijelaskan
sebagai berikut :

a. Bahwa dalam by nameDPT Kabupaten Begkulu Selatan NKK dan
NIK berbintang 8, terdapat data ganda atas nama Beni

b. Selanjutnya dilakukan pencermatan dan sanding data terhadap
DPT yang tidak berbintang, ditemukan sebagai berikut :
1. Atas nama Beni tidak ditemukan kegandaan
2. Ditemukan atas nama Hendi Efriadi namun di by
nameberbintang nama ini tidak ada/ terhapus di By Name DPT
berbintang yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten
Bengkulu Selatan, dan atas nama Beni terinfut 2 (dua)kali

b. Memperbaiki by namebintang 8, dan menyampaikan kembali ke
Bawaslu dan seluruh pihak.

4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Pemuktahiran Data
Dan Daftar Pemilih

Dalam tahapan pemuktahiran daftar pemilih tentunya banyak terjadi dinamika
dan permasalahan, akan tetapi semua dinamika dapat diselesaikan dari tingkat
bawah. Bawaslu Provinsi Bengkulu dari awal tahapan sudah mewanti-wanti
jajaran Bawaslu ditingkat bawah agar berhati-hati dan cermat, semua
permasalahan harus diselesaikan ditingkat bawah sebelum naik ke atas atau
level yeng lebih tinggi. Adapun dinamika yang terjadi di Provinsi Bengkulu sebagi
berikut :

BAWASLU PROVINSI BENGKULU45 | P a g e

1. Masih ditemukan PPK di Kecamatan lambat dalam merespon
rekomendasi Panwascam

2. Faktor kondisi alam, di Provinsi Bengkulu masih ditemukan medan-
medan sulit, tidak ada akses jalan, dan ada TPS di pulau terluar

3. Kekurangan SDM pada saat pencoklitan, contoh di Kota Bengkulu
Kecamatan Selebar, Kelurahan Pagar Dewa ada 40 TPS, KPU punya
perangkat PPDP per TPS sedangkan Pengawas satu Kelurahan satu Desa
hanya satu orang, tentunya hal ini menjadi kendala dalam melakukan
pengawasan coklit

4. Kondisi daerah yangtidak ada sinyal, hal ini menyebabkan keterlambatan
Panwascam dan PKD lambat dalam menyampikan progres laporan coklit

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Pemuktahiran
Data

1. Kekurangan jumlah SDM di level bawah, satu orang Pengawas Desa
Kelurahan (PKD) tidak sebanding dengan jumlah PPDP pada saaat
melakukan pencocokan dan penelitian

2. Alat kerja belum begitu efektif dan sulit dipahami oleh jajaran Pengawas
sampai ke tingkat bawah

3. Indikator temuan tidak tergambar di alat kerja sehingga harus di ceritakan
secara gamblang di Form-A

4. Masih ditemukan permsalahan pada saat pencocokan dan penelitian
5. Setelah penetapan DPT data masih sangat dinamis banyak ditemukan

pemilih yang belum masuk DPT

BAWASLU PROVINSI BENGKULU46 | P a g e

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon
Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikot Tahun 2020

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon
Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Berikut adalah pemetaan kerawanan-kerawanan dalam tahapan
pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 :

Didalam IKP Tahun 2020 terapat kerawanan Proses pencalonan yang
mempunyai nilai 79, 84 % yang merupakan kerawanan tinggi di setiap
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Drai
Kerawanan inilah akan dipetakan strategi-strategi pencegahan dan
pengawasan terhadap proses pencalon. (sumber: IKP Tahap III).

BAWASLU PROVINSI BENGKULU47 | P a g e

b. Perencanaan Pengawasan
Dalam membuat perencanaan pengawasan tahapan pencalonan, Bawaslu
Provinsi Bengkulu mengagendakan beberapa kegiatan guna membentuk
pemahaman yang sama dalam melakukan pengawasan nantinya. Adapun
kegiatan-kegiatan tersebut seperti :
1) Menyelenggarakan zoom meeting sebelum tahapan dimulai, hal ini
menjadi penting dalam rangka pemetaan poin-poin penting apa yang
harus diawasi dalam tahapan pencalonan;
2) Mengadakan Rapat Koordinasi perencanaan Pengawasan dan
mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan;
3) Membuat alat kerja dalam rangka memudahkan proses pengawasan
pencalonan baik untuk Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu
Kabupaten/Kota;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU48 | P a g e

Tabel 8. TahapanPencalonanPemilihanGubernur dan Wakil Gubernur

Kegiatan Awal Akhir
4 September 2020 6 September 2020
PENDAFTARAN
4 September 2020 6 September 2020
PASANGAN CALON
4 September 2020 11 September 2020
Verifikasi Syarat
11 September 2020 12 September 2020
Pencalonan
Awal Akhir
Pemeriksaan 6 September 2020 12 September 2020
13 September 2020 14 September 2020
kesehatan
14 September 2020 16 September 2020
Penyampaian hasil
14 September 2020 22 September 2020
pemeriksaan

kesehatan

Kegiatan

Verifikasi syarat calon

Pemberitahuan hasil

Verifikasi

Penyerahan Dokumen

perbaikan syarat Calon

Pengumuman

dokumen perbaikan

syarat Calon di laman

KPU

Verifikasi Dokumen 16 September 2020 22 September 2020
23 September 2020
perbaikan syarat calon
i. eptember 2020
PENETAPAN

PASANGAN CALON

Pengundian dan

pengumuman nomor

urut Pasangan Calon

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Partai
Politik Gubernur dan Wakil Gubernur

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020,
sampai batas akhir yang ditentukan, tidak ada satupun Bapaslon dari jalur
perseorangan yang mendaftarkan diri ke Kantor KPU Provinsi Bengkulu
sehingga secara otomatis pencalonan hanya ada dari partai politik. Bapaslon
dari partai politik yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Bengkulu sebanyak
3 (tiga)pasang, yaitu :
1. Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno
2. DR.H.Rohidin Mersyah,MMA dan DR.H.Rosjonsyah, S.IP.,M.Si
3. Agusrin Maryono Najamudin,ST dan DR.Ir.H.M.Imron Rosyadi,MM,Msi.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU49 | P a g e

namun hanya 2 (dua) pasang yang di tetapkan KPU yang dianggap
memenuhi syarat (MS).

a. Pencegahan

Selama rentang waktu tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi
Bengkulu telah mengeluarkan beberapa surat yang dialamatkan ke pihak-
pihak terkait dalam upaya pencegahan dalam bentuk imbauan, yaitu :

Tabel 9. Surat ImbauanTerkaitTahpanPencalonan

NO NOMOR SURAT TANGGAL ISI IMBAUAN
SURAT

SANKSI PIDANA BAGI PARPOL YANG MENERIMA

1 07/K.BE/PM.00.00/I/2020 29/01/2020 IMZALAN DAN BAGI ORANG YANG MENERIMA

IMBALAN DALAM ROSES PENCALONAN

2 08/K.BE/PM.00.00/I/2020 29/01/2020 NETRALITAS ASN

3 12/K.BE/PM.00.01/II/2020 18/02/2020 IMBAUAN TERKAIT PENYERAHAN SYARAT

DUKUNGAN

4 25/K.BE/PM.01.01/IV/2020 17/04/2020 1. BAWASLU MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM PENANGANAN COVID-19

3. TIDAK MEMPOLITISIR BANTUAN SOSIAL ATAU

MENGGUNAKAN ANGGARAN COVID-19 UNTUK

KEPENTINGAN PRIBADI ATAU KELOMPOK

5 29/K.BE/PM.01.01/V/2020 13/05/2020 MENGIMBAU SDR. HENDY AFRIZAL AGAR MEMBUAT

STATEMENT DI MEDIA MASSA HARUS SESUAI

DENGAN REGULASI DAN PERATURAN

PERUNDANGAN YANG BERLAKU

6 070/K.BE/PM.01.01/VIII/2020 18/08/2020 KETUA PARPOL AGAR :

1. BERPEDOMAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU

2. AGAR TIDAK MELAKUKAN MAHAR POLITIK

3. MENDAFTARKAN BACALON TIDAK DI AKHIR

WAKTU

4. BACALON YANG DIUSUNG MEMENUHI TES

STANDAR KESEHATAN

7 074/K.BE/PM.01.01/IX/2020 02/09/2020 KETUA KPU PROV BENGKULU UNTUK MENGIMBAU :

1. PARPOL DAN PASLON TIDAK MENGGUNAKAN

FASILITAS NEGARA

8 077/K.BE/PM.01.00/IX/2020 07/09/2020 KETUA KPU PROVINSI UNTUK MEMASTIKAN

KEABSAHAN SELURUH BERKAS PERSYARATAN CALON

9 081/K.BE/PM.00.01/IX/2020 21/09/2020 1. BACALON MELAKSANAKAN PROTOKOL

KESEHATAN

2. SAAT PENETAPAN PASLON DAN PENGUNDIAN

NOMOR URUT AGAR MEMPERHATIKAN BATASAN

JUMLAH ORANG

10 569/K.BE/PM.00.01/XI/2020 04/11/2020 CALON WAKIL GUBERNUR NOMOR 3 UNTUK SEGERA

MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERHENTIAN DARI DPR

PROVINSI BENGKULU

BAWASLU PROVINSI BENGKULU50 | P a g e