laporan pengawasan 2020

Keberatan dari saksi

paslonterhadap selisih 1 angka

untuk perolehan suara Bupati

Lubuk paslon no. 01. selanjutnya KPPS merubah hasil jumlah yang salah kemudian
Kebur
1 dilakukan pengecekan ulang atas - diparaf oleh ketua KPPS dan para saksi dan dicatat

jumlah hasil di C hasil-KWK Bupati, dalam form C kejadian khusus-KWK

yang seharusnya 94 tertulis 95. Hal

tersebut diketahui dari angka 1

romawi yang ditutup berjumlah 6

Salah penulisan di kolom angka

Lubuk DPTdi C hasil-KWK Gubernur,
Kebur 2 seharusnya angka tersebut sama 2 KPPS mencatat ke dalam form C kejadian khusus

dengan daftar hadir

Talang 1 Surat suara Bupati masuk ke dalam 2 Surat suara yang salah masuk dikembalikan ke kotak

Dantuk kotak suara Gubernur yang semestinya, dituangkan dalam BA dan dicatat

dalam form C kejadian khusus

C hasil KWK Gubernur kotor akibat

bercak lumpur akibat hujan yang Ketua KPPS menghubungi ketua KPU Kabupaten Seluma

Talang mengakibatkan TPS berlumpur dab terkait C hasil KWK kelurahan Talang Dantuk di TPS 1,
1 juga tulisan pada lembar C hasil- - kemudian KPPS berangkat ke KPU untuk menjemput C
Dantuk
KWK tembus ke C hasil KWKdi hasil KWK untuk pengganti dan KPPS menuangkan dal

lembar kedua yang mengakibatkan for C kejadian khusus KWK dan menuangkan dalam BA

angka dobel

Seluma Sengkuang 1 Surat suara Gubernur kurang 1 2 Dicatat ke dalam form C kejadian husus
Selatan lembar

Seluma Utara Sinar Pagi 1 Pindah Lokasi TPS - Mengingat cuaca hujan dan tempat TPS tidak

memungkinkan untuk digunakan maka dipindahkan ke

ruang Balai Desa serta dituangkan dalam form C

kejadian khusus-KWK

Kekurangan surat suara tersebut diambil dari

Talang 1 Surat suara Bupati kurang 25 2 kecamatan Ilir Talo Desa Giri Nanto TPS 1 sebanyak 25

Panjang lembar surat suara Bupati dan mencatat di form C kejadian

khusus-KWK

Talang 2 1 Orang anggota KPPS dinyatakan - 1 Orang yang dinyatakan reaktif covid-19
Panjang Reaktif dibebastugaskan
Ilir Talo

1 Orang anggota KPPS dinyatakan 1 Orang yang dinyatakan reaktif covid-19
Penago I 1 Reaktif - dibebastugaskan

Nanti 1 Pindah Lokasi TPS - Akibat cuaca buruk (hujan) dan tidak memungkinkan
Agung dilakukan pemungutan suara di tempat yang telah
ditentukan

Seluma Barat Talang 2 Surat suara Gubernur lebih 25 2 Surat suara lebih tersebut dimasukan ke dalam sampul
Tinggi lembar suarat suara tidak terpakai dan meminta KPPS

mencatat ke dalam form C kejadian khusus-KWK

Selebar 2 Surat suara Bupati masuk ke dalam 2 Pada saat penghitungan suara surat suara yang salah
kotak suara Gubernur masuk dikembalikan ke tempat yang semestinya dan
mencatatnya dalam form C kejadian khusus-KWK
Seluma
Timur Rawa Sari 1 Surat suara Bupati masuk ke dalam 2 Pada saat penghitungan suara surat suara yang salah

kotak suara Gubernur masuk dikembalikan ke tempat yang semestinya dan

mencatatnya dalam form C kejadian khusus-KWK

Talang Surat suara Gubernur kurang 1

Air Periukan Benuang 3 buah dan surat suara Bupati kurang 2 KPPS mencatat ke dalam form C kejadian khusus
1 lembar

Talo Kembang 1 Pindah Lokasi TPS - Mengingat cuaca hujan dan tempat TPS tidak

Seri memungkinkan untuk digunakan maka dipindahkan ke

ruang kelas SDN 108 SELUMA dan KPPS membuat BA

BAWASLU PROVINSI BENGKULU148 | P a g e

Saat penghitungan surat suara

Padang 1- sebelum dimulainya pemungutan
12 suara. Surat Suara Hanya Sejumlah
Serai dengan DPT Tanpa ada Surat suara Menyampaikan Kejadian Tersebut Kepada PPS dan PPK
atas Kekurangan Surat Suara Tersebut dan
Kampung Tambahan 2,5% dari DPT di TPS. 2
Melayu Namun setelah pemungutan suara merekomendasi secara lisan agar dimasukan ke dalam
selesai semua pemilih yang kejadian khusus

Muara Dua 4 menggunakan hak pilih, surat

suaranya tercukupi malah berlebih

Ada keberatan dari saksi Pasangan

6 KOTA Calon Nomor Urut 3, karena ada
BENGKULU ketidaksesuaian surat suara yang
digunakan antara yang ditulis pada

C.Hasil dan saksi Nomor Urut 3,

untuk saksi Paslon Nomor urut 1

Teluk Segara Sumur dan 2 sama dengan dengan yang 2 PTPS, Panwaslu Kelurahan, KPPS dan sanksi sepakat
Meleleh 1 ada di C.Hasil., kemudian KPPS untuk penghitungan ulang dan hasil penghitungan

menawarkan untuk dilakukan ulang ternyata datanya sudah sama

penghitungan ulang, akhirnya

dilakukan penghitungan ulang

berdasarkan kesepekatan antara

KPPS, semua Saksi Paslon dan

Pengawas. terjadi di TPS 1 Kel.

Sumur Meleleh Kec. Teluk Segara.

Surat Suara yang terpakai untuk

Gubernur dan Wakil Gubernur

berjumlah 259, Bupati Dan Wakil

Kec. Putri Desa Kota 1 Bupati Berjumlah 256. Selisih 3 2 Menyarankan untuk melakuakn Penghitungan Ulang
Hijau Bani surat suara. Setelah dilakukan

penghitungan ulang, hasil surat

7 BENGKULU suara yang terpakai sudah sama-
UTARA sama berjumlah 259.

1 Terjadi kesalahan Penulisan jumlah Menyarankan untuk melakukan crosschek terhadap

perolehan suara Paslon Gubernur data C.KWK Hasil. Dan dilakukan pembetulan pada saat

Kec. Arma Pagar antara yang tertera di C.KWK Hasil 2 pleno tingkat Kecamatan.
Jaya Banyu dengan C KWK Salinan yang

diberikan kepada PTPS dan Saksi

Paslon.

8 BENGKULU 2 Berdasarkan laporan yang 1) Panwaslu Kecamatan Pematang Tiga menyampaikan

TENGAH disampaikan oleh PTPS 2 Desa surat kepada PPK Kecamatan Pematang Tiga dengan

Kebun Lebar, Saudara Hasan Syahri Nomor: 38/K.BE-02.06/PM.00.02/XII/2020 tanggal 9

dan PKD Desa Kebun Lebar, Saudari Desember 2020 agar PPK memenuhi kebutuhan

Laili terkait Perhitungan Surat Suara kekurangan surat suara sebanyak 93 lembar tersebut.

Pematang Kebun pada pukul 06.30 WIB yang 2) Pada Pukul 10.30 Ketua Panwascam dan Anggota
Tiga Lebar
disaksikan oleh seluruh KPPS. Dari 2 mendatangi langsung ke TPS 2 Kebun Lebar Terhadap

hasil penghitungan, surat suara kekurangan Surat Suara sambil menunggu datangnya

yang ada sebanyak 167 lembar, surat suara yang kurang tersebut. Berdasarkan

sedangkan jumlah pemilih yang keterangan Ketua PPK bahwa surat suara yang kurang

terdaftar pada DPT sebanyak 260 tersebut diambil dari TPS terdekat yaitu dengan rincian

orang sehingga terdapat sebagai berikut :

BAWASLU PROVINSI BENGKULU149 | P a g e

kekurangan 93 lembar surat suara. 1. Desa Aturan Mumpo 2 TPS 02 Sebanyak 8 Lembar
2. Desa Aturan Mumpo 1 TPS 02 Sebanyak 6 Lembar
9 KEPAHIANG 3. Desa Genting Dabuk TPS 01 Sebanyak 4 Lembar
4. Desa Tiambang TPS 01 Sebanyak 9 Lembar
Bermani Ilir Embong 01 Kotak surat suara Gubernur rusak - 5. Desa Batu Beriang TPS 02 Sebanyak 5 Lembar
Sido 6. Desa Batu Beriang TPS 01 Sebanyak 8 Lembar
7. Desa Air Kotok TPS 01 Sebanyak 25 Lembar
Ujan Mas 1 Kurang Surat Suara Gubernur 3 lbr 8. Desa Aturan Mumpo I TPS 01 Sebanyak 7 Lembar
9. Desa Kebun Lebar TPS 01 Sebanyak 4 Lembar
Ujan Mas Bawah dan Bupati 25 lbr 2 Sehingga totalnya yang diterima sebanyak 76 lembar
Ujan Mas 2 berdasarkan BA terima barang yang ditanda tangani
Ujan Mas Kurang Surat Suara Gubernur 1 2 oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh Linmas, Saksi
Ujan Mas 2 Paslon 01 dan 02, dan Ketua PPS Desa Kebun Lebar.
Ujan Mas Ujan Mas 1 lembar 2
Ujan Mas Atas 2 Surat suara di TPS 2 Desa Kebun Lebar Kecamatan
2 Pematang Tiga menjadi 243 lembar, setelah ditambah
Pinang Kurang Surat Suara Bupati 2 lembar dengan surat suara yang diambil dari TPS-TPS terdekat.
Belapis 3 Namun, jumlah surat suara ini masih mengalami
Ujan Mas 8 kekurangan sebanyak 25 lembar, dari yang seharusnya
Atas terdaftar di DPT sebanyak 260 lembar dan kekurangan
tersebut tidak mengganggu proses pemungutan suara.
Suro Ilir Kurang Surat Suara Bupati 25
1 lembar Kotak suara yang rusak diganti oleh tim dari KPU
Kabupaten disaksikan oleh PPK, Panwascam dan pihak
10 LEBONG Meranti Kurang Surat Suara Bupati 1 lembar Kepolisian
Jaya
Bumi Sari 4 Membuat BA kekurangan surat suara dan PPK
menyatakan untuk sementara menggunakan surat
Air Kopras Kurang Surat Suara Bupati 2lembar suara yang ada terlebih dahulu
3 Membuat BA kekurangan surat suara dan PPK
menyatakan untuk sementara menggunakan surat
2 terdapat selisih antara jumlah suara yang ada terlebih dahulu
pemilih yang menggunakan hak
pilih yang terdaftar di Formulir C. Membuat BA kekurangan surat suara dan PPK
Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan menyatakan untuk sementara menggunakan surat
suara yang ada terlebih dahulu
jumlah surat suara yang digunakan
baik surat suara pemilihan Membuat BA kekurangan surat suara dan PPK
menyatakan untuk sementara menggunakan surat
Gubernur dan Wakil Gubernur suara yang ada terlebih dahulu
Bengkulu maupun surat suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Membuat BA kekurangan surat suara dan PPK
Lebong : 1). Jumlah Pemilihan yang menyatakan untuk sementara menggunakan surat
menggunakan hak pilih yang suara yang ada terlebih dahulu
terdaftar dimodel C. Daftar Hadir
Pemilih KWK sebanyak 268, PPK menyatakan untuk sementara menggunakan surat
sedangkan surat suara pemilihan suara yang ada terlebih dahulu
Gubernur dan Wakil Gubernur
Dituangkan ke PPK Kecamatan Pinang Belapis

Diteruskan ke KPU Kabuapten Lebong

BAWASLU PROVINSI BENGKULU150 | P a g e

Bengkulu yang digunakan sebanyak
269. artinya terdapat 1 (satu)

kelebihan surat suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu yang digunakan. 2).
Jumlah pemilih yang digunakan hak
pilih yang terdaftar di model C.
Daftar Hadir Pemilih-KWK sebanyak
268, sedangkan jumlah surat suara
Pemilih Bupati dan Wakil Bupati
Lebong yang digunakan sebanyak
267. 3). artinya terdapat 1 (satu)
kekurangan surat suara Pemilih
Bupati dan Wakil Bupati Lebong

yang digunakan.

***Keterangan :

1. Pidana
2. Administrasi
3. Etik
4. Pemilihan Ulang
5. Penghitungan Ulang
6. Protokol Kesehatan

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Dan

Rekapitulasi Suara

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan
jajarannya maka dapat dilakukan evaluasi, sebagai berikutyaitu :
- Keberhasilan:

a. Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu tidak menciptakan
cluster baru penyebaran Covid-19;

b. Pelaksanaan pemungutan suara di Provinsi Bengkulu berjalan lancar
dan aman;

c. Tidak terjadi pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Provinsi
Bengkulu.

- Kelemahan :
a. Terjadi penghitungan suara ulang di 6 TPS se-Provinsi Bengkulu;
b. Terdapat renvoy C hasil salinan dan C hasil rekapitulasi tingkat
Kecamatan,Kabupaten dan Provinsi;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU151 | P a g e

c. Kualitas Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilihan masih
rendah;

d. Surat suara tidak sah masih signifikan yaitu sebanyak 65.543 suara;
e. Terdapat banyak TPS yang tidak tersedia saksi peserta pemilihan,

khususnya saksi pasangan calon nomor 3 (Agusrim Maryono
Najamudin & Imron Rosyadi);
f. Saksi Pasangan calon nomor 3 tidak mau menandatangani Berita
Acara Hasil Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;
g. Sosialisasi pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat di Provinsi
Bengkulu masih kurang, sebagai indikator jumlah surat suara tidak sah
masih signifikan demikian pula halnya dengan tingkat partisipasi
masyarakat dalam memilih masih rendah.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU152 | P a g e

G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN
1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

90,00 75,68 78,16
80,00

70,00 63,31 Keamanan
60,00
50,00 57,82 Otoritas Penyelenggara
40,00 Pemilu
30,00 Penyelenggara Negara
20,00
Relasi kuasa di tingkat
lokal (aktor politik lokal)

10,00

0,00
PROVINSI BENGKULU

Dalam IKP Subdimensi konteks sosial politik terdapat relasi kuasa di
tingkat lokal, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara Negara,
keamanan dan relasi kuasa di tingkat lokal.Berdasarkan diagram diatas,
terdapat indikator tidak netralnya ASN, putusan KASN terkait tidak
netralnya ASN, dan mobilisasi ASN untuk mendukung calon tertentu.
b. Perencanaan Pengawasan
Perencanaan pengawasan dilakukan dengan proses identifikasi terkait
potensi ASN yang tidak netral dan berdasarkan hal tersebut menjadi
fokusdalam melakukan pengawasan terkait netralitas ASN.
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU153 | P a g e

Terhadap pencegahan yang dilakukan dalam hal ini Bawaslu Provinsi
Bengkulu memberikan himbauan melalui media sosial selama masa
pandemi Covid-19.
b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan netralitas ASN untuk mewujudkan
Pemilu yang jurdil dan non partisan. Bawaslu Provinsi Bengkulu
melakukan himbauan baik secara langsung pada saat menghadiri kegiatan
yang dilakukan oleh pihak lain dan himbauan secara tidak langsung atau
virtual melalui aplikasi zoom.

3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
1) Pengawasan Tidak Langsung terhadap ASN Dalam Lingkup Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Bahwa menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari Anggota

Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Divisi Pengawasan dan Hubungan

Lembaga, AMROZI yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu

pada tanggal 25 Juni 2020. Informasi tersebut berupa gambar

screenshot akun facebook “Jaduliwan” yang diduga milik Kepala Dinas

Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu yang

memposting/men-share dari media massa elektronik “isbcenter.com”

dengan tautan beritanya pada laman

https://www.isbcenter.com/dukungan-terhadap-rohidin-mersyah-

makin-meluas-sesepuh-dan-tokoh-masayarakat-muko-muko-siap-

berjuang-untuk-2-periode/, yang memuat dokumentasi foto

pemberitaan tersebut. Kemudian menindaklajuti informasi tersebut

yang dijadikan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran

pemilihan. Sehingga, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan

penelusuran serta mengumpulkan data dan informasi terkait

peristiwa dugaan peristiwa tersebut, dengan melakukan hal-hal

sebagai berikut:

BAWASLU PROVINSI BENGKULU154 | P a g e

 Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, Tim Pengawas

melakukan penelusuran kebenaran adanya konten berita dari

media massa elektronik yaitu “isbcenter.com”, yang berjudul

“Dukungan Terhadap Rohidin Mersyah Makin Meluas”, Sesepuh

dan Tokoh Masayarakat Muko Muko Siap Berjuang Untuk 2

Periode”, dengan tautan halaman

https://www.isbcenter.com/dukungan-terhadap-rohidin-

mersyah-makin-meluas-sesepuh-dan-tokoh-masayarakat-muko-

muko-siap-berjuang-untuk-2-periode/.

 Bahwa pada hari Senin dan Selasa tanggal 29 dan 30 Juni 2020,

Tim Pengawas melakukan penelusuran, dengan cara melakukan

klarifikasi serta meminta keterangan langsung/lisan terhadap

beberapa orang, masing-masing atas nama: (Berita Acara

Pemeriksaan/Klarifikasi terlampir)

(1) JADULIWAN, S.E., M.M.,selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu,
dengan Jabatan sebagai Kepala Dinas.

(2) ACEP NANA HARIANTO, selaku Wartawan pada Media Massa
Elektronik/Online “isbcenter.com”, dan sebagai penulis berita
“Dukungan Terhadap Rohidin Mersyah Makin Meluas”.

(3) AMROZI AZ,selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko,
Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga sebagai pemberi
informasi awal.

 Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, Tim Pengawas

melakukan penelusuran kebenaran adanya konten berita dari

media massa elektronik maupun informasi terkait Pejabat

Struktural pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang dimuat dalam situs/halaman

sebagai berikut:

1. Menelusuri informasi terkait struktur organisasi pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, dari
situs/halaman milik dinas tersebut, dengan tautan halaman:
https://diskominfotik.bengkuluprov.go.id/profil/;

2. Menelusuri informasi terkait Pejabat Struktural di lingkungan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu, yang bersumber dari situs/halaman milik Pemerintah
Provinsi Bengkulu, yaitu: https://bengkuluprov.go.id/pejabat-
struktural/;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU155 | P a g e

 Bahwa terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 hingga 1 Juli 2020,
Tim Pengawas melakukan analisis seluruh informasi serta data
yang diperoleh dari penelusuran tersebut, yang hasilnya
ditemukan fakta-fakta serta peristiwa sebagai berikut:

[ 1 ] Bahwa berdasarkan keterangan JADULIWAN, S.E., M.M., karena

yang bersangkutan merupakan Kepala Dinas Komunikasi,

Informasi dan Statistik Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang

bersangkutan membenarkan bahwa telah memposting/men-

share dari media massa elektronik “isbcenter.com” dengan

tautan beritanya pada laman

https://www.isbcenter.com/dukungan-terhadap-rohidin-

mersyah-makin-meluas-sesepuh-dan-tokoh-masayarakat-muko-

muko-siap-berjuang-untuk-2-periode/, yang memuat

dokumentasi foto pemberitaan tersebut di akun facebook

miliknya yang bernama “Jaduliwan”.

[ 2 ] Bahwa yang bersangkutan (JADULIWAN, S.E., M.M.) menjelaskan
memposting postingan tersebut pada saat dirinya berada di
Palembang menggunakan Telepon Selular/Smart Phone miliknya,
sekitar tanggal 24 Juni 2020 pada pukul 21.59 WIB dan
berdasarkan keterangannya postingan tersebut dihapus sekitar
pukul 5 dinihari saat dirinya terbagun dari tidur.

[ 3 ] Bahwa dalam keterangannya, yang bersangkutan merasa khilaf
dan telah melakukan kesalahan karena postingan tersebut, dan
postingan tersebut telah dihapusnya pada tanggal 25 Juni 2020
sekitar pukul 5 dinihari, yang artinya hanya beberapa jam
terposting di aku facebook miliknya karena beliau tertidur. Alasan
beliau memposting berita tersebut di akun facebooknya karena
terdapat foto seniornya di dalam dokumentasi foto dalam
pemberitaan tersebut.

[ 4 ] Bahwa berdasarkan keterangan ACEP NANA HERIANTO, yang
bersangkutan menjelaskan bahwa benar berita dengan judul
“Dukungan Terhadap Rohidin Mersyah Makin Meluas”, Sesepuh
dan Tokoh Masayarakat Muko Muko Siap Berjuang Untuk 2
Periode” yang diberitakan oleh media massa elektronik
“isbcenter.com” dengan tautan beritanya pada laman
https://www.isbcenter.com/dukungan-terhadap-rohidin-
mersyah-makin-meluas-sesepuh-dan-tokoh-masayarakat-muko-
muko-siap-berjuang-untuk-2-periode/, adalah berita yang dirinya
rilis oleh dirinya, dan berita yang sama juga dirilis oleh media
massa elektronik “intersisinews.com” dengan judul “Dukungan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU156 | P a g e

Terhadap Romer Makin Meluas, Tim Keluarga MM Terbentuk”

dengan tautan laman beritanya

https://www.intersisinews.com/berita/dukungan-terhadap-

romer-makin-meluas-tim-keluarga-mm-terbentuk/.

[ 5 ] Bahwa berita yang bersangkutan (ACEP NANA HERIANTO)
sebagaimana angka [4] di atas, dirilis pada tanggal 24 Juni 2020
pada pukul 16.48 WIB di media massa elektronik “isbcenter.com”
dan berita tersebut tidak ada hubungannya dengan Kepala Dinas
Komunikasi, Informasi dan Statistik Pemerintah Provinsi
Bengkulu, JADULIWAN, S.E., M.M.

[ 6 ] Bahwa ACEP NANA HERIANTO juga menyatakan bahwa
sebelumnya tidak kenal/tahu akun facebook atas nama
“Jaduliwan” dan tidak kenal/tahu juga dengan Kepala Dinas
Komunikasi, Informasi dan Statistik Pemerintah Provinsi
Bengkulu, dan baru tahu setelah diundang klarifikasi oleh
Bawaslu Provinsi Bengkulu.

[ 7 ] Bahwa berdasarkan keterangan ACEP NANA HERIANTO, diperoleh
informasi bahwa berita massa elektronik “isbcenter.com” baru
didirikan tanggal 7 Juni 2020.

[ 8 ] Bahwa berdasarkan keterangan AMROZI AZ, yang bersangkutan
membenarkan bahwa dirinya yang mengambil gambar screenshot
akun facebook “Jaduliwan” yang membagikan postingan dari
media massa elektronik “isbcenter.com” dengan tautan beritanya
pada laman https://www.isbcenter.com/dukungan-terhadap-
rohidin-mersyah-makin-meluas-sesepuh-dan-tokoh-masayarakat-
muko-muko-siap-berjuang-untuk-2-periode/, dengan judul berita
“Dukungan Terhadap Rohidin Mersyah Makin Meluas”, Sesepuh
dan Tokoh Masayarakat Muko Muko Siap Berjuang Untuk 2
Periode” dan dirinya juga yang mengambil gambar screenshot
profilakun facebook “Jaduliwan”.

[ 9 ] Bahwa berdasarkan keterangan AMROZI AZ, dirinya mengetahui
peristiwa sebagiamana angka [8] pada tanggal 25 Juni 2020
sekitar pukul 01.51 WIB di rumah Ketua Bawaslu Kabupaten
Mukomuko, PADLUL AZMI saat akan berangkat untuk koordinasi
ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.

[ 10 ] Bahwa berdasarkan keterangan yang bersangkutan (AMROZI
AZ), terkait permasalahan sebagiamana angka [8] telah
melakukan koordinasi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Mukomuko (PADLUL AZMI dan DENI SETIABUDI),
tetapi saat konfirmasi kembali bersama DENI SETIABUDI sekitar

BAWASLU PROVINSI BENGKULU157 | P a g e

pukul sekitar jam 14.00 WIB berita yang di posting/share di akun
facebook “Jaduliwan” tersebut sudah tidak ada lagi, sedangkan
saat yang bersangkutan lihat sekitar pukul 09.00 WIB postingan
tersebut masih ada.

[ 11 ] Bahwa berdasarkan keterangan AMROZI AZ, terkait
permaslahan ini sudah dibuat Laporan Hasil Pengawasannya
(LHP) yang termuat di dalam Formulir Model A Laporan Hasil
Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko tanggal 25 Juni 2020
serta telah berkoordinasi dan disampaikan juga ke Bawaslu
Provinsi Bengkulu melalui Ibu Patimah Siregar sekitar Pukul 15.28
WIB dan Pak Apriyanto Kurniawan sekitar pukul 18.50 WIB pada
hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020.

[ 12 ] Bahwa berdasarkan keterangan yang bersangkutan (AMROZI
AZ), dirinya mengakui tahu dengan Kepala Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik Pemerintah Provinsi Bengkulu,
JADULIWAN, S.E., M.M. dan juga berteman di aplikasi media
sosial facebook dengan , JADULIWAN, S.E., M.M. yang memiliki
akun facebook “Jaduliwan” dengan nama akun facebook yang
bersangkutan “Amro Rozi Amanzikri”.

[ 13 ] Bahwa berdasarkan keterangan JADULIWAN, S.E., M.M. dan
AMROZI AZ, di dalam dokumentasi foto dari pemberitaan oleh
media massa elektronik “isbcenter.com” dengan tautan beritanya
pada laman https://www.isbcenter.com/dukungan-terhadap-
rohidin-mersyah-makin-meluas-sesepuh-dan-tokoh-masayarakat-
muko-muko-siap-berjuang-untuk-2-periode/, dengan judul berita
“Dukungan Terhadap Rohidin Mersyah Makin Meluas”, Sesepuh
dan Tokoh Masayarakat Muko Muko Siap Berjuang Untuk 2
Periode”, terdapat foto yang dikenali yaitu, Syaukani Dauhari
pensiunan mantan Sekretaris Pemerintah Daerah Kabupaten
Mukomuko, Abdullah Abbas dan Badri Rusli, mereka berdua
adalah pensiunan, Pak Badri mantan Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dan Pak Hermen yang
juga merupakan pensiunan dengan jabatan terakhirnya tidak
tahu.

[ 14 ] Bahwa berdasarkan keterangan JADULIWAN, S.E., M.M. dan
AMROZI AZ, bahwa terkait komentar dari akun facebook
“Mutiara Selagan”. Mereka menyatakan bahwa akun “Mutiara
Selagan” tersebut adalah milik warga Kabupaten Mukomuko yang
berlatar belakang swasta bukan PNS/ASN.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU158 | P a g e

[ 15 ] Bahwa berdasarkan dokumen elektronik pemberitaan oleh
media massa elektronik “isbcenter.com” dengan tautan beritanya
pada laman https://www.isbcenter.com/dukungan-terhadap-
rohidin-mersyah-makin-meluas-sesepuh-dan-tokoh-masayarakat-
muko-muko-siap-berjuang-untuk-2-periode/, dengan judul berita
“Dukungan Terhadap Rohidin Mersyah Makin Meluas”, Sesepuh
dan Tokoh Masayarakat Muko Muko Siap Berjuang Untuk 2
Periode”, terdapat informasi yang intinya yaitu “Dukungan
terhadap Bakal Calon Gubernur Petahana Rohidin Mersyah
semakin meluas hari ini rabu (24/6/2020) terbentuk Tim keluarga
dan sekaligus Deklarasi Tim Keluarga Rohidin Mersyah (Romer)
Kabupaten Muko Muko”.

 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka diketahui
terdapat penyebarluasan informasi terkait aktifitas dukungan
beberapa pihak yang erat kaitannya dengan kontestasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Periode Tahun 2020-
2025 (PIMILIHAN SERENTAK 2020), khususnya kepentingan
individu ROHIDIN MERSYAH selaku PETAHANA yang memiliki
peluang untuk dapat mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam
PIMILIHAN SERENTAK 2020, yang oleh JADULIWAN, S.E., M.M.
disebarkan/diposting/di-share di dalam akun media sosial
facebook miliknya yang bernama “Jaduliwan”, dan diketahui saat
ini JADULIWAN, S.E., M.M. adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur
Sipil Negara (PNS/ASN) dengan jabatan Kepala Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah diuraikan di atas,
maka terhadap informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilihan,
diketahui “Tidak Terdapat Adanya Pelanggaran Pemilihan” dan juga
belum ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota pada Pemilihan Serentak tahun 2020. Akan
tetapi terhadap fakta-fakta yang terungkap dari hasil penelusuran
informasi awal dimaksud, diketahui “TerdapatDugaan Pelanggaran
Hukum Lainnya, yaitu Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil
Negara (ASN) terkait Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Tahapan
Pemilihan Serentak 2020. Adapun perbuatan Pelaku tersebut
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

BAWASLU PROVINSI BENGKULU159 | P a g e

 Bahwa sekira rentang waktu sekira 21.59 tanggal 24 Juni 2020
WIB sampai dengan 05.00 WIB tanggal 25 Juni 2020 akun media sosial
facebook dengan nama akun “Jaduliwan” yang dimiliki oleh
JADULIWAN, S.E., M.M., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bengkulu telah membagikan informasi pemberitaan
dari media massa elektronik “isbcenter.com” dengan tautan
beritanya pada laman https://www.isbcenter.com/dukungan-
terhadap-rohidin-mersyah-makin-meluas-sesepuh-dan-tokoh-
masayarakat-muko-muko-siap-berjuang-untuk-2-periode/, dengan
judul berita “Dukungan Terhadap Rohidin Mersyah Makin Meluas”,
Sesepuh dan Tokoh Masayarakat Muko Muko Siap Berjuang Untuk 2
Periode”.

 Bahwa di dalam tautan berita tersebut terdapat informasi
yang intinya yaitu “Dukungan terhadap Bakal Calon Gubernur
Petahana Rohidin Mersyah semakin meluas hari Rabu (24/6/2020)
terbentuk Tim keluarga dan sekaligus Deklarasi Tim Keluarga Rohidin
Mersyah (Romer) Kabupaten Muko Muko”, dimana diketahui Rohidin
Mersyah selaku PETAHANA yang memiliki peluang untuk dapat
mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam PIMILIHAN SERENTAK
2020.

 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Perbuatan Pelaku dalam
kedudukan serta jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
Jabatan sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bengkulu tersebut, diduga melanggar ketentuan Pasal 2,
Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 11 huruf c
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

2) Pengawasan Tidak Langsung terhadap ASN Dalam Lingkup Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Bahwa menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari Surat Komisi
Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1522/KASN/05/2020, tertanggal 20
Mei 2020, perihal: Pelimpahan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran
Netralitas ASN, yang diterima pada tanggal 17 Juni 2020. Kemudian
menindaklajuti surat tersebut yang dijadikan informasi awal terhadap
dugaan pelanggaran pemilihan. Sehingga, Bawaslu Provinsi Bengkulu
melakukan penelusuran serta mengumpulkan data dan informasi

BAWASLU PROVINSI BENGKULU160 | P a g e

terkait peristiwa dugaan peristiwa tersebut, dengan melakukan hal-
hal sebagai berikut:

 Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, Tim Pengawas

melakukan penelusuran kebenaran adanya konten berita dari

media massa elektronik yaitu “pedomanbengkulu.com”, yang

berjudul “Oknum ASN Pemprov Diduga Tidak Netral”,

dengan tautan halaman

https://pedomanbengkulu.com/2020/02/oknum-asn-pemprov-

diduga-tidak-netral/.

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Juni 2020, Tim Pengawas

melakukan penelusuran, dengan cara melakukan klarifikasi serta

meminta keterangan langsung/lisan terhadap beberapa orang,

masing-masing atas nama: (Berita Acara Pemeriksaan/Klarifikasi

terlampir)

(1) SRI HARTIKA, M.Si.,selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Bengkulu, dengan Jabatan sebagai Sekretaris Dinas dengan
NIP 19750407 200212 2 006.

(2) ARDIYANTO Alias Anto, selaku Wartawan pada Media Massa
Elektronik/Online “pedomanbengkulu.com”, dan sebagai
penulis berita “Oknum ASN Pemprov Diduga Tidak Netral”.

(3) JONI IDRIS,selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu,
dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Hubungan Media, TIK
dengan NIP 19730620 200604 1 003.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, Tim Pengawas
melakukan penelusuran, dengan cara melakukan klarifikasi serta
meminta keterangan langsung/lisan terhadap beberapa orang,
masing-masing atas nama: (Berita Acara Pemeriksaan/Klarifikasi
terlampir)
(1) SUDARWAN, selaku pimpinan redaksi media online
beritaterbit.com, dengan Jabatan sebagai Redaktur.
(2) ATISAR,selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Bengkulu, dengan Jabatan sebagai
Kepala Dinas dengan NIP 19690414 199603 1 002.
(3) RICKY GUNARWAN, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu, dengan Jabatan sebagai
Kepala Dinas dengan NIP 19640404 199103 1 007.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU161 | P a g e

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, Tim Pengawas

melakukan penelusuran, dengan cara melakukan klarifikasi serta

meminta keterangan langsung/lisan terhadap beberapa orang,

masing-masing atas nama: (Berita Acara Pemeriksaan/Klarifikasi

terlampir)
(1) ZULKARNAIN KAKA JODHO, selaku Anggota DPD Partai

Golkar dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang

Komunikasi MPO.
(2) ROLLY GUNAWAN, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di

Kementerian Agama Kota Bengkulu, dengan Jabatan sebagai

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dengan NIP

19750416 200501 1 004.
(3) NOVRIZAL HABIBULLAH,selaku Pegawai Honorer di

Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bertugas sebagai sopir

kendaraan dinas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, Tim Pengawas

melakukan penelusuran kebenaran adanya konten berita dari

media massa elektronik maupun informasi terkait Pejabat

Struktural pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang dimuat dalam situs/halaman

sebagai berikut:

1. Menelusuri kebenaran adanya konten berita dari media
massa elektronik yaitu “bencoolentimes.com”, yang berjudul
“Screenshot Diduga Obrolah ASN Dukung Rohidin,
Berdar di Medsos”, dengan tautan halaman
https://bencoolentimes.com/screenshot-diduga-obrolah-
asn-dukung-rohidin-beredar-di-medsos/#;

2. Menelusuri informasi terkait struktur organisasi pada Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, dari
situs/halaman milik dinas tersebut, dengan tautan halaman:

https://diskominfotik.bengkuluprov.go.id/profil/;

3. Menelusuri informasi terkait Pejabat Struktural di lingkungan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Provinsi

Bengkulu, yang bersumber dari situs/halaman milik

Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu:

https://bengkuluprov.go.id/pejabat-struktural/;

 Bahwa terhitung sejak tanggal 23 Juni 2020 hingga 3 Juli 2020,
Tim Pengawas melakukan analisis seluruh informasi serta data
yang diperoleh dari penelusuran tersebut, yang hasilnya
ditemukan fakta-fakta serta peristiwa sebagai berikut:

BAWASLU PROVINSI BENGKULU162 | P a g e

[ 1 ] Bahwa berdasarkan keterangan ARDIYANTO, karena yang

bersangkutan merupakan wartawan dari

pedomanbengkulu.com, sekira tanggal 23 Februari 2020

telah mendapatkan informasi adanya Grup WhatsApp

dengan nama “SAHABAT ROHIDIN 2020-2025”, yang

diperoleh dari postingan beberapa file gambar berupa

screenshot tampilan percakapan/pesan dari aplikasi

komunikasi WhatsApp, oleh salah seorang pemilik akun

media sosial facebook.com. Setelah mengetahui informasi

tersebut, di hari yang sama juga, yang bersangkutan

mencoba menghubungi Sdri. SRI HARTIKA dan Sdr. JONI

IDRIS, guna mengkonfirmasi kebenaran terkait

keanggotaan SRI HARTIKA dan JONI IDRIS di dalam grup

tersebut. Akan tetapi, dari pihak SRI HARTIKA maupun

JONI IDRIS tidak pernah memberikan tanggapan maupun

jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan

oleh ARDIYANTO melalui pesan singkat, hal ini pun

berkesesuaian dengan keterangan SRI HARTIKA dan JONI

IDRIS.

Bahwa pada hari yang sama juga, informasi tersebut oleh

ARDIYANTO dinaikkan/diajukan ke redaksi untuk

diterbitkan menjadi berita, dengan judul: “Oknum ASN

Pemprov Diduga Tidak Netral” (link:

https://pedomanbengkulu.com/2020/02/oknum-asn-

pemprov-diduga-tidak-netral/).

Bahwa selain pedomanbengkulu.com, sepengetahuan

ARDIYANTO berita terkait adanya informasi grup

WhatsApp tersebut, juga diterbitkan oleh

bencoolentimes.com dengan judul berita “Screenshot

Diduga Obrolah ASN Dukung Rohidin, Beredar di Medsos”

(link:https://bencoolentimes.com/screenshot-diduga-

obrolah-asn-dukung-rohidin-beredar-di-medsos/#).

[ 2 ] Bahwa berdasarkan keterangan SUDARWAN dan
ZULKARNAIN KAKA JODHO, benar telah ada Grup
WhatsApp yang bernama “SAHABAT ROHIDIN 2020-2025”
yang dibuat oleh SUDARWAN dengan nomor handphone
+62 823-0633-5337 (~Ayah Kholila (Sudarwan Y)), dan
terakhir telah diubah nama grupnya oleh salah satu
anggota grup dengan inisial “…Jodo” atau “…Kaka Jodo”
atau “Zulkarnain Kaka Jodo”, menjadi “BERCANDA
JELANG PILKADA”.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU163 | P a g e

[ 3 ] Bahwa berdasarkan keterangan SRI HARTIKA, JONI IDDRIS,
SUDARWAN, RICKY GUNARWAN, ZULKARNAIN KAKA
JODHO, ROLLY GUNAWAN dan NOVRIZAL HABIBULLAH
penggunaan nama ROHIDIN dalam Grup “SAHABAT
ROHIDIN 2020-2025”, adalah orang yang sama dengan
nama ROHIDIN MERSYAH yang saat ini sedang menjabat
sebagai GUBERNUR BENGKULU (PETAHANA).

[ 4 ] Bahwa berdasarkan dokumen berupa gambar screenshot

tersebut, serta berkesesuaian dengan keterangan SRI

HARTIKA, JONI IDRIS, SUDARWAN, ATISAR, RICKY

GUNARWAN, ZULKARNAIN KAKA JODHO, ROLLY

GUNAWAN dan NOVRIZAL HABIBULLAH diperoleh

informasi terhadap beberapa nomor handphone yang

tergabung ataupun pernah tergabung di dalam WhatsApp

Grup “SAHABAT ROHIDIN 2020-2025, , sebagai berikut:

1. +62 899-0821-646

2. +62 895-3217-07978

3. +62 877-7610-3860

4. +62 858-9616-9361

5. +62 858-3844-4050 (~Murdan Lair)

6. +62 852-2403-0642 (~INDRA PUTRA)

7. +62 853-8281-4600 (~adang)

8. +62 852-6988-2299 (~Novrizal tjandra)

9. +62 812-7256-0448 (~Bunda Kasmi)

10. +62 813-7799-1359 (~Benny Hakim Benard)

11. +62 823-7677-7776 (~AMIRIL FAUZAN)

12. +62 813-6726-8066 (~Syaiful Herman)

13. +62 823-7770-4072 (~Aurego Jaya)

14. +62 852-7366-1345 (~HM Sasdi Jantan)

15. +62 852-6709-4613 (~m.syahroni)

16. +62 857-8805-9820

17. +62 811-7325-969 (~m ikhwan5969)

18. +62 811-7328-111

19. +62 811-7328-910

20. +62 811-7329-111 (~Dang Jhon/Dj)

21. +62 811-733-040

22. +62 811-733-092 (~Muslih)

23. +62 811-734-187

24. +62 811-734-345 (~ekakurniady1969)

25. +62 811-7345-111

26. +62 811-490-069 (~7mmuslimin7)

27. +62 811-7300-616 (~Yeyen Jimas)

BAWASLU PROVINSI BENGKULU164 | P a g e

28. +62 811-7303-099 (~Noni Yuliesti)
29. +62 811-7306-282
30. +62 811-7307-758 (~Atisar)
31. +62 811-7316-677 (~dr.Arya bintang)
32. +62 811-731-510 (~Edie hartawan)
33. +62 811-7318-536 (~ISKANDAR ZULKARNAIN)
34. +62 811-7321-964 (~Ahyan Endu)
35. +62 812-7899-579
36. +62 812-8081-4546 (~Ridianto Ridi)
37. +62 812-8180-4071
38. +62 813-1122-0068 (~safri181218)
39. +62 813-1853-3788 (~Murlin Hanz)
40. +62 813-1990-1926
41. +62 813-6615-7234 (~Diah Irianti)
42. +62 813-6628-2943
43. +62 813-6633-7044 (~Ricky Gunarwan)
44. +62 813-6768-1973
45. +62 813-6771-9700 (~Joni Ardi)
46. +62 813-6867-5898
47. +62 813-6868-0753 (~Imansur)
48. +62 813-6878-1531
49. +62 813-6918-2003 (~Ical yusuf)
50. +62 813-7325-3090
51. +62 813-7389-9884 (~Anzori Tawakal)
52. +62 813-7478-2001 (~RR)
53. +62 821-8350-5450 (~Yenita Syaiful)
54. +62 821-8372-9669 (~H. Olly Benkoelen)
55. +62 821-8595-8910 (~Buya ENDAR)
56. +62 821-8622-4888 (~Ust. Jundullah)
57. +62 821-8663-4359 ([email protected])
58. +62 821-8678-5766 (~Arun Ybkl)
59. +62 822-1049-4964
60. +62 822-4124-1212 (~Gusril Fauzi)
61. +62 822-4495-6152 (~zuljayabakti)
62. +62 853-5741-7332
63. +62 853-6607-3883 (~Mery)
64. +62 853-6694-7777
65. +62 853-6864-7102
66. +62 853-7778-4789
67. +62 853-7868-4253
68. +62 853-7875-2763
69. +62 853-7925-1511

BAWASLU PROVINSI BENGKULU165 | P a g e

70. +62 853-7950-0174 (~Nusirwan Permata)
71. +62 813-6715-0599 (…Jodo/…Kaka Jodo)

[ 5 ] Bahwa berdasarkan dokumen eletronik berupa gambar

screenshot tersebut, serta berkesesuaian dengan

keterangan SRI HARTIKA, JONI IDDRIS, SUDARWAN,

ZULKARNAIN KAKA JODHO, ROLLY GUNAWAN dan

NOVRIZAL HABIBULLAH diperoleh informasi terhadap

beberapa nomor handphone yang diduga sebagai “Admin

Grup” dalam WhatsApp Grup “SAHABAT ROHIDIN 2020-

2025”, adalah:

1. +62 811-7317-475 (~Sri Hartika Tholib//SHT)

2. +62 811-7330-863

3. +62 811-7351-200 (~Erik Nugraha)

4. +62 813-7814-1555 (~Handiro Efriawan)

5. +62 821-8652-5642 (~Guwa)

6. +62 823-0633-5337 (~Ayah Kholila (Sudarwan

Y))

7. +62 852-6859-5999 (~Hery Guna-guna)

[ 6 ] Bahwa berdasarkan keterangan SRI HARTIKA, JONI IDDRIS,
ATISAR, RICKY GUNARWAN, ROLLY GUNAWAN, dan
NOVRIZAL HABIBULLAH diperoleh informasi bahwa
keenamnya merupakan Aparatur Sipil Negara yaitu
Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah
Non PNS/Tenaga Honorer Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Serta masing-masing memiliki kedudukan serta jabatan,
yaitu:

- SRI HARTIKA sebagai Sekretaris DinasKomunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu;

- JONI IDRIS sebagai Kepala Bidang Hubungan Media,
TIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bengkulu;

- ATISARsebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Bengkulu;

- RICKY GUNARWAN, sebagai Kepala Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi
Bengkulu;

- ROLLY GUNAWAN, Kepala Seksi Bimbingan
Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Bengkulu;

- NOVRIZAL HABIBULLAH, selaku Pegawai Honorer di
Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU166 | P a g e

[ 7 ] Bahwa berdasarkan keterangan SRI HARTIKA, JONI IDRIS

dan ROLLY GUNAWAN ketiganya tergabung di dalam Grup

WhatsApp tersebut, karena dimasukkan oleh salah

seorang anggota grup yang diduga bernama SUDARWAN

dan jika dihubungkan dengan dokumen elektronik gambar

screenshot tampilan Grup WhatsApp tersebut, salah

seorang Admin Grup yang terdaftar dengan nomor

handphone +62 823-0633-5337, memiliki inisial “~Ayah

Kholila (Sudarwan Y)”.

[ 8 ] Bahwa berdasarkan keterangan SRI HARTIKA, JONI IDRIS
dan ARDIYANTO, SUDARWAN, ATISAR, ZULKARNAIN KAKA
JODHO, ROLLY GUNAWAN, dan NOVRIZAL HABIBULLAH
serta dihubungkan dengan dokumen elektronik gambar
screenshot tampilan WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN
2020-2025, diperoleh informasi bahwa anggota-anggota
grup tersebut berasal dari latar belakang yang beragam,
yakni dari kalangan Aparatur Sipil Negara (PNS dan/atau
Pegawai Pemerintah Non PNS/Tenaga Honorer), Anggota
Partai Politik, Swasta, Jurnalis/Media Massa, Dokter,
Aktivis.

[ 9 ] Bahwa berdasarkan keterangan SRI HARTIKA, JONI IDRIS,
dan SUDARWAN, serta berkesesuaian dengan dokumen
elektronik berupa gambar screenshot tersebut, diperoleh
informasi bahwa SRI HARTIKA pernah mengirimkan pesan
yang berisi:

selamatdatang dan selamat bergabung di Grup Sahabat
Rohidin para Bapak Ibu Kepala OPD… Kami berharap
Bapak Ibu Kepala OPD dapat ikut meneruskan dan
memviralkan pemberitaan dan info2 pembangunan yg
setiap waktu dishare dlm grup ini di akunt2 media sosial
yg bapak ibu miliki….tks

[ 10 ] Bahwa berdasarkan keterangan JONI IDRIS, SUDARWAN
dan ZULKARNAIN KAKA JODHO, yang berkesesuaian
dengan dokumen elektronik berupa gambar screenshot
tersebut, diperoleh informasi bahwa JONI IDRIS pernah
mengirimkan pesan yang menanggapi pesan yang dikirim
oleh SRI HARTIKA tersebut di atas, yang isi pesannya
adalah:

Setuju buk, penyebarluasan informasi ini penting
dilakukan. Disamping kita berbagi info2 pembangunan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU167 | P a g e

ataupun info lainnya, dapat juga meningkatkan
popularitas dan elektabilitas Rohidin Mersyah untuk
Pilkada 2020 nanti..

[ 11 ] Bahwa berdasarkan keterangan SRI HARTIKA, JONI IDDRIS,
ATISAR, RICKY GUNARWAN, ROLLY GUNAWAN, dan
NOVRIZAL HABIBULLAH setelah dihubungkan dengan
dokumen elektronik gambar screenshot tampilan
WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN 2020-2025, bahwa
keenamnya berlatar belakang Aparatur Sipil Negara yaitu
Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah
Non PNS/Tenaga Honorer, yang merupakan anggota grup
tersebut dan terdaftar dengan nomor handphone sebagai
berikut:

1. +62 811-7317-475 dengan inisial “~Sri Hartika
Tholib//SHT”, diduga bernama SRI HARTIKA yang
saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Bengkulu dengan NIP 19750407 200212 2 006;

2. +62 811-7329-111 dengan inisial “~Dang Jhon/DJ”
alias Jon Jasrah diduga bernama JONI IDRIS yang
saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan
Media, TIKDinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bengkulu dengan NIP 19730620
200604 1 003;

3. +62 811-7316-677 dengan inisial “~Atisar”, diduga
bernama ATISAR yang saat ini menjabat sebagai
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Bengkulu dengan NIP 19690414 199603 1 002;

4. +62 813-6868-0753 dengan inisial “~Ricky
Gunarwan”, diduga bernama RICKY GUNARWAN
yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan NIP
19640404 199103 1 007;

5. +62 822-4124-1212 dengan inisial “~H. Olly
Benkoelen” diduga bernama ROLLY GUNAWAN yang
saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan
Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota
Bengkulu dengan NIP 19750416 200501 1 004;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU168 | P a g e

6. +62 821-8595-8910 dengan inisial “~Ical yusuf”,
diduga bernama NOVRIZAL HABIBULLAH yang
merupakan Tenaga Honorer yang bertugas sebagai
Sopir Kendaraan Dinas Gubernur Bengkulu ROHIDIN
MERSYAH.

[ 12 ] Bahwa berdasarkan dokumen elektronik gambar
screenshot tampilan WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN
2020-2025, diketahui adanya pesan yang dikirim oleh
salah satu anggota grup yang terdaftar dengan nomor
handphone +62 811-733-092 dengan inisial “~Muslih”,
yang berisi: “Trimks sdh bergabung di group
ini…Semangat utk menjadikan Pak Rohidin 2 Priode”.
Terhadap pesan tersebut, kemudian ditanggapi oleh SRI
HARTIKA dengan mengirim pesan yang salah satunya
berupa karakter simbol (emoticon) “mengacungkan jari
jempol ”.

[ 13 ] Bahwa berdasarkan dokumen elektronik gambar
screenshot tampilan WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN
2020-2025, diketahui adanya pesan yang dikirim oleh
salah satu anggota grup yang terdaftar dengan nomor
handphone +62 812-7256-0448 dengan inisial “~Bunda
Kasmi” yang isi kalimatnya adalah “As. Mohon infonya
yang masih ada kalender..masih banyak warga yg minta
di posko”. Kemudian terhadap pesan tersebut ditanggapi
oleh SRI HARTIKA dengan mengirimkan pesan yang isi
kalimatnya: “dgn dinas PMD yuk”.

[ 14 ] Bahwa berdasarkan keterangan NOVRIZAL HABIBULLAH
dan ROLLY GUNAWAN serta dihubungkan dengan
dokumen elektronik gambar screenshot tampilan
WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN 2020-2025, diperoleh
informasi bahwa adanya pesan yang dikirim oleh salah
satu anggota grup yang terdaftar dengan nomor
handphone +62 821-8596-8910 dengan inisial “~Ical
yusuf” yang isi kalimatnya “Yg bagi orang dinas…di
tinggalkan di tumpuk ajau di warung”. Terhadap pesan
tersebut kemudian ditanggapi oleh SRI HARTIKA dengan
mengirim pesan yang kalimatnya “astaqfirullah…”,
kemudian pesan SRI HARTIKA tersebut ditanggapi oleh
anggota grup lainnya dengan nomor yang terdaftar +62
822-4124-1212 dengan inisial “~H. Olly Benkoelen”
dengan kalimat pesannya “PR ibuk Sri”, kemudian

BAWASLU PROVINSI BENGKULU169 | P a g e

terhadap pesan ini ditanggapi oleh anggota lain dengan
nomor handphone yang terdaftar +62 823-0633-5337
dengan inisial “Ayah Kholila (Sudarwan Y)” dengan
mengirim pesan yang kalimatnya “Kito yang selesaikan
tadz, nah untuk kedepanya dinas manapun yang buat baik
ya antar ke sekre kito, nanti biar kami yang selesai kan,
jangan Nampak keterlibatan dinas”.

[ 15 ] Bahwa berdasarkan dokumen elektronik gambar
screenshot tampilan WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN
2020-2025, diketahui adanya pesan yang dikirim oleh
salah satu anggota grup yang terdaftar dengan nomor
handphone +62 821-8596-8910 dengan inisial “~Ical
yusuf”, yang isi kalimatnya “Nama orang yg bagi pun
sudah di ketahui…jadi mohon untuk kita semua agar
serius dlam pendistribusian…apapun bentunya…(ini baru
kalender) blm.yg lain2…”. Terhadap pesan tersebut,
kemudian anggota grup lain yang dengan nomor yang
terdaftar +62 822-4124-1212 dengan inisial “~H. Olly
Benkoelen” dengan kalimat pesannya “Masukan, jgn org
kedinasan..tp tim lapangan”.

[ 16 ] Bahwa berdasarkan keterangan RICKY GUNARWAN serta
dihubungkan dengan dokumen elektronik gambar
screenshot tampilan WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN
2020-2025, diperoleh informasi bahwa adanya pesan yang
dikirim oleh salah satu anggota grup yang terdaftar
dengan nomor handphone +62 812-7256-0448 dengan
inisial “~Bunda Kasmi” yang isi kalimatnya adalah
“Kalender di posko kosong…6000 dari pertanian diambil
lagi kemarin 1500. Dari tadi malam sampai hari ini
kalender sudah habis”. Terhadap pesan tersebut,
ditanggapi oleh RICKY GUNARWAN yang merupakan
anggota grup tersebut terdaftar dengan nomor
handphone +62 813-6868-0753 dengan inisial “~Ricky
Gunarwan.

[ 17 ] Bahwa berdasarkan keterangan ATISAR serta dihubungkan
dengan dokumen elektronik gambar screenshot tampilan
WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN 2020-2025, diperoleh
informasi bahwa benar adanya pesan yang berupa file
foto yang menerangkan terdapat tiga orang yang terdiri
dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua)orang perempuan
sedang memegang barang berupa kertas yang bergambar

BAWASLU PROVINSI BENGKULU170 | P a g e

seperti poster dikirim oleh salah satu anggota grup yang
terdaftar dengan nomor handphone +62 811-7316-677
dengan inisial “~Atisar”.

[ 18 ] Bahwa berdasarkan dokumen elektronik gambar
screenshot tampilan WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN
2020-2025, diketahui adanya pesan yang dikirim oleh
salah satu anggota grup yang kalimatnya “Menangkan
PILKADA Gubernur pada September 2020”. Terhadap
pesan tersebut kemudian ditanggapi oleh salah satu
anggota grup yang nomor handphonenya terdaftar +62
823-0633-5337 dengan inisial “Ayah Kholila (Sudarwan Y)”
dengan mengirimkan pesan yang isi kalimatnya
“Memenangkan itu ada caranya bang, g bisa menang2
saja, sekarang ada usaha untuk buat posko per kelurahan
yang disana nanti kita sediakan info seputar pak romers,
tapi sementara baru ada 2 poster yang ukuran 2x2,
Alhamdulillah dapat dari dkp propinsi, kita butuh 65 lagi,
dan kalau ada mobil pribadi yang bisa dipakai untuk
mobilisasi yang sudah ada catnya sebagai tanda
keseriusan kita kepada warga masyarakat, cz sekarang
team sebelah sudah terang2an dengan 10 mobil nya
menyeruarakan keinginan yang sama dengan kita”.

[ 19 ] Bahwa berdasarkan dokumen elektronik gambar
screenshot tampilan WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN
2020-2025, diketahui adanya tindakan yang dilakukan
oleh salah seorang anggota grup tersebut dengan inisial
“…..Jodo” yang telah mengubah nama grup (subjek) dari
“SAHABAT ROHIDIN 2020-2025” menjadi “BERCANDA
JELANG PILKADA”. Hal ini berkesesuaian dengan
keterangan SUDARWAN dan ZULKARNAIN KAKA JODHO.

[ 20 ] Bahwa berdasarkan dokumen elektronik gambar
screenshot tampilan WhatsApp Grup SAHABAT ROHIDIN
2020-2025, diketahui adanya pesan yang dikirim oleh
salah satu anggota grup dengan inisial “…Kaka Jodo” yang
kalimatnya “Ijin Pamit Kepada Para Senior Yunior Abang2
Semua Dan Teman..Group ini Kita Hentikan Sementara
Sampai penetapan KPU..”. Selain itu juga yang
bersangkutan kembali mengirimkan pesan yang
kalimatnya “Mulai Hari Ini Untuk Tidak Mengshare
Apapun Di Group Ini..”.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU171 | P a g e

 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka
diketahui terhadap informasi berupa pesan tertulis
maupun unggahan file poto yang terdapat dalam
WhatsApp Grup “SAHABAT ROHIDIN 2020-2025”,
merupakan media komunikasi serta penyebarluasan
informasi terkait aktifitas beberapa pihak yang erat
kaitannya dengan kontestasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Bengkulu Periode Tahun 2020-2025
(PIMILIHAN SERENTAK 2020), khususnya kepentingan
individu ROHIDIN MERSYAH selaku PETAHANA yang
memiliki peluang untuk dapat mencalonkan diri ataupun
dicalonkan dalam PIMILIHAN SERENTAK 2020, terkait
penyebarluaskan informasi rekam jejak serta profil diri
ROHIDIN MERSYAH kepada masyarakat umum.

b. Rekomendasi
Masih menunggu rekomendasi dari KASN

c. Tindaklanjut Rekomendasi
Masih menunggu tindak lanjut rekomendasi dari KASN

4. Dinamika dan Permasalahan
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Bawaslu Provinsi Bengkulu,
pada Pelaksanaan Non Tahapan ASN masih adanya ketidaktahuan ASN
mengenai regulasi tentang pemilihan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Dengan adanya evaluasi pelaksanaan pengawasan secara langsung maupun
tidak langsung, tidak terjadi keterlibatan ASN yang ikut serta berpolitik di
wilayah Provinsi Bengkulu.

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan IKP

BAWASLU PROVINSI BENGKULU172 | P a g e

Berdasarkan diagram diatas, dalam pelaksanaan non tahapan pengawasan
politik uang di Provinsi Bengkulu, terdapat isu strategis politik uang
dengan tingkat kerawanan sebanyak 70,60%.
b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan pengawasan langsung
terkait kegiatan kampanye serta memantau media cetak dan media sosial.
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan

Dengan melakukan sosialisasi dan menginstruksikan ke Bawaslu
Kabupaten/Kota segala peraturan yang berkaitan dengan aturan yang
berlaku berkenaan dengan pencegahan tindakan money politic.

b. Aktivitas Pengawasan
1) Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan Apel Patroli Pengawasan
Anti Politik Uang, Apel ini diikuti oleh Seluruh Staf Bawaslu Provinsi
Bengkulu, Komesioner dan Staf Bawaslu Kota Bengkulu, dan Seluruh
Panwascam dan Pengawas Desa /Kelurahan se-Kota Bengkulu.
Kegiatan Apel Patroli Pengawasan ini dilaksanakan serentak di seluruh

BAWASLU PROVINSI BENGKULU173 | P a g e

Indonesia, Patroli Pengawasan untuk menyatakan kesiapan Bawaslu
Dalam melaksanakan pengawasan Masa tenang dan hari Pemungutan
dan penghitungan suara.
2) Bawaslu Provinsi Bengkulu mengadakan rakor pengawasan masa
tenang dan pemungutan suara Pilgub dan Pilbup tahun 2020 di
Bengkulu pada Sabtu s.d Minggu, 29 s.d 30 November 2020 di Hotel
Mercure Bengkulu. Kegiatan itu dilakukan guna membangun
pemahaman pengawas terkait masa tenang dan pemungutan suara,
mengetahui sistem pilkada serentak, mengetahui penanganan
pelanggaran Pilkada serentak tahun 2020. Anggota Bawaslu Provinsi
Bengkulu, Patimah Siregar ketika meresmikan kegiatan tersebut
memberikan penekanan penuh kepada seluruh pengawas dari
Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir agar tetap melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan semaksimal mungkin. Selanjutnya Patimah
turut mengimbau kepada jajaran pengawas untuk dapat mengirimkan
imbauan-imbauan kepada jajaran penyelenggara hingga di tingkat
TPS. Selain itu pengawas juga diharapkan tidak gagap teknologi
(gaptek) dan selalu update terhadap dugaan-dugaan pelanggaran
yang terjadi disekitarnya.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU174 | P a g e

3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
Tabel Data Dugaan Money Politic dan OTT Per 9 Desember 2020

b. Penanganan Pelanggaran
Berkaitan dengan data dugaan pelanggaran money politic pada

Pemilihan Kepala Daerah 2020 statusnya berhenti semua.
c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak ada tindaklanjut rekomendasi terhadap pelaksanaan non
tahapan pengawasan politik uang.
4. Dinamika Permasalahan
Tahapan kampanye sering terjadi politik uang tetapi dalam
pengawasannya Bawaslu kesulitan dalam menemukan pelanggaran politik
uang dikarenakan pelaku dalam politik uang susah untuk di cari informasinya
karena pihak-pihak penerima tidak mau memberikan laporan ataupun
memberikan informasi-informasi terkait dugaaan pelanggaran politik uang.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU175 | P a g e

Dengan adanya melakukan pengawasan secara langsung dan disetiap
tahapan maka tidak ada temuan dan laporan terkait dengan politik uang.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU176 | P a g e

C. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA
1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanandan Ikp
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Provinsi Bengkulu masuk

dalam 5 (lima) besar daerah rawan Pilkada. Ini berdasarkan indeks
kerawanan Pemilu (IKP) 2020 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) RI. Seperti dilansir dari situs resmi Bawaslu (Bawaslu.go.id)
Provinsi Bengkulu memiliki skor kerawanan tinggi, yakni 72,08. Di atas
Bengkulu dari urutan pertama hingga keempat adalah Provinsi Sulawasi
Utara (86,42), diikuti Sulawesi Tengah (81,05), Sumatera Barat (80,86)
dan Jambi (73,69).

Gambar 34. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020

b. Perencanaan Pengawasan
Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam hal perencanaan pengawasan
pencegahan isu politik SARA, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat
strategi pencegahan dengan cara menggandeng Ormas, OKP, Toko Lintas
Agama seperti FKUB.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU177 | P a g e

2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan

Dalam hal pencegahan, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan
sosialisasi baik kepada penyelenggara maupun kepada seluruh lapisan
masyarakat dalam kegiatan-kegiatan maupun melalui media massa
ataupun elektronik terkait dengan politisasi SARA.
b. Aktivitas Pengawasan

Dalam hal pengawasan, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan
pengawasan politisasi SARA dengan cara melakukan pengawasan
melekat pada seluruh tahapan atau pun non-tahapan Pilkada 2020.
Pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh baik itu secara
langsung maupun pengawasan media social (Medsos).
3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam pengawasan non tahapan Politisasi SARA, Bawaslu Provinsi
Bengkulu tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh
penyelenggaran pemilu, peserta pemilu, ASN, TNI/Polri, maupun pihak lain yang
ikutan di penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

a. Penanganan Pelanggaran
Tidak terdapat penanganan pelanggaran terkait Politisasi SARA selama
proses penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020 di Provinsi
Bengkulu.

b. Tindak lanjut Rekomendasi
Tidak ada tindak lanjut rekomendasi terkait Politisasi SARA selama proses
penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Bengkulu.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU178 | P a g e

4. Dinamika dan Permasalahan
Masih belum terpantau seluruhnya dinamika dan permasalahan yang

terjadi dikarenakan
5. Evaluasi PelaksanaanPengawasan

Pelaksanaan pengawasan terkait Politisasi SARA dengan mengadakan
sosialisasi/Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilakukan secara berkala, langsung
dan melekat kepada masyarakat berkenaan dengan isu SARA dan Hoax yang
dijadikan oleh pihak tertentu sebagai bahan untuk kepentingan pribadi atau
golongan. Sosialisasi tersebut juga dapat dilakukan secara tidak langsung
melalui media sosial/elektronik.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU179 | P a g e

BAB III

PENGGUNAAN TEKNOLOGI

1. Inovasi Teknologi yang digunakandalam menunjang pelaksanaan
pengawasan

Pada masa Pandemi Covid-19 mulai mengubah seluruh pola kehidupan
masyarakat, bahkan mendorong berkembangnya inovasi teknologi di berbagai
bidang, salah satunya di Kepemiluan tahun 2020-2021 ini.
Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan
pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun
pemilu lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam
meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan
tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya
proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan.
Pada masa Pandemi Covid-19 Penggunaan media virtual untuk mendukung kerja
pengawasan dapat dilakukan secara Daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting.
Memakai media youtube, instragram dan facebook untuk melakukan sosialisasi
pengawasan.
Adapun Yang sudah Bawaslu Provinsi Bengkulu lakukan pada penggunaan
Teknologi yaitu sebagai berikut :
a. Melakukan Sosialisasi Pengawasan Menggunakan Media Facebook dan Media

Instragram seperti membuat Meme yang mudah di pahami masyarakat
umum;
b. Melakukan Pengawasan Setiap Tahapan yang dilaksanakan KPU, yang
menggunakan Aplikasi sebagai berikut :

BAWASLU PROVINSI BENGKULU180 | P a g e

I. Pengawasan terkait Daftar Pimilih yang ada didalam Aplikasi Sistem
Informasi Data Pemilih (SIDALIH) menggunakan account yang diberikan
oleh KPU RI

II. Pengawasan Dana Kampanye dilakukan Menggunakan Situs Website KPU
RI yaitu sidakam.kpu.go.id yang menggunakan account yang diberikan
oleh KPU RI;

III. Pengawasan kampanye danmasatenang di media social Facebook
ataupun Instragram;

IV. Pengawsan Hasil Perolehan SuaraSecara Real Time dengan
Menggunakan Aplikasi SIWASLU.

V. Serta menggunakan Aplikasi SIGAP untuk proses Laporan secara
menyeluruh yang sudah Bawaslu Provinsi Bengkulu lakukan.

c. Memberikan Informasi terupdate terkait Pengawasan yang sedang
dilaksanakan;

d. Melakukan rapat bimbingan teknis pengawasan menggunakan media Virtual
daring seperti Aplikasi Zoom meeting;

Bawaslu berupaya teruskonsisten Bawaslu dalam mentransformasikan dimenjadi
lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

6. Aktivitas Pengawasan dalampenggunaanTeknologi

Dalam melakukan pengawasan Divisi Pengawasan bekerja sama dengan Humas
membuat Imbauan melaui meme, lifleat yang disebarkan melalui Instagram
Bawaslu, Kanal Youtube, Website dan Media sosial lainya seperti Facebook.
Disamping itu Bawaslu melaksankan aktivitas pengawasan seperti RDK, Rakor,
Bimtek,Pokja dan Rapat Bersama Stake Holder Seperti KPU, Dukcapil Provinsi,
Lapasdenganmenggunakan Media Virtual Seperti Zoom Meeting.Adapun di
bawahiniaktifitas yang dilakukanBawasluProvinsi Bengkulu sebagaiberikut :

BAWASLU PROVINSI BENGKULU181 | P a g e

7. Pengguanaan Media Teknologi (ApliaskiVirtual)

1) Video Conference dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lopian

Hidayat, S.E., M.Si. , Kepala Bagian Pengawasan Apriyanto Kurniawan, M.Ap.

Kepala Bagian Administrasi Drs. Masnuni, Kasubbag H2AL Sholehin, S.H.,

M.Si. Link :https://bengkulu.bawaslu.go.id/video-conference-dengan-

anggota-bawaslu-ri-fritz-edward-siregar-s-h-ll-m-phd/

2) Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) Bawaslu

mulai terapkan sistem kerja Work From Home (WFH).Link

:https://bengkulu.bawaslu.go.id/cegah-penyebaran-virus-corona-bawaslu-

terapkan-sistem-kerja-work-from-home-wfh/

3) Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) tak surutkan semangat pengawasan

Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta Bawaslu Kabupaten/Kota hingga jajaran

di tingkat Desa/Kelurahan. Link :https://bengkulu.bawaslu.go.id/covid-19-

tak-surutkan-semangat-pengawasan-koordinasi-melalui-teknologi-semakin-

dimantapkan/

4) Keputusan berat namun harus dilakukan oleh Bawaslu terhadap

penonaktifan aktivitas Panwascam dan PPDK sebagai tindak lanjut dari surat

edaran KPU RI Nomor: 179/PL.02-K.pt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan

tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya

Pencegahan Penyebaran Covid-19.Link

:https://bengkulu.bawaslu.go.id/kondisi-darurat-covid-19-diperpanjang-

hingga-mei-bawaslu-non-aktifkan-aktivitas-panwascam-dan-ppdk/

5) Penyebaran virus corona (covid-19) yang masih belum berakhir membuat

kegiatan tatap muka secara langsung menjadi cukup sulit untuk dilakukan,

khususnya antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun hal

tersebut tidak menjadi kendala pekerjaan karena pemanfaatan teknologi

tatap muka melalui konferensi video (VC) menjadi solusi yang apik untuk

dilakukan. Link :https://bengkulu.bawaslu.go.id/parsadaan-tentang-

mengawas-pemilu-kordiv-phl-tidak-boleh-masuk-angin/

6) Dan dapatdilihat di website resmiBawasluProvinsi Bengkulu Secara detail

danterupdate. Link https://bengkulu.bawaslu.go.id

BAWASLU PROVINSI BENGKULU182 | P a g e

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya perlu melakukan telaah
dimensi virtual pengawasan partisipatif pemilu dalam mengawal
penyelenggaraan pemilu bersama rakyat di tengah atau pasca pandemic Covid-
19. Ini sejalan dengan fungsi pengawasan pelanggaran pemilu Bawaslu yang
melibatkan stakeholder dan masyarakat secara independen dan masif. Metode
yang lebih baik dibutuhkan agar proses dan hasil pemilu demokratis dan kuat
legitimasi tercapai.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan bahwa kegiatan
kepengawasan pemilu diatur dengan adanya transformasi Bawaslu. Bawaslu yang
semula hanya sebagai “hakim garis”, sekarang Bawaslu akan tampil lebih
powerful. Karena terdapat beberapa pasal dalam UU Pemilu yang memberikan
tugas dan wewenang baru bagi Bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan
pemilu yang lebih adil, bersih, dan demokratis.

Dengan demikian bentuk ke pengawasan pemilutelah bertranformasi
menjadi bersifat partisipatif. Pengawasan pemilu partisipatif merupakan sebuah
pesta demokrasi yang seyogyanya menjadi ruang keterlibatan rakyat untuk saling
menjaga setiap prosesnya. Sehingga orientasi tugasBawaslu bergeser dari
sebelumnya, melakukan pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran,
menjadi upaya untuk mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran.

1. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif

Kita semuamempertimbangkanpartisipasimasyarakatdalamPilkadaSerentak
2020.Partisipasi di sini tidak hanya pada persentase kehadiran saat pencoblosan
saja tetapi mengarah pada pengawalan proses awal pemilihan. Artinya, ada

BAWASLU PROVINSI BENGKULU183 | P a g e

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipasi pemilu dalam setiap
tahapan pilkada.

Sehingga perlu di bangun sinergitas di antara pengawas pemilu dengan para
stakeholder pemilu (tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, tokoh
pemuda, dan pemilih pemula). Prinsipnya semakin banyak orang yang terlibat
dalam pengawasan partisipasi pemilu maka semakin tinggi legitimasi hasil pemilu.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang paling efektif adalah
mengajak dan mendorong agar masyarakat dapat menjadi pemberi informasi
awal bagi pengawas pemilu. Perlunya melibatkan masyarakat, terutama pada
setiap tahapan pengawasan pemilu terutama tahapan masa pencalonan, tahapan
ampanye ,dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian halnya juga pengawasan pada kegiatan masyarakat yang seringkali
dijadikan ajang kampanye terselubung pasangan calon yang berkontestasi. Maka
peran masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif menjadi penting untuk
mereka terlibat dan berani mengambil sikap serta melaporkan dugaan
pelanggaran pemilu yang mereka lihat maupun alami.

Kegiatan sosialisasi dalam enunjang masyarakat menjadi aktif dalam
berpartisipatif dalam pemilu 2020 ini. Bawaslu provinsi melakukan beberapa
kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengawawasan Partisipatif

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu (Coffe Morning) Dalam Rangka Penegakan
Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Kerja Sama Bawaslu Provinsi
Bengkulu dengan Yayasan Pendidikan Rakyat Bengkulu (YPRB)” yang di
laksanakan pada Pada tanggal 12 Oktober 2020, Kegiatan itu dilaksanakan di

BAWASLU PROVINSI BENGKULU184 | P a g e

Hotel Grage dengan diikuti oleh 70 Peserta yang terdiri dari KPU Provinsi
Bengkulu, Danrem 041 Gamas, Kepolisian Daerah Bengkulu, Kejaksaan Tinggi
Bengkulu, Rektor PTN/PTS,Pasangan Calon dan Partai pengusung, Satgas Covid,
Unsur OMS/OKP,. Out put dari kegiatan ini ialah sebagai berikut :
i. Untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kordinasi antara Bawaslu,

KPU, Kapolda, dan GugusTugasdi Provinsi Bengkulu di dalam
penanggulangan Covid 19 pada Masa Pandemi dalam Pemilihan Kepala
Daerah tahun 2020;
ii. Untuk bersama-sama melakukan pengawasan penanggulanganCovid 19
pada Masa Pandemi dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;
iii. Untuk mencegah potensi pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan Covid
19 pada Masa Pandemi dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;
iv. Untuk mencegah Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan sesuai
dengan wilayah kerja masing-masing. Sebagai upaya melakukan;
v. Sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil dan
berintegritas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Bengkulu Tahun 2020.
2. Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sekolah Kader Pengawas
Pemilu Partisipatif Tahun 2020 Di Provinsi Bengkulu yang di laksanakan Pada
tanggal 23 Oktober 2020, Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Santika dengan
diikuti oleh 40 peserta sekolah kader pengawasan se-provinsi Bengkulu, Serta
10 orang Narasumber. Out put dari kegiatan ini ialah sebagai berikut :
i. Peserta mengetahui Pelaksanaan fungsi pendidikan Bawaslu Provinsi
Bengkulu;
ii. Peserta mengetahui pengawasan partisipatif masyarakat;
iii. Peserta mengetahui Sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat;
iv. Peserta mengetahui Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu
yang berkesinambungan bagi masyarakat;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU185 | P a g e

v. Peserta mengetahui Menciptakan kader pengawasan yang tepat guna;
vi. Peserta mengetahui Menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul

pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.
3. Sosialisasi Pengawasan Iklan di Televisi dan Radio pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020 Kerjasama Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan KPID
Bengkulu yang dilaksanakan pada Pada tanggal 4 November 2020, Kegiatan itu
dilaksanakan di Hotel Mercure dengan diikuti oleh 64 orang dari KPID Bengkulu, 2
Orang LO PasanganCalon, 10 orang Bawaslu Kabupaten/Kota dan 20 orang
Bawaslu Provinsi Bengkulu, Serta 3 orang Narasumber. Output dari kegiatan ini
ialah sebagai berikut :

i. Mengetahui mekanisme pengawasan iklan di televisi dan radio pada
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

ii. Membangun kerjasama dan pengawasan antara Bawaslu Provinsi
Bengkulu dan KPID Bengkulu;

iii. Mencegah penyalahgunaan media social oleh orang-orang yang tidak
bertanggungjawab;

iv. Mengawasi setiap tahapan kampanye sehingga berjalan sesuai aturan
yang berlaku.

4. Rakor Pengawasan Masa Tenang Dan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Se-Provinsi Bengkulu Tahun
2020 yang di laksanakan pada Pada tanggal 29 November 2020, Kegiatan itu
dilaksanakan di Hotel Mercure dengan diikuti oleh 59 orang dari Kordiv PHL, staf
PHL Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta Pejabat
Struktural Dan Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu. Out put dari kegiatan ini ialah
sebagai berikut :

BAWASLU PROVINSI BENGKULU186 | P a g e

i. Membangun pemahaman tentang pengawasan penyerahan laporan
penerimaan dan pengeluaran dan kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Provinsi Bengkulu tahun
2020;

ii. Untuk mengetahui mekanisme Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020;
iii. Untuk mengetahui setiap potensi pelanggaran pada tahapan pengawasan

penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
iv. Untuk melakukan pencegahan setiap potensi pelanggaran dalam setiap

tahapan Pilkada 2020.
5. Kegiatan Coffee Morning terkait Netralitas ASN, TNI/POLRI dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu yang
dilaksanakan pada Pada tanggal 2 September 2020, Kegiatan itu dilaksanakan di
Hotel Santika dengan diikuti oleh70 orang dari Forkopimda/Stake Holder, Rektor
PTN/PTS, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu serta staf Bawaslu Provinsi
Bengkulu. Out put dari kegiatan ini ialah sebagai berikut :
I. Peserta Sosialisasi Pengawasan Pemilu (coffee morning) Terkait Pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu
dapat mengetahui Netralitas ASN, TNI/Polri;
II. Membangun kerjasama dalam Pengawasan Pemilu terkait netralitas ASN,
TNI/Polri;
III. Membangun sinergitas kelembagaan dengan para stakeholder Pemiludan
Pemangku Kepentingan Pemilu lainnya;
IV. Sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap setiap potensi
pelanggaran;
V. Sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil dan
berintegritas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Bengkulu Tahun 2020.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU187 | P a g e

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun ini sangatlah berbeda
dari Pilkada-Pilkada sebelumnya. Hal ini di karenakan pertama kalinya
dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah
dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada tetap
terlaksana. Pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya sempat di undur, dimana
sebelumnya di rencanakan pada tanggal 23 September 2020 akhirnya terlaksana
di tanggal 9 Desember tahun 2020. Sesuai dengan Keputusan bersama antara
KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.

Adanya pandemi Covid-19 menuntut banyak perubahan baik dari segi
aturan, waktu hingga teknis pelaksanaan. Selain itu waktu untuk
mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada dengan protocol kesehatan Covid-19
sangatlah berdekatan waktunya. Banyak kekhawatiran yang muncul akan hal ini,
banyak pihak yang menyangsikan apakah Pilkada akan berjalan dengan lancer
dan sukses atau malah menimbulkan polemic baru bagi bangsa Indonesia,
khususnya terkait penyebaran/penularan Covid-19 yang mengakibatkan
menurunnya kualitas Pilkada.

Kondisi krisis di tengah pandemic ini memang dapat membuat celah
permasalahan termasuk menurunnya minat Pemilih dari masyarakat, dan Ini
jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri karena dalam

BAWASLU PROVINSI BENGKULU188 | P a g e

pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi masyarakat,
dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri.
Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 memungkinkan masyarakat
akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa khawatirterhadap virus covid-19
serta takut adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Provinsi Bengkulu
menjawab semua kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dengan kesuksesan.
Pemilihan Gubernurdan 8 (delapan) Bupati di Bengkulu dapat berjalan dengan
aman, lancer dan tanpa hambatan yang berarti. Seluru htahapan dapat berjalan
dan terawasi dengan baik. Selain itu keberhasilan lintas institusi mulai dari
pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, satuan tugas, dan
masyarakat serta semua stakeholder yang dapat bekerjasama dengan baik pada
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dalam masa pandemi
Covid-19. Suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini membuktikan bahwa
masyarakat Indonesia khususnya di Bengkulu mampu menjalankan pesta
demokrasi di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Sehingga
kekhawatiran pelaksanaan pilkada serentak yang disinyalir akan menimbulkan
klaster baru Covid-19 tidak terjadi. Proses pengawasan seluruh tahapan yang
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu pun dapat terlaksana dengan baik.

B. Rekomendasi

a. Perbaikan Regulasi

1. Perlu adanya perbaikan regulasi terhadap waktu tahapan. Hal ini
dikarenakan waktu di beberapa tahapan yang terbilang singkat
menyebabkan banyak kesulitan dihadapi pengawas. Tahapan yang saling
bertumpuk dengan tahapan lainnya menjadikan konsentrasi pengawas
menjadi terpecah ke beberapa tahapan.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU189 | P a g e

2. Jika memungkinkan hendaknya Regulasi, Surat Edaran (SE), Petunjuk
Teknis serta alat kerjadi keluarkan sebelum tahapan dimulai agar dalam
melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
menjdaikan regulasi sebagai landasan dan acuan.

b. Perbaikan penyelenggaraan tahapan perbaikan teknis pengawasan
1. Perlu adanya perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan
pengawasan di lapangan agar semakin professional.

2. Padatnya tahapan membuat konsentrasi pengawas menjadi terpecah.
Kedepan penguatan dan kerjasama tim pengawas harus terus di perkuat
sehingga terus terjalin kebersamaan dan kesoliditasan.

3. Apabila dalam pemilihan selanjutnya pandemic masih berlangsung maka
perlu ditekankan kembaliakan kesadaran mematuhi protocol kesehatan
sehingga dapat lebih meminimalisir penyebaran Covid-19 atau penyakit
lainnya.

4. Banyaknya tahapan yang beririsan membutuhkan semangat dan
kerjasama yang baik.

5. Regulasi, Alat Kerja, SE dan Juknis terkait tahapan penyelenggaraan
maupun pengawasan hendaknya dikeluarkan dari jauh hari sebelum
pelaksanaan tahapan.

6. Pemahaman regulasi yang harus terus diperkuat.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU190 | P a g e

BAWASLU PROVINSI BENGKULU191 | P a g e