laporan pengawasan 2020

tanyakan kepada pihak percetakan guna memastikan seluruh proses
sudah sesuai dengan prosedur dan aturan. PT. Temprin Media Grafika
sendiri akan mencetak sejumlah 1.412.936 lembar surat suara dan
2000 lembar surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Pencetakan di mulai pada tanggal 19 November 2020 dengan
estimasi pencetakan selesai pada tanggal 23 November 2020 dan
akan segera didistribusikan pada tanggal 24 November 2020. Dari
pihak Kajati kehadiranya sebagai bagian dari pokja ingin memastikan
surat suara yang di cetak sudah sesuai dengan spesifikasi surat suara
yang sudah ditetapkan oleh KPU, mulai dari jenis kertas, warna
kertas, tingkat kecerahan, ukuran, format, posisi lipatan hingga nama
dan nomor urut.Pada tanggal, 19 November 2020 dihari Kedua Tim
melaksanakan proses wawancara kepada pihak perusahaan dalam hal
ini diwakili oleh Ibu Sri bagian marketing, kami menanyakan dari awal
proses sampai dengan peroses pencetakan, wawancara ini dilakukan
dalam rangka memenuhi kebutuhan pengisian alat kerja pengawasan
dari Bawaslu RI, dan keperluan pengisian Form-A Pengawasan.

Gambar 25. Pengawasan Percetakan Surat Suara

BAWASLU PROVINSI BENGKULU98 | P a g e

4) Pengawasan Pendistribusian Surat Suara sampai ke TPS

Dari hasil pengawasan pendistribusian logistik ke 4,413 TPS yang ada
di Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu memonitoring kegiatan
pendistribusian ke sampai ke TPS yang paling sulit.Dari hasil pengawasan di
dapatkan data-data pengawasan dan pendistribusian logistik sampai pada
tingkat TPS.(Data perKabupaten terlampir).

Berdasarkan informasi dari Kepala Produksi PT. Temprina Media
Grafika Bapak Prans Dwi Saputra, Surat suara yang dicetak untuk Pemilihan
Gubernur dan Bupati itu dilebihkan 2000 Lembar surat suara untuk
mengantisipasi apabila terjadi pemilihn ulang.

I. Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 23. Jumlah Surat Suara yang Diterima dari Perusahaan Percetakan/Penyedia Jasa
Pengiriman

Jadwal Jumlah Jumlah Jumlah Surat Suara yang di Cetak
Kedatangan DPT 2,5% dari
Jadwal Pengiriman Kab/Kota DPT TPS
26 November 2020
Gubernur Bupati Total

27 November Bengkulu 117.552 2.938,8 120.685 122.68 243.370
2020 Selatan 5

II. KabupatenBengkulu Utara

Jadwal Pengiriman Jadwal Kab/Kota Jumlah DPT Jumlah Jumlah Surat Suara yang di Cetak
Kedatangan 2,5% dari
24 Nov 2020 DPT TPS PILGUB/PILWAKOT/PIBU
26
Nov2020 Bengk 206.568 206.568+2000( Pemilih
ulu Ulang)=208.568
Utara 5350

III. KabupatenBengkulu Tengah

JADWAL PENGIRIMAN JADWAL KAB/KOTA JUMLAH JUMLAH JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK
DPT 2,5% DARI
25 NOVEMBER KEDATANGAN BENGK DPT TPS PILGUB/PILWAKOT/PIBU
2020 ULU 83.350
26 2.215 85.565
NOVEM TENGA
H
BER
2020

BAWASLU PROVINSI BENGKULU99 | P a g e

IV. KabupatenKaur

JADWAL PENGIRIMAN JADWAL KAB/KOTA JUMLAH DPT JUMLAH 2,5% JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK
DARI DPT TPS
HARI SELASA, KEDATANG PILGUB/PILWAKOT/PIBU
24 NOVEMBER
AN KABUPA 88.990 2.380 91.370 DAN ( 2000
2020 PUKUL TEN LEMBAR UNTUK SURAT
23.30 WIB, HARI KAUR SUARA CADANGAN/PSU)
KAMIS,

26
NOVE
MBER
2020
PUKUL
00.08
WIB

V. KabupatenKepahiang

JADWAL PENGIRIMAN JADWAL KAB/KOTA JUMLAH DPT JUMLAH 2,5% JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK
DARI DPT TPS
HARI KAMIS, 26 KEDATANG KABUPA 107.734 PILGUB/PILWAKOT/PIBU
NOVEMBER TEN 110.589
2020 PUKUL AN 112.589 DAN ( 2000
19.00 WIB, KEPAHIA LEMBAR UNTUK SURAT
HARI NG SUARA CADANGAN/PSU
SABTU,

28
NOVE
MBER
2020
PUKUL
23.50
WIB

VI. Kota Bengkulu

JADWAL PENGIRIMAN JADWAL KAB/KOTA JUMLAH JUMLAH JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK
KEDATANGAN DPT 2,5% DARI
27 NOVEMBER DPT TPS PILGUB/PILWAKOT/PIBU
2020 29
NOVEMBER KOTA 244.507 251. 251.004
2020 BENGKU 004

LU

VII. KabupatenLebong

JADWAL PENGIRIMAN JADWAL KAB/KOTA JUMLAH JUMLAH 2,5% JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK
KEDATANG DPT DARI DPT TPS
Hari Selasa, 26 PILGUB/PILWAKOT/PIBU
November AN 75280 dan ( 2000 lembar
dalam 1 pac untuk susu
28-11- Kabupate 75280 1995
2020 n Lebong

BAWASLU PROVINSI BENGKULU100 | P a g e

VIII. KabupatenMukomuko

JADWAL PENGIRIMAN JADWAL KAB/KOTA JUMLAH JUMLAH 2,5% JUMLAH SURAT SUARA YANG DI CETAK
KEDATANG DPT DARI DPT TPS
24 November PILGUB/PILWAKOT/PIBU
2020 AN 127.707 + PSU 2000 =
Total : 129.7070
26 Mukomuk 124.41 3289
Novem o 8

ber
2020

IX. KabupatenRejang Lebong

JADWAL PENGIRIMAN JADWAL KAB/KOTA JUMLAH JUMLAH 2,5% JUMLAH SURAT SUARA YANG DI
DPT DARI DPT TPS CETAK
SENIN, 16 KEDATANG KABUPAT
NOVEMBER EN 193.46 5.115 PILGUB/PILWAKOT/PIB
AN 2 U
2020 REJANG
RABU, LEBONG 200.577
18

NOVE
MBER
2020

X. KabupatenSeluma

JADWAL PENGIRIMAN JADWAL KAB/KOTA JUMLAH JUMLAH 2,5% JUMLAH SURAT SUARA YANG DI
KEDATANG DPT DARI DPT TPS CETAK
HARI SELASA, KABUPAT
24 NOVEMBER AN EN 137.91 PILGUB/PILWAKOT/PIB
9 U
2020 PUKUL HARI SELUMA
23.30 WIB, KAMIS, 3677 137.919 DAN ( 2000
LEMBAR UNTUK SURAT
Catatan : 26 SUARA CADANGAN/PSU
NOVE
MBER
2020
PUKUL
05.51
WIB

Catatan: Untuk Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu tidak melaksanakan Kepala daerah
(Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakilwalikota).

3. Hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pengawasan

pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan

perlengkapan lainnya.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU101 | P a g e

a. Temuan

Didalam pengawasan tahapan pengadaan dan

pendistribusiandidapati bahwa terdapat surat suara yang kurang dan

berlebih saat sampai ke TPS.

Tabel 24. Surat Suara Yang Kurang Dan Berlebih Saat Sampai Ke TPS.

NO KABUPATE JENIS JUMLAH SURAT TOTAL KETERANGAN
N SURAT SUARA YANG
SUARA DIMUSNAHKAN
/KOTA

1 KEPAHIANG PILGUB RUSAK LEBIH 40 SUDAH PEMUSNAHAN
PILBUP 40 0 9 SUDAH PEMUSNAHAN
9 0 SUDAH PEMUSNAHAN
2 LEBONG PILGUB 0 1995 SUDAH PEMUSNAHAN
PILBUP 1995 2191
1166 1025 SUDAH PEMUSNAHAN
165
3 BENGKULU PILGUB 165 0 SUDAH PEMUSNAHAN
TENGAH 632 SUDAH PEMUSNAHAN
SUDAH PEMUSNAHAN
4 KOTA PILGUB 632 0 356
408 SUDAH PEMUSNAHAN
5 REJANG PILGUB 260 96 1931
LEBONG PILBUP 361 47 1167 SUDAH PEMUSNAHAN
1931 0 530 SUDAH PEMUSNAHAN
6 BENGKULU PILGUB 1167 0 184 SUDAH PEMUSNAHAN
UTARA PILBUP 401 129 SUDAH PEMUSNAHAN
72 112 − SUDAH PEMUSNAHAN
7 BENGKULU PILGUB − SUDAH PEMUSNAHAN
SELATAN PILBUP 2677 − 268 SUDAH PEMUSNAHAN
1493 − 61 SUDAH PEMUSNAHAN
8 SELUMA PILGUB 183 85 289
PILBUP 61 0 279

9 MUKOMUK PILGUB 289 0
O PILBUP
260 19
10 KAUR PILGUB
PILBUP

b. Rekomendasi

Terhadap surat suara yang berlebih. Bawaslu merekomendasikan untuk
di musnahkan dan di tuliskan di dalam Berita Acara ( BA Pemusnahan
Terlampir).

BAWASLU PROVINSI BENGKULU102 | P a g e

c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Dalam tindak lanjut Rekomendasi oleh KPU Provinsi Bengkulu terkait

surat suara yang berlebih telah dilaksanakan pemusnahan surat suara yang
berlebih di Kabupaten/Kota masing-masing/ (BA Pemusnahan Surat Suara
Terlampir).
4. Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan tahapan dan subtahapan
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
perlengkapan lainnya.

Dinamika didalam tahapan pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya adalah kondisi akses
menuju TPS yang sulit dijangkau itu memerlukan pengawasan Ekstra agar
semua logistik sampai di lokasi dalam keadaan baik.Di Provinsi Bnegkulu
sendiri terdapat beberapa jalan yang akses menuju TPSnya sangat sulit di
jangkau.Dalam 10 Kabupate/Kota hanya di Kota Bengkulu yang semua
aksesnya mudah dijangkau.Sedangkan untuk 9 Kabupaten ada bebrapa
Kecamatan yang akses menuju ke desanya sangat sulit.

Gambar 26. Akses Tps Yang Sulit Dijangkau

BAWASLU PROVINSI BENGKULU103 | P a g e

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Didalam evaluasi pelaksanaan tahapan Pengadaan dan pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya adalah waktu Tahapan
yang begitu singkat dan karena Faktor pandemi Covid-19 ini menjadikan banyak
kesulitan yang dihadapi oleh pengawas. Karena faktor pandemik ini, tahapan
saling bertumpuk dengan tahapan lainya yang menjadikan konsentrasi Pengawas
terpecah kepada tahapan lain. Belum lagi dengan adanya Pengawas lain yang
ikut terkena covid-19 yang harus mengisolasikan diri lebih kurang selama 14 hari
itu menjadi faktor kesulitan juga di dalam mengawal tahapan pengawasan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya menjadi
terpecah fokusnya. Berikut adalah evaluai di dalam tahapan pendistribusian
perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya:

a) Tahapan Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
perlengkapan lainnya yang berlangsung saat pandemi covid-19 ini sangat
berdampak pada pengawasan itu sendiri karena protokol kesehatan yang
mengharuskan pengawas untuk berjaga jarak dan mengatur jumlah orang di
dalam pengawasan itu sendiri yang akhirnya membuat fokus didalam
pengawasan menjadi tidak maksimal.

b) Akibat pandemi covid-19 memangkas waktu tahapan yang berdampak
memecah pengawas didalam melakukan pengawasan seperti supervisi dan
monitoring terkait tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
perlengkapan lainnya karena Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan begitu
banyak agenda tahapan yang beririsan dengan tahapan lainyamenjadikan
kegiatan moniytoring dan supervisi banyak tidak dilakukan dan dis aksikan
serta dikawal secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu didalam
melakukan pengawasan tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan
dan perlengkapan lainnya, tetapi walupun tidak secara langsung, Bawaslu

BAWASLU PROVINSI BENGKULU104 | P a g e

Provinsi Bnegkulu menerima laporan terkait pendistribusian itu secara
berjenjang dan sampai ke Bawaslu Provinsi Bengkulu hingga akhirnya
kejadian pelanggarn yang fatal dapat di minimalisir.
c) TPS yang sulit dijangakau dan akses TPS yang sulit juga Akses komunikasi di
daerah itu juga tidak ada ini mengakibatkan susahnya kontrol didalam
mendeteksi sejauh mana pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
perlengkapan lainnya itu telah sampai di TPS secara cepat dan tepat serta
berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku.
d) Tempat penyimpanan gudang TPS yang belum aman dari cuaca ekstrem
seperti Hujan dan Badai.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU105 | P a g e

E. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye

Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan tahapan Dana
Kampanye mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati d an Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pengawasan Dana Kampanye
merupakan amanat dari undang-undang untuk mengetahui jumlah sumber
Dana Kampanye Pilkada yang digunakan oleh peserta Pilkada untuk
membiayai metode kampanye yang dilaksanakan. Sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota.

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa
yang digunakan Pasangan Calon atau partai Politik yang mengusulkan
pasangan calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
Pengawasan tahapan dana kampanye difokuskan pada kepatuhan,
kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye yang
meliputi sebagai berikut :

1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) ;
2) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);

BAWASLU PROVINSI BENGKULU106 | P a g e

5) Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
a. Kerawanan-Kerawanan

Pada Pengawasan dana kampanye, Bawaslu Provinsi Bengkulu
melakukan pengawasan dengan memperhatikan adanya potensi
kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi.
Adapun kerawanan-kerawanan untuk tahapan Dana Kampanye yang
meliputi :
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a. Rekening dibuka sebelum ditetapkannya Pasangan Calon.
b. Rekening dibuka bukan atas nama Pasangan Calon dan/atau

Partai Politik Pengusul.
c. Pasangan Calon serta bukan atas nama Calon perseorangan.
d. Tidak termuat rekening koran dalam pelaporan dana kampanye.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Peserta Pemilihan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KPU.
b. KPU tidak menerapkan protokol covid-19 dalam proses

penerimaan laporan awal dana kampanye.
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Ketidaklengkapan Identitas Penyumbang.
b. Total sumbangan melebihi batas yang telah ditentukan dalam

perundang-undangan.
c. Sumbangan yang tidak dilaporkan oleh pasangan calon.
d. Tidak melampirkan surat pernyataan sumbangan dan bukti

pendukung lainnya.
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Pasangan Calon tidak melaporkan biaya kampanye yang
digunakan.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU107 | P a g e

b. Pasangan calon menyampaikan Laporan Penerimaan Dana
Kampanye tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU.

c. Tidak melampirkan bukti sumbangan dan bukti pengeluaran.
d. Sumbangan melebihi batas yang ditentukan dalam perundang-

undangan.
e. Peyumbang tidak jelas identitasnya.
f. Penggunaan Anggaran Coorporate oleh petahana untuk

kampanye tanpa melalui Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

KAP berafiliasi dengan Partai Politik pengusul peserta pemilihan
Audit dana kampanye yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang tidak transparan berpotensi adanya transaksi antara KAP dengan
peserta pemilihan untuk menentukan opini terhadap audit Dana
Kampanye
6. Batas akhir penyerahan laporan.

Adanya ketentuan sanksi untuk pasangan calon yang tidak
menyerahkan laporan hingga batas akhir yang ditentukan.

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun fokus pengawasan pada tahapan ini yaitu :
1. Pengawasan penyerahan rekening khusus danakampanye.
2. Pengawasan dokumentasi laporan dana kampanye.
3. Pengawasan upload laporan DanaKampanye ke sistem informasi

Dana Kampanye.
4. Pengawasan waktu untuk batas akhir penyerahan laporan

DanaKampanye khususnya untuk LPPDK.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU108 | P a g e

Strategi pengawasan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu
Provinsi Bengkulu:

a. Menjalin komunikasi terkait regulasi dan prosedur pelaporan kepada

KPU Provinsi Bengkulu dengan lewat pertemuan secara langsung di

forum KPU-Bawaslu.

b. Melakukan pengawasan melekat pada saat penyerahan LADK, LPSDK

dan LPPDK dengan membuat tim pengawasan yang terdiri dari

Komisioner, Pejabat Struktural dan staf.

c. Melakukan pengawasan penyerahan hasil audit dana kampanye dari

Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Pasangan Calon.

Tabel. 2.23. Kegiatan tahapan Dana Kampanye Jadwal

No Kegiatan Awal Akhir
24 September 2020 24 September 2020
1 Pembukaan RKDK 24 September 2020 24 September 2020
2 Pembukuan LADK 25 September 2020 25 September 2020
3 Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye 26 September 2020
4 Pengumuman Penerimaan LADK 26 September 2020
5 Periode Pembukuan LPSDK 30 Oktober 2020
6 Penyerahan LPSDK 27 September 2020 31 Oktober 2020
7 Pengumuman Penerimaan LPSDK 31 Oktober 2020 31 Oktober 2020
8 Pembukuan LPPDK 5 Desember 2020
1 November 2020
9 Penyerahan LPPDK 6 Desember 2020
10 Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan 3 hari setelah penetapan 7 Desember 2020
peserta pemilihan
Publik 6 Desember 2020

No Kegiatan 7 Desember 2020

11 Audit Laporan Dana Kampanye Jadwal
12 Penyampaian Hasil Audit kepada KPU
13 Penyampaian Hasil Audit Kepada Pasangan calon Awal Awal
7 Desember 2020 21 Desember 2020
22 Desember 2020 22 Desember 2020
23 Desember 2020 23 Desember 2020

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye
a. Pencegahan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU109 | P a g e

Dalam rangkapencegahan untuk meminimalisir terjadinya
pelanggaran dalam tahapan dana kampanye Pilkada 2020 di wilayah
Provinsi Bengkulu serta terjadinya sengketa antara KPU Provinsi Bengkulu
dan Peserta Pasangan Calon, dilakukan pencegahan sebagai berikut :

Bawaslu Provinsi Bengkulu selama proses Dana Kampanye sudah
mengeluarkan surat Imbauan dan Instruksi sebagai berikut :
2. Surat Instruksi untuk Kabupaten/Kota Bawaslu Bengkulu Nomor :
094/K.BE/PM.01.01/X/2020, Tanggal 6 Oktober 2020, Perihal Isi Surat
Instruksi :
a. Sehubungan dengan berjalannya Penyerahan Laporan Dana

Kampanye (LADK) pada tanggal 25-26 September 2020 (telah
dilakukan) laporan diserahkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada
tanggal 6 Oktober 2020;
b. Penyerahan & Pengumunan Penerimaan LPSDK tanggal 31 Oktober
dan 1 November 2020 laporan diserahkan ke Bawaslu Provinsi
Bengkulu pada tanggal 2 November 2020;
c. Penyerahan LPPDK kepada KPU dan Kepada KAP tanggal 6-7
Desember 2020 laporan diserahkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu
pada tanggal 8 Desember 2020;
d. Audit LPPDK akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 laporan
diserahkan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Desember
2020.
3. Surat Intruksi Nomor : 109/K.BE/PM.01.01/XI/2020, tanggal 02
November 2020, Perihal Isi surat Intruksi : Sehubungan dengan
berjalannya Tahapan Pengawasan Dana Kampanye dengan ini Kami
meminta kepada saudara, untuk dapat meminta daftar nama Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Dana Kampanye Pasangan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU110 | P a g e

Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten diwilayah kerja
Saudara.
4. Surat Imbauan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahun 2020 dengan Nomor : 117/K.BE/PM.01.01/XI/2020, tanggal 20
November 2020, Perihal surat imbauan, isi surat imbauan : Berdasarkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2017 :
1. Pasal 34 ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah
masa Kampanye berakhir;
2. Pasal 54 Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK
kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai
batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai
Pasangan Calon.
3. Sehubungan dengan point dua diatas dengan ini kami mengimbau
kepada saudara agar menyerahkan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye tepat pada waktunya.
b. Aktivitas Pengawasan

Dalam tahapan Dana Kampanye meliputi Pengawasan yang dilakukan
oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu :
1. Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Provinsi

Bengkulu.
Pada hari Jum’at, tanggal 25 September 2020 melakukan

pengawasan dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye
Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

BAWASLU PROVINSI BENGKULU111 | P a g e

Bengkulu Tahun 2020. Kasubbag Pengawasan Akreditasi Pemantau
Pemilu dan Datin, beserta staf Bawaslu Provinsi Bengkulu

Ketua KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan sambutan
sekaligus membuka acara kegiatan Rakor Kampanye dan Dana
Kampanye. Anggota KPU Provinsi Bengkulu (Darlinsyah),
menyampaikan tentang perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kampanye menjadi PKPU 13 Tahun 2020 perubahan PKPU
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye menjadi PKPU Nomor
12 tahun 2020.

Dimana Proses PKPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Dana
Kampanye menjelaskan batasan Dana Kampanye, agar pelaksanaan
Kampanye Tahun ini bisa adil dan setara. Menjelaskan bahan-bahan
Kampanye dan alat peraga Kampanye apabila dikonversikan dalam
bentuk uang senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah). Dalam
bahan Kampanye difasilitasi oleh KPU, tetapi Pasangan Calon dapat
mencetak Bahan Kampanye dengan Ketentuan yang telah disesuaikan
oleh Pihak KPU.

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan saat
Pengisian Dana Kampanye dalam situs SIDAKAM untuk Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 :
1. Helmi Hasan dan Muslihan Diding Sutrisno.
2. Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah.

2. Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
Pada hari selasa, tanggal 20 Oktober 2020 staf Bawaslu

Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan dalam Pelaporan Dana
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun
2020. KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Bimbingan Teknis

BAWASLU PROVINSI BENGKULU112 | P a g e

Pelaporan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon Gubernur
danWakil Gubernur Bengkulu Pasca Putusan Bawaslu Provinsi
Bengkulu Nomor Register 001/PS.REG/17/X/2020 bertempat di Hotel
Mercure Bengkulu. Dalam Bimbingan Teknis Kasubbag Hukum
Aderianko bersama Operator Sidakam KPU Provinsi Bengkulu Hafis
Umar dan staf Fitrian Ansyori memberikan materi sekaligus praktek
pengoperasian aplikasi sidakam kepada Operator dan Petugas
Penghubung pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Agusrin
Maryono dan Imron Rosyadi,dalam situs SIDAKAM.

3. Pengawasan Ke Kantor KAP yang di tunjuk oleh KPU Provinsi Bengkulu
 Selasa, 1 Desember 2020 staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Rini
oktaria, S.Si, bersama Anggota KPU Provinsi Bengkulu Emex
Verzoni, SE dan 3 orang staf KPU Provinsi Bengkulu melakukan
pengawasan survei Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Dimana
Kantor Akuntan Publik yang disurvei yaituKantor akuntan Publik
(KAP) Herliantono & Rekan KAP di jalan Letjen simatupang, Kav,
10, Palza Aminta, Lt 7 cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan.
Anggota KPU Provinsi bengkulu Emex Verzoni, S.E menyampaikan
kedatangannya bersama staf KPU Provinsi Bengkulu dan
didampingi oleh Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu ke kantor KAP ini
untuk survei KAP. Dan memberikan penjelasan bahwa dalam
Pilkada akan ada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Bengkulu
untuk masing-masing Pasangan calon Gubernur dan wakil
Gubernur Bengkulu. Dan melihat kelengkapan dari Kantor KAP
Herliantono & Rekan KAP sudah memenuhi standar yang di beri
oleh KPU Provinsi Bengkulu.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU113 | P a g e

Gambar 27. KAP Heliantono dan Rekan (1/12/2020)

 Selasa, 1 Desember 2020, Pejabat Fungsional Pranata Humas
Muda Bawaslu Provinsi Bengkulu Elvis Masril, S.E, bersama
Plt.Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Sudirman dan beserta staf
KPU Provinsi Bengkulu. Melakukan pengawasan di Kantor
Akuntan Publik di Bandung. Dimana Kantor Akuntan Publik (KAP)
Sabar dan Rekan di Jalan Jl.Saturnus Utara No 4 A Margahayu
Raya Kota Bandung. Menyampaikan kedatangannya untuk Survei
KAP dan memberikan penjelasan bahwa dalam Pilkada akan ada
KAP yang ditunjuk oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Dan melihat
kelengkapan dari Kantor KAP Sabardan Rekan sudah memenuhi
standar yang diberi oleh KPU Provinsi Bengkulu.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU114 | P a g e

Gambar 28. Ke KAP Sabar dan Rekan (1/12/20)

4. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu
yaitu : “ Rakor Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan Dan
Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Se Provinsi Bengkulu Tahun
2020”. Acara ini dilaksanakan selama 2 (dua) haripada tanggal 1-2
Desember 2020 Kegiatan bertempat di Hotel Mercure Kota Bengkulu.
Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang peserta dari Kordiv PHL,
staf PHL Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu
beserta Pejabat Struktural dan Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Gambar 29. Rakor Penyerahan LADK dan LPSDK

BAWASLU PROVINSI BENGKULU115 | P a g e

5. Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggeluaran
Dana Kampanye (LPPDK)
Pada hari minggu, tanggal 6 Desember 2020 staf Bawaslu
Provinsi Bengkulu melakukan Pengawasan LPPDK di kantor KPU
Provinsi Bengkulu. Penyerahan Laporan Penerimaan dan
Penggeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dimana 3 (tiga ) Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yaitu
Pasangan Calon Nomor Urut.1 Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding
Soetrisno, Pasangan Calon Nomor Urut.2 Rohidin Mersyah dan
Dr.E.Rosjonsyah dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Agusrin Maryono
dan Dr.Ir.H.M.Imron Rosyadi, MM., M.Si bertempat di Kantor KPU
Provinsi Bengkulu. Penyerahan LPPDK Paslon disampaikan Kepada
KPU Provinsi Bengkulu melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon.

Gambar 30. Penyerahan BA. LPPDK (6/12/2020)

Pengawasan Penyerahan LPPDK Paslon ke KAP. Pada hari
senin, tanggal 7 Desember 2020 staf Bawaslu Provinsi Bengkulu
melakukan Pengawasan Penyerahan Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
Kepada 3 (tiga) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU

BAWASLU PROVINSI BENGKULU116 | P a g e

Provinsi Bengkulu, bertempat di Ruang Audio Visual Rumah Pintar
Pemilu Kantor KPU Provinsi Bengkulu. Laporan Dana Kampanye
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk selanjutnya yang akan
dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk setelah
melalui proses perangkingan Klik pada Aplikasi Sistem Informasi
Kantor Akuntan Publik (SIKAP). Adapun Kantor Akuntan Publik yang
terpilih yaitu :

1. Sabar dan Rekan;
2. Heliantono dan Rekan;
3. Mohammad Yudhitama Alkautasar.

Gambar 31. Penyerahan LPPDK Paslon ke KAP

6. Penyerahan Hasil LPPDK Paslon yang di Audit oleh KAP
Selasa, 22 Desember 2020 pukul 09.00 Wib staf Bawaslu

Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan ke KPU untuk Penyerahan
Audit Dana Kampanye dari Kantor Akuntan Publik (KAP).

Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto didampingi
Anggota Emex Verzoni, Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Oktan
Huzaeiry, Kasubbag Hukum Aderianko dan Hafiz Umar bertempat di
Ruang Audio Visual Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Bengkulu

BAWASLU PROVINSI BENGKULU117 | P a g e

menggelar Penerimaan Hasil Audit Dana Kampanye dari Kantor
Akuntan Publik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020. Penyerahan hasil audit dana kampanye
disampaikan oleh 3 (tiga) KAP, yaitu KAP Heliantono dan Rekan
(Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno), KAP Sabar dan
Rekan (Dr. H. Rohidin Mersyah dan Dr.E. H. Rosjonsyah), dan KAP
Mohammad Yudhitama Alkautsar (H. Agusrin Maryono dan Dr. Ir. H.
M. Imron Rosyadi, MM.,M.Si) Kepada KPU Provinsi Bengkulu. Audit
Dana Kampanye ini adalah bentuk kepatuhan peserta pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di Provinsi
Bengkulu.

Gambar 32. Penyerahan LPPDK Hasil Audit KAP ke KPU Provinsi Bengkulu

7. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggeluaran Dan Kampanye
(LPPDK) Hasil Audit KAP ke Paslon
Kamis, 24 Desember 2020 staf Bawaslu Provinsi Bengkulu
melakukan pengawasan ke KPU. Menyaksikan langsung penyerahan
Hasil Audit Dana Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020, oleh KPU Provinsi Bengkulu. Dimana Ketua
KPU Provinsi Irwan Saputra dan Anggota Eko Sugianto, Siti Baroroh

BAWASLU PROVINSI BENGKULU118 | P a g e

dan Emex Verzoni serta Kabag Hukum Teknis dan Hupmas Oktan
Huzaeiry melaksanakan Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
di Ruang Audio Visual Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Bengkulu.
Penyerahan hasil audit dana kampanye diterima langsung Petugas
Penghubung (LO) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Helmi Hasan dan H.
Muslihan Diding Soetrisno, Nomor Urut 2 Dr. H. Rohidin Mersyah dan
Dr. E. H. Rosjonsyah dan Nomor Urut 3 H. Agusrin Maryono dan Dr. Ir.
H. M. Imron Rosyadi, MM.,M.Si. dan KPU Provinsi menyerahkan Hasil
berita Acara Ke Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Gambar 33. Penyerahan BA. LPPDK Hasil Audit KAP ke Paslon

3. HASIL-HASIL PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN DANA
KAMPANYE
Pada Tahapan Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
Perubahan Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Yang mengatur

BAWASLU PROVINSI BENGKULU119 | P a g e

bahwa maksimal penyerahan LADK yaitu 25 September 2020 pada pukul
18.00 Waktu setempat. Dan susulan dari Paslon Nomor urut 3 dengan Nomor
Register 001/PS.REG/17/X/2020 pada tanggal 20 September 2020 dan
berdasarkan hasil penyampaian laporan Dana Awal Kampanye (LADK)
tersebut tercatat tidak ada peserta Pilkada Paslon yang terlambat maupun
tidak menyampaikan laporan.

Tabel 25. Pelaporan Penyerahan LADK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

No LADK Waktu Total Total
Urut Pelapora Penerimaan Pengeluaran
Nama Paslon Melaporkan Tidak
n
Melaporkan

Helmi Hasan √ - 15.11 Rp. 1.102.000 0
1 dan Muslihan

Diding
Soetrisno

Rohidin √ - 14.11 Rp. 500.000.000 0
2 Mersyah dan √
- 15.00 Rp. 3.000.000 0
Rosjonsyah
Agusrin

3 Maryono dan
Imron Rosyadi

Pasca pelaporan dana awal kampanye, tahapan selanjutnya yaitu Laporan
Penerimaan Dana Kampanye (LPSDK). Sesuai dengan tahapan ini dilakukan
mulai tanggal dibuka rekening khusus dana kampanye hingga satu hari
menjelang tahapan kampanye. Berdasarkan hasil pengawasan tim
Pemenangan pasangan calon menyerahkan pada tanggal 31 Oktober 2020 di
Kantor KPU Provinsi Bengkulu. Adapun Formulir yang diserahkan yaitu
Formulir LPSDK1 sampai dengan LPSDK2, surat pernyataan penyumbang
pihak lain perseorangan, Surat pernyataanpenyumbang lain kelompok, surat
pernyataan pihak lain badan usaha non pemerintah.

Tabel 26. Pelaporan PenyerahanLPSDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

No LPSDK Waktu Total Total
Urut Pelaporan Penerimaan Pengeluaran
Nama Paslon Melaporkan Tidak
Melaporkan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU120 | P a g e

Helmi Hasan dan

1 Muslihan Diding √ - 14.21 Rp. 658.000.000 0

Soetrisno

2 Rohidin Mersyah √ - 10.14 Rp. 280.000.000 0
dan Rosjonsyah

Agusrin Maryono

3 dan Imron √ - 10.34 Rp. 0 0

Rosyadi

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penyampaian Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye (LPPDK), dalam penyampaian

untuk penyerahan LPPDK tidak ada Paslonyang telambat dalam

penyampaiannya pada tanggal 6 Desember 2020 di KPU Provinsi Bengkulu

sampai pukul 18.00 Wib.

Tabel 27. Pelaporan Penyerahan LPSDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

No Nama Paslon LPSDK
Urut
Melaporkan Tidak Waktu Total Penerimaan Total
Melapor Pelaporan Pengeluaran

kan

Helmi Hasan dan √ - 14.33 Rp. 760.082.000 Rp. 760.082.000
1 Muslihan Diding

Soetrisno

2 Rohidin Mersyah √ - 12.33 Rp. 1.072.671.700 Rp. 1.072.243.400
dan Rosjonsyah √

Agusrin Maryono Rp. 1.391.350.000 Rp. 1.391.200.000

3 dan Imron - 13.07

Rosyadi

Dalam penyerahan LPPDK oleh Paslon , terhadap kelengkapan informasi dan
format laporan LPPDK, maka peneriman penyerahan LPPDK oleh paslon yang
dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon.
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu.
3. 1 (satu) rangkap untuk Arsip KPU Provinsi Bengkulu.
4. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik

Bawaslu Provinsi Bengkulu pada hari senin tanggal, 7 Desember 2020
bertempat di Ruang Audio Visual Rumah Pintar Pintar Pemilu KPU Provinsi
Bengkulu melakukan Pengawasan Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye

BAWASLU PROVINSI BENGKULU121 | P a g e

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang ditunjuk untuk melakukan audit Pasangan calon. Adapun dari
Hasil Akuntan Publik Peserta Pilkada Gunernur dan Wakil Gubernur di
Bengkulu, sebagai Berikut.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU122 | P a g e

Tabel 28. Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020

No Nama Paslon Nama KAP Alamat Hasil Audit

1 Helmi Hasan dan Heliantono dan Jl.Letjen TB Simatupang, KAP beropini bahwa dalam semua

H.Muslihan Diding Rekan Kav 10 Plaza Aminta, Lt 7 hal yang dilakukan dalam semua hal

Soetrisno Cilandak Barat Jakarta matrial, telah Mematuhi Kriteria

Selatan yang berlaku sebagaimana diatur

dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

tahun 2017 tentang dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan wakil

Bupati ,dan/atau Walikota dan Wakil

walikota. (Tidak Ada Temuan)

2 Dr.H.Rohidin Mersyah Sabar dan Rekan Jl.Saturnus Utara No 4 A KAP beropini bahwa dalam semua

dan Dr.E.H. Rosjonsyah Margahayu Raya Kota hal yang dilakukan dalam semua hal

Bandung matrial, telah Mematuhi Kriteria

yang berlaku sebagaimana diatur

dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

tahun 2017 tentang dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan wakil

Bupati ,dan/atau Walikota dan Wakil

walikota. (Tidak Ada Temuan)

3 H.Agusrin Maryono Mohammad Jl.Damar IV No. 15 KAP beropini bahwa dalam semua

dan Dr.H.M. Ir.Imron Yudhitama Al Jatibening dua, pondok hal yang dilakukan dalam semua hal

Rosyadi, MM., M.Si Kautsar Gede, Kota Bekasi matrial, telah Mematuhi Kriteria

yang berlaku sebagaimana diatur

dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

tahun 2017 tentang dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan wakil

Bupati ,dan/atau Walikota dan Wakil

walikota. (Tidak Ada Temuan)

BAWASLU PROVINSI BENGKULU123 | P a g e

Tabel 29. Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020

NAMA HASIL DANA KAMPANYE
PASANGAN AUDIT
NO KET
CALON
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 Helmi Hasan dan Rp.760.082.000 Rp.760.082.000 Rp. 0-
H. Muslihan
Diding Soetrisno Patuh

2 Dr.H.Rohidin

Mersyah dan Patuh Rp. 1.072.671.700 Rp. 1.072.243.400 Rp. 428.300
Dr.E.H.

Rosjonsyah

3 H. Agusrin

Maryono dan

Dr.H.M. Ir.Imron
Rosyadi, MM., Patuh Rp. 1.391.350.000 Rp. 1.391.200.000 Rp. 150.000

M.Si

Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan langsung turut
memastikan terkait dengan pemerikasaan kebenaran, akuntabilitas dan
kelengkapan berkas. Selain pada pemerikasaan Bawaslu juga bertugas
memastikan ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan.

a. Temuan

Tidak terdapat temuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Dana
Kamapanye.

b. Rekomendasi

Tidak terdapat Rekomendasi terkait pengawasan terhadap Dana
Kampanye.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak terdapat tindaklanjut Rekomendasi pada tahapan Dana Kampanye.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU124 | P a g e

4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye

Dalam dinamika pengawasan tahapan pelaporan dana kampanye
oleh Pasangan calon di Bengkulu. Semua Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dalam jangka waktu yang ditentukan
oleh KPU Provinsi Bengkulu. Sudah melaporkan seluruh laporan baik itu
laporan LADK, LPSDK maupun LPPDK. Tetapi dalam dinamika yang lain
tentang kejujuran untuk Pasangan calon yang melaporkan jumlah dana
kampanye pada saat LPSDK sebagaimana yang telah disampaikan salah satu
Pasangan Calon Nomor urut 3 yakni menuliskan jumlah Rp.0. Namum yang
dilakukan bahwa dana yang digunakan untuk keperluan pemilihan Pilkada
bisa saja menggunakan dana Pribadi untuk kepentingan Pilkada. Disatu sisi
Bawaslu sebagai Pengawas Pemilihan umum tidak dapat mengakses sampai
sejauh itu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana
Kampanye

Untuk dinamika evaluasi yang telah terjadi pada pelaksanaan dan
pengawasan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Ini
dikarenakan Pandemi Covid-19 yang membuat pengawasan untuk tahapan
khususnya Dana Kampanye terpecah, sehingga membuat kekurangan
Personel untuk pengawasan.

Kedepannya Bawaslu Provinsi Bengkulu lebih diperkuat kembali
untuk pengawasan khususnya dalam kemudahan akses melakukan proses
audit pemeriksaan agar yang dilakukan dana dari Pasangan Calon maupun
dari Partai Politik dapat dilakukan Pengawasan.Sehingga untuk kedepannya

BAWASLU PROVINSI BENGKULU125 | P a g e

Bawaslu menjadi lembaga yang lebih kuat dalam pengawasan, pencegahan
dan penindak pelanggaran.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU126 | P a g e

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN
REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil
merupakan puncak kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah tahun 2020. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan
upaya-upaya strategis untuk memastikan proses pelaksanaan pemungutan,
penghitungan dan rekapitulasi berjalan lancar dan aman dengan berdasar
Perbawaslu 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan
Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara. Indeks Kerawanan Pemilu
(IKP) pada pemilihan kepala daerah provinsi Bengkulu tahun 2020 sesuai dengan
IKP yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia berada pada level tinggi
yaitu sebesar 72,08 (level 6), bahkan untuk dimensi partisipasi politik berada
pada poin 92,83 dengan indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi pemilih di bawah 77,5 %;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada;
3. Rendahnya partisipasi peserta pemilihan dalam proses edukasi politik

masyarakat;
4. Jumlah surat suara tidak sah masih signifikan.

Bawaslu Provinsi Bengkulu juga melakukan persiapan dalam menghadapi
pelaksanaan tahapanpemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara
dengan melakukan pemetaan potensi kerawanan secara lebih rinci terhadap
kegiatan sebelum pemungutan suara,saat pemungutan suaradan pasca
pemungutan suara atau pemetaan kerawanan saat rekapitulasi mulai dari

BAWASLU PROVINSI BENGKULU127 | P a g e

tingkat TPS, PPK, tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi. Berdasarkan hasil
pemetaan, potensi kerawanan sebelum pemungutan suara diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Perlengkapan pemungutan suara kurang;
2. Tidak tersedia fasilitas/alat kelengkapan protocol covid di TPS;
3. DPT tidak terpasang disekitar TPS (Papan pengumuman);
4. Daftar pasangan calon, bio data, foto dan visi misi tidak terpasang;
5. Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 WIB;
6. Saksi menggunakan atribut Pasangan calon;
7. Kotak suara terbuka sebelum rapat pemungutan suara;
8. Terdapat KPPS terpapar covid-19 hadir di TPS.
9. Alat bantu coblos disabilitas netra tidak tersedia di TPS;
10. Form C pemberitahuan tidak disampaikan kepada pemilih;
11. Form C pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih tidak

dikembalikan kepada PPS.
Potensi kerawanan/pelanggaran saat pemungutan suara diantaranya adalah
sebagai berikut:

1. Terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;
2. Terdapat penggunaan hak pilih orang lain;
3. Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 WIB;
4. Penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00 WIB;
5. Terdapat kendala jaringan dalam penggunaan Sirekap;
6. KPPS tidak bersedia menandatangani salinan hasil penghitungan suara;
7. Perbedaan data daftar hadir pemilih dengan formulir C.Hasil KWK;
8. Perbedaan data surat suara yang digunakan dengan daftar hadir

pemilih;
9. Perbedaan data hasil penghitungan dengan penulisan hasil

penghitungan;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU128 | P a g e

10. Perbedaan data hasil penghitungan Model C.salinan Hasil-KWK yang
diberikan kepada saksi dan pengawas TPS;

11. Saksi dan Pengawas TPS tidak diberikan salinan hasil penghitungan
suara;

12. Kotak suara tidak disegel;
13. Kotak suara tidak diserahkan pada hari H pemungutan suara;
14. Hasil penghitungan suara tidak ditempel di papan pengumuman;

Sedangkan potensi kerawanan pasca pemungutan suara/rekapitulasi
adalah sebagai berikut:
1. PPK tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara;
2. PPK tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta

pemilihan;
3. Kotak suara tidak ditempatkan di lokasi yang aman dan tidak dijamin

keamanannya;
4. Lokasi rekapitulasi dilakukan di ruangan tertutup;
5. Lokasi rekapitulasi kurang mendapat cahaya;
6. Rekapitulasi dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
7. Lokasi rekapitulasi suara berbeda dengan tempat yang telah

ditentukan;
8. Saksi peserta pemilihan tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi;
9. Terdapat kendala jaringan dalam penggunaan Sirekap.
a. Perencanaan Pengawasan
Melihat potensi kerawanan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan
pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, maka dilakukan
perencanaan pengawasan.Tujuan dibuatnya perencanaan pengawasan
ini adalah agar pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan dengan fokus
terhadap hal-hal yang mungkin terjadi. Adapun langkah yang diambil
adalah dengan cara:

BAWASLU PROVINSI BENGKULU129 | P a g e

1. Membentuk kelompok kerja pemungutan dan rekapitulasi suara di
tingkat Provinsi, hal ini dilakukan untuk menyusun langkah strategis
guna mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi dan
mengevaluasi pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemungutan,
penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilihan Kepala Daerah
Bengkulu tahun 2020;

2. Melakukan rapat koordinasi intern dengan Bawaslu Kabupaten untuk
memastikan kesiapan Bawaslu Kabupaten dan mempersiapkan
mekanisme pengawasan melekat pada hari pemungutan suara
sampai dengan rekapitulasi suara;

3. Mempersiapkan alat kerja pengawasan untuk memudahkan jajaran
Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pengawasan;

4. Memetakan TPS rawan untuk melakukan pencegahan secara dini
terjadinya pelanggaran;

5. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini KPU Provinsi
Bengkulu, Disdukcapil, dan Polda Bengkulu untuk memastikan bahwa
pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dapat
berjalan sesuai dengan ketentuan, aman, dan lancar.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Kegiatan Pencegahan

Melihat pemetaan kerawanan pada tahapan pemungutan, penghitungan
dan rekapitulsi suara, maka dilakukan langkah-langkah pencegahan oleh
Bawaslu Provinsi Bengkulu, diantaranya :
1. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan jajarannya

berkaitan dengan pendistribusian C pemberitahuan kepada pemilih
yang benar-benar memenuhi syarat termasuk pengguna formulir A5;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU130 | P a g e

2. Berkoordinasi dengan Disdukcapil berkaitan dengan Surat Keterangan
pengganti KTP-El;

3. Berkoordinasi dengan pimpinan Rumah Tahanan berkaitan dengan
jumlah pemilih yang ada di dalam rumah tahanan yang benar-benar
berhak memilih di Provinsi Bengkulu;

4. Memastikan netralitas petugas KPPS dengan mengecek dalam SIPOL;
5. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam

pengawasan partisipatif;
6. Melakukan pengawasan melekat pada hari pemungutan suara;
7. Memastikan bahwa TPS benar-benar representative dan memihak

pada disabilitas;
8. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan rekapitulasi

suara sesuai dengan yang dibutuhkan;
9. Sebelum melakukan rekapitulasi suara dipastikan tempatnya

representatif, terang, terbuka dan aman;
10. Melakukan pengawasan melekat pada saat proses rekapitulasi

penghitungan suara;
11. Menyampaikan saran perbaikan jika dalam rekapitulasi suara

terdapat proses yang tidak sesuai prosedur dan tata cara;
12. Membuat imbauan ke KPU Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor:

118/K.BE/PM.00.01/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dan;
13. Membuat instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Bengkuludan jajarannya memiliki kewajiban
melakukanpengawasan disetiap tahapan pemilihan Kepala Daerah tahun
2020. Tidak terkecuali terhadap tahapan pemungutan, penghitungan dan
rekapitulasi suara Pilkada tahun 2020.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU131 | P a g e

Aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu
diantaranya :
1. Melakukan pengawasan melekat pada proses pemungutan,

penghitungan dan rekapitulasi suara;
2. Memastikan bahwa perlengkapan pemungutan dan rekapitulasi suara

tersedia sesuai dengan kebutuhan setiap TPS;
3. Memastikan akurasi formulir model C pemberitahuan dan A5 dengan

control daftar pemilih tetap;
4. Melakukan pengawasan melekat proses pemungutan suara di rumah

sakit dan rumah tahanan untuk memastikan pemilih yang ada di
tempat tersebut terakomodir dengan baik;
5. Melalui Pengawas TPS, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan
pengawasan terhadap tata cara dan prosedur pemungutan suara di
TPS;
6. Melakukan pendokumentasian formulir C hasil, C hasil salinan, dan C
daftar hadir;
7. Melakukan Pengawasan langsung terhadap kemungkinan pergerakan
kegiatan Politik Uang oleh pasangan calon/tim kampanye atau aktor-
aktor lainnya sebagaimana yang telah dipetakan oleh jajaran
pengawas;
8. Menghadiri secara langsung pada rapat pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dangan tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi
proses Sebelum pemungutan, Saat pemungutan, Saat penghitungan
suara, sampai penuangan hasil penghitungan suara ke dalam Berita
Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara;

BAWASLU PROVINSI BENGKULU132 | P a g e

9. Melakukan pengawasan secara berjenjang mulai dari pengawasan TPS
sampai dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap proses
rekapitulasi suara;

10. Menugaskan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk turun ke 10
(sepuluh) Kabupaten/Kota untuk menjemput/mengambil formulir C
hasil salinan-KWK

11. Untuk tingkat Provinsi Bengkulu rekapitulasi suara Pilkada 2020
dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di Hotel Mercure
Bengkulu.

3. Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi
Suara

a. Temuan
Pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada
tahun 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan sesuai
dengan tugas dan kewenangannya. Dari hasil pengawasan pada tahapan
tersebut didapatkan beberapa temuan, diantaranya :
1. Pelaksanaan pemungutan suara di Provinsi Bengkulu berjalan lancaran
dan aman;
2. Tidak terjadi pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Provinsi
Bengkulu;
3. Terjadi penghitungan suara ulang di 4 Kabupatenseperti tampak pada
tabel berikut :

BAWASLU PROVINSI BENGKULU133 | P a g e

Tabel 30. Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di TPS

No KABUPATEN/ KOTA JUMLAH KETERANGAN
1 Bengkulu Utara PENGHITUNGAN
2 Kaur SUARA ULANG Berdasarkan hasil pengawasan ditemukannya TPS yang melakukan
Penghitungan ulang di Desa Kota Bani TPS 01. Penghitungan ulang disebabkan
3 Kota Bengkulu 1 oleh adanya selisih jumlah surat suara yang digunakan. Surat Suara yang
terpakai untuk Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 259, sedangkan Surat
3 Suara untuk Bupati Dan Wakil Bupati Berjumlah 256. Selisih 3 surat suara.
Setelah dilakukan penghitungan ulang, hasil surat suara yang terpakai sudah
1 sama-sama berjumlah 259.
1). Di desa Beriang Tinggi TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning. Di TPS ini
dilakukan penghitungan surat suara ulang di karenakan jumlah pengguna hak
pilih adalah sebanyak 366 orang. setelah dilakukan pencoblosan di dapatkan
jumlah suara sah adalah 333 dan jumlah suara tidak sah adalah 35. sehingga
hal ini berbeda dengan jumlah pengguna. oleh sebab itu PTPS meminta KPPS
untuk melakukan penghitungan surat suara ulang. dan hasilnya adalah jumlah
surat suara sah adalah 333 dan jumlah suara tidak sah adlah 33. sehingga
hasilnya sama dengan jumlah pengguna hak pilih yaitu 366.
3). Di kelurahan Bandar Kecamatan Kaur selatan TPS 2 , setelah proses
penghitungan suara di ketahui bahwasanya ada perbedaan antara jumlah
pengguna hak pilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak
sah. Oleh sebab itu PTPS Bandar TPS 2 yang mengawasi proses tersebut
merekomendasikan kepada KPPS untuk melakukan penghitungan surat suara
ulang. dan ternyata perbedaan ini diketahui bahwasanya petugas yang menulis
di C hasil Plano KWK telah melakukan kelalaian dimana dia menulis sebanyak 2
kali untuk salah satu pasangan calon, sedangkan surat suara yang terpakai
hanya 1. hal ini di karenakan petugas KPPS yang bertugas menyebutkan
perolehan suara itu secara berulang.
Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena ada
ketidaksesuaian surat suara yang digunakan antara yang ditulis pada C.Hasil
dan saksi Nomor Urut 3, untuk saksi Paslon Nomor urut 1 dan 2 sama dengan
dengan yang ada di C.Hasil., kemudian KPPS menawarkan untuk dilakukan
penghitungan ulang, akhirnya dilakukan penghitungan ulang berdasarkan
kesepekatan antara KPPS, semua Saksi Paslon dan Pengawas. terjadi di TPS 1
Kel. Sumur Meleleh Kec. Teluk Segara.

Tabel 31. Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Tingkat PPK

NO Kabupaten / KEJADIAN KHUSUS REKOMENDASI TINDAK LANJUT

kota

1 Kepahiang a. Jumlah pemilih yang menggunakan Berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Kepahiang (Nomor: 59/BE-

hak pilih berjumlah 300 (tiga ratus) 05.03/TU.00.01/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 bahwa Panwaslu

orang, sedangkan jumlah surat suara Kecamatan Kepahiang melakukan penelitian dan pemeriksaan serta

yang digunakan berjumlah 304 (tiga merekomendasikan agar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

ratus empat) surat suara. Aturannya Kepahiang melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara

jumlah surat suara yang digunakan Gubernur dan Wakil Gubernur serta surat suara Bupati dan Wakil

sama dengan jumlah pemilih yang Bupati pada TPS 02 Kelurahan Kampung Pensiunan. Bahwa apabila

menggunakan hak pilih yaitu sebanyak hasil penghitungan suara ulang tidak bersesuaian antara Pengguna

300 (tiga ratus) orang sebagaimana hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan baik surat suara

jumlah pemilih yang yang Gubernur dan Wakil Gubernur maupun surat suara Bupati dan Wakil

menandatangani daftar hadir (model C Bupati dan tidak dapat dibuktikan, maka Panwaslu Kecamatan

daftar hadir pemilih-KWK) ditambah merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang untuk

jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang tahun 2020 pada TPS 02

pilih dalam daftar pemilih tambahan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten

BAWASLU PROVINSI BENGKULU134 | P a g e

(model C daftar pemilih tambahan- Kepahiang paling lambat 4 (empat) hari setelah setelah hari
KWK); pemungutan suara sebagaimana peraturan perundang undangan yang
b. Jumlah surat suara tidak digunakan berlaku. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Panitia Pemilihan
atau tidak terpakai termasuk surat Kecamatan (PPK) Kepahiang telah menindaklanjuti surat Panwaslu
suara cadangan sebanyak 103 (seratus Kecamatan Kepahiang dengan cara melakukan penghitungan suara
tiga) surat suara, seharusnya surat ulang dan ditemukan 4 (empat) surat suara yang dikembalikan oleh
suara yang tidak digunakan tersebut pemilih karena rusak / keliru mencoblos, sehingga jumlah pengguna
berjumlah 107 (seratus tujuh) surat hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah berjumlah 300
suara, karena jumlah pemilih yang (tiga ratus)
menggunakan hak pilih sesuai dengan
daftar hadir yaitu 300 (tiga ratus) orang,
dan tidak ada surat suara yang
dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru mencoblos sehingga surat
suara yang tidak digunakan seharusnya
berjumlah 107 (seratus tujuh) surat
suara bukan 103 (seratus tiga) surat
suara.

d) Selanjutnya dalam rakor tanggal 16 Desember 2020 yang dilaksanakan di
Hotel Mercure Bengkulu dengan peserta Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota didampingi staf diperoleh hasil sebagai Daftar inventaris
Masalah ditemukan hal-hal sebagai berikut:
a. Masih ditemukan ketidaksinkronan jumlah pemilih tidak terdaftar
dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau
surat keterangan (DPTb) dalam data pemilih dengan jumlah pemilih
tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP
elektronik atau surat keterangan (DPTb) dalam pengguna hak pilih
di tiga Kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Bengkulu Utara selisih : 18
2. Kabupaten Kaur selisih : 2
3. Kabupaten Rejang Lebong selisih : 9
b. Terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan Gubernur
di 116 TPS dengan rincian sebagai berikut :
1. Kota Bengkulu : 126 kekurangan surat suara cadangan yang
tersebar di 14 TPS
2. Kabupaten Seluma : 26 kekurangan surat suara di 2 TPS

BAWASLU PROVINSI BENGKULU135 | P a g e

3. Kabupaten Bengkulu Selatan : 123 kekurangan surat suara di 6
TPS : 31 kelebihan surat suara di 19 TPS

4. Kabupaten Bengkulu Tengah : 165 kekurangan surat suara 21 TPS
: 210 kelebihan surat suara di 32 TPS

5. Kabupaten Lebong : 6 kekurangan surat suara di 6 TPS
6. Kabupaten Bengkulu Utara : 130 kekurangan surat suara 10 TPS
7. Kaur : 1 kelebihan surat suara di 1 TPS
8. Rejang Lebong : 7 kekurangan surat suara di 2 TPS : 6 kelebihan

surat suara di 3 TPS
c.Masih banyak terdapat renvoi saat pleno ditingkat PPK dengan

jumlah TPS yang direnvoi sebanyak 788 TPS sebagai berikut :
1. Kota Bengkulu : 144 TPS
2. Kabupaten Seluma : 95 TPS
3. Kabupaten Bengkulu Selatan : 128 TPS
4. Kabupaten Kaur : 86 TPS
5. Kabupaten Bengkulu Tengah : 5 TPS
6. Kabupaten Kepahiang : 51 TPS
7. Kabupaten Rejang Lebong : 174 TPS
8. Kabupaten Lebong : 61 TPS
9. Kabupaten Bengkulu Utara : 71 TPS
10.Kabupaten Mukomuko : 58 TPS
d.Terdapat renvoi saatpleno ditingkat Kabupaten/Kotadengan jumlah
Kecamatan yang direnvoi sebanyak 74 Kecamatan sebagai berikut :
1. Kota Bengkulu : 9 Kecamatan
2. Kabupaten Seluma : 13 Kecamatan
3. Kabupaten Bengkulu Selatan : 10 Kecamatan
4. Kabupaten Kaur : 11 Kecamatan
5. Kabupaten Bengkulu Tengah : 2 Kecamatan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU136 | P a g e

6. Kabupaten Kepahiang : 4 Kecamatan
7. Kabupaten Lebong : 11 Kecamatan
8. Kabupaten Bengkulu Utara : 9 Kecamatan
9.Kabupaten Mukomuko : 4 Kecamatan
e. Masih terdapat kesalahanyang dilakukan oleh KPPS yang
memberikan 2 Surat Suara Pemilihan Gubernur yang seharusnya
memberikan 1 (satu) surat suara Pemilihan Gubernur dan 1 (satu)
surat suara Pemilihan Bupati yang terdapat di Kabupaten Lebong,
Kecamatan Pinang Belapis Desa Air Kopras TPS 2;
f. Jumlah DPTB pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu masih tinggi yaitu 15.300, hal ini menunjukan bahwa
proses penyusunan data pemilih tidak akurat;
g. Jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan wakil
Gubenrnur Bengkulu cukup signifikan sebanyak 65.543;
h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat
rekomendasi ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor:434/K.BE-
01/PM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal
rekomendasi yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut.
i. Terdapat renvoy atas hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Bengkulu di tingkat Provinsi. Renvoy dilakukan
karena terjadi kesalahan dalam penjumlahan statistic tingkat
Kabupaten. Jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu sebanyak
10 (sepuluh), sementara dalam penjumlahan hanya 9 (Sembilan),
sehingga rekap statistiknya men jadi kurang.Renvoy tersebut
dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember
2020.

j. Berdasarkanhasil pengawasansaatrekapitulasi hasil pemungutan
suara tingkat Provinsi Bengkulu pada pemilihan Kepala Daerah

BAWASLU PROVINSI BENGKULU137 | P a g e

Bengkulu hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur per Kabupaten dapat dilihat pada
tabel 2.26 berikut:

Tabel 32. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat Provinsi Bengkulu Pada Pemilihan Kepala Daerah
Bengkulu

NO URAIAN BENGKULU BENGKULU BENGKU KAUR KEPA KOTA LEBO MUKO REJANG SELUM TOTAL %
SELATAN TENGAH LU HYAN BENGKULU NG MUKO
LEBONG A
UTARA G

A DATA PEMILIH

LK 59347 42339 102199 4570 5517 120749 3817 63580 97626 70871 695772
58205 41011 99019 4 9 123758 8 60838 95836 67048
1 Jumlah Pemilih Dalam PR 117552 83350 201218 244507 124418 193462 137919 678658
DPT 4328 5255 3710
49 20 96 6 5 172 2 190 138 45 137443
JML 0
8899 1077 7528
LK 0 34 0 1007
30 19
248

2 DPPh (Jumlah Pemilih PR 42 12 86 67 13 120 20 115 109 45 629
Yang Pindah Memilih) 91 32 182 315 43 292 39 305 247 90 1636

JML

LK 562 76 931 398 928 1623 582 646 1313 345 7404
614
DPTb (pemilih 1176

3 menggunakan kte PR 70 1009 464 952 1723 508 646 1482 428 7896

el/suket) JML 146 1940 862 1880 3346 1090 1292 2795 773 15300

LK 59958 42435 103226 4635 5613 122544 3877 64416 99077 71261 704183
58861 41093 100114 0 7 125601 9 61599 97427 67521
4 Jumlah Pemilih (1+2+3) PR 118819 83528 203340 248145 126015 196504 138782 687183
4381 5352 3763
JML 7 0 0 139136
6
9016 1096 7640
7 57 9

B PENGGUNA HAK PILIH 49390 29464 75667 3940 4382 69815 3373 48617 72826 60864 523610
LK 50973 31266 78543 4 7 79911 6 49367
100363 60730 154210 149726 97984
1 Jumlah Pengguna Hak PR 3869 4286 3363 75096 59556 539910
Pilih Dalam DPT 49 17 94 7 4 136 7 172
42 10 81 112 96
JML 91 27 175 7810 8669 248 6737 268 147922 120420 106352
1 1 3 0
LK 28 19 138 45
222 109 45 920
2 DPPh (Jumlah Pemilih PR 12 20 247 90
Yang Pindah Memilih) 65 592
40 39
JML 287 1512

LK 562 76 927 396 928 1623 582 646 1306 345 7391
614
DPTb (pemilih 1176

3 menggunakan kte PR 70 995 464 952 1723 508 646 1480 428 7880

el/suket) JML 146 1922 860 1880 3346 1090 1292 2786 773 15271

LK 50001 29557 76688 4002 4478 71574 3433 49435 74270 61254 531921
51629 31346 79619 2 3 81746 7 50109
4 Jumlah Pemilih (1+2+3) PR 101630 60903 156307 153320 99544 76685 60029 548382
3922 4382 3416
JML 6 8 5 150955 121283 108030
3
7924 8861 6850
8 1 2

BAWASLU PROVINSI BENGKULU138 | P a g e

DATA PEMILIH
DISABILITAS

LK 449 90 194 215 63 258 125 241 249 293 2177
377
1 Jumlah Seluruh Pemilih PR 826 97 310 290 77 230 125 261 301 286 2354
Disabilitas 349
329
JML 678 187 504 505 140 488 250 502 550 579 4531

LK 120531 75 172 207 56 135 86 167 202 225 1674
29
2 Jumlah Disabilitas yang PR 85 278 289 67 136 105 172 258 241 1960
menggunakan Hak Pilih 18872
101630
JML 160 450 496 123 271 191 339 460 466 3634
17063
DATA PENGGUNAAN SURAT 85513 206430 9134 1106 250921 7727 127656 198646 141596 141051
SUARA 5 48 3 04 98 1 1
17 62 20 45 106 61
SURAT SUARA (DPT+2,5%) 24605 50075 97503 28067 47585 20252 491
1 60903 156307 1207 2193 153320 8749
8 1 329717
SS DI KEMBALIKAN/Rusak
2 7924 8861 6850 99544 150955 121283 108030
8 1 2 3
SS TIDAK DIGUNAKAN/TERPAKAI
3 22571 45839 2399 2429 63882 1400 34727 42816 39168 328364 32.36
22553 48785 6 6 47498 6 38972
SS DIGUNAKAN 13418 48980 37793 20528
4 58542 143604 3427 4060 149173 3362 94227
2361 12703 6 6 4147 1 5317
DATA PEROLEHAN SUARA 60903 156307 153320 99544
PASANGAN CALON 1794 1703 1507
6 3 3
1 HELMI HASAN - H.MUSLIHAN DS
7621 8193 6270
2 DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M - 50706 8 5 0 63343 37720 418080 41.20

DR.H. ROSJONSYAH, 3030 6676 5802

3 AGUSRIN MARYONO - DR.Ir.H.M. 29762 7924 8861 6850 34109 33674 268316 26.44
8 1 2
IMRON ROSADI

JUMLAH SUARA SAH 97531 140268 110562 101476
0
JUMLAH SUARA TIDAK SAH 4099 10687 10721 77.64
101630 150955 121283 65543
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA
TIDAK SAH 108030
3

Grafik 9. Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten

BAWASLU PROVINSI BENGKULU139 | P a g e

Grafik 10. Tingkat Partisipasi Pemilih
Grafik 11. Diagram Pengguna Hak pilih

BAWASLU PROVINSI BENGKULU140 | P a g e

Berdasarkan Tabel, grafik dan diagram di atas dapat dilihat bahwa
perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai
berikut:
1. Nomor 1 (Helmi Hasan-Muslihan DS) sebanyak 328.364 suara;
2. Nomor 2 (DR.H. Rohidin Mersyah MM-DR. Rosjonsyah) sebanyak

418.080 suara;
3. Nomor 3 (Agusrin Maryono – DR. Ir. Imron Rosadi) sebanyak

268.316suara.
Dengan demikian pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
adalah Pasangan Calon nomor 2 (DR.H.Rohidin Mersyah MM - DR.
Rosjonsyah)dengan prosentase perolehan suara sebanyak 41,20
%.Dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih sebesar 77,64%.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan melekat dari tingkat TPS, tingkat
Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dan hasil
inventarisir masalah dalam rakor tanggal 16 Desember 2020 di Hotel
Mercure sebagaimana tertera dalam temuan di atas, maka dikeluarkan
sebuah rekomendasi ke KPU Provinsi dalam Rapat terbuka Rekapitulasi
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bengkulu tanggal 17 Desember 2020
dengan surat nomor: 127/K.BE/PM.01.01/X11/2020 tanggal 17 Desember
2020 perihal Rekomendasi yang isinya adalah :

1. Bawaslu Provinsi Bengkulu minta penjelasan kepada KPU Provinsi
Bengkulu terkait:
a. Penyebab adanya perbedaan DPTB dalam Data Pemilih
dengan DPTB dalam Pengguna Hak Pilih.
b. Terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara pemilihan
Gubernur dan wakil Gubernur di 116 TPS.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU141 | P a g e

c. Jumlah DPTB pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu masih tinggi yaitu 15.300, hal ini menunjukan
bahwa proses penyusunan data pemilih tidak akurat;

d. Jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan
wakil Gubenrnur Bengkulu cukup signifikan sebanyak 65.543;

e. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat
rekomendasi ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor:434/K.BE-01/PM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember
2020 perihal rekomendasi yang sampai saat ini belum ada
tindak lanjut.

2. Bawaslu Provinsi Bengkulu minta kepada KPU Provinsi Bengkulu
untuk melakukan pembinaan terhadap jajaran KPU di tingkat Ad-
hock agar dapat lebih professional dalam menjalankan tugas. Hal
ini sehubungan dengan:
a. Masih banyak terdapat renvoy pada saat pleno ditingkat PPK
dengan jumlah TPS yang direnvoy sebanyak 873 TPS;
b. Masih banyak terdapat renvoy pada saat pleno ditingkat
Kabupaten/Kota dengan jumlah Kecamatan yang direnvoy
sebanyak 69 Kecamatan;
c. Masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS yang
memberikan 2 Surat Suara Pemilihan Gubernur yang
seharusnya memberikan 1 (satu) surat suara Pemilihan
Gubernur dan 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati yang
terdapat di Kabupaten Lebong, Kecamatan Pinang Belapis
Desa Air Kopras TPS 2;
Untuk lebih jelas/lengkap surat rekomendasi ke KPU Provinsi
Bengkulu seperti tampak pada lampiran

BAWASLU PROVINSI BENGKULU142 | P a g e

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor:

127/K.BE/PM.01.01/X11/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal

Rekomendasi, maka KPU Provinsi Bengkulu telah memberikan jawaban

/tindaklanjut dengan surat nomor 1928/PL.02.6-SD/17/Prov/XII/2020

perihal: Penjelasan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Untuk

lebih jelasnya tampak pada lampiran

4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Pemungutan,Penghitungan, Dan
Rekapitulasi Suara

Berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh jajaran
Bawaslu Provinsi Bengkulutahapan pemungutan,penghitungan dan
rekapitulasi suara tentunya ada dimanika dan permasalahan yang dihadapi
sebagai berikut:
a. Terdapat Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah DPT + 2,5%

di banyakTPS;
b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih masih rendah, hal ini

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan adanya pembatasan jumlah
Alat Peraga Kampanye (APK) yang dapat dibuat oleh peserta pemilihan
terlalu ketat;
c. Curah hujan yang tinggi (hampir sepanjang hari) juga ikut menyumbang
rendahnya tingkat partisipasi masyarakat;
d. Curah hujan yang tinggi juga menyulitkan jajaran pengawas pemilihan
terutama pengawas yang harus mobil seperti PPKD dan Panwaslu
Kecamatan.

BAWASLU PROVINSI BENGKULU143 | P a g e

e. Kualitas sumberdaya manusia penyelenggara pemilihan masih rendah,
kurang teliti dan kurang profesional menyebabkan banyak renvoy
dilakukan dalam rekapitulasi;

f. Terdapat banyak TPS yang tidak tersedia saksi peserta pemilihan,
khususnya saksi pasangan calon nomor 3 (Agusrim Maryono Najamudin
& Imron Rosyadi)

g. Saksi Pasangan calon nomor 3 tidak mau menandatangani Berita Acara
Hasil Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

h. Terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau (jauh dan medannya berat).
i. Lebih lanjut dimanika dan permasalahan yang dihadapi penyelenggara

pemilihan di Provinsi Bengkulu adalah seperti tampak pada tabel kejadian
khusus berikut:

Tabel 33. Daftar Kejadian Khusus Tahapan Pemungutan & Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah
Bengkulu Tahun 2020

No KABUPATEN/K KECAMATAN DESA / TPS KEJADIAN KHUSUS JENIS TINDAK LANJUT
OTA KELURAHA PELANGGA

N RAN *

1 REJANG Sindang IV Suka 4 C hasil salinan gubernur tidak ada. 2 Sudah di koordinasikan ke ppk dan kpu kabupaten.
LEBONG Dataran Menanti Maka di kirimkan bentuk softfile dan di print oleh pps IV
suku menanti melalui ppk sindang dataran.

di TPS 4 desa Medan Jaya Kec Ipuh

satu orang pemilih pada saat

memasukkan Surat Suara ke kotak

membawa 1 lembar Surat Suara

Gubernur yg telah di tanda tangani

Ipuh Medan 4 KPPS, dan 2 lembar Surat Suara - Dalam Proses Penanganan
2 MUKOMUKO Jaya Bupati, 1 lembar di antaranya yang

di tanda tangani KPPS dan 1 lembar

tidak di tanda tangani KKPS, Setelah

dicegah surat Suara yang tidak di

tanda tangani KPPS tidak jadi

dimasukkan ke dalam kotak suara.

Bahwa ada 3 warga yang datang

saat TPS sudah di tutup oleh KPPS

dan ngotot ingin memilih dgn

alasan mereka adalah penduduk

Kota Bandar 3 setempat...terjadi sdikit keributan - Telah di lakukan Pencegahan, Kemudian TPS tetap di
Mukomuko Ratu di tps tersebut,namun bisa di lakukan Penutupan.

kondusifkan oleh pihak keamanan

dan tahapan penghitungan tetap

berjalan dgn pengawalan ketat dari

pihak keamanan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU144 | P a g e

3 BENGKULU Gunung Ketua PPS Desa Gunung Kayo Betaria Menyerahkan
SELATAN Kayo Kelebihan 100 Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati
2 Kepada Ketua PPK Bunga Mas Sumantri dan disaksikan
Bunga Mas 1 Surat Suara Lebih 100 lembar Panwascam Bunga Mas, Pihak Keamanan Kepolisian
Bripka Rio Randi dan Saksi Pasangan Calon
Bunga Mas Gindo Suli 2 Surat Suara Kurang 75 lembar Ketua PPK Bunga Mas Sumantri Menyerahkan
Kekurangan 75 Surat Suara calon Bupati dan Wakil
Bunga Mas Padang 2 Surat Suara Kurang 25 lembar 2 Bupati ke PPS Bunga Mas Iksan Hamid Desa Gindo Suli
Jawi disaksikan Panwascam Bunga Mas, Pihak Keamanan
Kepolisian Bripka Rio Randi dan saksi pasangan Calon

Ketua PPK Bunga Mas Sumantri Menyerahkan
Kekurangan 25 Surat Suara calon Bupati dan Wakil
2 Bupati ke PPS Bunga Mas Bambang Desa Padang Jawi
disaksikan Panwascam Bunga Mas, Pihak Keamanan
Kepolisian Bripka Rio Randi dan saksi pasangan Calon

Air Nipis Suka 1 DPT TPS 1 Tertukar Dengan DPT TPS 2 Ketua KPPS Sudah Berkoordinasi Dengan PPS dan PPK

Bandung 1 Suka Negeri dan Sudah Ditindaklanjuti (DPT nya Telah Ditukarkan)

Air Nipis Suka 1 Surat Suara Calon Gubernur dan Ketua KPPS Sudah Berkoordinasi Dengan PPS dan PPK
Negeri Wakil Gubernur Kurang 50 lembar Namun Sampai Pada Saat Pemungutan Suara Selesai
Surat Suara Belum Sampai (Belum Didistribusikan) Akan
Tetapi Pemilih Yang Datang Ke TPS 1 Tidak Mengalami
Kekurangan Surat Suara (Surat Suara Cukup)

Ketua KPPS Sudah Berkoordinasi Dengan PPS dan PPK

Air Nipis Suka 5 Surat Suara Calon Bupati dan Wakil 2 Namun Sampai Pada Saat Pemungutan Suara Selesai
Negeri Bupati Kurang 1 lembar Surat Suara Belum Sampai (Belum Didistribusikan) Akan
Tetapi Pemilih Yang Datang Ke TPS 5 Tidak Mengalami

Kekurangan Surat Suara (Surat Suara Cukup)

Ketua KPPS Sudah Berkoordinasi Dengan PPS dan PPK

Surat Suara Calon Bupati dan Wakil Namun Sampai Pada Saat Pemungutan Suara Selesai
Bupati Kurang 2 lembar
Air Nipis Maras 2 2 Surat Suara Belum Sampai (Belum Didistribusikan) Akan
Tetapi Pemilih Yang Datang Ke TPS 2 Tidak Mengalami

Kekurangan Surat Suara (Surat Suara Cukup)

Ulu Manna Talang 2 Surat Suarah Gubernur Kurang 45 Ketua KPPS langsung berkoordinasi dengan PPS dan

Tinggi lembar PPK, ketua PPS langsung menyerahkan kekurangan

surat suarah gubernur yang diambil dari kelebihan TPS

3 , dan disaksikan oleh pihak keamanan kepolisian

Pino Raya Nanjungan 3 Surat Suara Gubernur Kurang 24 2 ketua KPPS Berkoordinasi dengan PPS dan PPK, ketua
lembar PPS langsung Meminta kelebihan di TPS 1 Desa Pasar
Pino Raya Napal 2 Pino sebanyak 9 Buah Surat suara Gubernur.
Melintang Tidak Ada Daftar Hadir
2 Ketua KPPS Membuat Daftar Hadir Manual dikarenakan
daftar hadir dari KPU tidak ada, agar Proses Pemilihan
Berjalan Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Ulu Manna Batu 1 Pindah Lokasi TPS - KPPS dan saksi Sepakat Untuk melakukan pemindahan
Panco lokasi TPS ketempat yang lebih aman dari curah hujan

Ulu Manna Bandar 3 Pindah Lokasi TPS - KPPS dan saksi Sepakat Untuk melakukan pemindahan
Agung lokasi TPS ketempat yang lebih aman dari curah hujan

Ulu Manna Lubuk Tapi 3 Pindah Lokasi TPS - KPPS dan saksi Sepakat Untuk melakukan pemindahan
lokasi TPS ketempat yang lebih aman dari curah hujan

Ulu Manna Air Tenam 1 Pindah Lokasi TPS - KPPS dan saksi Sepakat Untuk melakukan pemindahan
lokasi TPS ketempat yang lebih aman dari curah hujan

BAWASLU PROVINSI BENGKULU145 | P a g e

Manna ketaping 3 kekurangan surat suara bupati 50 2 ketua KPPS Berkoordinasi dengan PPS dan PPK, ketua

lembar PPS langsung membuat berita acara kekurangan surat

suara pada penghitungan logistik. dan solusinya PPK

mengeluarkan instruksi untuk mengambil surat suara di

TPS terdekat tapi ternyata waktu pemilihan telah

selesai surat suara tersebut cukup, maka Ketua KPPS

dan PPS tidak jadi meminjam surat suara di TPS

terdekat.

Manna tambanga 2 kelebihan surat suara bupati 1 2 ketua KPPS berkoordinasi dengan PPS dan PPK
n lembar membuat surat berita acara tentang surat suara bupati
yang lebih di TPS 1 tersebut.

Manna jeranglah 1 surat suara gubernur tertukar 2 surat suara gubernur di TPS 1 jeranglah tinggi tertukar

tinggi dengan surat suara TPS 2 lubuk sirih ilir. solusinya ketua

KPPS berkoordinasi dengan PPS dan PPK membuat

berita acara dengan tanda tangan ketua PPS, berita

acara tersebut berisi untuk mengambalikan surat suara

ke desa lubuk sirih ilir TPS 2 dengan pengawalan dari

Polisi dan Panwascam.

Manna kayu 1 surat suara bupati kurang 2 ketua KPPS berkoordinasi dengan PPS dan PPK, lalu

kunyit ketua PPS langsung membuat berita acara kekurangan

surat suara pada penghitungan logistik solusinya pihak

PPK mengeluarkan instruksi untuk mengambil surat

suara terdekat tapi ternayata waktu pemilihan berakhir

suarat suara tersebut cukup, maka ketua KPPS dan PPS

tidak jadi mengambil surat suara di TPs terdekat.

4 KAUR Tanjung Kesalahan memasukan data pemilih - Diperbaiki oleh KPPS dan diparaf oleh KPPS dan saksi
Kaur Tengah Iman 3 DPPH dan DPTB

Tanjung 1 Kurang Surat Suara sebanyak 100 - Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan pengambilan

Aur lembar Untuk Gubernur dan Wakil surat suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS

Gubernur terdekat yang diketahui pihak yang berwajib yakni

pihak Kepolisian, KPPS,, PPS, PDK, Saksi dan lain lain

dengan jumlah surat suara yang diambil yaitu 146

lembar. Dengan rincian sebagai berikut: Air Long TPS 1

(7 lembar), Bakal Makmur TPS 1 (9 lembar), Benteng

Maje Harapan TPS 1 (6 lembar) TPS 2 (7 lembar), Kedataran

TPS 1 (4 lembar), Linau TPS 1 (9 lembar) TPS 2 (5

lembar), Muara Jaya TPS 1 (5 lembar), Air Jelatang TPS

1 (15 lembar), Tanjung Ganti TPS 1 (15 lembar), Arga

Kurang Surat Suara sebanyak 50 Mulya TPS 2 (7 lembar), Tanjung Baru TPS 1 (9 lembar)

Kedataran 6 lembar Untuk Gubernur dan Wakil - TPS 2 (9 lembar) TPS 3 (8 lembar), Tanjung Beringin TPS

Gubernur 1 (7 lembar) TPS 2 (7 lembar) TPS 3 (7 lembar), Tanjung

Agung TPS 2 (10 lembar).

Semidang Masria Surat suara yang diterima berlebih 2 Surat suara yang berlebih dimasukan ke surat suara
Gumay Baru 1 1 buah untuk surat suara Gubernur yang tidak terpakai

dan 1 suarat suara Bupati

Tanjung Beriang Adanya saksi Calon Gubernur sudah di lakukan peneguran oleh Pengawas Desa dan
Kemuning Tinggi 1 nomor urut 3 menggunakan topi 2 Pengawas TPS.dan yang bersangkutan mau melepas

dan masker bergambar paslon atribut paslon yaitu topi dan masker
Gubernur nomor urut 3

Pada saat penghitungan Surat

Suara Pemilihan Gubernur dan Merekomendasikan ke KPPS untuk dilakukan
2 Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Gubernur
Kaur Selatan Bandar 2 Wakil Gubernur di TPS 2 Kelurahan
Bintuhan Bandar Bintuhan terdapat dan Wakil Gubernur

perselisihan di Model C hasil KWK

dan surat suara Pengguna Hak Pilih.

1. Di Desa Beriang Tinggi

Tanjung Beriang Kecamatan Tanjung Kemuning TPS 2 karena ada perselisihan maka panwascam Tanjung
Kemuning Tinggi 1 1, untuk pemilihan Gubernur Kemuning merekomendasikan kepada KPPS untuk
melakukan penghitungan ulang
jumlah yang hadir menggunakan

hak pilih sebanyak 366, setelah

BAWASLU PROVINSI BENGKULU146 | P a g e

dilakukan penghitungan diperoleh

statistik, pemilih suara sah 333 dan

suara tidak sah sebanyak 35

sehingga total 368, sehingga tidak

klop (selisih2), setelah dilakukan

penghitungan ulang ternyata surat

suara tidak sah hanya sebanyak 33

suara. sehingga diperoleh statistik

sebagai berikut: suara sah 333 dan

suara tidak sah 33, sehingga total

366.

Di Desa Pelajaran II, Kecamatan

Tanjung Kemuning, TPS 1. untuk

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

jumlah yang hadir menggunakan

hak pilih sebanyak 208, setelah

dihitung surat suara sah berjumlah

205 dan jumlah tidak sah berjumlah

1 dg total 206. setelah dilakukan karena ada perselisihan maka panwascam Tanjung
Kemuning merekomendasikan kepada KPPS untuk
Tanjung Pelajaran 2 1 penghitungan ulang jumlah surat 2 melakukan penghitungan ulang
Kemuning suara tetap 206 (kurang 2).

berdasarkan hasil kesepakatan

antara kpps, ptps, dan para saksi,

yang disaksikan PPK, Panwascam,

dan kepolisian disepakati surat

suara sah 205 (tetap) surat suara

tidak sah 3 (ditambah 2) total 208

sehingga pas dengan jumlah yang

hadir.

5 SELUMA 25 surat suara dialihkan ke Kecamatan Ilir Talo yang

Ulu Talo Giri Nanto 1 kelebihan surat suara Bupati 100 2 kekurangan dan sisanya 75 surat suara dimasukan
lembar dalam amplop yang tidak terpakai kemudian KPPS

mencatatnya dalam form C kejadian khusus-KWKK

Cahaya 2 kelebihan surat suara Bupati 1 2 Kelebihan 1 surat suara dimasukan dalam amplop yang
Negri lembar tidak terpakai kemudian KPPS mencatatnya dalam form
C kejadian khusus-KWKK
Sukaraja

Padang 1 Pindah Lokasi TPS - Akibat hujan lokasi TPS dipindahkan ke gedung
Pelawi Posyandu

Taba 3 Pindah Lokasi TPS - Akibat hujan lokasi TPS dipindahkan ke halaman rumah
salah satu anggota KPPS

Talo Kecil Surat suara lebih diberi tanda silang kemudian

Napalan 1 Lebih surat suara Gubernur 2 dimasukan ke dalam amplop surat suara tidak terpakai
sebanyak 1 lembar lalu KPPS mencatat dalam form C kejadian khusus-KWK

dan KPPS membuat BA

Talang 1 Pemilih mendapat 2 buah surat 2 Pemilih memasukan 1 surat suara Gubernur ke
kotaknya dan 1 surat suara lagi dikembalikan ke KPPS,
Saling suara Gubernur kemudian diganti dengan surat suara Bupati dan
meminta KPPS mencatat dalam form C kejadian khusus

Seluma 2 orang anggota KPPS dinyatakan

reaktif setelah dilakukan 2 x rapid

Pasar Tais 2 tes sebelum pelaksanaan putung - 2 Orang reaktif dibebas tugaskan

atas nama Ardiansyah dan Bardo

Agustianpratama

BAWASLU PROVINSI BENGKULU147 | P a g e