Dokumen Evaluasi SPBE Bagian PBJ 2021

DOKUMEN EVALUASI

Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

(SPBE)

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

2021

1.

PERBUB TERKAIT LPSE
KAB. WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN LAYAN>\N PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
Mengingat Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lernbaga Kebijakan
Pengadaan Bara ig/Jasa Pemerintah, perlu diatur lebih
lanjut tentang [.ayanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kabupaten Wonogiri;

b. bahwa Lernbaga Kebijakan Pengadaaan Barang/jasa
Pemerintah (LKPP) mewajibkan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik {e-pro:ure-
ment) secara bertahap di lingkungan instainsi pe-
merintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-

maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten

Wonogiri; ^x,

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbehan Lembaran Negai'a
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pc;rim-
bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar-
an Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-
bukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lemf iaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Da-
erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Eiararuj/Jasa Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan
Electronic Government,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri;

11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 116 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten
Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN
PENGADMN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
WONOGIRI

BAB]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. Komunikasi dan Informatika Kabupaten

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan,
Wonogiri.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonogiri.

6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutriya disebut LPSE cidalah unit
kerja yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan
Sistem Pelayanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) dan
memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Portal Pengadaan Nasional.

7. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada LPSE Kabupaten Wonogiri.

8. Koordinator adalah Kepala Unsur Pelaksana pada LPSE Kabupaten Wonogiri.

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Unsur Pelaksana LPSE Kabupaten WonogirL

10. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana LPSE Kabupaten Wonogiri.

11. Verifikator adalah pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaian publik
menjadi rekanan;

12. Administrator PPE adalah administrator tertinggi sistem informasi LPSE yang dapat
beitindak pula sebagai Administrator Agency.

13. Administrator Sistem adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan keamanan
jaringan komputer, pemeliharaan aplikasi server, dan monitoring server LPSE.

14. Administrator Jaringan adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan Jaringan
dan Akses Internet di LPSE.

15. Administrator Agency adalah personil yang melaksanakan pemeliharaan Data base
LPSE, melaksanakan pengadministrasian data paket. pengadaan barang dan jasa
peda aplikasi LPSE serta koordinasi kepada agency di Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan kabupaten/kota;

16. Help Desk adalah personil yang melalcsanakan penjelasan dan pelayanan atas
berbagai hal menyangkut LPSE kepada Panitia, PA/KPA/PPK dan
Penyedia/Rekanan/Vendor baik langsung, melalui telepon, maupun e-mail dan
tanya jawab di web LPSE.

17. Trainer adalah personil yang melaksanakan bimbingan teknis aplikasi LPSE kepada
Panitia/iJLP, PA/KPA/PPK, administrator agency dan Penyedia/Rekanan/ Vendor
serta rrielaksanakan pendampingan kepada Panitia, PA/KPA/PPK, administrator
agency dan Penyedia/ Rekanan/Vendcr.

18. Pengadaan Barang/Jasa Secara Eiekljonik [Electronic Procurement) adalah proses
pengadaan barang/jasa pemerintai yang pelaksanaannya dilakuk-in secara
elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi
informasi dan komunikasi.

19. Lelang secara elektronik adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang
dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan
barang/jasa, dengan penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan
waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk meriG- ri narga
terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

20. Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara Elektronik (PPE) adalah pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik,

21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah
Organisasian sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik.

22. Unsur Pelaksana LPSE, adalah pelaksana sistem informasi layanan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara eleKtronik, bertindak sebagai Certificate Authority
(CA) dan Verifikator.

23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok Jan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.

24. Kuasa F'engguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejdbat yang
diberi kuasai untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).

25. Pejabat Pembuat Komitnien yang selanjutnya disebut PPK adalah pej?b3t yang
diangkat oleh kepala SKPD selaku F'A sebai^ai pemilik pekerjaan, yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

26. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan
barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

27. Unit Layanan Pengadaan c.dalah unit yang terdiri dari pegawai - pegawai yang
telah memiliki sertifkat keahlian pengadaan barang/jasa pemerin^h, yang
dibentuk oleh Bupati yang beitugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan
penyediaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

28. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/jasa.

29. Pengadministrasi adalah personil yang melaksanakan tugas-tugas administrasi
ketatausahaan.

30. Publik/Penyedia Barang Jasa adaiah badan usaha atau orang perseorangan yang
berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa.

31. Registrasi adalah proses pendaftaran penyediaan barang/jasa untuk rrendapatkan
kode akses {user id dan password) ke dalam sisitem aplikasi layanan pengadaan
secara Elektronik.

32. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyediaan barang/jasa oleh LPSE
melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/ pendaftaran
calon penyediaan barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan
penyamoaian notifikasi persetujuan.

33. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Personil Unsur
Pelaksana PPK/F>anitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/F^enyedia Barang/ Jasa
yang berisi ikrar untuk mericegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan
nepotisne dalam pelaksanaan pengad£an barang/jasa.

34. Dokumen Elektronik adalah setiap inforniasi elektronik yang dibuat,diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
opti'za!, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau perforasi yang
memiliki makna atau arti dapat dipaharai oleh orang yang mampu memehaminya.

35. Message Diggest 5 (MD5) adalah suatu metcdelogi untuk rnemberi jaminan bahwa
dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang
diterima, hal ini dengan membanding.kan 'sidik jari' atau 'Hash Kay'dari dokumen-
dokumen tersebut.

36. Certificate Authority (CA) adalah perangkat yang memberikan jaminan keamanan
baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan/unit layanan
pengadaan.

37. User id adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan
untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.

38. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna
jaringan atau sebuah sistem operaslonal muitiuser (banyak pengguna) untuk
memverikasi User id kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau

sistem tersebut,

39. Kode Elektronik atau Hash A i ? / a d a l a h angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau
kombinasi diantaranya, yang merupakankunsi untuk dapat mengakses komputer
dan/atau sistem elektronik lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati mi dibentuk LPSE Kabupaten Wonogiri

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI LPSE

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal .3
LPSE adalah Lernbaga Non Struktural pada Peimerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4
(1) LPSE mempunyai tugas pokok memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Pen/edia

barang/jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) atau layanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik.
(2) LPSE berkedudukan sebagai penyelenggara proses pengadaan barang/ jasa
pemerintah yang peiaksanaarnya dilakukan secara elektronik dan berbasis
We.j/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunlKasi
tentang pengadaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

B/\B IV

SUSUNAN ORGANIS/\SI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal5

(1) Susunan LPSE terdiri atas :
a. Dewiin Pengarah;
b. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Koordinator;
b. Seknjtaris;
c. Bidang Administrasi Sistem Informasi;

d. Bidang Verifikasi, Layanan Pengguna dan Sosialisasi,
(3) Susunan keanggotaan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lunjut dengan Keputusan Bupat.
Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas
Dewan Pengarah

Pasal 6
(1) Dewan Pengarah mempunyai tugas rnemberi arahan dan kebijakan kepada Unsur

Pelaksana LPSE untuk meningkatkcn kualitas, akuntabilitas, dan tmnsparansi

pelayanan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( x ) , Dewan

Pengarah mempunyai fungsi:

a. Pemberian arahan kepada seluruh SKPD untuk menggunakan LPSE dalam

proses pengadaan barang dan jasa;
b. Pemantauan pelaksanaan fasilitasl layanan pada LPSE.

Unsur Pelaksana

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan Pengadaan Barang/.lasa Secara
Eiektrc nik {Electronic Procurement).

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur
Pelaksina mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa secara
elektronik;

b. penyelenggaraan fasilitasi layanan penradaan barang/jasa secara elektronik.

(3) Rincian Tugas LPSE :

i). menyelenggarakan penyusunan program kerja Unsur Pelaksana;

b. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis operaslonal layanan

pengadaan barang/jasa secara elektronik;

c. menyelenggarakan fasilitasi Implementasi layanan pengadaan barang/ jasa

pemerintah secara elektronik;

d. menyelenggarakan koordinasi penerapan sistem informasi layanan pengadaan

barang/jasa per lerintah secara elektronik dengan organisasi perangkat daerah

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

e. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi layanan pengadaan

bqrang/jasa pemerintah secara elektronik;

f. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras dan

perangkat lunak sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara

elektronik;

g. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf kepada Dewan Pengarah

seoagai bahan peitimbangan pengambilan kebijakan;

h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;

i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j . menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengarah sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Koordinator

Pasal 3

(1) Koord'nator mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Koordinator mempunyai fungsi :

a. peny(3enggaraan pengkajian petunjuk teknis di bidang layanan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik;

b. penyelenggaraan pelaksanaan, fasilitasi clan koordinasi layanan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik.

(3) Rincian Tugas Koordinator:

a. menvelenggarakan pengkajian program kerja Unsur Pelaksana;
b. menyelenggarakan pengkajian dan penetapan petunjuk teknis layanan

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
c. menyelenggarakan pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi penerapan sistem

infoi masi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
d. menyelenggarakan layanan informasi;
e. menyelenggarakan pendayagunaan dan dukungan teknologi informasi dan

komunikasi;
f. menyelenggarakan ketat^usahaan Unsur Pelaksana;
g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;
h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Unsur

Pelaksana;
i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j . menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengarah sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Pasal 9

(1) Sekretar.s mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi,
penyusunan rencana, program, laporan keuangan, kepegawaian, umum dan
kehumasan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengorganisasian data dan informasi, kepegawaian, umum dan
kehumasan;

b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program pengendalian dan

pelaporan.

(3) Rincian Tugas Sekretaris :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Organisasi LPSE;
b. Melaksanakan pengelolaan data dan inf armasi;
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. Melaksanakan pengelolaan tugas kehumasan;
CL_ Mpi;»ksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha meliputi naskah dinas dan kearsipan,

urusan rumah tangga serta perlengkapan;
g. Melaksanakan penyusunan bahar telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Unsur Pelaksana dan

kegiatan Subbagian Tata Usaha;
j . Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang

Pasal 10

(1) Bidang Administrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf c membawahi Administrator PPE, administrator Jaringan dan
Administrator Agency

(2) Daiam menyelanggarakan tugas pokok Administrator PPE mampunyai fungsi;
a. Pelaksanaan implementasi perangkat keras dan parangkat lunak system
informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta
perangkat lunak pendukung lainnya.
b. Pelaksanaan hubungan komunikasi antara LPSE kabupaten dan LPSE Nasional.

(3) Administrator PPE mempunyai tugas :
a. Melalcsanakan tungsi Administrator Pengadaan Pemerintah secara Elektronik
(PPE) setiagai Administrator tertinggi sistem informasi LPSE;
b. Contact person untuk aspek-aspek implementasi aplikasi dan jaringan serta
menyiapkan (set up) perangkat teknis;
c. Membantu sistem administrator LPSE Nasional dalam melakukan aktifitas data
back up;

d. Melakukan koordinasi dengan sistem administrator LPSE Nasional dalam
menaggulangi masalah (trouble resolution), termasuk memfasilitasi support dari
plhak ketiga (aspek konfigurasi hardware/sistem operasi;

e. Melaksanakan koordinasi dengan Administrator Agency di setiap satuan kerja
perangkat daerah cii kabupaten;

f. Mela csanakan koordinasi dengan unit terkait;
g. Melalcsanakan evaluasi dan pelaporan;
h. Melaksanakan tugas Iain yang diberikan Koordinator sesuai dengantugas dan

fungsinya;

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Administrator Jaringan mempunyai fungsi
Pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, serta perangkat
lunak pendukung lainnya.

(5) Administrator Jaringan beitugas:
a. Melaksanakan monitoring server;
b. Melaksanakan pemeliharaan dan keamanan aplikasi server dan aplikasi program
LPSE;
c. Melaksanakan pemeliharaan Jaringan dan Akses Internet di LPSE;
d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait:
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
f. Melaksamakan tugas lain yang diberikan Koordinator sesuai tugas dan
fungsinya.

(6) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Administrator Agency mempunyai fungsi
Pelaksanaan administrasi data penurijang LPSE

(7) Administrator Agency bertugas:
a. Melaksanakan pengadministrasian daui paket pengadaan barang dan jasa pada
aplikasi LPSE;
b. Melaksanakan pemeliharaan data base LPSE
c. Melaksanakan koordinasi kepada Administrator PPE;
d. Melalcsanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
f. Malaksanakan tugas Iain yang diberikan Koordinator sesuai tugas dan
fungsinya.

Pasal 12

(1) Bidang Verifikasi, Layanan Pengguna dan Sosialisasi sebagaimana tersebut dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf d membawahi Verifikator, Helpdesk dan Trainer

(2) Dalam menyelenggaraan tugas pokok Verifikator memiliki fungsi:
a. Pelaksanaan administrasi umum untuk pendataan penyedia barang dan jasa.
b. Peiaksanaan Registrasi dan Verifikasi untuk proses pendaftaran penyedia
barang/jasa dan proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa.

(3) Verifikator bertugas:
a. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis tentang tata cara Registrasi
dan Verifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
b. Melaksanakan registrasi melalui proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk
mendapatkan kode akses (user id dan password ) ke dalam sistem aplikasi
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
c. Melaksanakan verifikasi melalui proses penentuan kelayakan penyedia
barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam
proses registrasi/pendaftaran caion penyedia barang jasa yang meliputi
persetujuan password dan penyampaian notitikasi persetujuan.
d. Melaksanakan input data black list rekanan berdasarkan surat penetapan
PA/KPA/PPK;
e. Mela csanakan pemeliharaan dan pendokumentasian data rekanan;
f. Mengelola arsip dan dokumen penyedia/rekanan;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(4) Dalam menyelenggaraan tugas pokok Helpdesk memiliki fungsi:
Pelaksanaan pelayanan data dan informasi kepada pengguna LPSE

(5) Helpdesk bertugas:
a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elelctronik
baik melalui telpon, e-maii, maupun hadir langsung di LPSE Kabupaten.
b. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE
c. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE
d. Berkoordinasi dengan LPSE Nasional dalam menangani krluhan;
e. Melalcsanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(6) Dalam menyelenggarakan tugas pckok Trainer memiliki fungsi Pelaksanaan
sosialisasi dan pelatihan program aplikasi LPSE

(7) Trainer bertugas:
a. Melaksanakan penyusunan materi prosedur penggunaan prograrr Layanan
Pengadaan Secara Elektronik bagi PPK, ULP, dan Penyedia Beirang/Jasa
Pemerintah
b. Melaksanakan sosialisasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik;
c. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi LPSE kepada ULP, PfJ'/CA/PPK,
administrator agency dan Penyedia/RekananNendor;
d. Melaksanakan pendampingan kepada ULP, PA/KPA/PPK, administrator agency
dan Penyedia/RekananVendor;
e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam meiaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dewan Pengarah, Koordinator,
Sekretaris dan Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkrcnisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Organisasi LPSE, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2.) Koordinator wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi
penyimpangan harus mengambi langkah-langkan yang diperluLan sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan,
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Koordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung j.iwab pada
Dewan Pengarah serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu dan
apabila diperlukan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator dari oawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14 Elektronik (LPSE)

Pembentukan Tim Operasional Layanan Pengadaan Secara
Kabupaten Wonogiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan kepada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak m(2ngikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pesal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengeiiai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penguridangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri 2011

pada tanggal^'^T ^.x...l6 A g u s t u s

' • ...

CQ

•i' -DMNARmHMANTO
$^p:d^'

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 16 A g u s t u s 2011

SEKRETARIS DAERAH
X",KAB5|ATEN WONOGIRI,

BERTLA'DAfRAf-l KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011
NOMOR 32

BUPATI WONOGIRI
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 26 T A H U N 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang BUPATI WONOGIRI,
Mengingat
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dllaksanakan
p e n g a d a a n b a r a n g / j a s a p e m e r i n t a h d e n g a n s i s t o m aplikasi
layanan secara elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan s e b a g a i m a n a dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara
Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim-
bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-
bukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

Dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic

Government,

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri;

13 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 116 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktura! Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan informatika Kabupaten Wonogiri;

14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kabupaten Wonogiri

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
WONOGIRI.

15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit yang terdiri dari
pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
p e m o r i n t a h , yang d t b o n t u k o l o h B u p a t i y a n g b e r l u g a s secara k h u s u s untuk
melaksanakan p r o s e s pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/jasa.

IT.Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan
kode akses (user id dan password) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan
Secara Elektronik.

18. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE
melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran
calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian
notifikasi persetujuan.

19. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani olah PPK/Panitia
Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi Ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik
yang dlletakkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan otentikasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

BAB III

ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3
(1) PA/KP/\/PPK, ULP, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan

pihak-pihak yang terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik,
sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik, PA/KPA/PPK, ULP,
Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa. Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:

a. Menjaga k o r a h a s i a a n d a n moncegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari
user id dan password;

b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi
elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum,

Pasal 4
PA/KPA/PPK, ULP, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan
pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik dilarang :
a. Mengganggu, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
b. Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan

barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Baglan Kesatu
Pengelola LPSE

Pasal 5

(1) Pengelola LPSE terdiri dari Pengarah dam Pelaksana
(2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6
Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi:
a. Pengoperaslan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
b. Pelaksanaan registrasi d a n verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan

penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku dalam pengadaan
barang/jasa secara elektronik.

Pasal 7

(1) Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik, Pengelola LPSE memberitahukan
kepada P/VKPA/PPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.

(2) Inspektorat menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
PA/KPA/PPK dan Panitia Pengadaan/ULP

Paragraf 1

PA/KPA/PPK

Pasal 8

(1) PA/KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab;
a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan
bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk
swakelola;

c. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik dimulai;

d. Menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara
elektronik;

e. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara
pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/unit
layanan pengadaan;

f. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia
pengadaan / unit layanan pengadaan.

g. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan
pihak penyodia baiang/jasa; dan

h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak dan;

(2) Dengan pertimbangan tertentu, Kepala SKPD selaku PA dapat menunjuk pejabat
yang memenuhi persyaratan dan kompetensi sebagai PPK untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa dangan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Penandantanganan perjanjian/kontrak oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan

Pasal 9

Panitia Pengadaan/ULP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara palaksanaan serta lokasi pengadaan;
b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
c. Menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah

ditetapkan oleh Pengelola LPSE;
d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa pemerintah di website pengadaan nasional;
6. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g. Mengusulkan calon pemenang;
h. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
i. M e n a n d a t a n g a n i pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dimulai.

Paragraf Ketiga

Penyedia Barang/Jasa

I'asal 10
(1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri kepada Pengelola LPSE dan bersedia untuk dilakukan
verifikasi oleh Pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia
Barang/Jasa diberi kode akses untuk menggunakan sistem, pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik;

b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan
usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;

0. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk
menyediakan barang/jasa;

d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani hukuman;

e. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
f. Sebagai wajb pajak sudah m e m e n u h i kewajiban perpajakan tahun terakhir,

dibuktikan dangan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat
Pajak Tahunan (SPT). Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotocopy
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
g. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan
menyediakan barang/jasa baik dl lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun;

h. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang
diperiukan dalam pengadaan barang/jasa;

1. Tidak masuk d a l a m daftar hitam;

j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan p e n g a d a a n barang/jasa

dimulai;

(2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.

(3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan
kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, metode pemilihan
Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
a. Metode e-lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
b. Metode e-lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
c. Metode e-lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
d. Metode e-lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file;

(2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 4 Juni 2 0 1 2

BUPATI WONOGIRI,

i DAKtAR RAHMANTO

"^. c .' h

..

Diundangkan dl Wonogiri
pada tanggal 4 Juni 2 0 1 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012
NOMOR 273

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR
TANGGAL : 26 Tohun 2012
: 4 j ^ j ^ i 2Q^2

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
E-LELANG PENGADAAN BARANG/JASA

ALUR PROSES
Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbagi
menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu .

1. Pendaftaran penyedia barang/jasa;
2. Persiapan pengadaan;
3. Pelaksanaan Pengadaan;

a. e - lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
b. e - lelang p e n g a d a a n barang/jasa paskakualifikasi d e n g a n 2 ( d u a ) file;
c G ~ lolnnfj pongadnan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
d. e - lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi d e n g a n 2 ( dua) file;

Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa
Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik,
terlebih dahulu badan usaha atau orang perserongan harus mendaftar untuk menjadi
penyedia barang/jasa di LPSE sebagai vendor. Alur proses pendaftaran penyedia
barang/jasa digambarkan dalam diagram sebaagi berikut :

PENYEDIA BARANG/JASA LPSE (VERIFIKATOR) CERTIFICATE AUTHORITY

Mulai

Mendaftar(Registras) Verifikasi Formulir
pendaftaran dan berkas
Download Formulir
Pendaftaran pendukiing

MengiRi dan Mnncnt.tk Login
l orrnulir I'ondallacar)

Mengirim formulir
pendaftaran dan
berkas pondiikung

PENYEDIA BARANG/JASA LPSE (VERIFIKATOR) CERTIFICATE AUTHORITY

,-^'T'ersetujuarr
.pendaftaran.

Tidak

Ya

Menerima notifikasi Mengirim notifikasi
tanda dttolak tanda ditolak

Selesai Membuat user

Download LPSE Mengirim notifikasi
client untuk download LPSE

Install aplikasi client
LPSE client
login
Isi form dan kirim
Persetujuan
Menerima notifikasi f data ^
untuk perbaikan data Tidak

Update certificate U Mengirim notifikasi Ya
untuk perbaikan data
I
Mengirim certifikasi via
Selesai email

III. PERSIAPAN PENGADAAN

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia
pengadaan/ULP, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada
penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
DAN Website K/L/D/l. Persiapan lelang melibatkan LPSE sebagai agency, PPK dan
Panitia Pengadaan/ULP. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam
diagram berikut:

LPSE (AGENCY) PPK PANITIA PENGADAAN/ULP

Mulai

1
Login

Mondallar Pr>K login W
(lao l>aiiilia/ULI'

Menetapkan paket Login
dan HPS

-Tidak- Menentukan sistem
pengadaan,
dok.lelang.

Minta persetujuan
dart PPK

-Ya- Pengumuman lelang

Selesai J

IV. P E L A K S A N A A N P E N G A D A A N

Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan/ULP
dan PPK. Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut:

1. E-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file.

PENYEDIA BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK

Upload dokumen Pembukaan dokumen
penawaran dan penawaran
mengirim kualifikasi
,1
CPenayangan hasil
evaluasi biaya Evaluasi biaya

PENYEDIA PANITIA PPK
BARANG/JASA PENGAD/VAN/ULP

Menyerahkan data Pembuktian kualifikasi
otentik (manual) calon pemenang pertama

dst (manual)

W

Ada -Tidak-
Ya sanggahan? Menjawab
sanggahan
Menjawab Mengirim sanggahan
sanggahan -Ya-
Banding (manual) Ya
Membuat SPPBJ
Sanggah Tid Ik sanggal
banding? selesai? Penandatanganan
Kontrak
-Tldak- ......t
Selesai
anggalr Menyampaikan
oliterima?.. dokumen pendukung

penawaran (hard
copy)

2. E-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file

PENYEDIA BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK

Mulai

Login

Mencari
pengumuman

lelang

Mendaftar lelang Tic ak Menjawab
pertanyaan
I
Mass penjelasan
Mengirim Bolnsai?
pertanyaan tentang
Ya
dokumen lelang T
Asa perubahan
Ya dok.lelang?
i

Masih ada
pertanyaan?

-Tidak-

-Tidak- Perubahan aspek ^ -Tidak
Tidak teknis/spek?

B Minta persetujuan
PPK

Membuat addendum
dokumen lelang

Upload addendum
dokumen lelang

PENYEDIA BARANG /JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK

Upload dokumen Pembukaan
penawaran file satu dokumen penawaran

(administrasi dan file satu
teknis) dan

penawaran file dua
(penawaran harga)

Evaluasi administrasi
& teknis

/Penayangan\ ^^^^^ Tidak ada yang"~^
\ hasil evaluasi / memenuhi syarat?

Penayangan \ Tidak , T_
hasil evaluasi n
/ Pembukaan dokumen
biaya file dua (penawaran
- bia^a)

Evaluasi Biaya

"J
^ . . ^ Seluruh \
penawaran>paguda

na?

Penayangan \ Tidak Evaluasi Klaslfikasi
hasil evaluasi
Tidak ada yang
kualifikasi J memenuhi syarat?.

PENYEDIA BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK
PPK
PENYEDIA PANITIA

BARANG/JASA PENGADAAN/ULP

Menyerahkan Pembuktian kualifikasi
data otentik calon pemenang

(manual) pertama dst (manual)

Tidak

Gugur <Tidak-

W pemenang Persetujuan
^J'PIC--^
Ya i
Menjawab Ya
sanggahan Minta persetujuan Penetapan
pemenang
Banding(manual) dari PPK
-Tldak-

^ Menjawab
Sanggahan

-Ya—,

Menyampaikan Membuat SPPBJ
dokumen
Penandatanganan
Idak-H pendukung kontrak
penawaran (hard Y
copy)
^ Selesai^

3. E-lelang Prakualifikasi dengan 1 (satu) file

PENYEDIA BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK

Mulai Hi

Login Vjr f | i ' i '•I •

Menerima pengumuman Evaluasi -Tidak
lelang prakualifikasi

Mendaftar lelang

Download dokumen
prakualifikasi

I

Mengisi dokumen
prakualifikasi

Upload dokumen
prakualifikasi

!i''i I- • S 111

Minta persetujuan -Ya- • I ;' •i'"
dari PPK
II\: I:
Pengumuman hasil
prakualifikasi Ij

I; '

m

PENYEDIA BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK
D

Tidak Mengirimkan
sanggahan
prakualifikasi Menjawab sanggahan
prakualifikasi

Download dokumen Upload dokumen lelang -Tidak
lelang
Menjawab pertanyaan
Mengirim
pertanyaan tentang dak Masa penjelasan
Holosni?
dokumen
I
Ya Ya
I
Ada perubaharL~
Masih ada dok lelang?
poilnnyaait?

Tidak

Tidak Tidak Perubahan aspek
4— teknis/spek?

Download Minta persetujuan PPK
addendum
dokumen lelang Membuat addendum
dan upload dokumen lelang
dokumen
penawaran I

Upload addendum
dokumen lelang

Pembukaan dokumen
penawaran

(administrasi, teknis dan
harga)

PENYEDl A BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK

X

Evaluasi admlnistrasi &
teknis

Penayangan \

hasil evaluasi \

administrasi dan1 r
teknis /

Penayangan hasil Seluruh
nviiliiiini hiiiyii pnnawiiiiin 'piigiKlii

iiaV

Ya

/Penayangan hasil \ Tidak Pembuktian
( evaluasi kualifikasi calon
\ kualifikasi
pemenang
pertama(manual)

' Tidak ada yang"
memenuhi syarat?

Usulan calon
pemenang

Minta persetujuan
dari PPK

F

PENYEDIA BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ ULP PPK
PPK
PENYEDIA PANITIA

BARANG/JASA PENGADAAN/ULP

W

Ya Ya -Tldak-
Merjawsh
Menjawab Sanggah TkM selesai? sanggahan
sanggahan banding?
banding (manual) Ya
Tidc<< - Merrtuat SPPBJ
Sanggah
diterima? Kontrak
f Selesai ^
Tid*

Menyampaikan
dokumen
pendukung

penawaran (hard
copy)

4. E-lelang u m u m Prakualifikasi d e n g a n 2 (dua) file

PENYEDIA BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK

c Mulai

Login

IM e n c a r i

pengumuman

z z x z zlelang

Mendaftar lelang

Download Evaluasi -Tidak-
dokumen prakualifikasi
prakualifikasi dan
penawaran

i

Mengisi dokumen
prakualifikasi dan

penawaran

Upload dokumen
prakualifikasi

Minta --^Persetujuan ^ \
persetujuan PPK

dari PPK

Pengumuman -Ya-
hasil

prakualitikasi

PENYEDIA BARANG/JASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK
D

Ada
^^\§anggahan7^

Mengirim Menjawab sanggahan
sanggahan prakualifikasi
prakualifikasi

Tidak

Download Upload dokumen ' idak-
dokumen lelang lelang

Mengirim I kJak Menjawab
pertanyaan pertanyaan
tentang dokumen
1
lelang Ya
Ya T
Masa pon|olanan
Maxih <K1II selesaj?
IMMtnnyuanV
I
Tk lak Tidak
Ti lak Ya

Ada perubahan
dokumen lelang?

Ya

'^erubibaathan aspek
teknis/spek?

Minta persetujuan ^/PersetujuaiX
PPK PPK

Upload dokumen +
penawaran file satu
Membuat addendum
(administrasi dan dokumen lelang
teknis) dan file dua
(penawaran tiarga) 1Upload addendum
dokumen lelang

Pembukaan dokumen
penawaran file satu
(administrasi dan
teknis)

PENYEDIA BARANG/. ASA PANITIA PENGADAAN/ULP PPK
PPK
PENYEDIA PANITIA

BARANG/JASA PENGADAAN/ULP

Ya Menjawab Tidak- -
sanggahan
Banding Menyampaikan
(manual) (iokiirimn
pendukung
Sanggah
diterima? penawaran (hard
copy)

Penandatanganan
Kuitiak

selesai

- T Jak

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Mengingat Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Keija Pengadaan Barang/ Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016
tentang Susunan. Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;

b. bahvva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
h u . u f a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun
2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

1. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
201 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 8 . Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang Administrasi
Permerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 t e n t a n g
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1543);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 T a h u n 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58).

Memperhatikan : Surat Gubemur Jawa Tengah Nomor : 061/4345 Perihal Basil
Fasilitasi Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa
(UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Wonogiri, tanggal 5 Februari
2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

J

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016
tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri T a h u n 2016 Nomor 58)
diubah sebagai berikut:

1. K e t e n t u a n Pasal 4 ayat (1) h u r u f c n o m o r 3 d a n h u r u f d n o m o r 2 h u r u f c)
diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) S u s u n a n Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemen'ntahan dan Kescjahteraan Rakyat, terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan, m e m b a w a h i :
a) Sub Bagian Pemerintahan U m u m ;
b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
c) Sub Bagian Kerjasama.
2. Bagian Hukum, membawahi:
a) Sub Bagian P e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
b) Sub Bagian Dokumentasi dan B a n t u a n H u k u m ;
c) Sub Bagian Pengkajian Produk H u k u m .
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
c. Asisten Perekonomian d a n Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian. membawahi:
a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
b) Sub Bagian Bina Produksi.
2. Bagian Pembangunan, membawahi:
a) Sub Bagian P e n y u s u n a n Program;
b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, membawahi:
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan B a r a n g / Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
c) Sub Bagian Pembinaan d a n Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Organisasi, membawahi:
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Tata Laksana;
c) Sub Bagian A k u n t a b i l i t a s Kinerja.
2. Bagian Umum, membawahi:
a) Sub Bagian Tata Usaha d a n Kepegawaian;
b) Sub Bagian Perlengkapan dan R u m a h Tangga;
c) Sub Bagian Perencanaan d a n Keuangan.

3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:
a) Sub Bagian Pemberitaan d a n D o k u m e n t a s i ;
b) Sub Bagian Hubungan Media;
c) Sub Bagian Protokol.

e. Kelompok J a b a t a n Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana t e r c a n t u m d a l a m
L a m p i r a n 11 yang m e r u p a k a n bagian tidak t e r p i s a h k a n dari Peraturan
Bupati ini.

2. Ketentuein Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal U Maret 2019

PATI WONOGIRI

Q SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal U Mare 2 )19

TARIS DAERAH
^TBffw^NOGIRl

lERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 8

BAGAN ORGANISASI LAMHRAN :
SEKRETARIAT DAERAH PERATURAN BUPATI WONOGIRI

SEKRETARIS DAERAH N O M O R : 8 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 5 8 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN,
KEDUDUKAN DAN TATA K E R J A ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ASISTEN ASISTEN ASISTEN
I'EMEEINT.'.HAN DAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI UMUM

kK-SE^AKTEP.AAN ADMINISTRASI
PAK'. PEMBANGUN.AN

XELCMPOK BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAOIAN
JABATAN TATA Hl'KUM KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN PENGADAAN ORGANISASI UMUM HUBUNGAN
BARANG/ JASA MASYARAKAT
FUNGSIONAL PEMERINTAHAN | RAKYAT SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PENYUSUNAN J KELEMBAGAAN TATA USAHA DAN SUB BAG 1 AN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PEMBEklTAAN
PEMERINTAHAN PERUNDANG KESEJAHTERAAN BINA PROGRAM SUB SAGIAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PENGELOLAAN TATA LAKSANA DAN
UMUM I'NDANGAN SOSIAL PEREKONOMIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN DOKUMENTASI
PENGENDALIAN PENGADAAN SUB BAGIAN PERELENGKAPAN
SUB BAGIAN J SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN DAN PELAPORAN BARANG/JASA AKUNTABILITAS SUB BAGIAN
OTONOMI DOK'UMEViASI PENDIDIKAN BINA DAN RUMAH HUBUNGAN
DAERAH tOAN BAMTL'AN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN KINERJA TAiMGGA
PEMUDA DAN PRODUKSI PENGEIOLA.AN MEDIA
Hi'KL M OLAHRAGA
LAYANAN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN PENGADAAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KERJASAMA PENGKAJIAN PERENCANAAN PROTOKOL
SECARA
PRODUK ELEKTRONIK DAN
HUKUM KEUANGAN
SUB BAGIAN
PEMKNAAN
DAN ADVOKASI
PENGADAAN
BARANG/ JASA











2.

SK BUPATI TIM
PELAKSANAN LPSE

KAB.WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 233 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 67
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGARAH DAN UNSUR
PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2019

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri, maka perlu mengubah Lampiran
Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penetapan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada h u r u f a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor
67 Tahun 2019 tentang Penetapan Dewan Pengarah dan
Unsur Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Tahun 2019;

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 t e n t a n g Pembentukan
2. Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Ten gab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);