Dokumen Evaluasi SPBE Bagian PBJ 2021

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 T a h u n 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 T a h u n 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 T a h u n
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri. (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58
Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri. (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri T a h u n 2017 Nomor 102) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 83
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 84);

11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri T a h u n 2018 Nomor 104) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 103 T a h u n 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 20);

Menetapkan MEMUTUSKAN :
KESATU
Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun
KEDUA 2019 tentang Penetapan Dewan Pengarah dan Unsur Pelaksana
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019, sebagaimana
t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n 1 d a n 11 K e p u t u s a n B u p a t i i n i .
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal i oktober 2019

UPATl WONOGIRI,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 2 8 3 Tahun 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
WONOGIRI NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGARAH DAN UNSUR
PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK TAHUN 2019

SUSUNAN DEWAN PENGARAH

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

TAHUN 2019

NO JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN DALAM
1. B u p a t i Wonogiri DEWAN

2. Wakil Bupati Wonogiri Pengarah I

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Pengarah II

4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Penanggung Jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
Ketua LPSE

BUPATI WONOGIRI,
SUTOPO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 2 8 3 T a h u n 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
WONOGIRI NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGARAH DAN UNSUR
PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK TAHUN 2019

SUSUNAN UNSUR PELAKSANA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

TAHUN 2019

NO NAMA JABATAN DALAM DINAS KEDUDUKAN
DALAM UNSUR

PELAKSANA

1. ADHITYA WAHYU WARDANA, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Koordinator
S.Sos., M.Si. Layanan Pengadaan Secara merangkap
Elektronik Bagian Pengadaan Helpdesk
Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri

2. TRI MULYANI, S.T. Pranata Komputer Ahli Sekretaris
Pertama Bagian Pengadaan merangkap
Barang/Jasa Sekretariat Admin Agency
Daerah Kabupaten Wonogiri

3. HERI WAHYONO, S. Kom., Kepala Seksi Infrastruktur Admin System
M.M. Teknologi Infoiniatika Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonogiri

4. BANTAN WACONO, S.S.T Pengendali Teknologi Inforaiasi Verifikator
pada Seksi Infrastruktur
Teknologi Infoi iuatika Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonogiri

Pranata Komputer Ahli Muda

5. SARI ASMAYANI, S.Kom., M.M. Bagian Pengadaan Trainer
Barang/Jasa Sekretariat

Daerah Kabupaten Wonogiri

BUPATI WONOGIRI,
SUTOPO

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner













3.

SOP LPSE
KAB.WONOGIRI

DAFTAR STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KAB. WONOGIRI

TGL. NAMA SOP KET.
NO NO. SOP PEMBUATAN

SOP

12 3 45

1. 061/1.1 23 Maret Pengajuan Dokumen Persiapan Pengadaan

2017 revisi 15

Mei 2019 dan

efektif 1 Juni

2019

2. 061/1.4 27 Mei 2019 Kegiatan Operasional Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa

3. 061/2.1 27 Mei 2019 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa

4. 061/2.2 27 Mei 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan dan
Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

5. 061/3.1 1 Juli 2019 Registrasi Akun PPK/Pokja/Pejabat
Pengadaan

6. 061/3.2 1 Juli 2019 Registrasi dan Verifikasi Akun Penyedia
Barang/Jasa

7. 061/3.3 1 Juli 2019 Registrasi Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik

8. 061/3.4 1 Juli 2019 Perubahan Password dan Pemberian
Informasi User ID PPK/Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan

9. 061/3.5 1 Juli 2019 Pemberian Informasi User ID Penyedia
Barang/Jasa

10. 061/3.6 1 Juli 2019 Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali
Akun PPK/Pokja/Pejabat Pengadaan

11. 061/3.7 1 Juli 2019 Penonaktifan Akun Penyedia Barang/Jasa

12. 061/3.8 1 Juli 2019 Pengaktifan Kembali Akun Penyedia
Barang/Jasa

13. 061/3.9 1 Juli 2019 Perubahan Data Penyedia Barang/Jasa

14. 061/3.10 1 Juli 2019 Perubahan E-mail Penyedia Barang/Jasa

15. 061/3.11 1 Juli 2019 Uji Forensik

16. 061/3.12 1 Juli 2019 Penanganan Permasalahan Pengguna
SPSE di LPSE

17. 061/3.13 1 Juli 2019 Penanganan Permasalahan Pengguna
SPSE Melalui Telepon dan Media Sosial

18. 061/3.14 1 Juli 2019 Penanganan Permasalahan Karena Error
Aplikasi

19. 061/3.15 1 Juli 2019 Pendampingan Penggunaan SPSE di
Ruang Penawaran (Bidding Room)

20. 061/3.16 1 Juli 2019 Pengarsipan Dokumen LPSE

Pemerintah Kabupaten Wonogiri N o m o r SOP 061/1.1
Bagian Fengadaan Barang d a n Jasa Tanggal Fembuatan 23Maret 2017
Tanggal Revisi ISMei 2019
Tanggal Efektif 1 Juni 2019
Disahkan Oleh
Kepala Bagian Fengadaan Barang Dan Jasa

Antonius Furnaiha A d i , S.Sos, M.Si.
NIF. 19730329 199903 1 004

Sub Bagian Pelayanan Fengadaan Nama SOP Pengajuan Dokumen Persiapan Pengadaan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 1 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
Pemerintah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam penerimaan pengajuan Llokumen Persiapan Pengadaan.

2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2 Kepala Bagian PBJ, Sekretariat PBJ dan Pokja Pemilihan memahami tugas pokok dan fungsi
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pengadaan barang/jasa

3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja.sa Pemerintah Nomor 14 Tahun 3 Kepala Bagian PBJ, .Sekretariat PBJ dan Pokja Pemilihan memahami konsep dasar pengadaan
2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa barang/jasa pemerintah

4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 4 Kepala Bagian PBJ, Sekretariat PBJ dan Pokja Pemilihan memaliami konsep dasar sistem operasi
2018 tentang Pelaku Pengadaan komputer dan sistem kerja jaringan internet

5 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan
1 Surat permintaan pemilihan penyedia dari OPD terkail
2 Dokumen Persiapan Pengadaan
3 Komputer/laptop
4 Jaringan internet
5 Printer

Peringatan Pencatatan & Pendataan

1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Berkas-berkas terkait penyiapan dokumen pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
ditetapkan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat PBJ

2 Segala bentuk penyimpangan atas m u t u baku terkait perlengkapan, waktu m a u p u n
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan
oleh pelaksana

Pelaksana Mutu Baku

OPD UKPBI/Bagian Pengadaan Barang/Jasa
PA/KPA/PPK
No KEGIATAN Kepala Penyedia Persyaratan / Ket
Barang/jasa kelengkapan
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan barang/jasa Sekretariat UKPBJ/Kabag Pokja Pemilihan Waktu Output
(RUP) oleh PA/KPA Pengadaan

PA/KPA SKPD mengumumkan RUP melalui aplikasi Barang/lasa
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
RUP

Pengumum
an RUP

Penyedia barang/jasa mengakses RUP Setiap saat Informasi
RUP
PPK meiaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa
meliputi: Dokumen
- reviu dan penetapan spesifikasl teknis/KAK; persiapan
- penetapan spesifikasl teknis/KAK; pengadaan
- penyusunan dan penetapan HPS; dan
- penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. lhari Dokumen
persiapan
PPK melakukan input Dokumen Persiapan Pengadaan pengadaan
pada aplikasi SPSE.
lhari Dokumen
PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan persiapan
permintaan pemilihan Penyedia melalui pengadaan
Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada
UKPBJ/Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dengan
melampirkan:
- Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK
- Dokumen Anggaran Belanja (DPA yang telah ditetapkan;
dan
- I D paket RUP.

7 Dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan YV Formuilr 1 hari Dokumen
lengkap oleh UKPBJ kelengkapan persiapan
J_ dokumen. pengadaan

Kepala UKPBJ menerima dokumen dan menetapkan pokja f Disposisi dan lhari Dokumen
8 pemilihan dengan membuat surat penugasan kepada Pokja Surat persiapan
f Penugasan pengadaan
yang akan melakukan tender melalui sekretariat UKPBJ

Kepala UKPBJ mendelegasikan paket tender ke Pokja yang Disposisi dan lhari Dokumen
9 akan meiaksanakan tender berdasarkan surat penugasan. Surat persiapan
Penugasan pengadaan

10 Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Disposisi dan lhari Dokumen
Penyedia. Surat persiapan
Penugasan pengadaan

1i 1i rDUIKz.ij^a rDcalmlljlijlVlii-iadMil tmIlacllaalK/.'iUiLKra.dnil DrQclirdalK/'caadTal'ladfadnllDracmfl1l1lUihIiodnll. Disposisi dan Laporan
Penugasan - j \ j Hal 1

pemilihan

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

ANTONIUS PURN/ MA A P I . S.Sos. M.SI
Pembitia Tk. I

NIP. 19730329 199903 1 004

Pemerintah Kabupaten Wonogiri N o m o r SOP 061/1.4
Bagian Pengadaan Barang d a n Jasa Tanggal Fembuatan 27Mei 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Kepala Bagian Fengadaan Barang Dan Jasa
Disahkan Oleh

Antonius Fuirnalna A d i , S.Sos, M.Si.
NIP. 197303 9 1 9 9 9 0 3 1 004

Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Nama SOP Kegiatan Operasional Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 1 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mampu memimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi

Pemerintah seluruh kegiatan operasional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2 Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mampu merencanakan, meiaksanakan dan

2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengevaluasi seluruh kegiatan operasional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja.sa Pemerintah Nomor 14 Tahun 3 Bendaliara Pengeluaran Pembantu mampu meiaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

2018 tentang I 'nit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 4 Staf mampu meiaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.
4 Peraturan Ix;mbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun
Peralatan/ Perlengkapan
2018 tentang Pelaku Pengadaan 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 33 Tahun 2 Dokumen SK Panitia Kegiatan
3 Buku Indeks
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur 4 Komputer/laptop
Administrasi Pemerintahan 3 Printer

Keterkaitan SOP Pencatatan & Pendataan

Peringatan
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan

ditetapkan
2 Segala bentuk penyimpangan atas m u t u baku terkait perlengkapan, waktu m a u p u n

output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan
oleh pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN Kepala Kasubag Staf Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Bagian Pengeluaran
Rencana Kegiatan
rentuantu

1 C:. ... f.3 h 1 1 1. ^1 1 t/. V....1 .J h d V. O .3 M lA.. ...1 O f .3 VI .4 O VI W 3 V. 33.3 V.3 V..3 V. 3) .3 r . . V 3 V.! Vt 1 - DPA 10 menit
rcrintan uriruic ptiaKsanoan Kcgiatan uan penyerapan anggaran
1
2. Merencanakan, Meiaksanakan dan Mendi.stribusikan perintah
atasan kepada .staf untuk mempersiapkan kelengkapan dan - DPA 60 menit Rincian Uraian
dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan Kegiatan
- SK Panitia Kegiatan
3. Mendukung pelaksanaan kegiatan dan mempersiapkan data Dokumen Data
dukung kegiatan .sebagai pendukung SPJ untuk diserahkan - Data dukung Kegiatan Dukung Kegiatan
kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
Materi, 3Surat Tugas, SPPD,
(Pembelian ATK, Pembelian Materai, Dekorasi, Belanja Cetak, dll) 1menu
Penggandaan, Penjilidan,Belanja Makan M i n u m Rapat dan
Lembur, Kelengkapan Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan 1 - Buku Indeks
Alat-alat Kantor, dll) - A2 dan Daftar Penerimaan
-M - Data Dukung SPJ
4. Mempersiapkan dan menyerahkan pengajuan pencairan Dokumen Pengajuan 120 menit Dokumen Pengajuan
anggaran beserta data dukung kegiatan sebagai pendukung SPJ Pencairan Pencairan Anggaran
kepada kasubag untuk diperiksa dan dikoreksi • Laporan Kegiatan
- Dokumen Pengajuan
P. Memeriksa dan mengkoreksi dokumen pengajuan pencairan 60 menit Dokumen Pengajuan
anggaran. Pencairan 120 menit Pencairan Anggaran

6. Menyusun laporan kegiatan serta menyerahkan pengajuan i>V b Laporan Kegiatan dan Dok. Laporan Kegiatan dan
pencairan anggaran yang telah diperik.sa dan dikoreksi kepada Pengajuan Pencairan Dok. Pengajuan
Kepala Bagian untuk disahkan
I^atxsran Keviatan dan Dok Pencairan Anggaran
7. Persetujuan dan asman terhadap pengajuan pencairan Pengajuan Pencairan
anggaran serta disposisi tindak lanjut laporan kegiatan Dokumen Pengajuan C^A vn/3nif Laporan Kegiatan dan
Pencairan
8. Menyerahkan laporan kegiatan dan dokumen pengajuan oo inenu Pencairan Anggaran
pencairan anggaran kepada Kasubag untuk proses lebih lanjut • • i Dokumen Pengajuan O o k u m f n vans? suHah
Pencairan 5 menit disahkan dan disposisi
9. Mendelegasikan perintah atasan untuk proses pencairan kepada Dokumen Pengajuan
bendahara pengeluaran pembantu 5 menit
Pencairan
Memproses pencairan anggaran ke Bendahara Pengeluaran
10. kemudian menyerahkan kepada masing - masing personil/ 15 menit Pencairan Dana

panitia kegiatan.

KEPALA BAGIAN
FENGADAAN3BARANG/JASA

ANTONIUS PU (c
VIA A D I . S.Sos. M . S i

PeRmnbia l a T k . 1

NIF. 1973032t 199903 1 004

Nomor .SOP 061/2.1
Tanggal Pembuatan 27Mei2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Kepala Bagian Pengadaan Barang D a n Jasa
Disahkan Oleh

Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Bagian Pengadaan Barang d a n Jasa

Antonius l^urnahta A d i , S.Sos, M.Si.
NIP. 1973C329 199903 1 004

Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Nama SOP : Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Dasar 1 lukum Kuaiilikasi Pelaksana
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa mampu memimpin. mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh

2 Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan ujian sei lifikasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 2 Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa mampu merencanakan. meiaksanakan dan

3 Peraturan lembaga Kebijakan Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 mengevaluasi scluruh kegiatan pelatihan dan ujian .sertifikasi pada Bagian Pengadaan tlarang dan Jasa.
tentang Unit Keija Fengadaan Barang/Jasa 3 Bendahara Pengeluaran Pembantu mampu meiaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4 Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 4 Stat mampu meiaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan tungsi.
tentang Pelaku Pengadaan
Pcralata n / IVrlen,gkit pan
5 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 33 Tahun 2012 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi 2 Komputer/laptop
Pemetintahan 3 Printer
4 Internet
Keterkaitan SOP 5 Alat Komunikasi

Peringatan Pemalalan & Pendataan
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan

ditetapkan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

PEUKSANA MUTL^ BAKU

No. KEGIATAN Kepala Bagian Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran

Pembantu

Perintah untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan DPA 5 menit Disposisi

Menerima disptisi.si dari atasan dan merencanakan pelak.sanaan kegiatan Disposisi 3 hari Dokumen
(materi, narasumber, waktu dan tempat pelaksanaan) perencanaan
Membuat dan mengirimkan surat - surat terkait pelaksanaan kegiatan
Pembinaan (surat permohonan narasumber, surat undangan peserta, surat Disposisi 120 menit Surat Keluar
pinjam tempat dan peralatan)
Menyiapkan penggandaan materi pembinaan. kon.sumsi. p<.'ncriniaan Dokumen 120 menit Kelengkapan
honorarium narasumber dan daltar hadir peserta perencanaan persiapan
Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan telah
se.suai, paling lambat 2 hari kerja scbelum pelaksanaan kegiatan Dokumen 60 menit
perencanaan
Menerima laporan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Pembinaan
Dokumen 15 menit
Meiaksanakan kegiatan Pembinaan .sesuai persiapan yang dilakukan perencanaan

Mcngumpulkan dan menyusun data dukung untuk SPJ pencairan anggaran Kelengkapan 240 menit
persiapan
Menerima data dukung untuk SPJ dan memproses pencairan anggaran
Surat - sural, Fotti. 120 menit Dokumen SFJ
Dokumen

Dokumen SPJ 120 menit Pencairan
Anggaran

17 Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Dokumen Kegiatan Dokumen
60 menit l.apcran

Pelak.sanaan

18 Menerima laporan pelaksanaan Kegiatan Dokumen Laporan .30 menit
Pelaksanaan

KEPAL lAGIAN

PENGADAAD \NJASA

ANTONIUS PtJRNAMA A D I . S.Sos. M.Si
Pemmna Tk. I

NIP. 19730329 199903 1 004

Nomor .SOP 061/2.2
Tanggal Fembuatan 27Mei 2019
Tarjssal Revisi
Tanggal Efektif Kepala Bagian Fengadaan Barang D a n Jasa
Disahkan Oleh

Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Bagian Pengadaan Barang d a n Jasa

Antomks , S.Sos, M.Si.

NIP. 197$0.329 199903 1 004

Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Nama .SOP : Kegiatan Penyelenggaraan Pelatiban dan Ujian Se rtifikasi Pengadaan
Barang/ Jasa

[tasar 1 lukum Kualifika.si Pelaksana
Peraturan Presiden Nomor I t i Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Kepala Bagian Fengadaan Barang/Jasa mampu mcmimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh

2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 kegiatan penyelenggaraan pclatihan dan ujian sertifikasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 2 Kepala Sub Bagian Pembinaan Fengadaan Barang/Jasa mampu merencanakan, meiaksanakan dan mengevaluasi

3 Peraturan Iu;mbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Ja.sa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 seluruh kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi pada Bagian Pengadaan Barang dan jasa
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/lasa 3 Bendahara Pengeluaian Pembantu mampu meiaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan tungsi.

4 Peraturan U-mbaga Kebijakan Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 4 Staf mampu meiaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi
tentang Pelaku Pengadaan
IVnilalaii/ Perlengkapan
3 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara d;m Reformasi Nomor 33 Tahun 2012 1 riok-umen Pelaksanaan Anggaran
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi 2 Komputer/laptop
Pemerintahan 3 Printer
4 Internet
Kclorkuilan SOI 5 Alat Komunikasi

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan alrtivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Pencatatan & Pendataan
2 Segala bentuk penrimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan scbagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN Kepala Bagian Kasubag staf Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran
a^Mj^/^ aa a a a aa s
Pembantu

1 Menerima surat Penawaran Fenyelenggaran Pelatihan dan Ujian Sertitikasi Surat Masuk 3 menit Disposisi
dari Lembaga Pelatihan

2 Menerima disposisi dari atasan dan merencanakan pelaksanaan kegiatan 1 Disposisi 60 menit Dokumen
perencanaan
rH
3 Membuat dan mcnginmkan surat kepada OPD penhal Permohonan Usulan Disposisi 120 menit Surat Keluar
Peserta Pelatihan dan L'jian Sertifikasi

4 Menerima surat balasan dari OPD dan membuat rekap Usulan Peserta Surat Masuk, 10 menit Rekap l!sulan
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Dispcisisi

3 Menerima laivsran hasil rckar Usulan Peserta Pelatihan dan Uiian Sertifikasi Rekap Usulan 10 menit

6 Melakukan seleksi nama-nama pegawai dari rekap Usulan Peserta Pelatihan Rekap Usulan Rekap Usulan
dan Ujian Sertifikasi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia 30 menit yang telah
Rekap Usulan yang
7 Menyetujui Usulan Peserta Pelatihan dan Ujian Sertifikasi yang telah dipilih telah dipilih dipilih

« Menenma Usulan Peserta Pelatihan dan Ujian Sertitikasi yang telah disctuiui Rekap Usulan yang 13 menit
telah disetujui
10 menit

Membuat dan mengirimkan surat kepada pegawai yang telah disctuiui perihal Disposisi 120 menit Surat Keluar
persyaratan & detail pelaksanaan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi

10 Menerima surat balasan dari peserta dan membuat rekap data dukung Surat Masuk, 15 menit Rekap
persyaratan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi dari peserta Dispiisisi FersyaraUin

Menerima laporan hasil rekap data dukung persyaratan Pelatihan dan Ujian Rekap Persyaratan 10 menit
Sertifikasi dari peserta
i Rekap Persyaratan 60 menit Surat Keluar
Membuat dan mengirimkan surat pendaftaran peserta Pelatihan dan Ljjian
12 Sertifikasi disertai data dukung persyaratan peserta kepada panitia Lembaga

Pelatihan

1i o3 \ ^ io 43 v*i w i 31 liiyaiAym w ^ v i i T a t f ^in:av3 V i ^ v ^ W - a ei f i r i s3 i t i ' l i s v i [ T i i e i 4 i C ^ f t i f i b ; a cs Surat Keluar, Rekap 10 menit
Persyaratan
iviciicriiiia layiji tin f/criuai l a i M f ( yt^s^ivci rviaLiiiL«tii c u t i i fjiiaii ociiiiiKtiM

14 Meiaksanakan monitorinc t>elaksanaati Pelatihan dan lliian Sertifikasi rada m Surat Tueas Form 1 hari Foto, Dokumen
Iokasi penyelenggaraan dan penyelesaian administrasi kegiatan k7V4( I 1*^^4*1?J • VI I I I dari Umbaga
T SPPD Pelatihan
1
••h Surat - surat, Foto,
Jn- Dokumen dari
15 Mcngumpulkan dan menyusun data dukung untuk SPJ pencairan anggaran Lembaga Pelatihan 120 menit Dokumen SPJ
16 Menerima data dukung untuk SPJ dan memproses pencairan anggaran
17 Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Dokumen SFJ 120 menit Pencairan
18 Menerima laporan pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Dokumen Kegiatan
Dokumen
Llokumcn Laporan 60 menit
Pelaksanaan
Pelaksanaan

30 menit

KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG/DKN JASA

Pembina Tk. I
NIP. 19730329 199903 1 004

N o m o r SOP : 061/3.1

Tanggal Fembuatan : l j u l i 2 0 1 9

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

£>isahkan O l e h Kepala Bagian Fengadaan Barang/Jasa

Pcmeruitah Kabupaten Wonogm
Bagian Pengadaan Barang dan Jaaa

Antonius Pumiaina AdlTs.Sos. M.Si.
NIP 197303^9 1 99903 1 004

Sub Bagian Pcngclolaan LPSE N a m a SOP : legistrasi Akun FFK/Folga/Pejabat Rmgadaan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana '
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2 0 0 8 tentang Infoimasi dan Transoksi Elektronik 1 Memahami pengelclaan IPSE terutama pada bidang Admin Agency
2 Meitguasai pcrangkat komputer seperti PC dan Laptop
2 Feratnran Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

3 Peraturan Presiden Nomoi- 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 5 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan
Biarang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Fengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun
2 0 1 0 tentang layanan Pengadaan Secara Elektronik

7 Peraturan Kepala Lemhaga Kebjjakan Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun
2 0 1 5 tentang e-tendering

8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2 0 1 8
tentang Unit Kerja Pengadaan Baratvg/Jasa

9 Peraturan Bupati Wonogiri Nonwar 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kelerkaitan SOP Peral;itan/ Perlengkapan Fengadaan
1 SOP Pengarsipan Dokumen
1 Komputer PC dan Laptop
Periilgatan 2 Jaringan koneksi internet server
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yaiig telah dibakukan dan 3 Surat permohonan
4 SK pengangkatan PPK/Polga/Pfrjabat
ditetapkan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan,waktu maupun output Penciktatan & Pendalaian
1 User I D dan Password tcrcatat dalam sistem IPSE
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN FFK/Fc^/Fbjahat Kabng Kasubbog Admin Agency Kelengkapan / Waktu Output
Fengadaan Persyaratan

1 Mengqjukan permohonan pembualan akun (user i d , password) Permohonan 5 menit Disposisi
disertai berkas-berkas yang diperiukan kepada Kabag Fengadaan disertai berkas
Barang/Jasa Setda. yang diperiukan

2 Memcrintahkan untuk melakukan pelayanan pendaftaran akun Eksposisi 5 menit Koordinasi
terhadap p e r m o h o n a n y a n g m a s u k .

3 Mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran akun terhadsq) Koordinasi 15 menit Pelayanan
pendaftaran akun
p e r m o h o n a n y a n g masuk bersama T i m Pelaksana LPSE l a i n n y a

A/ A a w . . W .VJM,V>17 I

lAcmun agencyJ -

4 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Tida^ Pelayanan 10 menit pelayanan
pendaftaran akun pendaftaran akun
k

5 Meminta untuk melengkapi/memperbaild berkas permohonan Itelayanan 5 menit Pelayanan
aehingga dapat diproses lebih laiqjut. pendaftaran akun pendaftaran akun

6 M e m b u a t k a n A k u n PPK/Pbkja/Pe)abat Fengadaan pada aplikasi SFSE Pelayanan 30 menit Pelayanan
sesuai permohonan. pendaftaran akun pend^taran akun

7 Menginformasikan akun (id dan password) yang sudah dibuatkan Pslayanan 15 menit A k u n
melalui email yang disebutkan dalam permohonan. pendaftaran akun PFK/RjIqa/Pejabat
Pengadaan
8 M e n g a r s i p k a n berkas dengan mengacu pada SOP Pengarsipan Berkas
Dokumen. Permohonan 10 menit File arsip betkas
permcdKnian

N o m o r SOP 0&1/3.2
Tanggal Bembnatan 1 Juli 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efelrtif Kepala Bagiaa Pengadaan Barang/Jasa
Disahkan Oleh

Pemerinlah Kabupaten Wonogiri
Bagian Fcng^idaan Barang dan Jaaa

NIP. 197302 29 199903 1 004

Sub Bagian Peqgelolaan LPSE Nama SOP : Registraai dan Verifikaat Akun Feiryedia Barang/Jaaa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Afemahami pengeloLaan LPSE terutama pada bidang Adnin Agency
1 Undaag-Undang N'omor 11 Tahun 2 0 0 8 tentang Informaad dan Transaksi Elekfronik 2 MengHosai perangkat laomputer sepcrti P C dan Laptop

2 Peraluran Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 Tahun 2012
tentartg Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2 0 1 8 tentaitg Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun
2 0 1 0 tentang La3FHnan Pengadaan Secara Elektronik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun
2 0 1 5 tentang e-tenderiug

8 Peraturan Lemboga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2 0 1 8
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

9 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan
Fengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Ketcrkaitiin SOP Peralataii/ Petiengkapiin
1 SOP Pengarsipan Dokumen 1 Dokumen Perusahaan
2 S O P Pfcmberian Informasi User I D Penyedia Barang/Jasa 2 Suiat Penunjukan Admin
3 Surat Kuasa Untuk Verifikasi
Pet'iri^atan
Pelaiksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Fencalalrin & Pendataah
ditetapkan 1 User tr» dan Password tercatat dalam sistem LPSE
2 Segala bentuk penyimpangan atas nuitu baku terkait per]engkapan,waktu maupun output
dikategcrikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana

s c )P REGISTRASI DAN VERIFIKAS1 PENYEDIA BARANG / JASA

Nc» Aktivitas Mutu Baioi

1 Melakukan registrasi online Penyedia Halpdesk L P % Verifikator Perayanitan / Periengkapan Waktu Output Kteterangan
pada website LPSE/Aplikasi
C Mda ^ ' Wajib mengunakan e-mail perusanaan (tidak 5 menit Email Konfirmasi
1 boleh e-mai) cribadi) ke penyedia
melalui email
2 Tata cara registrasi pada aplikasi S P S E mengacu yang sudah
pada panduan pengguna [user guide) aplikasi tardaftar
SPSE

2 Apakah admin yang ditunjuk ^va- Data admin perusahaan yang akan ditunjuk untuk 5 menit Informasi
adalah pimpinan perusahaan itu mengelola akun penyedia.
sendiri ?

3 Membuat sural Penunjukan H 1 Dibuat diatas kerias berkop perusahaan 10 menit Sural Penunjukan
Admin (fitandatangani pimpinan perusahan dan admin Admin
yang ditunjuk, dicap serta bermaterai
4 Membuat surat Pernyataan 1 10 menit Surat Pernyataan
sebagai Admin Apabila adminnya adalah pimpinan perusahaan sebagai Admin
itu sendiri maka membuat surat pernyataan
5 Apakah yang melakukan bahwa dirinya sebagai admin 5 menit Informasi
verifikasi adalah Pimpinan itu
•endri ? Apabila pimpinan perusahaan yang melakukan
verifikasi maka tidak perfci membuat surat kuasa
6 Membuat Sural Kuasa untuk
Verifikasi Tidak] 1 Pimpinan perusahaan dapat menguasakan 10 menit Surat Kuasa
keparte pihak manapun untuk melakukan proses Untuk Verifikasi
Hr vermkasi cm L P S E

7 Mempersiapkan dan 2 Surat kuasa dibuat diatas kerias berkop
nneiengkapi Salinan Dokumen perusahaan, ditandatangani pimpinan perusahan,
Perusahaan dicap dan bermaterai

r 1 Dokumen perusahaan asli serta oopy-nya tercfiri 30 menit Salinan Dokumen
dari : Perusahaan
H
a. KTP Pemilik / direktur / pengurus;
J b. NPWP;
J c. NIB (SlUP / S i U J K / SBU / ijin Iokasi / TOP)

untuk menjalankan kegiatan / usaha;
d. Akta Pendirian pemsahaan dan akta

perubahan terakhir.

Untuk Usaha Perseorangan dan Koperasi
persyaratan menyesuaikan dengan ketentuan
yang berlaku

2. Salinan Dokumen Perusahaan dimasukkan ke
dalam amplop/ map bersampul identitas
pemsahaan

nm Penyedia Pelaksana Vertflkatpr Mutu Baku Waktu Output Ketanngan
HelpdeekLPSE Paisyaratan / Perlengkapan
8 Datang ke L P S E Kabupaten Sr 4n n F aJ Mengisi buku tamu
Wonogiri, melapor ke Hetpdesk 11 5 menit Buku Tamu

LPSE dan mengisi buku tamu

9 Menyerahkan Dokumen Dokumen Perusahaan yang dipersyaratkan 5 menit Asli dan Sainan
Perusahaan lengkap dan valid. Dokumen
Perusahaan
Informasi langkah awal registrasi penyedia
10 Menanyakan kepada penyedia aWJaias VJIiiilic 5 menit Informasi
apakah sudah melakukan
registrasi online ? Belum 1 IS u d a ^ Komputer dan Koneksi Intemet
f
11 Melakukan Registrasi Online di STida k Informasi Daftar Hitam 5 menit Alamat Email
Bidding Room 5 menit Daftar Hitam

12 Memeriksa apakah Penyedia Informasi Daftar Hitam 5 men 11 Daftar Hitam
Masuk Daftar hitam yang
tercantum pada Pwlal Inaproc ? TU- H * 1

13 Memberitahu penyedia )( Sdessi -<> informasi kelengkapan Dokumen Perusahaan 5 menit Formulir ceklis
permohonan ditolak dan Ya kelengkapan
mengembalikan Dokumen Tidak Dokumen
Perusahaan Perusahaan

14 Memeriksa apakah Dokumen Dokumen Perusahaan yang dipersyaratkan harus 10 menit Formulir ceklis
Perusahaan sesuai dengan lengkap dan valid. kelengkapan
daftar pada formulir 1 Dokumen
KeiengKapan veriiiKasi Perusahaan

15 Memberitahu penyedia untuk L Dokumen Perusahaan 3 menit Salinan Dokumen
melengkap Dokumen Dokumen Perusahaan Perusahaan
Perusahaan sesuai yang Ir
tercantum di formulir ceklis 3 menit Salinan Dokumen
kelengkapan verifikasi 1 1— Perusahaan

16 Menyerahkan Dokumen
Perusahaan kepada verifikartor

17 Menerima Dokumen
Perusahaan

[3

Altlivltas Penyedia Pataksana Verifilcator Mutu Baku Waktu Output Keterangan
HelpdeekLPSE Perayaratan / Pertengkapan
18 Memeriksa apakah penyedia Informasi akun penyedia
sudah lerdaftar di L P S E lain ? 5 menit Informasi

19 Memberitahu penyedia melalui >\Belum informasi Login Penyedia 5 menit Informasi
Helpdesk L P S E agar penyedia Sudah
tersebut menggunakan user Id Informasi Login Penyeda to menit Informasi SOP Perubahan
ycii 1^ oUUal 1 UDI UailQl H1 Password dan
Pemberian
20 Menerima pamberitahuan dari r Infornnas!
verifikator agar penyedia dapat
login pada aplikasi S P S E f Selesai ) 1
menggunakan user id yang
sudah terdaftar 1 1- Dokumen Perusahaan asli dan copy hams 30 menit Hasil verifikasi
H1 sesuai, dokumen masih bertaku dan dala antar
21 Melakukan verifikasi dan dokumen sesuai dan konsisten
validilas Dokumen Perusahaan.
Apakah bericas sesuai / lolos Nasi! verifikasi 3 menit Pennohonan
verifikasi ? disetujui

22 Menyetujui permohonan dengan Hasil verifikasi 3 menit Permohonan
meng-klik tonobol " S E T U J U " ditolak
pada aplikasi S P S E
H H— Dokumen Perusahaan yang dipersyaratkan harus 10 menit Formulir ceklis
23 Mencantumkan kekurangan lengkap dan valid. kelengkapan
pada amplop / map berkas Q Selesai ) Dokumen
permohonan, menyerahkannya Perusahaan
kepada penyedia melalui
helpdesk untuk dilengkapi dan
kembali dilakukan verifikasi

24 Menyerahkan Dokumen
Perusahaan kepada penyedia
untuk dlengkapi melalui
helpdesk

25 Mengarsipkan berkas Dokumen Perusahaan yang sudah lengkap dan 10 menit Arsip Berkas SOP pengarsipan
suaan dlvenfikasi berkas

26 Proses registrasi dan verifikasi Akun Penyedia sudah aktif dan dapat disunakan - Akun Penyedia
telah selesai untuk mengikuti tender

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN PERUSAHAAN CEKLIS KELENGKAPAN DOKUMEN PERUSAHAAN

Wmmm ww^^mmm mw wm mrnm^ • v WWW wm * * « WW w WW WW w WWW • v 1 a w • WW w w WIW www mw ww am wm w

1. KTP Pemilik / Direktur; 1. KTP P e m i l i k / D i r e k t u r ;

2. • * • • 1 WaW a mm a m mm g mw • • wm m-mwwm • g 2. I I NPWP;

3. 1 Ai r>^A rn. 3. \ ^ NIB (SlUP)
1 NPWP;
4. 1 1 NIB (SlUP) 4. I I NIB (Ijin Lokasi)
5. 1
6. 1 1 N B (ijtn Lokasi) 5. I I NIB (TOP)
7. 1
8. 1 1 NB(TDP) 6. j Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir.

1 Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir. 7. I I Surat Penunjukan Admin / Surat Pernyataan sebagai Admin

1 Surat Penunjukan Admin / Surat Pernyataan sebagai Admin 8. I I Surat Kuasa Untuk Verifikasi (bila pemolion bukan Pemilik
Perusahaan)
1 Surat Kuasa Untuk Verifikasi (bila pemohon bukan Pemilik
Perusahaan)

Wonogiri, Wonogiri
Diverifikasi o l e h : Diverifikasi oleh:
VERIFIKATOR LPSE VERIFIKATOR LPSE

Nomor SOP 061/3.3
Tanggal Pemboatan 1 Juli 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efelrtif Kepala Bagian Fengadaan Barang/Jasa
Disahkan Oleh

RMBcrintah Kabupaten. Wonogiri
Bagjan Fengadaan Barang dan Jasa

A n t o n i u s PuHiajBaAidi. S.Sos. A4.SL
NIP. 19730329 199903 I 0 0 4

Sub Bqgiaa Fengelolaan LPSE N a m a SOP : Begiatnud Akun Auditor/Femerikaa/Penyidik

Dasar Hukum Kualifikusi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenltnig Informasi dan TransaJai Elektrtjnik Mcmahjinu pengetolaan LPSE terutama pada bidang Admin Sistem (PPt)

2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 2 Menguasai perangkat Icomputer seperti PC dan Laptev
Transaksi Elektronik

Peraturan fVesiden Nomor IG Tahun 2 0 1 8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Fendayagunaan Aparaitur Negara dan Reformasi Nomor 3 5 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi

3 Peraturan Menteri Dalam N'egeri Nomor 112 Tahun 2 0 1 8 tentang Unit Keria Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah FVovinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Penigadaan Barang/Jasa Pbmerintah Nomor 2 Tahun
2 0 1 0 tentang Layanan Pbngadaan Secara Elektronik

Peraturan Kepala Lerabqga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun
2 0 1 3 tentang e-tendering

Peraturan Lembaga Kebij akan Pengadaan Barang/Jasa Pbmerintah Nomor 14 Tahun 201S
tentang Unit Keija Pbngadaan Barang/Jsu

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2011 tentatg Pfcmbentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

K e t e r b t i b m SOP Perdlatart/ Perlengkiipat^
1 SOP Fepgarapon Ddkumen 1 Komputer PC dan Laptop
2 Jaringan koneksi intemet seri'er
Peringatan 3 Surat pemnohonan
pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 4 Surat Tugas/SK pengangkatan/Surat Penunjukkan sebagai Audilor/Pemeriksa/Penyidik
ditetapkan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan,waktu maupun oulput Pencatatan & Pendataan
dikategorikan sebagai bentuk kegqgalan yang haius dipertanggungjawabkan oleh 1 User I D dan Password tercatat dalam sistem LPSE
pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN Anditor/Penieriksa Kabag Kasubbag Adniiii Kelengkapan Waktu Output
/Penyidii Sistcm/FFE /Persyaratan
1 Mengajukan permohonan pembuatan akun (user id, passwom>
disertai berkas-berkas yang diperiukan kepada Kabag PengadaarL Bamohonan 5 menit Disposisi
Barang/Jasa Setda. disertai berkas
yang diperiukan
2 Memcrintahkan untuk melakukan pelayanan pendaftaran a k u n
terhadap permohonan yang masuk. Disposisi 5 menit Koordinasi

3 Mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran akun terhadap Koordinasi 15 menit Pelayanan
p e r m o h o n a n y a n g m a s u k bersama T i m Pelaksana LPSE l a i n n y a pendaftaran akun
lAunun rrl;.
Tidak 1 Pelayanan 10 menit Pelayanan.
4 Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. pendaftaran akun pendaftaran akun
•

5 Meminta untuk melengkapi/memperhaild berkas permohonan Pelayanan > menit Pelayanan
sehingga dapat diproses l e b i h lar\jurt. pendaftaran akun pendaftaran akun

6 M e m b u a t k a n .Akim Auditor/Pemeriksa/Pfenyidik p a d a a p l i k a s i SPSE Pelayanan 30 menit Pelayanan
sesuai permohonan. pendaftaran akun pendaftaran akun

7 Menginformasikan akun (id dan password) yang sudah dibuatkan Pelayanan IS menit Akun
m e l a l u i email yar\g disebutkan d a l a m permohonan. pendaftaran akun Auditor/Pemeriksa/
Penyidik
S M e n g a r s i p k a n berkas dengan mengacu pada SOP P t n g a r s i p a n Berkas
Dokumen. Permohonan 10 menit File arsip berkas
permohonan

N o m o r SOP 061/3.4
Tanggal Fbmbitatan I Juli 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Disahkan Oleh

Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Bagma Pengadaan Barang dan Jasa

A n t o n i u s Pusn. una A d L S.Sos, M.SL
NIP. 19730: 29 199903 1 0 0 4

Sab Bagian Pengdolaan LPSE N a m a SOP : Berubehan Asswtmi d a n l ^ m b e r i a n I n f o r m a s i User I D F F K / P o k j a
Femililian/Ikjabat Itengadaan

Dasar lliilcum Kualifikasi Pelaksana
1 Memahami pengelolaan LPSE terutama Admm Agency
1 Undang-Undang Nc>incr f l Tahun 2 0 0 8 tentang Informasi dan Transaksi Qektronik 2 iMenguasai perangkat komputer seperti PC dan Laptop

2 Peraturan Pemerintali Noincr 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

3 Pbraturan PKsiden Nonua 18 Tahun 2 0 1 8 tentang Pengadaan Borang/josa Pemerintah

4 Peraturan Menteri Pendsiyi^jnaan Aparatur Negara dan Reformat Nomor 3 5 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunar. Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi
Pcmerintahari

5 Peraturan Menteri Dalam .Vegeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pttnerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

6 Peraturan Kepala Lerrbaga Kdiijakati Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah Xomor 2 Tahun
2 0 1 0 tentang Layanan Pbngadaan Secara Elektronik

7 Peraturan Kepala Lembaga Kebyakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun
2 0 1 9 tentang e-Eendering

8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pbmerintah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

9 Peraturan Bupati Wcmcgiii Hmiot 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Uyanan
Pengadaan Secara Heklronlk ILPSE)

Keterkaitan SOP Peralatan/ Pcriengkapah
1 SOP Ptngarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan Laptop
2 Jaringan koneksi intemet server
Peringatan 3 Surat permohonan
1 Pelaksana b e r t a n g g u n g awab atas pelaksanaan aktivitas yang telah d i b a k u k a n dan
Pencatafiin & Pendutaanj
ditetapkan I User I D dan Password teicatat dalam sistem IPSE
2 Segala bentuk penyimpangar. atas mutu baku terkait perlengkapan,waktu maupun output

dikHbcgorikan sebagai benruk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN PPK/Pbkja/ Kabag Kaaubbag Admin Agency Kelengkapan / Waktu Output
Pejabat Persyaratan
M e n g a j u k a n p e r m o h o n a n Reset Password dan Info
User I D PPK / Pokja ULP / Pejabat Pengadaan Pengadaan
disertai berkas-berkas yang cUperlukan kepada
Kabag Fengadaan B a t i n g / Jasa Setda. Permohonan disertai 3 menit Ehsposisi
M e m e r i n t a h k a n u n t u k melakukan pelayanan Reset berkas yang diperiukan
Password d a n Info User I D PPK / Folga ULP /
Pejabat Fengadaan sesuai permohonan. Disposisi 5 menit Koordinasi

Mengkoordinasikan pelayanan pelayanan Reset Koordinasi 13 menit Pelayanan perubahan
Password d a n Info User I D PPK / Pokja ULP / email penyedia
Pejabat Pfengadaan sesiiai permohonan bersama T i m Kelengkapan dan barang/jasa
Pelaksana LPSE l a i n n y a ( A d m i n A g e n c y ) kevalidan berkas
Ya permohonan 15 menit Berkas permohonan
IVlenerima dan memeriksa sekaligus memastikan yang valid dan lengkap
kebenaran / kevalidan dan kelengkapan berkas Tidak
permohonan. Apabila berkas permc^onan kurang
lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk Berkas permohonan 15 menit Penolakan permohonan
melengkapi berkas permohonan untuk dapat yang tidak valid dan
diproses lebih laryut dan apabila berkas lengkap 30 menit Informasi untuk segera
permohonan sudah lengkap dan valid akan diproses Hasil reset melakukan login
lebih lanjut. password/informasi dengan User ID dan
user id Password tersebut serta
Apabila berkas tidak lengkap dan tidak benar / mewajibkan untuk
tidak valid. Admin Agency memberitahu pemrfion Berkas permohonan melakukan perubahan
bahwa permohonannya ditolak. password

Memproses kemudian memberitahukan password
baru atau informasi user ID kepada pemohon.

Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP 5 menit File a r s i p berkas
Pengarsipan Dokumen. permohonan

N o m o r SOP 061/3.5
Tanggal Pembuatan t Juli 2019
Tanggal Revisi
Tangg;ai Efektif Kepala Bagian Ffengadaan Barang/Jasa
Disahkan Oleh

Pemerintali Kabupaten Wonogiri
Bagian Fengadaan Barang dan Jasa

NIF. 1973031 ;9 1 9 9 9 0 3 1 0 0 4

Sub Bagian Pengelolaan LPSE Nama SOP : Pemberian Infbmuui User ID Penyedia Barang/Jasa

Dasar H u k u m kualifikasi Pelaksana
1 Memahami pengelolaan LPSE terutama pada bidang Help Desk dan Verifikator
1 Lndang-bndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi ElelrtronOt
2 Menguasai perangkat komputer seperti PC dan Laptop
2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaman Sistem dan
Tranaaksi Elektronik

3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntds

4 Peraturan Menten Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 3 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi
Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 112 T a h u n 2 0 1 8 tentang Unit Ketja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun
2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor I Tahun
2015 tentang c-tendering

8 Pferaturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barattg-'Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2 0 1 8
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

9 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentubm Layanan
Pengadaan Secara Elektronik flPSO

K e t e r k h i t a n SCDPi Peralatan/ Perlcngkaparii
I SOP Pengarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan Laptop
2 Jaringan koneksi intemet server
Peringatan 3 Surat permohonan
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan Pencatatan & Pendataan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mrtu baku terkait perlengk^ran,waktu maupun oulput 1 User I D dan Password tercatat dalam sistem IPSE
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang h a m s dipertanggungjavfabkan oleh
pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU
K a<n 1Vina n
No. KEGIATAN Penyedia VaVmao V c i u uuAiiTr Kelengkapan / waiuu Output
Persyaratan
Barang/Jasa Aamg

1 Mengajiikan permohonan pemberian Permohonan 5 menit Disposisi
infonnasi user i d penyedia barang/jasi disertai berkas
disertai berkas-berkas yang diperlukaa kepada yang diperiukan
Kabag Perxgadaan Barang/Jasa Setda.
Disposisi 5 menit Koordinasi
2 Memcrintahkan untuk melakukan peliyanan
pemberian informasi user i d penyedia Koordinasi 13 menit Ptelayanan perubahan
barang/jasa sesuai permohonan. emau penyeuia
Buku Tamu barang/jasa
3 Merigkoordinasikan pelayanan ppemberian
informasi user id penyedia barapg/jasa sesuai Kelengkapan 10 menit Pelayanan perubahan
permohonan bersama T i m Pelaksana IPSE berkas email penyedia
lainnya (Help Desk dan Verifikator). permohonan barang/jasa

4 Alengarahkan penyedia ke Ruang Pelayanan 15 menit Felayanan perubahan
LPSE dan iner\g)si buku tamu. emaQ penyedia
barang/jasa
5 M e l a k u k a n pengecekan kelengkapan berlcas,
apabila berkas lengkap maka helpdesk A
menyerahkan tanda teriraa berkas keyeda
penyedia dan meminta penyedia untuk Pelayanan 30 menit Perubahan email
menunggu konfirmasi informasi user id perubahan email penyedia barang/jasa
melalui email penyedia, kemudian helpdesk penyedia
menyerahkan berkas permohonan kepada barang/jasa
verifikator untuk diproses lebih lanjut, apabila
berkas tidak lengkap maka helpdesk Infonnasi
mengembalikan berkas kepada penyedia dan Perubahan email
meminta penyedia xmtuk melengkapi berkas. penyedia
harang/jasa
6 Melakukan pengecekan user i d penyedia
barang/jasa pada aplikasi SFSE sesuai Infonnasi
permohonan. P1/>|eUijV.LKiaXVX1«aAXvL| C/^aX-mllcUaill
penyedia
7 Memberitahu helpdesk bahwa permohonan barang/jasa berkas 5 menit Informasi Perubahan
informasi user id penyedia barang/jasa pada Permohonan entail penyedia
aplikasi SFSE penyedia telah dilaksarukan. barang/jasa

8 Menerima dan meneruskan pemberitahuan 10 menit File arsip berkas
melalui e-mail kepada Penyedia barang/jasa JAril inLBIUJE UUi
bahwa permohonan informasi user id
penyedia barang/jasa pada aplikasi SFSE telah
dilaksanakan, kemudian mengarsiplan berkas
dengan mengacu pada SOP Pengarsiisan
Dokumen.

i¥Ujiiui j\,ar • O K I / 3 fi

Tanggal Pfembuatan : 1 J u l i 2 0 1 9

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala Bagian Pengadaan Barapg/Jasa

BRfnefititgli KfllitiTM.tfiii ^Voncxnvt

A VIEKIAM&UMAU n*WM^/nM«XL T F V X U ^ U J L X

Bagian Pengadaan Barang dan Jaaa

Antonius PufnamTSSTslscs, M.SL
NIP. 1973032^ 199903 1 004

Sob Bagian FeageloUan LPSE N a m a SOP : Fbnonaktifan dan Pengattifan Kembali Aknn FFK/Rdqja/FteiabBt
Fengadaan

Dasar H u k u m Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentamg tiiforraasi dan TVarsaksi Qektrorik 1 MerttahamipengeldaanlPSE terutama pada bidang Admin Agency

Peraturan Pemerintah Nomor 8 2 Tahun 2 0 1 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 2 Menguasai perasigkat komputer seperti PC dan Laptop
Transaksi Blelcfionik

3 Peraturan fVesiden Nomor I S T a h u n 2 0 1 8 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

4 Peraturan MeiUeri Pendayqgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 3 Tabun 2012
tentang Pedoman Penyusuman Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi
Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahnn 2018 tentang Unit Ketja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Lembqga Kebijakan Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah Norrtor 2 Tahun
2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor I Tahun
2013 tentang e-fendering

8 Peraturan Ijembaga Kebijakan Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2 0 1 8
tentang Unit Kerja Fengadaan Barang/Jasa

9 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan layanan
Pengadaan Secara BektroHik (LPSQ

Keterkaitan St^pt Peralatan/ Perlengkapan
1 SOP Pengarsipan Dokumen 1 Kompuler PC dan Laptop
2 Jaringan koneksi intemet server
Peringatan 3 Surat permohonan
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 4 SK pengangkatan PPK/Pokja/Fejabat Pengadaan

ditet^kan Pencatatan & Pendataan
2 Segala bentuk penyiinpangan atas mutu baku terkait perleiigkapan,waklu maupun oulput 1 User ID dan Password tercatat dalam sistem LPSE

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN PPK/Poija/ raVwo J\UlMi IL n^vlWwj Kelengkapan / Wamaemt hwaiaa
Fctjabat F m ^ a d a a n Ftersyaratan
1 Mengajukan permohonan penonaktifan/pengaktifan kembah akun
(user i d , password) disertai berkas-berkas yang diperiukan kepada Permohonan 5 menit Disposisi
Kabag Fengadaan Barang/Jasa Setda. disertai berkas
yang diperiukan

2 Memerintahkan untuk melakukan pelayanan Disposisi 5 menit Koordinasi
penonaktifan/pengaktitan kembali a k u n (user i d , password) terhadap
permohonan yang masuk. •to Koordinasi 15 menit Hasil Koordinasi

3 Mengkoordinasikan pelayanan penonaktifan/pengaktifan kendjali Kelengkapan 10 menit Pelayanan
a k u n (user id, password) terhadap permohoiun yang masuk bersama Berkas penonaktifan
T i m Rslaksana LPSE l a i n n y a ( A d m i n A g e n c y ) . Permohonan /pengaktifan
kembali akun
A zvLcncruTia dsm iriciTicrifiLSa Kcicn^jcnipeiJi dcekas pcirnoxiQiidn. Felayanan
penonaktifau
5 M e m i n t a untuk melengkapi/memperbaiki berkas petmohonan sTidak J /pengaktifan S menit Pelayanan
settingga dapat diproses Idbih Iai\jut kembali akun penonaktifan
r /pengaktifan
6 Menonaktifkan/mengaktifkan kembali Akun PPK/Ibkja/Pejabat Proses pelayanan kembali akun
F e n g a d a a n pada a p l i k a s i SFSE sesuai p e r m o h o n a n .
30 menit Hasil
7 Menginformasikan penonaktifan/pengaktifan kembali akun (id dan Fenonaktifim/penga
password) yang sudah diproses sesuai permohonan. ktifan kembali akun

S Mengarsipkan beikas dengan mengacu pada SOP Pengarsipan Hasil Fbtionaktifan 10 menit Informasi Hasil
Dokumen Penonaktifan
/pengaktifan
V^TViVinli alriin kembali akun
A.C-lIlLmiJ. £UkUll

Berkas 1 0 m e n i t file arsip berkas
Permohonan permohonan

N o m o r SOP 061/3.7
Tanggal Pembuatan 1 Juli 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Kepala Bagian Barang/jasa
Disahkan Oleh

PemeriBiali Kabupaten Woopgiii
Bagian Fengadaan Barang dan Jasa

NIP. 19730329 199903 I 004

Sub Bagian Pengelolaan LPSE Nama SOP Penonaktifan Akun Penyedia Barang/Jasa

[).-i.sar H u k u m i Kualifikasi Pelaksana : dan Venflkator IPSE
1 Memahami pengelolaan LPSE terutama pada bidang Helpdi
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Iniornnaa dan Transaksi Qcktronik 2 Menguasai perangkat komputer seperti PC don Laptop
2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Tranaaksi Defctronik

3 Peraturan Preafden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Bararxg/Jasa Pemerintah

4 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 5 Tahun 2 0 1 2
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona] Birokrasi Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Perahiran Menteri Dalam Negen Nomor 112 Tahun 2 0 1 8 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah Nomor 2 Tahun
2 0 1 0 tentang layanan Fengadaan Secara Heklronik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Perr.erintah Nomor I Tahun
2 0 1 5 tentang e-lendering

Peraturan Len*)aga Kebijakan Pengaciaan Barang/Jaaa Pemerintah Nomor 14 T a h u n 2 0 1 8
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Bupati Wonogiri Notrew 31 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

KoterkuituTt S O P ] Peralalah/ Perlfcngkapan
1 SOP Pengarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan Laptop
2 Jaringan koneksi internet server
Peringatan
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang Idah chbak'okan dan PencatitJin & Pendataan
1 User I D dan Password tercatat dalam sistem LPSE
ditet^kan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan,WHlctu maupun oulput

dikategorikan sebagai bentuk k e g ^ a n yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN Kabag Kasubbag Helpdesk Verifikator Kelengkapan / Waktu Output
Persyaratan
Menerima pengaduan atau informasi bahwa penyedia mclahukan
pelanggaran terhadap Persyaratan d a n Ketentuan Fenggunaan SPSE, Laporan 10 menit Disposisi
melakukan pemalsuan dokumen registrasi dan verififcasi penyedia Pengaduan disertai
barang/jasa atau telah ditetapkan dalam daftar hitam oleh jukti-bukti
PA/KPA/PPK, k e m u d i a n mendisposisi Kasubbag. Pengelolaan LPSE pelanggaran
untuk mempelajari, meneliti dan menidaklanjuti laporan pertgaduan penyedia
atau informasi dimaksud.
Disposisi 15 menit Koordinasi
Mempelajari, meneUti dan menidaklanjuti laporan pervgaduan atau
informasi dimaksud dengan mengkoordinasikannnya depgan Tim Koordinasi 30 menit Hasil klarifikasi
Pelaksana LPSE l a i i m y a (Helpdesk dan Verifikator).
Ya
M e l a k u k a n klarifikasi kepada pihak terkait atas pengaduan atau Tidak
informasi yang diterima, apabila laporan pengaduan tidak teibukti
kebenarannya maka proses penonaktifan akun penyedia tidak Hasil klarifikasi 60 menit Jawaban atas
dilat\jutkan, t e t ^ i apabia terbukti kebenarannya maka penonaktifan laporan pengaduan
dapat diproses lebili lanjut dan diteruskan ke Verifikator.
Proses 30 menit A k u n penyedia
M e n g i r i m k a n j a w a b a n atas laporan pengaduan b a h w a pengaduan penonaktifan akun barang/jasa non
atau informasi yang disampaikan tidak benar/tidak dapat dijadikan penyedia aktif
dasar penonaktifan akun penyedia. bararig/jasa

Melakukan penonaktifan akun penyedia berdasarkan laporan Informasi akun 10 menit Informasi akun
pengaduan dan bukti-bukti pendukurjg terjadinya pelanggaran oleh penyedia penyedia
penyedia barang/jasa. barang/jasa non barang/jasa non
aktif aktif
Memberitahukan kepada Itelpdesk bahwa poses penonaktifan akun
penyedia barang/jasa telah dilakukan dan selanjutnya dapat Informasi akun 10 menit Informasi akun
disampaikan kepada penyedia barang/jasa yattg bersangkutait penyedia penyedia
barang/jasa non barang/jasa non
Memberitahukan penonaktifan akun kepada penyedia barang/jasa aktif aktif
yang bersangkutaru
Laporan
M e n g a r s i p k a n berkas laporan pengaduan dengan mengacu pada SOP Pengaduan 10 menit File arsip Laporan
Pengarsipan Dokumen. Pengaduan

N o m o r SOP : 061/3.8

Tanggal Rsmbuatan 1 JuU 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa

Bemermiah Kabupaten Wonqgui
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NIP. 19730329 199903 1 004

Sub Bagian PengeloUan LPSE N a m a SOP : IfengaktiCan Kembali Aknn Benyedia Barang/Ja»

D.isar Hukum Kualifikiisi Pelaksana
1 Memahami pengelolaan LPSE temtama pada bidang Helpdesk dan Venflkator LPSE
1 Undafig-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2 .Menguasai |ierangkat komputer seperti PC dan Laptop
2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

3 Peraturan Presiden Nomcr 16 Tahun 2 0 1 8 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemcrintah

4 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi Nomor 3 3 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri .Nomor 112 Tahun 2018 tentang. Unit Keria Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Berang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun
2 0 1 0 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

7 Peraturan Kepala Lembaga Kebyakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun
2015 tentang e-tendering

8 Peraturan Lembaga Kebyakan Fengadaan Barang/'Jasa Pemerintah Notnor 14 Tahun 2 0 1 8
tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa

9 Peraturan Bupati Wonqgui Nomor 31 Tahun 2 0 1 1 tentang Pfembentukan Layanan
Pengadaan Secara Hektrouik (LPSE>

Keterkaitan SOP Peralatati/ Ferlengkapati
1 SOP Pengarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan Laptop
2 Jaringan koneksi intemet server
Peringatan
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Pencatatan & Pendataan
1 User ID dan Password tercatat dalam sistem LPSE
ditetapkan
2 Segala bentuk penyimpartgan atas mutu baku terkait pcrlengkapan,waktu maupun oulput

dikategorikan sebagai benluk kegagalan yang harus dipertanggungawabkan oleh
pelaksana

PELAKSANA MUTU BAKU

No. KEGIATAN Verifikator Kelmgkapan / Waktu Output
Persyaratan
Menerima permohonan pengaktifan kembali akun (user I D 10 menit Disposisi
dan Password) dari penyedia barang/jasa disertai bukti Permohonan
pendukung penyelesaian pelanggaran yang terjadi, pengaktifan kembali 15 menit Koordinasi
kemudian mendisposisi Kasubbag. Fengeblaan LPSE u n t u k akun dari penyedia
mempelajari dan melakukan klarfikasi kebenaran bukti barang/jasa disertai
pendukung yang disampaikan serta menindaklanjutinya. bukti-bukti
penyelesaian
Mempelajari, melakukan klarifikasi dan menidaklanjuti pelanggaran.
permohonan pengadctifut kembali akun (user I D dan Disposisi
Password) dari penyedia barang/jasa dengan
mengkoordinasikannnya dengan T i m Pelaksana LPSE lainnya Koordinasi SO menit Hasil klarifikasi
(Helpdesk dan Verifikator).
Hasil klarifikasi 60 menit Surat
Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atas bukti pemberitahuan
pendukung penyelesaian pelartggaran yang terjadi, apabila Proses pengaktifan penolakan
bukti-bukti yang disampaikan tidak terbnkti kebenarannya akun penyedia permohonan
maka proses pengaktifan kembali akun penyedia tidak barai\g/jasa pengaktifan kembah
dilanjutkan/dttolak, tetapi apabila terbukti kebenarannya Informasi akun akun
dan dapat diterima maka pengaktifan kembali akun penyedia barang/jasa
penyedia borang/jaoa dapat diproses lebih lat\jut dan kembali aktif 30 menit Akun penyedia
diteruskan ke Verifikator. barang/jasa kembah
Mengirimkan surat pemberitahuan penolakan permohonan Informasi akun aktif
pengaktiten kembali akun (user ID dan Password) kepada penyedia barang/jasa
penyedia harang/jasa. kenibah aktif 10 menit Informasi akun
penyedia
Mcngakrifican kembali akun penyedia barang/jasa melalui Berkas permohonan barang/jasa kembah
aplikasi SPSE. aktif

Memberitahukan kepada helpdesk bahwa akun penyedia 10 menit Informasi akun
barang/jasa telah diaktifkan kembeih dan selanjutnya dapat penyedia
disampaikan kepada penyedia barang/jasa yang barang/jasa kembah
bersangkutan. aktif

Memberitahukan pengaktifan kembah akun (user ID dan 10 menit File arsip berkas
Password) kepada penyedia barang/jasa yang bersaigkutan. permohonan

Mepgatsipkan berkas permohonan deiigan mepgacu ptida
SOP Pengarsipan D o k u m e n

Nomor SOP 061/3.9
Tanggal Pembuatan 15 Juli 2 0 1 9
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Disahkan Oleh

PemerintBh Kabupaten Wonqgiri
Bagiaii Itengadaan Barang dan Jasa

NOP. 197303219 1 9 9 9 0 3 1 0 0 4

Sub Bagian Peogeh^aan LPSE Nama SOP : Pernbahan Data Fen3redia Barang/Jasa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-L'ndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik M c m A a m i pengelolaan LPSE terutama pada bidang Help Desk dan Veritikator

2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 2 Menguasai perangkat komputer sepeiti PC dan Laptop
Transaksi Elektncmik

3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintA

4 Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Refomiasi Nomor 3 5 Tahun 2 C I 2
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona] Birokrasi Prosedur Administrasi
Pemei-intahaii

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Notnor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintih PTOvtnsi dan Kabupaten/Kota

6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 T A u n
2010 tentang layanan Pengadaan Secara Elektronik

Perahiran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor I T A u n
2 0 I S tentang e-tendering

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintA Nomor 14 T A u n 2018
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

KeterkiiiUn SOP? Peralatan/ Perlengkapan
I SOP Pengarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan Laptop
2 Jaringan koneksi internet server
Feriiigalan 3 Surat permohonan
1 Pelaksana bertanggung j a w A atas pelaksanaan Ativitas yang telah dibakukan dan
Pencatatian & Pendataan
ditetapkan 1 User I D dan Password tercatat dalam sistem LPSE
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu haku terkait perlengkapan.waktu maupun outjmt

dikategorikan sebagai bentuk kegiigalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana

PELAKSANA M U T U BAKU

No. KEGIATAN Penyedia Verifikator Kelengkapan / Waktu Output
Barang/Jasa Persyaratan
Merjgajukan permohcman perubahan data penyedia
barang/jasa disertai berkas-berkas yang diperiukan Penmohcwian disertai 9 menit Disposisi
kepada Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda. berkas yang
diperiukan
Memerintahkan untuk melakukan pelayanan
perubahan data penyedia barang/jasa sesuai Disposisi 5 menit Koordinasi
permohonan.
Koordinasi 15 menit Pelayanan
Merigkoordinasikan pelayanan perubahan data perubahan data
penyedia harang/jasa sesuai permohonan bersama T i m Buku Tamu penyedia
Pelaksana LPSE lainnya (Help Desk dan Verifikator). barang/jasa
Kelengkapan berkas
Metigarahkan penyedia ke Ruang Pekyanan LPSE d a n permohonan 10 menit Felayanan
mengisi buku tamu. perubahan data
penyedia
barang/jasa

Melakukan pengecekan Icebtigjkapan berkas, apabila 15 menit Felayanan
berkas lengkap maka helpdesk menyerahkan tanda pendbahan data
terima berkas kepada penyedia dan meminta penyedia penyedia
untuk merauiggu konfirmasi perubahan data penyedia barang/jasa
barang/jasa melalui email penyedia, kemudian
helpdesk menyerahkan berkas permohonan kepada Pelayanan perubahan 30 menit Ferubahanperubaha
verifikator untuk diproses lebih lanjut, apabila berkas
tidak lengkap maka helpdesk mengembadikan berkas data penyedia n data penyedia
kepada penyedia dan meminta penyedia untuk
melengkapi berkas. barang/jasa

Melakukan perubahan data penyedia barang/jasa pada
aplikasi SPSE sesuai permohonan.

barang/jasa

Memberitahu helpdesk bediwa permohorun perubahan Informasi perubahan 5 menit Informasi
data penyedia barang/jasa telah dilaksanakan sesuai data penyedia perubahan data
permohonan. barapg/jasa penyedia
barang/jasa
Menerima dan meneruskan pemberitahnon melalui e-
mail kepada Penyedia barang/jasa bahwa permohonan Infonnasi perubahan 10 menit File arsip berkas
perubahan data penyedia barang/jasa teUh data penyedia permohonan
dilaksanakan, kemudian mengarsipkan berkas dengan barang/jasa dan
mengacu pada SOP Pengarsipan Dokumen. beikas Permohonan

Nomor SOP 061/3.10
Tanggal Pembuatan [ Juli 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Disahkan Oleh

PemeriiitBh Kabupaten Wbnpgiri
B a g i a n Ffengadaan Barang d a n J a s a

A n t o n i u s Purjiam I A d i . S.S08, M.SL
NIF. 19730329 199903 1 004

Sub Bqgian Fengeloloan LFSE Nama SOP : F e r n b o h a n S-Jtutil Benyedia Barang/Jaaa

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
.MetrAami pengelolaan LPSE terutanaa pada bidang Help Desk dan Verifikator
1 Undang-Undang Notnor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi 3sktrooik
2 Menguasai perangkat komputer seperti PC dan Laptop
2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 T A u n 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
IVansaksi Qektronik

3 Peraturan Presiden Noraoi- 16 T A u i i 2018 tentang Pengadaan Barang./Jasa P e t n e n n t A

4 Peraturan Menteri Fendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas* Nomor S3 T A u n 2 0 1 2
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona] Birokrasi Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Ketja Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan PemerintA Provinsi dan Kabupaten/KoU

6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 T A u n
2010 tentang Layanan Fengadaan Secara Elektronik

7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa PemerintA Nomor 1 T A u n
2 0 1 5 tentang e-tendering

8 Peraturan Lembaga Kebyakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Notnor 14 T A u n 2 0 1 8
tentang Unit Keria Pengadaan Barang/Jasa

9 Peraturan Bupati Wonogiri Notnor 31 T A u n 2011 tentang Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

terkaitan S O P Peralatan/ Perlengkapan]
I SOP Pengarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan Laptop
2 Jaringan koneksd intemet server
Peringater 3 Surat permohonan
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang t e l A dibakukan dan
Pencatatan & Pend.ataan
ditetapkan 1 User I D dan Password tercatat dalam sistem IPSE
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan.waktu maupun ouSput

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana