Dokumen Evaluasi SPBE Bagian PBJ 2021

Menu Informasi Paket Swakelola :

• Klik BUAT
PAKET bila paket
sudah sesuai dan
siap dibuat

• Kemudian Klik
OK bila benar
paket ini akan
dibuat

Buat Paket Pencatatan Swakelola

Menu Edit Paket Swakelola :

• Anda dapat
mengedit Lokasi
Pekerjaan bila
ada perubahan

• Lalu klik SIMPAN
DAN MEMBUAT
PAKET

Buat Paket Pencatatan Swakelola

Setelah muncul notifikasi Data Paket Telah Tersimpan :
• Klik KEMBALI

untuk memulai
penginputan
pencatatan

Buat Paket Pencatatan Swakelola

Setelah kembali ke Beranda >> Daftar Paket Swakelola
(Menu Pencatatan Swakelola) :
• Pilih pada Nama

Paket yang akan
diinput
pencatatannya
• Klik PAKET
SWAKELOLA

Buat Paket Pencatatan Swakelola

Menu Edit Paket Swakelola :

• Pilih Tipe
Swakelola dan
edit bila ada
perubahan

• Klik + TAMBAH
REALISASI
untuk
memasukkan
dokumen
realisasi

Buat Paket Pencatatan Swakelola

Menu Form Realisasi : Form Realisasi ini dapat dicetak
untuk kepentingan SPJ dengan
• Pilih JENIS menekan tombol CTRL + P atau
REALISASI Menu >> Print, atau dapat juga
dengan meng-skrinsut
• Isi NAMA & NO. menggunakan tombol PrtSc
DOKUMEN, NILAI pada keyboard, lalu Paste kan
REALISASI, pada Microsoft Word
TANGGAL
REALISASI Buat Paket Pencatatan Swakelola

• Klik CHOOSE FILE,
pilih file SPJ yang
sudah dijadikan
PDF atau JPG

• Isi KETERANGAN
lalu klik SIMPAN

• Setelah ada
notifikasi berhasil
simpan realisasi,
klik KEMBALI

Setelah kembali ke Edit Paket Swakelola : Data Paket ini dapat dicetak
untuk kepentingan SPJ dengan
• Realisasi sudah menekan tombol CTRL + P atau
tampil. Menu >> Print, atau dapat juga
dengan meng-skrinsut
• Bila Total Nilai menggunakan tombol PrtSc
Realisasi sudah pada keyboard, lalu Paste kan
sama dengan pada Microsoft Word
Nilai Pagu maka
isi TANGGAL Buat Paket Pencatatan Swakelola
PAKET SELESAI
lalu klik SIMPAN

• Bila belum
selesai maka
Tanggal Paket
Selesai jangan
diisi dan tidak
perlu klik Simpan

Ubah Realisasi
Paket Pencatatan Swakelola

Dengan menggunakan akun Pejabat Pembuat Komitmen, login pada lpse.wonogirikab.go.id

• Pada Tab
BERANDA

• Pilih
PENCATATAN
SWAKELOLA

• Cari Paket yang
akan diubah
realisinya

• Kemudian klik
UBAH
REALISASI

Ubah Realisasi Pencatatan Swakelola

Masuk ke menu Edit Paket Swakelola :

• Klik Centang
pada

• UBAH
TANGGAL
REALISASI

• Ubah tanggal
paket selesai
sesuai realisasi
yang akan
diperbarui

• Isi alasan jika ada
perubahan
tanggal paket
selesai

• Kemudian klik
SIMPAN

Ubah Realisasi Pencatatan Swakelola

Setelah disimpan akan tampil tombol Tambah Realisasi, ulangi langkah menambah realisasi :
• Klik + TAMBAH

REALISASI
untuk
memasukkan
dokumen
realisasi

Ubah Realisasi Pencatatan Swakelola

Lengkapi Form Realisasi : Form Realisasi ini dapat dicetak
untuk kepentingan SPJ dengan
• Pilih JENIS menekan tombol CTRL + P atau
REALISASI Menu >> Print, atau dapat juga
dengan meng-skrinsut
• Isi NAMA & NO. menggunakan tombol PrtSc
DOKUMEN, NILAI pada keyboard, lalu Paste kan
REALISASI, pada Microsoft Word
TANGGAL
REALISASI Ubah Realisasi Pencatatan Swakelola

• Klik CHOOSE FILE,
pilih file SPJ yang
sudah dijadikan
PDF atau JPG

• Isi KETERANGAN
lalu klik SIMPAN

• Setelah ada
notifikasi berhasil
simpan realisasi,
klik KEMBALI

Setelah kembali ke Data Paket Swakelola :

• Realisasi sudah Data Paket ini dapat dicetak
selesai diubah. untuk kepentingan SPJ dengan
menekan tombol CTRL + P atau
• Terdapat Menu >> Print, atau dapat juga
notifikasi jumlah dengan meng-skrinsut
perubahan yang menggunakan tombol PrtSc
dilakukan pada keyboard, lalu Paste kan
pada Microsoft Word
• Selanjutnya klik
SIMPAN

Ubah Realisasi Pencatatan Swakelola

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang Syarat Dokumen
Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bagi Pelaku Usaha
Pada Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Langkah 1

1. Mendaftar online secara mandiri pada

lpse.wonogirikab.go.id

2. Klik Pendaftaran Penyedia, masukkan email
perusahaan/penyedia

3. Konfirmasi pendaftaran dikirim via email,
periksa pada inbox/spam.
Klik “Konfirmasi” dan isi Form Registrasi
Penyedia.

Langkah 2

1. Mendaftar Verifikasi online pada bit.ly/VerifikasiPenyediaWonogiri.

2. Mengisi form buku tamu dan mengunggah file dokumen penyedia yang
telah di scan :
a. KTP Direktur/Pemilik Usaha
b. NPWP Perusahaan untuk Badan Usaha/NPWP Pemilik Usaha untuk
Usaha Perorangan

3. Verifikator akan menghubungi penyedia untuk memeriksa kesesuaian
data yang diunggah dengan dokumen asli secara online melalui Video Call.

4. Apabila semua tahapan telah dilalui dan dinyatakan lengkap, maka akun
akan diaktifkan oleh verifikator dan penyedia akan dikonfirmasi melalui
email yang terdaftar.

Langkah 3

1. Login ke web LPSE Kab. Wonogiri pada alamat lpse.wonogirikab.go.id

2. Lakukan Agregasi Data Penyedia dengan cara :

- Pilih menu “Klik di sini”

- Isikan data untuk login agregasi

- Klik menu “Lakukan Aktivasi”

3. Akun Anda sudah bisa digunakan untuk login di semua LPSE dan aplikasi
SIKAP

4. Penyedia wajib mengisi data kualifikasi (profile) Badan Usaha atau Usaha

Perorangan pada aplikasi SiKAP melalui alamat sikap.lkpp.go.id,

menggunakan akun yang sama untuk login di SPSE.
5. Login ke web LPSE Kab. Wonogiri untuk mengintegrasikan data SIKAP

dengan SPSE.
- Klik menu Data Penyedia

- Pilih “Integrasi SiKAP”

9.

BAAL INTERNET LPSE
KAB. WONOGIRI



Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Data Pekerjaan LEMBAR EVALUASI PENDUKUNG LAYANAN
Tanggai
Judul Pekerjaan 01 lan\)9u 2019
Tahun Anggaran
Penyediaan Bandwidth LPSE
2019

Data Pendukung Layanan PT. DES TEKNDLOGi INFORMASI, Semarang
Nama Pendukung layanan

Evaluasi Pekerjaan

Kontrak SLA

Tanggai Awal Tanggai Selesai Capaian Target Capaian :
15 Mbps
01 Januari 2019 31 Desember 15 Mbps 15 Mbps '
1
2019 S

Catalan Perfotma kuahtas dan kuantitas layanan bandwith
tergolong Baik, sehmgga pertu dipertahankan dan harus
selaiu ditingkatkan secara berkelanjuian.
Dukungan layanan dapat terus dilanjutkan.

Pendukung Layanan, Pengelola J'endukung layanan.
Direktuf Admin System

PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI LPSE Kabupaten Wonogiri

PT. OF?! HERI WAHYDNO. S.Kom.. M.M.
HERU SETIAWAN





10.

UNDANGAN, DAFTAR
HADIR & NOTULENSI
RAPAT SOSIALISASI

TERKAIT SPSE

Nomor : 10686/D.2.3/09/2020 23 September 2020
Lampiran
Hal : 1 (satu) berkas

: Undangan Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dashboard dan Akun Auditor Aplikasi
SPSE Terpusat

Yth. Pimpinan UKPBJ dan Inspektorat Pemerintah Daerah (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan telah digunakannya aplikasi SPSE Terpusat sebagai tindaklanjut dari
Surat Edaran Kepala LKPP nomor 20 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan
Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik serta dalam rangka memudahkan pelaksanaan
pengawasan dan monitoring evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan
darurat, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu yang bertugas di LPSE, UKPBJ, dan Inspektorat
Pemerintah Daerah untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dashboard dan Akun
Auditor Aplikasi SPSE Terpusat yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 24 September 2020
waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
media : Aplikasi Zoom
Agenda : Terlampir

Kegiatan ini dapat diikuti dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang dari setiap
Pemerintah Daerah. Pendaftaran peserta sosialisasi dapat diakses melalui link
https://bit.ly/2FZcjeN. Link zoom akan dikirim ke email peserta. Informasi lebih lanjut dan
konfirmasi peserta dapat menghubungi Sdri. Afri Dian (081324053487) dan Sdri. Yani
(6281329317507) atau melalui email [email protected].

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Emin Adhy Muhaemin

Tembusan :
Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan
keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman
https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian

Token : AQN8Kd

Nomor Tiket : SK202009230001

Nomor : /D.2.3/09/2020
Tanggal : September 2020
Lampiran :1

Agenda Acara
Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dashboard dan Akun Auditor Aplikasi SPSE Terpusat

No. Waktu Agenda Acara Keterangan
1. 12.00 – 13.00 Registrasi (Pengisian absensi oleh seluruh
2. 13.00 – 13.15 peserta melalui link daftar hadir)
3. 13.15 – 14.45 Arahan Pimpinan Deputi Bidang Monitoring
Evaluasi dan Pengembangan
4. 14.45 – 15.45 (Pembukaan Acara) Sistem Informasi
5. 15.45 – 16.00
1. Sosialisasi Regulasi dan Direktorat Pengembangan SPSE
SOP Permohonan Akun
Dashboard dan Akun Direktorat Pengembangan SPSE
Auditor Direktorat Pengembangan SPSE

2. Pengenalan Dashboard
dan Akun Auditor

Diskusi Panel

Penutup

Nomor : /D.2.3/09/2020
Tanggal : September 2020
Lampiran :2

Daftar Undangan Sosialisasi

No. Pemerintah Daerah No. Pemerintah Daerah
1. Provinsi Bali 46. Kabupaten Murung Raya
2. D. I. Yogyakarta 47. Kabupaten Ngawi
3. Provinsi Jawa Barat 48. Kabupaten Parigi Moutong
4. Provinsi Jawa Tengah 49. Kabupaten Paser
5. Provinsi Jawa Timur 50. Kabupaten Pemalang
6. Provinsi Kalimantan Barat 51. Kabupaten Ponorogo

7. Provinsi Lampung 52. Kabupaten Pringsewu
8. Provinsi Sulawesi Selatan 53. Kabupaten Purwakarta
9. Provinsi Sulawesi Tenggara 54. Kabupaten Serang
10. Kabupaten Agam 55. Kabupaten Sigi
11. Kabupaten Badung 56. Kabupaten Sragen
12. Kabupaten Bandung 57. Kabupaten Subang
13. Kabupaten Bandung Barat 58. Kabupaten Sukabumi
14. Kabupaten Bangli 59. Kabupaten Sukamara
15. Kabupaten Banjar 60. Kabupaten Sukoharjo
16. Kabupaten Banjarnegara 61. Kabupaten Tabalong
17. Kabupaten Banyumas 62. Kabupaten Tana Tidung
18. Kabupaten Batang 63. Kabupaten Tangerang
19. Kabupaten Bengkulu Selatan 64. Kabupaten Tasikmalaya
20. Kabupaten Bengkulu Utara 65. Kabupaten Tegal
21. Kabupaten Bintan 66. Kabupaten Toba Samosir
22. Kabupaten Bombana 67. Kabupaten Trenggalek
23. Kabupaten Buleleng 68. Kabupaten Tulungagung
24. Kabupaten Bulungan 69. Kabupaten Way Kanan
25. Kabupaten Ciamis 70. Kabupaten Wonogiri
26. Kabupaten Cirebon 71. Kabupaten Wonosobo
27. Kabupaten Deli Serdang 72. Kota Bandung
28. Kabupaten Garut 73. Kota Batam
29. Kabupaten Indragiri Hilir 74. Kota Bekasi
30. Kabupaten Indramayu 75. Kota Blitar
31. Kabupaten Karangasem 76. Kota Bogor
32. Kabupaten Karawang 77. Kota Bontang
33. Kabupaten Kaur 78. Kota Cimahi
34. Kabupaten Kendal 79. Kota Denpasar
35. Kabupaten Kepulauan Mentawai 80. Kota Kupang
36. Kabupaten Klaten 81. Kota Mataram
37. Kabupaten Klungkung 82. Kota Mojokerto
38. Kabupaten Kulon Progo 83. Kota Padang Sidempuan

39. Kabupaten Kuningan 84. Kota Pontianak
40. Kabupaten Lamandau 85. Kota Salatiga
41. Kabupaten Lampung Barat 86. Kota Singkawang
42. Kabupaten Lumajang 87. Kota Surakarta
43. Kabupaten Majalengka 88. Kota Tangerang
44. Kabupaten Mojokerto 89. Kota Tasikmalaya
45. Kabupaten Muna

NOTULENSI
Sosialisasi Penggunaan Dashboard dan Akun Auditor Aplikasi SPSE Terpusat

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Septemberi 2020
Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Narasumber : Bapak Emin Adhy Muhaemin
Bapak Dodi Wahyugi

1. Pembukaan acara

Diisi dengan arahan singkat dari Bapak Salusra Widya selaku Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi LKPP mengenai

a. langkah penanganan yang dilakukan pemerintah termasuk LKPP yang telah mengeluarkan berbagai
kebijakan/regulasi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi dan kegiatan pengadaan
barang/jasa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19);

b. data berupa jumlah K/L/PD yang telah melakukan pencatatatan beserta jumlah paket dan nilai
realisasi. Belum seluruh K/L/PD melakukan proses pencatatan pengadaan darurat pada aplikasi
SPSE Terpusat;

c. LKPP akan memberikan fasilitas atau fitur dashboard dan pembuatan akun auditor yang dapat
memberi kemudahan bagi K/L/PD dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring evaluasi
pengadaan barang/jasa dalam proses penanganan keadaan darurat;

d. harapan dari kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan gambaran dan informasi kepada K/L/PD
untuk memanfaatkan fitur dashboard dan akun auditor pada aplikasi SPSE Terpusat.

2. Paparan Regulasi

Mekanisme pemberian akun dashboard dan Auditor Auditor pada SPSE Terpusat yang disampaikan
oleh Bapak Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan SPSE. Pokok bahasan:

- Beberapa poin terkait regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar hukum;

- Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui aplikasi SPSE;

- Data pencatatan transaksi pengadaan darurat pada SPSE Terpusat;

- Jenis dan peruntukan akun pada SPSE Terpusat;

- Fasilitasi monitoring dan evaluasi pengadaan darurat melalui akun dashboard pada SPSE
Terpusat;

- Fasilitasi audit, penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum lainnya untuk pengadaan darurat
melalui akun auditor pada SPSE Terpusat

- Form permohonan pembuatan/perubahan data akun dashboard SPSE Terpusat.

3. Paparan terkait aplikasi SPSE Terpusat versi 1.0

Paparan terkait aplikasi SPSE Terpusat versi 1.0 yang disampaikan oleh Bapak Dodi Wahyugi selaku
Pranata Komputer Madya di Direktorat Pengembangan SPSE. Narasumber menjelaskan sekilas terkait
dasar hukum terkait SPSE, peta arsitektur Sistem Informasi LKPP sesuai dengan Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terkait pengembangan SPSE Terpusat, kontrol
akses pengelolaan aplikasi dan database SPSE 4.3 saat ini serta pengenalan dashboard monitoring
real time dan akun auditor pada aplikasi SPSE Terpusat.

4. Sesi tanya jawab (panel)

No. LPSE Pertanyaan/ Saran Jawaban

1. Bapak Iwan, Mohon arahan utk pelaksanaan tender dini Ada 2 mekanisme. Yang pertama,
LPSE Prov. pra DPA bagaimana mekanismenya menginputkan paket dalam SIPD
Jawa Barat karena sekarang pengusulan anggaran pada saat budgeting/penganggaran.
TA.2021 RKA menggunakan SIPD dan Yang kedua, menginputkan paket

belum terintegrasi dengan SiRUP LKPP dalam SIRUP pada saat membuat
sehingga kode rup paket nya belum bisa perencanaan pengadaan. Bisa saja
dibuat. sebagai info jabar tahun lalu formatnya berbeda
menggunakan e-budgeting terintegrasi
SiRUP.

2. Bapak Nuril, Mohon data yang sudah melakukan Data akan disiapkan oleh LKPP.

Kota pencatatan bisa di ekspos ke masing- Detailnya dapat diakses dengan
Mojokerto

masing daerah. menggunakan akun auditor.

3. Bapak/Ibu Proses pengadaan barang/jasa dalam Proses PBJ yang dilakukan melalui
BioLaptop penanganan keadaan darurat akan lebih
baik jika tidak hanya dilakukan pencatatan sistem, prosesnya melibatkan
melalui SPSE saja, akan tetapi juga dalam
proses pengadaannya/melalui sistem beberapa pihak dan tidak bisa
elektronik. Adakah rencana untuk
pengembangan ke arah tersebut? dilewatkan tahapannya sehingga

memerlukan waktu. Sedangkan

pengadaan darurat sangat

membutuhkan kecepatan dan

ketepatan. Oleh karena itu perlu

dikaji terlebih dulu untuk

mengembangkan sistem pengadaan

darurat.

4. LPSE Kota 1. apakah user auditor di lpse K/L/D tidak 1. Untuk pihak auditor saat

Mojokerto bias digunakan secara otomatis ke melakukan pengawasan

spse terpusat seperti halnya user biasaya waktunya dan ada surat

PPK? tugas tertentu. Berbeda dengan

2. Permintaan tiap akun harus ke LKPP. PPK, dalam setahun akunnya

mohon responnya lebih cepat baik bisa digunakan kapan saja.

data yang sudah lengkap ataupun Untuk akun auditor mohon dicek

tidak , sehingga bisa ditindak lanjuti kelaziman SOPnya. Kalau akun

melengkapi data nya digunakan sepanjang masa,

auditor malah mengambil peran

auditor yang lain;

2. Karena fiturnya masih baru,

akan mengalami keterlambatan

beberapa saat. Kita akan

mengusahakan semaksimal

mungkin.

5. LPSE Kota SPSE menjadi system terpusat sangat Hal ini memang menjadi salah satu

Mojokerto bagus dan semoga sukses. Mohon perhatian utama dalam

diipertimbangkan kondisi jaringan internet pertimbangan teknis. Untuk

di seluruh daerah yang belum merata kedepannya hanya ada 30 LPSE

kemampuan bandwitdhnya. sirup terpusat. yang akan menjadi SPSE terpusat.

Mohon maaf sekarang saja ketika input di Setelah itu akan dinilai

awal tahun banyak yang akses sering time perkembangan teknologinya setiap

out. Mungkin bisa dipertimbagkan semi tahunnya.

terpusat dengan dengan beberapa

sebaran wilayah (bakorwil) untuk

menghindari time out ketika banyak user

yang akses

6. Bapak M. Mohon info apakah info di Dasbord yang Dashboard bisa didownload dalam

Toha, Kab. ditampilkan P Dodi dari Pencatatan yang bentuk file Excel
Wonosobo

statusnya SAVE atau juga yang DRAFT

7. LPSE Kab. Apakah untuk membuka / mendownload Ada mekanisme admisnistrasi untuk

Klaten pencatatan keadaan darurat dapat mendapatkan akun, masing masing

dilakukan oleh masing-masing pemerintah K/L//PD akan diberikan satu akun.

daerah ? Akun tersebut bisa digunakan untuk

melakukan pencatatan.

8. Bapak Abdi Kalau terpusat, berapa yang telah LPSE 4.3 akan move ke SPSE
diinvestasikan oleh daerah terhadap Terpusat. Server yang semula untuk
infrastruktur. Mau di kemanakan SPSE 4.3 tetap dapat
perangkatnya ? Kapan daerah bisa maju di dimaanfaatkan untuk aplikasi lain
dunia IT ? Semua berlindung kepada
SPBE, karena otonomi daerah sudah
dikaburkan.

9. Bapak Riza Terkait dengan pencatatan darurat yang Datanya akan tetap tercatat

Mashud mengunakan metode pengadaan darurat walaupun melakukan pembelian

beberapa sudah kami lakukan pencatatan pengadaan darurat melalui katalog..

darurat, tetapi apakah pengadaan Konsekuensinya adalah terdapat 3

barang/jasa yang dilaksanakan untuk sumber data pengadaan

penanganan COVID 19 tetapi tidak barang/jasa yaitu Pengadaan

mengunakan metode darurat atau dengan darurat SPSE Terpusat, tender

mekanisme pengadaan biasa harus di /pengadaan langsung dan

catatkan juga di SPSE terpusat juga pak. pembelian dari katalog.

Mohon arahan

10. LPSE Kab. Bagaimana caranya mendapatkan formulir Silahkan hubungi PIC LPSE

Bombana pendaftaran akun dashboard masing-masing daerah.

11. LPSE Apakah masih memungkinkan untuk Silahkan berkonsultasi ke Direktorat
Kab.Sragen merealisasikan konsep sirup terintegrasi Perencanaan, Monitoring-Evaluasi
dengan simda BPKP di daerah? Pengadaan

12. Biro APBJ Apakah Inspektorat bias mengakses ke Ya, lewat akun Auditor maka bisa

Jateng SPSE termasuk data Summary Tender koordinasi kepada Direktorat
Pengembangan SPSE melalui dari

LPSE dan UKPBJ setempat.

13. UKPBJ Penentuan kuota 30 LPSE yang akan Ada 2 skema menjadi pilot project.
Bontang terpusat tahun depan kriterianya apa saja? Yang pertama melalui SPSE
apakah daerah mengusulkan atau pihak terpusat. Yang kedua LKPP akan
LKPP yang menentukan? mengambil alih pada LPSE yang

non aktif, tidak berkembang dan

sering terkena hacker akan menjadi

prioritas dimasukkan ke dalam

SPSE terpusat. Pemda berhak

melakukan infrastrukur,namun jika

tidak memenuhi maka akan menjadi

prioritas.

14. Bapak Fajri, Kami harap jika SPSE nya sudah terpusat, Untuk kedepannya database SPSE

Biro PBJ dashboard untuk pelaporan, monitoring Terpusat bisa diakses melalui 2
Prov Jatim

dan evaluasinya bisa memenuhi cara. Yang pertama adalah

kebutuhan di daerah. Yang sering miss mengakses secara umum dengan

saat ini, adalah kode RUP yang digunakan menggunakan dashboard yang ada.

pada paket di SPSE, ternyata bisa jadi Yang kedua adalah dengan metode

statusnya terhapus/berubah di SIRUP. service API yang akan terkoneksi

dengan sistem ditempat Bapak/Ibu

dimana Bapak/Ibu bisa mengolah

datanya langsung sesuai dengan

kebutuhan masing-masing.

Harapannya SPSE terpusat akan

menjadi satu-satunya aplikasi untuk

seluruh sistem pengadaan

15. LPSE Assalamualaikum, mau menanyakan Ya. Sistemnya akan ditarik ke pusat.
Jateng apabila SPSE menjadi terpusat apakah Prosedur lain yang diwajibkan tetap

berarti pelayanan LPSE didaerah juga dilakukan LPSE. Admin akan

tidak ada lagi? terkait pelayanan membuat akun POKJA, verifikasi

pendaftaran penyedia? atau hanya akun penyedia. Aktivitas tetap

sistemnya yang ditarik ke pusat dan sama.

daerah sudah tidak melakukan

maintenance aplikasi dan server? mohon

juga dapat dijelaskan kewenangan LPSE

menjadi seperti apa apabila SPSE menjadi

terpusat.. terimakasih atas penjelasannya

16. Ibu Ni Made Pengadaan Darurat Penanganan Covid-19 Tidak ada kewajiban bagi PPK /

Sumeryani, yang dilakukan pencatatan melalui SPSE KPA menginput di akun SIRUP

UKPBJ terpusat, apakah RUP masih diwajibkan sepanjang mekanisme yang

Parigi diinput dalam Aplikasi SiRUP digunakan adalah pengadaan

Moutong darurat dengan sistem pencatatan

17. Ibu Karya Apakah pemegang akun dashboard Syarat pemegang akun adalah

Ningsih, memerlukan syarat tertentu, bolehkah seorang ASN
LPSE dipegang oleh person pokja
Sukoharjo

18. Ibu Devi 1. Apakah nantinya dapat mengakomodir 1. Pasti real time karena langsung

Oktovian pengumuman paket secara realtime; dengan database;

2. Id paket dapat ter kunci dan terdapat 2. SPSE terpusat mekanisme
klasifikasi atas id paket yang telah pelaksanaan proses akan dalam
digunakan atau yang belum; satu aplikasi, permasalahannya
adalah integrasinya. API
3. Apakah dengan SPSE terpusat dapat Gateaway akan mejadi perantara
memudahkan terintegriasi dengan dalam sistem diluar LKPP
Sistem Anggaran di daerah; (jawaban untuk pertanyaan
nomor 2 dan 3);
4. Sejauh mana auditor dapat mengakses
pada SPSE. 3. Tampilannya akan sama,
bedanya pada LPSE Ver. 4.3
Terima Kasih. pada akun Auditor akan langsung
spesifik masa berlakunya dan

paketnya

19. Bapak Irfan Mohon penegasan yang diinput pada Daerah yang sesuai kriteria yang
SPSE Terpusat itu daerah mana saja, kan akan masuk ke dalam 30 SPSE
semua nya juga belum SPSE Terpusat? Terpusat

20. BPLP Setda Dengan adanya SPSE Terpusat Kematangan UKPBJ memiliki

bagaimana dengan tingkat kematangan variabel penilaian salah satunya

UKPBJ adalah standarisasi LPSE dengan

dilakukannya penilaian 17 standar

LPSE Saat ini kami masih

melakukan kajian terkait perubahan

standarisasi yang selama ini kita

tahu ada 17 satandar. LPSE Sampai

dengan saat ini masih berupa

kajian, maka LPSE silahkan

memproses tahapan dalam rangka

pencapaian 17 standar.

21. Bapak Irfan Pencatatan belanja darurat itu ada di Sekarang pencatatan pengadaan

SPSE Terpusat? Kan SPSE Terpusatnya barang/jasa dalam penanganan

belum ada? jadi gimana? keadaan darurat sudah terpusat.

Sekarang servernya satu untuk

belanja darurat dan ini akan terus

berkembang.

22. BPLP Setda Termasuk dengan tupoksi LPSE yang ada Menurut kami sistem informasi yang

didaerah sebagaiamana permendagri disebutkan pada aturan tersebut

112/2018 dan per lkpp 12/18 adalah sistem informasi pengadaan.

Sehingga LPSE 4,3nya dipusatkan

maka akan kita siapkaan AMEL.

Fungsi sistem informasi tetap ada.

23. Bapak Ari Apakah sudah tersedia demo aplikasi spse Ditunggu sebelum akhir tahun
Supriyanto terpusatnya (untuk tender dll) buat sudah ada.

dipelajari

24. Bapak Miko Akun auditor dalam hal pengawasan dan Akun auditor adalah dimana

Siregar, monitoring yang akan digunakan APIP fungsinya bapak/ibu akan melihat
Inspektur pengadaan, pencatatan, dan

dalam hal PBJ pada masa darurat keadaan data. Juga bisa

Kab. Kep. penanganan covid berfungsi hanya untuk mendownload dokumen yang

Mentawai memonitor apakah sudah dilakukan diupload oleh PPK. dan juga bisa
mendownload resume. Satu akun
pencatatan pak?

bisa untuk semua paket.

25. LPSE Assalamualaikum, mau menanyakan Terkait teknis program dalam
Jateng
apakan tahun 2021 ada pengambangan SIRUP belum bisa

perubahan/pengembangan SiRUP karena dijawab saat ini

pada pemda dalam struktur anggaran

sudah menyesuaikan permendagri 90

tahun 2019? mengingat saat ini kami

sudah melakukan integrasi antara SiRUP

dengan aplikasi SiRUP local milik kami

yang saat ini disesuaikan dengan

permendagri tsb. terimakasih atas

penjelasannya.

26. Bapak Miko Dalam hal pengadaan Barang Jasa Prinsipnya adalah seluruh

Siregar, Darurat Penanganan Covid, apakah pengadaan darurat prosenya

Inspektur semua paket harus dilakukan pencatatan dilakukan manual maka akan

Kab. Kep. pada SPSE, (Jenis kontrak: bukti dicatatkan di sistem baru.

Mentawai pembelian kwitansi, SPK, SP) Bentuknya macam macam, ada SP,

kwitansi dll.

27. Bapak Dari 1. Apabila anggaran untuk pengadaan 1. Kami akan memfasilitasi hal
Darohman darurat digunakan untuk belanja yang tersebut. Mohon ditahan dulu
tidak melalui penyedia/swakelola, di pencatatanya dalam beberapa
aplikasi SPSE terpusat belum ada waktu;
fasilitasnya. Apakah kita memang
tetap dicatatkan jika tidak melalui 2. Secara arsitektur kita baru
penyedia? menampilkan di layar
dashboard adalah SAVE
2. Saran saya di aplikasi dashboard bukan DRAFT. Saat ini hanya
SPSE yang sudah saya punya, tidak bisa setelah sudah selesai
bisa melihat pencatatan dalam bentuk baru ditampilkan di dashboard.
draf. Bagaimana solusinya untuk
LPSE? Karena ini menjadi monitoring
buat LPSE

28. LPSE Jawa Tahun lalu kami sudah mengintegrasikan Untuk perencanaan pengadaan

Barat SIRUP dengan ebudgeting. Ketika tender memang menjadi kewenangan dari

memerlukan kode RUP jadi kami harus LKPP melalui SIRUP. Tidak

melakukan input 2x di SIRUP dan memungkin menginput perencanaan

ebudgeting. Harapannya bisa melalui aplikasi lain. Solusinya

menyelesasikan semua dalam sekali input. adalah SIRUP menjadi supplier data

Tolong berikan solusi yang tepat yang bisa bukan penerima data perencanaan.

kita lakukan.

29. Ibu Anne Saya jadi bingung apabila disebutkan Secara konsep keduanya sama-

LPSE Jawa SIRUP sebagai supplier data, karena sama baik, tetapi secara teknis yang

Barat perencanaan pembangunan diinput di terjadi adalah dinamika perubahan

SIPD. Kemudian nanti apakah pemaketan teknolgi di SIRUP dan SIPD dalam

kegiatan itu juga mungkin diinputkan di jangka panjang juga masing-masing

SIPD. Hasil daripada SIPD itu mungkin yang terkontrol. Sehingga misalnya

bisa langsung ditarik di SIRUP. SIPD ini ada perubahan data dan perubahan

embrionya itu di ebudgeting yang sudah teknologi di SIPD dan kemudian

kota lakukan dan sudah kita intergrasikan menjadi bertolak belakang dengan

dengan SIRUP. Yang kami ketahui seperti perubahan teknologi dari SIRUP

itu. Apakah SIRUP sebagai supplier data akhirnya tender tidak bisa berjalan.

berarti harus ada input pemaketan dan Karena SPSE tetap menunggu ID

perencanaan? SIRUP. Perlu ada bahasan secara

lebih detail jangan sampai 2 sistem

ini mengakibatkan pengadaan jadi

tidak berjalan

30. Bapak Moh. Di Wonosobo, PPK belum berani SAVE Silahkan login ke versi latihan

Toha LPSE karena karena isian di Harga Kontrakan terlebih dahulu, coba diinput lalu

Wonosobo akhir hasil audit belum ada. Apakah itu kemudian dikosongkan. Selanjutnya

sifatnya harus diisi atau optional? dibuka lagi kemudian coba diupload.

31. Bapak Integrasi antara SIPD dengan SIRUP, Akan diskusikan lebih lanjut terkait
Ardhiyanto
LPSE Garut saya sependapat dengan pernyataan dengan SIRUP dan SIPD ini.

SIRUP sebagai supplier data di SIPD. Dinamikanya ini memang sangat

Namun demikian kita harus berkembang. Kita akan diskusikan

memperhatikan aspek dinamika sampai ketemu titik yang paling

berhubungan dengan penyusunan APBD ideal.

dan terkait dengan percepatan proses

pengadaan barang dan jasa. Integrasi juga

memperhatikan aspek yuridis yang

berhubungan dengan dampak integrasi itu
sendiri. Karena menurut saya, antara
pengelolaan keuangan dengan proses
pengadaan barang dan jasa itu terbelah
secara norma. Karena saya pernah
mengalami situasi seperti itu.

3. Print Screen Pelaksanaan Kegiatan





Notulis Mengetahui,
Afri Dian dan Tri Yani Kasie Monitoring dan Evaluasi
LPSE Nasional

Nuraini Darmastuti





Nomor : 12344/D.2.3/10/2020 09 Oktober 2020
Lampiran
Hal : 1 (satu) berkas

: Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dashboard Aplikasi SPSE Terpusat, Akun Auditor
pada Aplikasi SPSE Terpusat, dan Sosialisasi KSWP dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Wilayah Jawa I

Yth. Pimpinan UKPBJ dan Inspektorat Pemerintah Daerah (Daftar Telampir)

Sehubungan dengan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020, LKPP telah
menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
Pengadaan Barang/Jasa. Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung optimalisasi penyerapan pajak
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. LKPP juga mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP
Nomor 20 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem
Pengadaan Secara Elektronik dan sebagai tindaklanjut Surat Edaran tersebut telah digunakan
aplikasi SPSE Terpusat. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan pengawasan dan monitoring
evaluasi Pengadaan Barang/Jasat, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu yang bertugas di
LPSE, UKPBJ, dan Inspektorat Pemerintah Daerah untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi
Penggunaan Dashboard, Akun Auditor Aplikasi SPSE Terpusat, dan Kebijakan KSWP dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2020
Waktu : 13:30 - 16:30 WIB
Tempat : Online pada Aplikasi Zoom
Agenda : (terlampir)
Link Rapat : (akan diinformasikan lebih lanjut pada email yang mendaftar)

Kegiatan ini dapat diikuti dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang dari setiap

Pemerintah Daerah. Pendaftaran peserta sosialisasi dapat diakses melalui

link https://forms.gle/7XTgtaq2YGKzZyPk7 . Link zoom akan dikirim ke email peserta. Informasi

lebih lanjut dan konfirmasi peserta dapat menghubungi Sdri. Vialita Octaviani (082121707121)

dan Sdr. Tholib Ahmad (081703081997) atau melalui email [email protected] .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Emin Adhy Muhaemin

Tembusan :
Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan
keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman
https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian

Token : DPyy36

Nomor Tiket : SK202010090021

AGENDA ACARA

Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dashboard, Akun Auditor Aplikasi SPSE Terpusat, dan
Sosialisasi KSWP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No. Waktu Agenda Acara Keterangan

1. 13.00-14.00 Registrasi (Pengisian absensi
oleh seluruh peserta

melalui link daftar
hadir

2. 14.00 – 14.15 Arahan Pimpinan (Pembukaan Acara) Deputi Bidang
Monitoring, Evaluasi
dan Pengembangan

Sistem Informasi

3. 14.15 – 15.15 1. Sosialisasi Regulasi, SOP Permohonan Direktur
Akun Dashboard dan Akun Auditor, Pengembangan
Serta Sosialisasi Kebijakan KSWP Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
dalam Pengadaan Barang/Jasa
2. Pengenalan Dashboard dan Akun

Auditor, serta KSWP dalam aplikasi
SIKaP

4. 15.15 – 16.15 Diskusi Panel

5. 16.15 – 16.30 Penutup

Wilayah Jawa I 32. LPSE Kota Sukabumi
33. LPSE Kota Tasikmalaya
1. LPSE Provinsi Jawa Barat 34. LPSE Polda Jawa Barat
2. LPSE Provinsi DKI Jakarta 35. LPSE Universitas Indonesia
3. LPSE Provinsi Banten 36. LPSE Institut Teknologi Bandung
4. LPSE Provinsi Jawa Tengah 37. LPSE Politeknik Negeri Bandung
5. LPSE Provinsi DI Yogyakarta 38. LPSE Kabupaten Banjarnegara
6. LPSE Provinsi Jawa Timur 39. LPSE Kabupaten Banyumas
7. LPSE Kabupaten Bandung 40. LPSE Kabupaten Batang
8. LPSE Kabupaten Bandung Barat 41. LPSE Kabupaten Blora
9. LPSE Kabupaten Bekasi 42. LPSE Kabupaten Boyolali
10. LPSE Kabupaten Bogor 43. LPSE Kabupaten Brebes
11. LPSE Kabupaten Ciamis 44. LPSE Kabupaten Cilacap
12. LPSE Kabupaten Cianjur 45. LPSE Kabupaten Demak
13. LPSE Kabupaten Cirebon 46. LPSE Kabupaten Grobogan
14. LPSE Kabupaten Garut 47. LPSE Kabupaten Jepara
15. LPSE Kabupaten Indramayu 48. LPSE Kabupaten Karanganyar
16. LPSE Kabupaten Karawang 49. LPSE Kabupaten Kebumen
17. LPSE Kabupaten Kuningan 50. LPSE Kabupaten Kendal
18. LPSE Kabupaten Majalengka 51. LPSE Kabupaten Klaten
19. LPSE Kabupaten Pangandaran 52. LPSE Kabupaten Kudus
20. LPSE Kabupaten Purwakarta 53. LPSE Kabupaten Magelang
21. LPSE Kabupaten Subang 54. LPSE Kabupaten Pati
22. LPSE Kabupaten Sukabumi 55. LPSE Kabupaten Pekalongan
23. LPSE Kabupaten Sumedang 56. LPSE Kabupaten Pemalang
24. LPSE Kabupaten Tasikmalaya 57. LPSE Kabupaten Purbalingga
25. LPSE Kota Bandung 58. LPSE Kabupaten Purworejo
26. LPSE Kota Banjar 59. LPSE Kabupaten Rembang
27. LPSE Kota Bekasi 60. LPSE Kabupaten Semarang
28. LPSE Kota Bogor 61. LPSE Kabupaten Sragen
29. LPSE Kota Cimahi 62. LPSE Kabupaten Sukoharjo
30. LPSE Kota Cirebon
31. LPSE Kota Depok

63. LPSE Kabupaten Tegal
64. LPSE Kabupaten Temanggung
65. LPSE Kabupaten Wonogiri
66. LPSE Kabupaten Wonosobo
67. LPSE Kota Magelang
68. LPSE Kota Pekalongan
69. LPSE Kota Salatiga
70. LPSE Kota Semarang
71. LPSE Kota Surakarta
72. LPSE Kota Tegal
73. LPSE Polda Metro Jaya
74. LPSE Polda Jawa Tengah
75. LPSE Universitas Negeri Sebelas Maret
76. LPSE Universitas Negeri Semarang

NOTULENSI
Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dashboard Aplikasi SPSE Terpusat, Akun Auditor
pada Aplikasi SPSE Terpusat, dan Sosialisasi KSWP dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Wilayah Jawa I

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2020
Waktu : 13.30 – 16.30 WIB

Narasumber : Bapak Emin Adhy Muhaemin
Bapak Aloysius Sigit Wicaksono

1. Pembukaan acara

Diisi dengan arahan singkat dari Bapak Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP mengenai :

a. langkah penanganan yang dilakukan pemerintah termasuk LKPP yang telah mengeluarkan
berbagai kebijakan/regulasi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi dan kegiatan
pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 19 (COVID-19);

b. data berupa jumlah K/L/PD yang telah melakukan pencatatatan beserta jumlah paket dan
nilai realisasi. Belum seluruh K/L/PD melakukan proses pencatatan pengadaan darurat
pada aplikasi SPSE Terpusat;

c. LKPP akan memberikan fasilitas atau fitur dashboard dan pembuatan akun auditor yang
dapat memberi kemudahan bagi K/L/PD dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring
evaluasi pengadaan barang/jasa dalam proses penanganan keadaan darurat;

d. harapan dari kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan gambaran dan informasi kepada
K/L/PD untuk memanfaatkan fitur dashboard dan akun auditor pada aplikasi SPSE
Terpusat.

2. Paparan Regulasi

Mekanisme pemberian akun dashboard dan Auditor pada SPSE Terpusat yang disampaikan
oleh Bapak Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik LKPP. Pokok bahasan:

- Beberapa poin terkait regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar hukum;

- Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat melalui aplikasi
SPSE;

- Data pencatatan transaksi pengadaan darurat pada SPSE Terpusat;

- Jenis dan peruntukan akun pada SPSE Terpusat;

- Fasilitasi monitoring dan evaluasi pengadaan darurat melalui akun dashboard pada SPSE
Terpusat;

- Fasilitasi audit, penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum lainnya untuk pengadaan
darurat melalui akun auditor pada SPSE Terpusat

- Form permohonan pembuatan/perubahan data akun dashboard SPSE Terpusat.

3. Paparan terkait Kebijakan dan Tata cara pelaporan KSWP dalam SIKaP

Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tata cara pelaporan KSWP dalam SIKaP disampaikan
oleh Bapak Aloysius Sigit Wicaksono selaku Pranata Komputer Muda Direktorat
Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP. Pokok bahasan:

 Beberapa poin terkait regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar hukum;

 Tujuan integrasi antara KSWP dan SIKaP dalam kualifikasi penyedia;

 Alur penggunaan aplikasi SIKaP untuk pelaporan KSWP; dan

 Contoh Validasi KSWP dalam aplikasi SIKaP.

4. Sesi tanya jawab (panel)

No. Pertanyaan Tanggapan

1. Irfan – APIP – Kab. Tasik: Pemantauan oleh APIP masih sama

Bagaimana APIP bisa memantau bahwa prosedurnya seperti spse 4.3, mengajukan

PA/KPA sudah input pengadaan darurat ? permohonan ke LPSE terkait kebutuhan akun

audit pada aplikasi SPSE terpusat untuk

penggunaan bagi Auditor atau APH (Polri,

KPK, Kejaksaan) melalui akun e-auditor.

2. R. Hakim LPSE – Kab. Pekalongan: Terkait sanksi mengikuti ketentuan dalam

Mohon ijin pak emin,untuk pencatatan Perpres 16/2018, dan peraturan perundang-

darurat ini adakah regulasi ( selain perlem undangan lain seperti PP 30 tahun 2019

dan se ) yang mengatur sansksi dan penilaian kinerja ASN.

kewajiban yang harus di laksanakan untuk

pencatatan darurat ?

3. Hadi – Kab. Pemalang: Akun PPK pada SPSE terpusat merupakan
Untuk akun PA/KPA dinas lainnya yang akun PPK existing masing-masing, jika akun
membuat LKPP atau UKPBJ/LPSE ? LSPE yang dimaksud merupakan akun
Akun PPK yang membuat siapa ? dashboard maka kewenangan permohonan
dilkukan oleh LPSE.

4. Ardi BLP – Kota Magelang: Dapat koordinasikan dengan PIC utk meminta

Form pembuatan data akun dashboard form.

LPSE dapat didownload dimana? Akun dikirimkan langsung melalui email pribadi
5. Samsu LPSE – DKI Jakarta:

Akun dari LKPP langsung diberikan ke sesuai form permohonan akun, sehingga
pemohon, apakah ada pemberitahuan ke dapat dilakukan konfirmasi ke pemegang
BPBJ/LPSE bahwa sudah dikirim ke akun.

pemohon ?

6. Agung BLP – Kota Surabaya: Mengikuti progress dari setiap pelaksanaan

Batas waktu inputing pencatatan dalam darurat, mulai dapat diinput apabila sudah

SPSE ? berkontrak.

7. Eka Erwin LPSE – Purwakarta: Dapat menghubungi PIC LPSE.

Mohon berkenan dishare format

permohonan akun untuk aplikasi SPSE

terpusat. Terima kasih.

8. Dedik LPSE – Kab. Klaten: Terkait npwp pada aplikasi maka mandatory

Untuk pencatatan pengadaan darurat, jika mengisikan npwp, sebaiknya diisi dengan 0,

penyedia belum ber NPWP, kode apa yang hal menunjukkan kondisi awal Covid-19 yang

harus diinput pada pencatatan pengadaan sangat mendesak dan darurat.

darurat ?

9. Dedik LPSE – Kab. Klaten: Klaten memang penanganan trouble dengan

Pada prinsipsnya LPSE terpusat sangat SPSE terdistribusi rumit, karena setiap LPSE
baik untuk meningkatkan keamanan, tetapi mengelola SPSE dengan rilis yang berbeda -
yang kami kawatirkan jika ada trouble yang beda. Mudah - mudahan dengan SPSE
dihadapi oleh pejabat pengadaan atau terpusat penanganannya lebih mudah karena
pokja pemilihan bagaimana nanti dari satu aplikasi.
penanganannya ? Mengingat saat ini

permasalahan yang di sampaikan ke LPSE

support responnya masih kurang cepat. Silahkan ajukan melalui surat dengan mengisi
10. Wahyu PBJ – Kab. Demak:

Mohon informasi, untuk penggunaan form. Dalam form nanti akan dicantumkan pic

dashboard aplikasi SPSE terpusat syarat yang akan bertanggung jawab dengan akun

pengajuannya apa ? tersebut
11. Centya Inspektorat – Kab.Bekasi: Harus dikonfirmasi kembali Ke DJP apakah

Apakah KSWP hanya berlaku untuk pajak pada DJP ini mencangkup pajak daerah

pusat? bagaimana dengan pajak daerah?

12. Dede LPSE – Kab. Sukabumi: Untuk pokmas tidak disyaratkan mempunyai

Bagaimana dengan Pokmas ? apakah di NPWP

wajibkan mempunyai NPWP ?

13. Jojo UKPBJ – Kab. Majalengka : Pak Jojo, silahkan ajukan saja. Ada SOP nya

kalau sudah diajukan, nanti jawabannya koq, termasuk waktu prosesnya. Yang penting

berapa lama pak? datanya lengkap

14. Endang - DIY: Untuk pencatatan honor termasuk swakelola

Pak Luwis, yang hibah berupa uang maka dicatat pada 4.3 non tender dan

maupun honor petugas piket Covid-19 jenis pengadaan daruratnya pada aplikasi SPSE

pengadaan masuk apa ya? terpusat.

15. Endang - DIY: Untuk akun auditor belum dapat ditampilkan

Pak Luwis mohon maaf, rekapan yang ada jika masih belum selesai paket tersebut, utk

di akun dashboard itu apakah daftar aku dashboard akan di konfirmasi lebih lanjut

rekapan yang sebelumnya sudah di klik

SIMPAN oleh PPK/yang masih draft juga

bisa terekap?

16. Bim: Auditor atau APH harus minta dulu ke lpse,

Alur permintaan auditor apakah melalui baru diteruskan ke LKPP

LPSE (AUDITOR->LPSE->LKPP) atau

auditor minta langsung ke LKPP ?

17. Centya - Inspektorat Kab. Bekasi : Secara sistem akan dilakukan pengelolaan

Apakah akun e-auditor bersifat permanen akun oleh LKPP sesuai waktu kebutuhan pada

atau hanya berdasarkan permintaan di saat surat permohonan akun auditor

tertentu?

18. Agus – Kota depok: Saat ini masih perlu mengikuti perkembangan

Dengan adanya SPSE Terpusat fungsi dari LPSE pada tingkat kematangan

bagaimana dengan tingkat kematangan UKPBJ dikarenakan juga SPSE terpusat

UKPBJ, Termasuk dengan fungsi Layanan masih dalam progress implementasi bertahap.

Pengadaan Secara Elektronik Pasal 73

perpres 16 tahun 2018 point 1 huruf a.

pengelolaan seluruh system informasi

Pengadaan Barang/Jasa dan

infrastrukturnya dan tupoksi LPSE yang

ada didaerah sebagaiamana permendagri

112/2018 dan per LKPP 12/18 ? Pengecekan dapat dilakukan dengan
19. Dedik – Klaten:

Untuk cek kualifikasi NPWP apakah saat ini penggunaan anggaran 2021 utk KSWP pada

sudah bisa dipakai, atau baru tahun 2021 tahun 2020.

dapat dipergunakan ?

20. Ning – Sukoharjo : Sudah bisa dari sekarang, untuk dapat

Kapan date line permohona akun melakukan monitoring pencatatan darurat.

dashboard, apakah harus dimulai

sekarang, walaupun ada informsasi OPD

belum melakukan pencatatan darurat ? Saat ini baru akun dashboard utk pengadaan
21. Eko – Kab. Serang :

Untuk dashboar terpusat ini apa hanya darurat yang disesuaikan dengan

untuk pengadaan darurat aja ? perkembangan SPSE terpusat

22. Agus - inspektorat Kab. Wonosobo : 1.Sepanjang anggaaran digunakan untuk

1. Bagaimana untuk pengadaan bukan dari pengadaan barang/jasa, maka dilakukan

belanja langsung ? proses pengadaan yang dilakukan pada

aktifitas belanja negara.

2. Apakah auditor bisa akses draft ? 2.Tidak bisa, harus sudah selesai paket

pengadaan darurat.

3. Bagaimana epurchasing dana BTT 3.Apabila sudah diinputkan akun, maka bisa

(belanja tidak terduga) ? dilakukan epurchasing. Apabila tidak

memiliki akun di sirup, maka dilakukan

manual kepada penyedia katalog dengan

harga katalog dan dicatat pada SPSE

terpusat (sebagai keadaan darurat).

23. Hadi - Kab. Pekalongan : Apabila di SPSE terpusat, karena hanya

Adakah fitur audit untuk mengetahui IP pencatatan maka tidak ada. Tapi SPSE 4.3

address yang dapat diperoleh pada data ada

log akses masing-masing user id peserta

lelang ?

24. Santosa : Saat ini tidak diberikan limit waktu untuk

apakah akun untuk monev ada limitnya ? penggunaan akun dashboard
25. Rusli – Provinsi Jateng : Hal ini merupakan bahasan yang panjang dan

Konsep SPSE Terpusat nanti seperti apa, sedang disiapkan kondisi terbaiknya dan akan

apakah semua server ada di pusat daerah diinformasikan lebih lanjut.
tidak perlu membuat server sendiri atau

bagaimana ?

26. Eko - Kab. Serang : Akun dashboard tidak harus akun ppe, dapat

Untuk pemegang akun dashboard terpusat dipegang oleh penanggungjawab LPSE dan

ini perannya sama dengan admin ppe ya ? hanya untk LPSE yang dapat melakukan

dan apa bisa dipegang oleh personel pbj monitoring pencatatan darurat.

yang ditugaskan atau harus dari pegawai

LPSEnya ?

27. Sandika - inspektorat Prov. Banten : 1. Melampirkan surat permohonan dari

1. Surat Pemrohonan Akun utk audior auditor, surat tugas, penjelasan waktu

dilengkapi dengan dokumen apa ? pelaksana

Pengantar Inspektur ? Surat Tugas ?

2. Karena pada saat penginputan pengadaan

2. Kenapa Harga Kontrak Hasil Audit darurat yang dimana proses dilakukan pada

Tidak Mandatori (Tidak Wajib Diisi) ? setelah berkontrak, shingga dapat disimpan

terlebih dahulu krena proses audit ini tidak

langsung berlangsung dan memakan waktu

yang cukup panjang. Selama paket belum

diselesaikan maka dapat dilakukan

28. Mardi – DIY : perubahan (mengisi hasil audit).
Bisa disimpan, tapi sebaiknya jangan

Tanpa mengupload bukti kewajaran harga diselesaikan sebelum paket selesai karena

dari penyedia dan harga kontrak hasil audit kebutuhan paket harus lengkap seluruh

apakah bisa langsung disimpan ? informasi hasil audit

29. Nurmandoko - kab. Jepara : Tidak bisa, karena akun auditor hanya utk

Apakah auditor bisa mengajukan akun kebutuhan audit dan dashboard khusus utk

untuk dashboard sekaligus sebagai auditor montoring pengadaan elektronik di LPSE.

?

30. Lia – Provinsi DKI : Apabila ini dapat dilakukan secara

Jika Belanja Tidak Terduga untuk epurchasing, padahal pengadaan ini sebagai

penanganan Covid-19 dari Dinas pengadaan darurat maka ini menjadi duplikasi

Kesehatan sudah dilakukan melalui e- data sehingga nanti hasil jumlah anggaran

purchasing apakah tetap diinput juga di menjadi melampaui pagu anggaran rill.

aplicais SPSE terpusat ? Sebaiknya cukup dilakukan satu pencatatan,

apabila ini sudah dilakukan secara

epurchasing maka perlu dilampirkan informasi

bahwa epurchasing ini untuk pengadaaan

darurat.

31. Ardi – Kab. Pati : Pasal 69 perpres 16/18, perLKPP 9 tahun

Apakah ada kewajiban untuk penginputan 2018 menyatakan bahwa pengadaan secara

di SPSE terpusat ? aturannya ? elektronik melalui penyedia wajib

menggunakan SPSE.

32. Irfan – Kab. Tasik : Tidak, selama paket pengadaan darurat masih

Apakah UPKPBJ bisa merubah data yang draft dan dapat diubah oleh PPK langsung.

diinput pa atau kpa atau PPK ?

33. Darohman - Prov. Jabar : 1. Akan kami cek kembali pada tim untuk

1. Sebagai masukan, apakah dapat kemungkinan pengembangan swakelola.

dilakukan pencatatan darurat khusus

swakelola supaya memudahkan untuk

dilakukan monitoring pada pencatatan

penanganan darurat ? 2. Saat ini kami sedang melakukan

2. Terkait aplikasi SIKaP, apakah dapat pendekatan untuk integrasi izin usaha pada

dilakukan integrase dapat dilakukan BKPM melalui OSS, hal ini masih banyak

diluar data KSWP terkait kualifikasi data sekali PR bagi kita bahwa masih kurangnya

penyedia pada SIKaP, seperti pemilik, data pada OSS tersebut kurang lebih baru

pengalaman kerja, dll ? 5000 penyedia.

34. Imam : Untuk pengadaan darurat hanya pencatatan

Kalau pengadaan melalui penyedia yang dicatat di SPSE. Konsekuensi tepatnya

ternyata tidak melalui SPSE, adakah berhak ditetapkan oleh pihak auditor. Melalui

konsekuesinya/sanksinya ? BPKP kami telah melakukan koordinasi terkait

PBJ dan sebagai Pembina dari APIP,

termasuk pengadaan secara elektronik di

SPSE.