PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN I PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN #KemenkeuTepercaya
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ii KEMENTERIAN KEUANGAN Diterbitkan oleh: Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Djuanda I lt. 16-17, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, 10710 www.kemenkeu.go.id ISBN 978-623-9 1806-4-5 PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN iii Diterbitkan oleh: Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Djuanda I lt. 16-17, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, 10710 www.kemenkeu.go.id ISBN 978-623-9 1806-4-5 Pengarah Heru Pambudi Penanggung Jawab Dini Kusumawati Kepala Produksi Dedi Riswandi Editor Danang Endrayana Syeh Qodir, Endang Puspita Dewi, Arif Rahman Hakim, Chalilul Rahman Desain dan Layout Tim Kompas PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS iv KEMENTERIAN KEUANGAN MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN v
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS vi KEMENTERIAN KEUANGAN SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN Sri Mulyani Indrawati
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN vii SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Kementerian Keuangan sehingga dapat terus menjalankan amanah untuk menjadi pengelola keuangan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Saya menyambut gembira atas terbitnya buku Perjalanan Reformasi Birokrasi dan buku Perjalanan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) Kementerian Keuangan. Buku ini merupakan inisiatif yang baik untuk mendokumentasikan berbagai tacit knowledge yang ada di Kementerian Keuangan sehingga Kementerian Keuangan akan mampu melakukan proses transfer of knowledge tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga organisasi publik lain yang ingin sama-sama belajar dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Melalui buku ini, saya sangat berharap semoga tidak hanya menjadi sebuah catatan sejarah secara tertulis yang ditransfer kepada generasi penerus kita. Lebih dari itu, buku ini mampu mereplikasi semangat dan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut sebagai estafet untuk generasi mendatang. Keputusan untuk melakukan reformasi birokrasi adalah sebuah keputusan besar karena harus membenahi hampir seluruh aspek birokrasi agar menjadi lebih baik dalam rangka
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS viii KEMENTERIAN KEUANGAN meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang semakin baik kepada stakeholders. Banyak lesson learned yang bisa dipetik dari proses pembenahan sumber daya manusia (SDM), proses bisnis, penataan struktur, maupun aspek lain dari organisasi Kementerian Keuangan. Ketika kepercayaan publik kepada birokrasi terus menurun, Kementerian Keuangan bangkit melakukan berbagai pembenahan melalui reformasi birokrasi. Ternyata ekspektasi masyarakat, sebagai stakeholder utama, kepada birokrasi terus meningkat seiring dengan dinamika perubahan lingkungan dan perubahan sosial. Itulah mengapa program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan tidak pernah berhenti. Saat ini, reformasi birokrasi Kementerian Keuangan masuk dalam periode Kemenkeu Digital. Pandemi Covid-19 yang secara mendadak menerpa dunia telah mengubah cara kita bekerja dan bersosialisasi. Pada masa pandemi tersebut buah reformasi birokrasi Kementerian Keuangan terasa, yang proses bisnis dapat segera menyesuaikan sehingga kinerja Kementerian Keuangan tetap terjaga. Hal tersebut tidak terlepas dari kuatnya fondasi budaya organisasi yang telah dibangun sejak reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dimulai. Kuatnya komitmen pegawai untuk terus mengawal perubahan didukung dengan pembangunan sistem teknologi informasi yang terencana menjadi enabler bagi suatu proses perubahan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepercayaan publik dilakukan melalui penguatan integritas para birokrat. Pembangunan ZI-WBK/WBBM di Kementerian Keuangan bukanlah suatu program formalitas, tetapi merupakan keharusan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang dikejar tidak semata predikat sebagai WBK ataupun WBBM, tetapi juga bagaimana seluruh unit kerja Kementerian Keuangan mampu mengimplementasi nilai-nilai Kemenkeu dalam pelaksanaan tugasnya. Unit kerja Kementerian Keuangan yang memperoleh predikat WBK, bahkan WBBM, sudah cukup banyak, namun ada hal
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN ix penting, yaitu kita mampu memastikan bawa seluruh jajaran Kementerian Keuangan tidak ada yang melakukan perbuatan yang mencederai integritas. Melihat dari para narasumber yang dijadikan rujukan dalam penulisan buku ini, saya memahami mengapa banyak ceritacerita di balik layar (behind the scene) tersaji dalam buku ini. Para narasumber merupakan para pelaku sejarah proses reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah mendedikasikan diri untuk mengawal proses transformasi. Transformasi memerlukan tekad dan ketekunan untuk mengimplementasikannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia berbagai pengalaman dalam buku ini. Menguatkan posisi Kementerian Keuangan sebagai “center of excellence”, saya berharap buku ini dapat memberi manfaat bagi organisasi dan institusi publik lainnya maupun menjadi energi positif untuk terus berkarya bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini, jangan pernah khianati bangsa ini! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Mulyani Indrawati
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS x KEMENTERIAN KEUANGAN PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL Heru Pambudi
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN xi PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan telah berjalan sejak tahun 2002, tentunya berbagai inisiatif telah ditetapkan dan dijalankan yang dalam pelaksanaannya telah terjadi dinamika yang luar biasa dalam rangka menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis organisasi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah menjadi pelopor reformasi birokrasi, tetapi kita tidak pernah berpuas diri dan terus melakukan perbaikan serta berkomitmen untuk terus memunculkan ideide kreatif sebagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi serta menciptakan kepuasan dan kepercayaan pengguna layanan. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang lahir pada tahun 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi Kementerian Keuangan, di mana nilai-nilai tersebut menjadi dasar dan panduan bagi seluruh elemen organisasi Kementerian Keuangan dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap. Salah satu nilai yang harus tertanam di jiwa setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah Integritas, yang bermakna bahwa dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh pegawai melakukan dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pada saat pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mencanangkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/ WBBM) secara nasional, Kementerian Keuangan secara pro aktif turut berkontribusi dalam mengadopsi dan mengembangkan pembangunan zona integritas tersebut di lingkungan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS xii KEMENTERIAN KEUANGAN Kementerian Keuangan. Pembangunan zona integritas pada unit kerja didesain sebagai miniatur program reformasi birokrasi sebuah kementerian/lembaga, sehingga program pembangunan zona integritas sejalan dengan proses transformasi yang terus dilakukan Kementerian Keuangan. Pengalaman panjang pelaksanaan reformasi birokrasi dan dilanjutkan dengan program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan serta proses pembangunan ZI-WBK/ WBBM merupakan sejarah sekaligus knowledge berharga yang perlu didokumentasikan, serta sebagai journey yang perlu diketahui dan dipahami oleh generasi muda Kementerian Keuangan. Capaian yang saat ini telah diperoleh tentunya tidak dapat dilepaskan dari proses yang dilakukan pada masa lalu. Melalui buku Perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan buku Perjalanan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Kementerian Keuangan ini, kami ingin berbagi pengalaman sekaligus catatan perjalanan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Harapan kami, strategi yang telah diambil maupun proses yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dapat menginspirasi kementerian/lembaga lain untuk melakukan pengembangan reformasi birokrasi dan pembangunan ZI-WBK/WBBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heru Pambudi
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN xiii KEBERHASILAN MEMBANGUN ZI-WBK/WBBM DI SELURUH KANTOR DAN UNIT KEMENTERIAN KEUANGAN MEMILIKI ESENSI YANG SANGAT PENTING KARENA SANGAT BERDAMPAK DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA KEMENTERIAN KEUANGAN.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS xiv KEMENTERIAN KEUANGAN DAFTAR ISI BAB I 01 RODA ITU TELAH BERPUTAR • Inpres Nomor 5 Tahun 2004 • Organisasi Kormonev di lingkungan Kementerian Keuangan • Lahirnya PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2012 BAB II 19 PENCANANGAN ZI-WBK/WBBM • Pencanangan BAB III 29 PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM • Komitmen dan tolok ukur • Konsisten dan menjadi contoh • Bersejarah • Satu-satunya • Inovasi • Sinergi • Target 2021 • Penyempurnaan • Tantangan BAB IV 63 LAHIRNYA KONSEP PENILAIAN BERJENJANG DI KEMENTERIAN KEUANGAN • Berkembang • Konsep utama BAB V 71 APLIKASI DIA, TOOLS DIGITAL UNTUK LAKUKAN PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN xv • Digital Integrity Assessment BAB VI 77 AKSELERASI PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM KEMENTERIAN KEUANGAN • Membangun kesepakatan LKE ZI-WBK/WBBM antar-Tim Penilai • Pembinaan dan asistensi yang masif kepada unit kerja BAB VII 91 HAL-HAL UNIK DI KEMENTERIAN KEUANGAN BAB VIII 107 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ZI-WBK/ WBBM DALAM KMK 370/KM.1/2021 • Pengaturan setahun sebelum penilaian • Penguatan mekanisme penilaian berjenjang • Pembagian pemantauan dan evaluasi lebih jelas BAB IX 117 PENUTUP • Pencapaian WBK dan WBBM TESTIMONI 121 SEKRETARIAT JENDERAL 122 • Antara Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik • Kisah Sukses Pengalaman Pembinaan dan Penilaian ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal • Kisah Sukses Meraih WBK Biro Organta
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS xvi KEMENTERIAN KEUANGAN INSPEKTORAT JENDERAL 126 • Lakukanlah Penilaian sesuai Aturan Main • Bukan Hanya Tentang Kamu, ini Wajah Kita • Keseruan Laksanakan Tugas Terkait WBK-WBBM di Lingkungan DJBC pada 2018–2021 • Kisah Sukses dalam Pembangunan Zona Integritas WBK-WBBM • Situasi Menjadi Berbeda ketika DIA Datang • Menjawab Tantangan dengan Sejumlah Terobosan • Perbaikan yang Berkelanjutan DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 135 • Melalui Proses Revisi, Hadirkan Layanan Lebih Akuntabel dan Transparan • Raih Sukses Berkat Komitmen dan Kerja Keras • Kisah Sukses Penilaian ZI WBK DJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 139 • Labor Omnia Vincit • Sudut Pandang Verifikator Kanwil dalam Pembangunan ZIWBK/WBBM • Amanah Menteri Keuangan Menjadi Spirit Bagi KITSDA • Berawal Ketika Euforia Pencapaian Penerimaan 100 Persen • Dari Tana Samawa, Menebar Semangat Antikorupsi dan Melayani DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 146 • Kisah Sukses Unit WBBM KPPBC TMP A Bandung • Kisah Sukses Unit WBBM KPPBC TMP C Banyuwangi • Kisah Sukses Verifikator Kanwil Jawa Timur • Kisah Sukses Verifikator Kanwil Khusus Papua DAFTAR ISI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN xvii DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 151 • “Berdarah-darah” Meraih “Island of Integrity” untuk Indonesia Maju • Serasa Memperoleh “Treble Winner” • Menjaga Integritas dengan Membangun Wilayah Bebas Korupsi • Ayo Makaryo... WBK WBBM Kita Bisa • Upaya Menjaga Kualitas Pembangunan ZI DJPb DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 160 • Kisah Sukses TPE1 DJKN • Kisah Sukses Verifikator Kanwil DJKN Kalbar • Kisah Sukses WBBM KPKNL Bukittinggi • Kisah Sukses WBBM KPKNL Pekalongan DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 166 • Profesional Melayani, Integritas Tanpa Batas • Mengubah Paradigma DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 169 • Bekerja Keras, Cerdas, Tuntas, dan Ikhlas • Dijalankan secara Konsisten • Liku-liku Pembangunan Zona Integritas BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 175 • Mendobrak Retorika dalam WBK • BDPim Terus Berinovasi Hadirkan Layanan Semakin “Cetar” • Gladi, Lurik, dan Bagi Tugas untuk Lolos ZI WBK • Sedikit Berbeda Itu Lebih Baik
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS xviii KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 1 RODA ITU TELAH BERPUTAR BAB I
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2 KEMENTERIAN KEUANGAN Setelah Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan nasional melalui gerakan reformasi pada 1998, bertiup harapan akan pemerintahan yang lebih baik. Terutama bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang dipicu krisis ekonomi 1998 yang berimbas pada seluruh lapisan kehidupan masyarakat,” ujar Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Pada tataran nasional, gerakan tersebut membuka era baru yang ditandai dengan ditetapkannya TAP MPR Nomor XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun, ternyata pergantian kekuasaan tidak serta-merta mengubah persepsi publik tentang “kebersihan” sebuah pemerintahan. Hal itu dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) yang dikeluarkan Transparency
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 3 International (TI). Indeks tersebut memperlihatkan, tak banyak perubahan sebelum reformasi hingga sesudah reformasi. Pada tahun 1995, Indonesia ditempatkan sebagai negara paling korup di dunia dengan skor 1,94. Dua tahun berturut-turut berikutnya, pada 1996–1997, Indonesia masih menyandang predikat yang sama, tetapi dengan skor yang lebih baik 2,65 dan 2,72, hanya sedikit di atas Pakistan. Ketika pergantian kekuasaan, pada 1998, skor Indonesia masih tak beranjak dari 2,7. Bandingkan dengan negara paling bersih, yaitu Denmark, dengan skor 10. Tak heran jika salah satu isu pokok yang mengemuka pada saat reformasi adalah terkait KKN. Sidang Istimewa MPR, November 1998 menghasilkan Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Nyatanya, setelah kekuasaan berpindah tangan, persepsi masyarakat internasional tak banyak berubah terhadap Indonesia. Terlihat dari persepsi korupsi yang tetap bertahan pada skor indeks 2 (1999) dan bahkan melorot menjadi 1,7 pada tahun berikutnya (Kompas, 20 Desember 2000). Tindak pidana korupsi tidak hanya meresahkan, tetapi juga melukai perasaan. Penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi ini memang sudah mengakar dan sistemis. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tidak dapat digolongkan tindak kejahatan biasa, tetapi tindak kejahatan luar biasa. Korupsi merusak sistem sosial, ekonomi, budaya, politik bahkan moral bangsa. Pembangunan negara pun menjadi terhambat karena banyaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Begitu sistemisnya dampak yang diakibatkan korupsi, banyak negara mulai serius untuk melakukan upaya-upaya memerangi tindak pidana korupsi. Namun, upaya untuk melawan korupsi terus dilakukan.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 4 KEMENTERIAN KEUANGAN Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Pada pergantian kepemimpinan nasional tahun 2004, sejalan dengan tuntutan reformasi, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan strategi pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut diterbitkan bersamaan dengan Peringatan Hari Pemberantasan Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2004. Dalam rangkaian itu, saat menyampaikan sambutan di depan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Task Tipikor), Presiden SBY menegaskan, “Sekali roda dan mesin pemberantasan korupsi telah berputar, jangan pernah berhenti!” Hal itu merupakan pernyataan tekad untuk secara konsisten terus melakukan upaya pemberantasan korupsi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 berisi 10 diktum umum dan 1 diktum khusus. Kesebelas diktum tersebut diharapkan dapat mencakup seluruh aspek yang diperlukan oleh Pemerintah dalam rangka mengantisipasi berbagai modus korupsi serta mampu menjadi alat dalam percepatan pemberantasan korupsi. Inpres ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; para Gubernur, serta para Bupati dan Wali Kota. Kepada para pihak yang ditunjuk dalam Inpres tersebut diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam diktum umum Inpres dimaksud. Di antaranya, seluruh pejabat pemerintah termasuk penyelenggara negara menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, mereka diminta membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 5 Selain itu, mereka diinstruksikan untuk membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang; meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; menetapkan program dan wilayah bebas korupsi; melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara konsisten untuk mencegah kebocoran dan pemborosan; menerapkan kesederhanaan dalam pribadi dan kedinasan; memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi (percepatan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka); melakukan kerja sama dengan KPK, menelaah dan mengkaji sistem-sistem yang menimbulkan tindak pidana korupsi; serta meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya. Secara khusus, inpres ini menginstruksikan Menko Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk melakukan kajian-kajian dan uji coba pelaksanaan sistem E-Procurement yang dapat digunakan bersama instansi pemerintah. Selain itu, kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Negara PAN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Negara BUMN, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, Kapolri, Gubernur, serta Bupati/ Wali Kota juga diberikan instruksi khusus, yang pada intinya berupa tugas untuk melaksanakan upaya-upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan bidang masing-masing. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam gerak kegiatannya antara lain merencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 6 KEMENTERIAN KEUANGAN negara. Hal ini berarti Kementerian Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hampir seluruh aspek perekonomian negara berhubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, disebutkan bahwa Kemenkeu mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. Tugas dan fungsi Kemenkeu untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara menjadikan Kemenkeu mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat korupsi tidak terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Dalam hal ini, diperlukan manajemen, aturan dan sumber daya aparatur yang baik untuk mencegah timbulnya korupsi. Begitu pentingnya peran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga selain harus melaksanakan 10 diktum umum sebagaimana seluruh Kementerian dan Lembaga, Kemenkeu mendapat amanat khusus pada Diktum Kesebelas Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Diktum Kesebelas angka 2 Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa khusus kepada Menteri Keuangan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 7 Untuk itu, sebagai tonggak pelaksanaan seluruh diktum Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Kemenkeu telah membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, yang ditandatangani oleh para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya nyata lain yang telah dilakukan oleh Kemenkeu adalah melaksanakan program reformasi birokrasi, yang meliputi penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik demi tercapainya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien. Organisasi Kormonev di lingkungan Kementerian Keuangan Untuk memastikan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, dibentuklah Organisasi Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi). Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi kala itu, kegiatan utama Kormonev Nasional difokuskan pada upaya-upaya dalam rangka mengefektifkan fungsi kormonev di seluruh instansi pemerintah. Tujuannya adalah pelaksanaan lnpres Nomor 5 Tahun 2004 di semua instansi mampu bersinergi dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Kemenkeu sendiri telah merintis program reformasi birokrasi yang bertumpu kepada penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan disiplin dan kualitas sumber daya manusia sejak tahun 2002. Terkait terbitnya Inpres Nomor 5 Tahun 2004, pada awal tahun 2007 Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 8 KEMENTERIAN KEUANGAN KMK.01/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan Mekanisme Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di Lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya untuk memantapkan pelaksanaan Inpres tersebut, setiap tahun susunan Tim Kormonev Kementerian Keuangan diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Secara garis besar, susunan keanggotaan Tim Kormonev Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdiri atas penanggung jawab, dalam hal ini Menteri Keuangan; Koordinator Pelaksana Inpres Nomor 5 Tahun 2004, yaitu Sekretaris Jenderal. Sementara itu, Sekretariat Pelaksana adalah Pimpinan unit organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, dalam hal ini adalah Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepala Biro Hukum, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Untuk Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah Inspektur Jenderal; Sekretariat Monitoring dan Evaluasi adalah Pimpinan unit di bawah Sekretariat Inspektorat Jenderal; serta Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi, yaitu adalah Inspektur Bidang Investigasi dan para Sekretaris Ditjen/Badan serta Kepala Bagian yang membidangi organisasi dan tata laksana di lingkungan Kemenkeu. Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, para Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris masing-masing unit eselon I melakukan program-program kegiatan dan pengkajian tentang agenda percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkeu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kemenkeu didukung oleh organisasi kantor pusat, instansi vertikal, serta unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan didukung oleh tidak kurang 82.000 pegawai dengan berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, Kemenkeu merupakan organisasi yang sangat besar dan heterogen serta merupakan satu-satunya Kementerian yang bersifat holding company type department,
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 9 yang setiap direktorat jenderal memiliki fungsi spesifik dan memiliki kantor wilayah direktorat jenderal, bukan merupakan kantor wilayah kementerian. Karakteristik organisasi tersebut menyebabkan Kementerian Keuangan bersifat sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Dalam rangka meningkatkan performance, Kemenkeu sejak dahulu selalu berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Selanjutnya sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan good governance, Kemenkeu pada prinsipnya sudah mulai melakukan reformasi sejak 2002, tetapi baru pada akhir 2006, Kemenkeu secara resmi meluncurkan Spanduk besar yang menggambarkan sifat permusuhan Kementerian Keuangan terhadap perilaku koruptif terpasang membentang di pagar utama pintu masuk Kompleks Kementerian Keuangan.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 10 KEMENTERIAN KEUANGAN Program Reformasi Birokrasi melalui penataan organisasi, yang meliputi modernisasi organisasi, pemisahan, penggabungan, dan penajaman fungsi organisasi. Selain itu, dilakukan penyempurnaan proses bisnis, yang meliputi standard operating procedure (SOP), Analisa dan Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja; serta peningkatan disiplin dan manajemen sumber daya manusia. Dengan ketiga hal itu, Kemenkeu melakukan semua pendekatan sistem. Kemenkeu membuat Manajemen Kinerja berdasarkan balanced score card dan kemudian menjalankan organisasi. Kemenkeu merekrut para pegawai dengan sistem terbuka berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemenkeu membangun sistem assessment center, manajemen talenta dan masih banyak lagi manajemen sumber daya manusia (SDM) yang dibangun, dikembangkan, dan ditingkatkan. Semua itu bertujuan membangun public trust, dan untuk memperoleh public trust Kemenkeu harus membuat pelayanan menjadi lebih baik lagi dan berkualitas, serta bebas dari korupsi. Bagi Kemenkeu, reformasi itu dimulai ketika membuat Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, didukung dengan Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nomor 15 Tahun 2004. Sebelum adanya ketiga paket undang-undang tersebut, undang-undang/Peraturan yang dipakai di Indonesia adalah undang-undang warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitset (ICW), UU Nomor 9 Tahun 1968, Indische Bedrijvenwet (IBW), Reglement voor het Administratief Beheer (RAB), IAR Staatsblad 1898 Nomor 9. Tugas sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara serta sebagai bendahara umum negara sangatlah berat, kompleks, dan bahkan rawan. Oleh sebab itu, tentu semua jajaran Kemenkeu harus meyakini pengelolaan keuangan ini tidak ada korupsi, cegah korupsi, dan berantas korupsi. Dan, itu adalah
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 11 satu kata yang benar-benar harus diwujudkan untuk Indonesia yang birokrasinya bersih dan melayani. Disadari oleh pentingnya tugas dan fungsi Kemenkeu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tuntutan reformasi menghujam ke dada seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Tidak ada kata lain, kecuali melakukan perbaikan, perbaikan, dan perbaikan di seluruh bidang. Maka, sejak itu segala sumber daya dikerahkan untuk mereformasi Kementerian Keuangan. Melalui tiga pilar reformasi birokrasi, yaitu Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis, serta Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM. Menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi adalah sangat strategis dengan beberapa alasan. Pertama, perilaku korupsi mencirikan bangsa yang memiliki peradaban yang rendah dan primitif karena tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai peradaban dunia yang modern dan universal. Kedua, perilaku korupsi selalu menciptakan ketidakadilan sosial. Korupsi membuat mereka yang memiliki kekuasaan memperoleh keuntungan dari penderitaan orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila korupsi selalu menjadi sumber ketimpangan sosial. Ketiga, korupsi menyebabkan tingginya biaya pemerintahan dan menjadikan satuan sosial ekonomi kehilangan daya saing. Negara yang memiliki birokrasi yang korup akan cenderung kehilangan daya saingnya dan cenderung akan mengalami kebangkrutan sosial dan ekonomi. Sejak lama, Kemenkeu telah menjadikan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan seirama dengan agenda reformasi birokrasi. Kerja keras itu pun membuahkan hasil, antara lain terbentuknya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 12 KEMENTERIAN KEUANGAN UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak tahun 2002, dibentuklah kantor-kantor modern di Kemenkeu, dimulai dengan pembentukan Kantor Wajib Pajak Besar, dan saat ini jumlah kantor modern di Kementerian Keuangan telah mencapai 66,76 persen (681 kantor modern dari total 1.020 kantor). Setiap pejabat telah mempunyai job description (uraian jabatan), telah disusun 15.029 SOP dengan 102 SOP Layanan Unggulan. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia terus dilakukan. Setiap unit eselon I telah mempunyai kode etik, telah disusun 35 soft competency dan kamus kompetensi yang digunakan sebagai dasar dalam pengisian jabatan, serta dilakukannya pengisian jabatan melalui open bidding. Sejak tahun 2008, telah diterapkan manajemen kinerja berbasis BSC, yaitu setiap pejabat dan pegawai Kemenkeu melakukan kontrak kinerja dengan atasannya setiap awal tahun, dan dipertanggungjawabkan secara periodik. Bahkan, kini, Kemenkeu telah memiliki Penilaian Kinerja Individu, melalui KMK-454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang menilai kinerja pegawai berdasarkan atas capaian IKU dan Nilai Perilaku. Begitu pun dengan peningkatan akuntabilitas dan pengawasan, terus dilakukan perbaikan dan peningkatan. Bahkan, untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan, Kemenkeu telah menggunakan fasilitas teknologi informasi, seperti e-performance, e-procurement, aplikasi pemantauan kontrak kinerja, aplikasi monitoring system, pengimplementasian aplikasi WISE (whistleblowing system), dan sebagainya. Semua aplikasi teknologi informasi tersebut digunakan oleh Kemenkeu untuk mempermudah alur birokrasi dan meminimalkan tatap muka petugas dan pengguna jasa agar tidak menimbulkan moral
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 13 hazards. Kemenkeu telah menetapkan lima nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Nilai-nilai tersebut adalah panduan berperilaku bagi setiap pegawai di Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut akan terus disosialisasikan, diinternalisasikan sehingga terpatri di sanubari setiap pegawai Kementerian Keuangan. Dengan demikian, dapat menjadi pendorong dan penyemangat dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara di satu sisi dan menjadi kendali serta rem atas hal negatif di sisi yang lain. Keberadaan nilai-nilai tersebut sedikit banyak diharapkan dapat menjadi panduan moral dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan korupsi. Tentu saja ini bukanlah pekerjaan yang mudah karena menuntut kebijakan yang menyeluruh, meliputi penegakan hukum, pengembangan budaya dan tradisi antikorupsi, peningkatan kapasitas masyarakat sipil, dan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga dibutuhkan dukungan dan kerja keras dari semua pihak tanpa kenal lelah. Telah disepakati bahwa pemantauan antikorupsi di Kemenkeu diprioritaskan pada implementasi rencana aksi di 5 (lima) Pilar Program Anti Korupsi, yaitu Pemetaan dan Identifikasi Sumber-Sumber Korupsi; Audit Sistem dan Kinerja; Pencegahan melalui perumusan dan internalisasi nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan serta melalui penyusunan dan sosialisasi kode etik; Pengawasan melalui implementasi Whistleblowing System dan melalui penerbitan KMK Nomor 152 Tahun 2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk memperjelas tugas dan fungsi dari Unit Kepatuhan Internal; serta Penindakan melalui mekanisme pemberian reward dan punishment.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 14 KEMENTERIAN KEUANGAN Lahirnya PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2012 Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari KKN mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Konsep ini sudah ada sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012. Salah satu strateginya adalah “Strategi Pencegahan”. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan di beberapa daerah melalui pembentukan one stop service (layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 15 Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top management yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah pada tanggal 5 September 2012 sebagai penyempurnaan dan pencabutan atas PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2012 yang diterbitkan pada tanggal 10 April tahun yang sama. Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep island of integrity. Island of integrity atau pulau integritas biasa digunakan untuk menunjukkan semangat dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island/zone atau pulau/kepulauan. Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya (misalnya Kementerian Keuangan). Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada zona integritas adalah sangat memungkinkan lahirnya zona-zona/island-island baru yang juga ikut menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya island baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unitunit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 16 KEMENTERIAN KEUANGAN serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI). ZI juga merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI, mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara itu, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 85 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyebutkan, sebagai leading organisation yang sudah melakukan reformasi lebih dulu dari kementerian dan lembaga lain, Kemenkeu sangat berkepentingan untuk bisa mengakreditasi semua unit di Kemenkeu dan satker yang memberikan pelayanan publik memperoleh predikat WBK WBBM. “Tentu saja, disiapkan berbagai perangkat yang memungkinkan untuk mencapainya. Misalnya, menerbitkan KMK 426 terkait pedoman pembangunan ZI-WBK/WBBM. Selain itu, dilakukan pula banyak hal, seperti sosialisasi, dialog, diskusi grup, terutama membangun awareness kepada para satker bahwa WBK/WBBM ini akan memberikan esensi reformasi
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 17 semakin terwujud dengan akreditasi oleh KemenPAN-RB karena di sana ada tim penilai nasional,” papar Hadiyanto, yang pada periode 2015-2021 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan mengawal pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu. Diharapkan melalui pembangunan ZI, unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmarking untuk unit kerja lainnya, sehingga seluruh unit kerja akan bergerak ke arah peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik-praktik perilaku koruptif.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 18 KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 19 PENCANANGAN ZI-WBK/WBBM BAB II
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 20 KEMENTERIAN KEUANGAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengungkapkan hal menarik saat menyampaikan sambutan dalam rangkaian Hari Oeang yang Ke-66 pada 31 Oktober 2012 di Kementerian Keuangan, Jakarta. Menurut Busyro, korupsi terus berdinamisasi dan beregenerasi. Tren mutakhir adalah banyaknya koruptor berusia di bawah 40 tahun. Sebagian di antara mereka ibu rumah tangga. ”Ini mengenaskan, menyedihkan,” ujarnya (Kompas, 1/11/2012). Korupsi menimbulkan persoalan ketidakadilan sosialstruktural-sistemik. Korupsi juga menimbulkan pemiskinan secara masif-struktural dengan segala dampaknya, di antaranya rendahnya mutu akademik. Korupsi juga mendorong laju pertumbuhan simbol-simbol konsumerisme. Terlihat dari menjamurnya mal-mal mewah di Ibu Kota. Pada saat yang sama, konflik horizontal semakin marak akibat ketidakadilan yang dialami rakyat. Begitu penting dan gentingnya perang melawan korupsi sehingga dari 21 prioritas Pemerintah Presiden Susilo Bambang
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 21 Yudhoyono kala itu, yang paling tinggi adalah reformasi birokrasi. Termasuk di dalamnya adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, salah satu program yang dilancarkan dalam rangka itu adalah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI- WBK/WBBM) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB (Deputi RB Kunwas) kala itu, Muhammad Yusuf Ateh, menceritakan, ide awal program ZI- WBK/WBBM lahir dari kegelisahan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak berjalan secara cepat dan sesuai harapan. “Terutama di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) yang memiliki banyak unit kerja, dengan permasalahan yang sangat spesifik dan beragam,” ujarnya. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan cepat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dibentuklah unit kerja percontohan atau “champion” yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dapat dijadikan role model oleh unit kerja lainnya. Dengan model seperti ini, akan lebih mudah untuk menularkan kesuksesan dari unit kerja percontohan kepada unit kerja lainnya yang sejenis. Diharapkan tercipta “snow ball effect” sehingga perubahan akan berjalan secara masif. Ide ini sebelumnya pernah dikembangkan Ateh pada saat di KPK. “Saya membuat program “island of integrity” sebagai upaya pencegahan korupsi. Konsep itu yang saya kembangkan dalam membangun ZI, tidak hanya upaya pencegahan korupsi, tetapi juga perbaikan kualitas layanan pemerintah,” ujar Ateh lebih lanjut. Terkhusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara menjadikan Kemenkeu mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pencanangan pembangunan ZI-
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 22 KEMENTERIAN KEUANGAN WBK/WBBM merupakan deklarasi/pernyataan pimpinan dan seluruh pegawai K/L/pemda yang telah siap menjadi ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Pencanangan ZI dikoordinasikan oleh instansi induknya dan dilakukan bersama-sama dan terbuka serta dipublikasikan secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan hanya dilakukan satu kali sebagai komitmen pimpinan tertinggi organisasi. Dalam hal diperlukan, unit kerja dapat melakukan pencanangan pembangunan ZI kembali secara bersama-sama dengan dikoordinasikan sekretariat di masingmasing unit eselon I atau sekretariat unit organisasi non-eselon untuk kantor pusat, atau kantor wilayah untuk unit kerja vertikal. Pencanangan Dalam upaya pencanangan zona integritas, Kemenkeu tidak banyak melakukan persiapan-persiapan berarti karena sebelum kegiatan pencanangan dilakukan, pada dasarnya diskusi yang berkembang di internal Kemenkeu bukanlah pada masalah hal apa yang belum terpenuhi sebagai salah satu syarat pencanangan, melainkan lebih ke masalah apakah Kemenkeu masih perlu melakukan kegiatan pencanangan zona integritas. Diskusi ini muncul karena Kemenkeu beranggapan bahwa pencanangan zona integritas sebagai tonggak pembangunan ZI menuju WBK/WBBM disalahartikan oleh sebagian orang bahwa Kemenkeu ternyata selama ini belum bersungguh-sungguh melakukan berbagai tindakan pencegahan perilaku koruptif, buktinya baru akan melakukan pencanangan pada tahun 2012. Padahal, faktanya proses reformasi birokrasi sudah dilakukan sejak tahun 2002. Bahkan, sebenarnya, sejak 9 Februari 2012, Kemenkeu telah
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 23 mengeluarkan SE-3/SJ/2012 tentang Pemasangan Spanduk/ Rontek/Banner/Atribut Anti Korupsi dan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Diskusi mengenai perlu atau tidaknya Kemenkeu melakukan pencanangan akhirnya disepakati pada saat rapat antara Sekretaris Jenderal Ki Agus Ahmad Badaruddin dan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dan akan dilakukan sebagai salah satu rangkaian acara peringatan Hari Oeang ke-66 tahun 2012. Acara pencanangan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dihadiri para pimpinan Kementerian PAN-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, para perwakilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan organisasi internasional. Segera setelah disepakati bahwa Kemenkeu akan melakukan pencanangan ZI-WBK/WBBM pada peringatan Hari Oeang tahun 2012 sebagai salah satu bentuk dukungan dan komitmen atas program nasional, Sekretaris Jenderal segera melakukan sejumlah langkah yang diperlukan dalam mendukung kegiatan tersebut. Di antaranya, melaksanakan pakta integritas untuk seluruh pegawai mulai dari golongan IV E sampai dengan golongan I A; memastikan Penyusun Laporan Keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) guna memperoleh predikat sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Opini Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah lain yang dilakukan adalah memastikan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memperoleh predikat sekurang-kurangnya mendapatkan Nilai Sakip/Lakip C Terhadap Penilaian Kinerja Instansi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB); serta
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 24 KEMENTERIAN KEUANGAN sosialisasi Permen PAN-RB No. 60/2012 Terkait dengan Pakta Integritas, Zona Integritas, WBK dan WBBM, UPI (Unit Penggerak Integritas), UPBI (Unit Penggerak Pembangunan Integritas), TPI (Tim Penilai Internal), TPN (Tim Penilai Nasional), Indikator Hasil, Indikator Proses, Mekanisme Pengisian Kertas Kerja Evaluasi, dan Mekanisme/Siklus Pengusulan. Selain itu, langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan termasuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, yaitu Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi, Deputi Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur, KPK dan Ombudsman RI; membuat surat resmi yang ditandatangani oleh pimpinan unit ditujukan pada tiga pimpinan instansi yaitu Menpan-RB, KPK, dan Ombudsman RI dalam satu surat yang isinya memohon kehadiran sebagai saksi dan penyampaian sambutan serta pengarahan; minimal satu hari sebelum hari pelaksanaan dapat berkoordinasi dengan tim ahli prosesi pencanangan pembangunan zona integritas untuk cek dan ricek tentang persiapan dan kesiapan seremonial prosesi; serta mengundang para wartawan, tokoh masyarakat/LSM, perguruan tinggi, atau instansi terkait lainnya. Pencanangan pembangunan ZI menuju WBK di Kemenkeu memberikan arti yang sangat penting. Ini karena hal tersebut merupakan salah satu perwujudan komitmen Kemenkeu dalam rangka melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK bukanlah sekadar seremoni atau ajang pencitraan atributif bagi Kemenkeu. Namun, bagi Kemenkeu, acara Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dijadikan sebagai momentum yang tepat untuk meneguhkan kembali komitmen Kemenkeu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sudah banyak hal yang telah dilakukan oleh Kemenkeu dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani serta sudah banyak pula hal yang telah dicapai. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan saat itu Agus DW Martowardojo mengatakan, pencanangan pembangunan ZI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 25 menuju WBK hanya bagian kecil dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, segala usaha untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani akan terus ditingkatkan. “Kami yakin bahwa seseorang yang telah diberi amanat untuk mengurus hajat hidup orang banyak, kemudian dia tidak memenuhi amanat tersebut dengan baik, maka dia tidak akan mencium bau surga,” ujarnya.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 26 KEMENTERIAN KEUANGAN Agus juga meyakini bahwa dengan berbekal Nilai-nilai dan Perilaku Utama Kementerian Keuangan, 5 Pilar Program Anti Korupsi, semangat reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, serta kerja keras dan kerja cerdas seluruh insan Kemenkeu, Kemenkeu akan mampu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di seluruh lingkungan Kemenkeu. “Nantinya, hal tersebut akan memacu terwujudnya tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, demi tercapainya visi dan misi pemberdayaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik (public trust), memacu pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal (pro growth and fiscal sustainability), mengurangi kemiskinan (pro poor), mengatasi pengangguran (pro job), dan terjaganya kesinambungan serta kelestarian lingkungan (pro environment),” paparnya. Terkait pencanangan ZI-WBK/WBBM di Kemenkeu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian (Deputi RB Kunwas) PANRB, Prof Erwan Agus Purwanto, di mana peluncuran zona integritas ini merupakan upaya untuk melakukan perbaikan birokrasi menuju birokrasi yang ideal sehingga memiliki ciri-ciri birokrasi negara maju. Untuk melakukan itu, ada intervensi lewat grand design/ roadmap RB yang di dalamnya ada berbagai macam aspek yang ingin diintervensi (8 area perubahan). Jika bicara perubahan di seluruh K/L dan daerah, ini tidak mudah. Karena kalau bicara Kemenkeu saja, terdiri atas berbagai macam unit yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau menunggu perubahan komprehensif terjadi, masyarakat harus menunggu lama untuk merasakan pelayanan yang diidealkan. Oleh karena itu, agar terjadi breakthrough, masyarakat segera merasakan pelayanan yang ideal, KemenPANRB membuat program zona integritas. Ini diterapkan pada unit pelayanan tertentu. Misalnya, perpajakan. “Di sana diterapkan 8 area (minus 2 karena hanya bisa diterapkan di level kementerian).
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 27 Kemudian, dipakai jadi semacam prototipe RB yang langsung diterapkan unit-unit terkecil yang melayani masyarakat,” ujar Prof Erwan. Dari perkembangannya, tambah Prof Erwan, yang diterapkan di Kemenkeu termasuk yang leading, bisa dijadikan contoh bagi K/L lain. Berbagai macam pihak yang terlibat dalam ZI cukup bersinergi bersama. Pengawas internal dan tim penilai internal memiliki peran untuk menyiapkan unit. Kemudian unit di-asses oleh KemenPAN-RB sebagai unit yang disebut WBK (pada tahap berikutnya WBBM). Oleh karena itu, tidak heran jika selama ini capaian Kemenkeu dianggap cukup maju.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 28 KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 29 PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM BAB III
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 30 KEMENTERIAN KEUANGAN Setiap kementerian/lembaga dituntut untuk dapat menciptakan inovasi cemerlang agar mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu, perlu adanya pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai role model dalam mewujudkan integritas dan pelayanan berkualitas. Pembangunan ZI ditujukan dalam upaya untuk menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan budaya birokrasi yang melayani serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pembangunan WBK merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi sebagaimana disebutkan dalam Instruksi kelima dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pembangunan WBK juga menjadi tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan WBBM. Pembangunan WBK dan WBBM yang akan dinilai melalui 2 indikator, yaitu 20 indikator proses dan 8 indikator hasil.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 31 INDIKATOR PROSES PEMBANGUNAN WBK/WBBM 1. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas 2. Pemenuhan kewajiban LHKPN 3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja 4. Pemenuhan kewajiban laporan keuangan 5. Penerapan kebijakan disiplin PNS 6. Penerapan kode etik khusus 7. Penerapan kebijakan pelayanan publik 8. Penerapan whistle blower system tindak pidana korupsi 9. Pengendalian gratifikasi 10. Penanganan benturan kepentingan 11. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi 12. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP 13. Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas 14. Penerapan kebijakan pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK 15. Promosi jabatan secara terbuka 16. Rekrutmen secara terbuka 17. Mekanisme pengaduan masyarakat 18. E-procurement 19. Pengukuran kinerja individu 20. Keterbukaan informasi publik
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 32 KEMENTERIAN KEUANGAN INDIKATOR HASIL PEMBANGUNAN WBK/WBBM 1. Nilai Indeks Integritas; 2. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 3. Persentase Kerugian Negara yang belum diselesaikan; 4. Jumlah maksimum temuan in-efektif; 5. Jumlah maksimum temuan in-efisien; 6. Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan; 7. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti; dan 8. Persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi Segera setelah dilakukan pencanangan ZI oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang pada saat itu dikomandoi oleh Anies Said Basalamah dan diteruskan oleh Charmeida Tjokrosuwarno kemudian merapatkan barisan dan kemudian berkoordinasi dengan pimpinan unit eselon I dan mengusulkan kepada Inspektorat Jenderal lima unit kerja untuk dinilai sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di tahun 2013, sesuai kriteria Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 tahun 2012. Komitmen dan tolok ukur Upaya pembangunan wilayah bebas dari korupsi merupakan penegasan atas komitmen antikorupsi Kemenkeu. Pembangunan