PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 133 Dalam rapat terungkap, di TPK sendiri terdapat perbedaan perlakuan atas unit-unit kerja yang menurut penilaian TPUE-I tidak memenuhi kriteria penilaian Komponen Pengungkit, tetapi tetap diusulkan tersebut. Dari 6 Inspektorat yang menjadi TPK, ada 2 Inspektorat yang secara tegas menolak untuk melakukan penilaian, 1 Inspektorat melakukan penilaian kembali, dan 3 Inspektorat tidak memberikan pendapat karena tidak menemukan kasus seperti yang dibahas. Tidak berhenti sampai di situ, unit pengusul masih terus mencoba “merayu” untuk mengubah putusan. Pejabat pada unit pengusul beberapa kali menghubungi agar mempertimbangkan kembali untuk melakukan penilaian. Bahkan, dalam salah satu pembicaraan diceritakan bahwa ada kepala kanwil salah satu unit kerja yang tidak lulus datang ke kantor pusat hanya untuk meyakinkan bahwa unit kerjanya siap untuk melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen. Akhirnya, inspektur setuju dengan putusan tim. Sekali lagi unit pengusul gagal mengubah pendirian TPK. Pelajaran untuk tim penilai, baik di kanwil, kantor pusat, maupun di kementerian, lakukanlah penilaian sesuai dengan ketentuan, sesuai aturan. Janganlah hanya karena ingin mendapat predikat ZI WBK/WBBM atau mengejar target lantas mengesampingkan aturan main. Karena ZI WBK/WBBM tidak sekadar predikat, tetapi juga harus menjadi budaya kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Inspektorat VII Perbaikan yang Berkelanjutan SELAMA pelaksanaan tugas Inspektorat VII sebagai koordinator ZI WBK/WBBM sejak 2013, yang proses
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 134 KEMENTERIAN KEUANGAN pembangunan ZI WBK/WBBM dilaksanakan pertama kali, terdapat beberapa perbaikan dan peningkatan proses bisnis yang telah dilakukan dalam proses penilaian. Di antaranya, penilaian ZI WBK/WBBM di Kementerian Keuangan secara digital menggunakan aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA). Dengan semakin banyaknya unit kerja yang diusulkan untuk dilakukan penilaian, ini juga mengharuskan perubahan pola penilaian. Tahun 2013–2016, penilaian masih bisa dilakukan dengan kunjungan langsung ke unit kerja, sekarang dilakukan secara penuh dengan metode desk evaluation, sedangkan visit hanya dilakukan jika dirasa perlu. Pandemi Covid-19 tahun 2020 sempat membuat pelaksanaan penilaian ZI WBK/WBBM mundur, tetapi dengan kesiapan sistem teknologi informasi yang dimiliki Kementerian Keuangan, seperti penggunaan aplikasi NADINE, aplikasi DIA, serta e-mail dan dropbox Kementerian Keuangan, penilaian atas pembangunan ZI WBK/WBBM tetap dapat dilaksanakan dengan baik tepat waktu. Untuk penilaian pada masa mendatang, terdapat hal-hal yang perlu dibenahi, di antaranya terkait kesiapan unit kerja. Unit kerja yang diusulkan memperoleh predikat ZI WBK/WBBM juga harus merupakan unit kerja benar-benar bersih dan bebas dari korupsi. Pada masa yang akan datang, sebaiknya proses penilaian atas pembangunan ZI WBK/WBBM dapat diselaraskan, terutama dokumen dan data dukung terkait. Tak kalah penting adalah perbaikan berkelanjutan oleh unit kerja. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa unit kerja yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM selalu senantiasa memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 135 Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Melalui Proses Revisi, Hadirkan Layanan Lebih Akuntabel dan Transparan PENGANUGERAHAN predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Hotel Bidakara, Jakarta, 10 Desember 2019, menandai kesuksesan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Tak dapat dimungkiri, sistem tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, dan sistem pengawasan yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran dapat dikatakan telah mapan. Pada beberapa aktivitas, sistem-sistem tersebut bahkan telah terdigitalisasi. Dari 6 komponen pengungkit yang dinilai, 4 di antaranya berhasil meraih nilai sempurna 100 persen. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman merupakan unit yang pertama lolos dalam penilaian ZI Menuju WBK di tingkat nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Pembangunan ZI Menuju WBK di lingkungan Direktorat DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 136 KEMENTERIAN KEUANGAN Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman meraih momentum dengan pengembangan Aplikasi e-Revisi Anggaran yang bertujuan memfasilitasi penyampaian dan penyelesaian usulan revisi anggaran kementerian negara/lembaga ke Direktorat Jenderal Anggaran secara elektronik. Singkatnya, proses revisi yang merupakan layanan unggulan Direktorat Jenderal Anggaran menjadi lebih akuntabel dan transparan. Digitalisasi layanan yang terus dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Sekretariat DJA Raih Sukses Berkat Komitmen dan Kerja Keras SETIAP tahunnya, Sekretariat DJA selalu berperan aktif dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada unit-unit lingkup Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Selain dukungan dalam setiap Pembangunan ZI-WBK, Sekretariat DJA melalui Bagian KIMRA juga melakukan pendampingan dan asistensi kepada unit perwakilan yang tengah mengikuti penilaian ZI-WBK, baik untuk penilaian di tingkat kementerian maupun nasional. Pertama kali mendampingi dan mengasistensi Direktorat Anggaran Bidang III pada 2014, kemudian Direktorat Penyusunan APBN pada 2017 dan 2018. Selanjutnya pada 2019, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman juga tak luput dari pendampingan dan asistensi Sekretariat DJA. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pembangunan ZIWBK tahun 2020 adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan berbagai perubahan dalam tata laksana yang ada. Tantangan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 137 lainnya adalah mencari inovasi yang dapat menjawab isu strategis sekaligus sesuai dengan harapan stakeholder Sekretariat DJA. Terdapat empat inovasi yang menjadi sorotan Sekretariat DJA pada saat Pembangunan ZI-WBK, yaitu i-Puslay, Aplikasi Angkasa, KONCO DJA, dan Daycare DJA. Penilaian ZI-WBK dilakukan secara berjenjang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN-RB dilakukan secara daring, baik survei maupun evaluasi lapangan. Pada pekan ketiga bulan Desember 2020, Sekretariat DJA diumumkan sebagai salah satu unit kerja lingkup Kementerian Keuangan yang berhasil mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat DJA. Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN Kisah Sukses Penilaian ZI WBK DJA PADA 2014, unit pertama yang ditunjuk mengikuti Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) adalah unit Direktorat Anggaran Bidang III (sekarang menjadi Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN). Pada kesempatan tersebut, Direktorat Anggaran Bidang III berhasil mendapatkan predikat WBK dari Tim Penilai Kementerian (Itjen Kemenkeu). Selanjutnya, pada 2017 dan 2018, unit yang ditunjuk untuk mewakili DJA dalam Penilaian ZI WBK adalah unit Direktorat Penyusunan APBN. Pada kedua kesempatan tersebut, Direktorat Penyusunan APBN berhasil mendapatkan predikat WBK dari Tim Penilai Kementerian.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 138 KEMENTERIAN KEUANGAN Pada 2019, untuk pertama kalinya, DJA berhasil mendapatkan predikat WBK dari Tim Penilai Nasional Kementerian PAN-RB. Unit yang mewakili DJA saat itu adalah Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Keberhasilan di tingkat nasional tersebut berlanjut pada 2020 ketika Sekretariat DJA juga berhasil mendapatkan predikat WBK di tingkat nasional. Secara umum, terdapat dua kendala yang sering dijumpai saat penilaian TPEI. Pertama, menjaga semangat teman-teman unit yang sedang mengikuti penilaian yang prosesnya cukup panjang. Kedua, partisipasi responden yang rendah pada saat survei penilaian ZI WBK. Untuk mengatasi kendala tersebut, biasanya harus menghubungi langsung para responden agar bersedia mengisi survei dimaksud. Kepatuhan Internal, Manajemen Risiko, dan Advokasi (KIMRA) sebagai Tim Penilai Unit tidak hanya menilai proses pembangunan ZI WBK, tetapi juga turut melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap unit yang ditunjuk untuk mengikuti Penilaian ZI WBK.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 139 Kisah Sukses DJP Riau Labor Omnia Vincit APA untungnya ikut penilaian ZI menuju WBK? Kenapa harus ikut penilaian? Proses penilaian akan menambah beban kerja gak? Pertanyaan seperti ini sangat sering ditemukan ketika kami mendorong dan meminta KPP berpartisipasi sebagai peserta penilaian ZI menuju WBK. Dengan komunikasi yang baik dan intens, terutama komunikasi non formal melalui berbagai channel komunikasi, akhirnya empat KPP di lingkungan Kanwil DJP Riau bersedia mengikuti penilaian ZI menuju WBK tahun 2021, yaitu KPP Madya Pekanbaru, KPP Pratama Pangkalan Kerinci, KPP Pratama Dumai, dan KPP Pratama Rengat. Hingga saat ini, dari delapan KPP di lingkungan Kanwil DJP Riau, hanya satu KPP yang telah berhasil meraih predikat WBK yaitu KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Ditargetkan, pada tahun 2023, seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau akan meraih predikat WBK. Dalam proses penilaian ZI menuju WBK tahun 2021, Kanwil DJP Riau membantu dan mendorong KPP peserta penilaian dengan memberikan bimbingan teknis dan asistensi one-onone. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan sinergi antara Kanwil DJP Riau dengan KPP, empat KPP di lingkungan Kanwil DJP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 140 KEMENTERIAN KEUANGAN Riau berhasil memenuhi standar penilaian KITSDA selaku Tim Penilai Unit Eselon I dan juga memenuhi standar penilaian Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian. Bahkan, nilai yang diperoleh secara umum exceed the expectations. Sinergi yang telah terjalin antara Kanwil dengan KPP tetap ditingkatkan, asistensi dan supervisi tetap dilakukan dan komunikasi tetap dirawat dan dipererat, dengan harapan empat KPP peserta penilaian dapat lolos dan memenuhi standar penilaian Tim Penilai Nasional hingga pada akhirnya berhasil meraih predikat WBK. Labor Omnia Vincit, Work Conquers All, kerja keras mengatasi segalanya. Kisah Sukses - DJP Jateng Sudut Pandang Verifikator Kanwil dalam Pembangunan ZIWBK/WBBM KANWIL DJP Jawa Tengah I memperoleh Predikat ZI-WBK Tahun 2020 dan memverifikasi pembangunan ZIWBK/WBBM beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP yang meraih predikat ZIWBK/WBBM yaitu KPP Madya Semarang (WBK2018 dan WBBM-2019), KPP Pratama Kudus (WBK-2019), KPP Pratama Batang (WBK-2020). Pada caturwulan I tahun 2021, dilakukan verifikasi Tingkat Kanwil atas KPP Pratama Kudus untuk penilaian WBBM, serta KPP Semarang Selatan, KPP Semarang Barat, dan KPP Pratama Semarang Candisari untuk penilaian ZI-WBK. Modal dasar pembangunan ZIWBK sendiri seyogyanya sudah ada dalam integritas setiap pegawai Kementerian Keuangan, mulai dari pimpinan unit kerja sampai staf pelaksana.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 141 Berdasarkan sudut pandang selaku verifikator Kanwil, nilai yang ada dalam NNKK, khususnya integritas para pegawai senantiasa dijaga, diarahkan dan dibudayakan untuk mendukung pencapaian target dan tujuan organisasi. Pelaksanaan kewajiban, tugas dan fungsi pegawai baik sendiri maupun bersama-sama, dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, memompa kinerja individu, menunjang kinerja organisasi dan terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal sederhana dan sebaiknya rutin dilakukan sehari-hari untuk tujuan pemenuhan kelengkapan dokumen pembangunan ZIWBK adalah tertib administrasi dan dokumentasi dalam setiap kegiatan dalam kurun waktu minimal satu tahun sebelum tahun penilaian. Sinergi, kepedulian, atensi seluruh pegawai, dan dorongan/ keteladanan pimpinan memudahkan upaya pembangunan ZIWBK/WBBM dan dukungan implementasinya tersampaikan ke pihak eksternal. Tim Penilai Unit Eselon I DJP Amanah Menteri Keuangan Menjadi Spirit Bagi KITSDA AMANAH dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan harus berpredikat WBK telah menjadi spirit bagi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) sebagai Tim Penilai ZI menuju WBK/WBBM tingkat Unit Eselon I DJP.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 142 KEMENTERIAN KEUANGAN Dengan lebih dari 400 unit kerja yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, terbanyak di antara unit kerja eselon I lain di Kementerian Keuangan, menjadikan tugas untuk mewujudkan harapan Menteri Keuangan tersebut menjadi sangat menantang. Pada awal keikutsertaan DJP dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di tahun 2013, DJP bisa dikatakan “terlambat panas”. Pada 5 tahun awal penilaian, tercatat hanya ada 4 unit kerja di lingkungan DJP yang meraih predikat WBK/ WBBM. Keikutsertaan secara masif dimulai sejak tahun 2018, seiring terbitnya KMK 426/KMK.01/2017. Dalam kurun waktu 2018-2020, sebanyak 120 unit kerja di lingkungan DJP berhasil meraih predikat WBK dan 10 unit kerja meraih predikat WBBM. Senyum, tangis, tawa, dan semua emosi seakan menjadi satu selama proses penilaian yang dilakukan secara marathon dengan waktu yang terbatas dan unit kerja yang sangat banyak. Tahun 2019 menjadi salah satu tahun yang paling menantang karena Direktorat KITSDA selain berperan sebagai tim pembangunan dan tim penilai, tapi juga menjadi salah satu unit kerja peserta penilaian pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM. Perjuangan seluruh elemen di Direktorat KITSDA akhirnya berakhir manis. Bersama dengan 35 unit kerja lain di lingkungan DJP, Direktorat KITSDA menjadi salah satu dari 36 unit kerja yang meraih predikat WBK/WBBM di tahun 2019. Sampai dengan tahun 2020, total sebanyak 124 unit kerja telah mendapatkan predikat WBK dan 12 unit kerja telah berpredikat WBBM.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 143 KPP Madya Tangerang Berawal Ketika Euforia Pencapaian Penerimaan 100 Persen PADA awal tahun 2018, ketika euforia pencapaian penerimaan 100 persen tahun 2017 belum usai, Kepala Kanwil DJP Banten memberikan tantangan berikutnya kepada KPP Madya Tangerang untuk mengikuti proses pembangunan ZI WBK/ WBBM. Yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi masalah dan fokus arah pembangunan ZI WBK/WBBM. KPP Madya Tangerang mengidentifikasi tiga fokus utama yaitu bagaimana menciptakan unit kerja KPP Madya Tangerang yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan peran serta seluruh pegawai dan wajib pajak; target kinerja organisasi yang tinggi membutuhkan SDM yang kompeten dan profesional; kebutuhan wajib pajak yang utama adalah untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Setelah masalah dan fokus arah pembangunan diidentifikasi, mulailah ditetapkan rencana kerja dan tim kerjanya. Untuk tim kerja yang terdiri dari 1 sekretariat dan 6 subtim melibatkan sebagian besar pegawai KPP Madya Tangerang mulai dari kepala kantor, seluruh pejabat eselon IV, seluruh supervisor, sebagian Account Representative (AR), sebagian Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP), dan sebagian pelaksana. KPP Madya Tangerang menyadari bahwa untuk meyakinkan Wajib Pajak, perlu lebih dahulu meyakinkan seluruh pegawai akan pentingnya proses pembangunan ZI WBK/WBBM dan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 144 KEMENTERIAN KEUANGAN perlunya komitmen seumur hidup atas proses tersebut. Setelah melakukan berbagai upaya, mulai dari inovasi, sosialisasi, hingga membangun kepercayaan wajib pajak, pada 9 Desember 2018, KPP Madya Tangerang berhasil memperoleh gelar ZI menuju WBK. Tidak berhenti di situ, pada 2020 maju untuk proses pembangunan ZI menuju WBBM. Kerja keras dan sinergi yang dilakukan akhirnya berbuah manis. Pada 21 Desember 2020, KPP Madya Tangerang berhasil meraih predikat ZI WBBM. Kisah Sukses - DJP Sumbawa Dari Tana Samawa, Menebar Semangat Antikorupsi dan Melayani KANTOR Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar merupakan KPP Pratama yang pertama kali memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tingkat nasional pada 2019 – bersama KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Madya Semarang. Dari Tana Samawa (Tanah Sumbawa) KPP Pratama Sumbawa Besar menggelorakan dan menyebarkan semangat antikorupsi serta membangun birokrasi yang responsif dan bersih dalam memberikan layanan. Perjalanan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tingkat Nasional dapat dapat ditengok beberapa tahun ke belakang. Pada 2015, KPP Pratama Sumbawa Besar menjuarai Lomba Pelayanan tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara. Pada 2016 meraih Juara I Nasional Lomba Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Direktorat Jenderal Pajak serta Tingkat Kementerian
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 145 Keuangan. Kemudian pada 2017 memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tingkat Nasional dari Kementerian PANRB. KPP Pratama Sumbawa Besar pertama kali mengikuti penilaian ZI WBBM Tingkat Nasional pada 2018. Disadari bahwa setelah memperoleh predikat WBK pada 2017, KPP Pratama Sumbawa Besar segera bersiap untuk tahap berikutnya, yakni berusaha mendapatkan predikat WBBM pada tahun berikutnya. Setelah terus berupaya menciptakan beragam inovasi serta mengalami berbagai lika-liku, akhirnya pada 2019 KPP Pratama Sumbawa Besar meraih predikat WBBM Tingkat Nasional dari Kementerian PANRB. Pembangunan ZI WBK/WBBM ini memerlukan kerja sama dari seluruh pegawai KPP Pratama Sumbawa Besar dan dukungan para pemangku kepentingan. Semangat gotong royong ini selaras dengan motto Kabupaten Sumbawa, yakni “Sabalong Samalewa”, yang secara umum bermakna semangat untuk bekerja sama, gotong royong, tolong-menolong.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 146 KEMENTERIAN KEUANGAN WBBM KPPBC TMP A Bandung Kisah Sukses Unit WBBM KPPBC TMP A Bandung KANTOR Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung (Bea Cukai Bandung) menjadi salah satu dari 214 satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2020. Predikat ini merupakan buah kerja keras dari perjalanan panjang proses transformasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Bandung. Bea Cukai Bandung telah mempersiapkan program transformasi pelayanan publik sejak mengikuti kontestasi Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kementerian Keuangan pada 2017 dan berhasil memperoleh predikat Terbaik Kedua. Hingga secara simbolis, fondasi dari proses transformasi ini mulai dilaksanakan sejak 19 Desember 2017 melalui acara Pencanangan Zona Integritas oleh kepala kantor dan diikuti komitmen dari seluruh pegawai dan para stakeholder. Keberhasilan Bea Cukai Bandung tidak lepas dari peran sentral sosok pemimpin organisasi. Pengembangan inovasi dalam peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan dilakukan Bea Cukai Bandung melalui beberapa aplikasi dan kebijakan pelayanan. Selain itu, kualitas pegawai Bea Cukai Bandung memberikan kontribusi utama dalam DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 147 proses reformasi pelayanan. Seiring berjalannya proses pembangunan zona integritas, Bea Cukai Bandung juga telah menjadi role model pembangunan zona integritas sekaligus memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar kantor maupun lingkungan kementerian keuangan dan kementerian/ lembaga lainnya atas keberhasilan pencapaian transformasi pelayanan publik ini. WBBM KPPBC TMP C Banyuwangi Kisah Sukses Unit WBBM KPPBC TMP C Banyuwangi SETIAP unit kerja di bawah naungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Begitu pula halnya dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi. Perjuangan meraih predikat ini dilandasi tidak hanya karena kewajiban, tetapi juga pembuktian terhadap komitmen dan kinerja untuk melayani dan bebas KKN. Pembangunan zona integritas ini merupakan komitmen bersama seluruh anggota keluarga besar KPPBC TMP C Banyuwangi. Peran penting pimpinan sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perubahan. Untuk KPPBC TMP C Banyuwangi, seluruh pejabat dan pegawai ikut serta dan aktif dalam tim pembangunan zona integritas (ZI). Selain pelayanan utama kantor, aksi dan kegiatan sosial kepada masyarakat gencar dilaksanakan. Tidak hanya itu, kearifan budaya lokal menjadi motivasi para insan di dalamnya untuk ikut melestarikan dan menjaga nilai-nilai budaya tersebut. Sebagai sebuah instansi tidak bisa sendiri dalam menjalankan sebuah tugas. Adanya sinergi dan kerja sama
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 148 KEMENTERIAN KEUANGAN akan mempermudah pelaksanaan tugas. Sesama instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPPBC TMP C Banyuwangi giat melakukan kegiatan sharing session kepada instansi yang berjuang dalam pembangunan ZI. Setelah mencapai predikat WBBM, mengambil langkah untuk mempertahankan laju dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik adalah upaya yang berusaha dijaga oleh seluruh elemen di KPPBC TMP C Banyuwangi. Pembaharuan juga dirasakan oleh seluruh elemen KPPBC TMP C Banyuwangi, salah satunya pembaharuan pola pikir dan budaya kerja. Nilai penting dalam sebuah pembangunan adalah terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan yang dapat dibuktikan dan berkelanjutan. Jawa Timur I Kisah Sukses Verifikator Kanwil Jawa Timur DITUNJUK menjadi anggota tim penilai eselon II (verifikator) adalah suatu pengalaman yang berharga, penuh perjuangan, tetapi akhirnya berbuah manis. Berusaha memahami dan menerjemahkan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang merupakan sumber dari segala sumber pedoman pembangunan ZI adalah modal dasar dan meningkatkannya sesuai perkembangan standar penilaian adalah wajib. Berusaha obyektif dan membuat standar penilaian tinggi dalam menilai pemenuhan indikator pembangunan ZI juga merupakan perjuangan tersendiri. Standar penilaian tinggi akan memacu satker yang dinilai agar menampilkan kegiatan, inovasi, dan hasil terbaik dalam pembangunan ZI. Pada akhirnya, 8 satuan kerja (satker) yang telah dilakukan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 149 pemantauan, pembinaan, koordinasi dan penilaian dapat lulus Tim Penilaian Nasional (TPN) dan mendapatkan predikat ZI WBK menyusul KPPBC TMP A Pasuruan yang telah lulus terlebih dahulu pada 2016. Sehingga lengkap sudah, 9 satker di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur I, mendapatkan predikat ZI WBK dari KemenPAN-RB dengan urutan pada 2016 (KPPBC TMP A Pasuruan), pada 2019 (KPPBC TMP Tj Perak, KPPBC TMP Juanda, KPPBC TMP B Gresik, KPPBC TMP C Madura) dan pada 2020 (Kanwil DJBC Jawa Timur I, KPPBC TMP B Sidoarjo, KPPBC TMP C Bojonegoro dan BLBC Kelas II Surabaya). Kunci utama keberhasilan pembangunan ZI adalah adanya komitmen dari pimpinan yang akan memacu semangat seluruh anggota pada unit kerja, sehingga kegiatan pembangunan ZI yang direncanakan dapat berjalan maksimal dan auranya dapat dirasakan oleh seluruh pengguna jasa, para pemangku kepentingan, dan masyarakat. Nama Unit Kerja: Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Jumlah Unit Kerja yang dinilai: • 2016: 1 Satuan Kerja (Pasuruan) • 2019: 4 Satuan Kerja (Tj. Perak, Juanda, Gresik, Madura) • 2020: 4 Satuan Kerja (Kanwil, Sidoarjo, Bojonegoro, BLBC) Papua Kisah Sukses Verifikator Kanwil Khusus Papua TERBENTUK pada akhir 2017 dan berlokasi di Kota Sorong, Kanwil DJBC Khusus Papua membawahkan 7 KPPBC dan 1 PSO BC yang tersebar di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Di tengah keterbatasan dan rawan terhadap demotivasi
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 150 KEMENTERIAN KEUANGAN pegawai, seluruh unit kerja Bea Cukai di Wilayah Papua dan Papua Barat diwajibkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/ WBBM sesuai arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di tengah ketidakmungkinan dan keterbatasan tersebut, Kanwil DJBC Khusus Papua melakukan Pencanangan ZI menuju WBK/WBBM bersama seluruh KPPBC dan PSO BC di wilayah Papua dan Papua Barat pada 28 Januari 2019, berlokasi di Fak-Fak, Papua Barat. Kanwil DJBC Khusus Papua telah melakukan berbagai upaya agar tercapainya predikat WBK/WBBM bagi seluruh KPPBC dan PSO BC di Wilayah Papua dan Papua Barat. Upaya tersebut dilakukan secara formal dan informal. Perjalanan Pembangunan ZI tersebut tidaklah mudah. Kanwil DJBC Khusus Papua juga beberapa kali melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Direktorat Kepatuhan Internal DJBC dalam melakukan Asistensi Pembangunan ZI terhadap seluruh KPPBC dan PSO BC yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Hasilnya pada 2019 dan 2020 Kanwil DJBC Khusus Papua, KPPBC Sorong, KPPBC Jayapura, KPPBC Timika, KPPBC Biak, dan PSO BC Sorong mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PAN-RB. Tentunya hasil tersebut didapat berkat komitmen pimpinan dan seluruh pegawai di unit kerja serta koordinasi yang masif dan efektif antar-Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua dan seluruh KPPBC dan PSO BC di bawahnya. Nama Unit Kerja: Kanwil DJBC Khusus Papua Jumlah Unit Kerja yang dinilai: • 2019: 4 Satuan Kerja • 2020: 5 Satuan Kerja
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 151 KPPN Balikpapan “Berdarah-darah” Meraih “Island of Integrity” untuk Indonesia Maju BEGITU banyak kendala yang harus dihadapi KPPN Balikpapan sehingga harus “berdarah-darah” dalam memenuhi tahapantahapan untuk membentuk “Island of Integrity”. Tantangantantangan tersebut di antaranya self assessment, pemenuhan dokumen selama kurun waktu 1 tahun, menciptakan inovasi, serta keterbatasan SDM. Tak dimungkiri, meraih sukses dalam membangun Zona Integritas tidaklah mudah. Diperlukan strategi yang tepat agar semua berjalan maksimal. Strategi yang dilakukan yaitu membentuk tim yang kompak dengan melibatkan seluruh pegawai KPPN Balikpapan dengan koordinator para kepala seksi/subbag umum. Komitmen pimpinan juga dikedepankan guna memotivasi dan memberikan semangat sehingga pembangunan Zona Integritas berjalan optimal. Selain itu, penting pula belajar (sharing knowledge) pada unit kerja yang telah berhasil memperoleh predikat WBK, yakni dengan KPPN Pelaihari dan KPPN Yogyakarta. Strategi lainnya adalah bekerja sama dengan stakeholder mitra kerja dalam rangka menyamakan persepsi terkait pelayanan yang diberikan oleh KPPN Balikpapan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah melakukan brainstorming (curah pendapat) untuk berinovasi DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 152 KEMENTERIAN KEUANGAN pada semua kegiatan agar ide-ide inovatif dapat bermunculan. Dengan strategi tersebut, akhirnya pada 10 Desember 2019, KPPN Balikpapan mendapatkan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas untuk mewujudkan Indonesia Maju bebas dari korupsi dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penganugerahan tersebut diharapkan dapat semakin mendorong semangat segenap pimpinan dan pegawai KPPN Balikpapan dan memberikan tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan dan meningkatkan di tahun berikutnya sebagai Wilayah Zona Integritas WBK dan WBBM dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada masyarakat untuk Indonesia maju.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 153 Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara Serasa Memperoleh “Treble Winner” INISIATIF pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) berawal dari pimpinan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara pada saat itu Edward Nainggolan. Hal paling menarik yang membedakan Kanwil DJPb jika dibanding dengan unit lain adalah pimpinan berganti sampai dengan empat kali terhitung sejak dicanangkan zona integritas hingga pengumuman unit organisasi yang berhasil lolos meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Di situlah tantangan yang harus dilewati, mengingat peran kunci top leader dalam pembangunan ZI melalui keteladanan dan aktivitas know your employee. Tantangan untuk menyamakan gerak dan sinergi dengan seluruh komponen di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menjadi lebih berat, bagaimana untuk menekan ego sektoral masing-masing bagian dan bidang serta tantangan untuk menyamakan persepsi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Bidang SKKI untuk membuat atmosfer WBK selalu hangat adalah menyampaikan progres dan isu terbaru terkait WBK di setiap momen pertemuan. Tantangan lainnya, menyelaraskan jadwal antara kesibukan Plt Kakanwil yang berada di Makassar dengan jadwal penilaian dari KemenPAN-RB yang dinamis. Belum lagi jadwal penerbangan yang tidak tetap. Akhirnya, di antara kesibukan dan jadwal penerbangan yang berubah-ubah, Plt Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara Sudarmanto, memutuskan untuk hadir dalam penilaian. Setelah proses penilaian usia, tak berselang lama, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara memiliki pimpinan definitif. Bayu
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 154 KEMENTERIAN KEUANGAN resmi menjadi Kakanwil Maluku Utara, yang selalu hadir dan bisa menjadi leader dalam memberikan teladan dalam usaha meraih gelar WBK. Namun, di sisi lain, suasana tegang melingkupi Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara karena banyak unit yang tidak lolos WBK/WBBM. Pagi harinya, ketegangan berubah menjadi sukacita karena Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara diumumkan menjadi salah satu unit yang berhasil meraih gelar WBK. Tak hanya itu, KPPN Ternate meraih predikat WBBM dan KPPN Tobelo meraih predikat WBK. Serasa memperoleh treble winner. KPPN Medan II Menjaga Integritas dengan Membangun Wilayah Bebas Korupsi UNGKAPAN ekspresif “Ini Medan, Bung” langsung berubah menjadi “Ini baru Medan!” begitu menjajaki kaki di KPPN Medan II. Atmosfer yang dirasakan sangatlah dekat dengan integritas melalui Selamat Datang, Anda Memasuki Zona Integritas, Seluruh Pelayanan KPPN Medan II Bebas Pungli. KPPN Medan II merupakan KPPN yang dibangun dari reformasi birokrasi Kementerian Keuangan pada 2005 dan 2007 menjadi KPPN Percontohan/Prima dengan pegawai yang telah di-profiling (assessment) sehingga mampu menjaga integritasnya dalam memberikan pelayanan kepada satuan kerja/masyarakat. KPPN Medan II selalu menjadi yang pertama lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan birokrasi
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 155 antara lain KPPN Percontohan/Prima, KPPN yang memiliki standar pelayanan SNI ISO 9001:2008 tahun 2017 dan SNI ISO 9001:2015 tahun 2018 serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2017. Sampai dengan sekarang ini, KPPN Medan II mengikuti penilaian pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. Sejumlah upaya dilakukan KPPN Medan II dalam menjaga integritas serta mencegah, mendeteksi serta mengatasi terjadinya fraud dan konflik kepentingan. Langkah tersebut di antaranya capacity building untuk membangun pegawai dalam menjaga integritas membangun WBK/WBBM, family gathering guna membangun kedekatan antara pegawai dan keluarga pegawai, kunjungan ke rumah pegawai dalam rangka menjalin silaturahmi, dan coaching dan counseling (CnC) untuk mengoptimalkan perilaku dan sikap mental pegawai agar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. KPPN Medan II juga seraca rutin melakukan briefing pagi dalam One Day One Information (Odoi) dalam rangka memberikan informasi dan menyamakan informasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Serta melakukan profil pegawai, yang merupakan salah satu cara untuk membantu pimpinan dalam menerapkan Know Your Employee.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 156 KEMENTERIAN KEUANGAN Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta Ayo Makaryo...WBK WBBM Kita Bisa PADA 10 Desember 2019, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DJPb DIY) meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019. Ada berbagai strategi dan upaya keras yang dilakukan segenap pegawai Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta dalam upaya membangun Zona Integritas di unit kerjanya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan melaksanakan pembangunan zona integritas melalui komitmen pimpinan sebagai role model dan melakukan peningkatan area perubahan di 6 komponen pengungkit. Selanjutnya, telah diluncurkan sejumlah inovasi, baik bersifat teknologi informasi (TI) maupun non-TI, internal dan eksternal, guna mendukung pencapaian sasaran peningkatan kualitas layanan publik dan kepuasan pengguna layanan. Segala usaha dan upaya yang telah dilakukan tersebut telah mendapat pengakuan dari KemenpanRB, dengan menetapkan Kanwil DJPb DI Yogyakarta sebagai unit kerja berpredikat WBK pada tahun 2019. Ucapan syukur dan ungkapan terima kasih serta apresiasi diberikan kepada segenap pejabat dan pegawai Kanwil DJPb DI Yogyakarta dan para stakeholder/satuan kerja mitra kerja yang telah memberikan dukungan nyata dan ikut serta berpartispasi dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 157 Namun, pembangunan zona integritas tidak terhenti sampai disitu perlu dilakukan kesinambungan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga tantangan kedepan guna meraih unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat dihadapi dengan penuh semangat dan antusiasme oleh para pejabat dan pegawai Kanwil DJPb DI Yogyakarta.“Ayo Makaryo...WBK WBBM kita bisa!!”
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 158 KEMENTERIAN KEUANGAN Sekretariat DJPb Upaya Menjaga Kualitas Pembangunan ZI DJPb DJPB secara aktif berpartisipasi menjalankan program reformasi birokrasi, salah satunya dengan mengikuti penilaian ZI WBK/WBBM sejak 2013. Di internal DJPb, pembangunan ZI didahului oleh penilaian akselerasi pembangunan ZI menuju WBK di internal DJPb dengan mengacu pada Kepdirjen Nomor 43/PB/2019. Program ini merupakan program unggulan DJPb sejak 2017 yang dilatarbelakangi arahan Menteri Keuangan. Selain memiliki tugas untuk melakukan penilaian, Sekretariat DJPb selaku UKI Es. I juga memiliki tugas untuk melakukan penguatan dan pendampingan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan DJPb yang mengikuti penilaian pembangunan ZI, baik pada saat membangun maupun pelaksanaan field evaluation oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Pada 2020, dari 47 unit yang mengikuti penilaian akselerasi pembangunan ZI di internal DJPb terdapat 39 unit yang memenuhi kriteria penilaian yang terdiri atas 12 kanwil dan 27 KPPN. Dalam penilaian WBK, terdapat 57 dari 59 unit kerja yang memenuhi predikat WBK, sedangkan dalam penilaian WBBM, 9 dari 27 unit kerja yang memenuhi predikat WBBM. Secara kumulatif, unit kerja di DJPb yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada 2013–2020 sebanyak 149 unit kerja (129 unit kerja berpredikat WBK dan 20 unit kerja berpredikat WBBM), terbanyak di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan pembangunan ZI tahun 2021, sebanyak 22 unit kerja mengikuti penilaian akselerasi pembangunan ZI yaitu 5 KPPN dan 17 kanwil. Tahun ini seluruh unit kerja vertikal di DJPb seluruhnya telah mengikuti penilaian tersebut. Untuk
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 159 penilaian WBK, sebanyak 49 unit kerja mengikuti penilaian (4 unit kerja kantor pusat, 12 kanwil dan 33 KPPN) dengan target kelolosan sebesar 42 unit kerja. Untuk penilaian WBBM, akan diikutkan sebanyak 54 unit kerja (2 kanwil dan 52 KPPN). Harapannya tahun 2022, seluruh unit kerja mengikuti penilaian WBK tingkat nasional sehingga target pembangunan ZI dalam milestone renstra DJPb 2020–2024 dapat tercapai.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 160 KEMENTERIAN KEUANGAN TPE1 Kisah Sukses TPE1 DJKN DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah mengirimkan unit kerjanya untuk mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM sejak 2013. DJKN memiliki 97 unit kerja yang terdiri atas 8 unit eselon II di kantor pusat, 17 kantor wilayah, 71 KPKNL, dan 1 Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset (BLU LMAN). Dari total 97 unit kerja tersebut, sejak 2013 hingga 2020, sebanyak 41 unit kerja di DJKN telah berhasil memperoleh predikat WBK dan 8 unit kerja telah berhasil meraih predikat WBBM. Dari data tersebut diketahui bahwa sampai dengan 2020, hampir 50 persen dari total seluruh unit kerja di DJKN sudah berhasil memperoleh predikat WBK. Pencapaian yang cukup fantastis ini tentu tidak luput dari usaha-usaha yang dilakukan oleh unit yang melakukan pembangunan ZI WBK WBBM, dan Unit Kepatuhan Internal (UKI) DJKN selaku Tim Penilai Eselon I (TPE1). Capaian unit kerja DJKN yang berpredikat ZI-WBK tersebut juga sudah termasuk seluruh unit eselon II Kantor Pusat DJKN, yaitu sebanyak 8 unit kerja. Keikutsertaan seluruh unit eselon II II Kantor Pusat DJKN dimulai pada 2019, di mana pada tahun tersebut hanya 2 unit yang berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK, yaitu Direktorat Lelang dan Direktorat Penilaian. Selanjutnya, pada 2020, sebanyak 6 unit eselon II Kantor Pusat DJKN kembali ikut serta dalam penilaian di tingkat nasional dan DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 161 berhasil mendapatkan predikat ZI-WBK, yaitu Sekretariat DJKN, Direktorat Barang Milik Negara (BMN), Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL), Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat (Hukum & Humas). Unit kerja: Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat DJKN Kanwil DJKN Kalbar Kisah Sukses Verifikator Kanwil DJKN Kalbar KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Barat secara proaktif terus berpartisipasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan berperan selaku Tim Penilai Pembangunan ZI WBK (verifikator) dalam pembangunan Zona Integritas WBK pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Pada 2020, Kanwil DJKN Kalbar dan KPKNL Singkawang telah memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN-RB dan pada 2021 KPKNL Pontianak mengikuti penilaian pembangunan ZI menuju WBK. Kanwil DJKN Kalbar selaku verifikator, juga senantiasa berupaya menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Hal ini diwujudkan dengan inisiatif sendiri mengajukan sebagai satu-satunya unit kanwil di DJKN yang mengikuti program WBBM tingkat Kemenkeu. Hal menarik yang membedakan dengan kanwil lain adalah di samping berperan sebagai tim penilai secara bersamaan juga mengikuti pembangunan ZI menuju WBBM. Selain itu, Kanwil
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 162 KEMENTERIAN KEUANGAN DJKN Kalbar mengikuti seleksi internal penilaian kantor wilayah terbaik lingkup Kementerian Keuangan. Di sinilah tantangan yang harus dihadapi. Upaya yang dilakukan antara lain aktif melakukan internalisasi pembangunan ZI WBK/WBBM kepada seluruh pegawai Kanwil DJKN Kalbar dan KPKNL, melakukan publikasi dan menunjuk pejabat selaku koordinator pengungkit sebagai verifikator sesuai pengungkitnya agar dapat berkomunikasi secara intensif dengan tim pada KPKNL dan memandu proses pembangunan ZI WBK pada KPKNL. Selain itu, tim penilai kanwil juga menyampaikan berbagai contoh kegiatan yang telah dilakukan agar dapat diadopsi oleh KPKNL dengan menambahkan inovasi serta kreativitas agar kegiatan lebih baik lagi. Nama Unit Kerja: Kanwil DJKN Kalbar (Kepala Seksi Hukum) KPKNL Bukittinggi Kisah Sukses WBBM KPKNL Bukittinggi DIAWALI pada 2016, KPKNL Bukittinggi memperoleh predikat Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewakili Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Berbekal predikat Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik inilah KPKNL Bukittinggi mengikuti tahapan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2017. Pada kesempatan pertama ini, KPKNL Bukittinggi meraih predikat WBK dari Kemenkeu. Nilai Sinergi pada Kemenkeu pun diwujudkan dalam upaya membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 163 yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Salah satu kegiatan yang menjadi perwujudannya adalah Lelang Expo. KPKNL Bukittinggi telah melaksanakan lelang expo pertama di Indonesia yang diselenggarakan di pelataran Jam Gadang. Nilai Pelayanan pada Kemenkeu diwujudkan dalam upaya memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan para pengguna jasa, di antaranya berupa kegiatan Layanan Terpadu Kekayaan Negara (Lantera KN), yaitu program intensifikasi dan ekstensifikasi tugas dan fungsi memberikan pelayanan terpadu secara menyeluruh kepada stakeholder dengan sistem jemput bola. Pada Selasa (10/12/2019) di Hotel Bidarakara, Jakarta, Kegiatan Apresiasi dan Penghargaan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). KPKNL Bukittinggi bersama ratusan unit kerja Kemenkeu se-Indonesia mendapatkan amanat untuk menyandang predikat WBK dan WBBM dari Kementerian PAN-RB.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 164 KEMENTERIAN KEUANGAN KPKNL Pekalongan Kisah Sukses WBBM KPKNL Pekalongan BERHASIL memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2018, tidak membuat perjalanan KPKNL Pekalongan mulus menuju predikat yang lebih tinggi, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di tengah upaya menuju ZI WBBM, KPKNL Pekalongan ditunjuk mewakili DJKN dalam kegiatan Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) tahun 2020 oleh Kementerian PAN-RB. KPKNL Pekalongan juga ditunjuk oleh Kanwil DJKN Jateng dan DI Yogyakarta untuk mengikuti lomba pengelolaan arsip tingkat DJKN serta pada saat yang bersamaan juga harus mempersiapkan diri untuk maju tiga besar penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Kementerian Keuangan tahun 2020. Praktis, ada empat kegiatan besar yang harus dilakukan oleh KPKNL Pekalongan dalam waktu bersamaan. Dengan semangat memberikan layanan yang melebihi
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 165 ekspektasi dan terus membangun tingkat kedekatan (intimacy) dengan para stakeholder secara intensif, akhirnya KPKNL Pekalongan pada 2020 mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 934 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat tersebut merupakan puncak keberhasilan jajaran KPKNL Pekalongan setelah sebelumnya berhasil mendapatkan juara sebagai peringkat I Kantor Pelayanan Terbaik Kementerian Keuangan Tahun 2020, dan juara III Lomba Pengelolaan Arsip Tingkat DJKN. Rangkaian keberhasilan KPKNL Pekalongan ditutup dengan penghargaan dari Kementerian PAN-RB dalam rangkaian kegiatan EUPP tahun 2020 sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “Sangat Baik (A-)“ tahun 2020.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 166 KEMENTERIAN KEUANGAN Kisah Sukses DJPK ESI Profesional Melayani, Integritas Tanpa Batas PADA tahun 2020, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi (Direktorat ESI) diusulkan menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mewakili Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor ND-75/ PK.1/2020 tanggal 16 Januari 2020. Berdasarkan penilaian nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat ESI berhasil meraih predikat WBK melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 934 Tahun 2020. Adapun langkah dan strategi yang dilakukan Direktorat ESI untuk meraih predikat WBK di antaranya adalah pencanangan pembangunan ZI, mengupayakan pemenuhan dokumen indikator nilai pengungkit dan indikator hasil, dan strategi dalam membangun ZI menuju WBK, Sejumlah kesan dan pengalaman dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK ini antara lain meningkatkan wawasan dan kesadaran bahwa pembangunan sumber daya manusia dan sistem dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan; sebagai wujud DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 167 implementasi aktualisasi nilai-nilai kementerian keuangan di dalam organisasi, khususnya Direktorat ESI. Selain itu, menebarkan semangat perubahan dan warna tentang integritas serta menciptakan solusi-solusi pembaharuan atas tantangan yang dihadapi. Terdapat kendala koordinasi dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga perlu dilakukan brainstroming/persamaan persepsi dalam mengeksekusi ide-ide yang sebelumnya telah disepakati. Kesan lainnya adalah beberapa program yang direncanakan dilakukan secara fisik/tatap muka tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19 sehingga solusinya program tersebut dilakukan secara daring/virtual. Sekretariat DJPK Mengubah Paradigma DENGAN mengubah paradigma, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menjadi unit sekretariat pertama yang mendapatkan ZI WBK di Kementerian Keuangan. Keterlibatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan untuk mengikuti pelaksanaan pembangunan ZI-WBK/WBBM pada 2019 awalnya tidak terlalu meyakinkan karena fungsi sekretariat merupakan fungsi pendukung unit teknis dan tentunya tantangan besar yang akan dihadapi adalah dibandingbandingkan dengan unit sekretariat lainnya. Dengan keteguhan hati, akhirnya sekretariat maju dalam pelaksanaan penilaian. Hal ini membutuhkan optimisme dan usaha keras. Dan, akhirnya pada 10 Desember 2019, mendapatkan penghargaan yang diserahkan di Bidakara, Jakarta. ini menjadi penyemangat bagi Sekretariat untuk dapat memperoleh WBK.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 168 KEMENTERIAN KEUANGAN Ketika mengetahui tantangan yang ada, dari tantangantantangan tersebut pasti ada keseruan tersendiri yang timbul. Tentunya kepemimpinan, arahan, dan sifat mengayomi dari Sekretaris Direktorat Jenderal Rukijo. Hal lain dari keunggulan Sekretariat DJPK yakni bagaimana Sekretariat DJPK yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Perimbangan Keuangan, juga melaksanakan dwifungsi pelayanan, yaitu mengoordinasikan dan melayani urusan internal dan eksternal. Sinergi semua pihak di Sekretariat dalam penyiapan dokumen serta dukungan dari unit-unit eselon II di DJPK juga memiliki andil besar. Hal penting lainnya dalam pembangunan ZI WBK, yakni pentingnya arsip, karena hal itu dibutuhkan sebagai bukti pendukung pemenuhan jawaban. Bila dianalogikan dengan kehidupan, “Hidup memang harus maju ke depan, tetapi jangan pernah melupakan masa lalu. Simpan kenangan dengan baik karena kenangan itu bisa memberikan semangat lagi ketika kita jatuh.”
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 169 Kisah Sukses DJPPR – EAS Liku-liku Pembangunan Zona Integritas BAGAIMANA perasaan Anda ketika pada saat nyaris bersamaan, merasakan kehilangan rekan kerja dan kesuksesan meraih predikat WBK? Ditambah lagi bahwa rekan kerja tersebut merupakan salah satu sutradara kesuksesan diraihnya predikat WBK oleh Direktorat EAS. Perasaan itulah yang mewarnai hati dan pikiran pegawai Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ketika pengumuman KemenPAN-RB pada peringatan Hari Korupsi Sedunia. Sebagai salah satu perwujudan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, Direktorat EAS membuka tahun 2020 dengan semangat untuk membuktikan bahwa pembangunan integritas yang selama ini berjalan, telah sesuai dengan praktik terbaik yang telah disediakan oleh KemenPAN-RB dalam Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pada awal tahun 2020 Direktorat EAS bersama dengan Sekretariat DJPPR ditunjuk sebagai wakil DJPPR dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penunjukkan tersebut menimbulkan kebanggan dan tentunya tantangan untuk menyelesaikannya. Dengan timeline pelaksanaan pembangunan ZI WBK yang DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 170 KEMENTERIAN KEUANGAN cukup ketat, persiapan pemenuhan dokumen sampai dengan penilaian telah disusun berbagai rencana agar dapat terlaksana tepat waktu, termasuk aktivitas wajib yang perlu dilaksanakan. “Laksanakan dengan sepenuh hati”, demikian pesan Direktur EAS. Sebagai satu-satunya unit yang melakukan pengelolaan transaksi pembiayaan utang, Direktorat EAS mengharapkan Pembangunan ZI-WBK dapat meningkatkan hubungan produktif dengan stakeholders dan meningkatkan layanan yang selama ini telah disediakan, antara lain Layanan Penerbitan SP4HLN dan SPM Pembiayaan, Layanan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan proyek/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman, Hibah, dan SBSN-PBS, Layanan Penerbitan Registrasi Hibah dan Layanan Publikasi Website DJPPR. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas “Kesuksesan dibentuk dari kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat.” Kutipan dari Winston Churchill ini seakan menggambarkan dinamika dalam pembangunan Zona Integritas WBK pada Direktorat EAS. Semangat yang menyala dari pimpinan dan pegawai pada Direktorat EAS seakan mengesampingkan segala kekurangan atau kendala yang dihadapi. Pembangunan Zona Integritas di Direktorat EAS dimulai dengan pencanangan yang ditandai dengan pembuatan baliho kawasan Zona Integritas di bagian depan bangunan kantor yang mudah dilihat oleh masyarakat, poster anti korupsi dan gratifikasi, penambahan stempel anti korupsi pada Surat Dinas keluar serta penandatanganan Pakta Integritas bersama mitra kerja sebagai upaya sosialisasi pembangunan ZI kepada stakeholders. Direktorat EAS mencatat paling tidak ada 3 faktor yang
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 171 mendukung kesuksesan kami pada tahun 2020 ini, yaitu kepemimpinan keteladanan, komitmen pegawai Direktorat EAS, dan dukungan penuh dari stakeholders. Tak ada gading yang tak retak Direktorat EAS menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak ruang untuk menyempurnakan layanan kepada stakeholders, sehingga Direktorat EAS berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Zona Integritas untuk tahun-tahun selanjutnya. Salah satu simbol pengingat perjuangan adalah sebuah Pin dimana Direktorat EAS pernah berjuang bersama untuk menyempurnakan pembangunan ZI WBK. Selain Pin mengingatkan pada kebahagiaan, pin juga mengingatkan kami akan salah satu sutradara WBK Direktorat EAS, Wisnu Hardjito, yang telah berpulang pada perjalanan membangun ZI-WBK. Kami yang masih berjuang di Direktorat EAS bertekad untuk terus melanjutkan perjuangan selanjutnya. (*) DJPRR – SUN Bekerja Keras, Cerdas, Tuntas, dan Ikhlas BAGI DSUNers (sebutan bagi tim Direktorat SUN), prinsip “bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas demi republik” selalu melekat di sanubari setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas pemenuhan pembiayaan anggaran melalui SUN. Sebagai implementasi dari program reformasi birokrasi sekaligus mendukung penilaian ZI- WBK, pimpinan Direktorat
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 172 KEMENTERIAN KEUANGAN SUN secara konsisten menerapkan nilai-nilai integritas sebagai role model bagi seluruh DSUNers. Salah satu tantangan yang dapat meruntuhkan semangat reformasi di lingkungan Direktorat SUN dan terkait dengan risiko fraud adalah praktik gratifikasi yang telah menjadi fenomena umum. Untuk merespons tantangan tersebut, Direktorat SUN melakukan pencanangan zona integritas dan pengendalian gratifikasi. Selain memperkuat aspek akuntabilitas dan pengawasan, Direktorat SUN terus menciptakan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah mengembangkan jalur distribusi SUN Ritel melalui pembangunan sistem SBN Ritel Online (e-SBN). Tidak berhenti di situ, Direktorat SUN terus mengakselerasi dan mewujudkan program reformasi birokrasi. Selain itu, melakukan simplifikasi layanan melalui penyederhanaan proses bisnis, yaitu penggunaan media video conference call untuk berbagai kebutuhan. Penyiapan sarana dan infrastruktur pendukung layanan berintegritas ternyata tidak serta merta menjadikan Direktorat SUN dapat menggapai predikat bergengsi ZI-WBK. Namun, dengan berbagai strategi dan inovasi, Direktorat SUN berhasil memenuhi kriteria penilaian pembangunan ZI-WBK di lingkungan internal Kemenkeu. Selanjutnya, pada upacara peringatan Hari Oeang RI tahun 2017, Menteri Keuangan secara simbolis memberikan penghargaan kepada Direktur SUN dan beberapa pimpinan unit kerja Kemenkeu yang berhasil dalam proses penilaian pembangunan ZI-WBK.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 173 DJPRR – TP UEI Dijalankan secara Konsisten PENCANANGAN ZI-WBK/WBBM telah dijalankan secara konsisten sejak 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Selanjutnya untuk mengakselerasi pembangunan ZI-WBK/WBBM, dilakukan penilaian berjenjang mulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Unit Eselon I (TP UEI), untuk DJPPR dilaksanakan oleh Bagian Kepatuhan Internal, Kinerja, dan Harmonisasi Peraturan (KIKHP) Sekretariat DJPPR. Pada awal pelaksanaannya, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan pengumpulan bukti dokumen Lembar Kerja Evaluasi secara manual sehingga penilaiannya pun juga manual dan membutuhkan usaha lebih. Namun, dengan inovasi aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA) yang dikembangkan oleh Pusintek, pengisian LKE serta penilaiannya menjadi daring (online) dan lebih mudah. TP UEI melakukan koordinasi internal untuk menilai LKE. Tidak hanya menilai, TP UEI juga berperan melakukan pendampingan dengan memberikan saran dan masukan perbaikan bagi unit kerja yang dinilai. Komunikasi dan koordinasi secara intensif juga dilakukan dengan unit kerja serta Tim Penilai Kementerian (TPK) dhi. Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan sistem kerja dari work from office menjadi work from home. Pelaksanaan koordinasi, baik internal TP UEI maupun dengan unit kerja dan TPK beralih melalui daring. Selain melakukan penilaian Lembar Kerja Evaluasi, TP UEI melaksanakan survei hasil Pembangunan Zona Integritas
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 174 KEMENTERIAN KEUANGAN yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Survei dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner survei melalui surel UKI DJPPR kepada responden. Kendala yang dihadapi unit kerja adalah terbatasnya jumlah responden.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 175 Tim Penilai UE1 BPPK Mendobrak Retorika dalam WBK TIM Penilai Internal di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penilaian secara berjenjang pada tingkat unit eselon I dan kementerian sebelum unit yang berpotensi diusulkan untuk maju pada penilaian di tingkat nasional. Tugas tim penilai di tingkat UE1 (TP UE1) yang dalam hal ini diamanatkan kepada subbagian Kepatuhan Internal (KI) juga memiliki peranan dalam menumbuhkan semangat unit yang diajukan. Untuk itu, KI BPPK berupaya menyusun berbagai strategi untuk mengurangi resistensi serta meningkatkan pemahaman unit yang diajukan mengenai pembangunan ZI WBK-WBBM. Strategi utama yang dilakukan KI BPPK adalah melalui komunikasi dan asistensi secara berkala dan berkelanjutan. Selain itu, melakukan pendampingan sebelum prosesi pencanangan. Sebagai hasil dari kerja keras dan sinergi antara unit yang diusulkan dan tim penilai, sejak tahun 2017, sebanyak 6 unit yang ada di BPPK telah berhasil memperoleh predikat ZI-WBK di tingkat nasional, dan 3 unit memperoleh predikat ZI-WBK di tingkat Kementerian. Pada tahun 2021, sebanyak 3 unit telah BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 176 KEMENTERIAN KEUANGAN lolos penilaian di tahap Kementerian dan sedang diusulkan untuk memperoleh predikat ZI-WBK di tingkat Nasional. KI BPPK juga berupaya untuk melakukan evaluasi dalam bentuk after action review dalam rangka penyempurnaan kualitas asistensi pembangunan dan penilaian ZI WBK-WBBM di lingkungan BPPK. Meski demikian, merupakan suatu beban tersendiri untuk memastikan bahwa penilaian sudah dilaksanakan secara independen dan obyektif, terutama karena Tim Penilai Instansi di Kemenkeu sudah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai Tim Penilai Instansi terbaik pada tahun 2020. Semoga kepercayaan tersebut dapat terus dijaga dan dipertahankan sebagai sebuah pengingat untuk terus menjunjung tinggi integritas dalam mencapai tujuan pembangunan ZI WBK-WBBM yang bukan sekadar retorika. BDPim BDPim Terus Berinovasi Hadirkan Layanan Semakin “Cetar” PEMBANGUNAN Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Balai Diklat Kepemimpinan (BDPim) dimulai dengan Pencanangan ZI WBK BDPim pada 17 Agustus 2020. Amanah untuk membangun ZI WBK menjadi tantangan yang cukup berat karena masih meraba-raba apa yang harus dilakukan. Belum lagi ditambah hadirnya pandemi Covid-19 yang mengubah pola hidup masyarakat, termasuk dalam bekerja. Inovasi sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan tersebut.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 177 Ide-ide kreatif pun bermunculan, baik berbasis teknologi informasi (TI) maupun non-TI. BDPim mengambil nama inovasi dari kearifan lokal. Inovasi tersebut di antaranya inovasi core business (Si Kupat Tahu-Aplikasi Kurang Paham Diklat Kita Kasih Tahu, Nasi Lesah-Sarana Komunikasi Keluh dan Kesah) dan inovasi dalam tugas-tugas rutin (pengelolaan keuangan dan BMN, Slondok-Sistem Layanan Online Dokumen Kepegawaian dan SOP inovasi). Perlahan tapi pasti, semua tahapan dapat dilalui bersama, dan pengalaman mengunggah dokumen melalui aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA) menjadi hal tidak terlupakan. Semangat meraih predikat ZI WBK semakin menguatkan bahwa BDPim pasti bisa. Pada akhirnya sampailah pada proses penilaian dan puncaknya pada 12 November 2020 dilakukan penilaian akhir oleh Tim Penilai Pusat Kementerian PAN-RB. Proses penilaian melibatkan seluruh pegawai. Hal ini menunjukkan komitmen bahwa pembangunan ZI WBK adalah milik BDPim, bukan milik pimpinan maupun sekelompok tertentu. Untuk itu, memberikan yang terbaik adalah langkah yang harus dilakukan untuk meraih predikat ZI WBK. Berkat komitmen dan kerja keras, pada Senin, 21 Desember 2020, BDPim mendapat predikat ZI WBK. Tidak berpuas sampai di situ, BDPim senantiasa berkinerja terbaik serta terus berinovasi memberikan layanan yang semakin “cetar”.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 178 KEMENTERIAN KEUANGAN Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Gladi, Lurik, dan Bagi Tugas untuk Lolos ZI WBK RANGKAIAN kegiatan dalam rangka pembangunan ZI WBK telah dilakukan oleh Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta. Review dokumen oleh KI BPPK, penilaian internal oleh Tim Penilai Internal Itjen, pendampingan dan review terhadap dokumen sudah selesai. Demikian juga dengan tahap survei oleh BPS. Tibalah saatnya kunjungan on the spot tim evaluator dan penilaian oleh Kementerian PAN-RB. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PAN-RB datang langsung melakukan pengamatan, wawancara, dan tanya jawab ke unit kerja, tetapi karena pandemi Covid-19, situasi menjadi berbeda. Perlu persiapan matang dan tentunya gladi kotor dan gladi bersih, sama seperti kantor lainnya. Seragam pakaian juga menjadi perhatian sendiri agar tampil percaya diri. Pada hari-H kunjungan on the spot, BDK Yogyakarta tampil dengan nuansa lurik cokelat berpadu dengan jarik senada yang menunjukkan kekhasan yang indah dan unik. Bukti bahwa kesatuan dan sinergi selalu ada pada diri BDK Yogyakarta. Tak kalah serunya adalah saat menjawab pertanyaan. Keterlibatan semua pegawai dan tidak didominasi oleh pimpinan juga merupakan salah satu kunci bagi BDK Yogyakarta untuk lolos WBK. Kunjungan on the spot adalah pintu terakhir sebelum memasuki masa menunggu. Ya, menunggu pengumuman penganugerahan WBK WBBM. BDK Yogyakarta meyakini, tiap unit kerja memiliki banyak prestasi dan keunggulan yang dapat ditonjolkan. Namun juga terdapat hal yang tidak perlu
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 179 ditonjolkan karena kurang dominan atau malah menjadi kelemahan. Justru pada saat itulah, saat sudah berjibaku
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 180 KEMENTERIAN KEUANGAN pada tahapan sebelumnya, saat tidur dan istirahat menjadi kemewahan, saat energi sudah terkuras untuk menyiapkan segalanya, saatnya untuk menampilkan dan berkata, “Inilah kami, BDK Yogyakarta. Siap menjadi wilayah bebas korupsi. Siap untuk mengemban amanah berbakti kepada negeri.” Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Sedikit Berbeda Itu Lebih Baik BDK Yogyakarta dipilih untuk maju pada proses penilaian ZI WBK oleh Menpan RB pada 2020. Melalui penugasan untuk mengikuti penilaian tersebut, BDK Yogyakarta mulai membangun zona integritas. Kegiatan pembangunan ZI WBK diawali dengan pencanangan ZI WBK. Kegiatan ini dilaksanakan melalui open class bertema tindak pidana korupsi, dengan mengundang semua stakeholder. Penyelenggaraan open class tersebut sekaligus dilaksanakan penandatanganan pakta integritas dari semua pegawai dan stakeholder. Dengan adanya pencanangan ini, dimulailah proses pembangunan ZI WBK. Cukup banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penilaian ZI WBK. Untuk pembangunan ZI WBK ini, semua SDM ini harus memiliki pola pikir yang benar mengenai ZI WBK. Maka hadirlah kegiatankegiatan untuk capacity building dengan materi tentang budaya integritas dan pelayanan prima kepada semua SDM termasuk kepada PPNPN. “Sedikit beda itu lebih baik”. Sebuah kalimat yang viral belakangan ini. Hal itulah yang dipikirkan saat brain storming
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 181 untuk mengidentifikasi apa saja yang dilakukan BDK Yogyakarta untuk pembangunan ZI WBK. Inovasi, jelas itu yang selalu diupayakan. Internalisasi nilai-nilai integritas, angkringan, agen researcher, pojok anti korupsi, help desk keuangan negara, selimut motor, dan lain-lain menjadi andalan BDK Yogyakarta. Jadi kunci kedua agar lolos penilaian adalah milikilah inovasi yang khas, yang dengan itu Anda berbeda dengan unit lainnya. BDK Yogyakarta menjadi satu di antara 214 unit kerja di Kemenkeu yang lolos Menpan RB tahun 2020. Segala hal tentang ZI WBK menjadi hal terindah untuk dikenang. Tidak semata kenangan, tetapi juga tantangan untuk tetap bertahan dan bahkan bersiap meningkatkan status. Penghargaan itu menjadi pemacu untuk tetap berbuat terbaik. Tetap menegakkan nilainilai anti korupsi dengan selalu meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 182 KEMENTERIAN KEUANGAN Integritas yang baik dan tinggi merupakan modal dan komponen utama agar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) benar benar bermakna dan diimplementasikan secara sungguhsungguh dan bukan hanya sekadar slogan semata.