PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 83 Dalam komponen penilaian tersebut untuk Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan ZI-WBK/WBBM termasuk ke dalam Komponen Integritas yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Pengawasan serta masuk dalam Komponen Pelayanan yaitu Penataan Tata Laksana Pelayanan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Terhadap kebijakan tersebut dikoordinasikan pula kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dan tentunya Kementerian PANRB sangat mendukung langkah yang diambil oleh Kemenkeu guna penguatan kebijakan dalam rangka suksesi program pembangunan ZI-WBK/WBBM. Sekretaris Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Drs Agus Uji Hantara Ak ME menambahkan, penilaian WBK dan WBBM melibatkan tim penilai internal (TPI) yang dilakukan oleh tim dari Kemenkeu. PR yang dihadapi Kementerian PAN-RB adalah adanya disparitas antara TPI dan tim penilai nasional. “Gap ini mengindikasikan penilaian di internal ‘kurang firm’. Dalam melakukan assessment, lebih banyak mengejar target agar unitnya mendapat predikat WBK/ WBBM,” cetus Agus. Kemenkeu bisa menjadi contoh yang baik. Tim penilaian internal bekerja secara serius melakukan penilaian. Jika belum memenuhi syarat, tidak akan diajukan ke Kementerian PAN-RB untuk di-assess. Ini menunjukkan Kemenkeu serius melakukan RB yang substansial. Tentu saja hal ini akan membantu pekerjaan Kementerian PAN-RB yang memiliki jumlah asesor terbatas. Sementara itu, dari hari ke hari yang mengusulkan ZI terus bertambah.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 84 KEMENTERIAN KEUANGAN Membangun kesepakatan LKE ZI-WBK/ WBBM antar-Tim Penilai Dalam proses penilaian ZI-WBK/WBBM, Kemenkeu yang menerapkan penilaian berjenjang membagi fungsi-fungsi penilaian ke dalam self assessment unit kerja kemudian kanwil dan tim penilai unit eselon I bagi unit kerja yang memiliki instansi vertikal, dan self assessment unit kerja serta tim penilai unit eselon I/tim penilai unit non-eselon bagi unit kerja yang tidak memiliki instansi vertikal. Hal tersebut telah ditampung dan dinaungi dalam aplikasi DIA. Setelah selesai dilaksanakan penilaian oleh tim penilai unit eselon I/non eselon proses selanjutnya adalah penilaian oleh Tim Penilai Kementerian (TPK) oleh Inspektorat Jenderal dari Inspektorat I sampai dengan VI dibagi untuk unit eselon I/non eselon di Kemenkeu yang dikoordinasikan oleh Inspektorat VII. Untuk memberikan persamaan terhadap konsep Lembar Kerja Evaluasi pemenuhan terhadap beberapa komponen indikator yang sebenarnya memiliki kebijakan tersentral di Kemenkeu atau kekhasan di unit eselon I, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan melakukan harmonisasi dengan tim penilai atau kesepakatan terhadap dokumen-dokumen atau hal-hal yang
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 85 bisa dianggap memenuhi untuk indikator atau komponen dalam Lembar Kerja Evaluasi. Misalnya sebagai contoh, kebijakan pengelolaan kinerja di Kemenkeu seluruhnya telah menggunakan aplikasi e-performance sehingga untuk komponen tersebut dapat distandarkan nilainya, dan apabila diperlukan upaya ekstra atau tindak lanjut dapat dikomunikasikan dengan unit kerja yang ditangani. Menurut Irjen Kemenkeu Sumiyati, untuk bisa mewujudkan target, ada tantangan yang tidak mudah. Setidaknya, harus memiliki strategi untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, tetapi tidak mengorbankan kualitas dan kuantitas. Semuanya terukur dengan tepat. Hal yang penting dan mutlak dilakukan adalah kolaborasi dan sinergi yang nyata. Harus dilakukan oleh Itjen, Setjen, dan semua Unit Eselon I. Ini harus dilakukan secara serius. Itjen bukan unit yang muncul di akhir. Tugas Itjen bukan hanya melakukan post-audit. Pada era yang sulit seperti sekarang, apalagi harus mengawal banyak dan harus tepat waktu, harus hadir secara end to end melakukan penjagaan sepanjang perjalanan pembangunan ZI WBK-WBBM. Hal ini harus melakukan observasi sejak awal. Pembinaan dan asistensi yang masif kepada unit kerja Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan setiap tahun selalu melaksanakan program pembekalan kepada unit kerja selama proses pembangunan ataupun selama proses penilaian dengan melakukan kegiatan-kegiatan workshop pembangunan ZI-WBK/ WBBM yang melibatkan Kementerian PAN-RB dan Tim Penilai Kementerian (Itjen) dengan peserta para PIC Sekretariat Unit Eselon I. Kegiatan workshop ini lebih diupayakan untuk suksesi penilaian pada kantor-kantor yang telah melaksanakan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 86 KEMENTERIAN KEUANGAN pembangunan ZI-WBK/WBBM. Sementara itu, penguatan dalam proses pembangunan ZI-WBK/WBBM itu sendiri lebih banyak dan kuat dalam kegiatan asistensi yang berlangsung lama, menyeluruh dilakukan secara berjenjang, dan melibatkan banyak pihak sebagai suatu cara yang berproses untuk berhasil mendapatkan sesuatu dan membiasakan dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran sehari-hari. Kegiatan workshop dalam rangka pembangunan ZI-WBK/ WBBM ini minimal dilaksanakan selama dua kali dalam setahun. Workshop yang pertama tentunya dengan dilaksanakan pada awal tahun dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan terkini terkait pembangunan ZI-WBK/WBBM. Workshop yang pertama yang biasa dilakukan pada awal tahun ini sangat ideal dilaksanakan dalam fase penilaian dan pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi DIA. Pemenuhan LKE diupayakan untuk memperoleh
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 87 nilai optimal pada komponen pengungkit. Workshop yang kedua adalah terkait internalisasi lebih dalam penyuksesan pelaksanaan survei yang merupakan komponen hasil dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM. Titik berat dalam workshop yang kedua ini adalah kiat-kiat sukses dalam melaksanakan survei itu sendiri. Komponen hasil itu sendiri ada dua komponen besar yaitu Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN dengan nilai minimal lolos adalah 18,50 untuk WBK dan WBBM, serta Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan nilai minimal survei adalah 16 (survei 3,20) untuk WBK dan 18 (survei 3,60) untuk WBBM. Sebab tak dimungkiri ketika seluruh komponen pengungkit telah dipenuhi dengan upaya yang maksimal, didukung dengan administrasi yang kuat, tetapi jika penilaian atas penilaian survei itu sendiri masih di bawah batasan minimal, unit kerja tersebut tidak akan berhasil mendapatkan predikat
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 88 KEMENTERIAN KEUANGAN WBK/WBBM. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam persiapan survei itu sendiri adalah identifikasi responden pengguna layanan, mengomunikasikan perubahan perbaikan dan inovasi yang dilakukan kepada stakeholders, dan quick response terhadap masukan eksternal maupun internal. Sementara itu, pelaksanaan survei hal-hal yang perlu diperhatikan oleh unit kerja adalah mempersiapkan longlist dan shorlist responden kepada tim penilai, menyampaikan karakteristik pengguna layanan kepada surveyor, dan pendampingan ketika dilakukan survei sehingga dapat menjelaskan apabila ada pertanyaan yang multitafsir. Beranjak setelah dilaksanakan proses survei, penilaian selanjutnya adalah pada saat dilakukan field evalution unit kerja di hadapan Tim Penilai Kementerian PAN-RB. Field evalution ini adalah penilaian dalam bentuk kunjungan lapangan apabila dilakukan secara luar jaringan (luring) atau bisa juga dilakukan secara dalam jaringan (daring). Penilaian field evalution secara luring dapat juga dilakukan secara diam-diam atau mystery shopping. Sementara itu, penilaian secara daring penuh dilaksanakan pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Namun, Kemenkeu sebelumnya pada tahun 2019 telah menginisiasi kegiatan field evalution secara daring melalui video conference (vicon). Oleh karena itu, ketika menghadapi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Kemenkeu sudah siap secara kultur dan infrastruktur. Penilaian secara daring ini memang perlu digalakkan karena mengingat jumlah unit kerja yang dilakukan penilaian telah berjumlah banyak sekali dengan adanya akselerasi di Kementerian Keuangan. Komponen pengungkit telah dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi DIA, penilaian berikutnya diupayakan bisa alignment secara digital. Hal tersebut juga terlihat dari pelaksanaan survei komponen hasil yang dilaksanakan pula secara online oleh tim Kementerian PAN-RB pada tahun 2020.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 89 Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penilaian field evaluation secara daring dengan mempertimbangkan waktu yang terbatas adalah perlu diprioritaskan untuk durasi paparan Kepala Kantor, kemudian penjelasan singkat mengenai profil unit secara singkat dan padat, perubahan pada masing-masing enam area komponen pengungkit (antara sebelum WBK dengan pada saat menuju WBK), perlu dipersiapkan juga capaian kinerja selama tiga tahun terakhir, penjelasan mengenai mitigasi risiko dan profiling pegawai (atau yang lebih dikenal dengan knowing your employee) serta penjelasan tentang inovasi. Inovasi perlu dijelaskan secara singkat dampak dari inovasi tersebut yang dibuat before/after serta keunggulan unit kerja/prestasi. Semua penilaian field evaluation tersebut naik tingkat apabila yang dilakukan penilaian adalah unit kerja berpredikat WBK yang menuju WBBM. WBBM sebagai penghargaan tertinggi dalam zona integritas dengan upaya-upaya dan hasil yang lebih jelas, lebih dalam, dan lebih terasa dampaknya kepada masyarakat. Dalam penilaian field evaluation WBBM, perlu dijelaskan lebih jelas mengenai delta atau perubahan kenaikan pada enam area komponen pengungkit saat memperoleh WBK. Kemudian dijelaskan bahwa inovasi yang dimiliki dalam kantor tersebut benar-benar telah dilakukan replikasi atau ditiru oleh unit kerja lainnya sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas layanan oleh berbagai unit kerja. Selain itu, unit kerja WBBM diharapkan juga mampu menularkan virus-virus kebaikan pada unit kerja lainnya yang sama-sama ingin berproses memberikan pelayanan yang terbaik dengan integritas sebagai landasan pola dasarnya untuk memperoleh ZI-WBK/WBBM. Pada tahun 2020, tercatat pengusulan sebanyak 3.691 unit kerja layanan dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota. Apabila dibandingkan pada awal kebijakan ZI diluncurkan pada tahun 2013, yang pengusulan hanya sekitar 25 unit kerja, hal ini menunjukkan bahwa komitmen dari pimpinan K/L/Pemda meningkat secara drastis.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 90 KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 91 HAL-HAL UNIK DI KEMENTERIAN KEUANGAN BAB VII
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 92 KEMENTERIAN KEUANGAN Sejumlah kisah unik pun terjadi pada saat-saat awal diberlakukannya penilaian WBK/WBBM. Seorang Kepala Bagian (Kabag) sering kali “kehilangan” pimpinan ketika harus berkonsultasi karena mereka berkeliling ke kantorkantor. Hal tersebut juga dialami Irjen Kemenkeu Sumiyati, yang ketika itu menjabat Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. “Di sini, banyak resources yang harus di-deploy ke sana. Dengan pengalaman itu, saat masuk ke Inspektorat Jenderal (Itjen), ketika terima ratusan laporan yang harus disiapkan, saya kaget. Tugas saya mengaudit, tugas lainnya bagaimana? Di sinilah dilakukan inovasi. Itjen tidak harus turun sendiri. Tidak boleh dadakandadakan. Harus disiapkan roadmap-nya, harus diprogramkan dengan baik, harus ada koordinasi sejak awal,” ujarnya. Menyikapi hal tersebut, setelah didiskusikan dan dilakukan pembinaan, pihaknya kemudian menggunakan three lines of defense. Untuk assessment, tidak semua dilakukan oleh Itjen, tetapi bisa diberikan kepada unit kepatuhan internal yang ada di eselon I bersangkutan. Dengan demikian, proses pembelajaran di semua level dan unit berjalan. Karena ikut membangun, ada sense of ownership. Motivasi dan semangat untuk terus menjaga dan melakukan pembinaan juga terus terbangun. “Dengan pola ini, walau ada ratusan apalagi pada era pandemi, semua bisa dijalankan.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 93 Termasuk kehadiran Digital Integrity Assessment (DIA) yang merupakan terobosan. Saya tidak yakin di K/L lain siap dengan pola yang seperti ini,” jelas Sumiyati. Three Lines of Defense Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tiga lapis pertahanan (three lines of defense) adalah poin penting untuk membangun integritas pencegahan korupsi di lingkungan Kemenkeu. Menkeu menjelaskan bahwa pertahanan pertama (first line of defense) adalah pemahaman tentang nilai-nilai Kemenkeu, yang role modelnya adalah atasan langsung atau aparatur sipil negara (ASN) itu sendiri. Sementara itu, pertahanan lapis kedua (second line of defense) adalah sistem kepatuhan internal di tiap unit kerja. Itjen sebagai APIP menjalankan peran sebagai pertahanan lapis ketiga (third line of defense). Saat acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/12/2019) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Integritas itu penting. Oleh karena itu, kami selalu tetap waspada karena dihadapkan pada situasi yang setiap hari memang bisa memberikan godaan. Walaupun kita sudah melakukan reformasi birokrasi, tetap selalu saja akan ada godaan.” Knowing your employee Knowing your employee merupakan inovasi yang diusung sebagai salah satu upaya dalam pengendalian internal. Ide besar dari konsep ini adalah upaya dari para anggota organisasi untuk dapat saling mengenal anggota organisasi lainnya sehingga tercipta suasana keakraban dan saling mengingatkan terhadap
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 94 KEMENTERIAN KEUANGAN hal-hal yang dirasa kurang tepat secara nilai-nilai dan kode etik dan perilaku organisasi. Pembagian peran pembangunan dan penilaian Pembangunan ZI-WBK/WBBM tidak sekadar upaya ritualitas formalitas unit kerja dalam mengikuti penilaian tingkat nasional yang dilakukan oleh tim penilai nasional. Namun, dalam proses pembangunan tersebut, terdapat upaya untuk melakukan pelembagaan tata kelola organisasi berbasis WBK/WBBM dalam keseharian serta upaya untuk menerapkan nilai-nilai Kemenkeu agar benar-benar dapat menjadi living values para pegawai. Guna mencapai tujuan tersebut, Kemenkeu melakukan pemecahan peran antara unit kerja yang sifatnya melakukan pembangunan dan unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan penjaminan kualitas atau penilaian atas hasil pembangunan tersebut. Sekretariat Jenderal (Setjen) dalam hal ini Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan berperan sebagai unit yang bertanggung jawab dalam upaya pembangunan tata kelola organisasi berbasis WBK/WBBM. Sementara itu, Itjen bertanggung jawab sebagai penjamin kualitas atau penilai hal pembangunan. Kedua peran utama tersebut kemudian secara desentralisasi didukung oleh unit kepatuhan internal pada masing-masing unit eselon I dan noneselon. Penggunaan teknologi informasi Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu pendorong percepatan proses transformasi kelembagaan di Kemenkeu. Masifnya usulan unit kerja di lingkungan Kemenkeu dalam melakukan pembangunan ZI-WBK/WBBM telah membuat
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 95 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan harus berpikir keras mencari mekanisme untuk dapat menfasilitasi hal tesebut. Dengan demikian, banyaknya usulan dapat tetap berjalan dengan teratur serta tetap terjamin secara kualitas. Pengembangan aplikasi DIA merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan pembangunan ZI-WBK/WBBM di Kementerian Keuangan. Aplikasi DIA juga dikembangkan dalam rangka efisiensi dan memudahkan unit kerja melakukan submit dokumen serta menjadi dashboard penilaian bagi tim penilai dari tingkat kanwil hingga Itjen. Pada 2020, saat Covid-19 melanda Indonesia, Kemenkeu melakukan terobosan penandatanganan berita acara penilaian dengan memanfaatkan aplikasi Nadine untuk melakukan tandatangan elektronik pada berita acara/surat keterangan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, baik tingkat unit eselon I maupun Itjen. Di samping itu, sejak tahun 2019, saat virtual tour dan video conference masih belum populer di Indonesia, Kemenkeu telah menginisiasi penilaian field evaluation tingkat nasional dengan menggunakan aplikasi Zoom meeting terhadap sekitar 60 persen unit kerja yang diajukan pada tahun 2019. Kini, Kemenkeu sedang dalam proses untuk mengembangkan e-learning mengenai WBK/WBBM yang akan diberi nama E-learning Integrity and Service Assessment (ELISA), sebuah pola pembelajaran berbasis asynchronous learning dengan memanfaatkan platform Kemenkeu Learning Centre (KLC). ELISA diharapkan dapat menjadi salah satu alat rekayasa pola pikir dalam upaya percepatan unit kerja dalam pembangunan ZIWBK/WBBM, peningkatan kesiapan unit kerja dalam mengikuti penilaian berjenjang ZI-WBK/WBBM, dan sebagai salah satu alat yang efektif dan efisien dalam pelembagaan tata kelola organisasi berbasis WBK/WBBM.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 96 KEMENTERIAN KEUANGAN Kiat sukses Setidaknya dapat disimpulkan, terdapat sejumlah faktor yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu, di antaranya adalah komitmen pimpinan. Proses perubahan, apa pun bentuknya, akan lebih kuat apabila didrive dari atas. Oleh karena itu, peran pimpinan organisasi untuk berkomitmen dalam melakukan perbaikan dan program-program
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 97 perubahan sangat penting. Dalam hal ini, Kemenkeu menerapkan prinsip TWK, yaitu tone of the top, walk the talk, dan know your employee. Kunci keberhasilan selanjutnya adalah change agent. Kemenkeu menyadari, komitmen pimpinan memegang peran yang sangat penting dalam mendorong semangat unit kerja ke arah yang lebih baik. Namun, hal itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari seluruh anggota organisasi. Berkaca dari hal tersebut, setiap tahun, Kemenkeu selalu menunjuk agen-agen perubahan dari masingmasing unit organisasi yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan membantu terlaksananya proses perubahan, mengumpulkan feedback terkait berbagai program yang sedang dicanangkan, menjadi penghubung dalam menyampaikan berbagai pesan perubahan, serta menjadi role model dalam organisasi. Selain itu, Kemenkeu melalui para agen-agen perubahan tersebut juga rutin mengadakan kegiatan yang diberi nama
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 98 KEMENTERIAN KEUANGAN PIM (PMO Informal Meeting), suatu kegiatan yang bertajuk diskusi ringan antara para pegawai dan pimpinan organisasi terkait beberapa isu yang sedang trending. Hal ini penting untuk menjaga semangat para pegawai dan memastikan para pegawai terinformasi dengan baik mengenai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sehingga sense of belonging tersebut akan muncul dengan sendirinya. Kiat sukses lainnya adalah simplifikasi dan inovasi layanan. Kemenkeu sangat mendorong unit kerja dan para pegawainya untuk melakukan inovasi sesuai dengan value kelima Kemenkeu, yaitu Kesempurnaan, yakni upaya untuk terusmenerus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders. Hal tersebut didasari atas keinsafan bahwa ekspektasi masyarakat akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kemenkeu pasti akan selalu mengalami peningkatan. Salah satu upaya untuk terus mengimbangi ekspektasi masyarakat tersebut dilakukan dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Kemenkeu yang diadakan secara berkala setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam KMK- 362/ KMK.01/2019 tentang Perubahan atas KMK-623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kemenkeu. Pedoman penilaian inovasi tersebut mengikuti perkembangan pengaturan pedoman penilaian di lingkup nasional, dalam hal ini adalah Kementerian PAN-RB yang setiap tahun melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Adapun untuk inovasi dalam bidang layanan, Kemenkeu menekankan bahwa inovasi adalah sesuatu yang baru yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi stakeholders dan mampu menghasilkan nilai tambah bagi stakeholders, baik internal maupun eksternal. Di Kemenkeu sendiri, inovasi tidak harus dalam bentuk teknologi informasi (TI) karena untuk konteks Kemenkeu, sistem
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 99 informasi saat ini sifatnya terintegrasi di Pusintek. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila memang masih ada beberapa kekurangan yang ada pada sistem atau aplikasi TI dari pusat yang akan digunakan oleh unit-unit pelayanan dan unit kerja pelayanan melakukan modifikasi pada aplikasi tersebut. Yang terpenting dari inovasi itu adalah hal baru yang muncul sebagai respons atas permasalahan yang dihadapi oleh stakeholders dalam mengakses layanan yang Kemenkeu sediakan. Sesuatu yang mungkin kadang dianggap sepele, bisa jadi merupakan inovasi ketika hal tersebut memang hal yang baru dan dibuat sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna layanan pada kantor atau wilayah kerja kantor tersebut berada. Hal yang terpenting adalah bagaimana unit kerja bisa menyampaikan before-after dari setelah unit kerja tersebut melakukan intervensi menggunakan tools yang disebut inovasi tadi. Ada lima contoh inovasi yang diapresiasi Kementerian PANRB pada 2019. Di antaranya, Si Belang (KPKNL Bekasi-WBK 2018) yang merupakan inovasi tambahan e-auction dari kanpus DJKN yang berfungsi membantu pencairan dana uang muka dari vendor yang kalah dalam tender; inovasi Three-PAS dari KPPN Sukabumi (WBBM 2019) yang berguna meminimalkan retur SP2D; inovasi IDS (Internship & Secondment) dari Sesditjen PK (WBK 2019); inovasi Apel Malang (antrean bisa pesan dari rumah dan bisa memperkirakan waktu datang-alasan Malang macet dan parkir sempit) dari KPP Malang Utara; dan KPKNL Singkawang-SIAPEL (Sistem informasi pengumuman lelang), serta memberikan ide konsultasi ke unit lain terkait lelang/ pemanfaatan BMN (PNBP) dan jasa penilai. Knowing your employee Sebagai manusia, iman pasti kadang di atas kadang di bawah, demikian pula tingkat integritas para pegawai. Kita tentu saja tidak bisa menafikan berbagai godaan yang mungkin dihadapi
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 100 KEMENTERIAN KEUANGAN oleh para pegawai ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Kemenkeu selalu menekankan pentingnya values Kemenkeu dijalankan secara benar oleh para pegawai. Setiap pegawai Kemenkeu wajib mengikuti dan lulus e-learning kode etik dan perilaku melalu platform KLC. Integritas juga menjadi salah satu poin dalam penilaian perilaku pegawai dalam e-performance. Di samping itu, secara periodik, Itjen dengan asistensi oleh KPK mengadakan survei indeks persepsi integritas. Setiap atasan langsung juga diwajibkan untuk mengetahui keadaan dari para anggota timnya (program KYE). Selain itu, BPPK bekerja sama dengan KPK juga rutin mengadakan kegiatan pelatihan penyuluh antikorupsi. Knowing Your Employee (KYE) merupakan salah satu bagian dari program TWK (tone of the top, walk the talk, dan know your employee) yang dikembangkan oleh Itjen sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian internal. Jadi, KYE sendiri merupakan program atasan langsung mengenal dan memahami bawahannya terkait pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kalau dalam kaidah three lines of defense yang dikembangkan dalam sistem pengawasan internal di Kemenkeu, KYE ini merupakan saringan pertama untuk memastikan integritas pegawai. Program KYE memiliki tujuan, di antaranya melaksanakan pengawasan melekat yang dilakukan atasan terhadap bawahan agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan, mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud/kecurangan dan pelanggaran kode etik pegawai, serta menunjukkan kepedulian atasan terhadap kondisi pekerjaan dan pribadi bawahan sehingga meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang bersangkutan. Selain itu, para pimpinan unit kerja melakukan dialog secara
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 101 informal dengan bawahan untuk mengetahui kondisi seluruh bawahannya, antara lain kesehatan, keluarga, pendidikan, tempat tinggal, harta, pengembangan karier, dan kompetensi bahkan status media sosial sebagai tools untuk mengetahui integritas pegawai di unit kerjanya. Hal tersebut penting mengingat dengan KYE pimpinan akan lebih memahami bawahannya dan dapat mendorong semangat kekeluargaan dalam mewujudkan integritas di unit kerja. Di beberapa unit kerja, salah satunya di DJP, KYE juga telah diformulasikan melalui ND Dirjen Pajak c.q. Dit KITSDA nomor ND-292/PJ.11/2020 yang secara garis besar dilakukan tiga mekanisme. Pertama, pengawasan atas keberadaan bawahan dan mengingatkan bawahan untuk menyampaikan izin kepada atasan atau memberitahu rekan kerja apabila akan meninggalkan tempat kerja, baik untuk keperluan dinas maupun pribadi. Kedua, pengawasan atas kegiatan yang dilakukan bawahan pada jam kerja kedinasan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kedinasan. Ketiga, memahami pekerjaan bawahan dan kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut. Intimacy dengan stakeholders Survei itu berbicara tentang persepsi. Ketika berbicara tentang persepsi, akan berhadapan dengan subjektivitas orang per orang karena pengalaman setiap orang akan berbeda dalam menanggapi layanan yang mereka terima. Hal tersebut sangat terikat dengan ruang dan waktu juga sehingga kemampuan membangun intimacy dengan stakeholders sangat berperan dalam menumbuhkan persepsi positif. Intimacy ini bukan dalam artian seberapa sering kita makan siang bareng dengan stakeholders kita, melainkan lebih pada
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 102 KEMENTERIAN KEUANGAN bagaimana membangun komunikasi dan menyampaikan berbagai kebijakan dan program-program perubahan yang ada dalam organisasi kepada masyarakat/pengguna layanan. Bisa saja kita telah melakukan banyak hal positif dalam organisasi. Namun, apabila hal tersebut tidak tersampaikan dengan baik ke pengguna layanan, bisa saja pengguna layanan tidak terinfokan mengenai hal tersebut sehingga ketika melakukan pengisian survei yang mereka isikan adalah pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa jadi merupakan hal yang sudah diperbaiki saat ini. Sebagai contoh, di KPP X, sebenarnya pelayanan untuk penerbitan suatu dokumen itu hanya beberapa jam. Namun, karena hal tersebut tidak terinformasikan dengan baik sehingga masyarakat tahunya bahwa pelayanan di kantor tersebut berhari-hari. Ternyata, kondisi pengguna jasa yang minim informasi tersebut ditangkap sebagai peluang oleh oknum calo yang berusaha menawarkan jasa untuk menguruskan dokumen yang dijanjikan bisa selesai selama sekian jam (padahal di aturan resminya memang akan selesai sekian jam). Karena masyarakat tidak tahu mengenai hal tersebut dan justru tahu dari oknum-oknum yang mengaku dapat menguruskan tersebut, bisa jadi ketika ada survei, pengguna layanan akan mengisikan bahwa di kantor tersebut masih ada calo. Selain itu, kalau tidak diurus via calo, proses penerbitan suatu dokumen itu akan membutuhkan waktu yang lama. Berkaitan dengan standar yang digunakan dalam survei komponen hasil. Survei kepada pihak eksternal bisa menggunakan kuesioner yang disusun sendiri ataupun modifikasi dari kuesioner yang selama ini telah digunakan oleh tim Kementerian PAN-RB. Yang paling penting adalah poin-poin yang menjadi pertanyaan dalam kuesioner mengarah ke aspek integritas dan kualitas layanan publik dengan metode penghitungan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tim di Kementerian
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 103 PAN-RB agar hasil yang didapatkan tidak memiliki disparitas yang jauh dengan standar milik Kementerian PAN-RB. Di Kemenkeu sendiri terdapat banyak survei, baik yang dilakukan untuk internal Kemenkeu maupun untuk pengguna jasa dari eksternal Kemenkeu. Mekanisme survei pun terdapat dua ragam, ada yang dilakukan sendiri, misalnya Survei Indeks Persepsi Integritas (dilakukan oleh Itjen dengan supervisi KPK) dan Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pihak pihak ketiga, misalnya ITB, UGM, Unpad, dan lain-lain. Asistensi pembangunan ZI-WBK/WBBM Unit kerja yang menuju WBBM akan dilihat tingkat kematangan implementasi berbagai program perubahan yang ada dalam organisasi tersebut serta tingkat konsistensi pelaksanaan berbagai program tersebut sejak ditetapkan menjadi unit kerja berpredikat menuju WBK. Di samping itu, unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM ditekankan agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui simplifikasi layanan maupun berbagai inovasi agar ketika dilakukan penilaian oleh TPN bisa terlihat delta perubahan dari sejak mendapatkan predikat WBK ke menuju WBBM. Penilaian berjenjang berbasis TI Pengembangan aplikasi DIA pada tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pemanfaatan TI dalam percepatan pembangunan ZI-WBK/WBBM di Kemenkeu. Aplikasi DIA juga dikembangkan dalam rangka efisiensi dan memudahkan unit kerja melakukan submit dokumen serta menjadi dashboard penilaian berjenjang bagi tim penilai dari tingkat kanwil hingga Itjen.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 104 KEMENTERIAN KEUANGAN Pemantauan dan evaluasi Kemenkeu selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM baik melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) organisasi secara berkala, survei kepuasan pengguna layanan, maupun survei persepsi integritas. Pada tahun 2018, Biro Organta melakukan monev dengan tools mini LKE untuk melakukan monev pada beberapa unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM pada tahun 2012–2013 (misalnya KPPN Amlapura, KPPN Malang, KPPN Semarang II, KPPBC TMC Kediri, KPPBC TMC Kudus, KPPBC TMP A Pasuruan, dan KPKNL Surabaya). Biasanya pemantauan dan evaluasi bergerak dengan mekanisme impromptu visit, jadi mirip seperti jailangkung (datang tak diundang, pulang tak diantar) yang tiba-tiba muncul di kantor dan menanyakan berbagai hal ke pengguna layanan untuk melihat sejauh mana persepsi mereka atas layanan kantor tersebut. Tujuan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah memastikan bahwa predikat tersebut masih layak disandang oleh unit-unit dimaksud serta menjaring masukan-masukan dari pengguna jasa yang dapat digunakan untuk feedback bagi unit kerja untuk terus melakukan perbaikan (continuous improvement), baik dari sisi pelayanan maupun komitmen antikorupsi. Oleh karena itu, proses pembangunan ZI-WBK/ WBBM tidak berhenti/selesai ketika unit/kantor tersebut telah berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM tingkat nasional. Faktor-faktor penentu keberhasilan sudah diterangkan di atas. Sementara itu, faktor penyebab kegagalan sendiri dapat disebabkan banyak faktor, tergantung fase yang dihadapi dalam penilaian TPN (ada tiga fase). Untuk fase desk evaluation, tentu saja yang paling berperan adalah mengenai pembuktian berbagai dokumen yang dimiliki
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 105 terutama ketika membangun berbagai program perubahan dalam organisasi. Untuk fase survei, hal yang banyak menyebabkan kegagalan adalah lemahnya melakukan komunikasi dengan stakeholders sehingga berbagai program perubahan yang dilakukan dalam organisasi dalam rangka perbaikan proses bisnis untuk pelayanan yang lebih baik lagi tidak terinformasikan kepada pengguna jasa atau bahkan tidak dirasakan oleh pengguna jasa. Selain itu, untuk fase kunjungan lapangan, penyebab kegagalan terbesar adalah lemahnya transfer knowledge dari pimpinan organisasi kepada para anggota organisasi sehingga program-program perubahan terkait ZI-WBK/WBBM tidak diketahui secara merata oleh anggota organisasi yang berakibat antusiasme untuk melakukan berbagai program perubahan hanya ada pada segelintir pegawai. Namun, yang terpenting dari itu semua adalah jangan sampai unit kerja hanya terjebak pada pemenuhan dokumen semata dan melupakan substansi atau inti kenapa suatu unit kerja melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Hal ini penting untuk dicamkan oleh semua pihak karena kalau unit kerja sudah melupakan substansi dari ZI-WBK/WBBM, maka bisa jadi unit kerja akan melakukan upaya-upaya tidak berintegritas hanya untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Suatu hal yang justru kontraproduktif dan mencederai semangat dari WBK/WBBM itu sendiri.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 106 KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 107 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM DALAM KMK 370/ KM.1/2021 BAB VIII
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 108 KEMENTERIAN KEUANGAN Pada tahun-tahun awal pencanangan ZI-WBK/WBBM, yakni 2012, unit kerja yang mengajukan ke TPN Kementerian PAN-RB masih relatif sedikit. Melihat hal ini, perlu rasanya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melegalformalkan pembangunan ZIWBK/WBBM tersebut dengan berbagai kebijakan. Dalam rangka memperkuat fokus pembangunan ZIWBK/WBBM tersebut, sekaligus menyesuaikan sistem pembangunan yang ada, pada 2017, Kemenkeu menerbitkan KMK Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Menkeu Sri Mulyani juga mengamanatkan agar semua kantor Kemenkeu berpredikat WBK/WBBM, lima values harus diterjemahkan menjadi living our values. Ia juga mengatakan, sempurna itu bukan nilai 100. “Kita tidak akan pernah mencapai puncak terbaik karena diberi ladang amal untuk lebih baik. Perhatikan betul program WBK/WBBM dalam segala dimensinya untuk benar-benar nyata, bukan ritual formalitas belaka,” ujar Sri Mulyani. “Amanat tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh unit kerja dalam meningkatkan kinerjanya. Kami sadari dan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 109 sematkan dalam-dalam bahwa seluruh unit kerja di Kemenkeu wajib seluruhnya memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM. Sejak tahun 2018, pengembangan aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA) merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan pembangunan ZI-WBK/ WBBM di Kemenkeu,” ujar Hadiyanto. Kemudian pada tahun 2021, Kementerian Keuangan c.q Sekretariat Jenderal (Biro Organta) selesai merumuskan dan menetapkan penggantian atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KM.1/2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK 370/KM.1/2021 tersebut selain menjawab penyesuaian dengan ketentuan terbaru nasional yang berubah dalam yaitu PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan pembangunan ZIWBK/WBBM yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Hal ini dipandang perlu dilakukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian aturan mengenai Pedoman Pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu yang khas, dinamis, dan berupaya untuk mengakselerasi agar seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu dapat segera mendapatkan predikat WBK, tapi juga tidak kehilangan esensi WBK/WBBM itu sendiri dengan adanya penguatan pemantauan dan evaluasi atas unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM. Penyusunan/perumusan KMK 370 ini dimulai sejak tahun 2020 dengan permintaan dan pembahasan usulan bersama dengan unit kepatuhan internal di masing-masing unit eselon I dan LNSW serta perwakilan dari Inspektorat Jenderal selaku tim
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 110 KEMENTERIAN KEUANGAN penilai kementerian. Selain masukan dari unit eselon I dan Itjen, KMK ini juga mengakomodasi pengaturan mengenai pelaksanaan penilaian dengan aplikasi DIA pembangunan ZI-WBK/WBBM di Kemenkeu. Pengaturan setahun sebelum penilaian Sejumlah langkah dilakukan demi penyempurnaan pedoman pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu. Di antaranya, pengaturan pembangunan ZI-WBK/WBBM pada rentang waktu setahun sebelum tahun penilaian (Y-1). Untuk mendukung kelancaran pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu, KMK 370 mengamanatkan perlunya kesiapan unit kerja yang akan diusulkan mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM minimal satu tahun sebelum tahun penilaian. Hal ini untuk menjaga kematangan dalam kesiapan dokumen pembuktian pembangunan ZI-WBK/WBBM di unit kerja bersangkutan. Selain itu, dalam pelaksanaan pengusulan unit kerja, unit kerja tersebut harus lulus clearance berdasarkan catatan Unit Kepatuhan Internal unit eselon I guna memastikan tidak ada pejabat/pegawai pada unit kerja yang diajukan penilaian ZIWBK/WBBM terindikasi fraud. Kebiasaan pembangunan minimal Y-1 ini perlu dibiasakan dan menjadi budaya di Kemenkeu. Jadi, unit kerja yang melakukan penilaian ZI-WBK/WBBM memang sudah terbiasa dan menjadikan nilai-nilai ZI-WBK/WBBM itu sebagai living value. Dalam hal seleksi dan penunjukan, unit eselon I atau unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab kepada Menkeu melakukan penguatan dan pendampingan terhadap unit kerja dengan cara antara lain dengan mengidentifikasi seluruh unit kerja yang berada di wilayahnya yang berpotensi diajukan menjadi unit kerja berpredikat ZI Menuju WBK atau WBBM paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun penilaian,
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 111 melakukan penguatan dan pendampingan langsung terhadap unit kerja yang berada di wilayahnya untuk pembangunan dan pemenuhan komponen pengungkit serta komponen hasil sesuai Lembar Kerja Evaluasi, dan pembinaan kepada unit kerja yang sedang mempersiapkan diri menuju WBK atau WBBM dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas, dukungan operasional, pelatihan teknis, atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk penegakan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria paling rendah unit kerja yang dapat diusulkan mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM yaitu unit yang dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik. Unit yang akan diajukan harus telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik dan berkelanjutan sehingga pelaksanaan program oleh unit tidak sebatas pada saat pengajuan ke TPN, tetapi memang sudah dijalankan sebelumnya, unit kerja juga telah lulus clearance yang dilakukan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan internal pada masing-masing unit eselon I atau unit non-eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menkeu dan Inspektorat Bidang Investigasi. Hal itu untuk memastikan tidak ada pejabat/pegawai pada unit kerja yang diajukan dalam penilaian ZI Menuju WBK atau WBBM terindikasi suatu pelanggaran/fraud dalam periode satu tahun sebelum tahun penilaian dan lokus pelanggarannya terjadi di unit kerja yang akan diajukan dimaksud. Selain itu, pimpinan dan seluruh jajaran pada unit kerja telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) satu tahun sebelum tahun penilaian dan pada tahun penilaian. Dalam proses pembangunan ZI-WBK/WBBM pada unit kerja, hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas, memperhatikan dan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 112 KEMENTERIAN KEUANGAN melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder, membuat strategi komunikasi/manajemen media untuk menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat, dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pembangunan yang dilakukan. Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan mekanisme penilaian berjenjang Selanjutnya adalah penguatan mekanisme penilaian berjenjang ZI-WBK/WBBM di Kemenkeu. Dari sisi penilaian berjenjang, dengan adanya KMK 370/KM.1/2021 ini maka penilaian berjenjang di Kementerian Keuangan dapat lebih masif dan didapat kesamaan pemahaman dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari level unit kerja, tim verifikator di tingkat kantor wilayah, tim penilai unit eselon I sampai dengan tim penilai kementerian (Itjen). Mengingat pada saat penilaian oleh TPK melibatkan Inspektorat Bidang Investigasi, diatur pula kejelasan peranan IBI dalam proses clearance, yaitu peranan IBI adalah hanya sebagai penyedia data pengaduan pada unit kerja peserta penilaian ZIWBK/WBBM, sementara kewenangan penentuan apakah unit kerja itu layak/tidak untuk diusulkan kepada Tim Penilai Nasional
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 113 adalah hasil pleno bersama antara tim penilaian kementerian (Itjen) bersama dengan Biro Organta. Dalam hal unit kerja yang diajukan belum pernah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal, unit kerja dapat menggunakan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas internal di bawahnya. Untuk akselerasi proses pembangunan ZI Menuju WBK atau WBBM pada unit kerja, diperlukan kontribusi dari Sekretariat Jenderal (Biro Organta) dan TPK. Kontribusi tersebut dalam rangka menjalankan peran untuk menjadi tempat konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun ZI Menuju WBK atau WBBM, menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan untuk pembangunan ZI Menuju WBK atau WBBM di unit kerja sehingga unit kerja mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan Zona Integritas, berkonsultasi kepada TPN terkait proses pembangunan dan penilaian ZI Menuju WBK atau WBBM pada unit kerja. Selanjutnya dalam penilaian tingkat unit eselon I/unit organisasi non-eselon dilakukan penguatan dan pendampingan terhadap unit kerja yang berada di bawahnya secara berkala dan berkelanjutan melalui kegiatan penilaian mandiri terhadap unit kerja yang berada dalam lingkungan unit eselon I atau unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab kepada Menkeu masing-masing sesuai dengan tahapan waktu yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Organta), dan dalam hal diperlukan, verifikator kantor wilayah atau TP UE I atau TP unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab kepada Menkeu dapat mengembalikan dokumen penilaian unit kerja yang sudah memenuhi kriteria sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sepanjang dokumen penilaian berkenaan dianggap masih membutuhkan perbaikan dan proses penilaian pada masing-masing jenjang belum berakhir, atau hal ini yang lebih akrab dikenal rejecting. Kemudian di tingkat kementerian, dilaksanakan penilaian
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 114 KEMENTERIAN KEUANGAN tingkat kementerian oleh TPK yang dikoordinasikan oleh Inspektorat VII. Tugas dari Inspektorat VII sebagai koordinator adalah melakukan asistensi dan pembinaan bersama-sama dengan Biro Organta terhadap unit kerja sebelum dilakukan penilaian mandiri, melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pembangunan Zona Integritas oleh unit kerja yang dilakukan secara digital melalui aplikasi DIA dengan memperhatikan syarat, standar nilai paling rendah, dan mekanisme ZI Menuju WBK atau WBBM, meminta unit kerja untuk mengoptimalkan pemenuhan dokumen (rejecting), berkoordinasi dengan Inspektorat Bidang Investigasi untuk melakukan verifikasi terhadap pejabat/pegawai pada unit kerja yang diajukan dalam program ZI Menuju WBK atau WBBM atas keterlibatan dalam suatu pelanggaran/fraud dan belum dilakukan proses pemeriksaan sampai dengan memiliki keputusan hukum tetap, dan menyampaikan rekomendasi kepada Biro Organta terkait unit kerja yang memenuhi kriteria ZIWBK/WBBM. Lebih dalam terkait proses clearance yaitu Inspektorat VII dengan Inspektorat Bidang Investigasi untuk memastikan tidak terdapat pejabat/pegawai pada unit kerja yang lolos penilaian tingkat kementerian terindikasi suatu pelanggaran/fraud dalam periode 1 (satu) tahun sebelum dilaksanakan penilaian dan lokus pelanggarannya terjadi di unit kerja berkenaan. Dalam hal terdapat catatan khusus terkait pelanggaran/fraud dari Inspektorat Bidang Investigasi, unit kerja dimaksud tidak akan diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh TPN, kecuali untuk jenis pelanggaran proses clearance oleh Inspektorat Bidang Investigasi menjadi bahan rekomendasi bagi TPK dalam mengusulkan unit kerja untuk disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. unit kerja yang menjalankan fungsi organisasi dan ketatalaksanaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian TPK, Sekretariat Jenderal (Biro Organta) mengadakan rapat pleno bersama dengan Inspektorat Jenderal untuk diusulkan ke penilaian lebih lanjut di TPN.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 115 Pembagian pemantauan dan evaluasi lebih jelas Dalam KMK 370 diatur lebih jelas mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pembangunan ZI-WBK/BBM pada unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM. Ketentuan tersebut adalah UKI eselon I dan LNSW bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit sekali dalam dua tahun terhadap unit kerja yang telah mendapat predikat WBK dari tim penilai nasional apabila pada kurun waktu tersebut unit tidak diajukan untuk menuju predikat WBBM; Inspektorat Jenderal melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun terhadap unit kerja yang telah mendapat predikat WBBM dari Tim Penilai Nasional; Adapun kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Biro Organta, dan dalam hal diperlukan Biro Organta dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada unit kerja yang telah mendapat predikat WBK maupun WBBM dari tim penilai nasional. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi WBK/WBBM, dapat digunakan masukan dari masyarakat melalui saluran pengaduan ataupun form LKE monev yang merujuk dengan LKE pembangunan ZI-WBK/WBBM dengan adanya beberapa penyesuaian. * end bab VIII*
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 116 KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 117 PENUTUP BAB IX
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 118 KEMENTERIAN KEUANGAN Korupsi merupakan hambatan dan musuh terbesar bangsa ini dalam bertransformasi menjadi negara maju. Persoalan korupsi juga memiliki kaitan erat dengan rendahnya integritas dari birokrasi di Indonesia yang menyebabkan masyarakat memiliki persepsi negatif dan kepercayaan rendah pada lembaga dan institusi yang memberikan layanan publik. Upaya membangun zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. Harapannya, dengan adanya ZI-WBK/WBBM, akan berkembang budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan membangun ZI-WBK/WBBM di seluruh kantor dan unit Kementerian Keuangan memiliki esensi yang sangat penting karena sangat berdampak dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan yang nantinya akan membuat kementerian ini dapat menjalankan tugas dan melaksanakan amanat mengelola keuangan negara dan kebijakan fiskal dengan lebih baik lagi. Menkeu Sri Mulyani berharap, agar semangat mencapai ZI-
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 119 WBK/WBBM dimiliki, diresapi, dan diakselerasi oleh setiap jajaran Kementerian Keuangan. Ia juga mengingatkan, walaupun suatu instansi atau unit telah mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), hal tersebut tidak menjamin bahwa korupsi atau godaan korupsi akan hilang dari instansi atau unit tersebut. Oknum atau pihak yang mencoba melanggar peraturan dan melakukan tindakan koruptif akan tetap ada, dan mereka akan terus mencoba menggoyahkan integritas dari jajaran Kementerian sehingga melanggar peraturan dan melakukan tindakan melanggar hukum seperti korupsi. Karena akan mencoreng dan membuat kredibilitas ZI-WBK/WBBM menjadi ternoda dan akhirnya masyarakat menjadi apatis dan sinis dengan predikat tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi jajaran Kemenkeu untuk memiliki integritas tinggi karena integritas merupakan mata uang universal yang menjadi harga diri seseorang. Nilai- nilai integritas, baik kejujuran, moralitas, ketulusan hati harus dimiliki setiap jajaran Kementerian Keuangan dan jangan mudah sekali ditukar dengan keinginan dan keuntungan ekonomi jangka pendek semata. Menkeu Sri Mulyani senantiasa mengingatkan, seluruh jajaran Kemenkeu perlu memahami bahwa integritas yang baik dan tinggi merupakan modal dan komponen utama agar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) benar benar bermakna dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan bukan hanya sekadar slogan semata. Pencapaian WBK dan WBBM Berikut ini pencapaian Kementerian Keuangan dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 120 KEMENTERIAN KEUANGAN Tahun 2013: 5 unit kerja mendapatkan predikat WBBM Tahun 2014: 9 unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM Tahun 2015: 1 unit kerja mendapatkan predikat WBK Tahun 2016: 4 unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM Tahun 2017: 11 unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM Tahun 2018: 60 unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM Tahun 2019: 155 unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM Tahun 2020: 214 unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 121 TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 122 KEMENTERIAN KEUANGAN Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Antara Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik PEMBANGUNAN Zona Integritas (ZI) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, akurat, dan profesional. PPPK merupakan suatu unit di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi special mission yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi keuangan di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PPPK ditunjuk sebagai salah satu unit dari Kementerian Keuangan yang mengikuti penilaian Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) pada 2017. Integritas merupakan syarat utama untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang optimal. Upaya PPPK untuk tetap menjaga integritas pegawainya adalah dengan menyampaikan dan menandatangani pakta integritas bersamasama dengan para pemangku kepentingan seperti profesi keuangan yang dilayani, penyedia barang/jasa, atau mitra kerja lainnya. Selain itu, pimpinan PPPK senantiasa menanamkan nilai-nilai integritas di setiap kegiatan dan memberikan contoh implementasinya. Adanya role model merupakan cara yang efektif untuk menjaga integritas seluruh komponen organisasi. Sebagai upaya menjaga kepuasan pengguna layanan, setiap tahun dilakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan SEKRETARIAT JENDERAL TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 123 yang masuk dalam kontrak kinerja pimpinan PPPK. Hal ini merupakan komitmen pimpinan untuk terus berupaya memberikan layanan publik yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Sesuai dengan moto PPPK yaitu SIMPel (Senantiasa Ikhlas Memberikan Pelayanan), sampai dengan saat ini, layanan publik yang diberikan PPPK terus berkembang mengikuti perkembangan kondisi lingkungan dan kebutuhan profesi keuangan salah satunya dengan digitalisasi layanan. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Kisah Sukses Pengalaman Pembinaan dan Penilaian ZIWBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Jenderal PADA 2013 hingga 2017, penilaian ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) merupakan unit pertama dari Sekretariat Jenderal yang mengikuti penilaian dan berhasil meraih predikat WBBM pada 2013. Dilanjutkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang berturut-turut meraih predikat WBK pada tahun 2016 dan 2017 di tingkat Nasional dari Kementerian PAN-RB. Pada periode tersebut, Unit Kepatuhan Internal (UKI) belum dilibatkan sebagai Tim Penilai dalam proses penilaian ZI-WBK/ WBBM. Pada 2018, UKI Sekretariat Jenderal kemudian mulai
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 124 KEMENTERIAN KEUANGAN aktif melakukan pembinaan kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, sehingga pada 2018 terdapat penambahan yang signifikan atas unit kerja yang meraih predikat WBK, yaitu Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Koordinasi antara UKI Sekretariat Jenderal dengan Biro Organta terbilang unik Peran pembinaan antara UKI dan Biro Organta seperti hubungan timbal balik yang tentunya diejawantahkan dalam bentuk koordinasi yang cukup intens. Seluruh proses tersebut membuahkan hasil yang memuaskan dengan diraihnya predikat WBK oleh Biro Organta dan dua unit lain. Pusintek yang juga mendapatkan predikat WBK pada 2018 dan secara struktur membawahi KPTIK-BMN kemudian ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal untuk mengkoordinasikan pembangunan ZI-WBK di lingkungan KPTIK-BMN. Dengan koordinasi yang memadai bersama UKI Sekretariat Jenderal, diperoleh hasil yang memuaskan yaitu KPTIK-BMN Denpasar berhasil meraih predikat WBK pada 2019, disusul KPTIK-BMN Medan dan KPTIK-BMN Makassar yang juga meraih predikat WBK pada 2020. Biro Organta Kisah Sukses Meraih WBK Biro Organta KISAH perjuangan meraih WBK Biro Organta dimulai dengan melakukan pemilihan anggota Tim WBK Biro Organta. Tim ZI-WBK/WBBM sendiri terdiri atas 6 bidang, di mana yang menjadi inti dari proses perubahan adalah Bidang
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 125 Manajemen Perubahan (Bidang MP). Bidang ini bertugas mengawal perubahan pola pikir, budaya organisasi dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan Tim ZI-WBK/WBBM. Selanjutnya, secara berurutan, Bidang Penataan Tata Laksana (Bidang Tata Laksana), Bidang Manajemen SDM (Bidang MSDM), Bidang Penguatan Akuntabilitas (Bidang PA), Bidang Penguatan Pengawasan serta Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan (Bidang PKP), memiliki peran yang juga sangat penting untuk mendukung penilaian. Inovasi lain yang cukup menantang adalah pembuatan ruang konsultasi dan layanan Biro Organta. Meskipun terlahir bukan sebagai kantor pelayanan bagi stakeholder eksternal, seperti KPP, KPPN, KPPBC, KPKNL, atau unit yang mempunyai tempat pelayanan tersendiri, Biro Organta menyadari bahwa stakeholder internal Kementerian Keuangan pun perlu untuk diberikan ruang yang nyaman dalam menerima layanan dan tentunya tidak terganggu dengan aktivitas pegawai lain. Pada akhirnya, penghargaan ZI-WBK diraih oleh Biro Organta pada 2018. Tak puas dengan predikat WBK yang disandang, Biro Organta dengan pengalaman sebagai peserta penilaian ZI-WBK/WBBM mengembangkan inovasi berupa aplikasi Digital Integrity Assessment untuk membantu unit-unit organisasi melakukan self assessment atas pelaksanaan program ZI-WBK/ WBBM dan sekaligus sebagai wadah penyimpanan berkas dokumentasi program ZI-WBK/WBBM. Sampai dengan saat ini, aplikasi ini masih digunakan bahkan menjadi tools yang menghubungkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian (Itjen) dengan Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN-RB).
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 126 KEMENTERIAN KEUANGAN Inspektorat I Bukan Hanya Tentang Kamu, ini Wajah Kita KEPALA Kantor bercerita tentang sulitnya mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Pada tahun 2021, terdapat 133 unit kerja yang diusulkan berpredikat ZI WBK/WBBM oleh DJP. Setiap penilai pada Inspektorat I melakukan penilaian atas unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat ZI WBK/WBBM. Sebelumnya, telah dilakukan penilaian mandiri secara berjenjang oleh unit kerja yang bersangkutan, Kantor Wilayah dan Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur (Dit Kitsda) DJP sebagai Tim Penilai Unit Eselon I (TPU E-1). Tidak ada yang sempurna dari suatu proses. Pun pada proses penilaian pembangunan ZI WBK/WBBM. Penilai berada dalam posisi untuk memberikan nilai terbaik secara obyektif. Objektivitas Penilai tentunya berpedoman pada LKE kesepakatan. Tetapi bagaimana dengan independensi karena penilai harus “menilai” sekaligus “membina” yang merupakan dua sisi wajah tantangan independensi TPK dalam melakukan penilaian. Tim penilai tetap berupaya memberikan nilai terbaik dengan pemakluman yang wajar. Pada tahap reject ini, terjalin komunikasi antara penilai dan unit kerja yang dinilai sehingga penilai dapat menjalankan peran gandanya sebagai pembina dalam ZI WBK WBBM ketika INSPEKTORAT JENDERAL TESTIMONI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 127 tidak ada pembinaan yang dilakukan secara luring pada masa pandemi ini. Tentu setiap dokumen akan bercerita bagaimana proses pembangunan ZI dimulai oleh suatu unit kerja yang diawali pencanangan hingga nanti memperoleh predikat ZI WBK/WBBM. Dokumen pembangunan adalah informasi untuk memantapkan keyakinan penilai atas tanggung jawab pemberian nilai optimal pada pembangunan ZI-WBK/WBBM. Jadi, predikat ZI-WBK/WBBM tidak hanya cerita tentang unit kerja, tetapi juga merupakan wajah Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Inspektorat II Keseruan Laksanakan Tugas Terkait WBK-WBBM di Lingkungan DJBC pada 2018–2021 BERBAGAI macam keseruan dalam melaksanakan penugasan terkait ZI-WBK/WBBM di Lingkungan DJBC pada 2018–2021. Di antaranya, adanya penarikan usulan salah satu kantor yang diajukan untuk mendapatkan Predikat WBBM oleh Kantor Pusat DJBC karena munculnya kasus terkait integritas di kantor tersebut, padahal saat itu masih dalam proses penilaian Itjen (TPK). Sebelum adanya aplikasi DIA, untuk pemenuhan bukti dokumen dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI-WBK/WBBM menggunakan e-book yang merupakan kumpulan file bukti dokumen yang sangat banyak jumlah dan kapasitasnya. Pada saat pengisian dan penilaian LKE menggunakan aplikasi DIA, isu yang sangat diresahkan oleh para peserta adalah
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 128 KEMENTERIAN KEUANGAN keterbatasan total kapasitas yang tersedia untuk mengunggah file-file pemenuhan bukti dokumen dan kesulitan jaringan/ bandwidth. Pada 2019, saat proses penilaian TPI masih berlangsung, terdapat perubahan ketentuan kriteria penilaian yang baru ditetapkan dalam Peraturan Kementerian PAN-RB dan harus dilaksanakan saat itu juga karena telah berlaku peraturan baru. Hasil penetapan Predikat ZI-WBK/WBBM dari Kementerian PANRB setiap tahunnya masih saja terdapat kantor yang gagal. Hal itu membuat para peserta sangat penasaran. Penggunaan aplikasi DIA sangat memudahkan penginput-an di LKE, tetapi beberapa kantor peserta masih saja mengunggah terlalu banyak file, padahal file tersebut tidak terkait dengan pemenuhan bukti dokumen. Sementara itu, dalam hal survei, masih terdapat beberapa kantor peserta di lingkungan DJBC yang tidak dapat menyediakan jumlah responden memadai untuk survei. Dan, pada masa pandemi, para peserta mengalami kesulitan menerapkan berbagai rencana kerja sebagai pemenuhan bukti dokumen. Inspektorat III Kisah Sukses dalam Pembangunan Zona Integritas WBK-WBBM INSPEKTORAT III sebagai salah satu unit kerja yang berperan dalam penilaian Pembangunan ZI-WBK/WBBM sangat beruntung karena mempunyai dua mitra kerja unit eselon I yang berbeda sekaligus mempunyai kesamaan. Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sebagai mitra kerja yang mempunyai
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 129 unit vertikal di seluruh wilayah Indonesia dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) sebagai mitra kerja tanpa unit kerja vertikal. Persamaan kedua unit mitra kerja tersebut adalah mempunyai semangat yang sama yaitu semangat yang tinggi untuk mewujudkan Pembangunan ZI-WBK/WBBM. Peran sebagai penilai tidak berarti pasif menunggu pemenuhan persyaratan dari unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti berpredikat WBK/WBBM, tetapi tetap harus proaktif. Bahkan, pada kondisi tertentu diminta atau tidak, demi tercapainya percepatan Pembangunan ZI-WBK/WBBM, penilai memberikan saran-saran sebagai wujud penugasan konsultatif. Terasa benar “blended engagement” itu di sini. Selain penilaianpenilaian, memberikan saran agar unsur-unsur yang dilakukan penilaian itu dapat terpenuhi karena nantinya akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) sebagai penentu akhir. Dalam melaksanakan penilaian, banyak hal unik, tidak mudah, dan butuh kesabaran untuk melakukannya. Proses penilaian tidak langsung sekali jadi, tetapi bisa berulang-ulang. Bahkan, ketika penilai sudah memberikan nilai yang memadai untuk lulus, unit kerja yang dinilai belum tentu sepakat. Penilaian ZI-WBK/WBBM butuh kesabaran karena Inspektorat Jenderal harus berperan ganda (asurans dan konsultansi). Kadang jadi bapak yang galak, kadang jadi ibu yang lembut untuk membimbing agar unit kerja bisa lolos dalam penilaian.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 130 KEMENTERIAN KEUANGAN Inspektorat IV Situasi Menjadi Berbeda ketika DIA Datang PERUBAHAN dan perbaikan selalu dilakukan sehingga sekarang penilaian ZI WBK/WBBM unit kerja telah menggunakan teknologi yakni menggunakan aplikasi Digital Assessment Integrity (DIA) dan penilaian pun berubah secara on desk evaluation. Tugas penilaian menjadi lebih ringan karena telah dilakukan penilaian secara berjenjang oleh Penilai Eselon I DJKN. Namun, pekerjaan yang dilakukan secara on desk evaluation ini memiliki kekurangan bahwa komunikasi tidak lagi dilakukan secara langsung sehingga apabila terjadi revisi dokumen setelah penilaian di DIA. Unit kerja terkadang melakukan beberapa kali perbaikan untuk memenuhi kesesuaian berdasarkan revisi dari penilai. Tantangan bagi Inspektorat IV dalam melakukan penilaian WBK/WBBM adalah ekspektasi unit kerja DJKN terhadap hasil penilaian dokumen WBK/WBBM. Sementara itu, kiat dalam menghadapi presentasi akhir kepada TPN adalah mengekspos semua kelebihan, inovasi dan pencapaian unit kerja, serta perubahan nyata unit kerja setelah mengimplementasikan Zona Integritas WBK/WBBM. Berbagai upaya disarankan untuk dilaksanakan, yakni unit kerja perlu melakukan identifikasi permasalahan terkait perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring atau evaluasi pada enam komponen penilaian. Juga pembuatan peta pembangunan Zona Integritas untuk mempermudah pemahaman visi, misi, tujuan, dan indikator keberhasilan pelaksanaan WBK/WBBM.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 131 Saran lainnya adalah strategi dan komunikasi sebagai media interaksi unit kerja DJKN kepada pengguna jasa layanan maupun stakeholder. Serta melibatkan seluruh pegawai unit kerja DJKN yang diusulkan dalam membangun integritas dan memberikan pelayanan terbaiknya ke stakeholder. Unit kerja DJKN yang diusulkan juga harus dapat selalu meningkatkan kualitas layanannya dan terus-menerus meningkatkan inovasi. Inspektorat V Menjawab Tantangan dengan Sejumlah Terobosan INSPEKTORAT V bertanggung jawab menjadi Tim Penilai Internal Kementerian Keuangan atas unit/satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Pada 2020, Inspektorat V melakukan kegiatan penilaian pada Sekretariat DJA dan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK, sedangkan pada 2021 penilaian dilakukan terhadap Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (Dit HPP) DJA dan Direktorat Dana Transfer Khusus (Dit DTK) DJPK. Ada berbagai tantangan yang dihadapi Inspektorat V dalam melakukan penilaian atas unit kerja yang diusulkan untuk meraih predikat ZI WBK/WBBM di lingkungan DJA dan DJPK. Di antaranya, penilaian dilakukan dalam suasana pandemi Covid-19. Selain itu, adanya kebutuhan data yang tepat, akurat, dan akuntabel dalam waktu singkat. Tantangan-tantangan tersebut mendorong tim penilai membuat terobosan agar penilaian berjalan efektif, di antaranya
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 132 KEMENTERIAN KEUANGAN dengan membentuk grup komunikasi/Whatsapp Group (WAG) sebagai sarana komunikasi informal yang fleksibel dan efektif. Tantangan lainnya adalah adanya komponen pengungkit yang kewenangan kebijakannya terpisah dan tidak berada di unit kerja yang diusulkan, tetapi berada di unit lain secara terpusat. Kendala ini diatasi dengan kebijakan tim penilai kementerian untuk meminta adanya bukti bahwa unit telah memberikan inisiatif atau usulan terkait perbaikan SOP, Pengelolaan Kinerja, SDM, dan TI ke unit yang berwenang. Sementara itu, DJA dan DJPK merupakan unit eselon I di Kementerian Keuangan yang tidak memiliki kantor vertikal dan berdasarkan pengalaman melakukan penilaian, unit kerja yang diusulkan tidak lebih dari satu dalam setahun. Hal ini mengakibatkan adanya tantangan tersendiri. Untuk itu, dibuatlah terobosan berupa pemberian asistensi kepada unit kerja yang diusulkan sebelum dilakukan penilaian melalui aplikasi DIA. Inspektorat VI Lakukanlah Penilaian Sesuai Aturan Main EMPAT tahun mengawal tim penilai WBK/WBBM pada Inspektorat Jenderal (Itjen), telah bermacam-macam drama yang dihadapi. Dalam suatu penilaian, saat usulan ZI WBK/ WBBM masuk ke Tim Penilai Kementerian (TPK) untuk dilakukan penilaian, tim langsung melakukan pembahasan di internal TPK. Diputuskan bahwa atas unit kerja yang tidak memenuhi kriteria penilaian Komponen Pengungkit, dianggap tidak lulus dan tidak dilakukan penilaian lagi oleh TPK.