PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 33 tersebut bukanlah dalam artian melokalisasi korupsi dalam sekat-sekat tertentu, tetapi seluruh wilayah di kementerian ini harus menjadi wilayah yang benar-benar bersih, benarbenar bebas dari korupsi sehingga mampu terwujud wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. 5 UNIT DIUSULKAN MENJADI WBK 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Tiga Direktorat Jenderal Pajak. 2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kediri Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 5. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sekretariat Jenderal. LANGKAH STRATEGIS YANG DILAKUKAN KEMENKEU a. Membantu/memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil dan 20 Indikator Proses yang bersifat teknis. b. Membentuk Unit Pembangunan Integritas
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 34 KEMENTERIAN KEUANGAN (UPbI) yang dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan dengan dibantu oleh Sekretaris Unit Eselon I. c. Mendorong unit kerja untuk siap diusulkan menjadi WBK/WBBM dan segera mengambil langkah untuk membenahi sistem dan prosedur, sarana dan prasarana dalam upaya mewujudkan indikator hasil dan indikator proses menuju WBK/ WBBM. d. Membantu/memfasilitasi dalam upaya memenuhi 8 Indikator Hasil dan 20 Indikator Proses yang bersifat kebijakan. e. Membentuk Tim Penilai Internal (TPI) yang memiliki tugas untuk • Melakukan self assessment dalam mewujudkan indikator hasil dan indikator proses menuju WBK/WBBM. • Menyiapkan bukti fisik bersama dengan unit kerja calon WBK/WBBM. • Mengusulkan kepada menteri agar beberapa unit kerja dijadikan prototipe WBK/WBBM. • Membuat konsep pengusulan ke Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Penilai Nasional (TPN). Tolok ukur keberhasilan pembangunan ZI, setiap K/L dan pemda harus memenuhi indikator yang ditetapkan sehingga diperoleh penghargaan predikat WBK-WBBM dan dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 35 Adapun unsur komponen penilaian ZI-WBK/WBBM menurut Permen PANRB Nomor 60 tahun 2012 sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Konsisten dan menjadi contoh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, Kemenkeu konsisten dan terus berkembang untuk mencapai predikat tersebut. Banyak yang dapat diambil untuk dijadikan contoh bagi kementerian/lembaga lainnya untuk meraih predikat WBK/ WBBM. “Mereka harus terus didorong untuk menciptakan inovasiinovasi unggulan, sekaligus dijadikan kebijakan umum. Komitmen dan inovasi harus dijaga. Menjaga konsistensi lebih susah daripada membangun,” ujar pria yang kini diangkat menjadi Komisaris Bank Mandiri tersebut. Ateh menambahkan, menjaga pencapaian-pencapaian yang telah diraih bukanlah perkara mudah, belum lagi terjadinya
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 36 KEMENTERIAN KEUANGAN pergantian kepemimpinan. “Menjaga itu tidak gampang. Perkembangannya sih sudah bagus. Terutama di unit-unit yang rawan. Itu saja yang perlu dijaga dan diawasi,” tegasnya. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Erwan Agus Purwanto mengamini bahwa pembangunan WBK/WBBM di Kemenkeu patut dijadikan contoh. Berbagai pihak yang terlibat dalam zona integritas cukup bersinergi. Pengawas internal dan tim penilai internal memiliki peran untuk menyiapkan unit. Kemudian unit di-asses oleh KemenPAN-RB sebagai unit yang disebut WBK (pada tahap berikutnya WBBM). Konsistensi Kemenkeu dalam upaya meraih predikat WBK/WBBM juga diakui Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara. “Kemenkeu konsisten membangun proses internalnya. Mulai di satuan-satuan kerja sudah melakukan pembinaan, mereka di-asses. Implementasi dalam proses ini sangat terkawal. Kemudian, masuk tim penilai internal (TPI) yang dikomandoi teman-teman di Irjen. Dilihat sangat ketat, tidak lagi ewuh pakewuh dan subyektif. Ketika kami melakukan penilaian, gapnya tidak terlalu banyak,” jelas Agus. Apabila reformasi tersebut dijalankan dengan baik dan berkesinambungan, Agus yakin bahwa masyarakat dapat menikmati pelayanan yang memuaskan. Terlebih, dari survei yang dilakukan, Kemenkeu mendapatkan hasil yang sangat baik sehingga upaya yang dilakukan Kemenkeu layak dijadikan barometer bagi kementerian/lembaga lain. Pada 2021, Kementerian PANRB mengupayakan peran TPI dapat berjalan dengan baik karena kewajiban dan tanggung
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 37 jawab ada di setiap kementerian/lembaga. Tim penilaian nasional hanya memberikan (pemacu) trigger dan jika sudah berjalan maka akan diserahkan ke tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L). “Yang lalu (upaya-upaya yang dilakukan Kemenkeu), kami jadikan model, lalu kami informasikan ke K/L lain, mencoba berdiskusi dengan TPI di Kemenkeu. Diharapkan TPI mau sharing, memberikan kontribusi dalam membangun Indonesia. Arahnya harus ke situ,” terang Agus. Bersejarah Program pembangunan ZI-WBK/WBBM bagi Kemenkeu merupakan sesuatu yang sangat bersejarah karena peran Kemenkeu dalam program tersebut sangatlah tinggi. Kemenkeu memiliki perhatian sangat besar terhadap berbagai program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, ketika muncul program ZI-WBK/WBBM pertama kali, Kemenkeu merupakan salah satu K/L yang sangat gencar memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan instrumen penilaian (LKE) ZI-WBK/WBBM. Keberhasilan implementasi program ini juga sangat dipengaruhi oleh sinergisitas social capital dalam Kemenkeu, antara lain Unit Penggerak Integritas (UPI), Tim Pembangun Integritas (TPbI), dan Tim Penilai Internal (TPI). Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KM.1/2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan Diktum Kedua angka 6, Inspektorat Jenderal adalah sebagai Tim Penggerak Integritas dan Penilai Internal, yang memiliki tugas sebagai berikut.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 38 KEMENTERIAN KEUANGAN TUGAS TIM PENGGERAK INTEGRITAS DAN PENILAI INTERNAL a. Memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi, b. Melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM di lingkungan Kemenkeu, c. Melakukan penilaian terhadap unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK, d. Melakukan tabulasi, evaluasi, melakukan reviu, dan melaporkan hasil penilaian, dan e. Menyampaikan hasil penilaian kepada ketua. TUJUAN DILAKUKAN PENILAIAN OLEH INSPEKTORAT JENDERAL • Memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan capaian Indikator Proses dan Indikator Hasil yang terkait dengan pencegahan korupsi telah didukung dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPANRB) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 39 Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; • Memberikan penilaian pada unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM. 5. Laporan ini dibuat untuk menginformasikan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengarah, pimpinan unit kerja, dan pimpinan terkait mengenai hasil penilaian pada lima unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diusulkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM. RUANG LINGKUP KEGIATAN DINILAI OLEH INSPEKTORAT JENDERAL (Mengacu Pada Peraturan Menpan Dan Rb Nomor 60 Tahun 2012) a. Indikator Proses sebanyak 20 indikator. • Dari 20 indikator tersebut yang dinilai hanya 15 indikator yaitu: 1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas, 2) Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, 3) Akuntabilitas Kinerja, 4) Kewajiban Laporan Keuangan, 5) Kode Etik Khusus, 6) Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi, 7) Program Pengendalian Gratifikasi, 8) Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), 9) Promosi dan Pendidikan/ Pembinaan Anti Korupsi, 10) Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 40 KEMENTERIAN KEUANGAN APIP, 11) Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK, 12) Rekrutmen secara Terbuka, 13) Mekanisme Pengaduan Masyarakat, 14) e-Procurement, dan 15) Keterbukaan Informasi Publik. • 5 Indikator Proses yang tidak dinilai adalah 1) Kebijakan Disiplin PNS, 2) Kebijakan Pelayanan Publik, 3) Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (Post Employment Policy), 4) Promosi Jabatan secara Terbuka, dan 5) Pengukuran Kinerja Individu. Menurut KemenPANRB, kelima indikator dimaksud tidak dinilai karena belum ada kebijakan sebagai acuan atau karena kebijakan baru diterbitkan dan belum diterapkan secara luas. b. Indikator Hasil sebanyak 8 indikator. • Dari 8 indikator, hanya 7 yang perlu dinilai yaitu 1) Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik, 2) Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan, 3) Persentase Temuan Inefektif, 4) Persentase Temuan In-efisien, 5) Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin, 6) Persentase Pengaduan Masyarakat yang Belum Diselesaikan, dan 7) Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman karena KKN. -1 Indikator Hasil yang tidak dinilai adalah “Nilai Indeks Integritas” dari KPK, karena menurut KemenPANRB belum ada kebijakan sebagai acuan atau karena kebijakan baru diterbitkan dan belum diterapkan secara luas.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 41 METODOLOGI DAN TAHAPAN PENILAIAN YANG DIGUNAKAN OLEH INSPEKTORAT JENDERAL DALAM KEGIATAN PENILAIAN Metodologi penilaian a. Melaksanakan tinjauan (review) secara mendalam atas seluruh dokumen pendukung Indikator Proses dan Indikator Hasil. b. Melaksanakan wawancara dengan pegawai secara acak (random) untuk memperoleh keyakinan adanya kesesuaian antara dokumen pendukung dan kegiatan di lapangan. c. Menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden terkait pelayanan yang diberikan oleh kelima unit kerja (dilakukan oleh Tim Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan). Tahapan penilaian a. Tahap Pra Penilaian di 5 unit kerja selama periode 10 Mei sampai dengan 15 Juni 2013 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal; b. Tahap Penilaian di 5 unit kerja selama periode 1 Juli sampai dengan 25 Juli 2013 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal. Berdasarkan hasil penilaian, dapat disimpulkan bahwa kelima unit kerja tersebut telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat WBBM.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 42 KEMENTERIAN KEUANGAN Penjelasannya, 5 unit kerja tersebut memperoleh nilai rata-rata pada 15 Indikator Proses sebesar 95 sampai dengan 100 yang berarti lebih besar dari target nilai minimal sebesar 75 dan 5 unit kerja tersebut telah memenuhi seluruh target nilai/persentase di ketujuh Indikator Hasil yang ditetapkan dalam Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012. Penetapan kelima unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBBM tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-B/3226/M. PAN-RB/10/2013 serta dipublikasikan dalam media massa secara luas. Program pembangunan ZI-WBK/WBBM bagi Kemenkeu merupakan sesuatu yang sangat bersejarah karena peran Kemenkeu dalam program tersebut sangatlah tinggi.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 43
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 44 KEMENTERIAN KEUANGAN Satu-satunya Sebagai unit kerja yang telah lebih dahulu menerapkan reformasi birokrasi, Kemenkeu merupakan satu-satunya kementerian/lembaga yang pada 2013 mendapatkan predikat WBBM. Kelima unit kerja yang mewakili Kemenkeu tersebut kemudian mendapatkan penghargaan pada hari Oeang ke 67 tahun 2013 dari Menteri Keuangan Chatib Basri pada saat peringatan Hari Oeang ke 67.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 45 Seremonial pemberian penghargaan kelima unit kerja Kemenkeu di lingkungan Gedung Dhanapala, Jakarta. Penganugerahan tersebut sekaligus menjadi puncak acara rangkaian peringatan Hari Oeang ke-67.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 46 KEMENTERIAN KEUANGAN Progres pembangunan WBK/WBBM Tahun 2021 merupakan tahun ke-9 sejak dimulainya pembangunan ZI-WBK/WBBM. Kemenkeu merupakan kementerian yang menjalankan program tersebut secara serius, bahkan paling serius jika dibandingkan dengan kementerian/ lembaga lainnya. Kemenkeu merupakan organisasi yang sangat besar dan tersebar di dalam dan luar negeri sehingga tantangannya pun sangat besar. Namun, dengan keseriusan dan berkesinambungan melakukan pembenahan, Kemenkeu menorehkan pencapaian positif. Per tahun 2020, sebanyak 415 dari 971 unit kerja di Kemenkeu telah berhasil mendapat predikat WBK/WBBM. Jadi, sudah 42,74 persen unit kerja di Kemenkeu mendapatkan predikat tersebut. Untuk level nasional, pembangunan ZI WBK-WBBM di Kemenkeu merupakan yang terbaik dibandingkan K/L lainnya ataupun Pemda. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Irjen Kemenkeu) Sumiyati mengungkapkan, pada 2020, Kemenkeu berhasil menyumbangkan unit kerja berpredikat WBK-WBBM terbesar secara nasional. Dari total 1.337 unit kerja yang berpredikat WBK, 369 di antaranya (27,6 persen) merupakan unit kerja di
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 47 Kemenkeu. Untuk WBBM, dari total 139 unit kerja, 46 unit (33,1 persen) di antaranya juga merupakan unit kerja Kemenkeu. “Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa kami sangat serius dalam membangun Kemenkeu untuk terus melakukan perbaikan. Reformasi terus kami jalankan. Diharapkan, semua unit kerja yang ada, sebagaimana diinstruksikan oleh Ibu Menteri, semua harus mencapai itu. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegas Sumiyati. Dalam rangka menjalankan program ini, Inspektorat Jenderal memiliki peran yang tidak mudah. Ketika Kemenkeu secara serius ingin menambah, memprogramkan di dalam roadmap-nya, bahwa harus sekian ratus unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK-WBBM, di tahap awal sudah mendapatkan tantangan tidak mudah, karena salah satu prasyaratnya adalah harus diaudit oleh Itjen. “SDM kami terbatas. Bisa dibayangkan kalau sekali saja harus melakukan audit untuk sejumlah unit kerja yang sangat banyak, sementara tugas kami banyak. Tidak mungkin kami men-deploy seluruh SDM hanya untuk melakukan pengawalan atau audit dalam rangka mempersiapkan unit-unit kerja untuk memperoleh WBK-WBBM,” terang Sumiyati. Jadi, lanjutnya, diperlukan inovasi dan sinergi yang baik agar niat untuk mewujudkan semakin banyak unit kerja yang memperoleh predikat ini, sementara tugas dan mandat yang ada di Itjen tetap dapat dijalankan dengan baik. Inovasi Kemenkeu sangat mendorong unit kerja dan pegawainya melakukan inovasi. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai (value) kelima Kemenkeu, yaitu Kesempurnaan. Salah satu contoh inovasi yang tercipta di antaranya adalah ketika 2019 saat pandemi Covid-19 belum melanda dunia secara
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 48 KEMENTERIAN KEUANGAN global, Setjen, dalam hal ini Biro Organta, telah memfasilitasi penilaian TPN secara daring dengan video conference. Tidak berpuas diri sampai di situ, di tengah perkembangan teknologi yang kian masif, Kemenkeu berinovasi menciptakan aplikasi DIA (Digital Integrity Assessment). Aplikasi tersebut merupakan bentuk digitalisasi dari lembar kerja evaluasi (LKE) yang digunakan oleh tim penilai dalam melakukan proeses validasi dan penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK. Platform digital tersebut juga diharapkan dapat diadopsi oleh semua K/L karena dengan aplikasi DIA tim penilai tidak perlu lagi memasukkan data, melainkan secara otomatis langsung terhubung dengan data yang ada. Aplikasi tersebut dapat dijadikan prototipe atau contoh bagi K/L lain sehingga tidak perlu membuat sistem baru. Dengan demikian akan tercipta sebuah sistem terintegrasi yang sangat berguna dalam pembangunan zona integritas menuju WBK. DIA telah digunakan dan memberikan beragam manfaat,
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 49 termasuk bagi tim penilai tingkat nasional karena memiliki tingkat keakuratan yang baik. Langkah-langkah reformasi birokrasi juga dapat berjalan lebih maksimal karena telah terkoneksi antara yang dievaluasi dengan evaluator di setiap area. Langkah-langkah penyempurnaan terus dilakukan, termasuk cara mengevaluasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan (stakeholder). Jadi, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PAN-RB, tetapi juga tanggung jawab semua pihak agar hasil yang didapat semakin optimal. Sinergi Dalam rangka pembangunan ZI-WBK/WBBM Kemenkeu menjalankan berbagai sinergi, yang koordinator berada di bawah naungan Setjen (Biro Organta). Sementara itu, Itjen bertugas memberikan jaminan, melaksanakan penilaian yang dijalankan unit kerja Kemenkeu. Koordinasi dengan berbagai pihak menjadi sangat penting di tengah padatnya tugas yang dimiliki Itjen sebagai tim penilai. Itjen juga harus membangun kompetensi, sistem, dan terus melakukan pembinaan dan monitoring. Selain di internal, koordinasi juga dilakukan kepada pihak eksternal, khususnya dengan Setjen, Biro Organta, dan semua eselon I. DI Itjen, ada banyak tugas yang harus dijalankan sehingga harus ada pengklasteran. Di antaranya pengawasan strategis, utama, dan mandatory. Pembangunan ZI-WBK-WBBM masuk ke dalam klaster area pengawasan mandatory. Artinya, setiap Inspektorat harus melaksanakannya dan tepat waktu, tidak dapat mengelak. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri karena terikat program nasional. Tanpa kerja sama yang baik, koordinasi yang benar-benar terprogram, dalam suatu timeline yang disepakati bersama, mustahil hal tersebut dapat terlaksana. Belum lagi
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 50 KEMENTERIAN KEUANGAN pada periode sama, auditor yang melakukan penilaian ini, tugas mandatory-nya ada banyak dalam melaksanakan APBN. Oleh karena itu, time management menjadi tantangan yang tidak boleh diangkap ringan. Bahkan, pihak Itjen menyadari, pola kerja yang dijalankan melebihi rata-rata jam kantor pada umumnya. “Sudah biasa kerja sampai pagi di kantor atau rapat dari pagi sampai pagi lagi. Sudah terbiasa dari dulu. Kami mendapatkan support yang luar biasa dari semua pihak untuk mewujudkan mimpi mempunyai institusi yang benar-benar kredibel,” ungkap Sumiyati.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 51 Kunci keberhasilan Terdapat banyak hal yang menjadi kunci keberhasilan Kemenkeu dalam membangun ZI-WBK-WBBM. Yang utama adalah komitmen dari jajaran pimpinan. Hal ini penting karena dalam rangka melakukan penilaian, jika seluruh aspek hanya ditangani oleh kantor pusat (Itjen dan Setjen, dan kantor pusat eselon I), tentu akan kewalahan. “Oleh karena itu, kami punya three lines of defense. Kami bersinergi melakukan pembagian tugas. Halhal yang bersifat administratif bisa dilakukan oleh second line of defense yang ada di unit, kemudian dilakukan quality assurance. Yang substantif menjadi tugas kami,” imbuh Sumiyati. Komitmen pimpinan mutlak diperlukan. Jika ada komitmen yang tinggi, otomatis jajaran di bawahnya akan terdorong untuk mewujudkan unit kerjanya agar bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh WBKWBBM. Apabila hal tersebut telah dicanangkan dan dari pimpinan memiliki komitmen tinggi, ini akan mendorong jajaran yang ada di kantor itu bersungguh-sungguh melalukan perbaikan untuk memenuhi kriteria tersebut. “Kalau tingkat paling atas, Bu Menteri, beliau sudah menginstruksikan semuanya harus mendapatkan predikat itu. Itu merupakan instruksi yang sangat jelas bagi kami,” tegas Sumiyati.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 52 KEMENTERIAN KEUANGAN Menteri Keuangan juga menekankan agar semua unit memperhatikan program ini dalam segala dimensi. Oleh karena itu, semua benar-benar nyata, tidak hanya ritual atau formalitas yang dijalankan dari tahun ke tahun, tetapi juga harus menjadi budaya yang dijalankan sehari-hari. Keseriusan dari komitmen tersebut dituangkan di dalam dokumen formal dalam kontrak kinerja setiap tahun. Mau tidak mau, ini akan memaksa semua unit eselon I mempersiapkan unitnya masing-masing untuk didorong dan dipersiapkan, dilihat dan dimonitor, siapa yang siap tahun depan untuk meraih predikat tersebut? Apabila belum siap, harus kerja lebih keras lagi. Kemenkeu memiliki pedoman terukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana komitmen dan upaya yang dilakukan oleh semua unit dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM. Target 2021 Pada 2021 Kemenkeu menargetkan sebanyak 190 unit kerjanya mendapatkan predikat WBK. Selain melalui Keputusan Menteri Keuangan, yang ditetapkan tahun ini, KMK 370 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kemenkeu juga melakukan upaya lain untuk melaksanakan pembangunan ZI WBK-WBBM. Upaya yang dimaksud adalah implementasi teknologi informasi yang masif dan terdepan. Tidak hanya untuk otomatisasi pekerjaan kantor tetapi juga untuk berbagai hal. Artinya, penilaian ZI-WBK/WBBM juga dilakukan secara digital, menggunakan aplikasi digital integrity assessment (DIA). Aplikasi ini dikembangkan sendiri jadi dapat disesuaikan dengan proses bisnis di Kemenkeu. Pada masa pandemi Covid-19 ini, hampir semua pelayanan di Kemenkeu sudah dijalankan secara digital sehingga kegiatan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 53 penilaian tidak banyak mengalami hambatan. Melalui aplikasi DIA, semua proses yang dilakukan untuk pembangunan ZI-WBK/ WBBM dapat dimonitor dengan baik dan dijalankan tepat waktu. Penyempurnaan Kemenkeu juga terus melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan di sejumlah sektor secara berkesinambungan. Semangat ini diharapkan dapat terus bergulir dari generasi ke generasi. Antargenerasi tidak pernah padam dalam membangun institusi yang kredibel. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan bagi Kemenkeu menjadi kementerian yang dibanggakan. Upaya ini diharapkan dapat terus menerus dilakukan agar senantiasa terjadi perbaikan dan inovasi di berbagai unit kerja. Inovasi yang diciptakan juga terkait WBK/WBBM. Dari sistem informasi yang tadinya sendiri-sendiri, sekarang semakin terintegrasi. Untuk kepentingan di kantor sendiri, semua unit kerja sangat inovatif melakukan tugasnya, termasuk di Inspektorat
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 54 KEMENTERIAN KEUANGAN Jenderal, yang memanfaatkan teknologi informasi. Pada umumnya inovasi terjadi di hampir semua kantor. Namun, tidak berarti inovasi boleh liar. Harus ada koordinasi dan terus dijaga sesuai platform Kemenkeu yang telah dibangun sehingga dapat terkoneksi dengan baik. Tantangan Seluruh unit kerja Kemenkeu dituntut untuk mendapatkan predikat minimal Wilayah Bebas Korupsi. Sinergi antara Setjen, Itjen, dan pihak terkait lainnya menjadi sebuah keharusan dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap unit kerja di Kemenkeu. Untuk mewujudkannya, tentu terdapat berbagai tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama adalah bagaimana esensi pembangunan ZI ini dapat menjadi bagian dari nilai yang seharihari diimplementasikan (living our values), terutama di lingkungan pekerjaan. Singkatnya, dengan adanya predikat ataupun tidak, nilai-nilai yang terkandung dalam pembangunan ZI dapat terus diwujudkan sehingga akan mengubah mindset dan budaya pegawai menjadi lebih baik. Upaya lain yang tak kalah penting untuk dilakukan oleh Kemenkeu adalah bagaimana menciptakan sistem pengendalian efektif guna memastikan implementasi nilai-nilai pembangunan ZI berjalan optimal, dengan output birokrasi yang anti terhadap korupsi serta kualitas layanan yang mumpuni. Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto menegaskan,
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 55 pimpinan memiliki peran penting terhadap sebuah perubahan. “Peran pimpinan organisasi untuk berkomitmen dalam melakukan perbaikan dan program-program perubahan sangat penting. Kemenkeu sudah lama menerapkan prinsip TKW yaitu tone of the top, knowing your employee, dan walk the talk. Disadari atau tidak, komitmen pimpinan memegang peran yang sangat penting dalam mendorong semangat unit kerja ke arah yang lebih baik, tetapi hal itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari seluruh anggota organisasi.” Hadiyanto tak menampik bahwa berbagai godaan sering kali dihadapi oleh pegawai ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Kemenkeu selalu menekankan pentingnya values Kemenkeu dijalankan secara benar. Selain itu, secara periodik Itjen dengan diasistensi oleh KPK mengadakan survei indeks persepsi integritas. Setiap atasan langsung juga diwajibkan untuk mengetahui keadaan dari para anggota timnya (program Knowing Your Employee/KYE). Sementara itu, di dalam area perubahan terdapat area regulasi yang dikeluarkan oleh seluruh K/L dalam rangka mengatur bidang di kementerian/lembaga. Salah satu yang dimaksud adalah fiskal. Kemenkeu diminta untuk lebih menguatkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, masalah akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Jadi, ini bagaikan dua sisi mata uang, yang harus didorong yang pada
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 56 KEMENTERIAN KEUANGAN ujungnya dapat menciptakan birokrasi menjadi efektif dan efisien. Tantangan lain yang juga harus dihadapi oleh Kemenkeu adalah bagaimana agar efektivitas penggunaan anggaran semakin optimal. Hal ini harus dihadapi bersama-sama dengan pihak terkait lainnya seperti Kementerian PANRB dan Bappenas. Kemenkeu tidak hanya melihat dari sisi efektivitas alokasi anggaran, tetapi juga penggunaannya. Artinya, regulasi yang dapat terintegrasi diupayakan untuk sama-sama dikuatkan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 57 mendorong birokrasi menjadi lebih efektif. Integrasi antara perencanaan pembangunan, sistem penganggaran, dan sistem akuntabilitas kinerja merupakan sebuah kesatuan. Ini mendorong personil di K/L semakin mengimplementasikan regulasi yang baik. Kuncinya adalah harmonisasi regulasi yang saat ini dan ke depannya diminta untuk mau bersama-sama, karena Kemenkeu merupakan bagian dari tim RB nasional.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 58 KEMENTERIAN KEUANGAN Penilaian-penilaian yang harus dilakukan secara baik dan fair juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini karena dalam penilaian WBK/WBBM turut melibatkan tim penilai internal (TPI) yang dilakukan oleh personil di Kemenkeu. “Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kementerian PANRB adalah adanya disparitas antara TPI dengan tim penilai nasional. Gap ini mengindikasikan penilaian di internal ‘kurang firm’. Dalam melakukan assessment lebih banyak mengejar target agar unitnya mendapat predikat WBK/WBBM,” jelas Agus. Meski upaya tersebut amat menantang, Kemenkeu bisa menjadi contoh yang baik bagi kementerian/lembaga lainnya. Tim penilaian internal bekerja secara serius melakukan penilaian. Bila belum memenuhi syarat, tidak akan diajukan ke Kementerian PANRB untuk di-asses. Hal tersebut menunjukkan Kemenkeu serius melakukan reformasi birokrasi yang substansial. Ini membantu pekerjaan di Kementerian PAN RB yang jumlah assesor-nya terbatas, sementara dari hari ke hari yang mengusulkan zona integritas terus bertambah. Apabila di kementerian/lembaga lain bisa seperti Kemenkeu, tugas di Kementerian PAN RB tentu akan lebih ringan. Mereka dapat mengandalkan TPI untuk menjadi mitra Kementerian PAN RB melakukan assessment awal. Jika hal tersebut terealisasi, Kementerian PAN RB hanya menjadi quality assurance untuk menjamin TPI sudah berfungsi dengan baik. Kementerian atau lembaga terkait juga dapat meng-asses unitnya, apakah layak mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Tentu, masih banyak tantangan lain yang harus dihadapi dengan kerja keras, sinergi, dan inovasi agar cita-cita meraih predikat ZI-WBK/WBBM dapat terwujud dan pelayanan semakin memuaskan.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 59 TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN ZI • Seluruh unit kerja Kemenkeu dituntut mendapatkan predikat minimal wilayah bebas korupsi. • Esensi pembangunan ZI dapat menjadi bagian dari nilai yang sehari-hari diimplementasikan (living our values), terutama di lingkungan pekerjaan. • Menciptakan sistem pengendalian yang efektif guna memastikan implementasi nilai-nilai pembangunan ZI tersebut dapat berjalan dengan baik. • Pimpinan organisasi dituntut untuk berkomitmen melakukan perbaikan dan menjalankan programprogram perubahan. • Menekankan pentingnya values Kemenkeu dijalankan secara benar oleh para pegawai. • Ekspektasi dan harapan pengguna layanan yang terus meningkat terhadap layanan yang diberikan Kemenkeu. • Survei. Hal ini berkaitan erat dengan persepsi dan subjektivitas. • Tantangan selanjutnya dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM adalah terkait survei. Survei itu berbicara tentang persepsi. Ketika berbicara tentang persepsi, akan berhadapan dengan subjektivitas orang-per orang karena pengalaman setiap orang akan berbeda dalam menanggapi layanan yang diterima.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 60 KEMENTERIAN KEUANGAN ISTILAH-ISTILAH Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/ kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/ kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 61 Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio dilaksanakan oleh Itjen. Tim Pembangun Integritas (TPbI) adalah tim yang dibentuk untuk mendorong terwujudnya WBK/WBBM. Unsur-unsur TPbI terdiri dari Sekretariat Jenderal dan unit kerja di luar Itjen. Nantinya TPbI dan UPI akan bekerja sama untuk mempercepat implementasi program ini. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk guna melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/ WBBM. Jadi, nanti setelah UPI dan TPbI melakukan pembinaan, hasil binaan itu akan dinilai oleh TPI. Nah, TPI ini anggotanya bisa terdiri dari orang-orang dari Itjen, atau darimana saja nanti tergantung penunjukan melalui SK.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 62 KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 63 LAHIRNYA KONSEP PENILAIAN BERJENJANG DI KEMENTERIAN KEUANGAN BAB IV
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 64 KEMENTERIAN KEUANGAN Penilaian berjenjang merupakan salah satu upaya dalam mengukur kinerja organisasi atau unit kerja terhadap target yang diberikan. Langkah ini turut menjaga akuntabilitas personil atau pegawai pada masing-masing jenjang. Selain itu, meningkatkan kualitas pegawai serta meminimalkan adanya pemberian apresiasi yang salah sasaran. Apabila dikaitkan dengan pembangunan zona integritas, ZI -WBK/WBBM di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berlanjut secara konsisten setiap tahun sejak pencanangan pada Hari Oeang ke-66 pada tahun 2012. “Inisiatif ZI-WBK/WBBM dirilis oleh KemenPAN-RB. Kami di Kemenkeu sebagai leading organization yang sudah melakukan reformasi dari K/L lain sangat berkepentingan untuk bisa mengakreditasi semua unit di Kemenkeu, satker yang memberikan pelayanan publik memperoleh predikat WBK WBBM,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kemenkeu kemudian menyiapkan berbagai perangkat, di antaranya menerbitkan KMK 426 terkait pedoman pembangunan zona integritas WBK/WBBM. Selain itu melakukan sosialisasi, dialog, diskusi grup, terutama membangun kesadaran kepada para satker bahwa WBK/WBBM ini akan memberikan esensi reformasi semakin terwujud dengan akreditasi oleh KemenPAN-RB.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 65 Berkembang Pada periode 2013–2016, proses pembangunan dan penilaian ZI-WBK/WBBM masih dilakukan secara terbatas pada beberapa unit kerja percontohan yang memang sejak awal sudah dianggap berprestasi dengan dibuktikan keberhasilan unit kerja tersebut dalam meraih prestasi sebagai kantor-kantor percontohan dalam kompetisi Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc)di Tingkat Kementerian Keuangan. Proses penilaian ZI-WBK/WBBM selalu mengalami perkembangan. Pada awal penyelenggaraan penilaian, unit kerja dapat memperoleh penghargaan sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara langsung, apabila nilai pada komponen pengungkit dan hasil mencapai batas yang ditentukan dan tidak harus memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terlebih dahulu, sebagaimana yang terjadi pada unit-unit kerja yang diusulkan pada periode tahun 2013–2014. Kemudian pada 2014, sebelum diterbitkannya pencabutan PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2012, Kemenkeu mencoba mengajukan unit kerja sedikit lebih banyak dari 2013, yaitu sebanyak 12 unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM tingkat nasional. Dari total 12 unit kerja tersebut, sebanyak 4 unit kerja (KPPN Semarang II, Direktorat Dana Perimbangan DJPK, KPKNL Banda Aceh, dan KPP Pratama Purwokerto) langsung dapat meraih predikat WBBM. Sementara itu, 5 unit kerja (KPP Pratama Bojonegoro, KPPBC Kudus, KPPBC Purwakarta, KPPN Bangko, dan KPKNL Surabaya) berhasil meraih predikat WBK. Adapun 3 unit kerja lainnya (PPAJP Setjen, Direktorat Anggaran III DJA, dan Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK) belum berhasil mendapatkan predikat WBK ataupun WBBM. Berikutnya pada penilaian 2015, seiring dengan terbitnya Permenpan nomor 52 Tahun 2014 pada Oktober 2014, unit kerja
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 66 KEMENTERIAN KEUANGAN yang diusulkan untuk mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM tingkat nasional tidak bisa secara otomatis mendapatkan predikat WBBM tanpa pernah mendapatkan predikat WBK sebelumnya. Perubahan konstelasi tersebut tentu saja memerlukan perubahan dan penyesuaian dalam strategi pengajuan unit kerja untuk mengikuti penilaian nasional guna mendapatkan predikat WBK/WBBM. Pada 2015, dengan terbitnya aturan baru tersebut, Kemenkeu mencoba untuk kembali mengusulkan unit kerja guna mengikuti penilaian WBK/WBBM tingkat nasional. Kali ini Kemenkeu hanya mengirimkan 4 unit kerja mewakili 4 unit eselon I yang memiliki kantor vertikal, yaitu DJP, DJBC, DJKN, dan DJPb. Sayangnya, dari keempat unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK tersebut, hanya KPPN Amlapura yang berhasil meraih predikat WBK tingkat nasional. Secara kriteria, untuk mendapatkan predikat WBK dengan WBBM yang sudah pasti memiliki nilai batas minimal yang berbeda, hal yang sangat signifikan berbeda antara unit kerja WBK dan WBBM di Kemenkeu adalah pada kriteria tingkat kematangan proses perubahan yang terjadi pada unit kerja dimaksud. Salah satu indikator yang paling mudah digunakan adalah terdapat delta atau kenaikan persepsi publik ketika dilakukan survei mengenai persepsi anti korupsi maupun survei kepuasan pengguna layanan. Di samping itu, banyak program simplifikasi dan inovasi yang secara langsung ataupun tidak langsung direplikasi oleh unit-unit kerja lain, baik oleh internal Kemenkeu maupun non-Kemenkeu. Kegagalan Kemenkeu pada tahun 2015 untuk meloloskan ketiga wakilnya tersebut tidak terlepas dari minimnya masa persiapan dan pembinaan dalam rangka pembangunan ZI-WBK/ WBBM sebagai respons atas perubahan PermenPANRB terbaru tersebut. Pada dasarnya Kemenkeu telah mencoba untuk merumuskan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 67 Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK) sejak lahirnya PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tersebut. Draf tersebut diinisiasi oleh Bagian Jabatan Fungsional, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan yang pada saat itu menjadi unit in charge (UIC) dalam program pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai salah satu bentuk kelanjutan dari program Inpres 5 Tahun 2004. Namun, draf RKMK tersebut baru bisa terealisasi pada 5 Juni 2017 dengan lahirnya KMK-426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK426/KMK.01/2017). Konsep utama Konsep utama yang diusung dalam KMK-426/KMK.01/2017, pertama adalah adanya mekanisme self assessment melalui penilaian berjenjang bagi unit kerja sebelum diusulkan untuk mengikuti penilaian tingkat nasional. Mekanisme penilaian berjenjang dilakukan sebagai salah satu alat untuk menyaring secara ketat usulan unit kerja dari Kemenkeu guna mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Tim Penilai Nasional. Penilaian berjenjang dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu bagi unit kerja yang memiliki instansi vertikal, maka penilaian berjenjang dilakukan melalui tahapan verifikasi tingkat kantor wilayah, penilaian tingkat unit eselon I oleh Unit Kepatuhan Internal, penilaian tingkat Kementerian oleh Inspektorat Jenderal, proses clearance fraud dari Inspektorat Bidang Investigasi, dan kemudian lanjut ke penilaian tingkat nasional oleh Tim Penilai Nasional yang dikomandoi oleh Kementerian PAN-RB; dan bagi unit kerja yang tidak memiliki instansi vertikal, maka penilaian berjenjang dilakukan melalui tahapan penilaian tingkat unit eselon I oleh Unit Kepatuhan Internal, penilaian tingkat Kementerian oleh Inspektorat Jenderal, proses clearance fraud dari Inspektorat Bidang Investigasi, dan kemudian lanjut
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 68 KEMENTERIAN KEUANGAN ke penilaian tingkat nasional oleh Tim Penilai Nasional yang dikomandoi oleh KemenPANRB. Konsep kedua adalah tentang pendefinisian peran antara Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I. Selain itu, konsep ketiga mengenai adanya payung hukum untuk memberikan penghargaan bagi unit kerja berpredikat WBK tingkat Kemenkeu. Melalui KMK-426/KMK.01/2017 maka di Kementerian Keuangan dikenal dua term predikat WBK, yaitu predikat WBK tingkat Kementerian yang diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil lolos dalam penilaian Tim Penilai Kementerian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 69 predikat WBK tingkat nasional yang diberikan kepada unit kerja WBK Kementerian Keuangan yang berhasil lolos penilaian Tim Penilai Nasional yang dikomandoi oleh Kementerian PANRB. Pemberian penghargaan kepada unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi tingkat Kementerian adalah wujud penghargaan kepada unit kerja tersebut sehingga diharapkan pemberian predikat tersebut dapat memberikan motivasi bagi unit kerja yang lain untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khoirot, mewujudkan unit kerjanya menjadi unit kerja yang bebas dari korupsi dan bahkan unit kerja yang bersih dan melayani.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 70 KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 71 APLIKASI DIA, “TOOLS” DIGITAL UNTUK LAKUKAN PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM BAB V
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 72 KEMENTERIAN KEUANGAN Pola kerja modern ditandai dengan segala sesuatu yang serba digital. Hal itu menjadi keniscayaan. Bayangkan jika prosesnya masih manual dengan menggunakan kertas dan dokumen fisik. Itulah yang terjadi pada masa penilaian ZI WBK/WBBM tahun 2018 ke belakang, diperlukan banyak rim kertas kemudian menjadi berkepingkeping flashdisk USB hingga hardisk eksternal. Hal ini jelas sangat tidak efisien. Apalagi jika proses penilaian WBK WBBM melibatkan jumlah unit kerja peserta yang semakin masif. Meski memudahkan secara proses, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian (Deputi RB Kunwas) PANRB terdahulu, Muhammad Yusuf Ateh, mengingatkan kembali esensi pembangunan zona integritas. “Sejauh ini, pembangunan aplikasi cukup baik untuk mempermudah proses penilaian dan pendokumentasian. Akan tetapi, perlu diingat bahwa esensi pembangunan zona integritas adalah pada perubahan pola pikir dan budaya kerja yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas layanan,” papar Muhammad Yusuf Ateh.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 73 Ia menggarisbawahi, keberadaan aplikasi hanya sebagai alat untuk mempermudah penilaian dan mendorong perubahan. “Jangan sampai pembangunan zona integritas dimaknai sebagai upaya pemenuhan dokumentasi,” tandasnya. Digital Integrity Assessment Pada awal tahun 2019, di Kementerian Keuangan diluncurkan aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA). Konsep aplikasi tersebut diinisiasi oleh tim dari Bagian Ketatalaksanaan II yang kemudian berkoordinasi dengan tim pengembang aplikasi dari Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Melalui aplikasi ini, diharapkan penilaian ZI WBK/WBBM menjadi semakin lebih baik. Sistem penilaian berjenjang sangat terakomodasi dalam aplikasi DIA sehingga dari level paling dasar yaitu peran unit kerja peserta dapat dengan mudah melakukan penilaian secara mandiri dengan mengunggah bukti dukung sesuai pertanyaan yang tersedia. Tampilan yang sederhana membuat penggunaan aplikasi DIA sangat cepat untuk terbiasa dikuasai. Ketika lembar kerja evaluasi telah di-submit oleh unit kerja peserta, akan langsung terekskalasikan penilai selanjutnya. Misal dalam hal ini adalah unit kerja kantor pelayanan, akan diverifikasi oleh verifikator kanwil. Dalam rangka proses pembinaan, verifikator kanwil dapat memberikan arahan revisi untuk perbaikan dan penambahan bukti dukung yang dianggap dapat dimaksimalkan potensinya. Setelah selesai diverifikasi oleh verifikator kanwil, penilaian akan lanjut ke jenjang berikutnya pada unit eselon I dan berlanjut hingga tim penilaian kementerian. Tak berhenti pada verifikator kanwil, fungsi pembinaan juga tetap berlanjut di sini dengan fitur tombol revisi untuk dapat memperbaiki jawaban dan bukti dukung yang masih kurang agar dapat menjadi lebih selengkap mungkin.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 74 KEMENTERIAN KEUANGAN Aplikasi DIA juga sudah memiliki hubungan teknis dengan Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) milik Kementerian PAN-RB. Dengan demikian, pihak Kementerian Keuangan tak perlu bersusah payah untuk mengisi aplikasi PMPZI karena integrasi yang dimiliki sudah dapat membantu proses migrasi basis data antar-aplikasi tersebut. Menanggapi kehadiran DIA, Sekretaris Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Drs Agus Uji Hantara Ak ME mengatakan bahwa digitalisasi tidak dapat dihindari. “Mau tidak mau, kita memang harus serba digital,” ujar Agus. Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik apabila ada kementerian/lembaga (K/L) sudah membangun sistem sendiri. “Biarkan tiap K/L membangun dengan prototipe yang sama, tinggal di-connect. Kami akan pelajari lagi, bagaimana caranya ini diutilisasi untuk jadi contoh yang lain,” papar Agus. Ia berharap, dapat dibuat satu sistem yang bisa dicontoh oleh K/L lain sehingga tidak perlu bersusah payah lagi membangun sistem yang baru. “Di Kemenkeu tahun kemarin difasilitasi, tidak perlu meng-
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 75 entry ulang, tapi langsung di-connect. Tahun ini (2021, red) kualitasnya diharapkan lebih baik lagi. Diharapkan seluruh K/L mengadopsi teknologi ini,” papar Prof Erwan. Data dukung yang ada pada aplikasi DIA juga tersimpan pada sistem penyimpanan dengan teknologi mutakhir sehingga sudah tidak menggunakan ftp. Tentunya ke depannya akan semakin dikembangkan untuk memenuhi kemajuan dan kebutuhan yang akan datang. Tentunya dengan kehadiran aplikasi DIA akan membuat semakin banyak unit kerja yang dapat dinilai dalam tahun berkenaan serta memudahkan pendokumentasian dan tim penilai dalam melakukan penilaian. Bila hal ini sudah berjalan, tentu saja akan memudahkan tim nasional, karena keakuratannya sudah bagus. Begitu pun bagi RB, jika nanti sudah terhubung ke aplikasi yang sudah bisa kontraksi antara yang dievaluasi, juga melibatkan seluruh evaluator yang ada di tiap area. Jadi, tidak hanya RB, tetapi juga stakeholder yang bertanggung jawab di area-area. Dengan penajaman yang baru diperbaiki, bagaimana cara mengevaluasi dan kolaborasi semua stakeholder. RB ini merupakan tanggung jawab bersama yang akan menghasilkan hasil yang baik.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 76 KEMENTERIAN KEUANGAN
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 77 AKSELERASI PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM KEMENTERIAN KEUANGAN BAB VI
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 78 KEMENTERIAN KEUANGAN Dengan berbagai keunikannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuktikan diri sebagai peraih predikat ZI-WBK/WBBM terbanyak secara nasional. Raihan itu tak terlepas dorongan untuk mencapai visi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif pada abad ke21. Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu), dalam konteks itulah Kemenkeu bertekad untuk menjadikan seluruh unit berpredikat WBK. Semangat untuk menyukseskan program ZI-WBK/ WBBM yang melembaga di Kemenkeu antara lain tecermin dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 462/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian berjenjang dalam KMK tersebut kemudian diangkat menjadi salah satu inisiatif strategis dalam pencapaian Kinerja Utama Kementerian Keuangan pada tahun 2017. Kemenkeu dalam hal ini Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan juga memikirkan dan mencoba menyinergikan bagaimana program pembangunan ZI-WBK/WBBM ber-alignment dengan program dan kebijakan yang dilakukan Kementerian Keuangan.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 79 Program penilaian Kantor Pelayanan Terbaik yang dulunya bernama Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) sejak tahun 1999 dan Kantor Wilayah Terbaik sejak tahun 2016 sebenarnya merupakan wujud dari program pembangunan internal unit kerja atau kantor di Kemenkeu. Ultimate goal dari pelaksanaan program ini adalah mewujudkan dan memberikan apresiasi kepada unit kerja dengan kinerja tinggi, yang memiliki integritas penuh, sehingga terdapat peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya adalah memenuhi tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan terbaik dari aparatur sipil negara. Program KPPc yang dimulai sejak tahun 1999 yang dianggap sebagai kantor ujung tombak Kemenkeu yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kantor pelayanan di Kemenkeu dianggap sebagai wajah dari Kemenkeu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. KPPc sendiri sejak 1999 dilaksanakan dengan dasar Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor: S-232/SJ/1999 tanggal 12 April 1999 tentang Program Model Percontohan Unit Kerja/Kantor Pelayanan Masyarakat Departemen Keuangan, yang kemudian pada tahun 2013 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 128/KMK.01/2013 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan, kemudian diubah kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 65/KMK.01/2014 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Saat ini, KPPc berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Terbaik (KPT). Berangkat dari konsep KPT kemudian pada tahun 2015 timbul pemikiran untuk menambah evaluasi terhadap Kantor Wilayah Terbaik atau KWT. Kantor Wilayah Terbaik dianggap perlu dievaluasi karena sebagai kantor instansi vertikal di daerah yang melakukan fungsi pembinaan terhadap kantor-kantor pelayanan yang berada di bawahnya sehingga perlu diukur juga untuk kantor wilayah yang memiliki kinerja terbaik untuk dapat diapresiasi. Kebijakan penilaian KWT ini
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 80 KEMENTERIAN KEUANGAN ditetapkan pertama kali pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 288/KMK.01/2016 tentang Pedoman Penilaian Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian. Dahulu pedoman untuk penilaian KPT dan KWT ini terdapat pada pedoman dalam keputusan yang berbeda. Baru pada tahun 2017 kedua pedoman mengenai Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Wilayah Terbaik digabungkan menjadi satu kebijakan ke dalam sebuah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Bermula dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/ KMK.01/2017 itulah dilakukan penyempurnaan dan dilakukan kajian lebih lanjut dalam rangka penajaman tujuan Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Wilayah Terbaik adalah untuk suksesi Program Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZIWBK/WBBM). Kantor-kantor yang dianggap berhasil mendapat predikat Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik dianggap layak dan cocok untuk mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM. Oleh karena itu, pada tahun 2018, dilakukanlah penyusunan kajian penyempurnaan program Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik yang akhirnya menjadi sebuah penetapan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-49/KMK.01/2019 tentang Pedoman Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan atau biasa disebut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.01/2019. Hal baru dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/ KMK.01/2019 adalah adanya pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah serta mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik ini juga dilakukan penilaian
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KEUANGAN 81 secara berjenjang di masing-masing unit eselon I instansi vertikal dengan menitikberatkan peranan sekretariat Unit Eselon I vertikal untuk melakukan seleksi terhadap kantor wilayah dan kantor pelayanan di unit mereka, sehingga nantinya diperoleh 4 kantor kandidat untuk Kantor Wilayah Terbaik dan 12 kantor kandidat untuk Kantor Pelayanan Terbaik. Sejak lama, sistem di Kemenkeu memang selalu menginternalisasi yang tumbuh dari unit atau satuan kerja yang terkecil untuk turut serta menyukseskan program-program kantor pusat yang bagaimanapun juga merupakan pengejawantahan program nasional demi bangsa Indonesia yang maju dan unggul. Untuk pelaksanaan penilaian dan evaluasi Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan yang berprinsip keadilan dengan mengutamakan capaian kinerja dan performa kantor yang tinggi, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian agar dapat dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel, dengan komponen penilaian yang ter-aligment dengan komponen penilaian ZI-WBK/WBBM menjadi sebagai berikut. Ultimate goal dari pelaksanaan program ini adalah mewujudkan dan memberikan apresiasi kepada unit kerja dengan kinerja tinggi dan memiliki integritas penuh.
PERJALANAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 82 KEMENTERIAN KEUANGAN Kantor Pelayanan Terbaik Kantor Wilayah Terbaik 1. Penilaian Kinerja 1. Penilaian Kinerja KOMPONEN INTEGRITAS (BOBOT 30 %) KOMPONEN INTEGRITAS (BOBOT 30 %) a. Manajemen Perubahan a. Manajemen Perubahan b. Penataan Sistem Manajemen SDM b. Penataan Sistem Manajemen SDM c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja d. Penguatan Pengawasan d. Penguatan Pengawasan KOMPONEN PELAYANAN (BOBOT 50%) KOMPONEN PELAYANAN (BOBOT 20%) a. Penataan Tatalaksana Pelayanan a. Penataan Tatalaksana Pelayanan b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik KOMPONEN SURVEI (BOBOT 20%) KOMPONEN PEMBINAAN DAN KOORDINASI (BOBOT 50%) • Survei Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi • Penilaian Inovasi dan Prestasi • Penilaian Inovasi dan Prestasi • Penilaian Presentasi dan Tanya Jawab • Penilaian Presentasi dan Tanya Jawab *Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik sesuai dengan KMK Nomor 49 Tahun 2019