12 memenuhi kebutuhan hidupnya bukanlah termasuk profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan mereka tergolong orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), seperti tukang becak. Zakat profesi merupakan zakat wajib yang harus dikeluarkan umat islam, apabila sudah memenuhi syarat untuk menjadi muzakki. Indikator pengeluaran zakat profesi merupakan penghasilan yang diperoleh telah melebihi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar juga zakat yang harus dikeluarkan. Karena itu, ulama menetapkan nishab zakat profesi paling sedikitnya adalah 85 %. Adapun syarat-syarat lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: pertama, harta pemilikan penuh, yakni harta profesi benar-benar milik sendiri, kedua, penghasilan sudah memenuhi kebutuhan pokok. Ketiga, telah mencapai nishab, yaitu berdasarkan fatwa MUI 85%, Abu Zahra, 930 liter atau 653 kg. sedangkan jumhur ulama yang dikutip oleh Sulaiman Rasyid adalah 93, 6 gram. Dan keempat, bebas dari hutang. Yakni bahwa muzakki benar-benar bebas dari hutang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainlainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai BUMN, pegawai swasta, PNS, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. 2. Ikhtilaf Ulama tentang Zakat Profesi Berikut ini akan dijelaskan secara singkat cara mengeluarkan zakat profesi seperti dokter, pengacara, pilot, dosen, artis dan sebagainya. Semua pekerja ini dapat mengeluarkan zakat profesinya dengan cara ta’jil, yaitu mempercepat ketika mereka menerima honor atau gaji. Berapa nisab (batas minimal) dan prosentase yang harus dikeluarkan? Terjadi perbedaan pendapat para ulama terhadap penetapan nisabnya: a. Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khallaf, mereka berpendapat bahwa nisab zakat profesi sekurang-kurangnya lima wasaq atau 300 sha sekitar 930 liter atau 653 Kg. sehingga prosentase zakatnya disamakan
13 (diqiyaskan) dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan alat (mesin), yaitu sebesar 5 % setiap mendapatkan gaji atau honor. b. Jumhur ulama berijtihad bahwa nisab zakat profesi adalah seharga emas 93,6 gram emas murni yang diambil dari penghasilan bersih setelah dikeluarkan seluruh biaya hidup. Kelebihan inilah yang dihitung selama satu tahun, lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % setiap bulan. Prosenatase ini diqiyaskan dengan zakat mata uang yang telah ditetapkan oleh Hadits. c. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi disamakan dengan zakat rikaz (barang temuan) maka tidak ada syarat nisab dan prosentasenya 20 persen pada saat menerimanya. d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa MUI No 3 tanggal 7 Juni tahun 2003 menyebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dalam setahun. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. 3. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi Ali adalah seorang pendidik golongan IV/a dengan masa kerja selama 20 tahun. Ia memiliki seorang istri dan tiga anak. Penghasilannya tiap bulan pada tahun 2021 sebagai berikut: a. Gaji dari Negara Rp. 4.300.000 c. Honor dari beberapa PTS Rp. 2.500.000 d. Honor dari yang lain Rp. 2.000.000 Pengeluaran setiap bulan: a. Keperluan keluarga Rp. 3.000.000 b. Angsuran kredit rumah Rp. 1.250.000 c. Dan lain-lain Rp. 1.500.000 Kalkulasi Penerimaan Rp. 8.800.000
14 Pengeluaran Rp. 5.750.000 Sisa Rp. 3.050.000 Jika sisa di atas dikalikan setahun, maka berjumlah Rp. 36.600.000. Maka perhitungan zakatnya ialah 2,5 % x 36.600.000 = Rp. 915.000. Ternyata zakatnya setahun sangat ringan, jika ia ingin mengeluarkan setiap bulan, maka 915.000 : 12 = + Rp. 76.250 zakat yang ia harus keluarkan setiap bulannya. Uraian di atas merupakan konsep zakat profesi bagi yang mendukung adanya zakat profesi. Namun, terdapat juga ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi itu tidak ada dengan alasan karena sulit menentukan jenis profesi dan nisabnya. Mereka yang menolak zakat profesi tersebut karena mereka memasukkan zakat profesi kepada zakat harta yang harus dibayar jika sudah sempurna satu tahun (haul). Terdapat dua pandangan yang berbeda tersebut dapat disikapi secara prinsip sikap moderat yakni keteladanan (qudwah), keteladanan dalam menggunakan harta yang dititipkan kepadanya untuk digunakan dengan baik sesuai hak-hak yang ada para harta tersebut. (wa fi amwalihim haqqun ma’lum lis saili wal marhum). C. Zakat Produktif Kemunculan istilah di atas dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk “kritik” terhadap penyaluran zakat kepada mustahiq yang pada umumnya bersifat konsumtif. Zakat yang diterima oleh mustahiq tersebut biasanya bersifat konvensional yaitu sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sifatnya “menghabiskan”. Namun di sisi lain terdapat mustahiq yang keberadaannya masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan ketrampilan. Maka untuk kriteria mustahiq yang terakhir ini zakat dapat diarahkan menjadi modal usaha untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya. Permasalahannya yang kemudian muncul bagaimana hukum penyaluran zakat untuk modal usaha, berikut bahasannya. 1. Gagasan Zakat Produktif Zakat merupakan ibadah maal (materi) yang memiliki fungsi strategis untuk membangun perekonomian ummat Islam. Kedukukannya sebagai salah satu rukun Islam mengharuskan ummat Islam untuk mengimani dan melaksanakannya, sesekali orang yang menganggap zakat bukan rukun Islam, maka ia dapat dianggap kafir dan
15 orang yang tidak berzakat padahal telah diwajibkan maka ia telah melakukan perbuatan dosa karena telah menolak perintah Allah dan telah mengabaikan hak para mustahiq. Oleh karena itu, penunaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban tapi berdampak positif kepada kehidupan sosial karena keberadaannya dapat mensejahterkan kehidupan bagi orang yang tidak mampu. Ide untuk mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian dilakukan secara seksama bahwa para fuqara dan masakin tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik namun di antara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan, tapi mereka tidak memiliki modal, sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang paling berperan dalam zakat produktif ini adalah kreatifitas mustahiq untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. 2. Hukum Zakat Produktif Hukum zakat untuk produktif adalah boleh berdasarkan maslahah mursalah kepentingan umum yang lebih maslahah. Sebab zakat untuk modal usaha produktif memiliki peluang yang cerah untuk peningkatan ekonomi mustahik jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan profesional. Pengelolaan itu dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya mustahiq yang potensial yang jumlahnya cukup banyak. Lain halnya ketika menghadapi mustahiq zakat yang konsumtif, yaitu yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengembangkan zakat seperti orang jompo, anak yatim yang masih kecil, orang dewasa yang cacat atau sakit berat maka zakat untuk mereka ini hanya untuk membantu kelangsungan hidup mereka karena mereka lebih banyak bersifat pasif. Bagi mustahiq zakat yang produktif atau disebut mustahiq aktif, mereka masih berumur produktif dan memiliki badan yang sehat maka selayaknya bagi mereka zakat dapat disalurkan secara produktif yaitu dengan menjadikan zakat sebagai
16 modal usaha. Oleh karena itu diperlukan sikap pro-aktif dari mustahiq untuk mencurahkan kemampuannya dalam pengembangan modal dari zakat itu. Menurut hemat penulis, usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup handal, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) mustahiq dengan mengadakan pelatihan atau training yang dapat dilakukan oleh badan/amil seperti bazis atau pemerintah, sehingga mereka benar-benar memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat dari zakat tersebut. Selain itu di masyarakat terdapat banyak keahlian yang dimiliki oleh mereka yang tergolong mustahiq yang tampaknya diperoleh tanpa melalui latihan khusus seperti pedagang kaki lima, sopir, pengrajin tangan, tukang kuli batu, dan lain sebagainya. Jika penyaluran zakat dilakukan dengan baik serta penggunaannya terbilang optimal, maka hal ini akan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak bergantung kepada zakat. Untuk mereka, zakat hanya modal pertama saja selanjutnya mereka tidak lagi sebagai mustahiq zakat, tapi menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki). Uraian di atas memperlihatkan bahwa sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan, pemberian modal kepada mustahiq zakat sebagai modal usaha berarti memberikan perhatian kepada para mustahiq untuk hidup lebih layak, hal ini merupakan ajaran Islam seperti diperkuat oleh al-Qur’an: َرا ِء فُقَ ِلل ِذي َن َّ ِ ال ُروا حصََ ِل أ فِي ُ ِي َجا ِه ُل َ ب ل ر ِض يَ ح َسََبُ ُهُم ا ألَ َال يَ سََتَ ِطيعُو َن َضََ رب ا فِي ا سََ َّّللاِ َء غنِيَا أ ِم َن ِف َ ُّ ُه م التَّعَف عِرفُ َما ُه م تَ ِسََي ب َال و َن ِ ُ ل َ َس يَ سََأ النَّا ا َحاف ل ِ َو َم إ ا ِ ِإ َّّللاَ ِه ِ تُ ن ِم ن َخ ي ر فَ َّن ِفقُوا ب م َعِلي Artinya: “Berinfaklah untuk orang-orang faqir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak mampu berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu, menyangka mereka adalah orang yang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu melihat mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta-minta kepada orang secara medesak. Dan apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 273) Arif Mufraini dalam Buku Akuntansi dan Manajemen Zakat (2006:147) telah mengemas bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: Pertama, distribusi bersifat “konsumtif tradisional,” yaitu zakat dibagikan
17 kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat “konsumtif kreatif.” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis. Penjelasan tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini: Tabel 1.1 Inovasi Distribusi Harta Zakat No Kriteria Distribusi Zakat Produktif Uraian 1 Konsumtif Tradisional Harta zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. 2 Konsumtif kreatif Harta zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. 3 Produktif Tradisional zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. 4 Produktif Kreatif distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomi.
18 Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Hikmah yang dapat dipetik dari praktek zakat produktif di antaranya agar terjadi komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dengan si kaya. Efek yang ditimbulkannya menjadikan si muzakki (pemberi zakat) akan merasa puas dan senang karena zakatnya bisa berkembang, di sisi lain menjadikan mustahiq tidak menjadi mental pengemis dan tersalurkan kemampuannya. Dengan demikian terjadi hubungan yang signifikan antara keberadaan zakat produktif dengan peningkatan sumber daya manusia. Dan yang terpenting lagi, dengan zakat produktif tidak terjadi sikap pembiaran terhadap fakir miskin dan telah menyelamatkan bahaya dari kefakiran yang dapat menjadikan seorang menjadi kafir, sebagaimana diperkuat oleh Hadits Nabi: ُر َكادَ لفَق ا ن ُك ف يَ را ُك و أ َن َ Artinya: “Kefakiran (kemiskinan) berakibat kepada kekafiran.” Dengan demikian, zakat produktif ini memiliki hikmah syar’i yang serupa dengan hikmah zakat yaitu mensejahterakan kehidupan mustahiq. Dengan zakat produktif, mustahiq akan berubah menjadi muzakki dengan potensi yang dimilikinya, mampu memberdayakan dana zakat yang diterimanya sebagai modal usaha yang pada akhirnya, ia pun akan menjadi pengusaha yang sukses. D. Penyaluran Zakat untuk Pembangunan Mesjid Penjelasan tentang kelompok orang yang berhak menerima sudah cukup jelas diinformasikan oleh al-Qur’an. Secara tekstual istilah mesjid tidak terdapat dalam
6 b. Pernikahan jalan terbaik untuk melahirkan anak, memperbanyak kelahiran dan melestarikan kehidupan dengan selalu menjaga keturunan. c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang dalam menaungi anak masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih-sayang. Semua kelebihan itu tidak akan sempurna tanpa adanya tali pernikahan. d. Rasa tanggung jawab dari pernikahan serta mengurus anak dapat membangkitkan semangat dan mencurahkan segala kemampuan dalam memperkuat potensi diri. Maka bangkitlah untuk bekerja dengan segala kewajiban sehingga banyak kesibukan yang dapat menambah harta, kesuksesan dan tergugah semangat untuk mengeluarkan kekayaan alam dan yang terpendam di dalamnya. e. Membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan isteri. Isteri mengurus rumah, hingga tertata dengan rapih, mendidik anak dan mempersiapkan “udara” segar untuk suami agar dapat beristirahat yang dapat menghilangkan kelelahannya dan menimbulkan semangat baru yang dapat membangkitkan semangat kerja untuk memperoleh harta dan nafkah yang dibutuhkan. Pembagian kerja yang adil terhadap suami istri sesuai dengan tugas alamiah mereka masing-masing ini akan diridhai oleh Allah dan pujian manusia serta menghasilkan buah yang diberkahi. 3. Hukum Pernikahan Penetapan hukum nikah termasuk perkara yang selalu dikaitkan dengan kondisi orang yang akan melakukannya. Dengan demikian kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai illat hukumnya. Hal yang dapat dimaklumi bahwa kondisi seseorang itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya jika dilihat dari aspek gejolak seks dan kemampuan pemberian nafkah. Berangkat dari perbedaan kondisi tersebut maka para ulama menghukumi nikah itu sesuai dengan illat (sebab) yang ditemui dari seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Memperhatikan berbagai macam illat nikah maka hukum nikah dapat ditetapkan sebagai berikut: a. Wajib, hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah dan jika tidak nikah khawatir terjerumus
7 ke lembah perzinahan. Hal ini diperkuat oleh tuntunan agama bahwa menjaga diri dari perbuatan haram adalah wajib. Sedangkan bagi yang hanya memiliki keinginan yang kuat tapi belum mampu memberi nafkah, maka lebih baik ia menahan diri. Hal ini didasari oleh firman Allah swt: ْ ن ِ م ُ ا ةَّلل ُ م ُ ع َ ي ِ ن ْ غ ُ ةَّت ي َ ا ح ً َكاح ِ ُوَن ن د ََل ََيِ َ ين ِ ِ ِف الةذ ف ْ ع َ ت ْ َس لْي َ و ِ ه ِ َ ْضل ف Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. AnNuur: 33) Salah satu cara untuk menjaga diri ketika gejolak nafsu bilogis yang memuncak bagi orang yang belum layak nikah karena belum mampu menafkahi seperti tersebut di atas. disarankan agar ia memperbanyak puasa. Hal ini diperkuat oleh Hadits Rasulullah saw berikut ini: ْ ةوج َ َز ت َ َْلي َ ف ً َ اء َ لب ْ ا ُ ْ ُكم ن ِ م َ َطَاع ت ْ ِن اس َ ِب م ا َ ال ةشب َ ْ َشر ع َ م َ َي ِر َ َص ْلب ِ َغ ُّض ل أَ ُ نةه ِ ا َ ف ِ ه ْ لَي َ َع ف ْ ْ َطِ ت ْ َس ي ْ ََ ْ ن َ م َ ِج و ْ َر ْلف ِ ل ُ َن ْص َح ا َ و )َواه البخاَى( ٌ اء َ ِول ُ لَه ُ نةه ِ ا َ ف ِ ٍ ْ ِابل ةصو Artinya: “Hai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah dapat menahan pandangan dari maksiat dan dapat menjaga kemaluan dari berbuat zina. Namun bagi siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat membentengi dorongan sahwat.” (HR. Bukhari) b. Sunah, hukum ini pantas bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Maka bagi orang seperti ini hukum nikah menjadi sunah. Akan tetapi jika demikian kondisinya, nikah lebih baik baginya dari pada membujang karena dalam nikah terdapat ibadah yang banyak. Sedangkan membujang (tidak nikah) itu seperti para pendeta Nasrani yang dilarang oleh Rasulullah. َى اَ َ النةص ِ ةة ي ِ ان َ ب ْ ه ُ َكر ا ْ ُو ن ْ َ ُكو ت َلَ َ و ُ م َ َْلُم ا ُ ُكم ِ ب ٌ ثر ِ َكا ُ ِّنِ م ِ ا َ ا ف ْ و ُ ةول َ َز ت Artinya: “Nikahlah kamu sekalian karena aku akan berbanyak-banyak umat pada hari Qiamat dan janganlah kamu seperti pendeta Nasrani.” Memperkuat anjuran nikah, Umar pernah berkata kepada Abi Zawaid, hanya sifat lemah atau melacurlah yang mencegahmu dari nikah. Berkata juga Ibnu Abbas bahwa tidak akan sempurna ibadah seseorang sampai ia menikah.
8 c. Haram, hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri utnuk menikah akan mengkhianati isterinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriyah maupun batiniyah, sehingga dengan perkawinan itu hak-hak istri/suami tidak terpenuhi. B. Monogami dalam Ajaran Islam 1. Pengertian Monogami Dalam kamus bahasa Indonesia, monogami berarti sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Dari ta’rif tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang beristerikan satu isteri saja tidak dua atau tiga maka suami itu menganut monogami. Azas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangatlah beralasan karena dengan monogami tujuan pernikahan untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. Selain dengan bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati dan perasaan mengeluh dalam kehidupan isteri sehari-hari. Islam memerintahkan kepada laki-laki untuk nikah dengan seorang perempuan yang dicintainya. Bagi laki-laki, selayaknya sikap monogami ini yang dipegang teguh jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristeri lebih dari satu, seperti si isteri ternyata mandul. 2. Dalil dan Hukum Asal Pernikahan Monogami Pada asalnya hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristeri satu saja. Isyarat al-Qur’an untuk bermonogami bagi laki-laki dapat kita pahami dari berbagai ayat al-Qur’an yang memerintahkan kepada laki-laki untuk menikah jika sudah mampu, sikap membujang berkepanjangan tanpa alasan adalah sikap yang tidak dibenarkan karena dalam nikah banyak terdapat kebaikan. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an antara lain: ُ ا ةَّلل ُ ِعم ِ ن ْ غ ُ ي َ اء َ َر ُق ُوا ف ُكون َ ْن ي ِ إ ْ ُكم ِ ائ َ م ِ إ َ و ْ ُكم ِ اَّد َ ب عِ ْ ن ِ َني م ال ةصاِلِِ َ و ْ ْ ُكم ن ِ َى م م َ وا اْْلََي ُ ْكِح أَن َ و ِ م ٌ يم ِ ل َ ع ٌ ْ اسِ َ و ُ ا ةَّلل َ و ِ ه ِ َ ْضل ف ْ ن
10 C. Poligami dalam Ajaran Islam 1. Pengertian dan Hukum Poligami Secara kebahasaan yang lebih tepat adalah poligini yang dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai “Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isterinya di waktu yang bersamaan”. Namun dalam tulisan ini, selanjutnya penulis cenderung untuk menggunakan istilah poligami untuk pembahasan dimaksud, yaitu poligami yang bermakna pologini (suami beristeri lebih dari satu) karena selain bisa dibenarkan secara kebahasaan juga istilah tersebut sudah populer penyebutannya di masyarakat untuk laki-laki yang beristeri lebih dari satu. Di masyarakat seperti sekarang ini, sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata mengikuti nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Memang Pada asalnya hukum poligami itu diperbolehkan jika seseorang suami tidak dikhawatirkan berbuat zhalim terhadap isteri-isterinya. Jika dipastikan akan berlaku zhalim, maka seorang suami lebih baik untuk beristeri satu saja. Islam diperuntukan untuk semua jenis dan golongan manusia serta memelihara kepentingan dan kemashlahatan yang bersifat pribadi dan umum. Nampaknya kebolehan poligami karena untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh ke dalam pintu kemaksiatan. Dengan kata lain menurut Mahmud Syaltut, bahwa pada asalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristeri satu, boleh beristeri lebih dari satu jika dipandang darurat. Yusuf Qardhawi menjelaskan kondisi darurat yang membolehkan seorang suami berpoligami adalah sebagai berikut: pertama, ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata isterinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau penyakit. Kedua, Di antara suami ada yang memiliki overseks, akan tetapi isterinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidhnya terlalu panjang sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan isterinya tersebut. Ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Di situ terdapat kemashlahatan yang harus
11 didapat oleh sebuah masyarakat dan para wanita yang tidak menginginkan hidup tanpa suami dan keinginan hidup tenang, cinta dan terlindungi serta menikmati sifat keibuan. Namun permasalahan yang harus dihadapi bahwa kebolehan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu bukan hanya dikarenakan kondisi mendesak sebagaimana tersebut di atas. Dibolehkan juga suami berpoligami tanpa alas analasan dharurat, tetapi yang harus diperhatikan adalah izin dari istri sebelumnya dan prinsip-prinsip keadilan untuk memperlakukan para istrinya dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Kewajiban bagi seorang suami untuk berlaku adil dalam memberikan nafkah terhadap isteri-isterinya adalah konsekuensi dari tindakan berpoligami dalam Islam. Sikap adil dimaksud berarti seorang suami dapat memenuhi hak kewajibannya terhadap isteri-isterinya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan secara wajar. Nafkah itu ada yang bersifat lahiriyah, yaitu nafkah yang bersifat materi dan immateri (batiniyah). Sehubungan dengan pembagian nafkah tersebut maka keadilan pun terbagi mejadi dua yaitu keadilan dalam memberikan nafkah lahiriyah dan keadilan dalam memberikan nafkah batiniyah. Pada keadilan bentuk pertama, seorang suami dituntut untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam memberikan makan, minum, pakaian, rumah, serta waktu giliran. Pemenuhan rasa keadilan bentuk pertama ini sangat mungkin dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri-isterinya. Maka jika seorang suami tidak dapat berlaku adil dalam nafkah lahir ini yang mengakibatkan isteri-isteri terzalimi, maka haram bagi laki-laki untuk berpoligami. Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 3: َ م ْ أَو ً ً َ د احِ َ َو لُوا ف ِ ْد َع أَةَل ت ْ ُم ت ْ ف ْن خِ ِ إ َ ف َ َع اب ُ َ َ ثََُل َث و َ و َ َْن ث َ م ِ اء َ س ِ ِ الن َ ن ِ م ْ َب لَ ُكم ا طَا َ وا م ُ ْكِح ان َ ََ ف ِ ََل ْ ُ ُكم ان َ ْْي ْت أَ لَ َك َ ا م ولُوا ُ َع أَةَل ت َ ّْن أََّد Artinya: “Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Rasulullah bersabda:
12 ا َ س ِ ه ْ َ َشةقي د َ أَح ُّ ر ُ ََي ِ ة َ ام َ ي ِ لق ْ ا َ ٍ َ و َ ي َ اء َ َى ل ر ْ َْلُخ لَى ا َ ا ع َ ِ ِه ِ د َ ِ َلَح ُ ْ ي ِ َ ْي َنِ أََت َ ر ْ ام ُ َ ْت لَه َكان ْ ن َ م ِ ق )َواه أبو َلً ِ ائ َ م ْ طًا أَو َّداوَّد( Artinya: “Siapa yang memilki dua orang isteri tapi ia lebih berpihak kepada salah satunya, maka pada hari qiamat ia berjalan dalam keadaan menarik salah satu pundaknya (miring).” (HR. Abu Daud) Adapun sesuatu yang dianggap perbuatan menzalimi dalam Hadits di atas adalah ketidak-adilan seorang suami dalam memenuhi hak-hak isteri yang dipandang kuasa bagi suami untuk memenuhinya seperti nafkah lahir dan waktu gilir. Terkait dengan keadilan bentuk kedua yakni keadilan yang bersifat batin ( ل ُيْمَ ْ اَل ِ ي ب ْ لقَل ْ ا ,(kecenderungan hati/cinta. Usaha untuk berlaku adil dalam membagi cinta kepada isteri-isteri inilah yang sesungguhnya sangat berat bagi seorang suami. Dan hal ini sudah bisa dipastikan tidak dapat dilakukan oleh suami untuk berlaku adil sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur’an: َ و ِ اء َ س ِ ِ َْ َني الن لُوا ب ِ ْد َع ْن ت وا أَ ُ يع َطِ ت ْ َس ت ْ لَن َ و ُ َ َذَ ت َ ِ ف ْ ي َ ُك ة الْم يلُوا ِ َََل َُ ف ْ ُم ت ْ َص ر َ ْ ح لَو وا ُ تة ق َ ت َ وا و ُ ح ِ ل ْ ُص ْن ت ِ إ َ و ِ َة لةق َ ع ُ َكالْم ا َ وه ا ً يم َحِ ا َ ً ُوَ َن َغف َكا َ ةن ا ةَّلل ِ إ َ ف Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa:129) Kalau seandainya keadilan membagi cinta ini menjadi syarat yang mutlak bagi seorang suami, maka tertutup hukum kebolehan bagi seorang suami untuk berpoligami meskipun sudah berada pada kondisi yang darurat. Oleh karena sulitnya beralaku adil dalam membagi cinta, maka Menurut Yusuf Qardhawi ini adalah keadilan yang dimaafkan dan diberikan toleransi, namun tidak termaafkan untuk nafkah lahir. Ayat ini juga dapat dipahami bahwa seorang suami yang berpoligami tidak hanya untuk berkomitmen untuk adil, karena ayat tersebut memastikaan bahwa siapa pun seorang suami tidak akan pernah bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya, karena itu penting keharusan adanya maslahat yang lebih besar untuk isteri-isteri dan anakanaknya. Perhatikan bagaimana tingginya konflik berumah tangga bagi para suami yang beristeri lebih dari satu, perseteruan antar para isteri, kecemberuan buta,
13 permusuhan antara para anak, perebutan harta waris dan dosa-dosa yang ditimbulkan akibat perilaku berpoligami. Karena itu, pikirkan kemaslahatan yang lebih penting jika melakukan poligami seperti untuk kepentingan dakwah, mendapatkan keturunan hebat, dan kemaslahatan buat seluruh anggota keluarganya. Contoh praktik poligami ideal adalah Baginda Rasulullah saw yang selalu berusaha untuk berlaku adil sampai kepada masalah bepergian dan untuk memenuhi rasa keadilan tersebut, Rasulullah mengundi di antara isteri-isterinya. Bagi yang keluar undiannya, maka dialah yang menjadi teman pergi Rasulullah, hal ini dilakukan oleh Rasulullah supaya tidak melukai perasaan dan meminta kerelaan dari isteri-isteri yang tidak pergi bersama Rosul. Bukan hanya itu, Beliau berpoligami hanya semata untuk kepentingan dakwah sebab istri-istri yang dinikahi oleh beliau adalah wanita-wanita yang sangat memerlukan bantuan, lihatlah sosok wanita yang beliau nikahi semuanya adalah janda kecuali Sayidatuna ‘Aisyah r.a. Meskipun poligami diizinkan dalam ajaran Islam dengan syarat-syarat ketat, tetapi realitasnya ternyata menyisakan penderitaan bagi istri, orang tua dan anakanak. Hancurnya rumah tangga dan putusnya cinta kasih di antara mereka, bahkan anak yang tidak berdosa pun sering menjadi korban. Karena itu, poligami hendaknya dihindari oleh setiap suami, sebab mengandung kemudharatan bagi setiap anggota keluarga. Hal ini terungkap dalam hadis Nabi SAW Riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Turmudzi dan Ibnu Majah dari Miswar bin Makhramah yang mengangkat peristiwa yang dialami keluarga putri Nabi SAW (Fatimah) ketika Ali akan melakukan poligami. “Miswar bin Makhramah berceritera bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar seraya berkata, “Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al-Mughirah meminta izinku untuk menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Kecuali jika Ali bin Abi Thalib lebih memilih menceraikan putriku dan menikah dengan putrinya (Keluarga Hisyam). Sesungguhnya putriku adalah darah dagingku, menyusahkannya berarti menyusahkanku dan menyakitinya berarti menyakitiku” [H.R. al-Bukhari, Muslim, at-Turmudzi dan Ibnu Majah]. Hadits di atas mempertegas prinsip monogami dalam pernikahan. Nabi SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk melakukan poligami, bahkan beliau meminta Ali memilih menceraikan Fatimah putri Nabi jika tetap menikahi gadis tersebut. Alasan yang diajukan Rasulullah adalah beliau tidak rela andaikan poligami itu akan
14 menyusahkan dan menyakiti putri tercintanya Fatimah, yang berarti menyakiti perasaan Rasulullah SAW sebagai ayahnya. Jika kedua kelompok hadis di atas digabungkan, dapat dipahami bahwa hadishadis tentang poligami tidak menyebutkan bahwa poligami itu perbuatan sunah atau yang dianjurkan. Poligami dalam Islam merupakan ketentuan pembatasan yang pernah terjadi sebelumnya (yang tidak terbatas). Poligami dilakukan dengan memenuhi ketentuan adil. 2. Hikmah dari Poligami Berpoligami bagi sebagian orang terkadang tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Permasalahannya adalah tidak mudah untuk berlaku adil dalam memenuhi sesuatu yang menjadi hak para isteri. Terlihat, banyak suami yang beristeri lebih dari satu tapi sebenarnya mereka tidak mampu untuk memberikan nafkah. Motif mereka berpoligami bukan karena masalah darurat, tapi karena ingin memperturutkan hawa nafsu seksual. Kalaupun mereka mampu memberikan nafkah namun terkadang perlakuan suami kepada isteri-isterinya banyak berlaku tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan waktu bergilir. Oleh karena itu, alasan kebolehan berpoligami bagi sang suami dikarenakan terdapat kondisi darurat dan syarat beraku adil terdapat hikmah di dalamnya yang Menurut Rasyid Ridha sedikitya terdapat empat hikmah. 1) Untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan isteri yang mandul. 2). Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai isteri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai isteri karena cacat fisik dan sebagainya. 3). Untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. Tercatat di beberapa negara Barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalelanya praktek prostitusi dan free sex (kumpul kebo) dan lahirnya anak-zina yang mencapai jumlah cukup tinggi. 4). Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak (melacur), terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya lebih banyak dibanding laki-laki akibat peperangan misalnya. Sedangkan hikmah kebolehan Rasulullah beristeri lebih dari empat bukanlah karena dorongan hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum orientalis,
15 tapi mengandung hikmah yang besar, yaitu kepentingan dakwah Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abbas Mahmud al-Aqqad sebagai berikut: a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Semua isteri Nabi yang berjumlah sembilan dapat dijadikan sumber informasi bagi umat Islam yang hendak mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan beliau dalam berkeluarga, bermasyarakat, terutama masalah rumah tangga. b. Untuk kepentingan politik, yaitu mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan sekaligus menarik mereka masuk Islam. Seperti perkawinan Nabi dengan Juwairiyah putri al-Harist kepala suku bani al-Musthaliq dan Shafiyah, seorang tokoh dari Bani Quiraizhah dan Bani al-Nadhir. c. Untuk kepentingan sosial dan kamanusiaan. Seperti perkawinan beliau dengan janda dermawan bernama Khadijah dan janda pahlawan Islam seperti Saudah binti Zuma’ah (suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah ke Abesenia), Hafsah binti Umar (suaminya gugur pada perang badar), Hindun Ummu Salamah (suaminya gugur di perang Uhud). Seandainya saja motif Rasul untuk nikah lebih dari satu karena dorongan sex, mungkin wanita yang dinikahi adalah gadis-gadis cantik bangsa Arab. Tetapi hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi justru dengan Siti khadijah yang umurnya lebih tua 15 tahun dibandingkan umur beliau. Demikian dengan isteri-isteri beliau yang lain, semuanya dinikahi bukan karena tuntutan nafsu, tapi bermotif dakwah yang ternyata motif tersebut dapat membantu keberhasilan tugas beliau sebagai utusann Allah. Dengan demikian, pada pernikahan Rasul terdapat hikmah yang tinggi yang bernilai dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Argumentasi logis di atas dapat meruntuhkan segala tuduhan negatif yang dilontarkan oleh kaum orientalis terhadap kebolehan rasul bersiteri lebih dari satu. Lebih lanjut Syaikh Al-Jarjawi menguraikan pula hikmah pembatasan poligami sampai empat orang istri, yaitu: pertama, jumlah empat istri merupakan kompilasi dari empat unsur bumi dan merupakan symbol atas kesinambungan spesies manusia. Kedua, jumlah empat sesuai dengan sumber nafkah yakni kepemimpinan, perdagangan, pertanian dan industry. Ketiga, empat adalah jumlah pembagian cuaca dalam setahun, pergantian yang memperbaiki semua sendi
16 kehidupan manusia, kehidupan tumbuhan, dan kehidupan binatang. Keempat, empat orang istri dianggap cukup untuk mendapatkan setiap mereka satu hari kemudian menanti dalam rentang waktu tiga hari lainnya. Rentang waktu tiga hari ini dirasa cukup untuk menumbuhkan kerinduan dan kasih ssayang. Seorang istri tidak bisa menanti lebih dari waktu tersebut. Kelima, sesungguhnya syariat menjadikan jumlaha tiga sebagai tambahan karena ia sudah menjadi satu standarisasi umum dalam banyak hukum di berbagai negara. Poligami dengan Batasan empat orang istri memang diperbolehkan oleh syariat Muhammad tetapi dengan syarat berlaku adil kepada semua istrinya. Tetapi waspadalah, Ketika suami tidak mampu memberikan hak yang sama pada setiap istrinya, maka terkoyaklah urusan rumah tangganya dan buruklah bahtera rumah tangganya pada akhirnya akan membawa permasalahan besar bagi setiap anggota keluarganya. Para istri pun disibukkan dengan pertengkaran antara mereka, memperebutkan harta suaminya, sehingga melupakan kewajiban mereka untuk mengatur rumah tangga. Itulah aspek-aspek yang menjadi pertimbangan seorang berpoligami. Karena itulah surat an-Nisa ayat 3 secara tegas “….Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.” (QS. An-Nisa:3). D. Nikah Mut’ah Semarak nikah mut’ah atau sering disebut dengan nikah kontrak tampaknya masih menghiasi kehidupan sebagian kecil masyarakat. Keprihatinan dan kehwatiran pun muncul dari orang tua, tokoh masyarakat, pendidik bahkan ulama terhadap pernikahan yang terkesan “main-main” ini. Praktek nikah mut’ah seperti tersebut terjadi selain karena terdapat legitimasi dari kelompok yang membolehkan, juga ditemukan alasan untuk terhindar dari perzinahan demi memenuhi tuntutan sex sesaat. Untuk dapat menguji keabsahan nikah mut’ah yang banyak dilakukan oleh orang yang tinggal jauh dari isterinya karena memenuhi tugas kerja misalnya, bahkan tak luput pelakunya adalah pemuda dan mahasiswa, berikut ini akan dijelaskan tentang hukum nikah mut’ah. 1. Pengertian dan Dasar Nikah Mut’ah. Kata mut’ah ( ةَعْمت ,(ُberasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Pengertian ini sejalan dengan kata mut’ah
3 URAIAN MATERI Saudara mahasiswa sekalian, pada bahan kegiatan belajar 3 akan dibahas tentang konsep bank, rente, riba dan fee dalam ajaran Islam. Islam mengatur perekonomian dengan sangat baik sebab bertujuan agar seluruh harta beredar di seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, transaksi tukar-menukar, jual beli dan transaksi ekonomi lainnya harus memperhatikan aspek tolong menolong, saling percaya dan berkeadilan. Tidak ada unsur penipuan dan judi yang merugikan orang lain. Karena itu, transaksi yang mengandung riba, bunga, dan gharar sangat ditolak dalam Islam. Pada KB 3 ini, mahasiswa akan memahami konsep bank, rente dan fee (pembiayaan) yang dibolehkan dalam Islam. Baca dan perhatikan materi kegiatan ini dengan baik agar tercapai tujuan secara optimal. A. Konsep Bank dalam Ajaran Islam 1. Pengertian Bank Dalam Ensiklopedia Indonesia, bank atau perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Dari pengertian ini maka bank memiliki dua arti penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Serupa dengan definisi perbankan syariah yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Undang-undang No. 21 Tahaun 2008 tentang Perbankan Syariah). URAIAN MATERI
4 Ada dua jenis Bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan demikian, Bank Konvensional adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi (penanaman modal) dan usahausaha yang produktif dengan sistem bunga. Sedangkan Bank Syariah adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Contohnya Bank Muamalat. B. Bank Syariah Bank Syariah adalah sebuah Lembaga keugangan yang melakukan penghimpunan dana nasabah dan menginvestasikannya dengan tujuan membangkitkan ekonomi masyarakat muslim dan merealisasikan hubungan kerja sama Islami berdasarkan syariah Islam. Diantara konsep paling penting adalah menjauhi transaksi ribawi dan akad-akad yang dilarang. Asas Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya adalah Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang sejalan dengan tuntunan ekonomi Islam seperti menghindari riba, gharar (tipuan) dan maysir (judi). Perbankan Syariah juga bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan dalam rangka menghindari bunga bank adalah sebagai berikut: Pertama, wadiah yaitu titipan uang, barang dan surat-surat berharga). Dalam operasinya bank Islam menghimpun dengan cara menerima deposito berupa uang, benda dan surat berharga sebagai
5 amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana tersebut tanpa harus membayar imbalannya. Namun bank harus menjamin bahwa dana itu dapat dikembalikan tepat pada waktu pemilik deposito memerlukannya. Kedua, mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana). Dengan mudharabah bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung ataupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Ketiga, musyarakah/syirkah (persekutuan). Pihak bank dan pengusaha samasama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan. Kedua belah pihak andil dalam mengelola usaha patungan itu dan menaggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian profit and loss sharing. Keempat, murabahah (jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur). Syarat murabahah antara lain bahwa pihak bank harus memberikan informasi selengkapnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya dari cost plusnya. Kelima, Qard hasan (pinjaman yang baik). Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik terutama para nasabah yang memiliki deposito di bank Islam. Keenam, Ijarah, yaitu akad sewa-menyewa antara satu atau dua orang, atau antara satu lembaga dengan lembaga lain berdasarkan prinsip syariah. Ketujuh, Hiwalah, yaitu akad perpindahan utang dari si A kepada B atau C yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bank Islam boleh mengelola zakat di negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung. Bank Islam juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif yang hasilnya untuk kepentingan agama dan umum. Bank Islam juga boleh menerima dan memungut pembayaran untuk mengganti biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam
6 melaksanakan pekerjaannya untuk melayani kepentingan para nasabah misalnya biaya materai, telepon dalam memberitahukan rekening dan lain-lain Bank Syariah diharuskan memiliki Dewan syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Karena itu, bank syariah memiliki keistimewaan di bandingkan bank konvensional yang berpijak pada system ribawi baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaannya. Islam mendorong praktik bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Table 3.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil. NO BUNGA BAGI HASIL 1 Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi 2 Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 3 Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 4 Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi se-dang “booming”. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 5 Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
10 Salah satu keberatan yang muncul terhadap sistem bunga bank adalah ketentuan jumlah atau presentase bunga yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mengatasi persoalan ini ditawarkan alternastif sistem bagi hasil yang berarti nanti diperhitungkan untung dan rugi perusahaan, kemudian dibagi antara pemilik asli dan pengguna modal, baik keuntungannya maupun kerugiannya. Tapi pengelolaan sistem bagi hasil sebagaimana dijelaskan di muka yang sekarang dipraktekkan oleh bank Islam menghadapi permasalahan yang sangkat kompleks dan rumit serta tidak efisien. Hal yang mungkin terjadi bahwa si peminjam dana dalam mengelolaannya terjadi kegagalan atau kerugian. Tapi pada umumnya masyarakat menerima dengan baik dan merasa diuntungkan oleh sistem bunga bank. Penetapan besarnya presentasi bunga yang akan diterima memberikan perasaan pasti pada para pemilik modal. Tidak adanya kepastian prosentase bunga seperti yang tedapat dalam bank Islam merupakan salah satu penyebab mengapa bank itu sukar menarik modal. Apa yang dipraktekkan oleh bank Islam itu sungguh sangat mulia, karena Islam mengajarkan kepada orang yang memiliki rezeki yang lebih agar membantu meminjaminya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengaharap keuntungan. Tapi himbauan ini menjadi tidak relevan kalau modal yang dipindah-tangankan untuk sementara itu meliputi jumlah besar dan untuk modal usaha bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga. Kembali tentang hukum bunga bank, mantan syekh dan seorang mufti Sayyid Thantawi berbeda dengan pendahulunya Syekh Jad al-Haq. Thantawi menyatakan bahwa bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar presentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Fatwa ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Rasyid Ridha dalam Tafsit al-Manar, “Tidak termasuk riba seseorang yang memberikan kepada orang lain uang untuk diinfestasikan sambil menentukan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi semacam ini menguntungkan bagi pemilik dan pengelola modal. Sedangkan riba yang diharamkan itu merugikan salah satu pihak tanpa alasan serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha.”
11 Diriwayatkan dalam sebuah Hadits, bahwa Jabir pernah memberikan hutang kepada Nabi. Ketika Jabir mendatanginya, Nabi membayar hutangnya dan melebihkannya. Beliau bersabda: َ َضاء ق ْ ُ ُكم ن َ ْس أَح ْ ُكم َ ْ َْي َّن خ ِّ إ Artinya: “Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam membayar hutang.” 3. Ikhtilaf Hukum Bunga Bank Sebelum menampilkan perbedaan pendapat tentang hukum bunga bank, perlu dikedepankan terlebih dahulu tentang sistem bunga bank itu sendiri. Dalam sistem bunga bank konvensional yang berlaku mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank juga diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga. Konsep bunga bank terdapat perbedaan sikap para ulama dalam menghukuminya. Menurut penelitian penulis sedikitnya terdapat empat kelompok ulama tentang hukum bunga bank. Pertama kelompok muharrimun (kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak). Kedua, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. Ketiga, muhallilun (kelompok yang menghalalkan) dan keempat, kelompok yang menganggapnya syubhat. Berikut ini akan diuraikan empat kelompok ulama seperti dimaksud: Pertama, Kelompok pertama ini antara lain Abu Zahra, Abu A’la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Jaad al-Haqq Ali Jadd alHaqq dan Fuad Muhammad Fachruddin. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat. Terkait dengan kondisi yang tersebut terakhir ini, Yusuf Qardhawi berbeda
12 dengan yang lainnya, menurutnya tidak dikenal istilah darurat dalam keharaman bunga bank, keharamannya bersifat mutlak. Kedua, Kelompok yang antara lain Mustafa A. Zarqa. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Hal senada juga dikemukakan oleh M. Hatta. Tokoh yang tersebut terakhir ini membedakan antara riba dengan rente. Menurutnya riba itu sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan rente sifatnya produktif, yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan. Ketiga, Kelompok antara lain A. Hasan (persis). Beliau berpendapat bahwa bunga bank (rente) seperti yang belaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat: ُوا ََل ن َ ام َ ء َ ين ِّ ا الَّذ َ ه ُّ أَي َ َي وَن ُ ح ِّ ل ْ ُف ت ْ ُكم لَّ َ لَع َ ُوا ا ََّّلل ات َّق َ و َة ف َ ُ َضاع ا م اف َ ْضع أَ َ ِّب ُكلُوا الر ْ َ َت Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130) Keempat, kelompok Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Siduarjo 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara syubhat (belum jelas keharamannya). Karena yang diharamkan, menurut Muhammadiyah riba yang mengarah kepada pemerasan sejalan dengan QS. 2:279. ب ۡ ر َ ْ ِبِّ ُوا ذَن ۡ أ َ ْ ف لُوا َ ع ۡ َف ت ۡ ِّن ََّّل إ ٖ و َ ُ ﴿ف م ِّ ل ۡ َظ ََل ت ۡ ُكم ِّ َٰ ل َ و ۡ أَم ُ وس ُ ء ُ ر ۡ لَ ُكم َ ف ۡ ُم ت ۡ ب ُ ِّن ت إ َ ۦۖ و ِّ ه ِّ ول ُ س َ ر َ و ٱ ََّّللِّ َ ن ِّ وَن م ُ لَم ۡ ُظ ََل ت َ َن و ٩٧٢﴾ Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 279).
13 Muhammadiyah masih ragu apakah ada unsur pemerasan dalam operasional bank. Oleh karena itu Muhammadiyah menganggapnya syubhat tapi Muhammadiyah membolehkannya jika dalam keadaan terpaksa saja. Masing-masing klaim tentang hukum bunga bank yang dikemukakan oleh para ulama seperti terlihat jelas pada uraian di atas berakar dari perbedaan penafsiran melalui ijitihad mereka terhadap nash yang berbicara tentang riba sehingga masingmasing kelompok memiliki argumentasi yang diyakininya benar. Terlepas dari perdebatan tersebut, melihat realitas yang ada bagi umat Islam termasuk di Indonesia sudah menjadi terbiasa hidup dengan bunga bank tanpa ada perasaan risih dan anggapan bahwa bunga bank itu sesuatu yang terpaaksa atau darurat. Adapun beberapa ulama yang menilai boleh atau syubhat tentang bunga bank dilatarbelakangi oleh beberapa argument sebagai berikut: Pertama, bahwa bunga bank tidak berlipat ganda, tetapi hanya sebesar 4 %, 7 % atau 9 %. Sehingga, tidak masuk dalam nash yang melarang riba (surat al-Baqarah:275) dan tidak masuk dalam riba yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Kedua, mereka berargumen bahwa kata ‘riba’ dalam syariat masih mujmal (global). Sebab ayat riba merupakan ayat paling terakhir yang belum sempat dijelaskan oleh Rasulullah saw. Ketiga, Sebagian penulis kontemporer seperti Dr. Ma’ruf ad Dawalibi beranggapan bahwa riba yang diharamkan adalah riba qardh (pinjaman) untuk konsumsi. Riba ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak dan dilunasi secara berlipat. Adapun pinjaman untuk investasi seperti industry, perdaganagan maupun pertanian, maka kelebihan itu tidak termasuk riba yang diharamkan. Keempat, mereka yang membolehkan beranggapan bahwa bunga pinjaman investasi adalah suatu tuntutan kebutuhan riil sehingga dibolehkan meskipun mengandung kemudharatan. Kelima, mereka beranggapan bahwa bank adalah sebuah kebutuhan penting ekonomi di masa modern. Keenam, bunga dapat dijadikan pengganti nilai uang yang hilang akibat inflasi. Ketujuh, bahwa uang kertas adalah barang yang tidak ditimbang sehingga bukan termasuk barang ribawi, tetapi merupakan jenis barang dagangan. Kedelapan, bunga bank yang diberikan kepada pemilik harta dan ditentukan jumlahnya pada hakikatnya tetap dan tidak bertambah atau berkurang sebab uang itu digunakan
14 untuk pengembangan modal yang diinvestasikan untuk proyek-proyek industry. (Wahbah Zuhaili: 2011). Berdasarkan pada tiga pandangan tentang hukum bank ada yang mengatakan haram, syubhat dan boleh. Semuanya didasarkan pada argumentasi yang jelas dan rasional. Tiga pandangan tersebut dapat disikapi dengan sikap moderat yakni nilai tawassuth (mengambil jalan tengah) dengan cara menghindari sebaik mungkin untuk melakukan pinjaman dana dari bank. Sebab bagaimana pun bank dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat. Mereka yang membutuhkan dana besar untuk usaha, tidak ada orang yang dapat memberikan pinjaman dalam jumlah besar kecuali bank. Keharaman hukum bank untuk orang tertentu yang dia tidak punya kemampuan untuk melakukan pembayaran pelunasan, bagi para pelaku usaha yang membutuhkan dana besar dibolehkan karena untuk membangun kemaslahatan yang lebih besar. D. Konsep Riba dalam Ajaran Islam 1. Pengertian, Jenis dan Hukum Riba Secara bahasa, kata riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada waktu pengembalian uang pinjaman, semakin lama waktu pembayaran semakin besar pula tambahannya. Riba jenis ini disebut riba nasiah. Hukum riba secara jelas adalah haram. Keharaman riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang-pihutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur gharar harus dilarang. Menurut Satria Effendi, riba nasiah adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba nasiah ini terjadi dalam hutang piutang, oleh karena itu disebut juga dengan riba duyun dan disebut juga dengan riba jahiliyah,
15 sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba. Juga disebut dengan riba jali atau qath’i, sebab dasar hukumnya disebut secara jelas dan pasti. Sejarah mencatat bahwa praktek riba nasiah ini pernah dipraktekkan oleh kaum Thaqif yang telah terbiasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, keduanya pernah mempraktekkannya sehingga turun ayat yang mengharamkannya yang kemudian membuat heran orang musyrik, karena mereka telah menganggap jual beli itu sama dengan riba. (Satria Effendi, 1988:147). Ayat tersebut menyatakan secara jelas: ا َ ََِّّل َكم وَن إ ُ ُوم ق َ ََل ي َ ِّب ُكلُوَن الر ْ َ َي َ ين ِّ ِّ ذَ الَّذ َ الْم َ ن ِّ ُن م ْطَا ال َّش ي ُ َّطُه ب َ َخ ت َ ي ي ِّ الَّذ ُ ُوم ق َ ي ُ ع ْ ي َ َََِّّّا الْب الُوا إ َ ق ْ ََ َََُِِّّّم ِّ ل َ ِّب الر َ َّم ر َ َح و َ ع ْ ي َ الْب ُ َ َّل ا ََّّلل أَح َ و َ ِّب الر ُ ْل ث ِّ م Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. 2:275) Uraian di atas memberikan kejelasan bahwa riba nasiah mengandung tiga unsur. Pertama, terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. Kedua, tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. Ketiga, tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Bandingkan dengan kasus lain, penambahan yang dilakukan oleh orang yang berhutang ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya, hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan ihsan (baik) yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah (Quraish Shihab, 1988:136). Rasul pernah berhutang kepada seseorang seekor hewan kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya seraya bersabda:
16 ِّ ْ َْي ْ خ ن ِّ َّن م ِّ ا َ ف تمتفع عليه َ َضاء ق ْ َ ُكم ن َ ْس أَح ْ ُكم Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya.” (HR. Bukhari Muslim). Fuqaha membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji. Menurut mereka tambahan pembayaran hutang yang termasuk riba jika tambahan tersebut disyaratkan pada waktu aqad. Artinya seseorang mau memberikan hutang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Tindakan ini dinilai tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Sedangkan tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu aqad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berhutang ketika ia membayar yang sifatnya tidak mengikat hanya sebagai tanda rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan huta ng kepadanya. Selain riba nasiah seperti telah dijelaskan, dalam kajian fiqh dikenal juga riba dalam bentuk lain yang disebut dengan riba fadhal. Menurut Ibnu Qayyum, riba fadhal ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasiah. Dengan kata lain bahwa riba fadhal diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba nasiah yang sudah jelas keharamannya. Maka Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Barang siapa yang menambah atau minta tambah, masuklah ia pada riba. Yang mengambil dan yang memberi sama hukumnya (HR. Bukhari). Dari pengertian tersebut, fuqaha menyimpulkan bahwa riba fadhal ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak dan gandum dengan gandum atau lainnya. Adapun hukum keharaman riba, sikap semua agama samawi (Islam, Yahudi dan Nasrani) secara tegas mengharamkan riba karena dianggap sebuah praktek yang dapat merusak moral. Di dalam kitab perjanjian lama ayat 25 pasal 22 kitab keluaran sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq “jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan, jangan kamu meminta keuntungan hartamu”. Hal senada dikemukakan pada ayat 35 pasal 25 kitab imamat, “jika saudaramu membutuhkan sesuatu maka tanggunglah, jangan kamu
17 meminta darinya keuntungan dan manfaat”. Paus Pius berkata “sesungguhya pemakan riba akan kehilangan harga diri/kemuliaan dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikain kapankan setelah mereka mati”. Adapun dalam pandangan Islam, keharaman riba ditetapkan oleh al-Qur’an secara bertahap dan secara kronologis di berbagai ayat yang jelas dan tegas yang mengharamkan dan mengancam pelaku riba. 2. Tahapan Pengharaman Riba Pada periode Mekkah turun firman Allah swt surat al-Ruum ayat 39 tentang riba. ِّب ن ر ِّ ُم م ت ۡ ي َ ات َ آ ء َ م َ ُدو ِّري ُ ن َزَكَٰوة ت ِّ ﴿و ٖا ُم م ت ۡ ي َ ات َ آ ء َ م َ و ٱ ََّّللِّۖ َ ند ْ عِّ وا ُ ب ۡ ر َ َََل ي ِّل ٱلنَّا ِّس ف َٰ َ و ۡ أَم ٓ ِِّف ْ ا َ و ُ ب ۡ َ ْي ِّ ل ٱ ََّّللِّ َ ه ۡ َج َن و ُوَن ف ِّ ع ۡ ُض م ۡ ٱل ُ م ُ ََ ه ِّ ئ َٰٓ لَ ْ أُو ف ٩٢َ ﴾ Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS.: 30/39) Pada priode Madinah turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130 َٰف َ ع ۡ أَض ْ َٰٓوا َ ب ِّ ْ ٱلر ُكلُوا ۡ َ ْ ََل َت ُوا ن َ ام َ ء َ ين ِّ ا ٱلَّذ َ ه ُّ ََٰٓي َ َ ﴿َي ٖ َفة َضَٰع ا ٖ ُك ُّم لَّ َ لَع َ ْ ٱ ََّّلل ُوا ٱت َّق َ و ۖ ُ ۖ وَن ح ِّ ل ۡ ُف ت م ٠٩١ۡ ﴾ Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS: 3/130). Ayat terakhir yang memperkuat keharaman riba terdapat dalam surat alBaqarah ayat 278-279: َني ِّ ن ِّ م ۡ ُّمؤ ُم ِّن ُكنت إ ْ َٰٓوا َ ب ِّ ٱلر َ ن ِّ م َ ي ِّ ق َ ا ب َ ْ م وا ُ ذَر َ و َ ْ ٱ ََّّلل ُوا ْ ٱت َّق ُوا ن َ ام َ ء َ ين ِّ ا ٱلَّذ َ ه ُّ ََٰٓي ﴿َي ٩٧٢ ب َ ۡ ر َ ْ ِبِّ ُوا ذَن ۡ أ َ ْ ف لُوا َ ع ۡ َف ت ۡ ِّن ََّّل إ َ ٖ ف وَن ُ م ِّ ل ۡ َظ ََل ت ۡ ُكم ِّ َٰ ل َ و ۡ أَم ُ وس ُ ء ُ ر ۡ لَ ُكم َ ف ۡ ُم ت ۡ ب ُ ِّن ت إ َ ۦۖ و ِّ ه ِّ ول ُ س َ ر َ و ٱ ََّّللِّ َ ن ِّ وَن م ُ لَم ۡ ُظ ََل ت َ و ٩٧٢﴾ Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan
18 memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.( Baqarah/2: 278-279). Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian hutang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara jelas riba adalah perbuatan haram dan termasuk salah satu dari lima dosa besar yang membinasakan. Dalam hadits yang lain, keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya saja tapi juga kepada semua pihak yang ikut membantu terlaksananya perbuatan riba tersebut, hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: لعن هللا هللا آكل الرب، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه. ترواه البخارى ومسلم Artrinya: Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan makannya, saksisaksinya dan penulisnya. (HR. Bukhari dan Muslim). Secara rinci, keharaman riba dalam al-Qur’an secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras. Adapun tahap-tahap pelarangan riba dalam al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut: Tahap pertama, bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan shodaqoh akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS. Ar-Rum: 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang pedih (QS. An-Nisa’: 160-161). Tahap ketiga, keharaman riba dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipat ganda (QS. Ali Imron: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Menurut Antonio (2001: 49), istilah berlipat ganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya
19 yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda. Tahap keempat merupakan tahap terakhir yang dengan tegas dan jelas Allah mengharamkan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-pihutang yang mengandung riba (QS. Al-Baqarah: 278-279). 3. Hikmah Keharaman Riba Berdasar kepada keharaman riba sebagaimana telah dijelaskan di atas, Yususf Qardawi dan Sayyid Sabiq memberikan komentar yang senada tentang bahaya riba dalam konteks kehidupan personal dan sosial. Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya al-halal wa al-haram menyatakan bahwa dalam praktek riba terdapat kezaliman. Dalam bentuk pengambilan harta orang lain tanpa hak. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dengan keharusan orang yang berhutang untuk mengembalikan sejumlah tambahan dari jumlah hutang yang harus dibayarkan. Lebih lanjut, Qardhawi bahwa dalam praktek riba terkandung potensi secara psikologis yang dapat melemahkan kreativitas manusia untuk bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya dan aktivitas ekonomi lainnya yang mampu memutus kreativitas hidupnya. Dampak negatif ini muncul sangatlah beralasan dikarenakan uang yang mengalir ke dalam sakunya diperoleh secara mudah tanpa mengeluarkan keringat sehingga hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha, sehingga muncul mental-mental manusia yang konsumtif dan tidak produktif. Selain itu, praktek riba berpotensi besar untuk menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Transaksi hutang piutang yang pada mulanya mengandung kebaikan karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam kehidupan sosial, akibat virus riba maka hutang piutang akhirnya berubah menjadi sebuah praktek pemerasan terselubung yang akan mendorong pelakunya bermental lintah darat yang memanfaatkan kebaikan hutang piutang. Selain itu, dilihat secara moral, tegas Qardhawi riba sangat tidak memiliki nilai kemanusiaan karena di dalamnya terdapat eksploitasi terhadap kaum lemah, hal ini menurut beliau karena
20 yang menjadi kebiasaan adalah orang yang memberi hutang adalah orang kaya dan orang yang berhutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan hutang dari orang yang miskin sangatlah tidak wajar dan bertentangan dengan sifat rahmah Allah swt., hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. (Qardhawi, 1994: 242-243) Senada dengan Qardhawi, Sayyid Sabiq juga menguraikan dampak negatif yang diakibatkan oleh riba. Namun terdapat point penting lain yang dapat diungkap dari Sabiq yaitu bahwa dalam praktek riba akan dapat menimbulkan potensi permusuhan. Hal ini muncul dimungkinkan karena dalam praktek riba menapikan unsur tolong menolong yang dapat memperkuat tali persahabatan dan persaudaraan. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama terutama Islam yang menyeru agar ummatnya dapat hidup selalu saling tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mengeksploitasi kerja orang lain. Lanjut Sabiq mengatakan bahwa praktek riba berpotensi untuk melahirkan mental hidup mewah (pemboros), pemalas yang tidak mau bekerja dan menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha yang tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel di pohon lain. Sederet dampak tersebut terakhir ini merupakan bentuk mental yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Pemborosan merupakan sifat yang seharusnya dijauhi oleh ummatnya karena pemboros dalam hidupnya hanya menyianyiakan harta dengan perbuatan yang tidak bermanfaat yang diklaim sebagai perbuatan syetan. Demikian halnya dengan sikap berpangku tangan juga merupakan sifat yang tidak islami, karena ajaran Islam menganjurkan umatnya berusaha sekuat tenaga untuk mencari harta dengan jalan yang benar, menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan kemandirian serta mengangkat semangat hidup seseorang. Butir lain yang tidak kalah pentingnya dengan butit-butir terdahulu yang diungkap Sabiq adalah bahwa praktek riba merupakan salah satu cara penjajahan. Hal ini dapat dipahami karena sesungguhnya praktek riba adalah produk jahiliyah
21 yang berkembang sampai sekarang menjadi sebuah kekuatan ekonomi global yang berbasis kapitalis yang jauh dari nilai tolong nenolong. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri yang mengajak manusia agar dapat memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik semata untuk mendapat pahala bukan mengekploitasi orang lemah. Hal ini diperkuat firman Allah swt.: انِّ َ ُ ْدو الْع َ ْْثِّ و لَى اْْلِّ َ ُوا ع ن َ او َ َع ََل ت َ َى و ْو التَّ ق َ ِّ و ِّب لَى الْ َ ُوا ع ن َ او َ َع ت َ و Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah: 2). Selain itu, Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan hikmah keharaman riba yaitu mengakibatkan kesusahan bagi orang-orang yang membutuhkan, mematikan unsurunsur kasih saying dan rahmat bagi manusia, menghilangkan nilai tolong-menolong dalam kehidupan, eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin, dan menyebabkan mudharat yang besar bagi masyarakat. Jika uang telah menjadi barang komersial dengan tambahan tambahan ribawi baik secara tunai maupun tidak, maka rusaklah sistem penilai barang-barang yang seharusnya bersifat terbatas dan tetap, tidak naik dan tidak turun. Memperhatikan praktek riba dan segala konsekuensi yang diakibatkan darinya sebagaimana dijelaskan di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh praktek riba dapat merusak tatanan kehidupan seseorang baik secara personal maupun sosial yang diistilahkan dalam agama jauh dari keberkahan hidup. Jika praktek riba dibiarkan tanpa usaha untuk mengembalikan kepada sistem perekonomian Islam yang terbebas dari sistem riba maka sistem kapitalis di mana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah akan tetap merajai sistem perekonomian dan di saat itu pula terjadi kegersangan yang dahsyat bagi kehidupan manusia modern. Di sisi lain akan semakin kuatlah adigium yang menyatakan bahwa orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas.
22 E. Konsep Fee dalam Ajaran Islam 1. Pengertian dan Hukum Fee Fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Pungutan itu pada hakikatnya bisa dikategorikan bunga, tapi apakah keberadaannya bisa dipersamakan dengan hukum bunga bank. Untuk menjawab masalah ini dapat dikembalikan kepada pendapat ulama tentang hukum bunga bank itu sendiri. Bagi kelompok ulama yang mengharamkan bunga bank, maka mereka pun mengharamkan fee, karena berarti itu kelebihan, yaitu dengan mengambil manfaat dari sebuah transaksi utang piutang. Tegasnya, mereka menganggap fee adalah riba, meskipun fee itu digunakan untuk dana operasional. Sedangkan ulama yang menghalalkan bunga bank dengan alasan keadaan bank itu darurat atau alasan lainnya, mereka pun mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba, oleh karena itu hukumnya boleh selain alasan bahwa tanpa fee, maka bank tidak bisa beroperasi maka keberadaan sesuatu sebagai alat sama hukumnya dengan keberadaan asal. Dalam hal ini, hukum fee sama dengan bunga bank, yaitu boleh. Fee dalam aktivitas masyarakat juga terus berkembang, setiap apa pun jasa yang diberikan harus selalu diganti dengan bayaran yang disyaratkan. Seperti parkir motor/mobil harus ada fee, praktik seperti ini sudah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, sepanjang tidak memudharatkan, hukum fee seperti ini juga dibolehkan selama tidak ada paksaan atau kerugian dari salah satu pihak. REFLEKSI Orang-orang yang memakan riba atau pelaku riba merupakan orang-orang yang melanggar nilai-nilai moderasi beragama, diantaranya adalah nilai islah dan i’tiraf ‘urf. Sebab orang-orang yang senang dengan riba bukan memberikan rasa aman dan damai (islah) di masyarakat tetapi justru membuat kekacauan dan konflik. Praktik riba membuat orang buta mata sehingga tidak mampu membedakan antara membantu atau menganiaya, orang yang memakan riba merasa dirinya membantu Refleksi
23 orang lain yang kesusahan dengan memberikan pinjaman, padahal di sisi lain, ia telah menjebak orang tersebut masuk ke dalam kehancuran dengan bunga yang terus menumpuk dan tidak mampu dibayarkan olehnya. Selain itu, pelaku riba hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Sehingga dirinya bukan orang yang islah (memberi rasa damai) tetapi ifsad (membuat kerusakan). Para pelaku riba juga melanggar nilai i’tiraf urf (mengakui tradisi), yakni tradisi masyarakat yang sudah baik, yaitu tradisi saling tolong-menolong, saling berbagi dan saling peduli terhadap sesama. Para pelaku riba telah menghancurkan tradisi-tradisi baik di negeri ini dan mengganti dengan tradisi yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak menolong, tidak mau berbagi dan tidak peduli dengan sesama, sehingga kehidupan masyarakat kembali kepada masyarakat jahiliyah yang mereka saling bermusuh-musuhan, saling bunuh, dan saling menyakiti. Itulah bahaya riba yang harus dihindari. Agar kita tetap saling berbagi dan peduli di antara kita, karena agama kita memerintahkan untuk persatuan dan tolong-menolong. Selanjutnya, lakukan Analisa Saudara terhadap nilai-nilai yang mencerminkan nilai moderasi beragama seperti nilai tawassuth dan nilai syura (bermusyawarah) dalam materi pada KB ini. CONTOH SOAL Perhatikan pernyataan di bawah ini: 1. Ahmad pinjam ke Yanto sejumlah 5 juta rupiah, kemudian dalam waktu dekat Ahmad telah mengembalikan hutangnya sejumlah uang yang dipinjamkannya, tetapi Ahmad membawa bingkisan makanan yang diserahkan kepada Yanto. 2. Ahmad pinjam ke Yanto sejumlah 5 juta rupiah, kemudian dalam waktu yang sudah terlalu lama (melewati janji pembayarannya), Yanto pun meminta pembayarannya dilebihkan 2,5 %. Contoh Soal
24 3. Ahmad pinjam ke Yanto sejumlah 5 juta rupiah, kemudian dalam waktu dekat Ahmad telah mengembalikan hutangnya namun Ahmad mengurangi jumlah pembayarannya hanya 4 juta rupiah. 4. Ahmad pinjam ke Yanto sejumlah 5 juta rupiah, kemudian dalam waktu yang sudah terlalu lama (melewati janji pembayarannya), Ahmad pun minta waktu untuk melunasinya dan berjanji nanti dikasih kelebihan 5 %. 5. Ahmad pinjam ke Yanto sejumlah 5 juta rupiah, kemudia dalam waktu dekat Ahmad telah mengembalikan hutangnya sejumlah uang yang dipinjamnya, tetapi Ahmad memberikan sejumlah uang yang diniatkan shadaqah karena Yanto sedang membangun madrasah. Pernyataan yang tidak termasuk riba adalah… A. 1 dan 2 D. 2 dan 4 B. 3 dan 4 E. 3 dan 5 C. 1 dan 5 TINDAK LANJUT BELAJAR 1. Simaklah sumber belajar dalam bentuk video pada LMS Program PPG. Baca artikel kemudian lakukan analisis berdasarka isi artikel! 2. Kaitkan isi artikel dengan nilai-nilai anti korupsi dalam proses pembelajarannya di sekolah/madrasah! 3. Ikuti tes akhir modul dan cermati hasil tesnya. Bila hasil tes akhir modul di bawah standar minimum ketuntasan (70), maka Saudara melakukan pembelajaran remedial dengan memperhatikan petunjuk dalam LMS program PPG. GLOSARIUM Bank : Lembaga Keuangan Bank Syariah : Lembaga keuangan berbasis syariah Glosarium Tindak Lanjut Belajar
25 Bank Konvensional : Lembaga keuangan berbasis bunga bank. Murabahah : jual beli untuk mengambil keuntungan Ijarah : Akad sewa menyewa. Bunga : Tanggungan pinjaman uang Ujroh : Upah Rahn : Gadai Riba : Kelebihan dari pinjaman Fee : pungutan biaya DAFTAR PUSTAKA Abul A’la al-Maududi, Bicara Tentang Bunga Bank dan Riba, alihbahasa: Isnando, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003. Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004 Hakim, Lukmanul. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga, 2012 Hasan, M Ali. (2003). Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh. Bandung: Rosda. 2013. Suma, Muhammad Amin. Tafsir Ayat Ekonomi. Jakarta: Amzah, 2015. Ikhwan, Wahyu. Riba dan Bungan Bank Perspektif Moh. Hatta, Tesis diajukankepada Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana UINSunan Kalijaga Yogyakarta. Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah. Cet 17. Penerjemah Mahyuddin Syaf. Bandung. PT. al-Ma’arif. 1996. Wahbah Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5. Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk. 2011. Daftar Pustaka
13 Dengan demikian, khilafah dalam arti suatu sistem pemerintahan atau negara untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat telah diimplementasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beridiologi Pancasila dengan Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan makna khalifah dalam arti suatu sistem yang mengharuskan dasar atau landasan suatu negara dengan formalistik Islam sangatlah tidak mungkin. Khilafah atau pendirian negara khilafah di Indonesia sudah ditentang oleh para ulama. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Karena itu, kebijakan-kebijakan politik selalu memberi tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Kekhawatiran terhadap kemungkinan disahkannya UU atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ajaran/hukum Islam dapat diatasi dengan berbagai cara diantaranya dengan meningkatkan kesadaran umat Islam, baik yang duduk dalam lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif maupun yang berada di luar, dan mengembangkan peranan MUI dengan komisi fatwanya. Sadjali mengungkapkan bahwa Bangsa Indonesia khususnya umat Islam, patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa para pendahulu bangsa ini, para pendiri NKRI telah merumuskan Pancasila untuk dijadikan ideologi negara. Marilah kita perbandingkan lima sila dari Pancasila dengan prinsip-prinsip dan tata nilai yang telah diamanatkan oleh Al-Quran. Kita akan melihat adanya persamaan, termasuk juga semangatnya. Pancasila adalah anugerah istimewa bagi bangsa Indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. C. Hak dan Kewajiban Rakyat Seorang pemimpin dan rakyatnya memiliki kewajiban untuk membangun sebuah negara yang adil dan sejahtera. Hak dan kewajiban itu dipegang dalam
14 sebuah janji yang disebut dengan baiat. Sebab baiat mengandung janji setia antara rakyat dengan khalifah. Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa baiat adalah perjanjian atas dasar kesetiaan. Orang yang berbaiat harus menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara sebagai pemimpinnya untuk melaksanakan semua urusan umat. Menurut Hasbi Ash-Shidiqi bahwa baiat merupakan sebuah bentuk pengakuan umat untuk mematuhi dan mentaati imam (pemimpin). Ini dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Dalam baiat, rakyat berjanji setia untuk mentaati kepala negara selama pemimpin negara itu tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Demikian juga kepala negara melaksanakan hak dan kewajibannya yaitu melaksanakan undang-undang demi mewujudkan keadilan. Baiat dalam tatanan politik, umat menyerahkan sebagian haknya untuk diatur sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebab baiat itu sendiri suatu kontrak sosial yang rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pemimpin untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasannya. Baiat menjadi sebuah media perekat ikatan dalam bentuk solidaritas seagama dan senegara. Keduanya memiliki hubungan simbiosis tersendiri lebih dari sekedar ikatan komunal, etnis, bahkan keluarga sekalipun. Baiat dalam hal keagamaan memberikan dampak terhadap pengekangan keganasan individual. Meminimalisir semangat persaingan yang tidak sehat, perasaan iri antar sesama, dan memberikan pandangan atas tujuan yang sama, yakni mendapat ridha dari Allah swt. Sedangkan negara menjadi wadah pembentuk solidaritas yang memberikan kenyamanan rakyat. Melalui berbagai peraturan, sehingga mendorong semangat lahirnya nasionalisme yang pada akhirnya rakyat memiliki kewajiban moral untuk melindungi negaranya tanpa memandang latar belakang apa pun. Adapun baiat dalam konteks politik Islam Indonesia lebih terlihat pada saat sumpah jabatan. Baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudhikatif saat
15 mereka dilantik. Mereka akan disumpah dan janji sesuai dengan agamanya masing-masing sebelum menjalankan jabatannya. Mereka didampingi oleh rohaniawan. Sumpah dan janji inilah yang kemudian dikenal dengan sumpah jabatan. Dalam sistem khilafah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Apa hak dan kewajiban rakyat setelah melakukan janji setia (baiat)? Berikut ini adalah hakhak rakyat di satu sisi. Tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah. Pertama, hak keselamatan jiwa dan harta. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melindungi keamanan hidup rakyatnya dan harta benda yang mereka miliki sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt. dalam surat al-Isra ayat 33. ِ ق َ ِهَل ِِب ِْل إ ُ ا هَّلل َ هم ر َ الهِِت ح َ ْس لُوا النه ف ُ ت ْ َق ََل ت َ و Artinya: Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membununya kecuali denagn alasan yang dibenarkan (QS. 17:33). Ayat yang berkaitan dengan dengan keselamatan hak milik. Allah berfirman ِل اطِ َ ِِبلْب ْ َ ُكم ن ْ ي َ ب ْ الَ ُكم َ و ْ ُكلُوا أَم ْ َ ََل َت َ و Artinya: Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. 2:188) Kedua, hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Dalam hal ini pemerintah wajib menegakkan keadilan dan pemerataan untuk rakyatnya. Hal ini ditegaskan oleh al-Qur’an: ْن َْ َْي النها ِس أَ ب ْ ُم ت ْ َكم َ ذَا ح ِ إ َ ْدِل و َ ِِبلْع وا ُ ََتْ ُكم Artinya: Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia agar menetapkannya dengan adil (QS. 4:58).
16 Ketiga, Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari prilaku zalim dan kesewenangwenangan. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt: َ م ِ ظُل ْ ن َ ِهَل م ِل إ ْ َو الْق َ ن ِ م ِ ُّسوء ِِبل َ ر ْ ه َ ا ْْل ُ ب ا هَّلل ُّ ََل ُُيِ Artinya: Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terangkecuali oleh orang yang dianiaya. (QS. Al-Nisa/ 4:148). Keempat, hak berkumpul dan menyatakan pendapat. Firman Allah swt. َظِ ٌب ع َذا َ ع ْ م ُ َك ََل ِ أُولَئ َ ُت و ا َ ن ِ ي َ الْب ُ م ُ ه َ اء َ ا ج َ م ِ ْد ع َ ب ْ ن ِ ُوا م لَف َ ت ْ اخ َ ُوا و ق ه َر َف ت َ ين ِ َكالهذ ُوا َ ُكون ََل ت َ و ي ٌ م Artinya: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, (QS. Ali Imran/3:105). Kelima, hak untuk bebas beragama. Pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan beragama rakyatnya. Firman Allah swt: ي ِن ِ د ِِف ال َ اه َ ْكر ِ ََل إ Artinya: Tidak ada paksaan dalam bergama (Qs. 2/256) Keenam, hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mebantu rakyat yang lemah. Hal ini didasari oleh firman Allah swt: ِ وم ُ ر ْ َح الْم َ ِل و ِ هسائ ل ِ ق ل ٌّ َ ْ ح م ِِ اَل َ و ْ ِِف أَم َ و Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Qs. 51:19). Selain itu, Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan baik, diperlukan perangkat utama yakni aktor atau figur politik yang memenuhi kriteria: 1.
17 Demokrat, rendah hati, dan toleran; 2. Strong, clean, dan visioner; 3. Berani merekonsiliasi perbedaan; 4. Bersedia menerima kesalahan; 5. Mempunyai kompetensi dan log baik; 6. Memiliki kemampuan komunikasi baik, dan; 7. Memiliki keluarga baik. Sebab tugas dari seorang pemimpin bukan hanya sebatas mengelola pemerintahan, akan tetapi hal yang lebih urgen dan hal yang lebih penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mampu membimbing masyarakatnya menjadi manusia bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai ethical dan religious terhadap masyarakatnya. Kepemimpinan sebenarnya bukan suatu mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang sangat amat berat dan harus diemban dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam kepemimpinan Islam memiliki beberapa indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat relevansi pemerintahan suatu daerah dengan kaidah-kaidah keislaman. Prinsipprinsip atau nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai indikator antara lain adalah prinsip tauhid, Asy-Syura (musyawarah), Al-Adalah (keadilan). Kewajiban Rakyat kepada Khalifah (kepala negara) Dalam sistem khilafah, rakyat memiliki kewajiban terhadap khalifah yang sekaligus hak khalifah kepada rakyatnya, yaitu: 1. Kewajiban taat kepada khalifah. Firman Allah swt. ْ ْ ُكم ن ِ ِر م ْ أُوِِل اْْلَم َ وَل و ُ هس وا الر ُ يع أَطِ َ و َ وا ا هَّلل ُ يع ُوا أَطِ ن َ ام َ ء َ ين ِ ا الهذ َ ه ُّ أَي َ َي Artinya: Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah, rasulNya dan para pemimpin di antara kamu. (Qs. Al-Nisa/4:59). 2. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. Firman Allah swt. ْصَل ِ إ َ ْد ع َ ِض ب ْ ُوا ِِف اْْلَر د ْسِ ُف ََل ت َ و ا َ ه حِ
18 Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya (Qs. Al-A’raf/7:85). 3. Membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan. Firman Allah swt: َى ْو الته ق َ ِ و ِب لَى الْ َ ُوا ع ن َ او َ َع ت َ و Artinya: Dan Tolong-menolonglah kamu semua dalam kebaikan (Qs.alMaidah / 5: 2). 4. Bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membelanya. Firman Allah swt. ٌْ َْي ْ خ ُكم ِ ذَل ي ِل ا هَّللِ ِ ب َ ِِف س ْ ُكم ُسِ ْف أَن َ و ْ ُكم ِ ال َ و ْ ِِبَم ُوا د ِ اه َ َج اًَل و َ ق ِ ث َ ا و ً اف َ ف وا خِ ُ ر ِ ان لَ ْف ْ ُم ت ْ ْن ُكن ِ إ ْ ُكم ون ُ لَم ْ َع ت Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Qs. AlTaubah/9:41). e. Menjaga Persatuan dan Kesatuan. Firman Allah swt. ُوا ق ه َر َف ََل ت َ ا و ً يع ََجِ ِل ا هَّللِ ْ ب َ وا ِبِ ُ ِصم َ ت ْ اع َ و Artinya: Dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah (agama) dan janganlah kamu bercerai berai. (QS. Ali-Imran/3:103). D. Majlis Syura dan Ahlul Halli wal ‘Aqdi 1. Majlis Syura dalam Pemerintahan Kata “majlis syura” terdiri dari dua kata yaitu kata majlis dan kata syura. Majlis artinya tempat duduk syura artinya bermusyawarah. Dengan demikian majlis syura secara bahasa artinya tempat bermusyawarah (berunding). Dikaitkan dengan sistem pemerintahan, majlis syura memiliki pengertian tersendiri yaitu suatu lembaga negara yang terdiri dari para wakil rakyat yang
1 Sub Capaian Pembelajaran Setelah mengkaji kegiatan belajar ini, diharapkan mahasiswa dapat: 1. Menganalisis perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar AshShiddiq. 2. Menganalisis perkembangan kebudayaan Islam pada masa Umar bin Khattab. 3. Menganalisis perkembangan kebudayaan Islam pada masa Utsman bin Affan. 4. Menganalisis perkembangan kebudayaan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Pokok-Pokok Materi 1. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. 2. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Umar bin Khattab. 3. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Utsman bin Affan. 4. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. A. Perkembangan Kebudayaan Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq 1. Biografi Singkat Abu Bakar Ash-Shiddiq Abu Bakar Ash-Shiddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka`ab bin Sa`ad bin Tayim bin Murrah bin Ka`ab bin Lu’ai bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Qurasy al-Taimy. Abu Bakar as-Shiddiq dilahirkan di Makkah pada tahun 573 M. Ibu Abu Bakar Ash-Shiddiq bernama Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka`ab bin Sa`ad bin Tayim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu alKhair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman Abu Quhafa (panggilan Abu Quhafa) yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah (Penaklukan kota Makkah). Beliau termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang dikenal dengan sebutan al-sabiqun al-awwalun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Dia adalah satu di antara empat khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar menjadi Khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Saw. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah (hamba Ka’bah), yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah (hamba Allah). Nabi memberinya gelar yaitu Ash-Shiddiq (yang berkata benar) setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi Muhammad Saw. kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama "Abu Bakar ash-Shiddiq". Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Badui yang menyebut diri mereka dengan nama Ahli-Ba'eer atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan dengan unta dan kambing, dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama "Abu Bakar" yang berarti, bapaknya unta. URAIAN MATERI KEGIATAN BELAJAR 1: PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUR RASYIDIN
2 Sejak zaman Jahiliyyah, Abu Bakar adalah kawan Rasulullah. Pada suatu hari, dia hendak menemui Rasulullah, ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, "Wahai Abul Qosim (panggilan nabi), ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajak kamu kepada Allah." Setelah selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat keislamannya itu, dia gembira sekali, tidak ada seorangpun yang ada di antara kedua gunung di Makkah yang merasa gembira melebihi kegembiraan dia. Kemudian Abu Bakar menemui Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqas, mengajak mereka untuk masuk Islam. Lalu, mereka pun masuk Islam. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Abu Bakar termasuk orang yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki dewasa yang bukan budak, sedangkan wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Zaid bin Haritsah adalah budak pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat. Abu Bakar wafat pada usia ke-63 tahun. Sebagaimana yang juga dialami oleh para pemeluk Islam pada masa awal. Ia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Makkah yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang mereka. Namun, penyiksaan terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk non budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka, para budak disiksa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membeli dari tuannya kemudian memberinya kemerdekaan. Salah seorang budak yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan adalah Bilal bin Rabah. Ketika peristiwa Hijrah, saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah (622 M), Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Nabi Muhammad secara kekeluargaan. Anak perempuannya, Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah Hijrah. Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ditunjuk untuk menjadi imam salat untuk menggantikan Rasulullah, banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar AshShiddiq akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Rasulullah telah meninggal dunia, Abu Bakar Ash-Shiddiq dianggap sebagai sahabat Rasulullah yang paling tabah menghadapi meninggalnya Rasulullah. Segera setelah kematiannya, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshar dan Muhajirin di Tsaqifah Bani Saidah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah Islam pada tahun 632 M.
3 2. Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq Selama kurang lebih dua tahun, yaitu dari 11-13H/ 632-634M Abu bakar AshShiddiq memimpin menggantikan Nabi Muhammad Saw setelah wafat. Beliau mulai menyebarkan agama sebagaimana tugas Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Selama menjadi Khalifah, Abu Bakar Ash-Shiddiq yang sangat singkat tersebut lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan di Madinah sepeninggal Nabi Saw. Mereka beranggapan bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Saw, dengan sendirinya telah habis dan batal (berakhir sendirinya) setelah Nabi meninggal dunia. Karenanya, mereka menentang Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka itulah yang dikenal dengan orang-orang murtad karena mereka tetap keras kepala, tidak mau tunduk, bahkan penentangan mereka dipandang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq menyelesaikan masalah tersebut dengan perang yang disebut dengan perang riddah (perang melawan kemurtadan). Selalu memegang pucuk kekhalifahan menjadi pemicu munculnya fanatisme kesukuan. Tampilnya di antara suku-suku bangsa Arab yang mengaku dirinya sebagai Nabi, merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan suku bangsa terhadap kehidupan sosial-politik yang selama ini mereka pendam. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki keberhasilan dalam kepemimpinannya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sifat kepribadian Abu Bakar Ash-Shiddiq yang meliputi lemah lembut, tegas, berani, dermawan, jujur. Dalam sejarah sifat ketegasan Abu Bakar Ash-Shiddiq salah satu contohnya yakni ketika Fuja’ah telah mengkhianati amanah, menipu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan kaum muslimin dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jarang orang marah seperti marahnya orang yang tertipu lebih-lebih penipuan yang mengakibatkan pengkhianatan dan penumpahan darah. Fuja’ah datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq meminta sejumlah senjata untuk memerangi kaum murtad. Dengan senjata itu ia menyerang kaum muslimin yang tidak bersalah dan mengacau di sepanjang jalan dengan merampok, merampas dan menumpahkan darah. Ketika ia tertawan, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq menetapkan hukuman yang setimpal baginya, yaitu melemparkannya ke dalam api. Dengan demikian kita dapat mengetahui ketegasan Abu Bakr al-Shiddiq. Sebagai bukti keadilan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah kebijakan meningkatkan kesejahteraan umum dan perekonomian. Abu Bakar Ash-Shiddiq membentuk lembaga “Baitul Mal”, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi Muhammad Saw yang digelari “amin al-ummah” (kepercayaan umat). Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan prinsip kesamarataan yaitu kebijakan dalam membagi sama rata hasil rampasan perang (ghanimah). Dalam hal ini ia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam adalah akan mendapat balasan pahala dan Allah SWT di akhirat. Karena itulah biarlah mereka mendapat bagian yang sama yakni, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda-
4 bedakan antara sahabat, antara budak dan orang merdeka, bahkan antara pria dan wanita. Sehingga harta baitul nal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan. Mengenai praktik kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq di bidang pranata ekonomi dan sosial adalah berusaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat ini, beliau mengelola zakat, infaq, sedekah yang berasal dari kaum muslimin, harta rampasan perang (ghanimah) dan jizyah dari warga negara non-muslim, sebagai sumber pendapatan baitul mal. Beliau juga mempelopori sistem penggajian aparat negara, misalnya untuk khalifah digaji amat sedikit, yaitu 2,5 atau 2,75 dirham setiap hari hanya dari baitul mal. Salah satu gaya kepemimpinan Abu Bakar as-Shiddiq Ash-Shiddiq yang bersifat sentralistik adalah ketika mengirim Usamah bin Zaid yang masih muda sebagai panglima perang menghadapi Romawi di Syam, walaupun saat itu di negeri sendiri timbul pemberontakan kaum murtad dan munafik. Tindakan demikian secara politis dapat dipahami bahwa ingin menunjukkan kepada musuh bahwa kekuatan Islam cukup tangguh, membuat pemberontak cukup gentar, dan dapat mengalihkan perhatian umat Islam dari perselisihan yang bersifat intern ketika terjadinya Saqifah Bani Saidah. 3. Metode Dakwah pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq a. Metode Dakwah Bil-Lisan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang begitu taat dan menginginkan kehidupan yang baik untuk siapapun. Hatinya cerdas yang berisi keinginan meluap untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia, kebaikan yang mereka perlukan, bukan kekayaan yang ia miliki. Ketika memiliki harta dan wibawa, keduanya ia infakkan tanpa perhitungan. Meskipun manusia tidak hanya memerlukan harta saja, juga tidak memerlukan wibawa semata. Sebelum semua itu, mereka lebih memerlukan pentunjuk cahaya. Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq dibai’at di Saqifah, keesokan harinya beliau duduk di mimbar sedang Umar berdiri di sampingnya memulai pembicaraan Abu Bakar Ash-Shiddiq berbicara. Umar mulai mengucapkan pujian terhadap Allah sebagai pemilik segala pujian dan senjung. Kemudian Umar berkata, “Wahai saudarasaudara sekalian, aku telah katakan kepada kalian kemarin perkataan yang tidak kudapati dalam kitabullah, dan tidak pula pernah diberikan Rasulullah padaku. Aku berpikiran bahwa pastilah Rasulullah Saw aku hidup dan terus mengatur urusan kita maksudnya bahwa Rasulullah Saw akan wafat belakangan setelah para sahabat wafat dan sesungguhnya Allah telah meninggalkan untuk kita kitabnya yang membimbing Rasulullah Saw, maka jika kalian berpegang teguh dengannya, Allah pasti akan membimbing kalian sebagaimana Allah telah membimbing Nabinya. Dan sesungguhnya Allah telah mengumpulkan seluruh urusan kita di bawah pimpinan orang yang terbaik dari kalian. Ia adalah sahabat Rasulullah Saw dan yang orang yang kedua ketika ia dan Rasulullah Saw bersembunyi di dalam gua. Maka berdirilah kalian dan berikanlah bai’at kalian kepadanya. Maka orang-orang segera membai’at Abu Bakar secara umum setelah sebelumnya dibai’at di Saqifah.”
5 Selepas dibai’at, Abu Bakar Ash-Shiddiq mulai berpidato dan setelah memuji Allah Pemilik segala pujian, beliau berkata: “Amma ba’du, hai sekalian manusia sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian dan aku bukanlah yang terbaik, maka jika aku berbuat kebaikan, bantulah aku, dan jika aku bertindak keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sementara dusta adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan haknya kepadanya insya Allah. Sebaliknya siapa yang kuat di antara kalian, maka dialah yang lemah di sisiku hingga aku akan mengambil darinya hak milik orang lain yang diambilnya. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali aku timpakan kepada mereka kehinaan, dan tidaklah suatu kekejian tersebar di tengah suatu kaum kecuali azab Allah akan ditimpakan kepada seluruh kaum tersebut. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku. Sekarang berdirilah kalian melaksanakan shalat, semoga Allah merahmati kalian.’’ b. Metode Dakwah Bil-Tadwin Pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an pada masa pemerintahan Abu Bakar AshShiddiq merupakan strategi dakwah. Dalam perang Yamamah dalam misi menumpas nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, banyak sahabat penghafal Al-Qur’an yang gugur dalam peperangan tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam akan habisnya para penghafal Al-Qur’an karena gugur di medan peperangan. Oleh karena itu, Umar bin Khathab mengusulkan kepada khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an yang tertulis di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang onta, dan lain-lain yang disimpan oleh para sahabat. Pada awalnya Abu Bakar Ash-Shiddiq agak berat melaksanakan tugas tersebut, karena belum pernah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad Saw. Namun, karena alasan Umar bin Khattab yang rasional, yaitu banyaknya sahabat penghafal Al-Qur’an yang gugur di medan pertempuran dan khawatir akan habis seluruhnya, akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq menyetujuinya. Abu Bakar AshShiddiq menugaskan kepada Zaid bin Tsabit, penulis wahyu pada masa Nabi Muhammad Saw, untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu. Dari sekian prestasi yang terukir pada masa kekhalifahan Abu Bakar AshShiddiq, maka jasa terbesar Abu Bakar yang dapat dinikmati oleh peradaban manusia sekarang adalah usaha pengumpulan Al-Qur’an. Upaya pengumpulan Al-Qur’an ini kelak melahirkan mushaf Usmani dan selanjutnya menjadi acuan dasar dalam penyalinan ayat-ayat suci Al-Qur’an hingga menjadi kitab Al-Qur’an yang menjadi pedoman utama kehidupan umat Islam bahkan bagi seluruh umat yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, metode dakwah melalui pengumpulan AlQur’an yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq melahirkan metode dakwah baru yaitu dakwah melalui tulisan seperti menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, surat kabar, internet, dan tulisan-tulisan lain yang mengandung pesan dakwah. Pesan dakwah yang tersimpan dalam bentuk tulisan memiliki rentang waktu yang relatif panjang karena tidak lekang oleh zaman dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. c. Metode Dakwah Bil-Yad Kata tangan disini bukan kata tangan sebagai tekstual tapi secara kontekstual yang dapat diartikan sebagai kekuatan kekuasaan. Metode ini efektif bila dilakukan
6 oleh penguasa yang berjiwa dakwah. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menggunakan kekuatan kekuasaan sebagai metode dakwah kepada orang-orang yang membangkang. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengadakan rapat dengan para sahabat untuk meminta saran dalam memerangi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat berpendapat untuk tidak memerangi umat yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan lebih baik meminta bantuan mereka dalam menghadapi musuh bersama. Barangkali sebagian besar yang hadir berpendapat demikian, sedang yang menghendaki jalan kekerasan hanya sebagian kecil. Tampaknya perdebatan mereka dalam hal ini cukup sengit dan saling berlawanan yang berkepanjangan. Abu Bakar Ash-Shiddiq betapa kerasnya ia membela pendiriannya itu, tampak dari kata-katanya ini: “Demi Allah, orang yang keberatan menunaikan zakat kepadaku, padahal dulu mereka lakukan kepada Rasulullah Saw, akan aku perangi”. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga menegaskan tekadnya untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat seraya berkata: “Demi Allah aku akan memerangi siapapun yang memisahkan shalat dengan zakat. Zakat dengan harta kecuali dengan alasan”. Abu Bakar juga menggunakan kekuatan kekuasaan untuk menumpas nabi palsu, kaum murtad dari agama Islam, dan dakwah ke wilayah Irak dan Syria. d. Metode Dakwah Bil-Hal Abu Bakar ash-Shiddiq ingin merealisasikan politik dan kebijakan negara yang telah digariskan dan menunjuk sejumlah sahabat sebagai para pembantu dalam melaksanakan hal tersebut. Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjuk Abu Ubaidah al-Jarah sebagai bendahara umat (menteri keuangan) yang diserahkan kepercayaan untuk mengelola urusan-urusan Baitul Mal. Sementara Umar bin Khattab memegang jabatan peradilan (Kementerian atau Departeman Kehakiman) yang juga dijalankan langsung oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sendiri. Sedangkan Zaid bin Tsabit menjadi sekretaris terkadang tugas ini juga dilakukan oleh sahabat yang ada seperti Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Di samping baitul mal dan lembaga peradilan, khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq juga membentuk lembaga pertahanan dan keamanan yang bertugas mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amr bin Ash, dan Zaid bin Sufyan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di bidang eksekutif Abu Bakar Ash-Shiddiq mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun di daerah kepada sahabat lain. Misalnya, untuk pemerintahan pusat ia menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam, dibentuklah provinsi-provinsi dan untuk setiap provinsi ditujuk seorang amir. e. Metode Uswatun Hasanah Dalam Bahasa Arab “keteladaan” diungkapkan dengan kata uswah dan qudwah. “Keteladanan” adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Memberi teladan yang baik kepada umat Islam merupakan metode dakwah yang efektif. Abu