Book Tata Ruang Pertanian Kota

34 Tata Ruang Pertanian Kota

Pendekatan morfologi memberikan kesempatan untuk melihat kota dengan
konsepsi yang lebih menyeluruh. Kota merupakan sebuah tatanan dialektik
antara lama dan baru. Jika dikaitkan dengan proses perkembangan secara
berkelanjutan, kota bukanlah sebuah dialektik akibat perbedaan, atau terdapat
pemisahan antara yang lama dan baru, tetapi yang lama dan yang baru berkaitan
secara bersamaan. Kota sebagai sebuah satuan aktivitas, maka kota akan
merupakan bentuk dialektik antara bangunan dan ruang kota, solid dan void,
sehingga ruang privat dan public, sehingga tidak lagi terlihat eksekusi sebagai
akibat dari kegiatan politik, sosial dan ekonomi, tetapi sebagai akibat tujuan
budaya yang rasional (Alvarez, 2002).

Morfologi tidak saja berhubungan dengan segi fisik dan bentuk geometric, tetapi
lebih jauh lagi, yaitu untuk menerangkan fenomena-fenomena yang terjadi.
Menurut Moneo dalam Alvarez (2002), untuk melihat fenomena dari suatu
bentuk, tidak hanya dikaji dari segi fisiknya, tetapi harus dihubungkan dengan
fungsi, model dan prototype. Menurut Rose (1987), untuk mempelajari
morfologi tidak hanya dengan melihat wujud fisik, tetapi harus mengaitkannya
dengan ide-ide yang ada di balik bentuk tersebut, dan faktor-faktor yang ikut
memengaruhi terjadinya bentuk-bentuk tersebut.

Hadinata (2010), mengatakan bahwa morfologi bukan hanya berhubungan
dengan studi tentang bentuk secara geometric dan struktur material secara
umum, tetapi juga berhubungan dengan hal yang lebih abstrak, seperti hubungan
struktural antara fenomena, kegiatan, konsep, dan ide. Morfologi bukan hanya
merupakan sebuah studi yang statis, melainkan sebuah studi yang dinamis
sebagai semua isu terhadap lingkungan yang berpengaruh terhadap bentuk kota,
bahwa morfologi berhubungan dengan rencana dan pembangunan sebuah
lingkungan, yang dilihat dan diinterpretasi dari bentuk aslinya,
pertumbuhannya, dan fungsinya.

3.2.3 Bentuk Morfologi Kota

Morfologi biasanya digunakan untuk skala kota dan kawasan. Morfologi kota
pada eksistensi keruangan dari bentuk-bentuk wujud karakteristik kota yaitu
analisa bentuk kota dan faktor-faktor yang memengaruhinya (Yunus, 2004).
Jadi morfologi kota tidak hanya sebatas menganalisis bentuk kota tetapi juga
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi bentuk kota tersebut.
Birkhamshaw dan Whitehand (2012), menyatakan bahwa dalam aspek aspek
urban morfologi, penetapan karakteristik perkotaan dari berbagai jenis bentuk

Bab 3 Morfologi Kota dan Desa 35

adalah hal yang mendasar terutama dalam kaitannya untuk membedakan dan
melakukan pemetaan wilayah yang kebijakan setiap wilayah juga berbeda-beda.

Conzen dalam Birkhamshaw dan Whitehand (2012), menyebutkan bahwa
morfologi kota memiliki tiga komponen yaitu ground plan (pola jalan, blok
bangunan), bentuk bangunan (tipe bangunan) dan utilitas lahan/bangunan.
Analisa bentuk kota meliputi: (i) bentuk-bentuk kompak, terdiri atas bentuk
bujur sangkar (the square cities), bentuk empat persegi panjang (the rectangular
cities), bentuk kipas (fan shaped cities), bentuk bulat (rounded cities), bentuk
pita (ribbon shaped cities), bentuk gurita atau bintang (octopus/star shaped
cities), bentuk tidak berpola (unpatterned cities); (ii) bentuk-bentuk tidak
kompak, terdiri atas bentuk terpecah (fragmented cities), bentuk berantai
(chained cities), bentuk terbelah (split cities), bentuk stellar (stellar cities).

Faktor-faktor yang memengaruhi bentuk kota yaitu faktor bentang alam atau
geografis, transportasi, sosial, ekonomi dan regulasi. Morfologi kota selain
dilihat dari sisi bentuk kota dan faktor-faktor yang memengaruhinya juga dapat
dilihat berdasarkan tipe morfologi kota (urban morphology type). Tipe
morfologi kota dapat dirinci berdasarkan penggunaan lahan utama (primary
land use) (Birkhamshaw dan Whitehand, 2012). Tipe morfologi kota ini sering
dikenal sebagai penggunaan lahan.

3.3 Morfologi Desa

3.3.1 Pengertian Desa

Secara umum desa adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan
penduduknya berjiwa agraris (Daldjoeni, 1998). Desa dalam istilah sehari-hari
di Indonesia sering pula disebut kampung. Desa dapat juga merupakan bentuk
kesatuan administratif yang disebut kelurahan, yang dipimpin oleh lurah. Desa
yang tersebar di luar kota merupakan gabungan dukuh yang dapat mewujudkan
suatu unit geografis karena tersebar di tengah-tengah persawahan ataupun hutan.

Memang sulit untuk menyusun definisi yang tepat arti desa. Lebih lanjut
Bintarto mengungkapkan bahwa faktor-faktor geografis jelas berpengaruh
terhadap desa, sehingga ia mendefinisikan desa sebagai perwujudan geografis
yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomis, politis, dan
kultural yang ada di situ, dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan

36 Tata Ruang Pertanian Kota

daerah-daerah lainnya (Daldjoeni, 1998). Sedangkan dalam pengertian
administratif desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan hukum di mana
bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan
sendiri.

3.3.2 Unsur Desa

Biasanya, pada awalnya desa-desa di Jawa dihuni oleh orang-orang yang berasal
dari satu keturunan yang memiliki nenek moyang yang sama yang merupakan
cikal bakal berdirinya permukiman di desa tersebut. Ketika penduduk semakin
banyak dan berkembang, desa menjadi penuh dan didorong dengan munculnya
permasalahan terutama dalam bidang ekonomi, maka beberapa keluarga keluar
untuk mendirikan permukiman baru dengan cara membuka hutan (Daldjoeni,
1998).

Di masa lalu, desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki tiga unsur yang
diungkapkan dalam Bahasa Jawa, yaitu (Daldjoeni, 1998): (i) rangkah
(wilayah); (ii) darah ( satu keturunan); dan (iii) warah (ajaran atau adat)

Ketiga hal tersebut kemudian oleh Bintarto hingga saat ini dijadikan pedoman
untuk menyebutkan tiga unsur desa di Jawa, yaitu daerah, penduduk, dan tata
kehidupan.

1. Daerah; daerah merupakan tanah-tanah pekarangan dan pertanian
beserta fungsinya, dan meliputi aspek-aspek lokasi, luas, batas, yang
semuanya merupakan lingkungan geografis setempat.

2. Penduduk, meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, serta
mata pencaharian penduduk.

3. Tata kehidupan, didefinisikan dari warah, merupakan ajaran tentang
tata hidup, tata pergaulan, dan ikatan-ikatan sebagai warga desa.
Berkaitan erat dengan usaha penduduk desa untuk mempertahankan
dan meningkatkan kesejahteraannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam setiap desa selalu terkait dengan
unsur fisik (kondisi geografis) dan unsur nonfisik (kondisi manusia) yang
berbeda-beda pada masing-masing desa.

Bab 3 Morfologi Kota dan Desa 37

3.3.3 Ciri-ciri Desa

Ciri-ciri masyarakat yang menghuni suatu desa dipengaruhi oleh persebaran
penduduk desa. Adapun ciri-ciri tersebut adalah (Daldjoeni, 1998):

1. Memiliki hubungan yang erat dengan alam, terutama dengan iklim.
Hal ini dapat dimengerti karena masyarakat desa merupakan suatu
masyarakat dengan struktur ekonomi utama pada umumnya agraris,
sehingga kondisi iklim sangat memengaruhi pembagian kegiatan
dalam rangkaian kegiatan bertani.

2. Penduduk desa merupakan satu unit sosial dan satu kerja. Dengan
jumlah yang relatif tidak besar dan memiliki struktur ekonomi agraris
pada umumnya.

3. Penduduknya merupakan satu paguyuban (gemeinschaft) dengan
ikatan kekeluargaan sangat erat. Disini proses sosial dan perubahan
yang terjadi di dalamnya berjalan dengan sangat lambat. Adat, moral,
dan hukum informal merupakan alat-alat pengontrol hubungan
kemasyarakatan di suatu desa.

3.3.4 Bentuk dan Pola Desa

Daldjoeni (1998), menyebutkan terdapat empat macam bentuk desa, di
antaranya:

1. Desa Menyusur Sepanjang Pantai
Di daerah pantai-pantai yang landai dapat tumbuh suatu permukiman
dengan matapencaharian penduduknya di bidang perikanan,
perkebunan kelapa, dan perdagangan. Permukiman tersebut akan
meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusuri
pantai, sehingga nantinya akan bertemu desa pantai lain.

2. Desa Terpusat

38 Tata Ruang Pertanian Kota

Gambar 3.2: Pola Keruangan Desa Menyusur (Materiedukasi, 2021).
Bentuk desa seperti ini pada umumnya berada di pegunungan.
Penduduk pada umumnya merupakan satu keturunan, didukung oleh
sifat gotong royong mereka. Jika jumlah penduduk bertambah maka
terjadilah pemekaran desa. Sehingga desa pegunungan ini dapat
mengarah ke segala jurusan, tanpa terencana.

Gambar 3.3: Pola Keruangan Desa Memusat (Materiedukasi, 2021).
3. Desa Linier di Dataran Rendah

Permukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang
sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa tersebut. Jika
kemudian desa berkembang tanpa direncanakan, dan tanah pertanian
di luar desa sepanjang jalan raya menjadi permukiman baru. Kadang-
kadang pemekaran ke arah pedalaman sejajar dengan jalan raya. Maka
kemudian harus dibuat jalan baru mengelilingi desa, semacam

Bab 3 Morfologi Kota dan Desa 39

ringroad dengan maksud agar kawasan permukiman baru yang
terbentuk tidak terpencil.
4. Desa yang Mengelilingi Fasilitas Tertentu

Gambar 3.4: Pola Keruangan Desa Linier (Materiedukasi, 2021).
Bentuk desa ini biasanya juga terdapat di dataran rendah. Fasilitas
yang dimaksud misalnya mata air, waduk, lapangan terbang, dan
sebagainya. Arah pemekaran bisa terjadi ke segala arah, sedangkan
fasilitas-fasilitas industri kecil dapat tersebar di mana-mana sesuai
dengan keinginan masyarakat setempat.

Gambar 3.5: Desa Mengelilingi Fasilitas Tertentu (Materiedukasi, 2021).
Selain itu, di samping bentuk-bentuk desa, masih ada pula yang disebut pola
desa. Menurut Bintarto dalam Daldjoeni (1998),terdapat enam macam pola
desa, yaitu: memanjang jalan, memanjang sungai, radial, tersebar, memanjang
pantai, serta memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api

40 Tata Ruang Pertanian Kota

Bab 4

Identifikasi Potensi Tata Guna
Lahan Pertanian Perkotaan

4.1 Pendahuluan

Dikota-kota besar di Indonesia, okupasi lahan dan penurunan luas ruang terbuka
hijau (RTH) telah menjadi isu pokok dalam implementasi tata ruang perkotaan.
Berdasarkan PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada
Pasal 36 disebutkan bahwa dalam rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah
kota, ruang terbuka hijau publik harus disediakan minimal 20 persen, sedangkan
ruang terbuka hijau privat minimal harus 10 persen dari luas wilayah kota.
Secara kumulatif jumlah kedua RTH tersebut minimal harus lebih besar dari 30
persen dari luas wilayah kota. Karenanya, perlu upaya perlindungan kawasan
RTH agar selalu tetap dipertahankan dan bahkan lebih dikembangkan dengan
kegiatan produktif, salah satunya adalah dengan pertanian kota (urban
agriculture, urban farming).
Saat ini potensi pengembangan lahan pada ruang terbuka lainnya di kawasan
perkotaan cukup tinggi mengingat potensi areal lahan terbuka di kawasan
perkotaan cukup besar. Selain RTH, lahan-lahan terbuka tersebut diantaranya
adalah lahan pekarangan, halaman rumah, lahan-lahan sempit pinggiran rumah,

42 Tata Ruang Pertanian Kota

lahan-lahan kosong atau lahan tidur, dan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan
oleh pemiliknya yang cukup banyak di kawasan perkotaan.

Salah satu bentuk dukungan dalam perumusan kebijakan manajemen lanskap
adalah dengan memberikan informasi memadai terkait potensi sumber daya
lahan di kawasan perkotaan. Kurangnya informasi tentang potensi lahan,
kesesuaian penggunaan lahan dan tindakan pengelolaan yang diperlukan bagi
setiap areal lahan akan memunculkan permasalahan dalam pemanfaatan areal
lahan (Sitorus, 2004). Oleh karena itu sebelum dilakukannya pengembangan
pertanian kota pada suatu kawasan perkotaan diperlukan identifikasi terhadap
RTH (publik dan privat) yang ada dan zona-zona potensial lainnya. Informasi
kawasan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan deskripsi awal suatu properti
lahan seperti sifat dan karakteristik, positioning, legalitas, dan kondisi eksisting.
Identifikasi merupakan langkah awal sebelum dilakukan tahap penilaian lebih
lanjut dalam evaluasi lahan kawasan perkotaan.

Lahan merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk keberlangsungan
usaha pertanian. Potensi lahan memiliki arti penting dalam pengelolaan dan
pemanfaatan lahan. Lahan yang berpotensi tinggi untuk pertanian, dapat
menghasilkan tanaman dengan produksi yang tinggi baik kuantitas maupun
kualitas. Tanaman akan tumbuh baik jika tumbuh berada pada lahan atau media
tanam yang cocok dan perawatan tanaman tersebut dikelola dengan baik.
Pemanfaatan lahan seharusnya sesuai dengan potensi lahan yang dimiliki.
Setiap lahan mempunyai ciri, sifat dan karakteristik yang berbeda-beda,
sehingga perlu pemahaman lebih mendalam tentang kajian potensi lahan dalam
rangka pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan pada lahan yang memiliki
potensi lahan tinggi, tentu berdampak positif terhadap hasil pemanfaatan lahan.
Lahan mempunyai potensi lahan tinggi jika lahan tersebut mempunyai beberapa
aspek parameter pendukung jenis tanah, jenis batuan, potensi hidrologi,
kemiringan lereng, dan kerawanan bencana.

Potensi lahan menggambarkan keadaan ideal dan sesuai untuk satuan
penggunaan lahan, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil optimal
dengan kualitas dan nilai ekonomis yang tinggi. Lahan pertanian harus diolah
dengan baik agar hasil panen berlimpah. Penggunaan lahan untuk tanaman
tertentu harus mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan pertanian terhadap
indeks potensi lahan. Aspek parameter penilaian potensi lahan adalah jenis
tanah, relief (kemiringan lereng), litologi, hidrologi, dan kerawanan bencana.
Pada masing-masing parameter tersebut, perlu dilakukan penilaian untuk
mengetahui IPL (indeks potensi lahan) pada suatu wilayah. Indeks Potensi

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 43

Lahan (IPL) merupakan suatu cara pengukuran potensi lahan dengan
menggunakan angka. Semakin tinggi nilai indeks potensi lahan, maka tingkat
potensi lahan di wilayah tersebut juga tinggi. Nilai Indeks Potensi Lahan
merupakan proses relatif lahan untuk kegunaan umum yang dinyatakan dalam
angka.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas arti pentingnya lahan,
konsep dasar dan pengertian, identifikasi potensi lahan dalam perspektif
pertanian kota.

4.2 Arti Pentingnya dalam Pertanian
Perkotaan

Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya menunjukkan bahwa
pertumbuhan wilayah kota yang paling pesat terjadi di pusat kota. Kebutuhan
akan luasan lahan di perkotaan akan semakin meningkat demikian juga lahan
akan menjadi sulit disediakan. Meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk
dan arus urbanisasi yang sulit dikendalikan menyebabkan jumlah penduduk
perkotaan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada tingkat
perubahan fungsi lahan dari ruang terbuka menjadi ruang terbangun yang juga
semakin meningkat. Perubahan fungsi lahan ini rata-rata mengubah lahan
pertanian menjadi lahan industri, komersial, maupun permukiman (wahda, et
al., 2018).

Adanya perubahan atas fungsi lahan tersebut, Notohadiprawiro (1991)
menyebutnya sebagai perubahan sumberdaya lahan, yaitu perubahan atas
struktur dan fungsi lahan. Perubahan ini lebih sering terjadi karena suatu
kegiatan pembangunan yang mendampak banyak komponen kehidupan
sekaligus, seperti pendapatan, konsumsi, ketersediaan pangan dan sumberdaya
alam pokok (natural resource base). Dampaknya kepada berbagai komponen
lebih sering tidak sama, baik dalam hal intensitasnya maupun dalam hal
akibatnya (positif atau negatif). Ditambahkan oleh Irawan (2005); Sampeliling
(2012), perubahan fungsi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya
persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non
pertanian. Persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya
fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan sumberdaya lahan,

44 Tata Ruang Pertanian Kota

pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan
terjadinya alih fungsi lahan atau sering disebut konversi lahan yaitu terjadinya
perubahan fungsional lahan atas fungsinya.

Konversi lahan akan terjadi dan sulit dihindari karena rendahnya nilai tanah dan
lahan dari hasil kegiatan sektor pertanian dibandingkan dengan hasil kegiatan
sektor-sektor lain. Sebagai contoh, di Kota besar DKI Jakarta hasil rasio land-
rent lahan pertanian adalah 1:500 untuk kawasan industri dan 1:622 untuk
kawasan perumahan (Nasoetion dan Winoto, 1996).

Terkait dengan pertanian kota maka sebagai dasar legalitas pengembangan
kawasan pertanian kota terkait dengan fungsi dan manfaat mengacu pada
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peraturan menteri
PU No: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH
perkotaan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 tentang
Penataan RTH Kawasan Perkotaan. Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah 30 persen
dari luas kota dan 20 persen dari RTH tersebut harus bersifat publik. Identifikasi
ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana undang-undang No. 26 Tahun
2007 dikelompokkan berdasarkan pada:

1. Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi
menjadi: (a) RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung); dan (b)
RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota,pertamanan kota,
lapangan, olahraga, dan pemakaman;

2. Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya, bentuk RTH diklasifikasi
menjadi: (a) RTH kawasan (areal, non linear); dan (b) RTH jalur
(koridor, linear);

3. Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya
diklasifikasi menjadi: (a) RTH kawasan perdagangan; (b) RTH
kawasan perindustrian; (c) RTH kawasan permukiman; (d) RTH
kawasan pertanian; dan (e) RTH kawasan-kawasan khusus
(pemakaman, hankam, olahraga, alamiah);

4. Berdasarkan status kepemilikan, RTH diklasifikasikan menjadi; (a)
RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau
lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah); dan (b) RTH
privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan
milik privat (DPAL FP IPB, 2007).

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 45

Mengacu pada peraturan perundangan yang ada, Undang-undang No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang, peraturan menteri PU No: 05/PRT/M/2008
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH perkotaan, Instruksi
Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang penataan Ruang terbuka
Hijau di wilayah perkotaan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun
2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan maka pengembangan kawasan
pertanian kota atau pertanian perkotaan dapat memanfaatkan RTH yang ada,
baik RTH publik maupun RTH privat.

Dalam peraturan perundangan tersebut secara implisit terdapat penafsiran yang
sama dalam pengertian RTH, fungsi dan pemanfaatannya, yaitu:

1. Bahwa pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) baik publik maupun

privat lebih bersifat pengisian tanaman seperti lahan pertanian,

pertamanan, perkebunan, jalur hijau, hutan kota, dan sebagainya;
2. Bahwa kawasan pertanian kota merupakan salah satu tujuan

pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan sebagaimana

Inmendagri No. 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Kota Hijau di

wilayah perkotaan;

3. Bahwa RTH kota merupakan ruang terbuka yang terdiri dari kawasan

hutan kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan pemakaman,

kawasan pertanian.

Berdasar uraian di atas maka RTH dapat dimanfaatkan dengan pertanian kota
(urban agriculture) sebagai salah satu model pengembangan kawasan pertanian
perkotaan yang dapat dikolaborasikan dengan program lain kota seperti Food
Smart City (FSC) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan kota. Lebih
lanjut, Zoer’aini (2005), bahwa kategori penggunaan lahan suatu kota yang
termasuk RTH meliputi pertanian, pariwisata, taman kota, dan hutan kota.
Dalam rangka pemanfaatan ruang terbuka, identifikasi kondisi eksisting RTH
perkotaan dilakukan survey dan observasi pada: (1) kondisi lahan di perkotaan
menggunakan variabel: penggunaan lahan, kemiringan lahan, jenis tanah,
agroklimat dan juga pola ruang. Identifikasi dilakukan dengan cara overlay peta
dan hasil dari identifikasi kondisi lahan ini berupa informasi mengenai jenis
penggunaan lahan pada kemiringan dan jenis tanah tertentu beserta luasannya
sehingga dapat digunakan sebagai input dalam mengoptimasi penggunaan lahan
perkotaan yang akan dikembangkan pemanfaatannya; dan (2) potensi dan
permasalahan terkait penggunaan lahan perkotaan diperoleh dengan analisis

46 Tata Ruang Pertanian Kota

perhitungan antara luas lahan dengan produksi tanaman (analisis usahatani: B/C
ratio, R/C, NPV, BEP, LQ, growth share, shift share). Dengan analisis
perhitungan tersebut akan diperoleh optimasi, efektivitas dan efisiensi usaha dari
suatu penggunaan lahan terkait faktor produksi. Selain faktor produksi juga di
identifikasi permasalahan terkait penggunaan lahan dengan analisis akar
masalah, akar tujuan dan PRA.

Pemanfaatan lahan RTH dalam rangka pengembangan pertanian kota
memerlukan prasyarat lahan sebagai dasar penentuan tingkat kesesuaian
pemanfaatannya. Kondisi biofisik lahan, agroklimat, faktor penghambat, dan
upaya perbaikan dalam pengelolaanya sangat diperlukan. Evaluasi lahan
sebagai bagian dari proses perencanaan tataguna tanah dan guna lahan. Inti
evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe
penggunaan lahan yang akan diterapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan
yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan demikian akan diketahui
potensi lahan dan daya dukungnya (carrying capacity ratio) yang meliputi kelas
kemampuan dan kesesuaian lahan untuk beberapa jenis penggunaan lahan
(Hardjowigeno & Widiatmaka, 2007). Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung
Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah menegaskan bahwa
kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah
(fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain.
Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi
kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, subkelas, dan unit pengelolaan.

4.3 Konsepsi Dasar dan Pengertian

Sebagai sumber daya alam, lahan menjadi sangat dibutuhkan dalam
pengembangan usaha pertanian. Semakin banyaknya usaha pertanian maka
semakin meningkat pula jumlah kebutuhan lahan seiring dengan meningkatnya
jumlah penduduk. Lahan yang berpotensi memiliki arti penting dalam
pengolahan dan pemanfaatan yang baik sesuai dengan potensi lahan yang
dimiliki. Setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu
pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi lahan untuk pemanfaatan
lahan. Lahan yang berpotensi merupakan salah satu modal dasar pembangunan
pertanian yang harus dikelola dan diarahkan penggunaannya dengan sebaik-
baiknya.

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 47

Lahan dalam konteks geografi dapat diartikan sebagai suatu daerah permukaan
bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi tanah, populasi tanaman dan
binatang hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa sekarang sampai pada
tingkat tertentu. Sifat tersebut mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan
oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang (Desaunettes,
1977). Dengan demikian setiap makhluk hidup pasti membutuhkan lahan untuk
tumbuh dan berkembang, berbagai aktivitas manusia di dalam ruang bumi ini
tidak lepas dari fungsi lahan yang berbeda-beda.

Menurut Purwowidodo (1983), lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang
mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas
tertentu akan memengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Sedang Arsyad
(2012), lahan merupakan lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah,
air dan vegetasi serta benda yang memiliki pengaruhnya terhadap penggunaan
lahan, termasuk di dalamnya hasil dari aktivitas manusia baik di masa lalu
maupun sekarang. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa lahan dapat mencakup
semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk aktivitas manusia dan
sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lahan berbeda atau tidak serupa
dengan tanah, karena lahan dapat berupa lautan, kolam, rawa, hutan dan
sebagainya sesuai dengan peruntukan aktivitas di atasnya yang bernilai guna dan
bernilai ekonomi.

Dalam hal ini, Rayes (2007), menjelaskan beberapa fungsi lahan antara lain:

1. Fungsi produksi, yaitu sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang

kehidupan, melalui produksi biomassa yang menyediakan makanan,

pakan ternak, serat, bahan bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya

bagi manusia, baik secara langsung maupun melalui binatang ternak

termasuk budidaya kolam dan tambak ikan;
2. Fungsi lingkungan biotik, bahwa lahan merupakan basis bagi

keragaman daratan (terrestrial) yang menyediakan habitat biologi bagi

tumbuhan, hewan di atas dan di bawah permukaan tanah;

3. Fungsi pengatur iklim, bahwa lahan dan penggunaannya merupakan

sumber (source) dan menentukan energi global berupa pantulan,

serapan dan transformasi dari energi radiasi matahari dan daur

hidrologi global;

48 Tata Ruang Pertanian Kota

4. Fungsi air permukaan, bahwa lahan mengatur simpanan dan aliran
sumber daya air tanah dan air permukaan serta memengaruhi
kualitasnya;

5. Fungsi penyimpanan, Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai
bahan mentah dan mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia;

6. Fungsi pengendali sampah dan polusi, bahwa lahan berfungsi sebagai
penerima, penyaring, penyangga dan pengubah senyawa-senyawa
berbahaya;

7. Fungsi Ruang Kehidupan, bahwa Lahan menyediakan sarana fisik
untuk tempat tinggal manusia, industri, dan aktivitas sosial seperti
olahraga dan rekreasi;

8. Fungsi peninggalan dan penyimpanan, bahwa Bahwa lahan merupakan
media untuk menyimpan dan melindungi benda-benda bersejarah dan
sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi iklim dan penggunaan
lahan masa lalu;

9. Fungsi penghubung spasial bahwa lahan menyediakan ruang untuk
transportasi manusia, masukan dan produksi serta untuk pemindahan
tumbuhan dan binatang antara daerah terpencil dari suatu ekosistem
alami.

Sedangkan FAO (1977), lahan adalah suatu daerah permukaan daratan bumi
berciri segala tanda pengenal baik yang bersifat cukup mantap maupun yang
dapat diramalkan bersifat mendaur, dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi,
hidrologi dan populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada
masa lampau dan masa kini, sejauh tanda-tanda pengenal tersebut memberikan
pengaruh murad (sangat nyata) atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa
kini dan masa mendatang.

Dari uraian di atas maka lahan merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan
maupun sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya termasuk di
dalamnya kegiatan manusia dalam memanfaatkannya. Lahan memiliki banyak
fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan
kualitas hidupnya.

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 49

4.4 Pengharkatan Lahan

Menurut Notohadiprawiro (1991), bahwa manusia selaku makhluk hidup
merupakan subsistem lahan dan selaku makhluk pelaku ekonomi, yaitu sebagai
pengelola lahan, manusia dengan teknologi dan kelembagaannya dapat
mengubah sifat dan perilaku sumberdaya, dan dapat campur-tangan (intervensi)
interaksi antar sumberdaya. Dengan kata lain, manusia dapat mengubah lahan,
baik struktur maupun fungsinya.

Pengembangan sektor pertanian dalam konteks pengembangan perekonomian
wilayah pada suatu sistem kawasan perkotaan (generik pertanian kota) akan
berimplikasi pada aspek ekonomi sosial, yaitu akan terkait dengan konversi
lahan dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Konversi lahan pertanian
pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara
sektor pertanian dan sektor nonpertanian. Persaingan dalam pemanfaatan lahan
tersebut muncul akibat adanya fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan
sumberdaya lahan, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (Irawan,
2005). Konversi lahan akan terjadi dan sulit dihindari karena rendahnya nilai
tanah dan lahan dari hasil kegiatan sektor pertanian dibandingkan dengan hasil
kegiatan sektor-sektor lain. Sebagai contoh, di Kota besar DKI Jakarta hasil
rasio land-rent lahan pertanian adalah 1: 500 untuk kawasan industri dan 1: 622
untuk kawasan perumahan (Nasoetion dan Winoto, 1996).

Lahan merupakan kesatuan berbagai sumberdaya daratan yang saling
berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Sifat dan
perilaku lahan ditentukan oleh macam sumberdaya yang merajai (mendominasi)
dan macam serta intensitas interaksi yang berlangsung antar sumberdaya.
Faktor-faktor penentu sifat dan perilaku lahan tersebut bermatra ruang dan
waktu. Maka lahan selaku suatu ujud berdimensi ruang dan waktu
(Notohadiprawiro, 1991).

Lahan pertanian merupakan salah satu faktor produksi dari hasil pertanian yang
menjadi tempat proses dan hasil produksi diperoleh. Dalam pertanian, terutama
di negara kita faktor kesuburan tanah mempunyai kedudukan yang paling
penting. Hal ini terbukti besarnya manfaat dari tanah dibandingkan dengan
faktor-faktor produksi lainnya (Mubyarto, 1989).

Identifikasi lahan menjadi dibutuhkan ketika kita akan melakukan perubahan
atas lahan tersebut baik struktur maupun fungsinya (Notohadiprawiro, 1991).
Suatu proses identifikasi potensi dan tata guna lahan terkait peruntukan maupun

50 Tata Ruang Pertanian Kota

penggunaannya harus disesuaikan dengan kelas kemampuan (capability) dan
kesesuaian (suitability) lahan sehingga dibutuhkan penilaian awal sebagai
deskripsi atas suatu lahan. Beberapa deskripsi penilaian atas lahan adalah kelas
pengharkatan, di mana hasil pengharkatan lahan selanjutnya diderivasi kedalam
kelas kemampuan dan kelas kesesuaian lahan untuk dimungkinkan
pemanfaatannya (guna lahan) atau tata guna lahan (bagi peruntukan dan
pemanfaatannya). Pengharkatan lahan dibutuhkan untuk memberi penilaian atas
potensi atau kemampuan suatu lahan dalam pengelolaannya sesuai dengan
peruntukan dan penggunaannya kedepan. Harkat lahan ialah nilai lahan menurut
kegunaan, manfaat atau fungsi yang dapat dijalankannya yang berkaitan dengan
mutu lahan. Mutu lahan adalah suatu tanda pengenal lahan yang terdiri atas
sejumlah komponen, bertindak berbeda dengan tindakan-tindakan mutu lain
dari lahan dalam pengaruhnya atas kecocokan lahan untuk suatu macam
penggunaan lahan tertentu. Pernyataan tiap mutu lahan ditentukan oleh
seperangkat ciri lahan yang berinteraksi. Bobot ciri lahan dalam interaksi
berbeda dalam lingkungan yang berbeda (Brinkman dan Smyth, 1973; FAO,
1977).

Penilaian kesesuaian dapat dibuat secara mutlak atau nisbi, dan dapat juga dibuat
berdasarkan keadaan lahan sekarang (actual suitability) atau berdasarkan
keadaan lahan setelah diadakan pembenahan besar-besaran (potential
suitability), yang dapat mengubah ciri-ciri lahan dengan sangat murad (very
significant) dan cukup tetap, dan hasil pengolahannya dapat bertahan lebih dari
10 tahun (Brinkman dan Smyth, 1973; FAO, 1977). Dalam pengembangan
usaha pertanian, lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting.
Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan
vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang berpengaruh terhadap
potensi penggunaan lahan (Arsyad, 1989). Suatu wilayah yang satu dengan
wilayah lainnya memiliki kondisi fisik lahan yang bervariasi. Kondisi fisik lahan
sering dinyatakan dengan potensi lahan yang sangat menentukan dalam
penggunaan lahan beserta pengelolaan yang tepat sehingga dapat dicapai
produktivitas yang optimal (Toyibullah, 2012). Oleh karena itu upaya penilaian
lahan sesuai dengan potensi lahan disebut Indeks Potensi lahan (Suharsono 1995
dalam Halengkara 2007).

Identifikasi potensi lahan menggunakan harkat penilaian yang berdasar pada
analisis data deskriptif kuantitatif, yakni dengan penentuan harkat (skoring).
Penilaian menggunakan teknik tumpang susun (overlay) dari beberapa peta
menghasilkan informasi baru yang kemudian dianalisis. Tiap-tiap peta
parameter yang terdiri dari peta kemiringan lereng, peta litologi, peta tekstur

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 51

tanah, peta potensi air tanah, dan peta kerawanan bencana longsor dilakukan
pengharkatan berdasarkan tabel acuan pengharkatan parameter indeks potensi
lahan yang ditumpangsusunkan (overlay). Kemudian dilakukan perhitungan
nilai IPL menggunakan rumus IPL dan diklasifikasikannya sehingga
menghasilkan peta Indeks Potensi Lahan wilayah (Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan). Peta Indeks Potensi Lahan yang telah dibuat ditumpangsusunkan
(overlay) dengan peta penggunaan lahan (land use) sehingga menghasilkan peta
IPL penggunaan lahan. Harkat lahan merupakan nilai kualitatif yang tidak
terukur secara langsung akan tetapi penerapannya dengan cara ditaksir atau
ditafsir. Karena itu harkat lahan selalu berkaitan dengan suatu penggunaan
tertentu sehingga suatu lahan yang memiliki harkat baik untuk pertanian tidak
dengan sendirinya ber harkat baik pula untuk penggunaan lain, misalnya
permukiman atau kawasan industri, demikian juga sebaliknya.

Terdapat dua macam penilaian harkat lahan, di mana kedua pengharkatan itu
berbeda dalam hal maksud penilaian: (1) kemampuan (capability), yaitu
penilaian kemampuan bermaksud menetapkan pembenahan pengelolaan yang
diperlukan untuk mencegah terjadinya degradasi lahan. Pembenahan ini
mencakup pemilihan bentuk penggunaan dan upaya konservasi yang perlu
diterapkan dalam mengembangkan suatu program konservasi jangka panjang;
dan (2) kesesuaian atau keserasian (suitability), yaitu penilaian kesesuaian
bermaksud menetapkan pengelolaan khas yang diperlukan untuk memperoleh
nisbah lebih baik antara manfaat yang diperoleh dan masukan yang diperlukan,
baik berdasarkan pengalaman maupun berdasarkan antisipasi. Jadi, istilah
kesesuaian lahan berkonotasi ekonomi. Pengharkatan kesesuaian merupakan
sarana menaksir produktivitas usahatani yang dijalankan secara khas (Brinkman
dan Smyth, 1973). Penilaian harkat (pengharkatan) atas lahan tersebut antara
lain: (1) indeks potensi lahan (IPL); (2) kesesuaian penggunaan lahan (KPL);
dan (3) indeks tutupan lahan (ITL); dan (4) penentuan fungsi kawasan dan tata
guna lahan.

4.4.1 Indeks Potensi Lahan (IPL)

Indeks potensi lahan (IPL) memiliki beberapa parameter yaitu: tanah, relief,
litologi, air tanah, dan kerawanan bencana. Pada masing-masing parameter
tersebut, perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui indeks potensi lahan suatu
wilayah, semakin tinggi nilai indeks potensi lahan, maka tingkat potensi lahan
di wilayah tersebut juga tinggi (Hamranani, 2014).

52 Tata Ruang Pertanian Kota

Indeks potensi lahan ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan dari harkat di
tiap peta parameter pendukung IPL, yang kemudian dikalikan dengan harkat
parameter pembatas yaitu kerawanan bencana. Perhitungan nilai indeks potensi
lahan tersebut menggunakan rumus berikut (Suharsono, 1995, dalam Hidayati
dan Toyibullah, 2011), di mana Indeks potensi lahan dihitung dengan mengikuti
formula rumus berikut, yaitu:

= ( )

dalam hal ini:

= ℎ

=

=

= ℎ

= ℎ ( ℎ)

=

Dari hasil perhitungan IPL, nilai IPL dikelompokkan menjadi kelas Indeks
potensi lahan menjadi 5 (lima) kelas interval, yaitu sangat rendah, sedang, tinggi,
dan sangat tinggi. Kelas Indeks Potensi Lahan dapat diklasifikasikan setelah
semua total harkat diketahui. Klasifikasi kelas interval IPL, Yentri dan Taryono
(2016), adalah:

= − ℎ
5

Faktor-faktor yang memengaruhi indeks potensi lahan pada masing-masing
kelas interval harkat lahan adalah sebagaimana pada Tabel 4.1 berkut:

Tabel 4 1: Harkat Faktor Kemiringan Lahan (kelerengan)

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 53

Sumber: Suharsono, 1995, dalam Halengkara, 2007
Tabel 4.2 : Harkat Faktor Litologi

Sumber: Suharsono, 1995, dalam Halengkara, 2007
Tabel 4.3 : Harkat Faktor Tekstur Tanah

Sumber: Suharsono, 1995, dalam Halengkara, 2007
Tabel 4. 4 : Harkat Faktor Hidrologi (air tanah)

Sumber: Suharsono, 1995, dalam Halengkara, 2007

54 Tata Ruang Pertanian Kota

Tabel 4.5 : Harkat Faktor Kerawanan Bencana

Sumber: Suharsono, 1995, dalam Halengkara, 2007

4.4.2 Kesesuaian Penggunaan Lahan (KPL)

Penentuan Kesesuaian penggunaan lahan (KPL) pada suatu DAS dapat
ditentukan dengan menggunakan formula sebagaimana dalam PERMENHUT
(2009), adalah:

= 100 %


dalam hal ini:

LPS : Luas penggunaan lahan yang sesuai di DAS

Luas DAS (ha): luas DTA atau DAS yang menjadi sasaran.

Penilaian luas penggunaan lahan yang sesuai (LPS) didasarkan pada kesesuaian
antara penggunaan lahan aktual (sesuai jenisnya) dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah/RTRW (kawasan lindung dan kawasan budidaya), dan atau kelas
kemampuan lahan (kelas I sd. VIII). Cara penilaian LPS dilakukan dengan
overlay peta penggunaan lahan aktual dengan peta RTRW, atau peta kelas
kemampuan lahan, untuk melihat tingkat kesesuaiannya.

4.4.3 Indeks Penutupan Lahan (ITL)

Formula yang digunakan untuk menentukan indeks penutupan lahan adalah
sebagai berikut:

= 100 %


dalam hal ini:

LPV : Luas lahan bervegetasi permanen pada DAS

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 55

Luas DAS (ha): Luas DTA atau DAS yang menjadi sasaran

4.4.5 Penentuan Fungsi Kawasan

Penentuan jenis fungsi kawasan ditetapkan berdasarkan besarnya nilai skor
kemampuan lahan dan kriteria khusus lainnya sebagaimana SK Menteri
Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No. 683/Kpts/Um/8/1981
(KEMENTAN, 1981). Adapun fungsi kawasan berdasarkan kriteria tersebut
dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: (1) kawasan lindung (kode A); (2)
kawasan penyangga (kode B); (3) kawasan budidaya tanaman tahunan (kode
C); dan (4) kawasan budidaya tanaman semusim (kode D).

Tiga faktor yang dinilai sebagai penentu fungsi kawasan, yaitu: (1) kelerengan
lapangan; (2) jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi; dan (3) intensitas
hujan harian rata-rata. Informasi tersebut didapatkan dari hasil pengolahan peta
topografi, peta tanah, dan data hujan. Klasifikasi dan nilai skor dari ketiga faktor
di atas berturut-turut sebagaimana Tabel berikut (Tabel 4.8, Tabel 4.9 dan Tabel
4.10). Penentuan fungsi kawasan mengacu kepada SK Menteri Pertanian No.
837/Kpts/Um/11/1980 dan No. 683/Kpts/Um/8/1981 (KEMENTAN, 1981),
seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.6 : Klasifikasi Nilai Kesesuaian Penggunaan Lahan (KPL)

Sumber: SK MenTan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan
No.: 683/Kpts/Um/8/1981

Tabel 4.7 : Klasifikasi Nilai Indeks Penggunaan Lahan (IPL)

Sumber: SK MenTan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No.: 683/Kpts/Um/8/1981

56 Tata Ruang Pertanian Kota

Tabel 4.8 : Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Kelerengan Lapangan

Sumber: SK MenTan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan
No.: 683/Kpts/Um/8/1981
Tabel 4.9: Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Jenis Tanah Menurut Kepekaan

Terhadap Erosi (Bencana)

Sumber: SK MenTan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan
No.: 683/Kpts/Um/8/1981

Tabel 4. 10 : Klasifikasi dan Nilai Skor Faktor Intensitas Hujan Harian Rata -
Rata

Sumber: SK MenTan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan
No.: 683/Kpts/Um/8/1981

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 57

Tabel 4.11: Penentuan Fungsi Kawasan

Sumber: SK MenTan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan

No.: 683/Kpts/Um/8/1981

4.5 Evaluasi Lahan

4.5.1 Konsep Dasar Evaluasi lahan

Evaluasi lahan (KEMENPUPR, 2016), merupakan pekerjaan yang sangat
kompleks karena menyangkut aspek fisik (potensi sumberdaya lahan),
ekonomi-sosial (keuntungan dan tata kehidupan masyarakat) dan politik
(rencana tata ruang wilayah). Pekerjaan evaluasi lahan diperlukan untuk
menyusun rencana tata guna lahan di suatu wilayah. Perencanaan tata guna
lahan yang tepat akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan wilayah,
sekaligus dalam usaha pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan evaluasi
lahan merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi sumber daya
lahan. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan/atau arahan
penggunaan lahan yang diperlukan, dan akhirnya nilai harapan produksi yang
kemungkinan akan diperoleh.

Di dalam pelaksanaan evaluasi lahan diperlukan data dan informasi tentang
kondisi lahan dan persyaratan penggunaan lahan (land use requirement). Sifat-
sifat lahan cukup banyak, namun tidak semua sifat-sifat lahan tersebut
digunakan dalam pekerjaan evaluasi lahan, melainkan hanya sifat-sifat lahan
yang sangat erat berhubungan dengan bentuk suatu penggunaan lahan tertentu
saja (kualitas lahan) yang digunakan.

58 Tata Ruang Pertanian Kota

Evaluasi lahan dapat dilaksanakan secara manual maupun komputerisasi.
Secara komputerisasi, penilaian dan pengolahan data dalam jumlah besar dapat
dilaksanakan dengan cepat, di mana ketepatan penilaiannya sangat ditentukan
oleh kualitas data yang tersedia serta ketepatan asumsi-asumsi yang digunakan.

Sebelum melaksanakan evaluasi lahan perlu terlebih dahulu memahami
pengertian dan istilah-istilah yang digunakan, baik yang menyangkut keadaan
sumber daya lahan, maupun yang berkaitan dengan kebutuhan atau persyaratan
tumbuh suatu tanaman.

Beberapa pengertian dan istilah tersebut antara lain:

1. Lahan (land), yaitu bagian dari bentang alam (landscape) yang
mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim,
topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami
(natural vegetation) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh
terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976);

2. Penggunaan lahan, untuk pertanian secara umum dibedakan atas
penggunaan lahan semusim, tahunan dan permanen. Penggunaan lahan
semusim untuk tanaman semusim dengan pola tanam rotasi atau
tumpang sari periodenya kurang satu tahun. Penggunaan lahan
tanaman tahunan merupakan penggunaan tanaman jangka panjang
seperti tanaman perkebunan. Penggunaan lahan permanen diarahkan
pada lahan yang tidak diusahakan untuk pertanian seperti hutan, daerah
konservasi, perkotaan, desa lapangan terbang dan pelabuhan;

3. Satuan peta lahan (SPL) adalah sekelompok lahan yang memiliki sifat
(karakteristik) sama atau serupa;

4. Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau
diestimasi. Karakteristik tanah/lahan yang dipakai sebagai parameter
dalam evaluasi lahan (temperatur, Kelembaban udara, drainase,
tekstur, alkalinitas, bahaya erosi, dan banjir/genangan);

5. Kualitas lahan adalah sifat-sifat pengenal atau atribut yang bersifat
kompleks dari sebidang lahan;

6. Evaluasi lahan umumnya merupakan kegiatan lanjutan dari survei dan
pemetaan tanah atau sumber daya lahan lainnya, melalui pendekatan
interpretasi data tanah serta fisik lingkungan untuk suatu tujuan
penggunaan tertentu;

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 59

7. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk
penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk
kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan
perbaikan (kesesuaian lahan potensial);

8. Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat
biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut
diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi
kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim
yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang
dievaluasi, dan

9. Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang
akan dicapai jika dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang
dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak
produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang
memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila
komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai.

4.5.2 Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi lahan adalah: (1) menetapkan tingkat kesesuaian untuk macam
penggunaan lahan tertentu di suatu wilayah; dan (2) untuk dapat menjawab
beberapa pertanyaan kritis berikut, yaitu:

1. Bagaimana dengan penggunaan lahan yang ada sekarang dan apa yang
akan terjadi jika penggunaan lahan yang ada sekarang diubah;

2. Jika penggunaan lahan yang ada sekarang dipertahankan, perbaikan
pengelolaan lahan yang bagaimana yang harus dilakukan agar dapat
meningkatkan produktivitas dan keuntungan;

3. Apakah ada penggunaan lahan lain yang lebih sesuai baik aspek fisik
maupun ekonomi;

4. Jika ada, dari berbagai penawaran penggunaan tersebut mana yang
paling sesuai;

5. Apakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penawaran
penggunaan lahan tersebut;

60 Tata Ruang Pertanian Kota

6. Praktek pengelolaan lahan yang bagaimanakah dari masing-masing
penggunaan lahan yang ditawarkan;

7. Keuntungan apakah yang dapat diberikan dari masing-masing
penggunaan lahan yang ditawarkan.

4.5.3 Prinsip dan Skala Evaluasi

Beberapa prinsip yang harus dipahami dalam melakukan pekerjaan evaluasi
lahan, yaitu:

1. Tujuan macam penggunaan,yaitu lahan dievaluasi untuk tujuan macam
penggunaan lahan tertentu. Kondisi ini dapat dipahami mengingat
macam penggunaan lahan yang ada dipermukaan bumi ini berjumlah
sangat banyak. Untuk itu tujuan perubahan macam penggunaan lahan
harus ditetapkan lebih dulu, agar pekerjaan evaluasi dapat dilakukan;

2. Perbandingan macam penggunaan, yaitu dibutuhkan perbandingan
dari berbagai macam penggunaan lahan yang ditawarkan, agar dapat
dipilih mana macam penggunaan lahan terbaik. Dalam pekerjaan
evaluasi lahan harus dapat memberikan penawaran beberapa macam
penggunaan lahan untuk dapat dibandingkan;

3. Besaran keuntungan dan kebutuhan pengelolaan, yaitu dibutuhkan
perbandingan besarnya keuntungan dan kebutuhan pengelolaan dari
masing-masing macam penggunaan lahan yang ditawarkan. Masing-
masing macam penggunaan lahan yang akan diimplementasikan di
suatu wilayah akan memberikan keuntungan dan perbedaan
pengelolaan;

4. Pendekatan multidisipliner, bahwa dalam pekerjaan evaluasi
dibutuhkan pendekatan multidisipliner Pekerjaan evaluasi lahan
membutuhkan tenaga ahli dari berbagai bidang yang terkait, seperti
ahli pertanian, iklim, geologi, hidrologi, keteknikan, kehutanan, tanah,
sosial ekonomi, irigasi, dll;

5. Pertimbangan berbagai aspek, yaitu dalam evaluasi lahan harus
dikerjakan dengan mempertimbangkan tiga aspek yakni aspek fisik,
sosial ekonomi dan politik. Aspek fisik dalam lingkup pekerjaan
evaluasi lahan yang dimaksud adalah bagaimana kondisi sumberdaya

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 61

lahan yang ada, apakah potensi sumberdaya lahan mendukung atau
tidak untuk tujuan penggunaan lahan tertentu. Apabila potensi
sumberdaya lahan tidak mendukung untuk penggunaan macam
penggunaan lahan tertentu, dan dipaksakan maka akibatnya akan
merusak sumberdaya lahan tersebut. Dari aspek sosial ekonomi yang
perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kehidupan masyarakat yang
ada di wilayah pengembangan dan berapa besar keuntungan yang akan
diperoleh dari macam penggunaan lahan yang ditawarkan. Sedang
aspek politik dalam pekerjaan evaluasi lahan yang dimaksud adalah,
apakah perubahan macam penggunaan lahan yang ditawarkan tersebut
sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang
sudah dibuat menjadi keputusan pemerintah;
6. Kesesuaian lahan harus dapat dipertahankan dalam kurun waktu yang
cukup lama. Evaluasi lahan harus dapat memberikan hasil tingkat
kesesuaian lahan yang dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama,
jangan sampai terjadi hasil tingkat kesesuaian lahan dari macam
penggunaan tertentu, setelah diimplementasikan dalam waktu yang
singkat menjadi berubah.

Dalam pekerjaan evaluasi lahan diperlukan ketepatan (precision), kesahihan
(validity) serta kekinian sehingga penggunaan skala evaluasi menjadi penting
untuk mengukur tingkat ketelitian. Skala pekerjaan evaluasi lahan ini sangat
terkait dengan tujuan pekerjaan evaluasi lahan, peta yang akan dihasilkan, data
dan informasi sumberdaya lahan yang dibutuhkan, serta jumlah pengambilan
sampel.Tingkat ketelitian atau skala evaluasi lahan dapat dibedakan dalam tiga
kelompok yakni: (1) Skala tinjau (reconnaissance); (2) Skala semi detail; dan (3)
Skala detail. Evaluasi lahan skala tinjau umumnya bertujuan untuk inventarisasi
sumber daya alam yang ada di suatu wilayah (negara), sedang pada skala semi
detail pekerjaan evaluasi lahan bertujuan untuk menyusun macam-macam
penggunaan lahan tertentu, dan pada skala detail bertujuan untuk menetapkan
jenis pengelolaan lahan dari masing-masing penggunaan lahan yang ditawarkan
pada pekerjaan evaluasi lahan skala semi detail.

Evaluasi lahan skala tinjau umumnya dilakukan untuk kepentingan nasional dan
sifatnya sangat kualitatif, analisis ekonomi hanya dilakukan secara kasar. Hasil
evaluasi biasanya digunakan untuk kepentingan perencanaan nasional dengan

62 Tata Ruang Pertanian Kota

prioritas proyek-proyek besar untuk pengembangan wilayah. Evaluasi lahan
pada tingkat tinjau akan menghasilkan peta-peta sumber daya alam dengan skala
peta 1: 500.000 s/d 1: 125.000. Pada sisi lain beberapa pakar berpendapat bahwa
pekerjaan evaluasi lahan pada skala tinjau akan menghasilkan kelas-kelas
kemampuan lahan di suatu wilayah. Pada pekerjaan evaluasi lahan skala semi
detail akan dihasilkan peta kesesuaian lahan dengan skala 1: 100.000 s/d 1:
25.000. Dalam hal ini pekerjaan evaluasi lahan sudah mempertimbangkan aspek
ekonomi dengan perhitungan yang lebih detail. Sedang pada skala detil akan
dihasilkan peta pengelolaan lahan dengan skala 1: 10.000 s/d 1: 5.000.

Tabel 4.12 : Hubungan antara Skala, Jarak, luasan terkecil pada peta

Sumber: FAO, 1976

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 63

Tabel 4.13 : Hubungan antara Tingkat Survei, Skala Peta dan Kegunaan

Tabel 4.14 : Implementasi Hubungan antara Tingkat Survey, Jenis Peta, Skala
Peta dan Kegunaan

Tingkatan Jenis Skala Peta Contoh
Survey Peta Satuan Tanah Penggunaan
Bagan
Bagian Petunjuk Kasar Eksplorasi Order-Great group Penyesuaian tata
Eksplorasi: 1: 1.000.000 – ruang
Identifikasi tahap awal untuk Tinjau 1: 2.500.000
garis besar pengembangan Order-Greatgroup Pemulihan lokasi
Rekonesan: 1: 100.000 – perkebunan
1:250.000
Semi detil: Semi detil Subgroup Proyek irigasi,
Inventarisasi untuk pemilihan (tinjau 1: 25.000 – Pencetakan
lokasi bagi penggunaan tertentu mendalam 1: 50.000 sawah, Satuan
Detail Subgroup-Family kawasan
Detail: 1: 5.000 – permukiman
Karakterisasi lokasi terpilih 1: 10.000 Desain kebun
untuk perencanaan detail dan Family-Series
rekomendasi teknis

Intensif Intensif Series

64 Tata Ruang Pertanian Kota

4.5.4 Pendekatan Evaluasi Lahan

Beberapa pendekatan dalam melakukan evaluasi lahan yaitu:

1. Pendekatan paralel, yaitu evaluasi lahan pada aspek fisik (tanah,
hidrologi, geologi, iklim, agronomi) dan aspek sosial ekonomi
(ekonomi, sosiologi, marketing), di mana pendekatan ini mempunyai
keuntungan waktu dan biaya rendah tetapi hasilnya sering kurang
memuaskan;

2. Pendekatan bertahap, yaitu Tahapan evaluasi dilakukan dengan
melakukan evaluasi lahan dari aspek ekonomis lebih dulu baru
dilakukan secara fisik. Kondisi demikian banyak dilakukan oleh
masyarakat saat ini. Evaluasi lahan secara fisik dan kondisi sosial-
ekonomi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama tim ahli fisik
berangkat lebih dulu, untuk mendapatkan data kualitas lahan.
Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi sehingga dihasilkan
berbagai macam penggunaan lahan yang akan ditawarkan.

Dalam konsep rumusan, bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang sifatnya
menguji, membuat pertimbangan dan memberikan nilai secara sistematis
terhadap suatu objek. Karenanya diperlukan pengukuran (measurement) dan
perbandingan (comparation). Pengukuran dapat dilakukan baik secara
kuantitatif maupun kualitatif. Secara kualitatif pengukuran dapat diekspresikan
dalam bentuk penggambaran keadaan (deskripsi), seperti: baik, atau jelek.,
sesuai atau tidak sesuai, tinggi atau rendah dan lain sebagainya. Evaluasi
kualitatif mengungkapkan kondisi yang abstrak, dan evaluasi kuantitatif dapat
memberikan gambaran yang lebih konkrit, karena hasilnya dapat dinyatakan
dalam bentuk angka atau nilai tertentu.

Perbandingan dalam pekerjaan evaluasi merupakan salah satu cara untuk
melihat perbedaan antara hasil yang diamati dengan acuan atau standar yang
telah ditetapkan. Evaluasi dalam pekerjaan evaluasi lahan adalah suatu
pekerjaan untuk mendapatkan gambaran tingkat kesesuaian lahan untuk tujuan
penggunaan lahan tertentu. Oleh karena itu diperlukan seperangkat alat atau
sistem yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan evaluasi, yaitu
”persyaratan lahan” dan ”sistem klasifikasinya”.

Kerangka evaluasi lahan mencakup metodologi, persyaratan lahan dan sistem
klasifikasinya. Kerangka evaluasi lahan harus disediakan lebih dulu sebelum

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 65

melakukan pekerjaan evaluasi lahan. Kerangka pelaksanaan evaluasi lahan
adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan; yakni: (1) menetapkan prinsip
dan konsep evaluasi lahan; (2) menetapkan bentuk persyaratan lahan; (3)
metode evaluasi; (4) sistem klasifikasinya. Kerangka evaluasi lahan harus dapat
digunakan untuk berbagai pekerjaan evaluasi lahan baik pedesaan (rural),
perkotaan (urban), berbagai wilayah yang luas, lahan yang alami atau sudah
digunakan, dan pada berbagai skala tingkatan evaluasi lahan.

Secara prinsip, bahwa penilaian kesesuaian lahan dilakukan dengan cara
mencocokan (matching) karakteristik lahan dengan persyaratan penggunaan
lahan atau persyaratan tumbuh tanaman, pengelolaan dan konservasi. Pada
proses matching digunakan hukum minimum Liebig (liebig law) untuk
menentukan faktor pembatas yang akan memengaruhi kelas dan sub kelas
kesesuaian lahannya. Hukum liebig: bahwa pertumbuhan tanaman tidak
dibatasi oleh hara yang tersedia, melainkan oleh hara minimum.

Kerangka konsep prosedur dan tahapan dalam pelaksanaan evaluasi lahan
sebagaimana bagan alir berikut. Bagan alir evaluasi lahan seperti pada gambar
berikut.

Gambar 4.1 : Bagan Alir dalam Evaluasi lahan

66 Tata Ruang Pertanian Kota

4.5.5 Kesesuaian lahan

Lahan mempunyai sifat-sifat tertentu dari lahan yang sangat berpengaruh
terhadap potensi lahan untuk tujuan penggunaan lahan tertentu (fungsional).
Fungsi utama lahan: (1) Mendukung tumbuhan dan hewan di atas dan di bawah
permukaan; (2) Menentukan laju dan arah aliran air (larutan); (3)Memfilter,
mem-buffer, mendegradasi, mendetoksifikasi senyawa (unsur); (4) Menyimpan
dan mensirkulasi hara.

Kondisi suatu lahan menunjukan sifat dan karakteristik lahan, yang dapat
berbeda-beda satu dengan lainnya demikian juga terhadap kesesuaian untuk
pemanfaatan penggunaannya. Gambaran sifat atau karakteristik lahan yang
berbeda-beda di atas, memberikan petunjuk bahwa lahan yang ada dipermukaan
bumi perlu dikelompokan berdasarkan kesamaan sifat dan karakteristiknya.
Pengelompokan lahan berdasarkan sifat-sifat yang sama digunakan sebagai
dasar pembuatan peta satuan lahan. Satuan peta lahan (land mapping unit)
adalah sekelompok lahan yang memiliki sifat (karakteristik) sama atau serupa.

Satuan peta kesesuaian lahan menggambarkan sekelompok lahan yang
mempunyai tingkat kesesuaian lahan yang sama untuk penggunaan lahan
tertentu. Penggunaan lahan diartikan sebagai campur tangan manusia terhadap
lahan, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani.

Penggunaan lahan utama (mayor kinds of land use), diartikan sebagai gambaran
umum tingkat kesesuaian lahan untuk bentuk penggunaan lahan tertentu di suatu
wilayah, seperti lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan
lainnya. Tanaman semusim, tanaman tahunan, padi rawa, hutan alami, hutan
lindung, padang rumput alami, padang rumput dikelola secara teknis, waduk,
irigasi (contoh lahan utama kawasan perdesaan/rural). Hutan buatan, hutan kota,
RTH, pariwisata,, dan jalan pada kawasan perkotaan/urban ( Young,1976).

Tipe penggunaan lahan (land utilization type), merupakan penggunaan lahan
secara lebih rinci dari penggunaan lahan utama, sesuai dengan kualitas lahan
yang ada dan persyaratan penggunaan lahannya. Dibedakan ke dalam tipe
penggunaan lahan berganda (multiple land utilization type) dan tipe penggunaan
lahan majemuk (compound land utilization type). Karakteristik Lahan (land
characteristics), yaitu sifat-sifat lahan yang dapat diukur atau ditetapkan, seperti
lereng, curah hujan, tekstur, kandungan air, kemasaman, kandungan hara,
kedalam solum, dan lainnya. Karakteristik lahan dibedakan menjadi: (1)
karakteristik lahan tunggal, yaitu sifat-sifat lahan yang di dalam menetapkannya
tidak tergantung pada sifat lahan lainnya (lereng, kedalaman solum, tekstur,

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 67

kemasaman); dan (2) karakteristik lahan majemuk, yaitu sifat-sifat lahan yang
dalam menetapkannya tergantung pada sifat lahan lainnya (drainase, kandungan
air, permeabilitas).

Kualitas Lahan (land qualities), yaitu karakteristik lahan (dapat tunggal atau
majemuk) yang dibutuhkan dalam persyaratan lahan. Beek (1980),
mengelompokan kualitas lahan menjadi kualitas lahan konservasi, ekologi,
pengelolaan, perbaikan.

Tabel 4.15. : Kualitas dan karakteristik lahan (Beek, 1980)

68 Tata Ruang Pertanian Kota

Tabel 4.16 : Macam Kualitas Lahan (FAO, 1976)

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 69

Klasifikasi kesesuaian lahan merupakan strukturisasi terhadap klasifikasi
kesesuaian lahan. FAO (1976), membedakan menurut tingkatannya, yaitu
tingkat Ordo, Kelas, Subkelas dan Unit. Ordo adalah keadaan kesesuaian lahan
secara global, yang dibedakan menjadi; lahan yang tergolong sesuai
(S=Suitable) dan lahan yang tidak sesuai (N=Not Suitable).

Kelas adalah keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo pada tingkat detail
data masing-masing skala pemetaan, menjadi: (1) untuk pemetaan tingkat semi
detail (skala 1:25.000-1:50.000), tingkat kelas, lahan ordo sesuai (S) dibedakan
ke dalam tiga kelas, yaitu: lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai
marginal (S3). Sedang lahan ordo tidak sesuai (N) tidak dibedakan ke dalam
kelas.kelas; (2) untuk pemetaan tingkat tinjau (skala 1:100.000-1:250.000),
tingkat kelas dibedakan, Kelas sesuai (S), sesuai bersyarat (CS) dan tidak sesuai
(N).

• Kelas S1: Lahan tidak mempunyai faktor pembatas berarti (nyata)
terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas
bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas
lahan secara nyata;

• Kelas S2: Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini
akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan
masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat di atasi oleh petani
sendiri;

• Kelas S3: Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor
pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya,
memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan
yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3
memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur
tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta;

• Kelas N Lahan dengan faktor pembatas yang sangat berat dan/atau
sulit di atasi.
Subkelas adalah keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan, yang
dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan karakteristik
lahan (sifat-sifat tanah dan lingkungan fisik lainnya) yang menjadi
faktor pembatas terberat, misal Subkelas S3rc, sesuai marginal dengan
pembatas kondisi perakaran (rc=rooting condition).

70 Tata Ruang Pertanian Kota

Unit adalah keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan, yang
didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya.
Contoh kelas S3rc1 dan S3rc2, keduanya mempunyai kelas dan subkelas yang
sama dengan faktor penghambat sama yaitu kondisi perakaran terutama faktor
kedalaman efektif tanah, yang dibedakan ke dalam unit 1 dan unit 2. Unit 1
kedalaman efektif sedang (50-75 cm), dan Unit 2 kedalaman efektif dangkal
(<50 cm). Dalam praktek evaluasi lahan, kesesuaian lahan pada kategori unit ini
jarang digunakan.

Persyaratan lahan adalah seperangkat kualitas lahan yang digunakan untuk
menetapkan tipe penggunaan lahan tertentu. Persyaratan lahan disusun setelah
tujuan perubahan penggunaan lahan ditetapkan. Faktor pertimbangan
persyaratan lahan: (1) tujuan evaluasi lahan; dan (2) skala pekerjaan evaluasi
lahan. Penyusunan persyaratan lahan merupakan pekerjaan yang paling utama
dalam pekerjaan evaluasi lahan. Persyaratan lahan sebagai alat untuk dapat
melakukan evaluasi kualitas lahan dalam bentuk kuantitatif dalam menetapkan
tipe lahan tertentu (Ritung, et.al, 2007).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Berdasarkan PP No. 15/2010 pasal 36, bahwa dalam rencana
penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota, ruang terbuka hijau publik
minimal 20 persen, ruang terbuka hijau privat minimal 10 persen dari
luas wilayah kota. Secara kumulatif jumlah kedua RTH tersebut
minimal harus lebih besar dari 30 persen dari luas wilayah kota.
Karenanya, perlu upaya perlindungan kawasan RTH agar selalu tetap
dipertahankan dan bahkan lebih dikembangkan dengan kegiatan
produktif, salah satunya adalah dengan pertanian kota (urban
agriculture, urban farming);

2. Mengacu pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, peraturan menteri PU No: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan RTH perkotaan, Instruksi Menteri
Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang penataan Ruang terbuka
Hijau di wilayah perkotaan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No
1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan maka
pengembangan kawasan pertanian kota atau pertanian perkotaan dapat
memanfaatkan RTH yang ada, baik RTH publik maupun RTH privat;

Bab 4 Identifikasi Potensi Tata Guna Lahan Pertanian Perkotaan 71

3. Diperlukan identifikasi kondisi eksisting RTH perkotaan dalam
pemanfaatan ruang terbuka, survey dan observasi spasial terkait (1)
kondisi biofisik lahan dan agroklimat di perkotaan; dan (2) potensi dan
permasalahan terkait penggunaan lahan perkotaan;

4. Pemanfaatan lahan RTH untuk pengembangan pertanian kota
memerlukan prasyarat lahan sebagai dasar penentuan tingkat
kesesuaian pemanfaatannya. Evaluasi kondisi biofisik lahan,
agroklimat, faktor penghambat, dan upaya perbaikan dalam
pengelolaanya sangat diperlukan mengingat evaluasi lahan sebagai
bagian dari proses perencanaan tataguna tanah dan guna lahan;

5. Evaluasi lahan diperlukan untuk menyusun rencana tata guna lahan di
suatu wilayah. Perencanaan tataguna lahan yang tepat akan sangat
bermanfaat dalam pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan
wilayah, sekaligus dalam usaha pelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan;

6. Evaluasi lahan merupakan suatu pendekatan atau cara menilai potensi
sumberdaya lahan dan dapat dilaksanakan secara manual maupun
secara komputerisasi. Tujuan dari evaluasi lahan adalah untuk
menetapkan tingkat kesesuaian penggunaan lahan tertentu di suatu
wilayah;

7. Evaluasi lahan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni
pendekatan paralel dan pendekatan bertahap. Dalam evaluasi
diperlukan pengukuran dan perbandingan. Pengukuran dapat
dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kualitatif
pengukuran dapat diekspresikan dalam bentuk penggambaran keadaan
(deskripsi), seperti: baik, atau jelek., sesuai atau tidak sesuai, tinggi
atau rendah dan lain sebagainya. Evaluasi secara kualitatif
mengungkapkan kondisi yang abstrak. Evaluasi kuantitatif dapat
memberikan gambaran yang lebih konkrit, karena hasilnya dapat
dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai tertentu;

8. Pada prinsipnya evaluasi kesesuaian lahan adalah mencocokan
karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman dengan

72 Tata Ruang Pertanian Kota

hukum minimum Liebig (liebig low) yaitu pertumbuhan tanaman tidak
dibatasi oleh hara yang tersedia, melainkan oleh hara minimum;
9. Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk
tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang
sudah teruji. Evaluasi lahan diperlukan untuk menyusun rencana tata
guna lahan di suatu wilayah.
10. Perencanaan tata guna lahan yang tepat akan sangat bermanfaat dalam
rangka pengembangan wilayah, sekaligus dalam usaha pelestarian
sumberdaya alam dan lingkungan;
11. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan/atau arahan
penggunaan lahan sesuai dengan yang diperlukan. Pekerjaan evaluasi
lahan membutuhkan tenaga ahli multidisipliner dari berbagai bidang
yang terkait, seperti ahli pertanian, iklim, geologi, hidrologi,
keteknikan, kehutanan, tanah, sosial ekonomi, irigasi, dll. Tingkat
ketelitian atau skala evaluasi lahan dapat dibedakan dalam tiga
kelompok yakni (1) Skala tinjau (reconnaissance), (2) Skala semi
detail dan (3) Skala detail;
12. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk
penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk
kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan
perbaikan (kesesuaian lahan potensial).

Bab 5

Perencanaan Infrastruktur
Hijau Berbasis Pertanian Kota
(Edible Green Infrastructure)

5.1 Green Infrastructure, Grey
Infrastructure

Infrastruktur atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai jaringan prasarana,
merupakan suatu sistem yang secara fisik ditemukan dalam jaringan pergerakan,
pengairan atau irigasi, bangunan penunjang untuk kepentingan publik yang
ditujukan untuk memberi nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan dasar
manusia pada lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Infrastruktur yang ada
akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem infrastruktur. Sistem
infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat
didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-
peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk
berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 1988).
Sedangkan menurut Kodoatie, sistem infrastruktur adalah aset fisik yang

74 Tata Ruang Pertanian Kota

dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting
(Kodoatie, 2003). Dalam dunia perencanaan kota dan wilayah, infrastruktur ini
merupakan bagian dalam perencanaan struktur ruang di mana infrastruktur
sebagai penghubung (link) bagi pemerataan dan perencanaan pusat
pertumbuhan (node or hub). Infrastruktur atau yang lebih dikenal sebagai
jaringan prasarana, menjadi komponen penting dalam lingkup perkotaan.
Keterhubungan antara unit penting dalam perkotaan menjadi dinamis dan
terstruktur dengan baik sehingga memberi ruang bagi perkotaan menjadi lebih
produktif, efisien, dan maju. Sejak mengemukanya istilah keberlanjutan
(sustainability) maka kemudian beberapa ahli mengelompokkan jenis
infrastruktur ini menjadi dua menurut komposisi dan sifat penyusunnya.

Terminologi green dan grey infrastructure dalam dunia perencanaan baru
dikemukakan pada sekitar awal 2000an di mana pada saat itu dunia mengenal
kata keberlanjutan pada setiap dimensi perencanaan. Jaringan prasarana yang
mendukung terciptanya kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan
menjadi kata kunci dalam pemisahan terminologi green and grey. Penyebutan
grey infrastructure lebih ditujukan pada elemen-elemen prasarana yang
mengandung unsur ”bangunan” dan ”perkerasan”. Seperti misalnya, jenis
prasarana jalan, drainase buatan dengan perkerasan beton, jaringan perpipaan air
minum, jaringan air limbah, jaringan listrik, dan jaringan telematika. Sedangkan
upaya menciptakan sinergi antara prasarana dan lingkungan binaan kota berjenis
ruang-ruang terbuka dalam perkotaan kita kenal sebagai Green Infrastructure.

Perlu diingat bersama bahwa, pembedaan terminologi green dan grey
infrastructure bukan dimaksudkan untuk memberikan nilai yang baik ataupun
buruk karena mungkin dirasa di satu sisi sangat erat kaitannya dengan
pelestarian lingkungan dan tidak untuk lainnya, namun lebih kepada pemberian
istilah karena perlakuan pengembangan ke depan yang berbeda. Apabila dua
jenis infrastruktur tersebut bisa kita kelola dengan baik, maka bukan tidak
mungkin akan terjadi hubungan timbal balik yang sama sama akan memberi
pengaruh yang baik dan memberi nilai tambah bagi pembangunan perkotaan.

Di sub bab berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana konsep green
dan grey infrastructure untuk pengembangan lahan pertanian kota.

Bab 5 Perencanaan Infrastruktur Hijau Berbasis Pertanian Kota 75

5.1.1 Pengembangan Pertanian Kota dengan Dukungan
Grey Infrastructure

Ada sebuah pertanyaan menggelitik, apabila kegiatan pertanian di kota yang
diasumsikan mewakili unsur hijau yang erat kaitannya dengan aspek
sustainability, dapatkah kemudian bersinergi dengan grey infrastructure (yang
diasumsikan menghilangkan lahan hijau) dan kemudian memberikan dampak
terhadap pengembangan kota?. Jawabannya bisa, jika kemudian grey
infrastructure memberikan kontribusi terhadap upaya untuk memajukan
pertanian dalam kota seperti misalnya jalan usaha tani. Hanya saja dalam suatu
rencana kota, entah itu di level rencana makro seperti Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) maupun di level rencana mikro seperti Rencana Detail Tata
Ruang Kota (RDTRK) nomenklatur grey infrastructure yang diwakili oleh
jaringan prasarana tidak berada pada bab yang sama dengan pembahasan
pertanian kota. Pertanian kota banyak diulas di bab pola ruang sebagai bentuk
dari kawasan maupun zona fungsional entah itu sebagai fungsi lindung maupun
fungsi budidaya sedangkan jaringan prasarana dibahas di bab struktur ruang.

Ke depan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, maka perlu dibuat suatu
formulasi di mana sebagai bentuk bagian dari upaya menyatukan peran grey
infrastructure dan urban agriculture dibuatkan jembatan penghubung
pembahasan di dalam sub bab tersendiri. Misalkan pembahasan mengenai
bagaimana sistem perangkutan hasil produksi, jaringan toko pertanian yang
mudah diakses, jaringan listrik untuk menerangi dan memberikan aspek
perlindungan di lahan pertanian kota dan bentuk keterpaduan lainnya. Sering
kali kita melihat keterpaduan ini dalam dokumen sektoral, misalkan dalam
rencana induk pertanian kota maupun masterplan agropolitan yang secara
hierarkis ruang kurang memberikan dampak terhadap perencanaan kota
umumnya.

5.1.2 Green Infrastructure Jawaban Keberlanjutan Dalam
Perkotaan

Dalam visi Indonesia Emas 2045, kota dan perkotaan di Indonesia diamanatkan
untuk menjadi kota yang berkelanjutan dan berdaya saing. Terjemahan dari kota
yang berkelanjutan kemudian dijabarkan melalui konsep kota yang livable atau
kota yang layak huni dan juga kota hijau (green city) yang tangguh terhadap
bencana. Infrastruktur hijau (green infrastructure) merupakan bagian dari

76 Tata Ruang Pertanian Kota

konsep kota hijau di Indonesia yang ingin dicapai untuk dapat menuju kota-kota
di Indonesia yang berkelanjutan di tahun 2045.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, Green Infrastructure atau
infrastruktur hijau merupakan konsep penataan ruang yang mengaplikasikan
infrastruktur ramah lingkungan. Infrastruktur ramah lingkungan artinya
infrastruktur yang tidak mengganggu siklus alami lingkungan. Dari tahap
perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan
memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi
penggunaan sumber daya alam. Green Infrastructure mencakup natural system
dan engineered solution (Direktorat Permukiman dan Kawasan and Ditjen.
Cipta Karya, 2018).

Jenis-jenis infrastruktur hijau menurut (Buelles et al., 2017) antara lain:

1. Bioswale (Wet Or Dry), Sistem rembesan air hujan alami yang ditata
sedemikian indah dengan memasukkan tanaman, bunga serta semak
belukar di atasnya.

2. Constructed Wetland, Embung buatan untuk mengolah air limbah dan
mengelola limpasan dengan menghilangkan sedimen dan polutan.

3. Dry Pond, Kolam yang ditujukan untuk menahan air setelah hujan dan
memungkinkan sedimen untuk menetap di dasar sebelum dibuang.

4. Ecosystem Planning, Perencanaan pengembangan kawasan baru yang
mempertimbangkan keadaan alami di sekitar kawasan dan saluran
drainase yang ada di dalamnya.

5. Filter Strip, jenis infrastruktur yang dirancang untuk menyaring
limpasan air hujan.

6. Green Roof ,Vegetasi di atap bangunan yang memberikan nilai
ekologis, mengurangi limpasan air hujan, dan meningkatkan kinerja
bangunan.

7. Green Wall, Vegetasi yang disusun secara vertikal dari dinding suatu
bangunan yang ditujukan untuk menahan polusi suara dan polusi bau.

8. Hedgerow, Deretan tanaman yang berfungsi sebagai penahan angin
sekaligus pula untuk mengurangi erosi tanah dan menyediakan habitat
bagi satwa liar.

9. Perforated Pipe, Pipa bawah tanah dengan lubang-lubang kecil yang
memungkinkan masuk dan keluar dari air hujan menuju ke tanah.

Bab 5 Perencanaan Infrastruktur Hijau Berbasis Pertanian Kota 77

10. Permeable Pavement, Permukaan paving untuk lalu lintas kendaraan
atau pejalan kaki yang masih memungkinkan air menyerap ke dalam
tanah melalui paving tersebut.

11. Rain Garden And Bioretention, Batuan dan tanaman yang disusun
untuk mengumpulkan, menyerap, dan menyaring limpasan air hujan.

12. Rain Harvesting, Penggunaan barrel atau tangki untuk mengumpulkan
air hujan dan menambah pasokan air.

13. Riparian Buffer, Vegetasi sebagai penyangga pertama di sungai,
mengurangi erosi, sedimentasi, dan polusi di saluran drainase.

14. Soakaways, Infiltration Trenches And Chambers, Sistem
penyimpanan aliran air di bawah tanah

15. Tree Canopy Expansion, Penanaman pohon, pemeliharaan
meningkatkan jumlah pohon, yang membantu membersihkan udara,
menyaring air dan memberi naungan.

16. Wet Pond, Embung yang dibangun untuk membuat sedimen
mengendap serta sebagai filtrasi alami untuk memperlambat dan
menyaring air.

17. Xeriscaping, Pengelompokan vegetasi dengan kebutuhan yang sama,
khususnya spesies lokal, untuk mengurangi kebutuhan penyiraman.

Gambar 5.1: Jenis Infrastruktur hijau (Buelles et al., 2017)

78 Tata Ruang Pertanian Kota

Apakah infrastruktur hijau memberi fungsi yang lebih lanjut terhadap
keberlanjutan suatu kota, pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat fungsi
primer dan sekunder dari infrastruktur hijau. Dalam buku petunjuk pelaksanaan
infrastruktur di Ontario, Kanada disebutkan terdapat 13 fungsi infrastruktur
hijau dan sepuluh di antaranya berhubungan langsung dengan aspek
keberlanjutan dalam suatu kota.

Gambar 5.2: Fungsi Primer dan Sekunder Jenis Infrastruktur Hijau (Buelles et
al., 2017)

Lebih lanjut Fungsi dari infrastruktur hijau, dijelaskan bahwa infrastruktur hijau
memiliki fungsi sebagai berikut (Buelles et al., 2017):
1. Mengurangi limpasan air hujan
2. Menyaring dan menyerap polutan dalam air
3. Menyimpan air hujan
4. Menghemat dan mendaur ulang air
5. Pengisian kembali air tanah
6. Penghematan energi
7. Menangani urban heat island effect
8. Menyerap gas rumah kaca

Bab 5 Perencanaan Infrastruktur Hijau Berbasis Pertanian Kota 79

9. Menambah keindahan
10. Menyediakan tempat rekreasi
11. Mengurangi erosi tanah
12. Menjaga keberagaman habitat
13. Jalur transportasi

Dalam buku petunjuk pelaksanaan infrastruktur hijau di Ontario, Kanada juga
dijelaskan bagaimana Penerapan dari 17 elemen infrastruktur hijau dalam zonasi
ruang di kawasan perkotaan. Jenis zonasi yang dibahas di antaranya adalah:

1. Perumahan
2. Jalur Pedestrian
3. Taman dan Ruang Terbuka Hijau
4. Perkantoran dan Komersial
5. Kawasan Pinggiran Kota
6. Kawasan Pengembangan Baru
7. Lahan Pertanian Kota

Gambar 5.3 : Tipe Green Infrastructure Berdasarkan Zonasi (Buelles et al.,
2017)

80 Tata Ruang Pertanian Kota

Dalam kaitannya dengan lahan pertanian kota, menurut gambar di atas, maka
jenis infrastruktur hijau yang cocok diterapkan adalah:
1. Bioswale (Wet Or Dry), Sistem rembesan air hujan alami yang ditata

dengan indah memasukkan tanaman, bunga serta semak belukar.
2. Dry Pond, Kolam yang ditujukan untuk menahan air setelah hujan dan

memungkinkan sedimen untuk menetap di dasar sebelum dibuang.
3. Filter Strip, jenis infrastruktur yang dirancang untuk menyaring

limpasan air hujan.
4. Hedgerow, Deretan tanaman yang berfungsi sebagai penahan angin

sekaligus pula untuk mengurangi erosi tanah dan menyediakan habitat
bagi satwa liar.
5. Riparian Buffer, Vegetasi sebagai penyangga pertama di sungai,
mengurangi erosi, sedimentasi, dan polusi di saluran drainase.
6. Tree Canopy Expansion, Penanaman pohon, pemeliharaan
meningkatkan jumlah pohon, yang membantu membersihkan udara,
menyaring air dan memberi naungan.
7. Wet Pond, Embung yang dibangun untuk membuat sedimen
mengendap serta sebagai filtrasi alami untuk memperlambat dan
menyaring air.

Gambar 5.4 : Jenis Green Infrastructure Untuk Lahan Pertanian Kota (Buelles
et al., 2017)

Bab 5 Perencanaan Infrastruktur Hijau Berbasis Pertanian Kota 81

Gambar 5.5 : Penerapan Green Infrastructure Berdasarkan Zonasi (Buelles et
al., 2017)

5.1.3 Edible Green Infrastructure

Cukup sulit menemukan padu padan dari kata Edible Green Infrastructure
dalam Bahasa Indonesia, penulis mencoba mengartikannya sebagai
infrastruktur pangan hijau. Pengertian dari infrastruktur pangan hijau menurut
(Russo and Cirella, 2020) adalah sebagai berikut:

Edible Green Infrastructure as a sustainable planned network of edible food
components and structures within the urban ecosystem which are managed and
designed to provide primarily provisioning – as opposed to highly studied urban
“cultural” (e.g. recreation, increased property premiums, and aesthetics) and
“regulating” (e.g. air and water pollution removal, temperature regulation, and
flood regulation).

Infrastruktur Pangan Hijau dapat diartikan sebagai jaringan yang terencana dari
komponen dan struktur pangan dalam ekosistem perkotaan yang berkelanjutan,
dikelola dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkotaan seperti untuk
rekreasi, meningkatkan “nilai” dari suatu properti perumahan, keperluan
estetika kota, mengurangi polusi udara dan air, pengaturan suhu, serta
pengaturan banjir dari perkotaan. Infrastruktur Pangan Hijau dapat berupa
taman, berkebun di atap (rooftop gardening), berkebun di kota (tanaman obat
keluarga/ toga), dan juga hutan kota. Hal ini juga dapat mencakup lahan

82 Tata Ruang Pertanian Kota

pertanian di pinggiran kota yang masih tersisa dan tidak dikelola (McLain et al.,
2014).

Infrastruktur Pangan Hijau berkontribusi tidak hanya pada peningkatan
produksi pangan di perkotaan saja tetapi juga memberikan manfaat di bidang
kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkungan (Predotova et al., 2010). Namun,
apabila praktik pertanian perkotaan dilakukan dengan buruk dapat
menyebabkan efek negatif pada lingkungan yaitu pencemaran akibat
penggunaan pestisida, bau, emisi asap dan debu, serbuk sari alergenik, dan
produksi residu. Senyawa nitrogen yang diemisikan dari kegiatan pertanian
secara khusus memengaruhi kualitas udara dengan dua cara utama, yaitu: (1)
emisi NH3 yang dihasilkan dari pupuk, dan (2) NOx dari pembakaran bahan
bakar pada penggunaan peralatan pertanian (Dale and Polasky, 2007).

Dalam melaksanakan manajemen dan perencanaan Infrastruktur Pangan Hijau,
seorang perencana harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu; aspek
geografis (misalnya kondisi iklim setempat), aspek sosial (misalnya
pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan petani, dan kesetaraan
gender), terakhir adalah aspek ekonomi (misalnya bagaimana peluang kerja
yang akan ditimbulkan dan bagaimana menghasilkan makanan yang murah).
Rekomendasi selanjutnya dalam melaksanakan manajemen Infrastruktur
Pangan Hijau dapat diperluas dengan mengenalkan potensi dan manfaat
Infrastruktur Pangan Hijau untuk kehidupan yang berbasis konsep keberlanjutan
dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber penghasil
pangan dan juga pangan yang berkualitas (yaitu buah dan sayuran yang ditanam
secara organik) (Russo and Cirella, 2020).

Lebih lanjut (Russo and Cirella, 2020) menerangkan bahwa Infrastruktur
Pangan Hijau adalah konsep yang lumayan baru di mana menggabungkan
manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi serta menempatkan sumber makanan
lebih dekat dengan penduduk kota sehingga meningkatkan ketahanan terhadap
kebutuhan pangan dan mengurangi biaya akibat jarak transportasi yang
dibutuhkan untuk memperoleh hasil pangan. Konsep Infrastruktur Pangan Hijau
ini memperkuat penerapan low-energy and chemical input practices,
mengurangi konsumsi makanan olahan, dan mengajarkan orang-orang dari
semua tingkat sosial ekonomi tentang manfaat dari sumber pangan yang
ditanam secara lokal. Dengan demikian, pendekatan Infrastruktur Pangan Hijau
dapat memainkan peran penting dalam memberikan dasar dan pembenaran
lebih lanjut bagi para perencana kota dan pembuat kebijakan untuk melakukan
konservasi dan pengembangan ruang hijau di perkotaan.

Bab 5 Perencanaan Infrastruktur Hijau Berbasis Pertanian Kota 83

5.2 Pertanian kota dalam Ruang:
Kawasan Lindung, Budidaya atau
Bagian dari Infrastruktur?

Jika ingin melihat konteks pertanian kota dalam perundangan di Indonesia, kita
perlu menelaah lebih jauh aturan yang mengaitkan nomenklatur lahan pertanian
kota dalam pedoman penyelenggaraan ruang. Ada sebuah ambiguitas atau
keraguan, lahan pertanian kota ini apakah bagian dari kawasan/zona lindung
ataukah bagian dari kawasan/zona budidaya dalam perkotaan?. Kenapa perlu
untuk menelaah hal tersebut, karena memasukkan lahan pertanian kota ke dalam
lindung atau budidaya akan mengandung konsekuensi yang layak untuk
dipertimbangkan. Yaitu ketika ia merupakan bagian dari kawasan/zona lindung
maka lahan pertanian kota akan mendapatkan ketentuan pengendalian yang
lebih “ketat”. Dari sisi perlindungan dan ketahanan pangan mungkin akan
memberi banyak sisi positif, namun ketersediaan lahan yang rata-rata luas,
ketika masuk dalam kawasan/zona lindung, luasan tersebut tidak akan dapat
menambah jumlah RTH (ruang terbuka hijau) yang mana hal ini merupakan
masalah terbesar penyediaan RTH di Indonesia yang mensyaratkan 30%
wilayahnya adalah lahan hijau.

5.2.1 Pertanian Kota dalam Sudut Pandang Kawasan
Lindung dan Budidaya

Dalam Permen PU no. 8 tahun 2008 mengenai Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Lahan pertanian
kota merupakan bagian dari kegiatan dari jenis RTH. Ketika pertanian kota
merupakan bagian dari pemanfaatan RTH jenis sempadan danau misalnya,
maka ia dikelompokkan sebagai kawasan lindung. Namun apabila dia berada
pada pemanfaatan jenis RTH lainnya di kawasan budidaya, maka ia
dikelompokkan sebagai kawasan budidaya.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa dalam kawasan perkotaan disebutkan zona
pertanian adalah bagian dari zona budidaya.