Book Tata Ruang Pertanian Kota

84 Tata Ruang Pertanian Kota

Definisi zona pertanian di dalam RDTR adalah zona peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan
pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan,
pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
Khusus zona pertanian, di dalamnya dapat ditetapkan luasan dan sebaran lahan
pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan mengacu pada kawasan
pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang RTRW kabupaten/kota. LP2B memiliki pengaturan tersendiri
sebagai tambahan dari aturan dasar zona pertanian dan dituangkan ke dalam peta
rencana pola ruang yang memuat kode pengaturan zonasi (‘Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota’, 2018).

Tujuan penetapan zona pertanian di perkotaan adalah untuk:

1. Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil
peternakan, dan hasil perikanan

2. Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya
3. Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat

Kriteria perencanaan untuk peruntukan pertanian dalam perkotaan berupa:

1. Ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah
(irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan
maupun palawija

2. Ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah
ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi,
ekologi maupun sosial

3. Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak
boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang
perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman serta tata ruang
dan tata guna tanah budi daya tanaman mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman
peruntukan perkebunan, peternakan, perikanan

4. Tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang
dihasilkan pada lingkungan dengan kepadatan rendah

Bab 5 Perencanaan Infrastruktur Hijau Berbasis Pertanian Kota 85

5.2.2 Pertanian Kota dalam Sudut Pandang Struktur Ruang
Jaringan Infrastruktur Hijau

Kalau sebelumnya dibahas mengenai ambiguitas pertanian kota apakah ia
termasuk dalam zona lindung atau zona budidaya dalam dokumen tata ruang,
dengan paradigma baru di mana pertanian kota adalah bagian dalam jaringan
infrastruktur hijau maka perlu kemudian ditinjau ulang klasifikasinya dalam
perencanaan ruang, karena infrastruktur atau prasarana adalah bagian dari
struktur ruang kota. Dalam tinjauan struktur ruang, Infrastruktur hijau
merupakan jaringan terpadu dari berbagai jenis RTH, terdiri atas area dan jalur.
RTH yang berbentuk area hijau dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah RTH
yang mempunyai luasan tertentu, seperti taman kota, taman lingkungan, taman
pemakaman, telaga/danau, hutan kota dan hutan lindung yang dapat berfungsi
sebagai destinasi satwa dan proses-proses ekologis (Joga, 2013). Pengembangan
infrastruktur hijau dapat mendukung kehidupan warga, menjaga proses
ekologis, keberlanjutan sumber daya air, dan udara bersih, yang memberi
sumbangan pada kesehatan dan kenyamanan warga kota. Infrastruktur hijau
adalah sebuah pemikiran dan metode yang baru di mana konsep keberlanjutan
diterapkan dalam fungsi primer dan sekunder dari suatu infrastruktur.

Dalam implementasinya maka infrastruktur hijau ini dapat berupa jaringan yang
saling terhubung secara integral terpadu antara ruang terbuka hijau (RTH) yang
berupa area (hub) dan RTH yang berbentuk jalur (link). Sebagai contoh hutan
kota, taman kota, areal perkebunan dan pertanian, kawasan hutan konservasi,
kompleks pemakaman umum, situ/danau, sebagai RTH yang berbentuk 'hub',
terhubung secara terpadu dengan jalur sungai atau jalur hijau, sempadan jalur/rel
kereta api, dan RTH lain yang berbentuk 'link' yang juga berfungsi sebagai
penghubung, sehingga dapat terwujud sistem jaringan ruang terbuka hijau pada
suatu kota. Di wilayah permukiman infrastruktur hijau ini paling sering dijumpai
berupa jaringan terpadu antara area hijau dan jalur hijau jalan (Fatimah, 2014).

Jadi secara struktur ruang, infrastruktur hijau berusaha membuat suatu sistem di
mana menggabungkan fungsi pengairan dalam jaringan drainase dan irigasi
sebagai links dengan keberadaan lahan pertanian kota sebagai hub yang
memiliki fungsi menyediakan sumber pangan sekaligus perlindungan dari
limpasan air hujan di perkotaan.

86 Tata Ruang Pertanian Kota

5.3 Penerapan Integrasi Green
Infrastructure dan Grey Infrastructure

Penulis mencoba menerapkan prinsip yang telah dibahas pada sub bab
sebelumnya mengenai grey infrastructure dan green infrastructure kemudian
mencoba mengintegrasikan keduanya. Langkah pertama adalah
mengidentifikasi jaringan grey infrastructure di suatu perkotaan. Dalam hal ini
penulis mengambil contoh lokasi di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Dari data yang diperoleh didapatkan data jaringan grey infrastructure berupa:
1. Jaringan Jalan dan Transportasi
2. Jaringan Drainase
3. Jaringan Air limbah
4. Jaringan Air Minum
5. Jaringan Telekomunikasi
6. Jaringan Energi/ listrik
Kemudian data jaringan tersebut di overlay kan dengan guna lahan pertanian
kota untuk mendapatkan gambaran awal keterhubungan di antara keduanya.

Gambar 5.6 : Contoh Pola Spasial Lahan Pertanian Kota dan Grey
Infrastructure (penulis, 2021)

Bab 5 Perencanaan Infrastruktur Hijau Berbasis Pertanian Kota 87

Selanjutnya buatlah evaluasi dengan pertanyaan berikut:

1. Apakah pola hub dan link sudah membentuk jaringan (network)?
2. Apakah ada penempatan keduanya yang berpotensi menimbulkan

konflik penataan ruang?
3. Bagaimana perencanaan agar koneksi antar keduanya dapat sinkron

dalam optimasi ruang kota?

Langkah kedua adalah mengidentifikasi jaringan green infrastructure di suatu
perkotaan. Dari data yang diperoleh didapatkan data jaringan green
infrastructure berupa:

1. Jaringan Drainase Primer dan Sekunder
2. Jaringan Irigasi
3. Jenis guna lahan berupa Sawah, ladang, maupun kebun
4. Jenis guna lahan RTH Publik

Gambar 5.7 : Pola Spasial Lahan Pertanian Kota dan Green Infrastructure
(penulis, 2021)

Selanjutnya buatlah evaluasi dengan pertanyaan berikut:

1. Apakah pola hub dan link sudah membentuk jaringan (network)?

88 Tata Ruang Pertanian Kota

2. Apakah ada hub yang tidak terlayani oleh links?
3. Di manakah kemungkinan penerapan jenis green infrastructure di

dalamnya

Gambar 5.8 : Pola Spasial Infrastruktur Pangan Kota dan perpaduan Green
Infrastructure dan Grey Infrastructure (penulis, 2021)

Langkah ketiga adalah melakukan sinkronisasi antara jaringan Green
Infrastructure dan Grey Infrastructure di suatu perkotaan untuk menemukan
formulasi terbaik antara kepentingan infrastruktur hijau sebagai alat untuk
mencapai tujuan kota berkelanjutan dan infrastruktur kota sebagai upaya
menuju terbentuknya kota yang dinamis, efisien dan berdaya saing.
Perencanaan Edible Green Infrastructure bisa diterapkan di Indonesia dengan
terlebih dahulu memberikan perubahan pada dokumen tata ruang terkait
paradigma bahwa lahan pertanian kota bukan hanya bagian dari pola ruang suatu
perkotaan namun lebih jauh memberikan peranan yang penting sebagai bagian
dari struktur ruang berupa jaringan infrastruktur hijau.

Bab 6

Pengelolaan Lingkungan dan
AMDAL untuk Kelestarian
Ekologi Pertanian

6.1 Pendahuluan

Sejak program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)
dideklarasikan oleh pemerintah, masalah lingkungan merupakan isu yang perlu
diangkat dengan pengelolaan yang tepat. Di antara permasalahan kerusakan
lingkungan yang dominan di lahan pertanian, ada dampak utama akibat aktivitas
manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, yaitu: 1) dampak
penggunaan sarana input pertanian terhadap produksi, lahan, dan lingkungan, 2)
dampak sistem pertanian terhadap emisi gas rumah kaca, dan 3) dampak
industri, pemukiman, dan perluasan perkotaan terhadap produktivitas lahan dan
kelestarian lingkungan pertanian. Dalam konteks RPPK, aspek lingkungan juga
menjadi isu yang sangat penting di sektor pertanian, baik dalam kaitannya
dengan keamanan pangan dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan di
tingkat nasional maupun untuk kepentingan diplomasi dan perdagangan
internasional (Irsal Las, K. Subagyono, dan A.P. Setiyanto, 2006).

90 Tata Ruang Pertanian Kota

Azwar (2007) menjelaskan bahwa dampak dari kerusakan lingkungan yang
terjadi saat ini banyak disebabkan karena tindakan manusia yang tidak
memperhatikan dan mengindahkan kelestarian lingkungan hidup. Senada
dengan itu Jazuli (2015) mengungkapkan bahwa manusia adalah bagian dari
ekosistem, di mana kerusakan lingkungan hidup merupakan pengaruh
sampingan dari tindakan manusia. Oleh karena itu Upaya pelestarian
lingkungan hidup di Indonesia harus didukung oleh pemerintah dan seluruh
masyarakat Indonesia. Inovasi teknologi menjadi salah satu penentu perubahan
terhadap peradaban manusia. Ngafifi (2014) menjelaskan bahwa kemajuan
teknologi merupakan bagian dari konsekuensi modernitas dan upaya eksistensi
manusia. Oleh karena itu, dampak negative yang ditimbulkan dari kemajuan
teknologi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk mengatasinya.

6.2 Isu Lingkungan

Dari tiga permasalahan isu lingkungan di pendahuluan yang diakibatkan karena
kegiatan manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut, maka
perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Permasalahan pertama
yaitu pencemaran residu input agrokimia. Pengembangan varietas unggul
modern, mendorong penggunaan pupuk an-organik secara nyata. Selain
pemborosan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga tidak
menguntungkan bagi kelestarian lahan dan lingkungan. Residu penggunaan
pupuk kimia telah mencemari Sebagian sumber daya air, baik air arigasi
maupun air tanah, bahkan produk pertanian. Begitu juga dengan penggunaan
pestisida, mengalami peningkatan yang significan, di mana residunya pada
beberapa produk pangan telah mendekati batas maksimum residu. Ternyata
penggunaan kedua agroinput ini ternyata telah mencemari sebagian sumber
daya lahan, air, dan lingkungan.

Permasalahan kedua yaitu emisi gas rumah kaca (GRK) dari lahan pertanian
terutama gas metana (CH4), N2O, dan CO2, khususnya di lahan sawah dan
lahan pasang surut. Walaupun proporsinya tidak sebesar sektor industri, GRK
yang terbentuk di lahan sawah dilaporkan ikut menyumbang terhadap
pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim. Pengelolaan air
berperan penting dalam mengurangi emisi gas metana. Sebagai contoh, sistem
drainase diperlukan untuk meningkatkan konsentrasi oksigen, oksidasi metana,
redoks potensial tanah, bakteri metanotrofik, dan mengurangi metanogens serta

Bab 6 Pengelolaan Lingkungan dan AMDAL untuk Kelestarian Ekologi Pertanian 91

emisi gas metana. Namun emisi N2O akan meningkat jika lahan digenangi
kembali, karena pada saat itu terjadi peningkatan denitrifikasi. Penelitian di
Balai Penelitian Pencemaran Lingkungan Pertanian, Jakenan (Jawa Tengah),
menunjukkan bahwa emisi metana dapat dikurangi hingga 58,9% dengan
menerapkan irigasi secara berkala dibanding jika lahan digenangi terus-
menerus.

Permasalahan ketiga adalah pencemaran residu limbah industri, pertambangan,
pemukiman, dan perkotaan, yang juga perlu mendapatkan perhatian serius.
Walaupun belum terlalu serius, terdapat indikasi bahwa di banyak lokasi
pertanian, terutama di lahan sawah, perairan, dan kolam ikan, senyawa kimia
limbah tersebut telah mulai mencemari lahan dan air irigasi, bahkan juga produk
pertanian seperti padi dan ikan. Walaupun belum terlalu serius, terdapat indikasi
bahwa di banyak lokasi pertanian, terutama di lahan sawah, perairan, dan kolam
ikan, senyawa kimia limbah tersebut telah mulai mencemari lahan dan air
irigasi, bahkan juga produk pertanian seperti padi dan ikan. Sebagai contoh,
hasil penelitian Kurnia et al. (2004) menunjukkan bahwa kandungan berbagai
jenis logam berat dalam tanah pada lahan yang terpolusi limbah pabrik di
beberapa lokasi di Jawa Barat meningkat sekitar 18-98% dibanding lahan yang
belum terkena polusi. Polusi logam berat tersebut, selain menyebabkan
kontaminasi pada produk (terutama gabah/beras) juga menurunkan
produktivitas tanaman (Suganda et al., 2002; Munarso dan Setyorini, 2004).

6.2.1 Pentingnya Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dengan kegiatan pembangunan.
Pembangunan diartikan sebagai proses jangka panjang yang menyangkut
keterkaitan timbal balik antara faktor ekonomi dan nonekonomi untuk dapat
meningkatkan pendapatan nasional (mencapai pertumbuhan ekonomi) secara
berkelanjutan (Kadiman, 2003). Pembangunan yang dilakukan secara intensif
dan ekstensif di berbagai sektor yang telah dipercaya sebagai satu-satunya jalan
ke luar sekaligus tujuan dari suatu negara ternyata telah menimbulkan krisis
global. Beberapa bencana dapat dikaitkan dengan proses pembangunan dan
kepentingan pembangunan negara maju yang menuntut tingkat pembangunan
yang lebih cepat dan cenderung menguras sumber daya alam.

Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan konsep yang digunakan oleh
seluruh negara di dunia untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mencapai
tujuan negara tersebut. Fakta yang ada adalah bahwa pembangunan telah

92 Tata Ruang Pertanian Kota

mendorong peningkatan penduduk yang demikian besar di dunia sehingga
diperkirakan bahwa sumber daya alam akan cepat habis jika konsumsi sumber
daya tidak dikelola dengan baik. Pembangunan adalah manifestasi pemanfaatan
sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai
kesejahteraan umat manusia. Hal ini dapat dipahami melalui pemanfaatan alam
sebagai bahan dasar kehidupan atau bahan dasar untuk proses produksi. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan pembangunan akan merubah keseimbangan
lingkungan hidup sebagai wahana dari sumber daya alam tersebut.

The Earth Summit (KTT Bumi) 1992 di Rio de Janeiro merupakan indikator
utama semakin besarnya perhatian dan kepedulian dunia internasional terhadap
masalah lingkungan serta semakin menguatkan pentingnya pembangunan
berkelanjutan. Isu lingkungan di sektor pertanian sudah menjadi topik
pembicaraan setelah Revolusi Hijau digulirkan pada akhir 1960-an. Selain
karena perhatian dan kepedulian masyarakat dunia semakin besar, disadari pula
bahwa beberapa inovasi teknologi muatan dari Revolusi Hijau berpotensi
merusak atau mengganggu lingkungan. Tujuan utama Revolusi Hijau adalah
untuk menghasilkan bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan
penduduk yang jumlahnya terus meningkat.

Pemahaman tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup melalui suatu
komitmen global yang diarahkan untuk menangani permasalahan terjadinya
kerusakan lingkungan akibat peningkatan kegiatan manusia. Salah satu titik
fokus pengelolaan lingkungan adalah masalah pembangunan yang diarahkan
kepada pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

6.2.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan di Indonesia dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan
berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang
memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses
pembangunan, untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan
memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam terbaharui
(renewable resources) dan sumber daya alam tak terbaharui (nonrenewable
resources) ke dalam proses pembangunan dengan pendekatan ekosistem dan
daya dukung lingkungan. Agar pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana
maka setiap upaya kegiatan pembangunan di suatu wilayah harus
mempertimbangkan daya dukung suatu ekosistem atau wilayah. Daya dukung

Bab 6 Pengelolaan Lingkungan dan AMDAL untuk Kelestarian Ekologi Pertanian 93

suatu wilayah merupakan fungsi dari pengembangan sumber daya manusia,
sumber daya buatan dan sumber daya alam serta ekosistemnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan
upaya untuk memperbaiki dampak dari pembangunan di masa lalu. Dari sisi
positif, konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan karena kecemasan
akan semakin merosotnya kemampuan bumi khususnya sumber daya alam dan
ekosistem untuk menyangga kehidupan. Hal ini terjadi karena ledakan jumlah
penduduk yang tinggi, meningkatnya aktivitas manusia dan intensitas
eksploitasi sumber daya alam, yang diiringi dengan meningkatnya limbah yang
dilepaskan ke alam sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem.

Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian alam dan menekan dampak negatif
pembangunan guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
tersebut adalah menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) yang merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan yang dapat
digunakan.

6.3 AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu alat
pengelolaan lingkungan yang dapat digunakan untuk menjaga kelestarian alam
dan menekan dampak negatif pembangunan. AMDAL adalah suatu sistem atau
proses yang melibatkan suatu kajian/studi mengenai dampak penting dari suatu
rencana kegiatan pada lingkungan hidup dan menghasilkan beberapa dokumen,
yang meliputi (1) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
(KA ANDAL), (2) dokumen ANDAL, (3) dokumen RKL, dan (4) dokumen
RPL bagi rencana kegiatan yang menimbulkan dampak penting. AMDAL
merupakan bagian dari perizinan yang dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai
atau merupakan bagian dari perencanaan suatu kegiatan. Bagi rencana kegiatan
yang menimbulkan dampak di mana dampaknya dikategorikan sebagai dampak
yang tidak penting, maka tidak perlu menyusun dokumen AMDAL, tetapi
menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL).

Sejak diberlakukannya PP Nomor 27 Tahun 1999 dan UU Nomor 22 Tahun
1999 tentang otonomi daerah, Sebagian besar penilaian AMDAL dilaksanakan
oleh komisi penilai AMDAL daerah, sedangkan kegiatan yang bersifat strategis,

94 Tata Ruang Pertanian Kota

lintas negara dan propinsi dinilai oleh komisi penilai pusat AMDAL (Meneg
LH).

6.3.1 AMDAL Sebagai Perangkat Pengelolaan Lingkungan

Pada saat ini penerapan AMDAL tidak hanya digunakan oleh negara-negara
maju saja, tetapi juga telah berkembang dan digunakan oleh negara
berkembang. Jelas bahwa AMDAL telah menjadi suatu perangkat penting
untuk mengelola lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Menghubungkan AMDAL dengan konsep pembangunan berkelanjutan
merupakan hal penting untuk memahami landasan kerangka kerja AMDAL
secara internasional. Wacana tentang pembangunan berkelanjutan nampaknya
sudah mengkristal dan mendorong ke arah yang lebih baik untuk menghasilkan
kebijakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu konsensus yang dicapai adalah
bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan lebih baik dan harus adanya
perubahan sikap manusia dalam tindakannya terhadap lingkungan.

Peraturan tentang AMDAL di Indonesia sudah berkembang cukup maju. Hal
ini karena AMDAL adalah satu perangkat yang dikembangkan paling dahulu di
Indonesia. PP No. 29 Tahun 1986 merupakan PP pertama yang merupakan
turunan dari UU No. 4 Tahun 1982. Terdapat banyak sekali peraturan tentang
AMDAL telah dikeluarkan oleh MENLH ataupun Kepala Bapedal hingga saat
ini. Beberapa kajian khusus dalam AMDAL terus berkembang seperti analisis
dampak sosial (Social Impact Assessment, SIA), analisis dampak kesehatan
(Health Impact Assessment, HIA), kajian dampak kumulatif (Cumulative
Impact Assessment, CIA). Audit lingkungan pun pada awalnya dikembangkan
oleh para praktisi AMDAL. Hubungan antara AMDAL dan perangkat kajian
strategis diperlihatkan pada gambar berikut ini.

6.3.2 Peranan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik berarti perencanaan dan
pengambilan keputusan yang lebih baik. Melalui proses AMDAL, diharapkan
adanya penyampaian informasi yang lebih baik tentang dampak lingkungan
kepada stakeholder atau pemangku kepentingan pembangunan terutama kepada
para pengambil keputusan. Dalam konteks inilah AMDAL memainkan peranan
penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bab 6 Pengelolaan Lingkungan dan AMDAL untuk Kelestarian Ekologi Pertanian 95

Gambar 6.1 : Peranan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan

6.3.3 Mekanisme Pelaksanaan AMDAL

AMDAL secara formal pada dasarnya adalah suatu teknik untuk mengkaji
secara keseluruhan dan sistematis, dampak lingkungan dari suatu
proyek/rencana kegiatan dan menyajikan hasilnya dalam suatu cara yang
memungkinkan untuk memprediksikan kepentingan dampak, dan membuat
pelingkupan untuk memodifikasi dan menangani dampaknya untuk dievaluasi
secara tepat sebelum suatu keputusan diambil. Untuk melihat perkembangan
AMDAL secara internasional, suatu studi tentang AMDAL internasional yang
cukup representatif ditunjukkan oleh Wood (2003) yang memperlihatkan
kinerja pelaksanaan AMDAL di beberapa negara maju, antara lain; USA,
California, Netherland, Canada, Australia, Western Australia, dan New
Zealand.

96 Tata Ruang Pertanian Kota

AMDAL mulai diperkenalkan di Amerika sekitar tahun 1970 dan saat ini sudah
diadopsi oleh banyak negara di dunia, termasuk oleh negara berkembang.
Penerapan AMDAL di beberapa negara maju masih bervariasi. Seluruh negara
yang dikaji memperlihatkan basis hukum pelaksanaan AMDAL yang kuat dan
sebagian besar kriteria pelaksanaan yang baik sudah diterapkan. Ada beberapa
yang masih menjadi titik lemah pelaksanaan AMDAL, yaitu terkait dengan
proses pengambilan keputusan dan aspek pemantauan dampak serta sistem
pemantauannya. Sedang pada negara yang masih berkembang seperti di Asia,
hal ini tidak berbeda jauh.

Indonesia adalah negara yang menerapkan AMDAL pada urutan ke empat
setelah Filipina, Thailand, dan Korea Selatan karena sebenarnya Indonesia telah
memiliki dasar hukum pelaksanaan AMDAL pada tahun 1982 dibanding
Malaysia yang baru melakukannya pada tahun 1987. Secara hierarki peraturan
perundang-undangan, pengelolaan lingkungan hidup sudah dicanangkan oleh
pemerintah mulai dari UUD45, TAP MPR, UU, PP, Keppres, dan Perda. UU
yang khusus mengatur pengelolaan lingkungan hidup telah diberlakukan
melalui UULH No. 4 Tahun 1982, UUPLH No. 23 Tahun 1997, dan UUPPLH
No. 32 Tahun 2009.

Ada dua kriteria yang belum dilaksanakan di Indonesia yaitu pelaksanaan
pelibatan masyarakat dan pertimbangan dampak kumulatif. Pelibatan
masyarakat telah diakomodasi sejak tahun 2000 (Purnama, 2003) sedang
dampak kumulatif sedang diupayakan menjadi bagian dari kajian AMDAL,
hanya empat negara di Asia Timur yang melakukan pemantauan hasil AMDAL
yaitu Korea Selatan, Hongkong, Filipina, dan Indonesia. Jenis dan besarnya
kegiatan yang wajib menyusun dokumen AMDAL adalah kegiatan yang
diperkirakan menimbulkan dampak penting, yang disesuaikan dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan. AMDAL, UKL, dan UPL merupakan
bagian perijinan daerah yang disusun bersamaan dengan studi kelayakan
rencana kegiatan, sehingga layak secara teknis, ekonomi, maupun lingkungan.

Informasi jenis dan besarnya kegiatan wajib AMDAL dan UKL/UPL sudah
harus diinformasikan instansi yang berwenang sejak pengurusan ijin yang
paling awal seperti ijin prinsip. AMDAL, UKL, dan UPL disusun bersamaan
dengan pengurusan ijin pembebasan lahan, surat ijin penunjukan penggunaan
tanah (SIPPT), blok plan dan lain-lain. IMB hanya dapat diterbitkan setelah
rekomendasi AMDAL atau persetujuan UKL/UPL diperoleh. Izin penggunaan
bangunan (IPB) dapat diberikan apabila AMDAL dan UKL/UPL dilaksanakan.
Dan laporan implementasi RKL/RPL dan UKL/UPL disampaikan secara

Bab 6 Pengelolaan Lingkungan dan AMDAL untuk Kelestarian Ekologi Pertanian 97

periodik ke instansi pembina BPLHD Provinsi/Wilayah dan
Walikotamadya/Kabupaten Administrasi.

Pada umumnya, lingkup kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan
melalui proses kemitraan adalah pembangunan prasarana dan atau sarana kota.
Lingkup kegiatan kemitraan dapat berwujud "Built Operation Transfer (BOT)
maupun Built Transfer Operation (BTO)", ataupun wujud lain melalui
kemitraan antara PEMDA dengan pihak yang terkait. Dalam rangka
mengoptimalkan tujuan dan kegunaan sarana dan atau prasarana lingkungan
yang dibangun, perlu diidentifikasi sejak dini dampak lingkungan yang tidak
tergolong besar dan penting atau secara teknologi dampak pentingnya dapat
dikelola.

Untuk suatu kegiatan yang direncanakan yang tidak menimbulkan dampak
penting, selain harus Menyusun UKL dan UPL, juga wajib dilengkapi dengan
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dilaksanakan oleh Instansi
Pembina Teknis di Tingkat Walikotamadya atau Kabupaten Administrasi
dibawah koordinasi Walikotamadya atau Bupati Administrasi. Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dibuat oleh Pemrakarsa Kegiatan dengan
dibubuhi materai dan diketahui oleh Instansi Pembina Teknis di tingkat
Walikota- madya atau Kabupaten Administrasi.

6.4 Kelestarian Ekologi Pertanian

Sumber daya lahan pertanian merupakan komponen utama dalam industri bahan
pangan yang tidak dapat digantikan oleh peralatan atau mesin modern. Lahan
pertanian tetap diperlukan sepanjang masa, karena lahan bersama-sama dengan
air, sinar matahari, gas karbon, dan tanaman adalah merupakan komplek mesin
industry pangan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Namun
keberadaan dan mutu lahan (tanah) pertanian dapat menjadi rusak oleh
keteledoran manusia, karena sifat tidak acuh atau kurang memahami. Adalah
menjadi tugas para ilmuwan pertanian untuk memandu dan membimbing
masyarakat guna melestarikan mutu sumber daya lahan pertanian yang luasnya
terbatas dan sangat riskan terhadap kerusakan oleh pengaruh iklim tropis.
Kekhawatiran tentang terjadinya kerusakan lahan dan lingkungan pertanian
yang berdampak terhadap ketidakberlanjutan produksi pertanian dikemukakan

98 Tata Ruang Pertanian Kota

oleh banyak kalangan, baik ilmuwan sosial, agronomi, maupun pengamat
pangan dan kependudukan (Sisworo 2006).

Kekhawatiran dan peluang akan kerusakan lahan pertanian justru lebih banyak
terjadi di negara-negara berkembang yang berpenduduk miskin dengan
kepadatan penduduk tinggi. Petani di negara berkembang padat penduduk dan
miskin mengelola sumber daya lahan secara intensif-eksploitatif tanpa
memperhatikan upaya pelestarian dan keberlanjutannya, karena terdesak oleh
kepentingan jangka pendek. Kekhawatiran dikemukakan oleh Sisworo (2006),
yang menyatakan bahwa adopsi teknologi budidaya dan intensifikasi telah
mengakibatkan ambruknya struktur fisik tanah, yang mengakibatkan tanah
menjadi sakit, lelah (fatigue) dan lapar, karena tidak diberikannya pupuk
organik. Walaupun bukti ilmiah tentang kekhawatiran tersebut belum pernah
didokumentasikan, namun perlu menjadi perhatian para ilmuwan tanah dan
agronomis.

Sistem budidaya pertanian ekologis (SBPE) adalah sistem pertanian yang
memanfaatkan segala komponen, baik fisik, kimia maupun biologi yang ada
dalam suatu ekosistem, baik di dalam tanah, udara maupun air untuk mencapai
produktivitas yang optimum, sehat, dan berkelanjutan. Pendekatan SBPE ini
dianggap sebagai resultan dinamis dalam memanfaatkan sumber daya alam
seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia (Dilts dalam Kasryno,
2006).

Sistem Bertani yang memadukan antara pertanian dengan teknologi modern,
adalah system Bertani yang berperilaku secara cerdas dalam mengolah sumber
daya alam tanpa merusak alam itu sendiri. Hal ini perlu pendekatan arsitektur
yang dapat menjadi koridor agar bangunan, sistem, dan kegiatan yang dilakukan
dapat berkesinambungan dengan alam, tanpa merusaknya.

Arsitektur ekologis dapat dimaknai sebagai wadah pemenuhan kebutuhan
terhadap aktivitas fisik maupun psikologis manusia yang mempertimbangkan
hubungan timbal balik terhadap lingkungan sekitarnya demi kelestarian alam.
Kaitannya dengan pertanian, ekologi menjadi induk dari lingkungan. Pertanian
menjadi sub dari ekologi yang saling berkesinambungan. Penerapannya dalam
pertanian terlihat pada pertanian organik. Dengan pertanian organik maka
kelestarian ekologi akan terjaga dan terkait dalam permasalahan hubungan
ekologi dan pertanian maka hal ini sangat berhubungan. Bila menggunakan
pertanian organik maka kelestarian ekosistem akan terjaga pula. Disinilah letak
pentingnya pendekatan ekologis bagi kegiatan pertanian (Utami, A.D., Sri, Y.,
dan Ummul, M. 2017).

Bab 6 Pengelolaan Lingkungan dan AMDAL untuk Kelestarian Ekologi Pertanian 99

Perlunya penyediaan teknologi adaptif terkait dengan kelestarian ekologi
pertanian. Sistem produksi pertanian harus bertumpu pada teknologi adaptif,
pada manusia pelaku usaha tani, pada kualitas sumber daya pertanian, dan pada
produksi, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang.
Teknologi yang adaptif adalah teknologi yang tepat dan terbaik untuk mencapai
tujuan produksi, keuntungan ekonomi, maupun kelestarian ekologi pertanian.

“Pertanian berkelanjutan harus berdasarkan pada penerapan teknologi yang
secara tepat mampu mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara lestari.
Namun aspek keberlanjutan sistem pertanian harus dipandang secara dinamis
dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan
pangan dan hidup manusia”. Berdasarkan pesan tersebut dapat disimpulkan
bahwa pelestarian sumber daya dan lingkungan bukan merupakan tujuan final,
tetapi berstatus sebagai prasyarat bagi pencukupan produksi pangan bagi
manusia. Dalam rumusan lain disebutkan, tugas dan tantangan bagi pemerintah
dan petani adalah “Meningkatkan produktivitas pertanian, guna mencukupi
kebutuhan pangan yang disertai dukungan pemeliharaan kapasitas produksi
sumber daya pertanian, berdasarkan prinsip keberlanjutan sistem pertanian”
(Anonymous. 1987 dalam Sumarno 2012).

6.5 Pengembangan Sistem Pertanian
Berkelanjutan

Selain produktivitas, ada beberapa komponen yang bisa digunakan sebagai
tolakukur dari pembangunan pertanian berkelanjutan, juga dijadikan acuan
pengelolaan lingkungan, yaitu: kepunahan spesies, kerusakan hutan, erosi tanah
dan lain-lain. Pembangunan pertanian ke depan memerlukan reorientasi
pendekatan, terutama dalam pengembangan sistem produksi tanaman. Selaras
dengan RHL dan semakin mengemukanya isu lingkungan serta kesehatan maka
pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pembangunan pertanian yang
mengombinasikan teknologi tradisional dengan teknologi modern. Jika
penggunaan pupuk organik dianggap sebagai teknologi tradisional dan
penggunaan pupuk anorganik sebagai teknologi modern maka konsep
pengelolaan hara terpadu yang mengombinasikan pemupukan organik dengan
anorganik sudah memenuhi kriteria pertanian berkelanjutan.

100 Tata Ruang Pertanian Kota

Consultative Group on Internati-onal Agricultural Research (CGIAR) sebagai
induk organisasi lembaga-lembaga penelitian internasional mendukung gagasan
pertanian berkelanjutan, tetapi tidak sepakat dengan pengertian pertanian
berkelanjutan yang diidentikkan dengan pertanian organik. CIMMYT
mengartikan sustainable dengan supportable, yaitu memacu kenaikan produksi
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan sistem pertanian
organik di Indonesia, sebagai negara agraris yang beriklim tropis basah dengan
sumber daya bahan organik yang melimpah, sangat potensial dan
memungkinkan untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Departemen Pertanian
telah mencanangkan dan memprogramkan pengembangan pertanian organik
yang sejalan dengan revitalisasi pertanian, di mana aspek peningkatan mutu,
nilai tambah, efisiensi sistem produksi, serta kelestarian lingkungan merupakan
isu yang menjadi sasaran utama.

Pertanian organik ”rasional” (POR) atau pertanian semiorganik sebagai sistem
pertanian yang menggunakan bahan organik sebagai salah satu masuk-an yang
berfungsi sebagai pembenah tanah dan suplemen pupuk buatan (kimia
anorganik). Pestisida dan herbisida digunakan secara selektif dan terbatas, atau
menggunakan biopestisida. Landasan utamanya adalah sistem pertanian
modern (GAP) yang mengutamakan produktivitas, efisiensi sistem produksi,
keamanan, serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pengembangan
POR dengan pemberian pupuk/organik merupakan salah satu syarat utama
(compulsory technology), yang berfungsi sebagai pembenah tanah dan
sekaligus sebagai suplemen untuk mengurangi penggunaan pupuk an-organik.
Aplikasi pupuk anorganik didasarkan pada konsep pengelolaan hara spesifik
lokasi yang menganut prinsip feed what the crop need. Pupuk diberikan secara
proporsional dan rasional sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dengan demikian,
aplikasi pupuk organik dan pupuk anorganik sama-sama menjadi andalan dalam
peningkatan produktivitas, efisiensi input, sekaligus untuk perbaikan dan
kelestarian lingkungan (Las et al., 2004).

Bab 7

Konservasi Tanah dan
Reklamasi Lahan untuk
mendukung efektivitas tata
ruang pertanian perkotaan

7.1 Pendahuluan

Perkembangan pembangunan daerah perkotaan bergerak sangat cepat
mengakibatkan semakin sempitnya ruang-ruang terbuka hijau yang diakibatkan
oleh terjadinya perubahan penggunaan lahan tidak terbangun menjadi
terbangun. Perubahan penggunaan lahan di perkotaan ini diakibatkan oleh
pertambahan jumlah penduduk yang membutuhkan pemukiman,
pengembangan kawasan industri, pembangunan sarana prasarana sosial dan
pemerintahan. Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan berperan penting
dalam menjaga kestabilan ekosistem. Semakin sempitnya ruang terbuka hijau
ini akan mengakibatkan meningkatnya polusi yang berdampak buruk bagi
kesehatan masyarakat. Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau di

102 Tata Ruang Pertanian Kota

perkotaan ini biasanya terdiri dari taman unit lingkungan, taman sepanjang
sempadan jaringan jalan, sempadan sungai, sempadan rel kereta api kawasan
pemakaman, lahan pertanian dan hutan kota. Ruang terbuka hijau memiliki
manfaat untuk menjaga kestabilan ekologi, pemeliharaan kelangsungan
persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta flora dan fauna,
sumber keindahan dan kenyamanan dan sumber bunga, buah, daun dan kayu
yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Lahan pertanian memiliki fungsi yang besar bagi kehidupan makhluk di
dalamnya. Demikian juga untuk pertanian kota (urban farming), lahan pertanian
memiliki manfaat yang baik bagi lingkungan kota. Praktek pertanian yang
dilakukan pada wilayah perkotaan terdiri dari berbagai bentuk, pada lahan yang
luas dapat dilakukan pertanian secara umum, namun pada lahan-lahan sempit di
antara pemukiman praktek pertanian dapat dilakukan dengan sistim seperti
hidroponik, aquaponik dan vertikultur. Dengan penggunaan metode ini pelaku
pertanian dapat memanfaatkan atap rumah, halaman rumah dan pagar rumah
menjadi kebun. Pemanfaatan areal sekitar rumah dan atap rumah ini berperan
sebagai menjaga ketahanan pangan sekaligus konservasi tanah dan air.

Perubahan penggunaan lahan terbuka hijau menjadi penggunaan lain dapat
mengakibatkan semakin menyusutnya daerah resapan air dan berkurangnya
kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Perubahan lahan yang berfungsi
ruang terbuka hijau dan situ-situ yang berfungsi menampung air hujan menjadi
kawasan terbangun merupakan fenomena yang sering terjadi di perkotaan. Hal
ini akan mengakibatkan semakin besarnya limpasan air permukaan (surface run-
off) pada saat turun hujan. (Pontoh and Sudrajat, 2005). Salah satu cara
mengurangi degradasi tanah di wilayah perkotaan adalah dengan
memaksimalkan urban farming dan menggiatkan masyarakat untuk bercocok
tanam pada areal tempat tinggalnya.

Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) secara ekologi dapat
memberikan manfaat sebagai (1) konservasi sumber daya tanah dan air, (2)
memperbaiki kualitas udara, (3) menciptakan iklim mikro yang sehat, dan (4)
memberikan keindahan (Setiawan and Rahmi, 2004). Konservasi tanah dan air
melalui pertanian kota dapat melalui lahan dan tanaman yang dikelola yang
dapat mengurangi kuantitas air hujan yang dialirkan. Ait hujan akan tertampung
sementara sebelum meresap ke dalam tanah.

Bab 7 Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan untuk mendukung efektivitas tata 103

7.2 Metode Konservasi Tanah dan Air

Konservasi tanah dan air merupakan suatu kegiatan yang sangat penting
diperhatikan dalam kegiatan pertanian, karena dalam proses kegiatan pertanian
selalu berkaitan dengan tanah dan air. Dalam kegiatan pertanian pengolahan
tanah merupakan pekerjaan utama. Pengolahan tanah yang tidak sesuai dengan
kaidah-kaidah konservasi akan merusak tanah dan akan menurunkan
produktivitas pertanian. Konservasi tanah dan air dalam arti luas adalah
penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan
kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat
yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah (Arsyad, 2009).

Dalam praktek pertanian, para pelaku pertanian sering mengabaikan konservasi
tanah. Dampak praktek pertanian yang merusak tanah akan diketahui dalam
waktu yang lama di lapangan, misalnya tanaman akan mengalami penurunan
hasil. Misalnya dampak erosi dan pencemaran tanah oleh pemupukan kimia dan
penyemprotan tanaman dengan pestisida tidak akan langsung terlihat
dampaknya pada lahan. Erosi menimbulkan dampak yang luas berupa
penurunan produktivitas tanah di tempat terjadi erosi, dan penurunan ekosistem
pada bagian hilir akibat banjir, kekeringan, serta pendangkalan sungai dan
danau. Laju erosi tanah pada lahan pertanian dengan lereng antara 3−30%
tergolong tinggi, berkisar antara 60−625 t/ha/tahun (Sutrisno and Heryani, 2014)

Akibat dari kurangnya perhatian terhadap konservasi tanah dan air banyak
kerugian yang dialami di Indonesia. Selama periode 1998-2004, terjadi 402 kali
banjir dan 294 kali longsor di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian materi
sebagai tangible product senilai Rp.668 miliar (Kartodihardjo 2006). Nilai
intangible products yang hilang sulit dikuantifikasi, baik dalam aspek ekologis,
lingkungan maupun sosial dan budaya, sebagai bagian dari multifungsi
pertanian. Namun dapat dipastikan bahwa nilai intangible tersebut sangat besar,
baik secara material maupun immaterial (Adimihardja, 2008).

Faktor penyebab kerusakan tanah melalui kegiatan pertanian adalah:

1. Erosi, pengikisan tanah oleh air atau angin akan berdampak pada
pengurangan kesuburan tanah, karena terjadinya erosi akan mengikis
top soil yang kaya akan bahan organik. Erosi akan berdampak buruk
pada lahan terjadinya erosi (lahan yang lebih tinggi) dan pada daerah
tempat penumpukan sedimen (lahan yang lebih rendah)

104 Tata Ruang Pertanian Kota

2. Pengolahan tanah, tanah yang diolah intensif akan mengalami
kerusakan dengan terjadinya pemecahan agregat tanah sehingga tanah
menjadi lebih mudah terdispersi oleh tenaga hujan

3. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, residu kimia dalam
tanah akibat pemupukan kimia dan penggunaan pestisida kimia yang
intensif akan mengakibatkan tanah tanaman akan mengalami
keracunan residu tersebut. Seperti di Jawa, ditemukan bahwa residu
insektisida ditemukan pada beras dan lahan sawah (Jatmiko, Harsanti
and Ardiwinata, 1999) dan (Harsanti, Jatmiko and Ardiwinata, 1999)

4. Pertambangan dan industri, kegiatan pertambangan dan indsutri juga
akan mengakibatkan tanah dan air mengalami keracunan bahan-bahan
tambang. Di daerah-daerah pertambangan dan industri ditemukan
beberapa bahan pencemar tanah dan air seperti air raksa (Hg), emas,
Na, NH4, SO4, Fe, Al, Mn, Co, dan Ni

5. Kebakaran lahan, lahan yang mengalami kebakaran akan
mengakibatkan tanah yang terdegradasi yakni hilangnya lapisan top
soil dan biota-biota tanah yang sangat berperan dalam kesuburan
tanah.

6. Banjir, longsor dan konversi lahan. Kejadian banjir dan longsor akan
membawa tanah dari daerah yang lebih tinggi (lereng bukit, puncak)
ke daerah yang lebih rendah ( kaki bukit), hal ini akan menurunkan
produktivitas lahan. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non
pertanian akan menghilangkan produktivitas pertanian dengan cepat.

Konservasi Tanah dan air dapat dilakukan dengan berbagai metode yaitu,
metode vegetatif, metode mekanik dan metode kimia. Metode kimia masih
jarang dilakukan karena membutuhkan biaya yang relatif besar. Metode
vegetatif digunakan pada lahan-lahan yang memiliki kelerengan yang rendah
sampai sedang, sedangkan metode mekanik sering diterapkan pada lahan yang
berlereng sedang sampai.

7.2.1 Metode Konservasi Tanah dan Air secara Vegetatif

Metode konservasi tanah dan air secara vegetatif merupakan teknik konservasi
yang menggunakan tanaman/tumbuhan atau sisa-sisa tanaman untuk
melindungi tanah dari tenaga perusak tanah. Metode ini berfungsi untuk

Bab 7 Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan untuk mendukung efektivitas tata 105

melindungi tanah dari daya perusak butir hujan, dari daya perusak aliran tanah
dan memperbaiki infiltrasi tanah.

Macam-macam metode vegetatif tersebut adalah:

1. Penanaman tanaman penutup tanah secara terus menerus, digunakan
untuk tanah yang tidak diusahakan (misal kelerengan tinggi)

2. Penanaman Strip (Strip Cropping), Penanaman memotong lereng /
menurut kontur, Berselang seling, tanaman semusim dengan penutup
tanah

3. Pergiliran tanaman dan pupuk hijau (conservation rotation), dengan
prinsip, seperti metode strip cropping

4. Sistem Pertanian Hutan (Agroforestry), mengintegrasikan tanaman
pohon dengan tanaman rendah

5. Pemanfaatan sisa-sisa tanaman sebagai mulsa, yakni daun/batang
tumbuhan dipotong-potong kemudian disebarkan ke permukaan tanah
(setebal 25-30 cm), sebaiknya sisa tanaman yang proses pelapukannya
lambat (batang jagung, sorgum, jerami padi, dsb.)

6. Pupuk hijau, dibenamkan ke dalam lubang tanah (20-30 m) yang
memanjang memotong lereng secara merata di seluruh bidang tanah,
bahan dipilih yang mudah lapuk.

7.2.2 Metode Konservasi Tanah dan Air secara Mekanik

Metode konservasi tanah dan air secara mekanik merupakan perlakuan fisik
mekanis yang diterapkan pada lahan dengan membuat bangunan-bangunan
sipil. Bangunan-bangunan sipil ini bertujuan untuk mengurangi tenaga aliran air
berupa aliran permukaan dan erosi, meningkatkan kemampuan penggunaan
tanah, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang
tidak merusak, memperbesar dan memperbaiki infiltrasi air ke dalam tanah dan
penyediaan air bagi tanaman.

Macam-macam metode mekanik

1. Pengolahan tanah (Tillage), perlakuan mekanis untuk menciptakan
keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman (sebagai tempat
tumbuh bibit, daerah perakaran, membenamkan sisa tanaman, dan
memberantas gulma). Pengolahan tanah yang kurang tepat bahkan

106 Tata Ruang Pertanian Kota

akan merugikan konservasi, sehingga sebaiknya adalah dengan
pengolahan tanah seperlunya (minimum tillage), pemberantasan
gulma menggunakan herbisida, dan merubah kedalaman pengolahan
2. Pengolahan tanah menurut kontur (contour cultivation,), merupakan
teknik pembajakan tanah melintang / memotong lereng. Teknik ini
akan lebih efektif jika diikuti penanaman menurut kontur. Keuntungan
metode adalah terdapat penghambat aliran permukaan yang akan
memungkinkan penyerapan air lebih besar dan menghindari
pengangkutan tanah.
3. Guludan
4. Guludan bersaluran
5. Parit/Saluran Pengelak (diversion ditch), dibuat melintang lereng,
untuk menampung air dan mengalirkan ke saluran pembuang utama.
Besarnya tergantung laju puncak aliran yang terhitung.
6. Teras
7. Balong/waduk, Dam penghambat, Rorak, dan Tanggul, bangunan ini
berfungsi untuk mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan,
sehingga air dapat meresap ke dalam tanah. Selain itu air yang
tertampung juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain.

Gambar 7.1 : Kolam Konservasi di Daerah Permukiman (Fitri and Ulfa,
2015)

Pembangunan kolam konservasi di daerah pemukiman (Gambar 7.1)
merupakan salah satu bangunan sipil pada metode konservasi tanah secara
mekanik yang bertujuan untuk mengurangi tenaga perusak air hujan. Kolam

Bab 7 Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan untuk mendukung efektivitas tata 107

konservasi ini berfungsi untuk menampung air hujan sehingga akan mengurangi
debit air ke sistim saluran drainase atau aliran sungai.

7.2.3 Metode Konservasi Tanah dan Air secara Kimia

Metode konservasi Tanah dan air secara kimia merupakan teknik konservasi
yang menggunakan preparat kimia sintetis maupun alami dengan tujuan untuk
mendukung proses pembentukan agregat/struktur tanah, merubah sifat-sifat
hidrofobik/hidrofilik tanah sehingga merubah kurva penahanan air, mengurangi
dan meningkatkan Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah yang akan
memengaruhi kemampuan tanah untuk menahan unsur hara. Keunggulan dari
preparat kimia sebagai pembenah tanah (Soil Konditioner) ini adalah tahan
terhadap serangan mikroba, dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman semusin
(terutama pada tanah liat berat), mempertinggi permeabilitas tanah sehingga
erosi berkurang.

Bahan kimia dari pembenah tanah/Soil Konditioner ini terdiri dari:

1. MCS, Campuran dimethyldichlorosilane dan methyl-trichlorosilane
(Van Bavel, 1950), berupa cairan yang mudah menguap, gas yang
terbentuk bercampur dengan air tanah. Senyawa yang terbentuk
membuat agregat tanah stabil.

2. Krilium: merupakan garam natrium dari polyacrylonitrile yang
terhidrolisa.
Soil conditioner ini mahal, sehingga dikembangkan bahan lain:
• Polimer tak terionisasi: Polyvinyl alcohol (PVA), yang bersifat
non hidrofobik
• Polyanion, antara lain, Polyvinyl acetate (PVa), Polyacrylonitrile
setengah terhidrolisa (Hp PAN), Poly acrylic acid (PAA), Vinyl
acetate malcic acid copolymer (VAMA), yang bersifat non
hidrofobik dan dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah.
• Polication: Dimethylaminoethylmetacrylate (DAEMA), yang
bersifat non hidrofobik,
• Dipole polimer (gugus + dan -): Polyacrylamide (PAM), yang
bersifat non hidrofobik
• Emulsi Bitumen, yang bersifat non hidrofilik dan dapat
meningkatkan Kapasitas Tukar Kation tanah

108 Tata Ruang Pertanian Kota

Pembenah tanah (soil conditioner) dapat digunakan untuk mempercepat
pemulihan kualitas tanah. Penggunaan pembenah tanah utamanya ditujukan
untuk memperbaiki kualitas fisik, kimia, dan/atau biologi tanah, sehingga
produktivitas tanah menjadi optimum. Pembenah tanah ada yang bersifat alami
maupun buatan (sintetis). Berdasarkan senyawa atau unsur pembentuk
utamanya, pembenah tanah bisa dibedakan sebagai pembenah tanah organik,
hayati, dan mineral. Penggunaan pembenah tanah yang bersumber dari bahan
organik sebaiknya menjadi prioritas utama, selain terbukti efektif dalam
memperbaiki kualitas tanah dan produktivitas lahan, juga bersifat terbarukan,
insitu, dan relatif murah, serta bisa mendukung konservasi karbon dalam tanah.
Kelemahannya adalah dibutuhkan dalam dosis relatif tinggi. Beberapa
pembenah mineral juga efektif dalam meningkatkan kualitas tanah, namun tetap
harus disertai dengan penggunaan pembenah tanah organik. Penggunaan
pembenah tanah sintetik perlu diuji terlebih dahulu dari segi dampak negatifnya
terhadap lingkungan, selain pertimbangan harga yang umumnya relatif mahal,
meski dosis yang digunakan relatif rendah. (Dariah et al., 2015)

7.3 Konservasi Tanah dan air pada
Urban Farming

Daerah perkotaan yang padat akan memiliki tingkat kerentanan terhadap banjir
yang besar, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi dan mengendalikan
banjir yang terdapat di daerah perkotaan. Prinsip konservasi tanah dan air
diperkotaan adalah mengurangi aliran air yang merusak tanah. Pada lahan di
perkotaan diupayakan tidak ada aliran permukaan (run off). Aliran permukaan
merupakan bagian dari air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah yang
mengakibatkan terjadinya pengikisan permukaan tanah (erosi). Air hujan yang
menjadi run off sangat bergantung kepada intensitas hujan, penutupan tanah,
dan ada tidaknya hujan yang terjadi sebelumnya (kadar air tanah sebelum
terjadinya hujan). Kadar air tanah sebelum terjadinya hujan biasa disebut AMC
(Antecedent Moisture Content) (Rahim and Hastuti, 2008)

Prinsip konservasi tanah dan air ini dapat dilakukan dengan pertanian
konservatif. Beberapa praktek pertanian kota yang dapat dilakukan adalah sistim
vertikultur, hidroponik dan akuafonik. Sistim ini dapat mengurangi degradasi
tanah adalah dengan penambahan vegetasi untuk konservasi. Pada Gambar 7.2

Bab 7 Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan untuk mendukung efektivitas tata 109

dan Gambar 7.3 dapat dilihat bahwa pemanfaatan pekarangan rumah atau
perkantoran digunakan untuk pertanian. Tanaman yang ditanam secara vertikal
akan menambah ruang untuk penampungan air hujan sehingga mengurangi
aliran permukaan. Disamping untuk mengurangi aliran permukaan, sistim ini
juga dapat menambah pendapatan masyarakat melalui panen dan menambah
keindahan lingkungan.

Gambar 7.2: Penambahan vegetasi untuk konservasi tanah. (Odiesignews,
2021)

Selain pemanfaatan pekarangan dan sistim vertikultur, ruang lain yang dapat
dimanfaatkan di pemukiman adalah pemanfaatan atap rumah menjadi lahan
pertanian. Atap rumah yang dijadikan lahan pertanian akan mengurangi aliran
permukaan dengan air yang tertahan di atap rumah tanpa dialirkan ke saluran
buangan air atau drainase tetapi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air
tanaman. Pada Gambar 7.4 dapat dilihat bahwa pemanfaatan atap rumah sebagai
pengganti lahan untuk pertanian.

110 Tata Ruang Pertanian Kota

Gambar 7.3: Bentuk Pertanian kota dengan pemanfaatan ruang kosong.
(INDONESIA, 2016)

Gambar 7.4: Pemanfaatan Atap Rumah sebagai Tempat Budidaya Pertanian.
(Bebeja.com, 2021)

Bab 7 Konservasi Tanah dan Reklamasi Lahan untuk mendukung efektivitas tata 111

Gambar 7.5 : Komponen Zero Run-off (Fitri and Ulfa, 2015)
Hasil penelitian (Fitri and Ulfa, 2015) menunjukkan bahwa paya pembuatan
komponen-komponen Zero run-off dan Agroforestri adalah salah satu bentuk
mitigasi terhadap bencana banjir genangan yang lebih besar. Penerapan konsep
zero-run off di Sub DAS Belik akan cukup efektif dalam upaya mengendalikan
banjir di Kota Yogyakarta. Urban Farm adalah pertanian urban yang
mengintegrasikan fungsi budidaya, produksi, penelitian, dan pemasaran serta
berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan Kota dengan menerapkan
konservasi energi, konservasi lahan, dan konservasi air. Walaupun terbagi
sesuai dengan kelompok kegiatannya, ruang-ruang tersebut tetap terintegrasi
satu dengan yang lain karena penerapan sirkulasi yang benar. Konservasi energi
dengan menggunakan solar cell dan wind turbine untuk mengubah energi
matahari dan angin dari lingkungan sekitar menjadi energi listrik, serta bukaan
yang lebar terutama pada ruang-ruang budidaya mampu mengurangi
penggunaan energi listrik. Konservasi lahan dengan memanfaatkan lebih dari
30% tapak sebagai Ruang Terbuka Hijau yang ditanami tanaman buah outdoor
dan Biopori di sela-sela tanaman buah outdoor tersebut. Konservasi air dengan
menggunakan rain water cather untuk mengumpulkan air hujan yang kemudian
bisa dimanfaatkan untuk budidaya sistem hidroponik. (Rosidi, Singgih and
Yuliani, 2016)

112 Tata Ruang Pertanian Kota

7.4 Reklamasi Lahan

Perkembangan wilayah perkotaan dengan perkembangan peradaban,
pertambahan jumlah penduduk dengan segala pemenuhan kebutuhannya
melalui kegiatan sosial ekonomi, budaya dan politik mendorong pemanfaatan
wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan sangat dibutuhkan. Salah satu solusi
untuk pembangunan dan pengembangan wilayah adalah pembangunan daerah
sub-urban dan reklamasi lahan. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari
sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan
lahan atau drainase.

Manfaat reklamasi lahan adalah menjadikan lahan yang rusak atau tidak
berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Manfaat positif lain dari reklamasi
lahan (Mahardika, 2016) adalah:

1. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi terlindung dari erosi karena
konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat
menahan gempuran ombak laut.

2. Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa terhindar
dari banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.

3. Tata lingkungan yang bagus dengan peletakan taman sesuai
perencanaan dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat
memikat pengunjung. Hal ini bisa membuka mata pencaharian baru
bagi warga sekitar.

4. Pesisir pantai yang sebelumnya rusak, menjadi lebih baik dan
bermanfaat.

Reklamasi lahan dapat ditujukan untuk manfaat yang diinginkan namun tetap
mempertimbangkan aspek AMDAL dalam pengambilan keputusan.
Pemanfaatan lahan yang direklamasi dapat membantu mengatasi permasalahan
yang kompleks pada wilayah perkotaan.

Bab 8

Sistem Informasi Geografis
dalam Perencanaan Pertanian
Kota

8.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) telah hadir dan banyak diaplikasikan dalam
dekade terakhir sebagai pendekatan penting untuk perencanaan dan pengelolaan
sumber daya perkotaan. Penggunaan SIG sangat menguntungkan bagi
akademisi, pemerintah maupun perencana dalam melakukan pemetaan
penggunaan lahan termasuk pemetaan lahan pertanian kota. SIG juga
merupakan sebuah pendekatan yang bermanfaat bagi perencanaan pertanian
kota. Kemampuan pertanian kota untuk terus bertahan keberadaannya, akan
bergantung pada perencanaan yang baik dan didasarkan pada informasi
geografis yang akurat. Informasi geografis tersebut merupakan data yang dapat
dipercaya terkait luas wilayah pertanian, luas wilayah yang potensial untuk
pertanian, luas pertumbuhan lahan pertanian dari tahun ke tahun dan sebagai
lainnya. Namun, untuk menghasilkan informasi geografis tersebut, dibutuhkan
pengolahan data informasi geografis yang efektif pula dengan bantuan berbagai

114 Tata Ruang Pertanian Kota

macam teknik analisa dan alat, hal ini dapat didefinisikan sebagai cara kerja
Sistem Informasi Geografis.
Perencanaan diartikan sebagai sebuah gerakan pembangunan dari masa lalu ke
masa depan. Hal ini menyiratkan bahwa, dalam perencanaan diperlukan
keputusan terkait tindakan pembangunan yang tepat sekarang dan dampak
potensial tindakan tersebut dalam membentuk hubungan sosio-spasial di masa
depan (Healey, 2004). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami pula bahwa
perencanaan memiliki tiga dimensi waktu untuk menjadi pertimbangan di
dalamnya yaitu masa lalu, masa kini dan masa depan. Begitu pula dengan
perencanaan pertanian kota, perlu untuk mempertimbangkan tiga dimensi
waktu perencanaan tersebut.
Berkaitan dengan perencanaan pertanian kota, SIG dapat bermanfaat pada
ketiga dimensi waktu perencanaan yang meliputi:
1. Melakukan pemetaan lahan pertanian kota yang di dalamnya

mengandung luas dan lokasi.
2. Mengidentifikasi lahan pertanian kota yang potensial.
3. Menganalisis kemampuan lahan pertanian kota.
4. Mengidentifikasi tren perkembangan lahan pertanian kota.
5. Memprediksi perubahan lahan pertanian kota dan sebagainya.

Gambar 8.1: Proses Kemampuan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam
Dimensi Waktu Perencanaan Pertanian Kota (Penulis, 2021)

Dalam proses perencanaan pertanian kota, diperlukan suatu interpretasi lahan
yang baik, sehingga stakeholder dapat memiliki gambaran dan pengetahuan
yang baik pula tentang fenomena yang terjadi di lapangan pada masa lalu dan
masa kini. Fenomena yang terjadi di masa lalu dan masa kini tersebut, dapat
menjadi masukan bagi stakeholder untuk dapat memprediksi fenomena lahan di

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 115

masa depan. Hasil penggambaran fenomena pada dimensi waktu masa lalu dan
masa kini serta prediksi masa depan, secara keseluruhan dapat menjadi masukan
bagi perencanaan pertanian kota, di mana stakeholder dapat mengambil
keputusan kebijakan untuk menetapkan lahan-lahan pertanian kota yang tidak
dapat dikonversi dan tetap diakomodir keberadaannya. Berdasarkan hal
tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan SIG dalam perencanaan pertanian
kota meliputi 3 proses utama.

8.1.1 Pengertian SIG

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan alat yang sangat bermanfaat
dalam perencanaan kota dan segala unsur di dalam kota tersebut. Sistem
Informasi Geografis berasal dari tiga kata penting yang meliputi sistem,
informasi dan geografis. Sistem merupakan kumpulan unsur dan elemen
berbeda yang membentuk sebuah interaksi, sedangkan informasi merupakan
kumpulan data yang telah diolah sehingga menghasilkan data baru dengan
makna baru. Kemudian geografis adalah seluruh unsur yang ada di permukaan
bumi. Sistem Informasi Geografis dapat diartikan sebagai kumpulan data-data
yang berkaitan dengan lokasi, keberadaan dan fenomena suatu objek pada
permukaan bumi, lalu membentuk berbagai elemen untuk berinteraksi dalam
bentuk digital.

Gambar 8.2: Konsep Sistem Informasi Geografis (Mu et al., 2012) (Zhou et
al., 2020) menjelaskan bahwa:

“GIS provides unique capabilities for automated geographic analysis and
provides efficient data processing and description“.

116 Tata Ruang Pertanian Kota

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa SIG memiliki kemampuan
yang unik seperti merepresentasikan, menggambarkan, menyimpan, mengatur,
menganalisis dan memperbaharui data spasial dan non-spasial secara efisien.

Sedangkan (Varanka, 2021) menyatakan bahwa:

“Geographic information systems (GIS) object properties refer to
characteristics of digital data that represent entities and are stored in a database
model. Properties are the technical basis for GIS data attributes that represent
geographic qualities or relations that are abstracted from environmental
interactions and modeled in computational systems“.

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami pula bahwa SIG memiliki
karakteristik data digital yang proses penyimpanannya melalui model database.
Maka dari itu, untuk dapat mengaplikasikan SIG dibutuhkan platform dalam
bentuk sistem komputasi yang saling berkaitan antar sistem, sehingga data dari
satu sistem dapat dibagi dengan sistem lainnya.

8.1.2 Komponen SIG

SIG merupakan suatu sistem komputer yang terintegrasi di tingkat fungsional
dan jaringan (Gunawan, 2011), dengan komponen yang meliputi:

1. Perangkat keras (hardware)
Hardware dalam SIG yaitu komputer yang merupakan suatu sistem
dan platform untuk menjalankan software SIG

2. Perangkat lunak (software)
Software SIG merupakan media yang berfungsi untuk dapat
merepresentasikan, menggambarkan, menyimpan, mengatur,
menganalisis dan memperbaharui informasi geografis. Beberapa
software yang umumnya sering digunakan untuk mengolah SIG
meliputi ArcGIS, QGIS, AutoCAD dan lainnya.

3. Operator
SIG membutuhkan manusia dalam hal ini disebut operator untuk
menjalankan seluruh sistem dengan baik di dalam SIG.

4. Data dan informasi geografis
Data dan informasi geografis merupakan komponen SIG yang paling
penting. Data yang dioperasikan dalam SIG umumnya memiliki

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 117

hubungan yang dengan ruang spasial seperti fenomena yang terjadi di
permukaan bumi atau alam.
5. Proses
SIG terdiri dari beberapa proses yang saling terintegrasi yaitu
merepresentasikan, menggambarkan, menyimpan, mengatur,
menganalisis dan memperbaharui informasi geografis.

Gambar 8.3: Komponen Sistem Informasi Geografis (SIG) (Penulis, 2021)

8.1.3 Jenis Data SIG

Karakteristik data dalam SIG berusaha untuk menggambarkan fenomena di
permukaan bumi secara luas, konseptual, logis, dan fisik (Varanka, 2021).
Adapun jenis data dalam SIG meliputi data spasial dan data atribut.

Gambar 8.4: Jenis Data Sistem Informasi Geografis (Penulis, 2021)
Data spasial dapat digambarkan dengan dua jenis data yaitu vektor dan raster.
Data vektor merupakan data yang menggambarkan suatu objek dan fenomena

118 Tata Ruang Pertanian Kota

di permukaan bumi dalam bentuk garis, area dan titik dan merupakan bagian
dalam sistem koordinat yang diproyeksikan. Sedangkan data raster merupakan
data yang menggambarkan areal tertentu dalam bentuk pixel mencakup citra
satelit dan/atau peta hasil scanning. Kemudian data atribut merupakan data
dalam bentuk deskripsi kata dan angka terhadap fenomena di permukaan bumi.

Tabel 8.1: Contoh Jenis Data SIG dalam Pertanian Kota (Penulis, 2021)

Jenis Data SIG Contoh Bentuk Data dalam Pertanian Kota
Salah satu bentuk data polyline di pertanian kota
yaitu sungai. Data polyline ini dapat memberikan
informasi berupa panjang sungai.

Polyline

Data Vektor Salah satu bentuk data polygon di pertanian kota
spasial yaitu area lahan pertanian. Data polygon ini dapat
memberikan informasi berupa luasan area yang
digambarkan.

Polygon

Point Beberapa bentuk data point di pertanian kota yaitu
infrastruktur pertanian (bangunan pintu air),
persebaran lahan pertanian berdasar point dan
sebagainya. Data point ini dapat memberikan
informasi berupa persebaran lokasi dan jumlah unit.

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 119

Citra satelit

Raster

Peta
scanning

Data Deskripsi kata ▪ Jenis tanah di Kelurahan Cemorokandang
atribut Deskripsi angka
berupa Latosol
▪ Jenis lahan pertanian di Kelurahan Tlogowaru

berupa Sawah, Ladang dan Tegalan
▪ Bangunan pintu air di Kabupaten Malang

berjumlah 761 unit
▪ Luas lahan pertanian sawah di Kelurahan

Tlogowaru sebesar 271 Ha
▪ Panjang jaringan irigasi di Ngantang sebesar

30 km

120 Tata Ruang Pertanian Kota

8.1.4 Sumber Data

Sumber data dalam Sistem Informasi Geografis dapat berasal dari tiga sumber
yaitu lapangan, peta dan penginderaan jauh.

1. Sumber data lapangan
Data lapangan merupakan data yang diperoleh melalui survei primer
di lokasi penelitian atau perencanaan. Penelitian ini membutuhkan
pengukuran ataupun hanya sekedar melakukan pengamatan lokasi
untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal perencanaan
pertanian kota, data lapangan meliputi luas lahan, jenis tanaman,
kondisi tanaman, luas panen, kepemilikan lahan, masa pra tanam, masa
tanam, masa panen, pasca panen, persebaran jaringan irigasi (meliputi
panjang dan kondisi) dan persebaran infrastruktur pendukung
pertanian kota lainnya.

2. Sumber data peta
Data ini merupakan data yang bersumber dari peta analog yang
dikonversi ke dalam bentuk peta digital baik berupa vektor maupun
raster (peta scanning), ataupun juga secara langsung dapat berupa peta
digital. Dalam hal perencanaan pertanian kota, data peta meliputi
topografi, jenis tanah, klimatologi, hidrologi dan lainnya.

3. Sumber data pengindraan jauh
Pengindraan jauh merupakan bentuk data citra satelit yang kemudian
diinterpretasikan, kemudian di konversi ke dalam bentuk peta digital.

8.1.5 Tahapan Kerja SIG

Tahapan kerja SIG meliputi input, proses dan input. Input merupakan tahap
dalam mengumpulkan data yang telah dalam bentuk data digital. Kemudian di
tahap proses meliputi kegiatan pengelolaan, manipulasi dan analisa atau
pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan dapat hanya dikelola,
dimanipulasi atau langsung menuju kegiatan analisis. Sehingga dalam tahapan
proses, data dapat diproses dengan berbagai macam kegiatan maupun multi
kegiatan di dalamnya. Hasil dari proses data berupa informasi geografis yang
disebut ouput dalam tahapan kerja SIG.

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 121

Gambar 8.5: Tahapan Kerja Sistem Informasi Geografis (Penulis, 2021)

8.2 Pemanfaatan SIG dalam
Perencanaan Pertanian Kota

8.2.1 Pemanfaatan SIG untuk Pemetaan Lahan Pertanian
Kota

Dengan meningkatnya populasi penduduk kota dan penurunan lahan pertanian
kota, maka usaha pengelolaan, pengontrolan dan perencanaan penggunaan
lahan pertanian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan. Pemetaan menjadi
sebuah urgensi dalam berbagai bidang perencanaan dan pembangunan. Di
bidang pertanian sendiri, ketidaktersediaan peta yang merupakan hasil pemetaan
menimbulkan permasalahan berupa kurangnya pengetahuan stakeholder
tentang persebaran pertanian. Hal tersebut diindikasikan sebagai akibat dari
kurangnya dukungan teknologi informasi seperti SIG (Ahaliki, 2016). Hasil
pemetaan lahan pertanian bermanfaat untuk memberikan gambaran dan sebaran
lahan pertanian kota secara visual, sehingga dapat bermanfaat bagi stakeholder
dalam mengontrol lahan pertaniannya.

122 Tata Ruang Pertanian Kota

Berikut merupakan contoh pemetaan lahan pertanian Kota Malang yang diolah
melalui software SIG yaitu ArcGIS.

Gambar 8.6: Peta Persebaran Lahan Pertanian Tahun 2015 Kota Malang
Data spasial di dalam SIG memiliki dua komponen utama yaitu lokasi dan
atribut. Secara visual peta di atas telah memberikan gambaran yang sangat
bermakna bagi pemerintah dan perencana, baik dari segi lokasi, persebaran dan
pola lahan pertanian yang digambarkan. Lokasi mengacu pada letak suatu objek
yang digambarkan dalam bentuk vektor maupun raster dan di dalamnya telah
mengandung sistem koordinat bumi. ArcGIS sebagai software SIG yang sangat
umum digunakan memiliki tool Identify yang dapat berfungsi untuk
mengidentifikasi fitur geografis dari objek yang dituju.

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 123

Gambar 8.7: Identifikasi Fitur Geografis
Kemudian atribut merupakan karakteristik atau ciri dasar yang membentuk
suatu objek di dalam peta. Setiap data vektor, dapat di susun data atributnya
untuk menjelaskan karakter dari objek yang digambarkan, misalnya nama
kecamatan, jenis guna lahan, luasan dan lainnya. Adapun dari hasil pemetaan
lahan pertanian di Kota Malang, dapat dihasilkan data atribut sebagai berikut:

Gambar 8.8: Tabel Atribut Data
Data vektor di dalam ArcGIS memiliki delapan tipe penyimpanan data yang
meliputi:

Gambar 8.9: Tipe Penyimpanan Data Vektor ArcGIS

124 Tata Ruang Pertanian Kota

File DBF dapat di masukkan ke dalam Microsoft Excel untuk memudahkan
dalam mengolah data lebih lanjut atau menampilkan data dalam bentuk non
spasial. Berikut merupakan hasil input DBF file penggunaan lahan pertanian
Kota Malang tahun 2015:

Tabel 8.2: Hasil Input DBF File ke dalam Excel

Guna Lahan/Kecamatan Luas (Ha)
Ladang 2.677,06
55,27
Kecamatan Blimbing 1.176,27
Kecamatan Kedungkandang 687,93
Kecamatan Lowokwaru 757,60
Kecamatan Sukun 681,25
Perkebunan 681,25
Kecamatan Kedungkandang 1.031,16
Sawah 78,43
Kecamatan Blimbing 204,21
Kecamatan Kedungkandang 403,85
Kecamatan Lowokwaru 344,67
Kecamatan Sukun 8.778,93
Total

SIG yang pada awalnya merupakan alat yang hanya dapat dipergunakan oleh
para profesional maupun akademisi, kini terbuka dan tersedia secara luas
sehingga dapat memberikan informasi maupun data geografis khususnya dalam
pertanian. Tidak hanya dapat memetakan persebaran lahan pertanian seperti di
atas, namun SIG juga mampu memberikan informasi dan data lain terkait
pertanian yang kemudian dapat dipetakan meliputi kemiringan lereng,
topografi, jenis tanah, klimatologi, geologi dan berbagai lainnya.

8.2.2 Pemanfaatan SIG untuk Menganalisis Potensi dan
Kemampuan Lahan Pertanian Kota

Penilaian potensi lahan sangat diperlukan terutama dalam rangka penyusunan
kebijakan, pemanfaatan lahan dan pengelolaan lahan secara berkesinambungan.
Berdasarkan SK MENTAN NO. 837/Kpts/UM/II 1980 dan NO.
683/Kpts/UM/II/1981 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan
Lindung dan Hutan Produksi, terdapat kriteria penetapan fungsi kawasan yang
dinilai sebagai faktor penentu kemampuan lahan yaitu kemiringan lereng, jenis
tanah dan intensitas hujan harian.

SIG sangat dibutuhkan sebagai pendekatan untuk melakukan toolset overlay
ketiga faktor penentu tersebut. Toolset overlay memiliki beberapa tools untuk

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 125

melakukan pengolahan data secara tumpang susun, salah satu yang digunakan
untuk menganalisis potensi dan kemampuan lahan yaitu tool intersect. Tool
intersect digunakan untuk menentukan overlap antar vektor-vektor yang
dimasukkan sebagai input. Dalam tahap ini, vektor yang dimaksud yaitu
kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan harian.

Berikut merupakan contoh pemanfaatan SIG dalam menganalisis potensi lahan
pertanian Kota Malang yang diolah melalui ArcGIS.

Gambar 8.10: Kemampuan SIG melakukan Overlay beberapa Kriteria untuk
Potensi Lahan

Berdasarkan peta hasil overlay, diketahui bahwa Kota Malang memiliki potensi
untuk dikembangkan sebagai dua kategori lahan. Kategori potensi fungsi lahan
yang paling mendominasi di Kota Malang yaitu Kawasan Budidaya Tanaman
Tahunan, Kawasan Budidaya Tanaman Semusim dan Kawasan Budidaya.

Selain itu, kemampuan lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-
sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk
mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan (MENTERI

126 Tata Ruang Pertanian Kota

NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup tersebut, lahan diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kelas
kemampuan:
1. Kelas I dan kelas II merupakan lahan yang cocok untuk penggunaan

pertanian
2. Kelas VII dan kelas VIII merupakan lahan yang harus dilindungi atau

untuk fungsi konservasi
3. Kelas III sampai dengan kelas VI dapat dipertimbangkan untuk

berbagai pemanfaatan lainnya dan masih dapat digunakan untuk
pertanian.
Berikut merupakan contoh pemanfaatan SIG dalam menganalisis kemampuan
lahan pertanian Kota Malang yang diolah melalui ArcGIS.

Gambar 8.11: Kemampuan SIG melakukan Overlay beberapa Kriteria untuk
Kemampuan Lahan

Gambar 8.12: Kemampuan Lahan Kota Malang

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 127

Berdasarkan peta di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan lahan di Kota
Malang berada pada kelas I, II, III dan V. Hal itu mengindikasikan bahwa
seluruh lahan di Kota Malang dari segi kemampuan lahannya, dapat
dikembangkan menjadi lahan pertanian kota terutama pada lahan dengan kelas
I dan II. Adapun berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dalam tingkat kelas
yang disusun oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kota Malang jenis penggunaan
lahan pertanian yang dapat dikembangkan di Kota Malang meliputi tanaman
pertanian semusim, tanaman rumput, hutan dan cagar alam, padang
penggembalaan, hutan produksi dan hutan lindung. Pemerintah maupun
perencana perlu mengetahui potensi fungsi lahan dan kemampuan lahan di suatu
kota untuk mempermudah dalam rangka mengarahkan pemanfaatan dan
pengelolaan lahan ke depan. Hal itu dilakukan agar pemanfaatan lahan mengacu
pada nilai kepentingan lahan atau tanah.

8.2.3 Pemanfaatan Citra Satelit dan/atau Pengindraan Jauh
untuk Pemetaan Tren Perkembangan Lahan Pertanian Kota

Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren geografis dalam
konteks ruang pertanian kota dapat memungkinkan upaya perencanaan yang
lebih baik. Salah satu strategi yang mungkin efisien dan produktif dalam
kegiatan ini adalah penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode
survei primer secara langsung untuk mengidentifikasi lahan pertanian kota,
relatif mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, tren
perkembangan lahan pertanian kota pada waktu yang lampau juga sulit untuk
diidentifikasi. Salah satu sumber data SIG yang dapat memudahkan dalam
mengidentifikasi tren lahan pertanian kota adalah pengindraan jauh (remote
sensing). Pengindraan jauh telah banyak digunakan selama beberapa dekade
khususnya dalam bidang perencanaan pertanian kota. Pengindraan jauh dapat
menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi perkembangan dan perubahan
pertanian kota serta memantau unsur-unsur di dalamnya dalam skala ruang dan
waktu yang berbeda. Teknik ini memungkinkan proses pemantauan pertanian
kota dapat dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif rendah. Berikut
merupakan beberapa penelitian yang telah memanfaatkan pengindraan jauh
untuk pemetaan tren perkembangan lahan pertanian kota:

128 Tata Ruang Pertanian Kota

Tabel 8.3: Penelitian-Penelitian terkait Pemetaan Tren Perkembangan Lahan
Pertanian Kota Menggunakan Pengindraan Jauh

No. Peneliti, Tahun Tujuan Penelitian Hasil Penelitian
dan Judul

1. Abd EL-kawy et Mengukur tren ▪ Penelitian ini mendeteksi dan

al., 2019, perubahan lahan memprediksi tren perkembangan

Temporal pertanian karena atau perubahan lahan dengan

detection and urbanisasi sebagai mengkombinasikan teknik

prediction of dasar untuk penginderaan jauh dan SIG
agricultural land memprediksi pola ▪ Penelitian ini mengidentifikasi

consumption by masa depan dari lima tipe klasifikasi fungsi lahan

urbanization using proses perubahan di wilayah studi yaitu lahan

remote sensing sebelumnya di pertanian, lahan untuk fungsi
beberapa bagian dari pelayanan perkotaan, kebun,

Alexandria dan jalan dan perairan
provinsi El-Behiera ▪ Analisis tren perkembangan
menggunakan citra
satelit Landsat tahun maupun perubahan lahan dimasa
1987, 2001, 2015, dan
2019 lalu dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa lahan

pertanian dan lahan untuk fungsi

pelayanan perkotaan merupakan

lahan dominan di wilayah

penelitian.
▪ Selama periode masa yang

diamati yaitu tahun 1987 hingga

2019, terjadi penurunan

signifikan di lahan pertanian, hal

tersebut berbanding terbalik

dengan adanya kondisi

pertumbuhan luar biasa di lahan

untuk fungsi pelayanan

perkotaan, hal ini diindikasikan

akibat dari peningkatan populasi

penduduk dari adanya fenomena

urbanisasi ilegal pada kurun

waktu tersebut

Berikut merupakan tren perkembangan dan/atau perubahan lahan dari tahun 1987 hingga 2019

di beberapa bagian dari wilayah Alexandria:

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 129

2. Schaefer and Mengevaluasi lahan ▪ Penelitian ini membuat dua peta

Thinh, 2019, pertanian dalam hal tutupan lahan dengan menggunakan

Evaluation of land perubahan teknik Penginderaan Jauh dan

cover change and strukturalnya dan algoritma klasifikasi terbimbing.

agricultural potensi untuk Kemudian, analisis perubahan

protection sites: A melindungi lahan lahannya memvisualisasikan,

GIS and Remote pertanian pada masa bagaimana lanskap lahan di kota Ho

Sensing approach depan di kota Ho Chi Chi Minh telah berubah selama

for Ho Chi Minh Minh berbasis GIS periode waktu dari 2010 hingga

city, Vietnam dan Penginderaan Jauh 2017

▪ Hasil dari penelitian ini

menunjukkan dalam kurun waktu 7

tahun kota Ho Chi Minh mengalami

alih fungsi lahan pertanian padi

sebesar 83,5%, tanah kosong sebesar

83,7%, tanaman tahunan sebesar

41,1% dan hutan sebesar 41,8%.

Sedangkan lahan terbangun

mengalami peningkatan sebesar

50,2% dalam 7 tahun.

▪ Sebagian besar hilangnya lahan

pertanian disebabkan oleh ekspansi

lahan perkotaan. Namun dalam

beberapa kasus, areal persawahan

juga dikonversi menjadi tanaman

semusim atau bahkan

terbengkalai. Situasi tersebut serupa

untuk tanaman lain, tetapi pada

tingkat yang lebih rendah.

Akibatnya, pada tahun 2017 terjadi

disparitas timur-barat dalam sebaran

spasial lahan pertanian

Berikut merupakan tren perkembangan dan/atau perubahan lahan dari tahun 2010 hingga 2017

di kota Ho Chi Minh:

130 Tata Ruang Pertanian Kota

Penelitian-penelitian di atas mengindikasikan pengindraan jauh memiliki
kemampuan untuk menggambarkan fenomena perubahan lahan antara dua atau
lebih periode waktu. Dapat dipahami pula, menjadi sebuah urgensi untuk
mengidentifikasi tren perkembangan dan/atau perubahan lahan pada masa lalu
untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang memengaruhi dalam
terjadinya alih fungsi lahan pertanian di perkotaan. Faktor-faktor tersebut dapat
dikelola secara efektif oleh pemerintah dan perencana kota, sebagai dasar dalam
membuat rencana pemanfaatan lahan kota, sehingga meminimalisir terjadinya
alih fungsi lahan pertanian di masa depan.

8.2.4 Prediksi Perubahan Lahan Pertanian Kota Berbasis SIG
dan Cellular Automata

Secara historis, perencana kota umumnya terlalu fokus pada fungsi perkotaan
sebagai pusat pelayanan dan komersial, pertanian hanya dianggap sebagai
fungsi bagi daerah pedesaan dan lahan perkotaan tidak dialokasikan untuk
budidaya pertanian (Mubvami and Mushamba, 2006). Dengan proses urbanisasi
yang cukup besar di daerah perkotaan saat ini, hal tersebut berpengaruh pada
perubahan tren perencanaan yang memprioritaskan untuk meningkatkan nilai
lahan dengan mengubah lahan pertanian menjadi fungsi pemukiman atau fungsi
komersial. Namun perlu dipertimbangkan bahwa, saat ini lebih dari setengah
populasi dunia tinggal di perkotaan. Ketergantungan masyarakat perkotaan pada
pasokan makanan dari pedesaan telah mencapai ambang batas keberlanjutan.
Kota perlu mengontrol lahan pertaniannya untuk dapat mengakomodir
kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung sangat besar dengan desa. Selain
itu, meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan telah menciptakan fenomena
alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Proses ini berlangsung

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 131

secara terus menerus di bawah pengaruh kegiatan ekonomi perkotaan yang
berkembang pesat. Dalam proses perencanaannya, pemerintah dan perencana
suatu kota atau wilayah seharusnya menjadi pemeran utama dalam
pengorganisasian dan manajemen lahan perkotaan tersebut (Sfa, Nemiche and
Rayd, 2020). Perencana juga merupakan aktor kunci untuk memfasilitasi dan
mempromosikan budaya pertanian perkotaan. Persepsi perencana merupakan
faktor penting dalam membatasi sebuah ketentuan melalui perumusan kebijakan
untuk perencanaan, pengaturan, dan legislasi kegiatan pertanian perkotaan.

Dalam rangka mengantisipasi konversi lahan pertanian yang semakin tidak
terkontrol maka, dibutuhkan sebuah perencanaan yang tepat sesuai dengan
kebutuhan dimasa depan. Permodelan berbasis prediksi perubahan lahan
pertanian khususnya menjadi salah satu pendekatan perencanaan untuk
mengantisipasi masalah tersebut. Prediksi lahan memberikan kesempatan untuk
mengeksplorasi kemungkinan yang terjadi di masa depan untuk pengembangan
di lokasi berbeda, pada skala yang berbeda, dan di bawah kondisi yang berbeda
(Osman, Shaw and Kenawy, 2018). Saat ini, permodelan prediksi lahan menjadi
pendekatan penting dan efektif untuk manajemen lingkungan (Sarparast,
Ownegh and Sepehr, 2020).

Salah satu algoritma untuk melakukan prediksi perubahan lahan adalah Cellular
Automata. Namun Cellular Automata juga sangat membutuhkan Sistem
Informasi Geografis (SIG) untuk menjalankan tahapan-tahapan permodelan
tersebut. Cellular Automata merupakan pendekatan paling umum untuk
melakukan permodelan prediksi perubahan lahan yang biasanya
mempertimbangkan situasi tetangga terdekatnya (Kyakuno, 2020).

Dalam melakukan prediksi perubahan lahan pertanian menggunakan Cellular
Automata ini, stakeholder maupun perencana dapat mengontrol driving factor
dan constraint factor dalam melakukan simulasinya. Driving factor merupakan
kondisi-kondisi yang dapat merangsang pertumbuhan kota atau perubahan
lahan pertanian menjadi lahan terbangun (permukiman). Beberapa contoh
driving factor tersebut meliputi:

132 Tata Ruang Pertanian Kota

Tabel 8.4: Driving Factor Perubahan Lahan Pertanian menjadi Lahan
Terbangun

Aspek Indikator

Aksesibilitas Jarak ke jalan tol
Jarak ke jalan utama
Jarak ke jalan lingkungan

Jaringan Prasarana Ketersediaan jaringan listrik
Ketersediaan jaringan telekomunikasi
Ketersediaan jaringan air bersih

Fasilitas Pelayanan Jarak ke fasilitas pendidikan
Jarak ke fasilitas kesehatan
Jarak ke fasilitas rekreasi
Jarak ke fasilitas perkantoran
Jarak ke stasiun
Jarak ke bandara
Jarak ke pusat kota
Jarak ke jalur bus
Jarak ke terminal
Jarak ke kawasan komersial
Jarak ke dengan permukiman
sebelumnya/eksisting

Ekonomi Nilai lahan

Demografi Kepadatan penduduk
Migrasi

Driving factor dalam proses perubahan lahan pertanian merupakan sesuatu yang
independen, dapat berubah seiring waktu, dan bervariasi di wilayah geografis

Bab 8 Sistem Informasi Geografis dalam Perencanaan Pertanian Kota 133

yang berbeda pula (Wahyudi and Liu, 2016). Sehingga dalam stakeholder dan
perencana perlu mengidentifikasi secara tepat faktor-faktor tersebut sesuai
dengan kota yang akan direncanakan. Sedangkan constraint factor merupakan
kondisi-kondisi yang menjadi pembatas dalam perubahan lahan pertanian
menjadi lahan terbangun, faktor ini merupakan kondisi yang tidak dapat diubah
dan dialih fungsikan. Dalam hal ini, stakeholder dan perencana berperan besar
dalam menentukan hal ini agar tidak terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang
besar ke depannya. Berikut merupakan beberapa constraint factor dalam
perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun:

Tabel 8.5: Constraint Factor dalam Perubahan Lahan Pertanian menjadi
Lahan Terbangun

Variabel Sub Variabel

Faktor geografis alam Topografi
Kelerengan

Faktor lingkungan Sungai
Waduk
Danau
Mata Air
Pertanian
Kawasan rawan bencana

Faktor kebijakan Konservasi lahan pertanian
Cagar alam
Koridor ekologi
Hutan lindung
Sempadan
Industri
RTH
Lahan pertanian berkelanjutan