Book Tata Ruang Pertanian Kota

184 Tata Ruang Pertanian Kota

Gambar 12.4 Analisis Lingkungan Sekitar
2. Analisis Fisik Tapak

Gambar 12.5: Analisis Fisik Tapak
3. Analisis sirkulasi Aksesibilitas Tapak

Gambar 12.6: Analisis sirkulasi Aksesibilitas Tapak

Bab 12 Perencanaan Tapak dalam Tata Ruang Guna Lahan Perkotaan 185

4. Analisis Visibiltas Tapak

Gambar 12.7: Analisis Visibiltas Tapak
Analisa tapak yang dilakukan dalam konteks UA haruslah sesuai dengan
beberapa elemen perencanaan tapak yang meliputi konteks, perimeter dan tata
letak desain tapak seperti yang diuraikan Napawan (2016) di bawah ini:

1. Konteks:
• Lokasi yang sesuai: konteks lingkungan dan juga sosial ekonomi
• Aksesibilitas ke situs: pejalan kaki atau transit

2. Perimeter:
• Konektivitas fisik: kemudahan masuk ke dalam tapak
• Konektivitas visual: kemudahan masuk ke dalam tapak

3. Tata Letak / Desain Tapak:
• Tata letak yang fleksibel: mengakomodasi banyak kegiatan
• Aksesibilitas di dalam tapak
• Pemeliharaan tapak

186 Tata Ruang Pertanian Kota

Gambar 12 8: Contoh beragam tapak UA yang dikembangkan di San
Francisco (Napawan, 2016)

12.3 Best Practices: Perencanaan Tapak
Pertanian di Masa Mendatang

Pengembangan tapak yang ada tentunya tidak akan berada pada jalur – jalur
yang konvensional, namun dengan bantuan desain dan teknologi dimungkinkan
untuk membuat sebuah system UA yang inovatif. Berikut ini merupakan
pembelajaran – pembelajaran penting yang dapat didapatkan dari UA yang telah
maju di beberapa negara.

12.3.1 Brooklyn: Public space vs UA

Kawasan Brooklyn dengan aktivitas metropolitannya yang luar biasa, ingin
menginisiasi UA sedemikian rupa sehingga mampu dinikmati oleh banyak
orang dan memberikan benefit secara langsung, sehingga mendesain UA di
ruang publik yang sama sekali tidak bertentangan dengan kegiatan di ruang
tersebut seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12.4. Hal ini menunjukkan
bahwa di mana pun dapat dikembangkan UA dengan bantuan desain dan
integrasinya dengan aktivitas yang ada.

Bab 12 Perencanaan Tapak dalam Tata Ruang Guna Lahan Perkotaan 187

12.3.2 Songzhuang Art and Agriculture City

Pola pembangunan konvensional menyatakan bahwa pertanian terletak di
pinggiran kota. Terletak di pinggiran kota Beijing, jarak Songzhuang dari pusat
kota Beijing memungkinkan pembentukan paradigma baru pembangunan di
mana hubungan tradisional kota, ruang terbuka, dan lahan pertanian
dikonfigurasi ulang.

Rencana induk Songzhuang mengembangkan komunitas mandiri yang
dirancang untuk mendorong pencarian kreatif, menawarkan kualitas hidup yang
tinggi, dan berintegrasi dengan ruang terbuka regional yang lebih besar dan
sistem hidrologi. Rencana ini membalikkan pola tradisional. Pembangunan
membentuk pinggiran kota dan lahan pertanian di dalamnya memungkinkan
keragaman kondisi tepi yang mendorong interaksi dengan struktur perkotaan.
Strategi ini menciptakan keseimbangan pembangunan dan ruang terbuka yang
pada akhirnya memfasilitasi kualitas hidup yang lebih tinggi melalui
swasembada dan peluang ekonomi baru berdasarkan penelitian dan kemajuan
ilmiah produk dan proses pertanian.

Gambar 12.9: Contoh tapak UA yang dikembangkan di Brooklyn (Napawan,
2016)

Beberapa prinsip yang digunakan dalam pengembangan Kota ini adalah:

1. Komunitas direncanakan sebagai rangkaian kluster industri kreatif
yang sangat saling berhubungan, serba guna

2. Kluster ini diatur dalam hubungannya dengan program katalistik dan
ruang publik yang memfasilitasi kehidupan, pekerjaan, dan rekreasi

188 Tata Ruang Pertanian Kota

3. Untuk menghindari penggusuran komunitas yang ada, rencana untuk
Songzhuang mengintegrasikan banyak desa di situs tersebut ke dalam
struktur perkotaan yang baru

4. Pola pembangunan konvensional mendikte bahwa peternakan terletak
di pinggiran kota. Rencana induk Songzhuang membalikkan pola
tradisional ini, yang menampilkan kelompok pembangunan yang
diatur di sekitar inti pertanian.

Gambar 12.10 : Contoh tapak UA yang dikembangkan di Songzhuang
(Sasaki,com, 2021)

Terinspirasi oleh struktur halaman Lihue Cina tradisional, blok prototipe COB
adalah tipologi bertingkat rendah yang fleksibel yang mendorong kolaborasi
dengan mengintegrasikan program kerja langsung, ritel skala kecil, manufaktur
ringan, dan pameran

Bab 12 Perencanaan Tapak dalam Tata Ruang Guna Lahan Perkotaan 189

Gambar 12.11: Struktur Halaman

Kesimpulan yang dapat diambil dari bab ini adalah pengembangan UA tidak
lagi menjadi suatu hal yang akan menghalangi perkembangan perkotaan.
Dengan adanya perubahan iklim dan juga tantangan di masa mendatang UA ini
akan menjadi suatu paradigma baru pengembangan perkotaan. Pemilihan lokasi
tapak UA tidak lagi menjadi prioritas pada arah kemampuan lahan atau sesuatu
yang terkait dengan sumber daya yang ada, namun lebih memperhatikan
bagaimana UA ini akan membawa dampak positif baik secara ekologis, sosial
– ekonomi dan juga integrasi komunitas di masa mendatang.

190 Tata Ruang Pertanian Kota

Bab 13

Implementasi Pertanian Kota
dalam Perencanaan Tata Ruang

13.1 Penahuluan

Urbanisasi menjadikan lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di perkotaan.
Implikasinya berupa pertumbuhan mutlak dan relatif dalam kemiskinan
perkotaan dan kerawanan pangan (Korir, Rotich dan Mining, 2015). PBB
berupaya untuk menjawab tantangan tersebut dalam target SDG 11.3, yaitu
”negara-negara harus berupaya untuk meningkatkan urbanisasi yang inklusif
dan berkelanjutan untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman manusia
yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan”, di mana pemerintah harus
mengintegrasikan pertanian kota ke dalam pembangunan perkotaan (Hernandez
dan Manu, 2018). Hal tersebut karena pertanian kota dapat memberikan
keuntungan dalam faktor peningkatan pasokan pangan dan ketahanan pangan,
ketenagakerjaan dan peluang pendapatan bagi penduduk perkotaan (Drescher,
2004). Keuntungan pertanian kota dapat diterapkan di seluruh negara secara
global, namun, beberapa fungsi lebih relevan dari yang lain, seperti pentingnya
pertanian kota sebagai mata pencaharian di negara berkembang (Halloran,
2011).

192 Tata Ruang Pertanian Kota

Selain memberikan keuntungan yang beragam, pertanian kota juga memiliki
kelemahan dan efek negatif. Dibandingkan dengan pertanian desa, akses air
terhadap lahan pertanian kota lebih terbatas. Tanpa sistem pembuangan yang
tepat, pertukaran dan pemrosesan makanan dapat menimbulkan masalah
kesehatan yang signifikan (White and Hamm, 2014). Tantangan lainnya
berhubungan dengan status hukum, luasan lahan, pasokan sinar matahari dan
sirkulasi udara, cemaran logam berat, keterbatasan teknologi, dan
berkembangnya penyakit menular dari hewan (Sastro, 2013).

Untuk mengoptimalkan keuntungan dan mengantisipasi efek negatif dari
pertanian kota, maka diperlukan integrasi pertanian kota dalam perencanaan tata
ruang. Dalam beberapa tahun terakhir, pertanian kota telah dipertimbangkan
dalam rencana komprehensif dan lingkungan, seperti yang ada di Seattle dan
Vancouver (Halloran, 2011). American Planning Association (APA)
menyebutkan bahwa pertanian kota biasanya dipandang sebagai strategi untuk
mencapai tujuan sosial atau lingkungan yang lebih besar, dan ini berkaitan
dengan banyak elemen dalam proses perencanaan yang komprehensif
(American Planning Association, 2021).

Bentuk integrasi pertanian kota dalam perencanaan tata ruang dapat termuat
dalam tujuan dan kebijakan ruang, rencana struktur dan pola ruang, arahan/
ketentuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (peraturan
zonasi). Bab ini akan menjabarkan implementasi perencanaan dan pengaturan
pertanian kota dalam produk rencana tata ruang di Indonesia dan rencana
komprehensif kota di negara lain.

13.2 Implementasi Pertanian Kota dalam
Rencana Tata Ruang di Indonesia

13.2.1 Paradigma Perencanaan Pertanian Kota

Tata guna lahan pertanian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan sebagai bagian dari kawasan
agropolitan, yang secara prakteknya hanya bisa digunakan dalam perencanaan
wilayah yaitu RTRWN, RTRWP dan RTRW Kabupaten, sehingga pertanian
kota tidak masuk di dalamnya. Produk perencanaan yang memungkinkan untuk
merencanakan pertanian kota adalah RTRW Kota dan RDTR. Dalam pedoman

Bab 13 Implementasi Pertanian Kota dalam Perencanaan Tata Ruang 193

penyusunan RTRW. Kota, tata guna lahan pertanian masuk dalam kawasan
pertanian sebagai bagian dari rencana pola ruang kawasan budi daya. Sedangkan
dalam pedoman penyusunan RDTR, tata guna lahan pertanian masuk dalam
zona pertanian sebagai bagian dari zona lainnya dalam rencana pola ruang.
Berdasarkan kedua pedoman tersebut, pertanian kota merupakan penggunaan
lahan pertanian, yang secara eksisting dapat berupa Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B), lahan perkebunan, lahan hortikultura, dan lahan untuk
peternakan.

Kebijakan perencanaan pertanian kota di Indonesia umumnya masih terfokus
untuk mempertahankan lahan pertanian eksisting, serta mengembangkan
infrastruktur pendukungnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan pangan
meningkat seiring bertambahnya penduduk di perkotaan, namun luas lahan
pertanian khususnya di kota semakin berkurang (Nurlina dan Risma, 2017).
Sedangkan di negara lain yang lebih maju, pertanian kota lebih diutamakan
untuk mengisi lahan-lahan kosong di perkotaan dan mendekatkan akses
terhadap hasil pertanian yang segar pada penduduk kota. Misalnya, Pemerintah
Kota Porto merevitalisasi lahan yang ditinggalkan, tidak aman, dan digunakan
secara permanen untuk kegiatan terlarang diubah menjadi lahan untuk pertanian
kota (Leal, 2015). Perbedaan fenomena tersebut tentunya memberikan pengaruh
pada cara berpikir dalam merencanakan pertanian kota.

13.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Sintesa proses perencanaan pertanian kota dalam RTRW kota diambil dari
Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, seperti dijelaskan
dalam Gambar 13.1. Dimulai dari pengumpulan data berupa peta lahan
pertanian serta peluang ekonomi dan potensi pertanian, kemudian dianalisa
dengan analisis ekonomi wilayah, menghasilkan rencana pola ruang Kawasan
Pertanian sebagai bagian dari kawasan budi daya, apabila terdapat Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) maka harus digambarkan pada peta
terpisah. Fungsi dari KP2B adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hasil
rencana kemudian dituangkan dalam arahan pemanfaatan ruang. Kemudian
pemanfaatan ruang dikendalikan oleh Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
(KUPZ). Selain itu, terdapat infrastruktur penunjang lahan pertanian yaitu
jaringan irigasi, yang masuk dalam Rencana Sistem Jaringan Prasarana dalam
sub bab Rencana Jaringan Sumber Daya Air.

194 Tata Ruang Pertanian Kota

Implementasi perencanaan pertanian kota dalam RTRW Kota Malang diambil
dari Buku Fakta Analisa, Buku Rencana dan Batang Tubuh Peraturan Daerah
yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun
2011. Saat penyusunannya masih menggunakan pedoman Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Meskipun menggunakan peraturan lama,
namun peraturan perlindungan terhadap LP2B telah terbit yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebelum pembahasan mengenai implementasi proses perencanaan, perlu
diketahui lebih dahulu tentang Kota Malang. Secara administratif, Kota Malang
termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 110,6
hektar. Kota Malang memiliki jumlah 933.739 jiwa pada tahun 2020, termasuk
dalam hirarki kota besar. Proses perencanaan pertanian kota dalam RTRW Kota
Malang dijelaskan dalam Tabel 13.1.

Tabel 13.1: Implementasi Proses Perencanaan Pertanian Kota dalam RTRW
Kota Malang (RTRW Kota Malang, 2011)

Tahapan Proses Buku, Is
Bab i

Pengumpulan Fakta ● Penggunaan lahan pertanian eksisting
Data A berupa sawah, tegalan, kebun seluas 38%
dari luas Kota Malang tahun 2006
da nalisa,
n Gambaran ● Data komoditas hasil pertanian: sektor
Umum pertanian pangan, hortikultura, perkebunan,
Informasi perkebunan

● Peta Potensi Pertanian Kota Malang

Analisa Kebijakan Fakta Kebijakan pemanfaatan ruang dari RTRW
Provinsi Jawa Timur menetapkan luas sawah
nalisa, A irigasi teknis dan luas pertanian lahan kering/
Analisa kebun campur/ tegalan yang perlu dilindungi

dalam pengembangan kawasan terbangun

Bab 13 Implementasi Pertanian Kota dalam Perencanaan Tata Ruang 195

Analisa Fakta A ● Analisa Struktur Ekonomi: pertanian
Perekonomia sebagai sektor primer, menyumbang 0,66%
n Wilayah nalisa, dalam PDRB 2001-2005
Analisa
● Analisa Sektor Unggulan: pertanian bukan
Analisa Fakta A sektor basis karena memilik nilai LQ < 1
Kecenderunga
n nalisa, ● Analisa Growth-Share: pertanian masuk
Perkembangan Analisa dalam sektor unggulan karena nilai growth
Pemanfaatan dan share-nya positif
Ruang Fakta A
● Pemanfaatan ruang untuk kawasan
Analisa nalisa, pertanian pangan diarahkan berupa sawah
Poten Analisa irigasi teknis dan pertanian tegalan/ sawah
kering
si Masalah
● Arahan untuk mempertahankan sawah
Kebijakan da Rencana, teknis eksisting dari alihfungsi lahan
n Strategi
Kebijakan ● Potensi: petani di Kel. Bakalan Krajan yang
Rencana Struktur sedang merintis padi organik
Ruang dan Strategi
● Masalah: alihfungsi lahan sawah menjadi
Rencana, permukiman yang mengurangi hasil
Rencana produksi padi; dan peternakan kurang
Struktur berkembang
Ruang
Kawasan pertanian masuk dalam kebijakan
dan strategi penetapan pola ruang yaitu
pengembangan kawasan budi daya

● Pertanian menjadi fungsi sekunder dari
BWP Malang Barat

● Pertanian masuk dalam rencana
penyediaandan pemanfaatan RTH

sebagai sabuk hijau (green belt) berupa sawah

Peraturan Rencana pengembangan saluran irigasi:
Daerah, Pasal ● Normalisasi jaringan irigasi;
● Pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di
31
masing-masing Daerah Irigasi (D.I)

Rencana Rencana, Rencana Pengembangan Kawasan Budi daya
la Ruang
Po Rencana Pola Rencana Kawasan Pertanian

Ruang ● Kawasan pertanian tanaman pangan yang
ada di wilayah Kota Malang terdiri dari dua

jenis yaitu sawah teknis dan tanah

kering/tegalan

196 Tata Ruang Pertanian Kota

Pengendalian Rencana, ● Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan
Pemanfaatan Pengendalian pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-
Ruang Pemanfaatan besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini
Ruang masyarakat Kota Malang
Ketentuan Insentif
dan Disinsentif Peraturan ● Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian
Daerah, Pasal tanaman harus memanfaatkan potensi tanah
77 yang sesuai untuk peningkatan kegiatan
produksi dan wajib memperhatikan aspek
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
mencegah kerusakannya

● Kawasan pertanian tanaman lahan basah
dengan irigasi teknis tidak boleh
dialihfungsikan

● Kawasan pertanian tanaman lahan kering
tidak produktif dapat dialihfungsikan
dengan syarat-syarat tertentu yang diatur
oleh pemerintah daerah setempat dan atau
oleh Departemen Pertanian

● Wilayah yang menghasilkan produk
perkebunan yang bersifat spesifik lokasi
dilindungi kelestariannya dengan indikasi

ruang; Wilayah yang sudah ditetapkan untuk
dilindungi kelestariannya dengan indikasi
geografis dilarang dialihfungsikan

● Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan
pertanian lahan kering tidak produktif
(tingkat kesuburan rendah) menjadi
peruntukan lain harus dilakukan tanpa

mengurangi kesejahteraan
masyarakat

Pengendalian Penataan Ruang

Pelanggaran Peruntukan

● Upaya sengaja pengeringan sawah
(beririgasi teknis) supaya dapat digunakan

untuk bangunan

● Setiap orang yang tidak mengubah
peruntukan sawahnya yang beririgasi teknis
dan ditetapkan sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan maka diberi insentif
berupa perbaikan jaringan pengairan dan
mendapat prioritas dalam perbaikannya.

● Setiap orang yang mengubah peruntukan
sawahnya yang beririgasi teknis dan telah
ditetapkan sebagai lahan pertanian
berkelanjutan maka dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Bab 13 Implementasi Pertanian Kota dalam Perencanaan Tata Ruang 197

Berdasarkan Tabel 13.1, implementasi perencanaan pertanian kota dalam
RTRW Kota Malang diawali dengan pengumpulan data dan informasi bidang
pertanian, termasuk di dalamnya penggunaan lahan untuk pertanian (lihat
gambar 13.2) dan potensi pertanian di Kota Malang. Kemudian dilakukan
analisa yang lebih luas, tidak seperti dalam pedoman yang hanya terfokus pada
analisa ekonomi wilayah, namun juga dilakukan analisa kebijakan, analisa
kecenderungan perkembangan serta analisa potensi dan masalah. Keseluruhan
analisa bertujuan untuk mempertimbangkan potensi dan tantangan yang
dihadapi dalam mengembangkan lahan pertanian di Kota Malang, sehingga
dapat menghasilkan kebijakan dan strategi yang menetapkan bahwa kawasan
pertanian masuk dalam pengembangan kawasan budi daya. Dalam rencana
struktur ruang, pertanian masuk sebagai fungsi sekunder dari pengembangan
BWP Malang Barat.

Sedangkan dalam rencana pola ruang, sesuai dengan kebijakan dan strategi,
bahwa kawasan pertanian masuk dalam Rencana Pengembangan Kawasan
Budi daya. Di dalam rencana pola ruang tersebut, ditetapkan jenis kawasan
pertanian pangan di Kota Malang beserta rencana pengembangannya.
Seharusnya, rencana pengembangan kawasan pertanian dapat masuk dalam
indikasi program di Bab Arahan Pemanfaatan Ruang, namun ternyata tidak
dimasukkan karena tidak termasuk dalam program yang diprioritaskan.
Meskipun telah masuk dalam rencana pola ruang, kawasan pertanian juga tidak
dibahas dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dalam Bab Pengendalian
Pemanfaatan Ruang. Yang dibahas di dalamnya adalah pelanggaran peruntukan
jika terjadi pengeringan sawah teknis, serta diperkuat dalam Ketentuan Insentif
dan Disinsentif di batang tubuh Peraturan Daerah Pasal 77.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pertanian kota dalam
dokumen RTRW memang betul masih difokuskan pada mempertahankan lahan
pertanian eksisting. Rencana yang dihasilkan berupa penetapan luas serta upaya
pengendalian dari alihfungsi menjadi lahan terbangun. Rencana pola ruang
untuk kawasan pertanian didukung oleh rencana pengembangan jaringan irigasi,
terutama untuk mempertahankan sawah irigasi teknis.

Fungsi utama perencanaan kawasan pertanian adalah untuk mempertahankan
produksi tanaman pangan, sebagai upaya perwujudan ketahanan pangan. Fungsi
lainnya seperti peluang pekerjaan serta potensi perekonomian, maupun sebagai
bagian dari RTH masih belum secara konsisten dikembangkan. Hal ini wajar
terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang di mana tujuan pengembangan
kota-kotanya lebih diarahkan pada pengembangan ekonomi sekunder dan

198 Tata Ruang Pertanian Kota

tersier seperti industri pengolahan dan perdagangan dan jasa, sehingga sektor
primer lebih diarahkan kegiatannya di kawasan pinggiran kota atau
kabupaten/kota penyangga di sekitarnya.

Gambar 13.1: Peta Eksisting Penggunaan Lahan Pertanian Kota Malang
(olahan penulis dari Peta RTRW Kota Malang 2011)

13.2.3 Rencana Detail Tata Ruang BWP Malang Barat

Serupa dengan pembahasan implementasi perencanaan dalam RTRW, sintesa
proses perencanaan untuk RDTR diambilkan dari pedoman penyusunan yaitu
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Proses
perencanaan pertanian kota sesuai pedoman dijelaskan dalam Gambar 13.3.
Diawali dengan pengumpulan data dan informasi yaitu peta tematik kawasan
pertanian dan peta penguasaan lahan. Analisa yang relevan dengan
pengembangan lahan pertanian antara lain analisa sistem penggunaan lahan
yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan rencana pola
ruang, analisa sumberdaya alam dan fisik lingkungan yang bertujuan untuk
memberikan gambaran daya dukung dan daya tampung dari wilayah
perencanaan, serta analisa ekonomi dan sektor unggulan yang bertujuan untuk
menggambarkan karakteristik perekonomian wilayah perencanaan. Rencana
yang dimungkinkan untuk kegiatan pertanian adalah Rencana Pola Ruang.
Kegiatan pertanian dapat masuk sebagai bagian dari RTH kota, yang fungsinya

Bab 13 Implementasi Pertanian Kota dalam Perencanaan Tata Ruang 199

tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau tetapi juga memiliki fungsi lindung,
misalnya sebagai penampung banjir sementara, daerah resapan atau pencegah
longsor di sempadan sungai, sehingga masuk dalam zona lindung. Kegiatan
pertanian yang murni untuk produksi hasil pertanian, dapat masuk dalam zona
pertanian, termasuk di dalamnya sebagai LP2B, yang menjadi bagian dari zona
lainnya dalam zona budi daya. Rencana pengembangan dari kegiatan pertanian,
apabila masuk prioritas pengembangan wilayah perencanaan, akan masuk
dalam indikasi program di Bab Ketentuan Pemanfaatan Ruang. Kegiatan
pertanian yang menjadi bagian dari rencana pola ruang juga akan dikendalikan
pemanfaatannya dalam Peraturan Zonasi. Kode zoning untuk zona RTH adalah
RTH, sedangkan untuk zona pertanian adalah PL-1. Kegiatan pertanian yang
dilakukan secara privat, luasannya termasuk dalam ketentuan Koefisien Dasar
Hijau Minimal. Sedangkan LP2B dapat masuk dalam ketentuan khusus,
implikasinya adalah memiliki aturan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang dan dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar Ketentuan
Intensitas Pemanfaatan Ruang.

Penjabaran implementasi perencanaan pertanian kota dalam RDTR BWP
Malang Barat diambil dari Buku Rencana dan Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
BWP Malang Barat 2016-2036. Ruang lingkup wilayah perencanaan seluas
1.436,49 hektar terdiri dari tujuh kelurahan di Kecamatan Sukun Kota Malang.
Karena tidak dimilikinya buku fakta dan analisa, maka penjabaran implementasi
akan langsung pada hasil rencana (Tabel 13.2).

Tabel 13.2: Implementasi Proses Perencanaan Pertanian Kota dalam RDTR
(RDTR dan PZ BWP Malang Barat, 2016)

Tahapan Buku, Bab Isi
Proses

Profil wilayah Rencana, Tujuan Pertanian di BWP Malang Barat berupa
Penataan Ruang kawasan pertanian lahan basah (sawah) dan
kawasan pertanian lahan kering

(ladang/tegalan)

200 Tata Ruang Pertanian Kota
Rencana
Pola Ruang Rencana, Rencana Zona Budi daya Zona Peruntukan

Ketentuan Rencana Pola Lainnya Sub Zona Pertanian (PL-1)
Pemanfaatan Ruang
Ruang
a) Kriteria sub zona pertanian:

● Ruang yang secara teknis dapat digunakan
untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun
non irigasi) ataupun lahan

kering tanaman pangan maupun palawija

● Ruang yang apabila digunakan untuk
kegiatan pertanian lahan basah ataupun

lahan kering dapat memberikan manfaat

baik ekonomi, ekologi maupun sosial

● Kawasan pertanian tanaman lahan basah
dengan irigasi teknis tidak boleh

dialihfungsikan, memperhatikan

ketentuan pokok tentang perencanaan dan

penyelenggaraan budidaya tanaman serta

tata ruang dan tata guna tanah budidaya

tanaman

● Tidak mengganggu permukiman penduduk
terkait dengan limbah yang dihasilkan pada

lingkungan dengan kepadatan rendah

b) Rencana sub zona pertanian:

● Sub zona pertanian yang sudah ada terdapat
di Sub BWP III blok III-B, blok III-C dan
blok III-D;

● Sub zona pertanian dengan kegiatan
pertanian lahan basah dikembangkan di Sub
BWP I blok I-B serta Sub BWP III blok III-
B, blok III-C dan blok III-D; dan

● Pengembangan wisata edukasi dengan
memanfaatkan lahan pertanian yang

sudah ada

Rencana, Pengembangan pertanian lahan basah di Sub
Ketentuan BWP I blok I-B serta Sub BWP III blok III- B,
Pemanfaatan blok III-C dan blok III-D serta pengembangan
Ruang wisata edukasi dengan memanfaatkan lahan
pertanian yang sudah

ada

Bab 13 Implementasi Pertanian Kota dalam Perencanaan Tata Ruang 201

Pengendalian Rencana, Ketentuan Umum Peruntukan Lainnya
Pemanfaatan Peraturan Zonasi
Ruang Sub Zona Pertanian Pemanfaatan
Diijinkan (I):

● Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
pertanian lahan basah

● Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
KDB maksimum 0%, KLB maksimum 0,

KDH minimal 100 %
● Ketentuan Tata Bangunan: GSB 0 m, TB 0

m
● Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum:

Jaringan sanitasi off site,
● Jaringan drainase menyatu dengan sistem

jaringan drainase kota

Contoh implementasi perencanaan pertanian kota dalam RDTR BWP Malang
Barat diwujudkan dalam zona pertanian sebagai bagian dari zona lainnya dalam
rencana pola ruang. Zona pertanian memiliki aturan tertentu dalam peraturan
zonasi. Aturan tersebut antara lain: kegiatan yang diperbolehkan adalah
pertanian lahan basah dengan ketentuan intensitas bangunan yang tidak
memperbolehkan ada bangunan sama sekali (KDB 0%). Persebaran zona
pertanian dapat dilihat dalam peta pada Gambar 13.2. Peta tersebut
menampilkan penggunaan lahan eksisting untuk pertanian dan rencana pola
ruang untuk zona pertanian dan RTH. Dapat diketahui bahwa alih fungsi lahan
dari eksisting pertanian untuk lahan terbangun terutama zona perumahan sangat
tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh tujuan pengembangan kota dan BWP yang
difokuskan pada kegiatan ekonomi sekunder dan tersier, selain itu juga
dipengaruhi oleh penguasaan/ kepemilikan lahan. Pemerintah kota tidak dapat
sepenuhnya mengendalikan alih fungsi lahan karena kepemilikan lahan oleh
masyarakat, sehingga upaya untuk mempertahankan lahan pertanian difokuskan
pada sawah irigasi teknis yang dilindungi oleh aturan khusus untuk LP2B.

202 Tata Ruang Pertanian Kota

Gambar 13.2: implementasi perencanaan pertanian kota

13.3 Implementasi Perencanaan
Pertanian Kota dalam Rencana
Komprehensif Kota Madison, Wisconsin,
Amerika Serikat

Titik awal yang ideal untuk perencanaan pertanian kota adalah proses
keterlibatan masyarakat di mana para perencana mengidentifikasi bagaimana
pertanian perkotaan berkontribusi pada tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan
dari suatu komunitas. Pemerintah lokal dan regional memainkan peran penting
dalam melegitimasi pertanian kota sebagai penggunaan lahan yang diakui atau
strategi pengembangan masyarakat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan
masyarakat yang ada yang dapat ditangani oleh pertanian kota,
menginventarisasi sumber daya lokal yang diperlukan, dan mengevaluasi
kebijakan dan undang-undang saat ini, pemerintah daerah dapat bekerja untuk

Bab 13 Implementasi Pertanian Kota dalam Perencanaan Tata Ruang 203

secara efektif mengintegrasikan pertimbangan pertanian kota ke dalam proses
pembuatan rencana (American Planning Association, 2021).

Rencana komprehensif Kota Madison mencakup rekomendasi kebijakan yang
mendukung pertanian perkotaan (Department of Planning, 2018). Pertama,
Strategi 8 dalam elemen Lingkungan dan Perumahan membahas akses
lingkungan ke makanan sehat dan merekomendasikan untuk mengidentifikasi
lokasi untuk kebun komunitas baru atau yang dapat diperluas (lihat Tabel 13.3).
Kedua, Strategi 9 dalam elemen Hijau dan Tangguh membahas pertanian
berkelanjutan dan produksi pangan dan merekomendasikan bekerja dengan
mitra untuk mendukung kebun komunitas, mengidentifikasi peluang untuk
mendukung produksi pangan lokal, dan menetapkan pedoman untuk pertanian
berkelanjutan (lihat Tabel 13.4).

Tabel 13.3: Kebijakan Pertanian Kota dalam Elemen Lingkungan dan
Perumahan (Perencanaan Komprehensive Kota Madison, 2018)

Strategi 8: Memastikan akses terhadap makanan yang terjangkau,

bergizi, dan spesifik

secara budaya

Aksi Program

Menginisiasi toko Toko retail: Program Akses Ritel Sehat, Dolar

kelontong/retail ke Ganda, Program Gizi Pasar Petani, dan Hibah

lingkungan yang BIBIT

kurang terlayani. Taman: Ruang terbuka di seluruh lingkungan

Mengidentifikasi harus dipertimbangkan untuk diubah menjadi

ruang publik dan kebun komunitas. Area ini dapat dikembangkan

privat yang cocok menjadi pusat lingkungan yang mencakup

untuk taman ruang produksi makanan, taman, plaza, ruang

komunitas dan pertemuan, ruang untuk penjualan atau

memperluas taman distribusi makanan, dan jalur atau perhentian

yang ada. transit untuk akses yang lebih besar.

Meningkatkan Pasar Petani dan Stand Makanan: Perluasan ke

akses terhadap bahan lebih banyak wilayah sehingga menjangkau

pangan segar dengan lebih banyak orang yabg tidak memiliki akses

mendorong dan ke makanan sehat. Sebuah gaya bisnis "kios

memfasilitasi limun" diusulkan untuk kios makanan — bisnis

pemerataan pasar makanan pemula skala kecil sekaligus cukup

204 Tata Ruang Pertanian Kota

petani dan stand gesit untuk menanggapi kebutuhan makanan
pertanian. dan nutrisi di lingkungan sekitar.
Menginisiasi sistem Sistem Pangan Darurat: Mendorong sumber-
pangan darurat dan sumber alternatif untuk distribusi makanan,
donasi makanan yang seperti dapur umum dan bank makanan.
hampir kadaluwarsa, Makanan yang hampir kedaluwarsa, tetapi
tetapi berkualitas berkualitas tinggi dari toko grosir dan restoran
tinggi. dapat disumbangkan ke dapur umum dan gerai
serupa
untuk segera digunakan.

Tabel 13.4: Kebijakan Pertanian Kota dalam Elemen Hijau dan Tangguh
(Perencanaan Komprehensive Kota Madison, 2018)

Strategi 9: Mendukung pertanian berkelanjutan dan praktik berkebun yang
melindungi
ekosistem dan kesehatan masyarakat

Aksi Program

Bab 13 Implementasi Pertanian Kota dalam Perencanaan Tata Ruang 205

Bekerja dengan mitra Mendukung Kebun Komunitas: Mempertahankan
untuk terus dan memperluas penggunaan kebun komunitas.
Sewa kebun di properti milik Kota harus dievaluasi
mendukung kebun untuk perpanjangan. Mitra komunitas harus
berkolaborasi mencari lokasi kebun baru yang
komunitas dan memiliki akses lebih bagus terhadap air dan jalan.

infrastruktur terkait. Produksi Pangan dalam Kota: Meningkatkan
produksi pangan lokal dan berkelanjutan pada aset
Mengidentifikasi Kota, properti yang saat ini belum dikembangkan,
atau properti di kawasan komersial dan industri, serta
peluang untuk mendorong interaksi lingkungan dan meningkatkan
modal sosial.
mendukung produksi
Penetapan Pedoman: Mengurangi penggunaan
pangan lokal di pupuk, pestisida, dan herbisida berbahaya.
Mempromosikan pertanian kota terbaik yang
dalam kota. mendukung lingkungan alam

Menetapkan

pedoman untuk

praktik terbaik

pertanian

berkelanjutan.

dan kesehatan masyarakat.

Pertanian kota di Madison telah memproduksi makanan untuk konsumsi
pribadi, penjualan, sumbangan, atau pendidikan. Bentuknya beragam, yaitu
pasar pertanian, kebun komunitas, kebun sekolah, rumah kaca, kebun buah-
buahan, kebun atap, dan peternakan ayam, ikan, dan lebah. Pemerintah kota
telah mendukung pertumbuhan pertanian kota

melalui Kode Zonasi dan peraturan lainnya yang mengizinkan kebun
masyarakat, pohon buah dan kacang, sarang lebah, dan peternakan ayam di
pekarangan. Kode Zonasi memungkinkan pembentukan Distrik Pertanian
Kota untuk mendorong pertanian skala kecil, salah satu contohnya adalah
Pertanian Komunitas Troy seluas 4,5 ha. Kelompok

kerja telah dibentuk untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung
pertanian kota dan taman masyarakat di seluruh Madison dan Dane County.

Dapat digaris bawahi bahwa dalam proses perencanaan pertanian kota Amerika
menjunjung tinggi peran komunitas dan keterlibatan masyarakat. Praktek
pertanian kota juga tidak melulu untuk komersial yang melibatkan investor luar
untuk meraup keuntungan, tetapi lebih menjalankan praktek berkebun dengan
skala kecil yang dilakukan secara bersama oleh komunitas penduduk kota

206 Tata Ruang Pertanian Kota

ataupun secara individu dengan memiliki tujuan sosial yang lebih luas dari
selain dikonsumsi sendiri, yaitu untuk disumbangkan, suplai makan di sekolah,
bank makanan dan lainnya. Bentuk pertanian kota yang diperbolehkan juga
beragam, mulai dari kebun di lahan terbuka hingga kebun atap, kebun buah
hingga peternakan ayam di pekarangan rumah. Bahkan Pemerintah Madison
menyarankan untuk mengubah ruang terbuka menjadi kebun komunitas. Fungsi
dari pertanian kota, pada akhirnya, tidak hanya untuk ketahanan pangan tetapi
juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, menciptakan keseimbangan
ekologi, serta memberikan rasa keterkaitan antar kelompok sosial ekonomi dan
budaya.

Dalam upaya menanggulangi kerawanan pangan dan ketahanan pangan serta
mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, sudah menjadi suatu
keharusan untuk mengintegrasikan pertanian kota dalam perencanaan tata
ruang. Praktek perencanaan tata ruang di Indonesia juga telah berupaya untuk
melindungi lahan pertanian di perkotaan melalui mekanisme LP2B. Proses
perencanaan perlu ditingkatkan yaitu tidak hanya difokuskan pada pola ruang
berupa plotting lahan, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung serta
mendukung komunitas petani lokal. Bentuk dari praktek pertanian kota juga
perlu diperkaya, tidak harus berupa sawah atau kebun, tetapi juga kegiatan
bertani yang memanfaatkan pekarangan rumah, gedung maupun fasilitas
umum. Fungsi pertanian kota juga perlu diperluas, tidak hanya sebagai upaya
ketahanan pangan, tetapi juga sebagai kawasan perlindungan banjir atau
bencana lainnya sehingga dapat masuk dalam zona RTH dan dapat memberikan
manfaat yang lebih besar untuk penduduk kota.

Bab 14

Kemitraan dalam Tata Ruang
Pertanian Kota

14.1 Pendahuluan

Suatu analisis dampak dinamika perkembangan kota menurut Kementerian
Pertanian Republik Indonesia (2021) telah membentuk perubahan perilaku dan
berbagai kebutuhan masyarakat urban. Menyadari hal tersebut, jika tidak ada
upaya pengendalian secara bijaksana akan berpotensi berdampak pada
meluasnya aktivitas pengembangan kota yang tidak teratur seiring dengan
populasi kepadatan penduduk yang terus meningkat sehingga membutuhkan
alih fungsi lahan yang pada akhirnya mengakibatkan aktivitas-aktivitas
pertanian di area pedesaan yang bersinggungan atau berbatasan langsung
dengan wilayah kota menjadi semakin sempit dan terdesak. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa jika tidak tercipta rencana tata ruang pertanian kota
yang baik akan berimbas pada penurunan kesejahteraan masyarakat, khususnya
masyarakat pertanian dan pada umumnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan
dan ketahanan pangan suatu negara dalam ketatnya persaingan global.
Fenomena permasalahan kota sebagai dampak ledakan penduduk baik dari
peningkatan angka kelahiran maupun peningkatan populasi urban memperparah
kemiskinan, yang menyebabkan masalah kesenjangan dan kebutuhan pekerjaan

208 Tata Ruang Pertanian Kota

yang luar biasa. Meningkatnya laju migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke
kota menambah kepadatan transportasi yang berdampak pada polusi dan
kemacetan serta berdampak pada menurunnya pasokan makanan dan buruknya
kualitas perlindungan lingkungan. Bersamaan dengan pertumbuhan kota
muncul jenis pertanian dengan istilah pertanian perkotaan (urban farming).
Urban farming memiliki multifungsi yang menawarkan peran sosial, fungsi
ekonomi untuk mengatasi tantangan urbanisasi, dan risiko kebutuhan manusia
dan lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan laju pertumbuhan dan pembangunan kota terdapat poin-poin
penting pertanian yang penting untuk diperhatikan, di antaranya adalah:

1. Kegiatan pertanian harus terus menjadi kontributor kuat bagi rumah
tangga perkotaan.

2. Pengembangan dan penciptaan pertanian alternatif dalam tata ruang
kota yang meliputi akuakultur, peternakan, dan tanaman. Produktivitas
umum adalah sayuran berdaun yang mudah rusak. Industri sayuran ini
memiliki rantai pemasaran yang pendek dengan perbedaan harga yang
lebih rendah antara petani dan konsumen daripada rantai yang lebih
panjang. Fungsi penyediaan pangan kota merupakan salah satu dari
berbagai peran dan tujuan pertanian perkotaan yang mengarah pada
peningkatan dialog antara penduduk perkotaan, pemerintah kota dan
petani.

3. Salah satu masalah petani adalah menghasilkan produk berkualitas
tinggi di daerah padat penduduk dan dalam lingkungan yang tercemar.
Produksi pertanian di kota-kota menghadapi tantangan berikut: a)
akses ke input pertanian utama, b) pupuk dan air; c) produksi di
lingkungan yang tercemar; dan d) pencegahan dan pembatasan
dampak negatif tata ruang terhadap lingkungan pertanian kota.
Pertanian perkotaan dapat menggunakan kembali limbah kota, tetapi
ini tidak akan cukup untuk mencapai hasil yang tinggi, dan masih ada
risiko menghasilkan produk yang tidak aman. Hal tersebut menjadi
tantangan utama pertanian perkotaan dalam menjaga aktivitas multi
fungsi seperti pembersihan, pembukaan ruang perkotaan, dan produksi
pangan segar dan bergizi.

Bab 14 Kemitraan dalam Tata Ruang Pertanian Kota 209

14.2 Penyelenggaraan Ruang Pertanian
Kota yang Terintegrasi

Perencanaan kota diwujudkan berdasarkan integrasi dari identifikasi geografis
yang mempertimbangkan morfologi alamiah, rencana lingkungan buatan dan
optimalisasi sumber daya manusia. Perencanaan kota sebagai upaya
pembangunan yang memanfaatkan lahan untuk keperluan infrastruktur kota,
fungsi transportasi yang mendukung aktivitas perekonomian dan sosial
masyarakat sehingga terpenuhi kesejahteraannya. Perencanaan kota dapat
dikatakan sebagai upaya pembaharuan kota. Selain berdasarkan pedoman
pengaturan dalam suatu negara, dapat dengan mengadaptasi metode
perencanaan kota dari kota-kota yang pernah mengalami kerusakan kondisi fisik
alamiahnya akibat dari kurangnya investasi karena tidak terdapat perencanaan
tata ruang kota (Brunner dan Kaminski, 2016).

Sebagai pedoman penyelenggaraan tata ruang yang terintegrasi, UUCK
menerapkan sistem zonasi yang meliputi ruang udara, darat, laut dan dalam
bumi (Kamarzuki, 2020). Pengelolaan keempat zona tersebut secara luas harus
mampu menciptakan produk perencanaan tata ruang dan khususnya ruang
pertanian yang berorientasi pada stabilitas ketahanan dan kedaulatan pangan
dalam konteks perencanaan urban farming (Kementan. 2021).

Tantangan yang kompleks tidak dapat diselesaikan tanpa kemitraan yang kuat
dan luas hingga di tingkat lokal antara warga negara termasuk masyarakat sipil,
industri, dan tingkat pemerintahan terkait. Hal ini karena kota memainkan peran
penting dalam menutup kesenjangan kesejahteraan antara warga dan kebijakan
lembaga publik. Bentuk-bentuk tata kelola baru ruang pertanian mengarah pada
perancangan kebijakan dan investasi yang lebih baik melalui pembinaan kerja
sama antara kawasan perkotaan dan pedesaan berdasarkan pendekatan kawasan
fungsional, perencanaan strategis jangka panjang sehingga melibatkan warga
dalam semua tahap pembuatan kebijakan (Fioretti, et al, 2020).

Praktik penyelenggaraan pertanian kota bertujuan pada terwujudnya
pemanfaatan lahan perkotaan untuk fungsi pembangunan dan tetap menjaga
kemampuannya dalam stabilitas dan kedaulatan pangan. Untuk
mewujudkannya diperlukan kolaborasi semua pihak yang berkepentingan
melalui konsultasi dengan petani perkotaan terkait kebutuhan
pengembangannya, pemerintah dalam semua tingkatannya sebagai penentu

210 Tata Ruang Pertanian Kota

kebijakan, akademisi dalam perannya sebagai peneliti dan advokasi, dan
masyarakat pendukung (stakeholder) lainnya sebagai investor dan penggerak
ekonomi pertanian (Fioretti, et al, 2020).

14.3 Perspektif Tata Ruang Pertanian
Kota

Pertanian dalam tata ruang kota mengacu pada upaya mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
seperti yang diharapkan oleh kebijakan undang-undang sehingga dipahami
sebagai solusi perencanaan strategis (Salim, Alisjahbana dan Murtiningtyas,
2018). Perspektif pertanian kota yang berkelanjutan merupakan implementasi
perencanaan strategis sebagai proses adaptif dalam manajemen perubahan yang
melibatkan integrasi semua elemen-elemen (Fioretti, et al, 2020).

Pendekatan pembangunan kota yang berkelanjutan dan terintegrasi dapat
dicirikan sebagai berikut:

1. Pendekatan yang mempromosikan visi strategis untuk pengembangan
wilayah perkotaan.

2. Pendekatan yang menargetkan kota dari semua ukuran dan
mempromosikan integrasi lintas skala, dari lingkungan ke wilayah
yang lebih luas.

3. Tata kelola bertingkat dengan pendekatan multi-pemangku
kepentingan, yang mengkoordinasikan berbagai pelaku sesuai dengan
peran, keterampilan, dan skala intervensi masing-masing, memastikan
bahwa warga terlibat secara aktif.

4. Pendekatan yang terintegrasi lintas sektor, dan mendorong kota untuk
bekerja lintas bidang kebijakan.

5. Pendekatan yang didasarkan pada integrasi berbagai sumber
pendanaan.

6. Pendekatan yang mempromosikan logika berorientasi hasil dan
menetapkan kerangka kerja sekaligus untuk pedoman pengendalian,
pemantauan dan evaluasi.

Bab 14 Kemitraan dalam Tata Ruang Pertanian Kota 211

Dimensi strategis dalam tata ruang pertanian kota adalah perencanaan lanskap
yang mendukung perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Untuk
mewujudkannya dapat dilakukan dengan keenam pendekatan tersebut. Prioritas
rencana tata ruang kota diselenggarakan dengan membentuk Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang menetapkan area LP2B dan Lahan
Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan berbagai unsur pendukungnya
dengan mempertimbangan unsur kota seperti sejarah, morfologi, geografi, dan
demografi untuk mengembangkan urban agriculture seperti yang diharapkan
oleh UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan
pangan.

14.4 Peran Para Pihak Dalam Rencana
Tata Ruang Pertanian Kota

Pengembangan rencana tata ruang pertanian kota diperlukan sinergi pemikiran
dari berbagai kalangan yang urgensinya dilakukan oleh pemerintah sebagai
pemangku kebijakan bersama dengan berbagai kalangan khususnya akademisi,
asosiasi profesi/ praktisi dan penggiat atau pemerhati pengembangan tata ruang
dan lingkungan hidup. Dengan terintegrasinya berbagai kemampuan dan
kompetensi sumberdaya manusia akan mampu mewujudkan konsep tata ruang
yang mendukung terciptanya perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
(LP2B) yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif
dalam perwujudan ruang yang aman, produktif, dan berkelanjutan, sesuai
dengan tujuan UUPR dan UU No.41 tahun 2009. Selain kedua aturan tersebut,
dalam pengaturan penataan ruang terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan (PUU) lain yang saling keterkaitan seperti pengaturan mengenai
perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pertambangan minerba, kehutanan,
perumahan dan kawasan permukiman, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dan lain-lain, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Tidak adanya integrasi
dan tumpang tindihnya kepentingan dalam beberapa pengaturan yang berkaitan
dengan tata ruang tersebut menjadi penyebab rumitnya implementasi
penyelenggaraan tata ruang sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi baik
dari dimensi asas, potensi disharmoni maupun efektivitasnya. Sebagai upaya

212 Tata Ruang Pertanian Kota

perbaikan dan evaluasi tata ruang beberapa pengaturan yang ada diintegrasikan
dalam UUCK

Implementasi aturan UUCK dalam penyelenggaraan tata ruang memberikan
perlindungan terhadap kemungkinan alih fungsi lahan pertanian pangan untuk
lahan kepentingan umum berdasarkan substansi perubahan dalam UUCK yang
memberikan syarat kewajiban terpenuhinya pelaksanaan alih fungsi lahan yang
meliputi kajian kelayakan strategis, tersusunnya rencana alih fungsi lahan,
pembebasan kepemilikan hak, dan kewajiban untuk menyediakan lahan
pengganti sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Novika,
2021).

Esensi pembangunan berkelanjutan menurut Salim, Alisjahbana dan
Murtiningtyas, (2018) adalah terwujudnya kemampuan menginternalisasi
dampak dari setiap aktivitas sosial ekonomi terhadap lingkungan hidup sebagai
tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan
sosial dan ekonomi dalam pembangunan harus mampu melakukan antisipasi
dan pencegahan sebagai analisis yang memperhitungkan potensi dampaknya
terhadap kondisi lingkungan hidup, agar lingkungan hidup tetap berfungsi
secara ideal dalam menopang kehidupan saat ini dan di masa mendatang.
Pembangunan berkelanjutan dalam konteks tata ruang khususnya ruang
pertanian dapat dicapai apabila terwujud kolaborasi peran dan kepentingan
masing-masing pihak sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam konteks
pembangunan tata ruang pertanian yang berkelanjutan dalam mendukung
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Para pihak dalam hal ini adalah,
pemerintah, masyarakat pertanian, akademisi, pihak lain dan investor.

14.4.1 Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis melalui pengelolaan alam
dalam mewujudkan tata ruang pertanian berdasarkan perencanaan yang
berorientasi pada kemakmuran masyarakatnya. Peran pokok pemerintah adalah
dengan membuat kebijakan dalam penyelenggaraan tata ruang yang efektif dan
efisien dengan mengakomodasi semua kepentingan.

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya
disebut dengan UUCK dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan solusi dari kerumitan tersebut.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2020)
terdapat Beberapa substansi perubahan atas pengaturan tata ruang sebelumnya
dengan 11 pokok substansi yaitu:

Bab 14 Kemitraan dalam Tata Ruang Pertanian Kota 213

1. Penyederhanaan hirarki Rencana Tata Ruang (RTR).
2. Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) memberikan ruang perubahan

yang menyederhanakan perencanaan tata ruang dengan menghapus
kewenangan daerah dalam menentukan kawasan RTR yang meliputi
kawasan strategis provinsi, kabupaten/kota, metropolitan, perdesaan,
dan agropolitan sehingga RTR di daerah akan difokuskan pada RTRW
dan RDTR saja.
3. Digantinya istilah Izin Pemanfaatan Ruang atau lazim secara umum
disebut dengan perizinan dengan aturan yang menyebutkan Kegiatan
Pemanfaatan Ruang harus benar-benar berkesesuaian dengan fungsi
peruntukannya.
4. Memberikan penjelasan yang lengkap mengenai hierarki dan
komplementaritas penataan ruang yang meliputi ruang wilayah
nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
5. Memberikan penegasan kewenangan Pemerintah Pusat sebagai wujud
kontrol dan pengendalian terpusat dalam penyelenggaraan penataan
ruang melalui pemberian bantuan dan pembinaan teknis tata ruang.
6. Penghapusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagai bentuk pembatasan kewenangan dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang (PPR).
7. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah
(bupati/walikota).
8. Pemerintah Pusat berwenang menetapkan RTRW yang apabila
perencanaan tata ruang tidak segera ditetapkan oleh gubernur dan
bupati/walikota
9. Peninjauan Kembali RTR dapat dilakukan untuk menambahkan
kriteria-kriteria lain yang bersifat strategis sebelum 5 tahun dari
ketetapan sebelumnya sebagai usulan perubahan kebijakan nasional.
10. Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang belum termuat dalam RTR
mungkin dilakukan apabila terdapat usulan kriteria-kriteria bersifat
strategis yang dimungkinkan menjadi perubahan kebijakan nasional

214 Tata Ruang Pertanian Kota

11. Dilakukan reformulasi kewenangan PPNS dalam Penataan Ruang
yang berintegritas.

12. Dipisahkannya penerapan atas sanksi administratif (administrative
law) dan sanksi pidana (criminal law) untuk memudahkan penegakkan
hukum.

Substansi kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan pertanian yang
berkelanjutan dalam sistem tata ruang harus berorientasi kepada tercapainya
tujuan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perubahan
pandangan pemahaman dan perilaku dengan paradigma bahwa:

1. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Indonesia secara geografis merupakan negara agraris sehingga
pemerintah sebagai implementasi negara wajib menjamin
keberlanjutan ketersediaan lahan pertanian pangan sebagai sumber
mata pencaharian dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
dengan senantiasa mengutamakan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan kelestarian lingkungan, dan
kemandirian tata kelolanya, serta mampu menjaga keseimbangan,
kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

3. Negara harus menjamin hak atas pangan sebagai konsekuensi bagian
dari hak asasi setiap warga negaranya dengan berkewajiban menjamin
terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

4. Meningkatnya populasi penduduk serta pengaruh perkembangan
global kegiatan ekonomi dan industri jika tidak dikendalikan
berdampak pada degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan
pertanian pangan serta alih fungsi teknologi untuk mengantisipasi
potensi ancaman terhadap daya dukung wilayah secara nasional dalam
rangka mewujudkan dan menjaga kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan.

Bab 14 Kemitraan dalam Tata Ruang Pertanian Kota 215

5. Evaluasi kelemahan dan tantangan dalam kebijakan tata ruang
memerlukan pembaruan kebijakan agraria yang berkaitan dengan
pengaturan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan sesuai fungsi sumber daya agraria memerlukan jaminan
perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan yang
berorientasi kemakmuran dan kesejahteraan.

Dengan demikian peran pemerintah melalui kebijakan dapat memberikan
manfaat praktis bagi penyelenggaraan tata ruang sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan
harmonis.

2. Optimalisasi dalam penyelenggaraan teknis pembinaan kelembagaan
penataan ruang dalam rangka mendukung pengendalian pemanfaatan
ruang

3. Mewujudkan integrasi pelaksanaan rencana tata ruang yang
berkualitas.

4. Rencana tindak lanjut terhadap evaluasi penyelenggaraan penataan
ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur dengan
menetapkan indikator-indikator dalam pengukuran pencapaian
keberhasilan sehingga menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang yang
telah disusun dan ditetapkan.

14.4.2 Masyarakat Pertanian

Masyarakat pertanian adalah masyarakat yang menggantungkan mata
pencahariannya dengan melakukan aktivitas usaha pertanian. Peran serta
masyarakat pertanian dalam praktek kolaborasi rencana tata ruang ditinjau dari
kedudukannya adalah sebagai penerima keputusan atau kebijakan tata ruang.
Dengan demikian masyarakat memiliki kewajiban untuk patuh dalam
melakukan berbagai aktivitas pemanfaatan dan pemfungsian ruang dalam alih
fungsi lahan untuk kepentingan sosial dan ekonomi yang berwawasan
lingkungan. Dalam rencana tata ruang dibutuhkan peran aktif masyarakat agar
dapat memberikan data dan informasi kewilayahan sebagai bahan untuk materi
penyusunan rencana tata ruang. Masyarakat berperan dengan menyampaikan
masukan, aspirasi, dan opini awal baik secara individu maupun kelembagaan
sebagai bentuk usulan rencana penataan ruang dan identifikasi potensi dan

216 Tata Ruang Pertanian Kota

masalah penataan ruang. Masyarakat terlibat secara aktif melalui konsep
dialogis atau komunikasi dua arah yang efektif antar pemangku kepentingan dan
partisipasi masyarakat secara aktif.

Dalam rangkaian kegiatan dalam penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)
terdapat beberapa tahapan yang memerlukan peran aktif masyarakat,
diantaranya adalah:

1. Tahap persiapan
Pada tahapan ini masyarakat diberikan sosialisasi pemahaman dan
arahan tentang kondisi umum keruangan daerah, mengenai zonasi-
zonasi ruang, kondisi jalan, dan sebagainya melalui sistem informasi
secara terbuka. Dari berbagai kondisi terdapat berbagai golongan
dalam kelompok masyarakat yang diharapkan sebagai sasaran
sosialisasi dan konsultasi publik karena fokus kegiatan dan
kompetensinya.

2. Tahapan pengumpulan data dan informasi
Data dan informasi pendukung RDTR merupakan masalah keruangan
yang paling sering dikeluhkan dan dirasakan dampaknya langsung
oleh masyarakat. Biasanya yang paling sering terjadi adalah
pemanfaatan dan fungsi ruang untuk merencanakan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) ataupun mengkritisi implementasinya, penentuan
sempadan (sungai, danau, pemukiman, jalan raya dan objek lain yang
diperlukan penetapan sempadan) fakta dan solusi untuk kondisi
kemacetan, analisis banjir yang meliputi penyebab, dampak dan upaya
penanggulangannya dalam perencanaan tata ruang, dan sampah
khususnya terkait dengan antisipasi dampak dan gangguan bagi
masyarakat terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3. Tahapan Perumusan dan Konsepsi Rencana Tata Ruang
Peran masyarakat diperlukan terkait dengan keberatan-keberatan dan
saran solusinya yang disampaikan sebagai masukan sebagai koreksi
dan perbaikan konsep rencana tata ruang yang meliputi visi, misi, dan
tujuan serta ketentuan teknis lainnya yang disusun sebagai draft RTR.

Dengan demikian untuk meningkatkan peran masyarakat khususnya
masyarakat pertanian dalam kolaborasi rencana tata ruang diperlukan strategi

Bab 14 Kemitraan dalam Tata Ruang Pertanian Kota 217

pemberdayaan melalui upaya pengarahan dan gerakan Masyarakat sehingga
memahami tujuan, target, sasaran dan teknis penyelenggaraan tata ruang dan
mampu memberikan usulan rencana tata ruang yang bersifat strategis bagi
kepentingan pertanian.

Beberapa isu pokok dalam pertanian yang perlu mendapatkan perhatian secara
berkelanjutan diantaranya adalah

1. Tata Kelola pengadaan dan pemfungsian lahan untuk pertanian
pangan,

2. Tata Kelola pengadaan bahan produksi pertanian serta keterbukaan
jalur distribusinya

3. Kemudahan akses dan bantuan teknis sarana dan prasarana pendukung
usaha pertanian,

4. Dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas
pertanian dengan perluasan penciptaan lapangan kerja yang layak
dalam kegiatan pertanian, kewirausahaan dalam meningkatkan
kemandirian masyarakat pertanian, dukungan terhadap kreativitas dan
inovasi masyarakat pertanian, dan mendorong formalisasi bagi
pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui
kemudahan akses terhadap jasa keuangan dalam pengembangan sektor
pertanian.

Upaya pemberdayaan bagi masyarakat pertanian bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat pertanian yang dapat dilakukan
melalui sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, bantuan
teknis dan pendampingan pemanfaatan alih teknologi dalam praktek pertanian
modern di lapangan serta dukungan akses pembiayaan dan penyerapan hasil
produksi pertanian.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat diharapkan bermanfaat dalam:

1. Mengedukasi masyarakat pertanian untuk secara sadar meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan larangan dan prioritas dalam
pemanfaatan dan pemfungsian lahan yang sesuai dengan
peruntukannya.

2. Mengedukasi masyarakat pertanian untuk meningkatkan motivasi dan
komitmen sehingga mendukung revitalisasi pemanfaatan dan

218 Tata Ruang Pertanian Kota

pemfungsian lahan baik yang sudah ditetapkan sebagai Lahan
Pertanian Berkelanjutan (LP2B) maupun lahan alternatif atau
cadangannya untuk kepentingan pertanian dalam pembangunan yang
berkelanjutan.
3. Mengedukasi masyarakat pertanian dengan membuka cakrawala
berpikir modern dengan menambah informasi pengetahuan dan
pemanfaatan alih teknologi modern di bidang pertanian untuk
mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian pangan dalam
pembangunan yang berkelanjutan.
4. Mengedukasi masyarakat pertanian untuk menerapkan metode-metode
yang terintegrasi dalam RDTR untuk meningkatkan kuantitas dan
kualitas produktivitas pertanian melalui kemudahan akses bantuan
teknis dan pembiayaan yang berorientasi pada keanekaragaman
pangan sehingga mendukung tercapainya kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan.
5. Mengedukasi masyarakat pertanian bahwa kompetensi dalam
pengelolaan produksi pertanian hingga pasca panen dalam aktivitas
pertanian mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga
kerja secara luas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pertanian.

14.4.3 Akademisi

Akademisi merupakan kelompok masyarakat tertentu berpendidikan tinggi
yang aktivitasnya berorientasi pada upaya pencerahan secara ilmiah melalui
kegiatan pendidikan berdasarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
Akademisi sebagai bagian kelompok masyarakat yang mengembangkan
potensinya melalui aktivitas pendidikan perguruan tinggi sehingga patuh dan
menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma perguruan tinggi
dalam sistem pendidikan nasional memberikan arah bahwa perguruan tinggi
dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaannya
ketiganya harus seimbang dan terus mengikuti perkembangan dan
menyesuaikan tuntutan kebutuhan zaman

Bab 14 Kemitraan dalam Tata Ruang Pertanian Kota 219

Peran akademisi bagi penyelenggaraan tata ruang dilaksanakan dalam ruang
lingkup Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu:

1. Dharma dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas
Dalam konteks tata ruang dituntut peran pendidikan pada perguruan
tinggi yang mampu mencetak akademisi sebagai sumber daya manusia
yang memiliki kecerdasan intelektualitas dalam kompetensi ilmu
pengetahuan, kecerdasan spiritualitas dalam kompetensi integritas dan
kecerdasan emosional sebagai kompetensi mental yang selalu siap
menghadapi tantangan zaman. Perguruan tinggi tidak hanya sebagai
formalitas jenjang pendidikan atau hanya berorientasi profit melainkan
dituntut harus memiliki standar kualitas khususnya dalam menciptakan
lulusan dengan kompetensi ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang
lingkup tata ruang. Hal ini penting bagi peran akademisi sebagai
bagian dari solusi berdasarkan ilmu pengetahuan yang memiliki
kemampuan dalam berpikir logis dan holistik untuk menjawab
permasalah yang telah dirumuskan dalam kendala dan tantangan yang
dihadapi oleh tata ruang dan khususnya ruang pertanian. Baik
tantangan dari dasar kewilayahan maupun tantangan teknis dalam
penyelenggaraan tata ruang.

2. Dharma dalam penyelenggaraan penelitian
Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dalam perguruan tinggi harus
diimplementasikan diantaranya melalui penelitian (Lian, 2019).
Penelitian merupakan serangkaian kegiatan sebagai proses untuk
mencari kebenaran melalui pembuktian berdasarkan kaidah ilmiah.
Melalui pengembangan penelitian dapat dicari kebenaran isu-isu yang
terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hasil penelitian
ilmiah yang berkaitan dengan isu strategis tata ruang sangat
bermanfaat untuk mengevaluasi ataupun merevisi RTR yang telah
ditetapkan sebelum selesai masa 5 tahun.

3. Dharma dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat
Peran akademisi melalui Program pengabdian pada masyarakat
dilaksanakan oleh perguruan tinggi (PT) sebagai salah satu dari
komitmen implementasi Tridharma PT. Banyak model yang dapat

220 Tata Ruang Pertanian Kota

dilaksanakan dengan program ini misalnya kerjasama pendidikan dan
pelatihan masyarakat, pelayanan konsultasi masyarakat, tindak lanjut
kajian Iptek yang dihasilkan oleh PT yang implementasinya bertujuan
sebagai sosialisasi hasil - hasil kajian Iptek untuk memberdayakan
masyarakat sehingga mampu menciptakan perubahan paradigma
berpikir maju dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap dari kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program
pengabdian pada masyarakat.

Berkaitan dengan RTR, misalnya pengabdian pada masyarakat melakukan
sosialisasi dan pendampingan dalam pemilihan alternatif solusi pertanian
melalui pemilihan budidaya tanaman dan pemilihan tanaman yang sesuai
dengan unsur fisik dan iklim kewilayahan dengan berbagai metodenya dalam
konteks urban farming di tengah-tengah penurunan kuantitas dan kualitas lahan
pertanian. Pengabdian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan utamanya komunitas sasaran.

14.4.4 Stakeholder lain dan investor

Stakeholder lain adalah berbagai komunitas masyarakat baik sebagai praktisi
yang biasanya tergabung dalam asosiasi profesi maupun sebagai wadah
penyampaian gagasan / ide yang biasanya dalam wadah lembaga swadaya
masyarakat (LSM) pemerhati tata ruang dan penggiat aktivitas pertanian,
kehutanan, lingkungan hidup dan LSM lainnya. Optimalisasi sinergitas dengan
kelompok aktif dan kritis di masyarakat sangat diperlukan sebagai bentuk
kontrol eksternal penyelenggaraan RTR. Praktisi bersifat solutif atas berbagai
temuan dugaan penyimpangan dalam praktik tata ruang. Sedangkan LSM
bersifat korektif melalui telaah kritis atas berbagai penyimpangan
penyelenggaraan tata ruang terhadap rencana yang telah disusun dan disepakati
mengakomodir kepentingan-kepentingan berbagai pihak. Banyak cara yang
dapat dilakukan oleh LSM untuk mengembalikan penyelenggaraan tata ruang
agar tetap pada jalur yang ditetapkan (ón the track). Diantara cara yang
dilakukan dengan membangun opini publik, memberikan catatan telaah kritis
kepada lembaga-lembaga dan institusi terkait atas temuan penyimpangan yang
terjadi, memberikan penekanan dengan menggerakkan massa yang mendukung
perjuangannya dalam menyuarakan pandangan kritisnya.

Rencana Tata Ruang memuat ketetapan arah struktur dan pola ruang. Struktur
ruang diartikan sebagai susunan ruang yang dimanfaatkan sebagai pusat-pusat

Bab 14 Kemitraan dalam Tata Ruang Pertanian Kota 221

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang menggerakkan
kegiatan sosial ekonomi masyarakat berkepentingan dan memiliki hubungan
fungsional. Sedangkan pola ruang adalah penetapan metode distribusi
peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang
sehingga diketahui secara jelas pembagian pemanfaatannya untuk fungsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Dalam lingkaran implementasi tata ruang, posisi investor merupakan pihak
penguat pendanaan di luar pemerintah dalam mendukung implementasi rencana
tata ruang yang telah ditetapkan melalui berbagai usaha yang dapat
menggerakkan sektor-sektor yang berkepentingan.

Untuk menarik minat investor, rencana tata ruang harus memberikan jaminan
terhadap pengelolaan isu strategis, di antaranya:

1. Kepastian hukum dengan tetap mematuhi koridor perencanaan dan
pemanfaatan ruang (darat, laut, udara, dalam bumi) yang aman,
tangguh, inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

2. Keamanan investasi berdasarkan produk rencana tata ruang wilayah
(RTRW) provinsi, kota/kabupaten, rencana detail tata ruang (RDTR)
kota/kawasan perkotaan kabupaten, serta rencana tata ruang kawasan
strategis nasional (RTR-KSN)

3. Tersedianya transparansi informasi peta tata ruang dan data indeks
sumber bahaya dan risiko bencana yang terintegrasi dalam dokumen
rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, sebagai
fondasi fundamental dalam investasi. Dengan demikian menguatkan
keyakinan investor bahwa rencana tata ruang akan memiliki kekuatan
pengaturan dan pengendalian, merancang upaya mitigasi, adaptasi, dan
antisipasi karena aktivitas investasi, elastisitas pemetaan daerah
berisiko dalam proses revisi tata ruang secara periodik, serta tetap
dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

4. Pengaturan pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya alam dan
alih teknologi yang terintegrasi ketetapan rencana tata ruang.

5. Dengan adanya jaminan hukum, keamanan investasi dan kepastian
transparansi informasi publik akan lebih menarik keyakinan investor
dalam melakukan aktivitas usahanya. Dengan demikian akan

222 Tata Ruang Pertanian Kota

menggerakkan berbagai sektor yang direncanakan dalam ketetapan
rencana tata ruang.

Penyelenggaraan pertanian kota yang terintegrasi dalam rencana tata ruang
bertujuan mewujudkan pemanfaatan lahan perkotaan untuk fungsi
pembangunan kota dan tetap menjaga kemampuannya dalam stabilitas dan
kedaulatan pangan. Untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi pihak-pihak
yang berkepentingan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam kebijakan
pemerintah. Para pihak yang dimaksud adalah pemerintah, masyarakat
pertanian, akademisi, stakeholder lain dan investor. Pihak-pihak tersebut
memiliki peran sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing yang
apabila bersinergi secara maksimal akan menjadi kekuatan yang besar untuk
mewujudkan rencana tata ruang yang berkualitas.

Daftar Pustaka

‘Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota’ (2018). Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, p. 162.

Abadi, S.Y., Yusuf, Rauf, M.A., Hasima, R., dan Rizky, A. (2019) “Kajian
Pemetaan Komoditas Unggulan Pertanian Berbasis Karakteristik
Kewilayahan di Kota BauBau, ”Jurnal Pembangunan dan Budaya, 1(2),
145-161.

Abd EL-kawy, O. R. et al. (2019) ‘Temporal detection and prediction of
agricultural land consumption by urbanization using remote sensing’,
Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 22(3), pp. 237–
246. doi: 10.1016/j.ejrs.2019.05.001.

Abidin, C. (2018) “Identifikasi Komoditas Unggulan Wilayah dalam Perspektif
Pertanian Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara, ”Jurnal Mega Aktiva,
7(2), hal. 92-105.

Adimihardja, A. (2008) ‘Teknologi dan strategi konservasi tanah dalam
kerangka revitalisasi pertanian’, Pengembangan Inovasi Pertanian, 1(2),
pp. 105–124.

Ahaliki, B. (2016) ‘Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan Dan Analisis
Daerah Pertanian Di Kabupaten Gorontalo’, Jtech, 4(2), pp. 116–122.

Alvarez, E. (2002) ‘Morfologi Kota Padang’, Universitas Gadjah Mada.

224 Tata Ruang Pertanian Kota

American Planning Association (2021) Urban Agriculture. Available at:
https://planning.org/knowledgebase/urbanagriculture/ (Accessed: 20
April 2021).

Anggarani and Sopanah (2020) ‘Pengembangan Vertikal Garden Urban
Farming Untuk Ketahanan Pangan di Poktan KBP’, in Conference on
Innovation and Application of Science and Technology. Malang:
Universitas Widyagama.

Anonim (2019) Konsep Urban Farming Untuk Masa Depan dan Lingkungan.
Available at: https://blog.tanihub.com.

Arimbawa, I. W. P. (2016) ‘Beberapa Model Pengembangan Sistem Pertanian
Terpadu Yang Berkelanjutan’, Bahan Ajar Mata Kuliah, pp. 1–28.

Arsyad, S. (2009) Konservasi tanah dan air. PT Penerbit IPB Press.

Arsyad, S., (2012). Konservasi Tanah dan Air. Bogor: IPB Press. Bogor.

Asy’ari, S. I. (1993) ‘Sosiologi Kota dan Desa’, Surabaya: Usaha Nasional.

Azwar, Saifuddin. (2007) “Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya”.
Yogyakarta: Liberty.

Baladina, N., Anindita, R., Isaskar, R., dan Sukardi, ”Identifikasi Potensi
Komoditi Pertanian Unggulan dalam Penerapan Konsep Agropolitan di
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, ”AGRISE, XIII (1), hal.
30-41.

Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre.(2007). Panduan
Evaluasi Kesesuaian Lahan. Pedoman Monitoring Dan Evaluasi DAS.
2009. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Available From URL:
http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pengelolaan-das/sk-
dirjen-rlps-1/ [online]. Diakses Tanggal 29 Oktober 2017.

Balirante, N., Sendow, M.M., dan Porajouw, O. (2020) ”Identifikasi Komoditas
Pertanian Pangan, Palawija, dan Hortikultura Unggulan di Kecamatan
Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, ”AGRIRUD, 2(2), hal. 87-92.

Bebeja.com (2021) ‘Bertanam di atap rumah’, Rujukan Agribisnis Indonesia.
Available at: https://www.bebeja.com/bertanam-di-atap-rumah.

Beek, K.J. (1981). The selection of soil properties and land qualities relevant to
specific land uses in developing countries. Dalam: Soil Resource
Inventories and Development Planning. Technical Monograph No. 1 Soil

Daftar Pustaka 225

Management Support Services SCS- USDA. Washington, D.C. h 161-
176.

Bintarto, R. (1983) Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Ghalia
Indonesia.

Birkhamshaw, A. J. and Whitehand, J. W. R. (2012) ‘Conzenian Urban
Morphology and The Character Areas of Planners and Residents’, Urban
Design International. Springer, 17(1), pp. 4–17.

Brinkman, R., and A.J. Smyth (eds.), (1973). Land evaluation for rural purposes.
ILRI publ. 17 Wageningen. 116 p.

Brunner D, Kaminski V. (2016). Urban Study and Sprawl (Concept, Element
and Issues). New York USA. Academic Studio. ISBN 978-1-280-13354-
1

Budi (2021) Hidroponik. Available at: https://budidaya.id.

Buelles, A.-C. et al. (2017) ‘A Green Infrastructure Guide for Small Cities,
Towns and Rural Communities’. Ontario: FRIENDS OF THE
GREENBELT FOUNDATION AND GREEN INFRASTRUCTURE
ONTARIO COALITION, p. 58.

Burton, E. (2002) ‘Measuring Urban Compactness in UK Towns and Cities’,
Environment and planning B: Planning and Design. SAGE Publications
Sage UK: London, England, 29(2), pp. 219–250.

Bush, T., & Sargsyan, G. (2020). Educational Leadershdip and Management:
Theory, Policy, and Practice. Main Issues Of Pedagogy And Psychology,
3(3). https://doi.org/10.24234/miopap.v3i3.255

Buxton, M., Carey, R., & Phelan, K. (2016). Balanced Urban Development:
Options and Strategies for Liveable Cities. Balanced Urban Development:
Options and Strategies for Balanced Development for Liveable Cities.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-28112-4

Chabert, A. and Sarthou, J. P. (2020) ‘Conservation agriculture as a promising
trade-off between conventional and organic agriculture in bundling
ecosystem services’, Agriculture, Ecosystems and Environment,
292(December 2019), p. 106815. doi: 10.1016/j.agee.2019.106815.

226 Tata Ruang Pertanian Kota

Chinseu, E., Stringer, L. and Dougill, A. (2018) ‘Policy Integration and
Coherence for Conservation Agriculture Initiatives in Malawi’,
Sustainable Agriculture Research, 7(4), p. 51. doi: 10.5539/sar.v7n4p51.

Connolly, M., James, C., & Fertig, M. (2019). The difference between
educational management and educational leadership and the importance
of educational responsibility. Educational Management Administration
and Leadership, 47(4). https://doi.org/10.1177/1741143217745880

Dahal, K. R., Benner, S. and Lindquist, E. (2017) ‘Urban hypotheses and
spatiotemporal characterization of urban growth in the Treasure Valley of
Idaho, USA’, Applied Geography. Elsevier, 79, pp. 11–25.

Daldjoeni, N. (1992) Seluk Beluk Masyarakat Kota: Pusparagam Sosiologi
Kota dan Ekologi Sosial. Alumni.

Daldjoeni, N. (1998) Geografi Kota dan Desa. Alumni.

Dale, V. H. and Polasky, S. (2007) ‘Measures of the effects of agricultural
practices on ecosystem services’, Ecological economics. Elsevier, 64(2),
pp. 286–296.

Damayanti, A. (2013) ‘Analisis Zone Agroekologi untuk Strategi Pengolahan
DAS Berkelanjutan’, Journal Geografi, 5(9), pp. 1–16.

Dariah, A. et al. (2015) ‘Pembenah tanah untuk meningkatkan produktivitas
lahan pertanian’.

Delmotte, S. et al. (2016) ‘Participatory integrated assessment of scenarios for
organic farming at different scales in Camargue, France’, Agricultural
Systems, 143, pp. 147–158. doi: 10.1016/j.agsy.2015.12.009.

Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB (DPAL FP IPB, 2007.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan. Bogor: DPAL FP IPB.

Department of Planning, C. & E. D. (2018) City of Madison, Comprehensive
Plan.

Desaunettes, J. R. (1977). Catalogue of Landform for Indonesia. Examples of
Physio-graphic Approach to Land Evaluation for Agriculture
Development. AGL/TF/ INS/44, Working paper No.13. Soil Research
Institute, Bogor.

Direktorat Permukiman dan Kawasan and Ditjen. Cipta Karya, K. P. (2018)
‘Apa itu Green Infrastructure ?’

Daftar Pustaka 227

Drescher, A. W. (2004) ‘Food for the cities: Urban agriculture in developing
countries’, Acta Horticulturae, 643, pp. 227–231. doi:
10.17660/ActaHortic.2004.643.29.

Dubbeling, M. (2013). CITYFOOD : Linking Cities on Urban Agriculture and
Urban Food Systems. RUAF and ICLEI.

Dubbeling, M., Bracalenti, L., & Lagorio, L. (2009). Participatory design of
public spaces for urban agriculture, Rosario, Argentina. Open House
International. https://doi.org/10.1108/ohi-02-2009-b0005

Dweck, C. S. (2017). Mindset (Revised Ed). Robinson.

Dyan Syafitri, R. A. W. and Susetyo, C. (2019) ‘Pemodelan Pertumbuhan
Lahan Terbangun Sebagai Upaya Prediksi Perubahan Lahan Pertanian di
Kabupaten Karanganyar’, Jurnal Teknik ITS, 7(2). doi:
10.12962/j23373539.v7i2.36453.

Ekowati, D. V. (2012) ‘Pertanian Berkelanjutan untuk mengoptimalkan
Sumberdaya Pertanian Indonesia’, pp. 1–9. Available at:
http://blog.ub.ac.id/delviviolita/files/2012/07/di-sini.pdf.

Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., van Dierendonck, D., & Liden, R. C. (2019).
Servant Leadership: A systematic review and call for future research.
Leadership Quarterly, 30(1). https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.07.004

Fadlina, I.M., Supriyono, B., and Soeaidy, S. (2013) “Perencanaan
Pembangunan Pertanian, ”Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari, 4(1),
hal. 43-57.

FAO, (1977). Guidelines for Profile Description. Food and Agriculture
Organisation of the United Nations. Rome.

FAO. (1976). A Framework for Land Evaluation. Soil Resources Management
and Conservation Service Land and Water Development Division. FAO
Soil Bulletin No. 32. FAO-UNO, Rome.

Fatimah, I. S. (2014) ‘Green Infrastructure for Urban Sustainability’, Prosiding
of 5th SNST 2014 Faculty of Engineering, University of Wahid Hasyim,
Semarang. Available at: http://repository.ipb.ac.id.

Fatmawati (2018) Sistem Budidaya Aquaponik, Penyuluh Kota Pontianak.
Available at: https://pertanian.pontianakkota.go.id.

228 Tata Ruang Pertanian Kota

Fauzi, A.R., Ichniarsyah, A.N., dan Agustin, H. (2016) “Pertanian Perkotaan:
Urgensi, Peranan, dan Praktik Terbaik, ”Jurnal Agroteknologi, 10(01),
hal. 49-62.

Ferreira, A. J. D., Guilherme, R. I. M. M., Ferreira, C. S. S., & Oliveira, M. de
F. M. L. de. (2018). Urban agriculture, a tool towards more resilient urban
communities? In Current Opinion in Environmental Science and Health.
https://doi.org/10.1016/j.coesh.2018.06.004

Fioretti, C., Pertoldi, M., Busti, M. and Van Heerden, S. (2020). Handbook of
Sustainable Urban Development Strategies, EUR 29990 EN, Publications
Office of the European Union, Luxembourg, ISBN 978-92-76-13673-6,
doi:10.2760/32842, JRC118841

Fitri, A. and Ulfa, A. (2015) ‘Perencanaan Penerapan Konsep Zero run-off dan
Agroforestri Berdasarkan Kajian Debit Sungai di Sub DAS Belik,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta’, Jurnal Perencanaan Wilayah dan
Kota, 26(3), pp. 192–207.

Food and Agriculture Organization of the united Nations. 1999. FAO’S Role in
Urban Agriculture.

Fredika, A. (1377) ‘Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Kentang di
Kabupatenn Banjarnegara’, pp. 68–70.

Gainwar and Rojatkar (2015) ‘Soil Parameters Monitoring with Automatic
Irrigation System.’, International Journal of Science, Engineering and
Technology Research (IJSETR), 4(11), pp. 3817–3820.

Gal-Arieli, N., Beeri, I., Vigoda-Gadot, E., & Reichman, A. (2020). Can
leadership transform educational policy? Leadership style, new localism
and local involvement in education. Sustainability (Switzerland), 12(22),
1–19. https://doi.org/10.3390/su12229564

Gašková, J. (2020). Servant leadership and its relation to work performance.

Central European Business Review, 9(3).

https://doi.org/10.18267/j.cebr.236

Gharbia, S. S. et al. (2016) ‘Land use scenarios and projections simulation using
an integrated GIS cellular automata algorithms’, Modeling Earth Systems
and Environment, 2(3), pp. 1–20. doi: 10.1007/s40808-016-0210-y.

Daftar Pustaka 229

Gomes, E. et al. (2020) ‘Future land use changes in a peri-urban context: Local
stakeholder views’, Science of the Total Environment, 718. doi:
10.1016/j.scitotenv.2020.137381.

Gordon, S. D. (2018). Leadership’s Role in Teachers’ Commitment and
Retention: A Case Study Analysis. ProQuest Dissertations and Theses.

Grant, K.-L. G. G., & Grigsby, Y. (2017). Transformative Leadership: Eliciting
Equity and Excellence in the Education of Immigrant Students from
Caribbean Countries Where English is the Medium of Instruction.
ProQuest Dissertations and Theses, 173.
https://search.proquest.com/docview/1904929463?accountid=13375

Grigg, N. S. (1988) Infrastructure Engineering and Management. Wiley.
Available at: https://books.google.co.id/books?id=KxlSAAAAMAAJ.

Gunawan, B. (2011) ‘Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Analisa
Potensi Sumber Daya Lahan Pertanian di Kabupaten Kudus’, Jurnal Sains
dan Teknologi, 4(2), pp. 122–132. Available at:
https://jurnal.umk.ac.id/index.php/Saintek/article/download/45/76.

Hadinata, I. Y. (2010) ‘Tipomorfologi kota Banjarmasin:: Lokus: Kawasn inti
kota Banjarmasin’. Universitas Gadjah Mada.

Halengkara, L, (2007). Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Kajian Keserasian
Potensi Lahan dan Kependudukan di Kabupaten Sleman. Laporan
Skripsi.

Haletky, N. and Taylor, O. (2006) “Urban agriculture as a Solution to Food
Insecurity: West Oakland and People’s Grocery. Urban Agriculture in
West Oakland.

Halloran, A. (2011) Incorporating Urban Agriculture into Urban Planning : The
Tale of Three Cities.

Hamranani, G. (2014). Analisis Potensi Lahan Pertanian Sawah Berdasarkan
Indeks Potensi Lahan Di Kabupaten Wonosobo. Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Hamzens, W.P.S. dan Moestopo, M.W. (2018) “ Pengembangan Potensi
Pertanian Perkotaan di Kawasan Sungai Palu, “Jurnal Pengembangan
Kota, 6(1), hal. 75-83.

230 Tata Ruang Pertanian Kota

Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka, (2007). Evaluasi Kesesuaian Lahan dan
Perencanaan Tataguna Lahan. Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.

Hariyanto dan Tukidi, (2007). Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan
Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah. Semarang: FIS UNNES. Jurnal
Geografi.Volume 4.No.1.hal.1

Harsanti, E. S., Jatmiko, S. Y. and Ardiwinata, A. N. (1999) ‘Residu insektisida
pada ekosistem lahan sawah irigasi di Jawa Timur’, in Risalah Seminar
Hasil Penelitian Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Produktivitas
Padi di Lahan Sawah. Bogor, pp. 119–128.

Hastuty, S. (2013) ‘Pola Usahatani Terpadu Dalam Upaya Pengembangan

Agribisnis di Kecamatan Bara Kota Palopo’, Jurnal Dinamika, 04(1), pp.

1–14. Available at:

https://journal.uncp.ac.id/index.php/dinamika/article/view/22/18.

Healey, P. (2004) ‘The treatment of space and place in the new strategic spatial
planning in Europe’, International Journal of Urban and Regional
Research, 28(1), pp. 45–67.

Hernandez, M. and Manu, R. (2018) Growing Greener Cities: Urban
Agricultureand the Impact on SDG 11.
Available at: https://sdg.iisd.org/commentary/generation-
2030/growing-greener- cities-urban-agriculture-and-the-impact-on-sdg-
11/ (Accessed: 20

Hidayati, F. et al. (2020) ‘Analisis Keuntungan dan Kendala Penerapan Konsep

Sistem Pertanian Terpadu (SPT) di Indonesia’, JIA (Jurnal Ilmiah
Agribisnis) : Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, 5(3),

p. 74. doi: 10.37149/jia.v5i3.11688.

Hidayati, I.N., Toyibullah, Y. (2011). Kajian Indeks Potensi Lahan Terhadap
Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Menggunakan Sistem
Informasi Geografis di Kabupaten Sragen. Globe, vol. 13, no. 2, hal. 156-
164.

Holis MY., (2017). Local Economic Linkages Pada Kota Kecil/ Menengah
Sebagai Instrumen Konsep Keterkaitan Desa-Kota (Rural - Urban
Linkage). Bandung: ITB. ISBN:978-602-73463-1-4819.
Online:http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-
perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota.

Daftar Pustaka 231

Ifada, R. (2019) Teknologi Vertikultur. Available at:
http://cybex.pertanian.go.id.

INDONESIA, G. E. (2016) ‘Konsep Urban Farming dengan Sistem Tanam
Vertikultur Guna membangun Daerah Metropolitan’. Available at:
http://generasiemasindonesiablog.blogspot.com/2016/08/konsep-urban-
farming-dengan-sistem.html.

INMENDAGRI, (1998). Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988
Tentang: Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan .Jakarta:
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Irawan, B. (2005). Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola
Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan.

Irsal Las, K. Subagyono, dan A.P. Setiyanto. (2006) ”Isu dan Pengelolaan
Lingkungan dalam Revitalisasi Pertanian,” Reprinted from Indonesian
Agricultural Research and Development Journal, 2006, Vol. 25, No. 3.

Irwan D, Zoer’aini, (2009). Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Isbah, U. and Iyan, R. Y. (2016) ‘Analisis Peran Sektor Dalam Perekonomian
Dan Kesempatan Kerja Pertanian Di Provinsi Riau’, Jurnal Sosial
Ekonomi Pembangunan, 7(19), pp. 45–54.

Izhar, L., Dahono, Supriyadi, dan Zurriyati, Y. (2015) “Identifikasi Potensi
Pengembangan Sektor Pertanian di Provinsi Kepulauan Riau, ”Seminar
Nasional Gorontalo, hal. 91-96.

James, P. and Bound, D. (2009) ‘Urban morphology types and open space
distribution in urban core areas’, Urban Ecosystems. Springer, 12(4), pp.
417–424.

Jatmiko, S. Y., Harsanti, E. S. and Ardiwinata, A. N. (1999) ‘Pencemaran
pestisida pada agroekosistem lahan sawah irigasi dan tadah hujan di Jawa
Tengah’, in S. Partohardjono, J. Soejitno, & Hermanto (eds.), Risalah
Seminar Hasil Penelitian Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan
Produktivitas Padi di Lahan Sawah. Bogor, pp. 106–118.

Jazuli M. (2015) “Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan”. Jurnal Rechts

232 Tata Ruang Pertanian Kota

Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 4 Nomor 2
Agustus. ISSN 2089-9009.

Jianqiang, Z. H. U. (2020) ‘Thinking on Sustainable Development of the
Integrated Rice-Crayfish Farming System in China’, Current
Investigations in Agriculture and Current Research, 8(3). doi:
10.32474/ciacr.2020.08.000289.

Joga, N. (2013) ‘RTH 30 Persen Resolusi Kota Hijau’. Available at:
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KZRnDwAAQBAJ&o
i=fnd&pg=PP1&dq=perencanaan+kota&ots=sCFCPQrsyr&sig=NxBcs
1GF-e7UlI5QpsDAvCfddhM.

Juniar Ilham, Amandus Jong Tallo, Firman Afrianto dkk., (2020). Kota tanpa
Perencana. Membumikan Tata Ruang Saat ini dan Nanti. CV.Penerbit
Qiara Media.

Kadiman, I. (2003). Teori dan Indikator Pembangunan, edisi revisi cetakan
kedua. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.

Kamarzuki, Abdul, (2020). Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang. Dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK) dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.Jakarta.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional.

Kamarzuki, Abdul, (2020). Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang. Dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK) dan
Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.Jakarta.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional.

Kania (2019) Mengenal Urban Farming Konsep Pertanian Kota Untuk Masa
Depan. Available at: https://www.dekoruma.com.

Kartika, Made I, (2011). Pengendalian Pemanfaatan Ruang.Mataram.
Universitas Mahasaraswati. GaneÇ Swara Vol. 5 No.2 Hal.1-8

Kasryno. F. (2006) “Pemberdayaan Petani dan Kearifan Lokal Pada Sistem
Budi Daya Pertanian Ekologis Berbasis Padi”. Prosiding Seminar
YAPADI: Membalik Arus Menuai Revitalisasi Pedesaan. 24 Mei 2006.
Yayasan Padi Indonesia, Jakarta (dalam pencetakan).

Daftar Pustaka 233

KEMENHUT, (2009). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 32/MENHUT-II/2009 Tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai.
Available From URL: http://www.dephut.go.id/files/P32_09.pdf [online].
Diakses Tanggal 29 Oktober 2016.

KEMENPU, (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

KEMENPUPR, (2016). Survey Kesesuaian Lahan, Diklat Teknis Perencanaan
Irigasi Tingkat Dasar. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air
dan Konstruksi. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Modul 05
(42 hal). Sumber:
http://simantu.pu.go.id/epel/edok/5c52c_MDL_07_Survei_kesesuaian_l
ahan.pdf (Akses April 08, 2021).

KEMENTAN, (1980). Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
837/kpts/um/11/1980 dan Nomor : 683/kpts/um/8/1981 Tentang Kriteria
dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Sumber :
https://raflis.wordpress.com/2010/04/27/kepmentan-no-
837kptsum111980/. Akses, April, 08 (2021).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Makalah
pada Seminar Nasional “Dinamika Permukiman dan Pembangunan
Wilayah di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Departemen Geografi
Pembangunan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
16 Agustus 2019

Kementerian Pertanian, (2021). Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Jakarta: Keputusan Direktur
Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
No.11.1/KPTS/SR.020/B/01/2021.

Kementerian Pertanian, (2021). Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Jakarta: Keputusan Direktur
Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian
No.11.1/KPTS/SR.020/B/01/2021.

KEPMENDAGRI, (2007). Keputusan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Jakarta:
Departemen Dalam Negeri.