SOP Bagian Umum Kanwil DJKN

KANWIL DJKN LAMPUNG
DAN BENGKULU

2022

SOP

Bagian Umum

0721-242107
0721-242669
[email protected] ; [email protected]
Jl. Raden Intan No 121, Kota Bandar Lampung

DAFTAR SOP UMUM
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SOP BERDASARKAN KEP DIRJEN NOMOR 163/KN/2014
1. Pembaruan data sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
2. Penerbitan keputusan penetapan tenaga pramubhakti kantor wilayah
3. Penyampaian daftar pejabat/pegawai yang wajib menyampaikan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
4. Penetapan peringkat dan jabatan pelaksana di lingkungan kantor
wilayah
5. Penerbitan surat perjanjian kerjadan surat perintah melaksanakan
tugas tenaga pramubakti
6. Penerbitan surat penunjukan pelaksana harian (plh.) Kepala kantor
wilayah
7. Penerbitan surat penunjukan pelaksana harian (plh.) Pejabat eselon
III dan IV di lingkungan kantor wilayah
8. Penerbitan surat penunjukan pelaksana tugas (plt.) Pejabat eselon III
dan IV di lingkungan kantor wilayah
9. Penerbitan surat usulan penunjukan pelaksana tugas (plt.) Kepala
kpknl
10. Usulan pengangkatan juru sita piutang negara
11. Usulan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I
12. Pengambilan sumpah Pejabat Lelang Kelas I
13. Usulan pengangkatan pemeriksa di KANWIL dan/atau KPKNL
14. Usulan pemberhentian Juru Sita Piutang Negara
15. Usulan pemberhentian dengan hormat Pejabat Lelang Kelas I
16. Usulan pemberhentian tidak dengan hormat Pejabat Lelang Kelas I
17. Usulan pemberhentian dengan hormat Penilai Internal di KANWIL
dan/atau KPKNL
18. Usulan pemberhentian tidak dengan hormat penilai internal di
KANWIL dan/atau KPKNL
19. Usulan pemberhentian pemeriksa di KANWIL dan/atau KPKNL
20. Usulan pembebastugasan penilai internal di KANWIL dan/atau
KPKNL
21. Usulan pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas I

1 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

22. Usulan pembebastugasan Juru Sita Piutang Negara
23. Usulan pembebastugasan pemeriksa di KANWIL dan/atau KPKNL
24. Pembuatan surat izin bepergian ke luar negeri
25. Usulan pegawai yang mengikuti seleksi calon peserta tugas belajar

program DIII, DIV/S1, S2 dan S3
26. Penyampaian surat usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) kepala

Kantor Wilayah
27. Penerbitan surat keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

pejabat/pegawai di Kantor Wilayah
28. Pemanggilan pejabat/pegawai untuk mengikuti assessment center
29. Usulan penerbitan keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

KANWIL dan KPKNL
30. Penyampaian surat usulan kenaikan pangkat golongan II/d ke bawah

pejabat/pegawai di KANWIL dan KPKNL
31. Penyampaian surat usulan kenaikan pangkat golongan III/a ke atas

pejabat/pegawai di KANWIL dan KPKNL
32. Penyampaian surat pengajuan permohonan pensiun golongan IV/c ke

atas pejabat/pegawai di KANWIL dan KPKNL
33. Penyampaian surat pengajuan permohonan pensiun golongan IV/b ke

bawah pejabat/pegawai di KANWIL dan KPKNL
34. Penyiapan data analisis beban kerja Kantor Wilayah (KANWIL)
35. Pelaporan potongan pajak
36. Pembayaran honor tim
37. Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara

(TKPKN)
38. Pembayaran uang lembur
39. Penerbitan usulan rencana kerja dan anggaran
40. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pengajuan Penggantian

Uang Persediaan (GUP)
41. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pembayaran

langsung atas tagihan pihak ketiga
42. Penerbitan spm pengajuan Uang Persediaan (UP)
43. Pengajuan surat Tambahan Uang Persediaan (TUP)
44. Penutupan buku kas umum

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 2

45. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
46. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan tunjangan

khusus pembinaan keuangan negara (LPP TKPKN)
47. Penyusunan perubahan revisi dipa
48. Penyusunan register penutupan kas
49. Pembuatan surat permintaan dana TKPKN
50. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
51. Penyusunan laporan manual berkala subbagian keuangan
52. Penyusunan laporan terjadinya kerugian negara di lingkungan

KANWIL DJKN
53. Penyusunan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan
54. Penyusunan tanggapan atas hasil review Laporan Keuangan Tingkat

Kanwil dan Atau Laporan Keuangan Kantor Wilayah Oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan
55. Penggandaan surat dan dokumen melalui pihak ketiga
56. Penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
57. Penataan arsip inaktif
58. Pemusnahan arsip yang telah memenuhi jadwal retensi arsip
59. Penataan arsip aktif
60. Penyimpanan dan pendistribusian barang persediaan dan Alat Tulis
Kantor (ATK)
61. Penyusunan daftar barang ruangan
62. Pembuatan surat kuasa perpanjangan STNK
63. Penyelenggaraan urusan surat keluar
64. Penyelenggaraan urusan surat masuk
65. Penyusunan berita acara serah terima penggunaan Barang Milik
Negara
66. Penatausahaan peraturan
67. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
68. Penyusunan laporan bmn tingkat wilayah Kantor Wilayah DJKN
69. Penyusunan laporan bmn Kantor Wilayah DJKN selaku satker
70. Usulan penghapusan Barang Milik Negara pada KANWIL DJKN selaku
satker

3 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

71. Usulan penghapusan barang milik negara di lingkungan KANWIL
DJKN

72. Usulan penetapan status Barang Milik Negara di lingkungan KANWIL
DJKN

73. Usulan penetapan status Barang Milik Negara pada KANWIL DJKN
selaku satker

74. Pengadaan barang/jasa KANWIL DJKN untuk nilai pekerjaan s.d.
Rp.200.000.000,00 atau jasa konsultansi untuk nilai pekerjaan s.d.
Rp.50.000.000,00

75. Pengadaan barang/jasa KANWIL DJKN untuk nilai pekerjaan s.d.
Rp.200.000.000,00 atau jasa konsultansi untuk nilai pekerjaan s.d.
Rp.50.000.000,00

76. Penyusunan tanggapan/tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
(belanja modal) aparat pengawas fungsional

77. Penyusunan nota dinas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (non
belanja modal) aparat pengawas fungsional

78. Penyusunan nota dinas penyampaian arsip dokumen kegiatan
pengendalian yang akan dipantau

SOP BERDASARKAN KEP DIRJEN NOMOR 203/KN/2018
1. Pengusulan Pengangkatan Penilai Pemerintah

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 4

SOP

(STANDARD
OPERATING
PROCEDURES)

Bagian Umum

KEP DIRJEN NOMOR 163/KN/2014

5 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

1. Pembaruan Data Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG)

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan
Nasional tentang e-Government;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512 tahun 2009 tentang Kebijakan dan
Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di
Lingkungan Departemen Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (Satu) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 6

2. Penerbitan Keputusan Penetapan
Tenaga Pramubhakti Kantor

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

7 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

3. Penyampaian Daftar Pejabat/Pegawai
Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
4. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/IKPK/02/2005
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2011 tentang
Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib
Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-06/KN/2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya

 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 8

4. Penetapan Peringkat Dan Jabatan
Pelaksana Di Lingkungan Kantor

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme
Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua
Atas 357/KMK.01/2011 Tentang Peringkat Jabatan Pegawai pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-29/KN/UP.10/2010
tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Menetapkan Peringkat Jabatan Bagi Pelaksana.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 7 (tujuh) hari kerja

9 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

5. Penerbitan Surat Perjanjian Kerja Dan
Surat Perintah Melaksanakan Tugas Tenaga
Pramubakti

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2014 Tentang Perubahan atas
PMK No.133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 7 (tujuh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 10

6. Penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana
Harian (plh.) Kepala Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan
Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 153/KN/2014 tentang Penunjukan
Pejabat Pengganti di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

11 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

7. Penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana
Harian (plh.) Pejabat Eselon III Dan IV Di
Lingkungan Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan
Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 153/KN/2014 tentang Penunjukan
Pejabat Pengganti di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 12

8. Penerbitan Surat Penunjukan Pelaksana
Tugas (plt.) Pejabat Eselon III Dan IV Di
Lingkungan Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan
Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
14. Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 153/KN/2014 tentang Penunjukan
Pejabat Pengganti di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

13 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

9. Penerbitan Surat Usulan Penunjukan
Pelaksana Tugas (plt.) Kepala KPKNL

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan
Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 153/KN/2014 tentang Penunjukan
Pejabat Pengganti di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 14

10. Usulan Pengangkatan Juru Sita Piutang
Negara

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan
Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah
3. dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2009; Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2014.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

15 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

11. Usulan Pengangkatan Pejabat Lelang
Kelas I

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang
Kelas I;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2009 tentang
Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 16

12. Pengambilan Sumpah Pejabat Lelang
Kelas I

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang
Kelas I;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1559/KM.1/2011 tentang Uraian Jabatan
Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2009 tentang
Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;
8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

17 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

13. Usulan Pengangkatan Pemeriksa Di
Kanwil Dan/Atau Kpknl

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan
Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2014.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 18

14. Usulan Pemberhentian Juru Sita
Piutang Negara

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan
Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2014.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

19 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

15. Usulan Pemberhentian Dengan Hormat
Pejabat Lelang Kelas I

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang
Kelas I;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2009 tentang
Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 20

16. Usulan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Pejabat Lelang Kelas I

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang
Kelas I;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2009 tentang
Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

21 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

17. Usulan Pemberhentian Dengan Hormat
Penilai Internal Di Kanwil Dan/Atau Kpknl

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 22

18. Usulan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Penilai Internal Di Kanwil
Dan/Atau Kpknl

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan..

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

23 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

19. Usulan Pemberhentian Pemeriksa Di
Kanwil Dan/Atau Kpknl

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan
Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2014.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 24

20. Usulan Pembebastugasan Penilai
Internal Di Kanwil Dan/Atau Kpknl

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2014 tentang Penilai Internal Di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk
dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

25 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

21. Usulan Pembebastugasan Pejabat
Lelang Kelas I

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang
Kelas I;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2009 tentang
Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelang oleh KPKNL;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 26

22. Usulan Pembebastugasan Juru Sita
Piutang Negara

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan
Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan
5. untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau keputusan
Menteri Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang
Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2014.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

27 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

23. Usulan Pembebastugasan Pemeriksa Di
Kanwil Dan/Atau KPKNL

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan
Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-02/KN/2014.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 28

24. Pembuatan Surat Izin Bepergian Ke
Luar Neger

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin
Dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di
Lingkungan Kementerian Keuangan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas
Luar Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

29 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

25. Usulan Pegawai Yang Mengikuti Seleksi
Calon Peserta Tugas Belajar Program DIII,
Div/S1, S2 Dan S3

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan
Tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;
6. Keputusan Menteri keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan
Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan
Departemen Keuangan.
7. Keputusan Menteri keuangan Nomor 290/KMK.01/2007 tentang Penetapan
Besaran Tunjangan Pokok Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terkahir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
137/KMK.01/2008;.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 30

26. Penyampaian Surat Usulan Kenaikan
Gaji Berkala (KGB) Kepala Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Direktur Jenderal Kekayan Negara Nomor KEP-37/KN/UP.10/2009
tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya Di
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

31 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

27. Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan
Gaji Berkala (KGB) Pejabat/Pegawai Di
Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji;
5. Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Direktur Jenderal Kekayan Negara Nomor KEP-37/KN/UP.10/2009
tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya Di
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 32

28. Pemanggilan Pejabat/Pegawai Untuk
Mengikuti Assessment Center

Dasar Hukum :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 11 Tahun 2008
tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS dalam Jabatan Struktural;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46A Tahun 2003
tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai
Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center
Departemen Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 55/SJ/2008 tentang
Pelaksanaan Assessment Center Departemen Keuangan.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

33 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

29. Usulan Penerbitan Keputusan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
KANWIL Dan KPKNL

Dasar Hukum :
8. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
10.Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji;
12. Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
14. Keputusan Direktur Jenderal Kekayan Negara Nomor KEP-37/KN/UP.10/2009
tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya Di
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 34

30. Penyampaian Surat Usulan Kenaikan
Pangkat Golongan II/D Ke Bawah
Pejabat/Pegawai Di KANWIL Dan KPKNL

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Direktur Jenderal Kekayan Negara Nomor KEP-37/KN/UP.10/2009
tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya Di
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

35 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

31. Penyampaian Surat Usulan Kenaikan
Pangkat Golongan III/A Ke Atas
Pejabat/Pegawai Di KANWIL Dan KPKNL

Dasar Hukum :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Direktur Jenderal Kekayan Negara Nomor KEP-37/KN/UP.10/2009
tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya Di
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 36

32. Penyampaian Surat Pengajuan
Permohonan Pensiun Golongan IV/C Ke
Atas Pejabat/Pegawai Di KANWIL Dan
KPKNL

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayan Negara Nomor KEP-37/KN/UP.10/2009
tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya Di
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

37 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

33. Penyampaian Surat Pengajuan
Permohonan Pensiun Golongan IV/B Ke
Bawah Pejabat/Pegawai Di KANWIL Dan
KPKNL

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayan Negara Nomor KEP-37/KN/UP.10/2009
tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya Di
Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 38

34. Penyiapan Data Analisis Beban Kerja
Kantor Wilayah (KANWIL)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/KMK.01/1996 tentang
Hari dan Jam Kerja di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.01/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

39 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

35. Pelaporan Potongan Pajak

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang nomor 42 tahun 2009
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 817/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan
Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara..

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 40

36. Pembayaran Honor Tim

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang nomor 42 tahun 2009
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 817/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan
Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

41 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

37. Pembayaran Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)

Dasar Hukum :
1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan
Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin
Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-192/MK/II/4/1971 tentang Ketentuan
Besarnya Jumlah dan Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan
Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357/KMK.01/2011 tentang Peringkat Jabatan
Pegawai Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1224/KM.1/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 42

38. Pembayaran Uang Lembur

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang nomor 42 tahun 2009
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 817/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan
Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 /PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur
Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

43 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

39. Penerbitan Usulan Rencana Kerja Dan
Anggaran

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /
Lembaga Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 44

40. Penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) Pengajuan Penggantian Uang
Persediaan (GUP)

Dasar Hukum :
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 817/PM.1/2008 tentang Uraian Jabatan
Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

45 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

41. Penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) Sebagai Pembayaran Langsung Atas
Tagihan Pihak Ketiga

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 11 (sebelas) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 46

42. Penerbitan Spm Pengajuan Uang
Persediaan (UP)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

47 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

43. Pengajuan Surat Tambahan Uang
Persediaan (TUP)

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1224/KM.01/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tunjangan Khusus
Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 48

44. Penutupan Buku Kas Umum

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013
Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis
Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

49 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU