SOP Bagian Umum Kanwil DJKN

73. Usulan Penetapan Status Barang Milik
Negara Pada KANWIL DJKN Selaku Satker

Merupakan prosedur untuk membuat surat usulan penetapan status BMN kemudian
menyampaikannya kepada Sekretaris Ditjen, dimana Kanwil selaku Unit Penatausahaan
Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) melakukan inventarisasi BMN di lingkungan Kanwil
terlebih dahulu apabila terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya
kepada Kanwil.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 150

SOP Usulan Penetapan Status Barang Milik Negara Pada Kanwil DJKN Selaku Satker
151 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

74. Pengadaan Barang/Jasa KANWIL DJKN
Untuk Nilai Pekerjaan s.d.
Rp.200.000.000,00 Atau Jasa Konsultansi
Untuk Nilai Pekerjaan s.d.
Rp.50.000.000,00

Merupakan prosedur untuk Pengadaan Barang/Jasa Kanwil DJKN Untuk Nilai
Pekerjaan s.d. Rp.200.000.000 Atau Jasa Konsultansi Untuk Nilai Pekerjaan s.d.
Rp.50.000.000 yang dilakukan pejabat pengadaan untuk mencari informasi dan
negosiasi dengan penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan Kantor.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 15 (lima belas) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 152

SOP Pengadaan Barang/Jasa kanwil DJKN Untuk Nilai Pekerjaan s.d. Rp.200.000.000,00 atau Jasa
Konsultansi Untuk Nilai Pekerjaan s.d. Rp.50.000.000,00

153 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

75. Pengadaan Barang/Jasa Kantor
KANWIL DJKN Untuk Nilai Pekerjaan Di
Atas Rp200.000.000,00 Atau Jasa
Konsultansi Untuk Nilai Pekerjaan Di Atas
Rp50.000.000,00

Merupakan prosedur untuk Pengadaan Barang/Jasa Kanwil DJKN Untuk Nilai
Pekerjaan di atas Rp.200.000.000 Atau Jasa Konsultansi Untuk Nilai Pekerjaan di
atas Rp.50.000.000 yang dilakukan pejabat pengadaan untuk mencari informasi
dan negosiasi dengan penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan Kantor.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 3 (tiga) bulan

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 154

SOP Pengadaan Barang/Jasa kanwil DJKN Untuk Nilai Pekerjaan s.d. Rp.200.000.000,00 atau Jasa
Konsultansi Untuk Nilai Pekerjaan s.d. Rp.50.000.000,00

155 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

76. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan (Belanja Modal)
Aparat Pengawas Fungsional

Merupakan prosedur untuk menyampaikan tanggapan atas LHP (Belanja Modal) Aparat
Pengawas Fungsional mengenai pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi yang
disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional serta tugas pembuatan tanggapan atas hasil
pemeriksaan.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 paling lama 30 hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 156

SOP Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Belanja Modal) Aparat
Pengawas Fungsional

157 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

77. Penyusunan Nota Dinas Tanggapan
Laporan Hasil Pemeriksaan (Non Belanja
Modal) Aparat Pengawas Fungsional

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses penyusunan
Nota Dinas tanggapan laporan hasil pemeriksaan (non belanja modal) aparat
pengawas fungsional pada Kanwil DJKN.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 paling lama 15 hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 158

SOP Penyusunan Nota Dinas Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (Non Belanja Modal) Aparat
Pengawas Fungsional

159 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

78. Penyusunan Nota Dinas Penyampaian
Arsip Dokumen Kegiatan Pengendalian
Yang Akan Dipantau

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses penyusunan
Nota Dinas penyampaian arsip dokumen kegiatan pengendalian yang akan
dipantau pada Kanwil DJKN.
Norma Biaya

 Tidak ada
Jangka Waktu Penyelesaian

 paling lama pada akhir periode pelaporan (akhir dwiminggu I/akhir dwiminggu II)

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 160

SOP Penyusunan Nota Dinas Penyampaian Arsip Dokumen Kegiatan Pengendalian Yang Akan
Dipantau

161 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP

(STANDARD
OPERATING
PROCEDURES)

Pelayanan Lelang

KEP DIRJEN NOMOR 203/KN/2018

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 162

1. Pengusulan Pengangkatan Penilai
Pemerintah

Merupakan SOP yang mengambarkan proses pengusulan pengangkatan Penilai
Pemerintah dan penetapan atas SOP tersebut dalam bentuk Keputusan Direktur
Jendera.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Nota Dinas mengenai Pengusulan Pengangkatan Penilai Pemerintah dari
Kepala Bagian Umum.

b. Surat mengenai Permohonan Pengusulan Pengangkatan Penilai Pemerintah
dari Kepala KPKNL.

c. Program Kerja/Rencana Kerja Pembinaan Kepegawaian pada Kanwil
DJKN.Surat Permohonan Penunjukan Pejabat Lelang Kelas I

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

163 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP Pengusulan Pengangkatan Penilai Pemerintah
KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 164

Sumber
1. KEP-163/KN/2014
2. KEP-203/KN/2018

165 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU